KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN JANUARI 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
KATA PENGANTAR Pembangunan tanaman pangan tahun 2012 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2010-2014 sekaligus kelanjutan dan penyempurnaan pelaksanan program tahun sebelumnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan periode 2010-2014, yaitu: mewujudkan pencapaian produksi komoditas utama tanaman pangan secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan nasional, meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, mengamankan potensi kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan terkena Dampak Perubahan Iklim, dan menurunkan tingkat kehilangan/susut hasil produksi. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tanaman pangan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan, 2) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan, 3) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 yaitu: meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi bahan pertanggungjawaban dan penilaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan tanaman pangan ke depan. Jakarta, Januari 2013 Sekretaris Direktorat Jenderal,
Ir. Spudnik Sujono K, MM NIP 195802061985031001
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/ Permentan /OT.140 /10 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan, 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan, 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan, 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan, 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sebagai penjabaran dari fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan, 2) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan, 3) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman pangan adalah sebagai penanggung jawab simpul koordinasi dalam pembangunan sub sektor tanaman pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai Visi Tahun 2010 2014, yaitu ”Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan Yang Cukup dan Berkelanjutan”. Dalam pencapaian Visi maka Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai misi sebagai berikut : 1) Peningkatan koordinasi dalam aspek penyusunan rencana dan program, anggaran, kerja sama, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan baik pusat maupun daerah dan stakeholder terkait; 2) Peningkatan kinerja yang diarahkan pada output dan outcome dan berdampak nasional; 3) Memperkuat kerja sama bilateral maupun multilateral di bidang tanaman pangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
ii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi secara profesional dan berintegritas dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2010-2014 yaitu: 1) Meningkatkan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2010-2014, serta untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk 5 tahun ke depan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan guna mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan petani/masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1) Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien, 2) Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 3) Memfasilitasi penataan regulasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 4) Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), pembangunan dilaksanakan dalam koridor jangka menengah. Periode Tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian melaksanakan 12 (dua belas) program, yang dilaksanakan oleh 12 unit Eselon I, dimana setiap unit Eselon I melaksanakan 1 (satu) program. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan memiliki 8 (delapan) kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, 4) Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, 5) Penguatan Perlindungan Tanaman.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
iii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Disamping berbagai program yang secara teknis maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga melaksanakan program lainnya yang lebih ditujukan untuk memberikan dukungan manajemen dan administrasi bagi pelaksanaan program-program lainnya. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan sebesar 97,62% (berhasil), 2) mengamankan kehilangan hasil produksi akibat bencana alam sebesar 0% (tidak berhasil), 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan sebesar 98,21% (berhasil) Pencapaian kinerja tidak optimal mencapai 100% disebabkan: 1) proses pembuatan rancangan peraturan yang membutuhkan waktu dalam mereview peraturan terkait lainnya agar produk rancangan peraturan tepat, 2) penggunaan anggaran bantuan bencana alam digunakan sebagai cadangan apabila terjadi bencana alam, maka apabila tidak terdapat bencana alam (yang dibuktikan dengan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang) anggaran tidak dapat direalisasikan, 3) terdapat 5 LM3 mengundurkan diri disebabkan disebabkan tidak mampu memenuhi berkas syarat-syarat kelengkapan workshop LM3, tidak mendapatkan rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten, dan tidak hadir dalam workshop dengan tidak memberikan keterangan. Realisasi serapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun 2012 sebesar Rp162.198.745.911,- atau 78,37% dari pagu anggaran sebesar Rp206.959.803.000,-. Realisasi kurang optimal disebabkan: 1) kegiatan bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi tidak terealisasi, 2) sisa anggaran gaji dan uang makan dikarenakan tidak terdapat penambahan pegawai baru, 3) sisa kegiatan di masing-masing bagian yang tidak dapat terealisasi.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................
i
RINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................
ii
DAFTAR ISI.................................................................................................
v
DAFTAR TABEL.........................................................................................
vii
BAB I.
BAB II.
BAB III.
PENDAHULUAN.......................................................................
1
1.1.
Latar Belakang...............................................................
1
1.2.
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.............
2
1.3.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja..............................
2
1.4.
Sumberdaya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan...........................................................
4
1.5.
Dukungan Anggaran......................................................
4
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....................
5
2.1. Rencana Strategis 2010-2014...........................................
5
2.1.1. Visi..................................................................................
5
2.1.2. Misi..................................................................................
5
2.1.3. Tujuan dan Sasaran........................................................
6
2.1.4. Arah Kebijakan Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan
6
2.1.5. Program dan Kegiatan Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan..........................................................................
6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan ................................................
7
2.3. Penetapan Kinerja ............................................................
8
AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................
9
3.1. Pengukuran Kinerja...........................................................
9
3.2. Pencapaian Sasaran ........................................................
9
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
v
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan..............................................................
10
3.4. Akuntabilitas Keuangan ....................................................
16
3.5. Hambatan dan Kendala ....................................................
16
3.6. Upaya dan Tindaklanjut ....................................................
18
BAB IV. PENUTUP ....................................................................................
19
LAMPIRAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
vi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tabel 2. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tabel 3. Revisi Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 Tabel 5. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tabel 6. Jumlah Penerima LM3 Tahun 2010 – 2012
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
vii
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan Pertanian merupakan hal yang paling mendasar dalam proses pembangunan Indonesia. Pertanian merupakan pondasi atau tahapan awal dalam suatu proses pembangunan dan menjadi tahapan yang harus terus menerus dilakukan dan tidak dapat ditinggalkan. Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan yang dilaksanakan secara terencana. Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting diantaranya: 1) penghasil pangan dimana kebutuhannya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan sektor ini tidak dapat digantikan oleh sektor lain karena hanya pertanian yang dapat menghasilkan pangan, 2) memberi lapangan kerja yang cukup luas bagi masyarat sebagai petani, buruh tani, penyedia sarana produksi dan pemasaran hasil, 3) penyedia bahan baku bagi agroindustri yang cukup banyak macam dan ragamnya serta cukup besar efeknya bagi perekonomian secara nasional, 4) penghasil devisa. Pelaksanaan rencana pembangunan pertanian perlu perangkat kelembagaan agar proses pembangunan ekonomi mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu unsurnya merupakan pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Sebagai bentuk pengawalan proses pembangunan tersebut diterbitkan Inpres No 7 Tahun 1999 bahwa instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Penjabaran tentang penyusunan LAKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian bahwa LAKIP Eselon II dibuat berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan kinerja unit kerja Eselon II dan disampaikan kepada Pejabat Eselon I yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan tersebut maka disusunlah Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya tahun 2012.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu eselon I di Kementerian Pertanian berdasarkan PP tersebut adalah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang memiliki tugas
untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang tanaman pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan, 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan, 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan, 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan, 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sebagai penjabaran dari fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan, 2) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan, 3) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Direktorat jenderal Tanaman Pangan Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai 4 (empat) Unit Eselon III yaitu: 1) Bagian Perencanaan, 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan, 3) Bagian Umum dan 4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, selain itu terdapat Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerjasama di bidang tanaman pangan. Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan penyusunan rencana dan program, 2)
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 penyiapan penyusunan anggaran, 3) penyiapan penyusunan kerjasama. Dalam pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan didukung oleh unit eselon IV, masing-masing 1) Subbagian Program bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, 2) Subbagian Anggaran bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, 3) Subbagian Kerjasama bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama. Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 1) pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), 2) pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran, 3) pelaksanaan urusan perlengkapan. Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan didukung oleh 3 (tiga) unit eselon IV yaitu 1) Subbagian Perbendaharaan bertugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar (SPM), 2) Subaggian Akuntansi dan Verifikasi bertugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran, 3) Subbagian Perlengkapan bertugas melakukan urusan perlengkapan. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan evaluasi dan penyempuranaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, 2) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan, 3) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugas Bagian Umum didukung oleh 3 (tiga) unit eselon IV yaitu 1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, 2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan, 3) Subaggian Tata Usaha dan Rumah Tangga bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggaran fungsi : 1) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, 2) penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindaklanjut hasil pengawasan, 3) penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Dalam pelaksanaan tugas Bagian Evaluasi dan Pelaporan didukung oleh 3 (tiga) unit eselon IV yaitu 1) Subbagian Data dan Informasi bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi, 2) Subbagian Evaluasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan bertugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindaklanjut hasil
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 pengawasan, 3) Subbagian Pelaporan bertugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.4. Sumberdaya Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai sumberdaya manusia sebanyak 184 orang pada tahun 2012 yang tersebar pada unit eselon III. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri dari S2 sebanyak 21 orang, S1/D4 74 orang, SM/D3 sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 65 orang, dan SD sebanyak 8 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 194 orang, maka jumlah pegawai tahun 2012 mengalami penurunan 10 orang atau 5,15%. Penurunan dikarenakan terdapat pegawai yang mutasi dan pensiun. 1.5. Dukungan Anggaran Pada Tahun 2012 pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp206.959.803,- dengan realisasi per 31 Desember 2012 sebesar
Rp162.198.745.911,- atau 78,37% .
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategik 2010-2014 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun
2010-2014,
Renstra
Kementerian
Pertanian
Tahun
2010-2014,
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selama kurun waktu tahun 2010-2014.
2.1.1. Visi Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman pangan adalah sebagai penanggung jawab simpul koordinasi dalam pembangunan sub sektor tanaman pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai Visi Tahun 2010 - 2014, yaitu ”Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan Yang Cukup dan Berkelanjutan”.
2.1.2. Misi Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah: a. Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas; b. Meningkatkan perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan; c. Mengembangkan sistem penyediaan benih yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; d. Meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan; e. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan, dan f. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan yang berkelanjutan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi secara profesional dan berintegritas dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2010-2014 yaitu: 1) Meningkatkan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan
2.1.4. Arah Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2010-2014, serta untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk 5 tahun ke depan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan guna mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan petani/masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: a. Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; b. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; c. Memfasilitasi penataan regulasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.
2.1.5. Program dan Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Sesuai dengan pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), pembangunan dilaksanakan dalam koridor jangka menengah. Periode Tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian melaksanakan 12 (dua belas) program, yang dilaksanakan oleh 12 unit Eselon I, dimana setiap unit Eselon I melaksanakan 1 (satu) program. Direktorat
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan memiliki 8 (delapan) kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, 4) Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, 5) Penguatan Perlindungan Tanaman Disamping berbagai program yang secara teknis maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga melaksanakan program lainnya yang lebih ditujukan untuk memberikan dukungan manajemen dan administrasi bagi pelaksanaan program-program lainnya. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah: Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Sasaran Strategis (1) Meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan
Mengamankan kehilangan hasil akibat produksi akibat bencana alam Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan
Indikator Kinerja (2) Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan. - Rancangan program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan - Dokumen perencanaan kegiatan/anggaran tanaman pangan - Dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran tanaman pangan - Pedoman manajemen tanaman pangan - Dokumen manajemen tanaman pangan - Peraturan/rancangan peraturan bidang tanaman pangan - Data dan informasi tanaman pangan - Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan - Laporan koordinasi, kunjungan kerja, assistensi, pembinaan, monitoring dan evaluasi Bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi Bantuan modal untuk LM3
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Target (3)
8 rancangan 3 dokumen 5 dokumen 9 pedoman 5 dokumen 1 peraturan 8 buku 22 laporan 14 laporan 1 paket
280 LM3
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
2.3. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2012 digunakan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan Kinerja Tahun 2012 merupakan perjanjian untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Penetapan Kinerja dijabarkan sebagai berikut: Tabel 2. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No (1) 3.9
Program/Kegiatan Prioritas (2) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal
Sasaran Strategis (3) Meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan
Indikator Kinerja
Target
(4) Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan.
(5) 1 paket
Bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi Bantuan modal untuk LM3
1 paket
1 paket
Jumlah Anggaran: Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: Rp248.813.961.000,-
2.4. Perubahan Penetapan Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 Perubahan terjadi disebabkan penetapan kinerja belum SMART, tidak terukurnya satuan indikator kinerja, sasaran strategis yang tidak lengkap, serta terjadinya perubahan/revisi anggaran. Oleh sebab itu penetapan kinerja diubah menjadi : Tabel 3. Revisi Penetapan Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No (1) 3.9
Program/Kegiatan Prioritas (2) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal
Sasaran Strategis (3) Meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan
Mengamankan kehilangan hasil akibat produksi akibat bencana alam Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan
Indikator Kinerja
Target
(4) Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan. - Rancangan - Pedoman - Laporan Bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi Bantuan modal untuk LM3
(5)
14 rancangan 9 pedoman 4 jenis laporan 1 paket
280 LM3
Jumlah Anggaran: Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: 206.958.803.000,-
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%); 2) Berhasil (capaian 80%-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi secara profesional dan berintegritas dilingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 20102014 yaitu: 1) Meningkatkan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan Dalam pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 No Sasaran Strategis 1. Meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan
2. Mengamankan kehilangan hasil akibat produksi bencana alam 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan
Indikator Kinerja Utama Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan Rancangan Pedoman Laporan Bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi - Bantuan modal untuk LM3 -
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Target
14 dokumen 9 pedoman 4 jenis laporan 1 Paket 280 Bantuan
Realisasi
%
13 9 4 0
92,86 100,00 100,00 0,00
275
98,21
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Target rancangan sebanyak 14 dokumen terdiri dari Renja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Rencana Kerja Pemerintah, Rancangan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rancangan Pengembangan Kluster Padi Jagung Kedelai, Rancangan kegiatan donor dalam dan luar negeri, RKAKL Ditjen Tanaman Pangan, Daftar Isian Penggunaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Usulan pejabat pengelola anggaran, Rencana PNBP, Rencana Strategis Ditjen Tanaman Pangan dan Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan serta Rancangan Peraturan Bidang Tanaman Pangan. Target pedoman sebanyak 9 pedoman terdiri dari Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Pangan, Pedoman Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) Tahun 2012, Pedoman Penganggaran Ditjen Tanaman Pangan, Pedoman SAK, Pedoman Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara, Pedoman Umum Bidang Kepegawaian, Pedoman Pengumpul Data Statistik, dan Pedoman Pengolah Data Statistik. Target laporan terdiri dari 4 jenis laporan terdiri dari Laporan Bagian Perencanaan, Laporan Bagian Umum, Laporan Keuangan dan Perlengkapan serta Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 3.3.1. Meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan Pencapaian sasaran meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan mempunyai indikator: persentase realisasi dokumen rancangan, pedoman dan laporan. Berdasarkan dokumen tersebut dapat diketahui peningkatan perencanaan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, kualitas SAKIP, dan penyelesaian kerugian Negara. Dokumen rancangan dari 14 target dokumen terealisasi 13 dokumen atau 92,86% (berhasil), pedoman dari target 9 pedoman terealisasi 9 pedoman atau 100% (sangat berhasil) , laporan dari target 4 jenis laporan terealiasi 4 jenis laporan atau 100% (sangat berhasil). Dokumen rancangan yang terealisasi berupa: Renja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Rencana Kerja Pemerintah, Rancangan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rancangan Pengembangan Kluster Padi Jagung Kedelai, Rancangan kegiatan donor dalam dan luar negeri, RKAKL Ditjen Tanaman Pangan, Daftar Isian Penggunaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Usulan pejabat pengelola anggaran, Rencana PNBP, Rencana Strategis Ditjen Tanaman Pangan dan Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan. Sedangkan rancangan yang tidak teralisasi adalah Rancangan Peraturan Bidang Tanaman Pangan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Target rancangan peraturan yang diselesaikan tahun 2012 sebanyak 1 peraturan berupa revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih belum dapat diselesaikan dikarenakan terdapat keterkaitan dengan peraturan lainnya yang masih perlu mereview peraturan-peraturan di bidang perbenihan dimaksud. Peraturan-peraturan tersebut adalah: 1) Keppres No. 27 tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional, 2) Permentan No. 39 tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, 3) Permentan No. 55 tahun 2009 tentang Produksi Benih Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Peraturan tersebut ditargetkan terselesaikan pada tahun 2013. Pedoman yang terealisasi berupa: Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Pangan, Pedoman Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) Tahun 2012, Pedoman Penganggaran Ditjen Tanaman Pangan, Pedoman SAK, Pedoman Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara, Pedoman Umum Bidang Kepegawaian, Pedoman Pengumpul Data Statistik, dan Pedoman Pengolah Data Statistik. Selain pedoman yang tertuang dalam Penetapan Kinerja telah dibuat juga yaitu pedoman pelaporan sebagai alat untuk mempermudah sistem pelaporan lingkup Ditjen Tanaman Pangan dari Satker Kabupaten sampai dengan Pusat. Laporan sebanyak 4 jenis laporan terdiri dari Laporan Bagian Perencanaan, Laporan Bagian Keuangan, Laporan Bagian Umum serta Laporan Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Laporan Bagian Perencanaan meliputi: laporan dana alokasi khusus subsektor Ditjen Tanaman Pangan, laporan koordinasi kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri, laporan koordinasi dalam rangka pencapaian surplus 10 juta ton beras, laporan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan, laporan pertemuan world maizene conference WMC, laporan focus group discussion, dan laporan fasilitasi Asia Pasific Seed Association (APSA). Laporan Bagian Keuangan meliputi: Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN, Laporan SAK Dana Satker Pusat UAPPA E-I Ditjen Tanaman Pangan, Laporan Realisasi Belanja Satker Pusat, Laporan Realisasi PNBP, Laporan Semester Realisasi Penyelesaian Kerugian Negara, Database Rekening Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Laporan SIMAK BMN Ditjen Tanaman Pangan, Laporan Penatausahaan Aset, dan Laporan Koordinasi Bidang Keuangan. Laporan Bagian Umum meliputi: Data Organisasi dan Ketatalaksanaan, Dokumen Kepegawaian Ditjen Tanaman Pangan, Administrasi Pegawai Gaji Pegawai Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Laporan Peningkatan Ketatausahaan dan SDM, Laporan Pembinaan Pengembangan dan Koordinasi Bidang Kepegawaian, Laporan Penilaian Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Laporan Sosialisasi
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Jabatan dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi, dan Laporan Evaluasi Jabatan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan meliputi:laporan kerugian negara dan TLHP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Hasil Evaluasi dan Pengendalian, Buku Statistik Tanaman Pangan, Buku Data Angka Sementara, Buku Data Statistik ATAP, Buku Data Statistik ARAM III, Buku Data SP Tanaman Pangan, Buku Informasi Produksi Tanaman Pangan, Laporan UKP4, Laporan Kunjungan Kerja Mentan, Laporan Tahunan dan Bulanan, Database Pelaporan, Laporan Bahan Rapat DPR dan rakor lainnya, dan Laporan Bahan Rapim Kementan. 3.3.1.1. Peningkatan Manajemen Perencanaan Dibandingkan tahun 2012 mengalami peningkatan dengan terealisasinya pembuatan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Rancangan Pengembangan Kluster Padi Jagung Kedelai dan Pedoman Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) Tahun 2012. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan yaitu Pelatihan SDM Pendampingan Delegasi Republik Indonesia. 3.3.1.2. Peningkatan Pengelolaan Manajemen Keuangan Peningkatan pengelolaan dokumen keuangan bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga meningkatkan dukungan dan kontribusi dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kriteria penilaian opini menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meliputi: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian. Pada Tahun 2011 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) . Pengecualian disebabkan pada pengelolaan aset. Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait dukungan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan melakukan penatausahaan aset melalui mendorong terlaksananya inventarisasi dan penilaian di Satker daerah, melakukan inventarisasi dan penilaian persediaan tiran alponstan, penelusuran terhadap barang yang tidak ditemukan, penertiban penyajian akun penyisihan piutang tidah tertagih sesuai dengan Perdirjen Nomor 82 Tahun 2011 tahun tentang penggolongan jenis piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih. Selain itu dilaksanakan juga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yaitu Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
3.3.1.3. Peningkatan Manajemen Umum Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Dalam rangka mendukung hal tersebut pada Tahun 2012 dilakukan evaluasi jabatan sebagai langkah merapikan manajemen sehingga penilaian kinerja pegawai lebih mudah. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Selain yang tertuang dalam indikator kinerja utama, terdapat pula kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan manajemen antara lain: a. Pelatihan Pelatihan yang dilaksanakan Tahun 2012 meliputi: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Perencanaan, Pelatihan Kearsipan Elektronikal dan Tata naskah, Pelatihan Pengembangan Karakter SDM, Pelatihan Petugas Keamanan, Pelatihan Pelayanan Kesekretariatan, Pelatihan Keselamatan Kerja Petugas Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian. Dibanding Tahun 2011, dilaksanakan pelatihan baru yaitu Pelatihan Pengembangan Karakter SDM, Pelatihan Penyusunan Sasaran Kinerja dan Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian. Pelatihan ini dilaksanakan agar pegawai memahami perkembangan peraturan tentang Reformasi Birokrasi. b. Penghargaan Pemberian Penghargaan kepada Kelompok Berprestasi yang tergabung dalam Penghargaan Ketahanan Pangan dan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara. Penghargaan Ketahanan Pangan kelompok Tanaman Pangan dengan kategori perorangan diberikan kepada Mantri Tani, petugas POPT, Pengawas Benih Tanaman, Analis Benih, Produsen/Penangkar benih. Sedangkan kategori kelompok diberikan kepada Kelompoktani padi, jagung dan kedelai. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara diberikan kepada pembina ketahanan pangan, pelopor ketahanan pangan, pelayanan ketahanan pangan, pengguna kreatif teknologi dan pemangku ketahanan pangan 3.3.1.4. Peningkatan Manajemen Evaluasi dan Pelaporan a. Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP Tahun 2010 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapatkan skor B dengan nilai 74,25, sedangkan Tahun 2011 mendapatkan skor B dengan nilai
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
72,88. Nilai mengalami penurunan pada perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Tabel 4. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NO
KOMPONEN YANG DINILAI
BOBOT (%)
2010 % THD NILAI BOBOT
2011 % THD NILAI BOBOT
KENAIKAN/PENURUNAN 2010-2011
NILAI
%
1. Perencanaan Kinerja
35
28,60
81,71
26,19
74,83
-2,41
-8,43
2. Pengukuran Kinerja
20
8,72
43,60
14,82
74,10
6,10
69,95
3. Pelaporan Kinerja
15
13,26
88,40
10,48
69,87
-2,78
-20,97
4. Evaluasi Kinerja
10
11,20
112,00
6,26
62,60
-4,94
-44,11
5. Capaian Kinerja
20
12,47
62,35
15,13
75,65
2,66
21,33
NILAI HASIL EVALUASI TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA
100
74,25
72,88
B
B
-1,37
Penurunan pada komponen perencanaan kinerja disebabkan karena belum dibuatnya Rencana Strategis Eselon II di Direktorat Perbenihan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pada komponen pelaporan kinerja menurun dikarenakan LAKIP belum melakukan pembandingan, analisis, dan evaluasi atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran secara memadai, namun lebih menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011. Selain itu LAKIP belum sepenuhnya mengungkapkan faktor pendukung dari unit kerja lain baik di lingkup maupun di luar Kementerian Pertanian dalam mendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan dalam pencapaian target yang dihadapi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta solusi dan tindaklanjut untuk pemecahan permasalahan. Pada komponen evaluasi kinerja evaluasi menurun disebabkan: 1) kinerja yang dilakukan belum berdasarkan pedoman evaluasi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan unit kerja, 2) hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi program/kegiatan yang dievaluasi, 3) Hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja, dan mengukur keberhasilan ataupun kegagalan unit kerja. b. Peningkatan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2012 dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pembentukan tim satlak PI lingkup Ditjen Tanaman Pangan, 2) Melakukan rapat koordinasi Tim Satlak PI, 3) Membuat pilot project pengembangan SPI pada kegiatan strategis, dengan telah disusunnya pedoman pelaksanaan SPI SL-PTT padi, jagung, kedelai, SLPHT, SLI, BLBU, CBN, dan bantuan sosial sarana pascapanen, 4) Melakukan rapat evaluasi dan konsolidasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten terpilih, 5)
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Melakukan Pengendalian SPI terhadap kegiatan Utama Pembangunan Tanaman Pangan khususnya pada kegiatan BLBU/CBN, 6) Berperan aktif di Forum SPI. Pada Tahun 2012 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian juga menilai Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi. c. Penyelesaian Kerugian Negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2012 sebesar Rp16,072 Milyar (78,86%) dari total temuan selama tahun 2012 sebesar Rp20,38 Milyar sehingga sisa Kerugian Negara sebesar Rp4,3 Milyar. Pegukuran keberhasilan dapat dilihat juga melalui penilaian dengan peta rawan penyimpangan oleh Inspektorat Jenderal. Pada Triwulan IV Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendapat label Kuning (Cukup Rawan) yang sebelumnya mendapat label Merah (Rawan). Peningkatan ini disebabkan adanya penyelesaian kerugian negara yang cukup signifikan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pada Tahun 2011, penyelesaian Kerugian Negara sebesar Rp12,79 Milyar (71,52%) sehingga sisa Kerugian Negara Tahun 2011 sebesar Rp5,094 Milyar. Tahun
Kerugian Negara Penyelesaian %
Sisa
2011
12.792.831.887
71,52
5.094.188.264
2012
16.072.470.633
78,86
4.308.777.015
Peningkatan penyelesaian Kerugian Negara antara Tahun 2012 dibandingkan Tahun 2011 sebesar 7,33%. 3.3.2. Mengamankan kehilangan hasil produksi akibat bencana alam Pada tahun 2011 bantuan bencana alam telah disalurkan ke 11 Provinsi sebanyak 175.190 kg/l, sedangkan pada tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja utama pencapaian 1 paket bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi tidak terlaksana dikarenakan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pasal 90.a bahwa PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2012 tidak terdapat salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi terkait sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. 3.3.3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja utama bantuan LM3 yang tersalurkan sebanyak 280 LM3. Realisasi tahun 2012 sebanyak 275 LM3 atau 98,21% (berhasil). Sebanyak 5 LM3 mengundurkan diri disebabkan tidak mampu
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
memenuhi berkas syarat-syarat kelengkapan workshop LM3, tidak mendapatkan rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten, dan tidak hadir dalam workshop dengan tidak memberikan keterangan. Tabel 5. Jumlah Penerima LM3 Tahun 2010-2012 Kategori Pengusul Komisi IV DPR-RI Non Komisi IV Jumlah
Long
2010 Medium
Short
Long
2011 Medium
Short
Long
2012 Medium
Short
238
71
50
169
169
118
151
131
82
791 1.029
682 753
226 276
720 889
418 587
162 280
820 971
455 586
198 280
Keterangan: 1. Long : Penilaian berdasarkan kecocokan komoditas dengan tupoksi Ditjen Tanaman Pangan 2. Medium : Penilaian dengan penskalaan skoring nilai bedah proposal untuk menentukan LM3 yang akan diversifikasi lapangan 3. Short: Penetapan LM3 oleh PPK dan disahkan oleh KPA (a.n. Menteri)
Pada tahun 2010 ditargetkan LM3 sebanyak 276, tahun 2011 dan tahun 2012 sebanyak 280 LM3. Dari tahun 2010 s.d tahun 2012 calon penerima LM3 menurun, awalnya 1.029 LM3 turun menjadi 889 LM3 dan naik di tahun 2012 sebanyak 971 LM3. Dari calon penerima LM3 tersebut dilakukan penyaringan, kegagalan calon menjadi penerima LM3 dikarenakan : 1) tidak ada akte pendirian/surat keterangan resmi, 2) tidak ada rekomendasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota, 3) Usulan usaha yang diajukan tidak termasuk dalam komoditi binaan Ditjen Tanaman Pangan, 4) sudah pernah mendapatkan bantuan sosial untuk LM3 baik dari Ditjen Tanaman Pangan maupun dari unit eselon I lain, 5) batas kuota yang tersedia dan 6) luas lahan tidak memenuhi kriteria teknis penerima LM3. 3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012 anggaran yang bersumber dari APBN untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp206.959.803.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2012 sebesar Rp162.198.745.911,- atau 78,37%. Realisasi anggaran di Pusat sebesar Rp104.147.748.074 atau 72,78% dari pagu anggaran Rp143.090.903.000,- . realisasi anggaran tersebut meliputi anggaran gaji, operasional dan pemeliharaan kantor, Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), pengelolaan bidang umum dan dukungan manajemen lainnya. Realisasi anggaran di daerah sebesar Rp58.050.997.837,- atau 90,89% dari pagu anggaran Rp63.867.900.000,-.realisasi anggaran meliputi insentif mantritani, honor pengelola keuangan dan administrasi satker, perencanaan program dan kegiatan, pengelolaam keuangan (SAI) dan perlengkapan, serta evaluasi, pelaporan, pengawasan, dan data statistik. Tidak terserapnya dana disebabkan 1) kegiatan bantuan bencana alam dalam rangka mengamankan produksi tidak terealisasi sebesar Rp22,5 Milyar, 2) terdapat sisa anggaran gaji dan uang makan, 3) penyelenggaraan operasional
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
dan pemeliharaan perkantoran, 4) sisa anggaran dari masing-masing bagian yang tidak terserap. Terdapat anggaran pada awalnya digunakan untuk Focus Group Discussion (FGD) direvisi untuk melakukan penatausahaan aset terkait hasil pemeriksaan BPK-RI yaitu penelusuran barang yang tidak ditemukan dan inventarisasi dan penilaian stock pestisida tiran alponstan. 3.5. Hambatan dan Kendala Pencapaian kinerja tahun 2012 masih banyak mengalami hambatan/kendala. Hambatan yang dijumpai antara lain sebagai berikut: a. Bagian Perencanaan 1) Dokumen Perencanaan Anggaran yang telah dibuat sering mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor teknis dan non teknis (kebijakan). Secara teknis perubahan dilakukan karena adanya penyempurnaan sofware RKAKL dari Kementerian Keuangan dan kekurangtelitian petugas pengentri data. Sedangkan faktor non teknis lebih disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, seperti perubahan sasaran kegiatan di masing-masing propinsi dan sebagainya. 2) Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan serta belum dilakukan reviu secara berkala. b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 1) Belum semua Satker provinsi maupun kabupaten mengirim laporan keuangan secara tertib 2) Penatausahaan aset sulit dan membutuhkan proses lama seperti penelusuran barang yang tidak ditemukan, proses pembuatan sertifikat, penggunaan aset sesuai tupoksi. 3) Pada program peralihan dan SABMN ke Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) ada aplikasi yang kurang sempurna, terkadang pada saat dilakukan penyempurnaan aplikasi dengan release terbaru justru akan mengurangi fungsi dari program sebelumnya, bahkan sering terjadi error. 4) Masih banyak calon panitia pengadaan yang belum memiliki sertifikat pengadaan, sementara dalam 1 kali pelaksanaan apresiasi hanya dapat menampung + 100 orang peserta. 5) Sering terjadi pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan c. Bagian Umum 1) Sebagian pegawai Ditjen Tanaman Pangan belum memahami pentingnya pengisian koesioner IPNBK sehingga hasil penilaian IPNBK tidak sepenuhnya akurat mencerminkan budaya kerja di lingkungan Ditjen Tanaman Pangan. Selain itu jadwal pengembalian koesiner mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
2) Adanya kegiatan reformasi birokrasi yang tidak direncanakan sebelumnya harus segera dilaksanakan pada tahun 2012 sehingga berpengaruh pada waktu untuk kegiatan yang sudah direncanakan 3) Pemahaman pegawai Ditjen Tanaman Pangan akan pentingnya analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, evaluasi SOP, Penilaian Prestasi Kerja belum sepenuhnya memahami sehingga diperlukan adanya sosialisasi kembali untuk kegiatan tersebut 4) Pembahasan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu yang lama disebabkan harus dilakukan reviu dengan peraturan yang lain. d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 1) Pelaporan Simonev Satker daerah belum tertib 2) Penyelesaian kerugian Negara temuan lama sulit ditindaklanjuti karena orang terkait sudah meninggal, mutasi, dan keberadaannya tidak dapat dilacak lagi 3) Mekanisme penghapusbukuan kerugian negara tidak jelas, sehingga temuan lama yang sulit ditindaklanjuti tidak dapat diproses sampai tuntas untuk penghapusbukuan. 4) Terdapat temuan yang masih disanggah oleh auditan. 5) Pemahaman terhadap Sistem Pengendalian Intern masih kurang optimal 6) Masih lemahnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan/menerapkan SPI 7) Tim Satlak PI belum bekerja secara optimal, dan masih ada yang belum membentuk Tim Satlak PI 8) Penerapan reward and punishment belum efektif 3.6. Upaya dan Tindaklanjut 1) Peningkatan kapasitas pengentri data RKAKL sehingga dapat meminimalisasi kesalahan. 2) Melakukan reviu terhadap Renstra pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan 3) Peningkatan koordinasi dengan Satker daerah baik melalui rapat-rapat koordinasi, telepon, email maupun alat komunikasi lain sehingga laporan dapat terkirim dengan baik 4) Melakukan penatausahaan aset dengan melakukan inventarisasi dan penilaian, maupun penelusuran terhadap barang yang tidak ditemukan 5) Melakukan pelatihan pengadaan barang dan jasa 6) Melakukan perencanaan terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengadaan barang dan mencermati pengadaan sesuai kebutuhan. 7) Mengintensifkan penagihan baik melalui surat, rapat koordinasi, dan bertemu dengan pihak terkait agar ada komitmen untuk membayar. 8) Meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Pengendalian Intern bukan hanya kepada pimpinan namun sampai tingkat pegawai 9) Mengoptimalkan kerja Tim SATLAK-PI dalam mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen Tanaman Pangan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
BAB IV. PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012. Pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan sebesar 97,62% (berhasil), 2) mengamankan kehilangan hasil produksi akibat bencana alam sebesar 0% (tidak berhasil), 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan sebesar 98,21% (berhasil) Pencapaian kinerja tidak optimal mencapai 100% disebabkan: 1) proses pembuatan rancangan peraturan yang membutuhkan waktu dalam mereview peraturan terkait lainnya agar produk rancangan peraturan tepat, 2) penggunaan anggaran bantuan bencana alam digunakan sebagai cadangan apabila terjadi bencana alam, maka apabila tidak terdapat bencana alam (yang dibuktikan dengan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang) anggaran tidak dapat direalisasikan, 3) terdapat 5 LM3 mengundurkan diri disebabkan disebabkan tidak mampu memenuhi berkas syarat-syarat kelengkapan workshop LM3, tidak mendapatkan rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten, dan tidak hadir dalam workshop dengan tidak memberikan keterangan. Realisasi serapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun 2012 sebesar Rp162.198.745.911,- atau 78,37% dari pagu anggaran sebesar Rp206.959.803.000,-. Realisasi kurang optimal disebabkan: 1) kegiatan bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi tidak terealisasi, 2) sisa anggaran gaji dan uang makan dikarenakan tidak terdapat penambahan pegawai baru, 3) sisa kegiatan di masing-masing bagian yang tidak dapat terealisasi.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
19
LAMPIRAN
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SEKR ETARIAT DI REKTORAT J E N DERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
@ PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Jabatan :
Spudnik Sujono K. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: :
Udhoro Kasih Anggoro Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Selaku Atasan Langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama,
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta,
.v/ t\ ro Kasih Anggoro U-,.' 9561 1 061984031002
Januari2012
Pihak Pertama,
Pihak Kedua,
1
I
u,//
Spddnik Sujono 195802061985
Lampiran:
PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMANAN PANGAN Unit Organisasi Eselon ll : Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun :2012
Anggaran
No.
Program / Kegiatan
Prioritas
3.9 Dukungan manajemen dan Meningkatnya kinerja
teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
lndikator Kinerja
Sasaran Strategis
'
lingkup Direktorat Jenderal Tanaman
Target
Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan
l
pakel
l
pakel
l
pakel
pelaporan
Pangan
Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan
* Bantuan penanganan bencana alam dalam pengamanan produksi
t
Bantuan modal untuk LM3
Jumlah Anggaran : Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp.248.813.961 .000,-
Jakarla, Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
\#;:;:,;,b
I
:
Januari2012
Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
SpudgiKSujono K. ip. 19580206198503
-!
PERNYATAAN PENETAPAN KI N ERJA TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 20'12 pemerintahan yang efektif' lransparan dan Dalam rangka mewuiudkan manajemen yang bertanda tangan di bawah ini akuntabel serta berorientati'p"ol ['"iir, kami :
Nama Jabatan
: Spudnik Sujono K , SLft"trti. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: Udhoro Kasih Anggoro : Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Selaku Atasan Langsung pihak pertama SelanjutnYa disebut Pihak kedua
ak11^1^lwujudkan target kinerla -tahunan Pihak pertama pada tahun 2012 int berjanii mencapai taiget kinerla jangka menengah sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka -dokumen Keberhasilan dan pe'"nJ"ntnn dalam ditetapkan yang telah seperti pertama' i"rsebut menjadi tanggung jawab pihak kegagalan pencapaian "tg"i-kl"-J' akan melakukan pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperrukan sertaini dan mengambil kiierja dari perjanjian evaluasi akuntabititas frin"rl]'i;lhrJ#capaian pemberian penghargaan dan sanksi tindakan yang diperlukan d"l'; ;;;;ii' Jakarta, 7 Desember 2012 Pihak Pertama'
Pihak Kedua,
Anggoro 195611061984031002 ip.
nik Sujo
l.
'
Lampiran:
PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT JENDER,AL TANAMANAN PANGAN Unit Organisasi Eselon ll : Sekretariat Direktorat JenderalTanaman Pangan Tahun Anggaran . 2012
No-
Program / Kegiatan
Prioritas
3.9 Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada
OireKorat Jenderal Tanaman Pangan
Sasaran Strate qis Meningkatkan kinerja
lndikator Kinerja
'
perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan
Target
Ookumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan
- Rancangan
pelaporan
14 dokumer
- Pedoman - Laporan Menga m ankan
kehilangan hasil produksi akibat bencana alam Mendorong padisipas masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan
Jumlah Anggaran
'
9 pedomar 4 jenis Iaporan
Bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi
1
Bantuan modal untuk LL43
pakel
280
Lt\,43
:
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat JenderalTanaman pangan: Rp. 206.958.803.000,-
Jakaria, 7 Desember 2012 Direktur Jenderal Tanaman Panqan,
Kasih Anggoro P. 19561 1061 984031002
n -
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ta nama n
Spudrift Sujono 8020619850
Pangan,
Lampiran 1
Tabel 1. Sumberdaya Manusia Lingkup Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tingkat Pendidikan S2 S1/D4 SM/D3 SLTA SLTP SD Jumlah
Jumlah 21 74 8 65 8 8 184
% 11,41 40,22 4.35 35,33 4,35 4,35 100,00
Tabel 2. Sumberdaya Manusia Lingkup Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Berdasarkan Golongan No 1.
Golongan/Ruang IV/e
2.
IV/d
2
1,09
3.
IV/c
1
0,54
4.
IV/b
3
1,63
5.
IV/a
5
2,72
6.
III/ d
17
9,24
7.
III/c
19
10,33
8.
III/b
46
25,00
9.
III/a
39
21,20
10.
II/d
9
4,89
11.
II/c
17
9,24
12.
II/b
9
4,89
13.
II/a
10
5,43
14.
I/d
6
3,26
Jumlah
Jumlah 1
184
% 0,54
100,00
Tabel 3. Sumberdaya Manusia Lingkup Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin No 1. 2.
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah
Jumlah 121 63 184
% 65,76 34,24 100,00
Lampiran 2
Tabel 4. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN ANGGARAN
SUBBAGIAN KERJASAMA
BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN PELAPORAN
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN TUMAH TANGGA
SUBBAGIAN EVALUASI DAN TLHP
JABATAN FUNGSIONAL
Lampiran 3.
REALISASI ANGGARAN PADA KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DITJEN TANAMAN PANGAN
No
Satker
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Sisa
143.090.903.000
104.098.874.580
72,75
38.992.028.420
1
Kantor Pusat
2
Dana Dekonsentrasi
26.467.900.000
25.087.876.351
94,79
1.380.023.649
3
Dana Tugas Pembantuan
37.401.000.000
33.011.994.980
88,27
4.389.005.020
206.959.803.000
162.198.745.911
78,37
44.761.057.089
Jumlah
Lampiran 4
PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
: KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ESELON 2
: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
VISI
: Pelayanan teknis dan administrasi birokrasi yang profesional, bersih dan amanah dalam upaya peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan petani.
MISI : 1.
Peningkatan koordinasi dalam aspek penyusunan rencana dan program, anggaran, kerja sama, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan baik pusat maupun daerah dan stakeholder terkait;
2.
Peningkatan kinerja yang diarahkan pada output dan outcome dan berdampak nasional;
3.
Memperkuat kerja sama bilateral maupun multilateral di bidang tanaman pangan
TUPOKSI ESELON II (1)
Tugas: Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Fungsi: 1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
KEGIATAN
(2)
(3)
Output: Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang diukur dari:
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Indikator kuantitas: 1) Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan
untuk mencapai swasembada dan swasembada yang berkelanjutan ; 2) Bantuan usaha agribisnis tanaman pangan kepada LM3; 3) Bantun bencana alam dalam rangka pengamanan produksi.