KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2009 Direktur Pengelolaan Lahan. Ir, Suhartanto, MM NIP

KATA PENGANTAR Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan maupun Peternakan) baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) yang dananya bersumber baik dari APBN maupun APBD TA 2009. Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama, karena ada beberapa perbedaan atau perubahan prinsip antara Pedoman Teknis 2009 ini dengan Pedoman teknis Tahun 2008 yang lalu. Disamping itu dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan dilapangan. Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya pihak Dinas lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota menerbitkan Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesarbesarnya kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2009 Direktur Pengelolaan Lahan

Ir, Suhartanto, MM NIP. 080.048.854 i

DAFTAR

ISI Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................

ii

BAB I.

PENDAHULUAN ............................................

1

1.1. Latar Belakang .......................................... 1.2. Tujuan ....................................................... 1.2.1. Tujuan Pedoman Teknis................... 1.2.2. Tujuan Kegiatan................................ 1.3. Sasaran ...................................................... 1.4. Pengertian...................................................

1 5 5 5 6 6

BAB II. RUANG LINGKUP KEGIATAN........................

15

2.1. SK Tim ...................................................... 2.2. Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi…………………………………….…. 2.3. Desain ...................................................... 2.4. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)...................................................... 2.5. Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Rekening ................................................. 2.6. Transfer Dana ......................................... 2.7. Konstruksi (Pelaksanaan Fisik) ..............

15

BAB III.SPESIFIKASI TEKNIS ...................................

15 15 15 15 15 15 16

3.1. Norma ....................................................... 3.2. Standar Teknis ........................................... 3.3. Kriteria.........................................................

16 16 20

BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN............................

21

4.1. Mendukung Tanaman Pangan...................... 4.2. Mendukung Hortikultura ............................... 4.3. Mendukung Perkebunan ............................. 4.4. Mendukung Peternakan...............................

21 22 22 23 ii

4.5.Cara Pelaksanaan ....................................... 4.6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan................... 4.6.1. SK Tim Pelaksanaan.......................... 4.6.2. Penetapan CPCL ............................. 4.6.3. Desain ............................................... 4.6.4. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) ............................................ 4.6.5. Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Rekening .......................................... 4.6.6. Transfer Dana ................................... 4.6.7. Konstruksi .........................................

23 24 24 25 25 27 27 28 28

BAB V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN............................................

37

5.1. Tugas Propinsi dan Kabupaten...................... 5.2. Alur Pelaporan ............................................... 5.3. Format Laporan ………................................

37 38 40

BAB VI. INDIKATOR KINERJA....................................... 6.1. Indikator Masukan/Input ............................ 6.2. Indikator Keluaran/Output .......................... 6.3. Indikator Hasil/Outcome ............................. 6.4. Indikator Manfaat/Benefit ......................... 6.5. Indikator Dampak/Impact ..........................

43 43 43 44 44 44

BAB.VII.PENUTUP .......................................................

45

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Desain 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 3. Sebaran Lokasi Kegiatan PUKLT TA 2009 4. Contoh RUKK 5. Format Laporan (Form 01, 02, 03, 04) 6. Format Laporan Akhir 7. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan SKB Menhut, Mentan dan MenPU.

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sumberdaya lahan adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok kehidupan manusia dan merupakan salah satu modal dasar pembangunan pertanian. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan lahan untuk berbagai penggunaan seperti pemukiman, industri, pariwisata, transportasi, pertanian dll terus meningkat. Sementara itu secara absolut jumlah lahan yang tersedia relatif tetap. Kondisi yang mengarah ke kelaparan lahan akibat ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lahan ini, telah mengakibatkan terjadinya konversi lahan pertanian, penyerobotan tanah negara, perambahan hutan, dan pengusahaan lahan kering perbukitan/ lahan berlereng yang seringkali tidak sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dll. Pengusahaan lahan kering perbukitan/lahan berlereng padat penduduk untuk tujuan pertanian tersebut pada umumnya kurang

mengindahkan

aspek

lingkungan

dan

lebih

mengutamakan hasil / keuntungan finansial sesaat. Para petani pada umumnya kurang menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Ditambah dengan lemahnya pembinaan petugas (penyuluhan) dan kurangnya pengetahuan petani, praktek Pedoman Teknis PUKLT 2009

1

usahatani tersebut telah merubah lahan potensial kritis menjadi lahan-lahan kritis baru. Akibat kurangnya upaya rehabilitasi pada lahan kritis dan upaya konservasi pada lahan potensial kritis, jumlah lahan kritis tersebut tidak pernah menurun dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Data tahun 1992 menunjukkan bahwa luas lahan usahatani kritis di luar kawasan hutan telah mencapai + 18 juta hektar. Setelah 15 tahun, lahan kritis diluar kawasan hutan pada tahun 2007 telah mencapai + 26,78 juta hektar ( selama 15 thn bertambah 8,78 juta ha = 0,5 juta Ha / thn) Terjadinya lahan-lahan kritis yang pada dasarnya berada di wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak saja menyebabkan menurunnya produktivitas tanah ditempat terjadinya lahan kritis itu sendiri, tetapi juga menyebabkan rusaknya fungsi hidrologis DAS dalam menahan, menyimpan dan meresapkan air hujan yang jatuh pada kawasan DAS tersebut. Penurunan

produktivitas

lahan-lahan

kritis

tersebut

mengakibatkan hasil tanaman terus menurun sehingga tidak mampu lagi mendukung kehidupan ekonomi keluarga sehingga tercipta keluarga-keluarga miskin baru. Oleh karena itu kawasan lahan kritis selalu dicirikan oleh produktivitas lahan yang rendah, jumlah penduduk yang tinggi, pendapatan petani yang rendah, potensi erosi yang tinggi, terkonsentrasinya kantong kemiskinan dan kerawanan gizi. Pedoman Teknis PUKLT 2009

2

Dengan tingkat erosivitas yang tinggi, material tererosi yang berupa lapisan tanah atas akhirnya terendapkan pada dasar muara sungai, bendung atau waduk sehingga menyebabkan daya tampung air menurun tajam. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya banjir dimusim hujan dan kekurangan air atau bahkan kekeringan lahan persawahan produktif dimusim kemarau di wilayah hilir. Tampaknya kerusakan DAS ini masih sangat kurang disadari oleh berbagai pihak akan potensi ancamannya terhadap kelestarian ketahanan pangan nasional dan kehidupan pada umumnya. Dari kenyataan diatas, maka upaya konservasi tanah dan konservasi air pada DAS hulu menjadi keharusan demi kelangsungan

hidup

generasi

bangsa

kedepan.

Dalam

kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan, maka setiap jengkal kegiatan usahatani pada wilayah DAS, apalagi bagian hulu, seyogyanya harus menerapkan kaidahkaidah konservasi tanah dan air tanpa mengurangi hasil produksi pertaniannya. Bahkan diupayakan agar produktivitas dan keuntungan usahatani yang diusahakan akan semakin meningkat. Sementara itu komoditas yang diusahakan bukan saja

komoditas

komoditas

tanaman

pangan,

pangan

hortikultura

tetapi

paduan

termasuk

antara

obat-obatan,

perkebunan termasuk industri, maupun ternak. Kegiatan ini biasa diistilahkan dengan “Usahatani Konservasi Terpadu Berorientasi Agribisnis”. Pedoman Teknis PUKLT 2009

3

Kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan terpadu pada lahan kering kritis pada wilayah DAS ini sangat relevan dalam mendukung

GNKPA

(Gerakan

Nasional

Kemitraan

Penyelamatan Air) yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2005. Gerakan ini merupakan gerakan nasional terpadu antar sektor dan pemangku

kepentingan

lainnya

yang

bertujuan

untuk

mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada seluruh wilayah DAS di Indonesia.

1.2. Tujuan 1.2.1 Tujuan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) bertujuan untuk memfasilitasi petugas

Dinas

lingkup

Pertanian

Propinsi

dan

Kabupaten sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aspek rehabilitasi dan konservasi lahan TA. 2009. 1.2.2 Tujuan Kegiatan Kegiatan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) bertujuan untuk: 1.

Meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

petani dalam melaksanakan usahatani terpadu berbasis konservasi lahan. Pedoman Teknis PUKLT 2009

4

2.

Meningkatkan

produktivitas

lahan,

produksi

usahatani dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. 3.

Memperbaiki

dan

sumberdaya

lahan

mempertahankan pertanian

kelestarian

yang

potensial

mengalami degradasi pada daerah aliran sungai.

1.3. Sasaran Sasaran kegiatan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) adalah daerah-daerah lahan kering kritis dan lokasi GNKPA pada DAS prioritas yang memiliki potensi untuk pengembangan pertanian seluas 3.675 hektar (mendukung subsektor tanaman pangan 760 Hektar, Hortikultura 810 Hektar, perkebunan 1.445 Hektar dan peternakan 660 Hektar) di 25 propinsi dan tersebar di 79 kabupaten. Sebaran lokasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

1.4. Pengertian 1.

Konservasi lahan Konservasi lahan adalah usaha pemanfaatan lahan dalam usahatani dengan memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air agar lahan dapat digunakan secara lestari.

Pedoman Teknis PUKLT 2009

5

2.

Rehabilitasi lahan Rehabilitasi lahan adalah kegiatan pemulihan kemampuan sumberdaya

lahan

pertanian

yang

telah

mengalami

degradasi lahan. 3.

Usahatani Konservasi Terpadu Usahatani konservasi terpadu adalah suatu usahatani yang menekankan pada upaya pelestarian pemanfaatan lahan semaksimal mungkin sepanjang tahun untuk meningkatan produksi

pertanian

(tanaman

pangan,

hortikultura,

perkebunan, maupun ternak) dengan memperhatikan kaidah dan menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air (terasering, pembuatan guludan dan penanaman tanaman penguat teras dll). 4.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggungpunggung bukit atau gunung yang menampung air hujan yang jatuh diatasnya dan kemudian mengalirkannya melalui anak sungai dan sungai ke laut atau ke danau.

5.

Lahan Potensial Kritis Lahan potensial kritis adalah tanah-tanah yang masih produktif bila diusahakan untuk usaha pertanian. Tetapi bila dalam pengelolaannya tidak menggunakan kaidahkaidah konservasi tanah, maka tanah akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau lahan kritis.


6

6.

Lahan Semi kritis Lahan semi kritis adalah tanah-tanah yang kurang produktif akibat terjadinya erosi, tetapi masih dapat diusahakan untuk usaha pertanian, namun demikian produktivitasnya relatif rendah.

7.

Lahan Kritis Lahan kritis adalah tanah-tanah yang tidak produktif, dengan

kondisi

yang

tidak

memungkinkan

untuk

diusahakan sebagai lahan pertanian, tanpa usaha-usaha rehabilitasi lebih dahulu. 8.

Bangunan Konservasi Dalam pelaksanaannya kegiatan konservasi DAS hulu di perlukan

adanya

bangunan

konservasi,

misalnya

terasering, guludan, saluran pembuangan air (SPA), banguna terjunan (drop structure), dan rorak (saluran buntu). Terasering Terasering adalah bangunan konservasi tanah yang dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air (SPA) serta tanaman

penguat

teras

yang

berfungsi

sebagai

pengendali erosi. Guludan Guludan adalah bangunan konservasi tanah berupa pematang dengan ukuran tinggi dan lebar tertentu yang Pedoman Teknis PUKLT 2009

7

dibuat sejajar garis kontur/ memotong arah lereng yang dilengkapi tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi. Saluran Pembuangan Air (SPA) Saluran pembuangan air adalah saluran dengan ukuran tertentu yang dibuat tegak lurus kontur serta dilengkapi dengan bangunan terjunan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aliran permukaan. Bangunan Terjunan (Drop Structure) Bangunan terjunan (drop structure) adalah suatu konstruksi yang dapat dibuat dari batu, bambu/kayu, dan

gebalan

rumput

yang

berfungsi

untuk

memperlambat aliran permukaan. Rorak/ Saluran Buntu Rorak/saluran buntu adalah suatu bangunan berupa got/saluran buntu dengan ukuran tertentu yang dibuat pada bidang olah teras dan sejajar garis kontur yang berfungsi untuk menjebak/menangkap aliran permukaan dan juga tanah yang tererosi. 9.

Kemiringan Lahan Kemiringan lahan adalah besaran yang dinyatakan dalam derajat/persen (%) yang menunjukkan sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi tempat .


8

Kemiringan lahan dapat digolongkan dalam 7 (tujuh) golongan sebagai berikut: a. Datar

: kemiringan lahan antara 0-3%

b. Landai/ berombak: kemiringan lahan antara 3-8% c. Bergelombang : kemiringan lahan antara 8-15% d. Berbukit


e. Agak Curam


f. Curam


g. Sangat Curam : kemiringan lahan > 65%

10. GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) GNKPA

adalah

merupakan

Gerakan

Nasional

Penyelamatan Sumberdaya Air yang dilakukan oleh seluruh

sektor

(Stakeholder)

dan

yang

pemangku bertujuan

kepentingan

untuk

terkait

mengembalikan

keseimbangan sikluts hidrologi pada seluruh wilayah DAS kritis di seluruh Indonesia. Gerakan ini telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2005

dan

kemudian

ditindaklanjuti

oleh

seluruh

sektor/pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan nyata dan terpadu baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota maupun lapangan. 11. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Merupakan rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang di susun Pedoman Teknis PUKLT 2009

9

melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial. 12. Bantuan Sosial Merupakan jenis mata anggaran keluaran (MAK) dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan langsung

kepada

masyarakat

dan

atau

lembaga

kemasyarakatan non [pemerintah guna melindungi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko sosial. 13. Dana Tugas Perbantuan Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian

anggara

kementerian

negara/lembaga

yang

dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 14. Dana Dekonsentrasi Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian anggara kementerian/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. 15. Upah / Insentif Tenaga Kerja Insentif yang diberikan Pemerintah kepada Petani untuk melaksanakan suatu pekerjaan berupa penyiapan lahan, pembuatan

bangunan

konservasi,

penanaman,

pemeliharaan dan lain-lain. Pedoman Teknis PUKLT 2009

10

16. Sarana produksi Saprodi yang

dimaksud di dalam POK TA 2009

mempunyai pengertian sebagai sarana produksi pertanian (saprotan) yaitu input-input yang diperlukan dalam kegiatan usahatani meliputi : benih/bibt, pupuk, obat-obatan dan peralatan lainnya. 17. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian daerah

negara/lembaga/satuan

yang

ditetapkan

dengan

kerja

perangkat

keputusan

Menteri

Pertanian/ Gubernur/Bupati/Walikota. 18. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tugasnya membantu

Kuasa

Pengguna

Anggaran

dalam

melaksanakan anggaran sesuai dengan unit kerjanya. 19. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah suatu cara pembukaan

lahan

pertanian

(land

clearing)

tanpa

melakukan pembakaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Sisa-sisa tanaman yang

tidak

diperlukan,

dapat

dibuat

kompos

untuk

menambah kesuburan tanah.


11

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) mendukung Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari: 2.1. SK Tim 2.2. Penetapan CPCL 2.3. Desain 2.4. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) 2.5. Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Rekening 2.6. Transfer Dana 2.7. Konstruksi (Pelaksanaan Fisik)


12

BAB III SPESIFIKASI TEKNIS Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) hendaknya mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria, sebagai berikut:

3.1. Norma Kegiatan

Pengembangan

Usahatani

Konservasi

Lahan

Terpadu (PUKLT) diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi penurunan daya dukung lahan terutama pada lahanlahan

kering

potensial

kritis.

Kegiatan

usahatani

ini

dilaksanakan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan spesifik lokalita, baik bersifat fisik, kimiawi maupun vegetatif sehingga lahan-lahan tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan.

3.2. Standar Teknis Standar teknis pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu adalah sebagai berikut: 1.

Lahan berupa lahan kering/upland dan terletak dalam satu hamparan minimal seluas + 5 hektar. Lapisan top soil sudah mulai terkikis dan jeluk perakaran atau kedalaman solum tanah masih cukup dalam untuk diusahakan tanaman keras.


13

2.

Lahan masih dapat diusahakan tapi produktivitasnya cenderung menurun

3.

Kemiringan

lahan

3%

s/d

30%.

Untuk

menjamin

keberhasilan sebaiknya dipilih lahan yang tidak terlalu curam sehingga tidak diperlukan adanya pembangunan teras

bangku

yang

relatif

mahal

dan

memerlukan

kebutuhan HOK (Hari Orang Kerja) yang relatif besar. 4.

Ketinggian

tempat

masih

memungkinkan

berbagai

komoditas pertanian untuk diusahakan. 5.

Lahan berpotensi menjadi lahan kritis.

Gambar Bangunan Konservasi

a. Teras Gulud


14

b. Teras Bangku

c. Guludan


15

d. Rorak/Saluran Buntu

e. Saluran Pembuangan Air (SPA)


16

3.3. Kriteria Kriteria lokasi pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu adalah sebagai berikut: 1.

Lokasi merupakan kawasan pertanian lahan kering yang cukup potensial untuk dilakukan pertanaman.

2.

Status pemilikan tanah jelas dan tidak dalam keadaan sengketa.

3.

Pada lahan tersebut terdapat petani yang telah tergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani ini telah memiliki Rekening Kelompok dan memiliki Struktur Organisasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan kelompok.

4.

Petani

bersedia

mengikuti

kegiatan

dan

melakukan

pemeliharaan selanjutnya serta tidak menuntut ganti rugi. 5.

Terdapat petugas lapangan (PPL, Mantri Tani) yang aktif.

6.

Dalam penyiapan dan pembersihan lahan dilaksanakan dengan metode ”tanpa bakar”.


17

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) dalam mendukung sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan; pada dasarnya komponen kegiatannya sama dan yang membedakan adalah komoditi utama yang dikembangkan. Secara rinci pola pelaksanaan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut :

4.1. Mendukung Tanaman Pangan Pelaksanaan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) mendukung Tanaman Pangan yaitu tanaman utama yang dikembangkan adalah padi dan/atau palawija. Untuk menekan laju erosi, di antara tanaman pangan dapat ditanam

tanaman

hortikultura

(buah-buahan)/tanaman

perkebunan dengan jarak tanam yang cukup lebar sehingga tidak

mengganggu

mengadakan

ternak

tanaman

utama.

(kambing/domba)

Selain

itu

sebagai

harus usaha

kelompok.

4.2. Mendukung Hortikultura Pelaksanaan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) mendukung Hortikultura yaitu tanaman utama Pedoman Teknis PUKLT 2009

18

yang

dikembangkan

buahan).

adalah

tanaman

hortikultura

(buah-

Sambil menunggu tanaman buah-buahan tersebut

menghasilkan maka di antara tanaman buah dapat ditanami dengan tanaman semusim (jagung, kedele, kacang-kacangan dan

lain-lain).

Selain

itu

harus

mengadakan

ternak

(kambing/domba) sebagai usaha kelompok.

4.3. Mendukung Perkebunan Pelaksanaan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT)

mendukung Perkebunan yaitu tanaman

utama yang dikembangkan adalah tanaman perkebunan (kopi, kakao, mete dan lain-lain). Sambil menunggu tanaman tersebut menghasilkan maka di antara tanaman perkebunan dapat ditanami dengan tanaman semusim (jagung, kedele, kacangkacangan dan lain-lain). Selain itu harus mengadakan ternak (kambing/domba) sebagai usaha kelompok.

4.4. Mendukung Peternakan Pelaksanaan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) mendukung Peternakan yaitu dalam satu hamparan luasan ditanami dengan tanaman pakan ternak (rumput gajah/raja dll). Diantara tanaman rumput raja, dapat ditanami dengan tanaman buah-buahan (berpohon). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memanfaatkan lahan dan memberikan penghasilan tambahan dari pola tanam terpadu. Pedoman Teknis PUKLT 2009

19

Pengadaan ternak (kambing / domba) sebanyak 1 ekor per 1 Ha.

Khusus

mendukung

peternakan

jumlah

pengadaan

ternaknya harus lebih banyak.

4.5. Cara Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan penyiapan lahan dan konstruksi (pelaksanaan fisik) dilakukan secara padat karya dengan sebesar-besarnya setempat.

melibatkan

Dengan

partisipasi

mekanisme

ini

masyarakat/petani diharapkan

dapat

ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan tanggungjawab untuk melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Dalam melaksanakan Padat Karya, mengacu pada Pedoman Padat Karya yang dikeluarkan oleh Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air. Untuk mekanisme penyediaan sarana produksi dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani (MAK 573119: Belanja Lembaga Bantuan Sosial Lainnya). Semua komponen kegiatan konservasi lahan dan jenis komoditas serta sarana produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani melalui mekanisme musyawarah kelompok.

4.6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 4.6.1. SK Tim Pelaksanaan Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, terlebih dahulu dibuat SK Pelaksana seperti :


20

1.

Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2.

SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3.

SK Bendahara

4.

SK Tim Teknis

5.

SK Koordinator Lapangan (Korlap)

Contoh SK-SK dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial. 4.6.2. Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi

( CPCL )

Kegiatan penetapan CPCL bertujuan untuk memperoleh lokasi kegiatan PUKLT yang layak sesuai dengan standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan. Letak koordinat

calon

lokasi

dapat

ditentukan

dengan

menggunakan alat Global Positioning System (GPS). Disamping itu penetapan calon petani peserta sebagai pelaksana

kegiatan

Konservasi

Lahan

Pengembangan Terpadu

(PUKLT)

Usahatani dilakukan

berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1.

Nama kelompok tani dan daftar petani calon peserta,

2.

Luas lahan kering yang dimiliki/yang digarapnya.

3.

Status kepemilikan tanah.

4.

Jenis tanaman yang akan dikembangkan.

Contoh Penetapan CPCL dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.


21

4.6.3. Desain Kegiatan pembuatan desain Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) bertujuan untuk merancang

suatu

kawasan

dengan

batas-batas

pemilikannya yang akan dipergunakan sebagai acuan teknis dalam pembuatan bangunan-bangunan konservasi (teras, guludan, saluran pembuangan air, terjunan dan rorak), tata letak jalan usahatani, bidang olah dan lubang tanaman, rencana anggaran biaya dan daftar petani. Secara garis besar dalam desain perlu diuraikan beberapa hal pokok sebagai berikut: 1.

Batas-batas

kepemilikan

lahan

petani

yang

dilengkapi dengan nomor urut petani. 2.

Daftar nama petani dalam kelompok.

3.

Tata letak jalan usahatani, jalan desa, kandang ternak dan bangunan penting lainnya

4.

Tata letak bangunan konservasi, misalnya teras, terjunan air, SPA, rorak dan sebagainya

5.

Posisi lokasi (dalam sketsa peta Kabupaten/kota & Propinsi)

Desain

yang

telah

dibuat

dalam

lembaran

pengesahannya harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Contoh desain dapat dilihat pada Lampiran 1.


22

4.6.4. Rencana Ususlan Kegiatan Kelompok (RUKK) Petugas yang telah mendapat pelatihan dan pembekalan tentang Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu, dapat membimbing kelompok tani dalam menyusun RUKK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok. Contoh RUKK dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial. Selanjutnya RUKK tersebut disampaikan kepada Dinas lingkup Pertanian kabupaten dengan tembusan kepada Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. 4.6.5. Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Rekening Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan terlebih dahulu

dibuat

Perjanjian

Kerjasama

antar

ketua

kelompok tani dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten.

Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan

ikatan hukum untuk memayungi penggunaan dana oleh kelompok. Contoh

Perjanjian kerjasama dapat dilihat

pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial. 4.6.6. Transfer Dana Transfer dana akan dilakukan oleh KPPN ke rekening kelompok tani setelah semua persyaratan dipenuhi, yaitu:


23

petani membuat usulan permohonan pencairan dana dilampiri dengan : 1. 2. 3. 4. 5.

RUKK Nama Ketua Kelompok Nomor rekening kelompok Nama bank Jumlah dana bantuan sosial yang akan ditransfer dan kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok. Secara rinci dapat mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2009.

4.6.7. Konstruksi (Pelaksanaan Fisik) Konstruksi

atau

pelaksanaan

fisik

Pengembangan

Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT)

terdiri

dari kegiatan penyiapan lahan, pembuatan bangunan konservasi dan penanaman. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola padat karya dengan melibatkan petani peserta sebagai tenaga kerja. Komponen kegiatan pelaksanaan fisik pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu adalah sebagai berikut: a. Penyiapan lahan Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada areal yang

telah


didesain

sebagai

lokasi

kegiatan 24

pengembangan usahatanai konservasi lahan terpadu. Pekerjaan

dalam penyiapan lahan terdiri dari:

pembabatan

rumput/pembersihan

dilaksanakan

dengan

metode

lahan tanpa

yang bakar,

pengolahan tanah untuk tanaman semusim, dan pembuatan

lubang

untuk

tanaman

buah

buahan/tanaman perkebunan/ tanaman keras lainnya. b. Pembuatan Bangunan Konservasi Kegiatan pembuatan bangunan konservasi di lokasi pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu didasarkan pada hasil desain sederhana yang telah dibuat.

Dalam

rangka

pembuatan

bangunan

konservasi, yang perlu diperhatikan adalah jenis bangunan yang sesuai dengan kemiringan dan kondisi lokasi setempat. c. Penanaman •

Penanaman Tanaman Penguat Teras Kegiatan penanaman tanaman penguat teras dilaksanakan pada talud teras/bibir teras dan guludan searah garis kontur. Jenis tanaman penguat teras yang dianjurkan adalah tanaman yang dapat menahan erosi dengan baik dan mudah didapat di lokasi. Penanaman dapat


25

dilakukan secara campuran, berseling, satu atau dua jalur tergantung kondisi lokasi setempat. •

Penanaman Tanaman Utama Kegiatan penanaman tanaman utama (Pangan, Hortikultura

buah-buahan

dan

Perkebunan)

dilaksanakan pada bidang olah dengan jarak tanam sesuai dengan jenis tanah dan tanaman yang dipilih. Pemilihan jenis tanaman didasarkan pada kondisi agroklimat, nilai ekonomis, serapan pasar dan kebutuhan petani setempat. Dalam kegiatan pengembangan usaha tani konservasi terpadu, diversifikasi tanaman / komoditas lebih diutamakan

dan

monokultur

sangat

tidak

dianjurkan. d. Penyediaan Sarana produksi Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian terdiri dari pengadaan (a) bibit tanaman pangan, (b) bibit

tanaman

hortikultura/buah-buahan

(seperti

durian, sawo, mangga, jeruk, rambutan, dll), (c) tanaman perkebunan (kopi, mete, kelapa dll) (d) ternak (kambing, domba) (e) tanaman penguat teras/rumput (Braciaria brizantha (BB), Brachiaria decumbens (BD), Panicum muticum (kolonjono) dan Setaria, dll); (f) tanaman penguat teras jenis pohon Pedoman Teknis PUKLT 2009

26

(jarak

pagar,

Leucaena

glauca/lamtoro/

kemlandingan/petai cina, Leucaena leucocephala/ lamtoro gung dan Gliricidea maculate /gamal, dll); (g) pupuk yang berupa pupuk organik/ kandang dan pupuk anorgaik seperti urea, TSP, KCL, dan kapur pertanian,

(h)

pestisida/herbisida

yang

akan

digunakan tergantung jenis gulma/tanaman yang terserang hama/penyakit. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyediaan sarana produksi dilakukan oleh kelompok tani sendiri melalui pos belanja sosial lainnya. Pengusahaan ternak sebagai sumber tambahan penghasilan dan sekaligus sumber bahan organik dapat dilakukan setelah rumput penguat teras tumbuh dengan sempurna. Apabila memungkinkan tanaman rumput dapat ditanam lebih awal segera setelah penyediaan

sarana

produksi

selesai

dilakukan.

Pengadaan ternak (kambing/domba) sebanyak 1 ekor per 1 Ha. Kandang ternak dapat dibuat secara swakelola

oleh

petani

setempat

dengan

menggunakan material/kayu/bambu yang tersedia dan mudah didapat di lokasi setempat. Pada umumnya jenis ternak adalah ternak ruminansia kecil seperti kambing/domba.


27

Pelaksanaan pengadaan Sarana produksi dilakukan oleh kelompok tani secara swakelola melalui ”MAK 573119: Belanja Lembaga Sosial Lainnya” yaitu dilaksanakan dengan Pola Bantuan Sosial, yaitu dana akan ditransfer langsung ke Rekening Kelompok. Proses pencairannya adalah seperti skema berikut:

Skema Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial K E L O M P O K T A N I

Kelompok membuat usulan pencairan dana

Rekening Kelompok

Dicek oleh Korlap/Tim Teknis

Disetujui oleh PPK

Transfer dana oleh KPPN

Disetujui oleh KPA

Keterangan: Contoh surat usulan pencairan dana serta syarat dan kelengkapannya, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

e. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kegiatan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga/ memelihara

bangunan

konservasi

yang

telah

dibangun, tanaman pokok dan tanaman penguat Pedoman Teknis PUKLT 2009

28

teras yang telah ditanam serta ternak yang telah diadakan. Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan oleh kelompok tani secara swadaya dengan mendapat bimbingan dari petugas lapangan. Kegiatan

pemeliharaan

dan

pemanfaatan

ini

merupakan wujud tanggung jawab petani pelaksana padat

karya

terhadap

kelestarian

bangunan

konservasi yang telah mereka konstruksi secara padat karya. f.

Jadwal Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang/time schedule seperti contoh pada Lampiran 2. Jadwal palang dibuat oleh kelompok bekerjasama

dengan

Dinas

lingkup

Pertanian

Kabupaten/Kota sesuai tahapan kegiatan seperti dimaksud pada sub bab 4.6 di atas. Selanjutnya jadwal tersebut disampaikan kepada Dinas lingkup Pertanian kabupaten dengan tembusan kepada Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. g. Pendanaan Dana Tugas Perbantuan (TP) Biaya pelaksanaan kegiatan PUKLT TA.

2009

dialokasikan melalui dana Tugas Perbantuan (TP) di kabupaten/kota sebesar Pedoman Teknis PUKLT 2009

Rp. 4.500.000,- (MAK 29

573119:

Belanja

Lembaga

Bantuan

Sosial

PUKLT

melalui

Lainnya) terdiri dari : a.

Biaya

pelaksanaan

pembayaran

fisik

insentif

tenaga

kerja

yang

dituangkan dalam RUKK sesuai kesepakatan kelompok. Diharapkan

dalam

pelaksanaan

fisik, petani berpartisipasi dalam penyediaan tenaga kerja. b.

Penyediaan

sarana

produksi

pertanian

(saprotan) sesuai kebutuhan lapangan berupa bibit/benih tanaman pertanian dan penguat teras, pupuk, pestisida dan ternak serta biaya pembuatan bangunan konservasi berdasarkan RUKK. Dana APBD Kabupaten/Kota Biaya kontribusi dari Kabupaten/Kota melalui APBD diperuntukan bagi kegiatan bersifat non fisik seperti: koordinasi, penetapan CPCL, sosialisasi, desain

sederhana,

pembinaan,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan. Swadana Petani Penerima Manfaat Petani sebagai penerima manfaat dari kegiatan ini diwajibkan


untuk

menyediakan

dana

secara

30

swakelola untuk pemeliharaan/perawatan tanaman dan bangunan konservasi yang telah dibangun.


31

BAB V PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pelaksanaan

pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

5.1. Tugas Propinsi dan Kabupaten/kota 1. Tingkat Propinsi Kegiatan bersifat non fisik di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian dengan tugas: a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat. b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait. c. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. d. Menyusun

laporan

pelaksanaan

kegiatan,

dan

disampaikan ke Pusat secara berkala. 2. Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan fisik PUKLT dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan tugas: a. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat. b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait. Pedoman Teknis PUKLT 2009

32

c. Melakukan

persiapan

(sosialisasi,

CPCL,

disain)

pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu. d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan. e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan ke Propinsi.

5.2. Alur Pelaporan Laporan

diperlukan

pelaksanaan

kegiatan

untuk

mengetahui

dan

permasalahan

perkembangan serta

upaya

pemecahan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan

adalah

merupakan

salah

satu

pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan

di

Beberapa

aspek

penting

yang

perlu

bentuk lapangan.

dilaporkan

adalah

perkembangan realisasi fisik dan keuangan, gambaran umum lokasi, hasil penetapan calon lokasi dan calon petani, desain sederhana, pelaksanaan padat karya, pelaksanaan konstruksi dan penanaman, permasalahan yang dihadapi, saran dan pemecahannya dll. Alur laporan adalah sebagai berikut: 1.

Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.

2.

Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi.


33

3.

Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi

kemudian

dikirim

ke

Pusat

dengan

alamat

Direktorat Pengelolaan Lahan, Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air, Kanpus Departemen Pertanian - Gedung D Lt. 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550. 4.

Laporan akhir dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.

5.

Laporan akhir dibuat oleh propinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten kemudian dikirim ke pusat.

6.

Waktu pengiriman •

Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

•

Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan perlu dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dikirimkan ke Propinsi dan Pusat (Direktorat Pengelolaan Lahan, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian) di Jakarta.

5.3. Format Pelaporan Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut : 1. Laporan Bulanan


34

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan/ sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan seperti pada format Laporan form PLA 01, 02, 03 dan 04 sebagaimana terlampir pada lampiran 4.a., 4.b., 4.c., 4.d. 2.

Laporan Akhir Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Format laporan akhir dan outline sebagaimana terlampir pada Lampiran 5.

3.

Pembobotan Fisik. Untuk

mempermudah

pelaksanaan

kegiatan

monitoring di

tingkat

kemajuan

perlu

dilakukan

lapangan

pembobotan fisik sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan mulai

dari

tahap

persiapan

sampai

dengan

tahap

pelaksanaan. Skoring

pembobobotan

pelaksanaan

kegiatan

PUKLT

dibagi ke dalam 2 bagian yaitu : 1) Persiapan dan 2) Pelaksanaan. Skoring pembobotan tersebut lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.


35

Tabel 1. Pembobotan fisik pelaksanaan kegiatan PUKLT No

T AHAP PELAKSANAAN

A 1 2 3 4

PERSIAPAN SK Tim Pelaksana Penetapan CPCL Disain RUKK Perjanjian Kerjasama & Pembukaan 5 Rekening

BOBOT FISIK (%) 20 2 3 4 4 4

6 Transfer Dana

3

B PELAKSANAAN

80

1. Pengadaan Sarana produksi

40

2. 3. 4. 5.

Penyiapan Lahan Pembuatan Bangunan Konservasi Pembuatan lubang tanam Penanaman

10 10 10 10

TOTAL

100


36

BAB VI INDIKATOR KINERJA Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) maka diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya. Adapun indikator kinerja kegiatan PUKLT adalah sebagai berikut:

6.1. Indikator Masukan/Input 1. Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN, APBD),

bantuan

luar

negeri,

pihak

swasta

maupun

masyarakat. 2. Perangkat peraturan pemerintah, perda, kebijakan dan pedoman . 3. Data potensi lahan kritis yang dapat dikembangkan melalui konservasi lahan. 4. Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Prasarana Penunjang Kerja (fasilitas kantor dan lapangan).

6.2. Indikator Keluaran/Outputs 1. Tersedianya pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 2. Terlaksananya kegiatan PUKLT seluas 3.675 Ha di 25 Propinsi pada 79 Kabupaten/kota. 3. Terserapnya tenaga kerja sebanyak 36.750 HOK.

6.3. Indikator Keberhasilan (Outcomes) Pedoman Teknis PUKLT 2009

37

1. Meningkatnya pemahaman petani tentang perlunya upaya konservasi tanah pada lahan usahatani 2. Diterapkannya usahatani berbasis konservasi lahan

6.4. Indikator Manfaat (Benefit) 1. Meningkatnya produktivitas lahan kritis untuk usaha pertanian 2. Berkurangnya tingkat degradasi lahan kering berlereng 3. Berkurangnya laju erosi

6.5. Indikator Dampak (Impacts) 1. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani 2. Terwujudnya sistem usahatani berbasis konservasi lahan yang berwawasan lingkungan


38

BAB VII PENUTUP Pengembangan

usahatani

konservasi

lahan

terpadu

adalah

merupakan salah satu upaya pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan lahan kering secara benar dengan menerapkan kaidahkaidah konservasi tanah dan air serta sekaligus berusaha untuk meningkatkan produktivitas lahan, dan pendapatan petani setempat. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu ini terletak bukan saja pada penurunan tingkat erosi, perbaikan fungsi hidrologis/resapan, dan peningkatan produktivitas, tetapi juga pada peningakatan kesejahteraan petani. Disadari bahwa untuk tahun anggaran 2009 ini,cakupan kegiatannya sudah cukup luas meliputi 25 Propinsi dan 79 Kabupaten dengan total areal pengembangan seluas 3.675 hektar. Namun demikian, dibandingkan dengan luas lahan usaha tani kritis yang ada saat ini upaya penanganannya sangatlah belum memadai. Untuk tahun anggaran mendatang, diharapkan kegiatannya akan lebih luas mencakup seluruh DAS kritis di Indonesia dan wilayah lahan kering yang merupakan kantong rawan pangan, gizi buruk, dan kantong kemiskinan. Untuk lebih menjamin keberhasilan kegiatan usaha tani konservasi lahan terpadu ini koordinasi vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait serta pemberdayaan petani dan petugas, terutama Pedoman Teknis PUKLT 2009

39

petugas penyuluh lapangan, harus menjadi prioritas utama. Pada akhirnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan bagi para petugas Dinas Pertanian baik di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, maupun lapangan sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan hasil dan manfaat sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dan dapat dikembangkan lebih lanjut ke lokasi lain dengan dana APBD Propinsi ataupun Kabupaten/kota.


40

LAMPIRAN-LAMPIRAN


41

Lampiran 1.

CONTOH DISAIN


42


43

Lampiran 2.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PUKLT


44

JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHATANI KONSERVASI LAHAN TERPADU TAHUN 2009 Bulan No.

Januari

Jenis Kegiatan

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus September Oktober Nopember Desember

Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Penerbitan Juklak & Juknis 2 Koordinasi Instansi terkait 3 Inventarisas (CPCL) 4 Penetapan Lokasi 5 Sosialisasi kegiatan 6 Desain Sederhana 7 Pelatihan Teknis petugas 8 Penyusunan RUKK 9 Pembukaan Rekening Kelompok 10 Pengadaan sarana produksi 11 Pengadaan Ternak 12 Pembersihan Lahan 13 Pembuatan Bangunan Konservasi 14 Penanaman 15 Pemeliharaan


45

Lampiran 3.

SEBARAN LOKASI KEGIATAN PUKLT TA 2009


46


47

Lampiran 4.

CONTOH R U K K


48

Contoh RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) PENGEMBANGAN USAHATANI KONSERVASI LAHAN TERPADU (PUKLT)

Jenis Pekerjaan

Satuan/ Volume

Harga Per Satuan

Jumlah Biaya & Sumber Dana (Rp) Metode APBD Swadaya Tugas Pelaksanaan Petani Pembantuan

a Penyediaan Sarana Produksi Pertanian - Benih/bibit tanaman

………

Kg

- Urea

………

Kg

- SP-36

………

Kg

- KCL

………

Kg

- Pestisida

………

Ltr

- Pupuk organik

………

Kg

- Peralatan

………

Buah

- Lain-lain ………………….(sebutkan)

………

b Pelaksanaan Fisik - Pembukaan dan pembersihan lahan

………

HOK

- Pengolahan lahan sampai siap tanam

………

HOK

- Pembuatan bangunan konservasi

………

HOK

- Penanaman

………

HOK

- Pemeliharaan

………

HOK

- Lain-lain ………………….(sebutkan)

………

TOTAL DANA

…….…………………...….,………………. 2009 Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(

)


TimTeknis/ Korlap

(

Ketua Kelompok Tani

)

(

)

49

Lampiran 5.

FORMAT LAPORAN (FORM 01, 02, 03, 04)


50

Form PLA.01

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR T.A. 2009 Dinas Kabupaten Provinsi Subsektor Program Bulan

: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. Pagu DIPA

Aspek/Kegiatan

No. A.

Keuangan

Fisik

(Rp)

(Ha/Km/Unit)

Lokasi Kegiatan

Realisasi Terhadap Pagu DIPA Keuangan (Rp)

(%)

Fisik

Nama

Desa/

(%)

Kelompok

Kecamatan

Koordinat

Ket

Pengelolaan Air 1. JITUT 2. JIDES 3. dst……….

B.

Pengelolaan Lahan 1. PUKLT 2. PLTB 3. Konservasi DAS Hulu 4. dst ……..

C.

Perluasan Areal 1. Peral sawah 2. Peral lahan kering 3. Peral hortikultura 4. dst….

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

………………………., ……………………. 2009 Penanggung jawab kegiatan Kabupaten


51

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR T.A. 2009 Dinas Propinsi Subsektor Program Bulan

: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : ……………………………..

No.Dinas Kabupaten/Kota* 1

Form PLA.02

Aspek/Kegiatan

Pagu DIPA Keuangan Fisik (Rp) (Ha/Km/Unit)

Realisasi Terhadap Pagu DIPA

Anggaran (Rp) (%)

Fisik (%)

Keterangan

Dinas……………………Pengelolaan Air Kab/Kota ………………1. JITUT 2. JIDES 3. dst …… Pengelolaan Lahan 1. PUKLT 2. PLTB 3. Konservasi DAS Hulu 4. dst ……..

2

Perluasan Areal 1. Peral sawah 2. dst …….. Dinas……………………*) Kab/Kota …………………

JUMLAH

1. JUT 2. Optimasi Lahan 3. Peral sawah 4. dst ……..

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PLA

………………………., ……………………. 2009 Penanggung jawab kegiatan Propinsi


52

Form PLA.03 LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006/2007/2008*) Dinas

: ………………………………..

Kabupaten

: ………………………………..

Provinsi

: ………………………………..

Subsektor

: ………………………………..

Tahun

: ………………………………..

No.

A.

Kegiatan

Target Fisik DIPA

Realisasi Fisik

Manfaat

Aspek Pengelolaan Air

1. JITUT 2. JIDES 3. TAM 4. dst …… B.

Aspek Pengelolaan Lahan

1. PUKLT 2. PLTB 3. Konservasi DAS Hulu 4. dst …….. C. 1 2 3 4

Aspek Perluasan Areal Cetak Sawah Perluasan Areal Hortikultura Perluasan Areal Perkebunan dst

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] 3. Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dgn tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000; c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi = 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton 4. *) coret yang tidak perlu ……………………….., …….……………. 2009 Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten


53

Form PLA.04 REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006/2007/2008*) Dinas

: ………………………………..

Provinsi

: ………………………………..

Subsektor

: ………………………………..

No.

A.

Kegiatan

Target Fisik DIPA

Realisasi Fisik

Manfaat

Aspek Pengelolaan Air

1. JITUT 2. JIDES 3. TAM 4. dst …… B.

Aspek Pengelolaan Lahan

1. PLTB 2. PUKLT 3. KDH 4. dst …….. C. 1 2 3 4

Aspek Perluasan Areal Cetak Sawah Perluasan Areal Hortikultura Perluasan Areal Perkebunan dst

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] 3.

4.

Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000; c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton *) coret yang tidak perlu ……………………….., …….……………. 2009 Penanggungjawab Kegiatan Popinsi


54

Lampiran 6.

FORMAT LAPORAN AKHIR DAN LAMPIRAN


55

Lampiran Laporan Akhir PENGEMBANGAN USAHATANI KONSERVASI LAHAN TERPADU (PUKLT) TA. 2009 Propinsi : Bangunan Konservasi Komoditi Ternak No. Kabupaten/ Kecamatan/ Luas Nama Jml Jml Permasalahan DAS Desa (ha) Kelompoktani Petani Tenaga Kerja Jenis Jml Jenis Jml Jenis Jml Peserta (HOK) (m/ unit) (kg, btg, stek) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

…………,………………… 2009 Kepala Dinas Pertanian/ TPH/ BUN/ NAK Kabupaten …………………………………

( ……………………………………………) NIP. …………………………


56

OUTLINE LAPORAN AKHIR SEKOLAH LAPANG KONSERVASI

I.

II.

III. IV.

V.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran RUANG LINGKUP KEGIATAN 2.1. Dukungan pada Kawasan Komoditi 2.2. Komponen Kegiatan LOKASI KEGIATAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 4.2. Realisasi Kegiatan (Fisik & Keuangan) PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

VI.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5.1. Indikator Input 5.2. Indikator Keluaran (Outputs) 5.3. Indikator Keberhasilan (Outcomes) 5.4. Indikator Manfaat (Benefits) 5.5. Indikator Dampak (Impacts) VII. MANFAAT KEGIATAN VIII. PENUTUP Lampiran Photo-photo Dokumentasi


57

Lampiran 7.

SKB GNKPA


58

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2009 Direktur Pengelolaan Lahan. Ir, Suhartanto, MM NIP

Recommend Documents