KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2009 Direktur Pengelolaan Lahan. Ir, Suhartanto, MM NIP

KATA PENGANTAR Maksud dan tujuan penerbitan Pedoman Teknis ini adalah dalam rangka memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Hortikultura dan Perkebunan) baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Konservasi DAS Hulu (KDH) yang dananya bersumber baik dari APBN maupun APBD TA 2009. Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama. Disamping itu dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan. Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya pihak Dinas lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota menerbitkan Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani di Indonesia. Jakarta, Januari 2009 Direktur Pengelolaan Lahan

Ir, Suhartanto, MM NIP. 080.048.854

i

DAFTAR

ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................

ii

BAB I.

PENDAHULUAN ...............................................

1

1.1. Latar Belakang ......................................... 1.2. Tujuan ....................................................... 1.2.1. Tujuan Pedoman Teknis................... 1.2.2. Tujuan Kegiatan................................ 1.3. Sasaran ..................................................... 1.4. Pengertian...................................................

1 6 6 6 7 7

BAB II. RUANG LINGKUP KEGIATAN.......................... 2.1. Pengembangan Pertanian (Farm Development) ............................................. 2.2. Peningkatan SDM (Capacity Building)........ 2.3. Pengembangan Masyarakat (Community Development)..........................

15 15 15 16

BAB III. SPESIFIKASI TEKNIS ......................................

17

3.1. Norma ........................................................ 3.2. Standar Teknis ............................................ 3.3. Kriteria.........................................................

17 17 18

BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN..............................

19

4.1. Mendukung Hortikultura ............................. 4.2. Mendukung Perkebunan ............................. 4.3.Cara Pelaksanaan ....................................... 4.3.1. Persiapan Pelaksanaan........................ 4.3.2. Pelaksanaan Teknis di Lapangan......... 4.3.3. Waktu Pelaksanaan............................... 4.3.4. Tempat/Lokasi Kegiatan .......................

19 19 20 20 25 31 32

4.3.5. Sumber Pendanaan dan Biaya ii

Pelaksanaan Kegiatan............................ 32 BAB V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.............................................. 36 5.1. Tugas Propinsi dan Kabupaten...................... 36 5.2. Alur Pelaporan ............................................... 37 5.3. Format Laporan ………................................ 39 BAB VI. INDIKATOR KINERJA.........................................

41

6.1. Indikator Masukan/Input ............................ 6.2. Indikator Keluaran/Output .......................... 6.3. Indikator Hasil/Outcome ............................. 6.4. Indikator Manfaat/Benefit ......................... 6.5. Indikator Dampak/Impact ..........................

41 41 42 42 42

BAB.VII. PENUTUP .......................................................

43

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Desain Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sebaran Lokasi Kegiatan Konservasi DAS Hulu TA 2009 Contoh RUKK Format Laporan (Form 01, 02, 03, 04) Format Laporan Akhir Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan SKB Menhut, Mentan dan MenPU.

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Salah satu kebijakan nasional di bidang pertanian masih dititikberatkan pada peningkatan produksi beras dalam rangka mencapai kemantapan ketahanan pangan nasional. Sebagai akibat program pembangunan terlalu terfokus pada padi sawah, di satu sisi produksi padi meningkat sangat nyata sedangkan di sisi

lain

pembangunan

lahan

kering

semakin

tertinggal.

Ketidakseimbangan bobot penekanan antara program lahan basah

dan

lahan

kering

ini

telah

menimbulkan

banyak

permasalahan lahan kering, terutama pada lahan-lahan usaha tani di Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu. Permasalahan tersebut antara lain: teknologi konservasi tanah dan air kurang diterapkan dalam budi daya di lahan kering; degradasi lahan terus berlanjut akibat erosi; tutupan dan produktifitas

lahan

semakin

menurun;

pendapatan

dan

kesejahteraan petani semakin menurun dan umumnya jauh lebih rendah dari petani padi sawah; tingginya tingkat urbanisasi dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Pedoman Teknis Konservasi DAS Hulu 2009

1

Dengan meningkatnya jumlah penduduk pada DAS hulu, sempitnya

lapangan

pekerjaan

diluar

sektor

pertanian,

terbatasnya lahan pertanian, kurangnya pembinaan terhadap petani lahan kering, lemahnya penegakan hukum dan lain-lain, maka petani cenderung mencari alternatif lahan garapan baru non sawah berupa lahan kering perbukitan atau lahan kering berlereng. Semakin intensif dan tak terkendalinya kegiatan usaha tani tersebut telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan beban dan tekanan stabilitas DAS yang mengarah pada kerusakan DAS secara nyata. Tingkat kerusakan DAS ini diindikasikan dengan fluktuasi debit sungai yang tajam antara musim penghujan dan kemarau, pendangkalan sungai, danau, dan waduk, terjadinya tanah longsor, banjir dan kekeringan sebagaimana sering terjadi akhirakhir ini. Dari 458 DAS yang ada di Indonesia, 60 diantaranya dalam kondisi kritis berat sampai dengan sangat berat. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pelestarian lingkungan, upaya

yang

harus

dilakukan

di

sektor

pertanian

untuk

mengurangi dampak negatif kerusakan DAS adalah melakukan pembinaan intensif terhadap petani hulu untuk meningkatkan tutupan vegetasi dengan tanaman produktif dan menerapkan tindakan konservasi tanah dan air pada lahan-lahan usaha tani kritis

diluar

kawasan

hutan.


Upaya

ini

harus

sekaligus 2

meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kondisi sosial ekonomi petani. Fakta studi JICA (2003) pada hulu DAS Bengawan Solo dengan tangkapan air seluas + 2.700 km2 menunjukkan bahwa + 80 - 90 persen material sedimen yang terhampar didepan mulut “pintu pengambilan (intake)” waduk Gadjah Mungkur berasal dari lahanlahan usaha tani kritis yang berada di bagian hulunya. Demikian pula sedimentasi yang terjadi pada waduk Sudirman di Jateng, Saguling di Jabar, Sutami di Jatim dan lain-lain. Untuk mendapatkan hasil kegiatan yang optimal sehingga lahan kritis dapat berfungsi kembali sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya, upaya konservasi DAS hulu harus mampu memberdayakaan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petaninya. Oleh karena itu, disamping peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan penggalakan partisipasi petani, suatu paket rakitan

teknologi

usaha

tani

konservasi

terpadu

dengan

pengembangan berbagai komoditas perlu diintroduksikan. Dalam paket ini, tindakan sipil teknis harus dipadukan dengan kegiatan peningkatan tutupan vegetasi berupa penanaman tanaman tahunan produktif bernilai ekonomi tinggi (buahbuahan/perkebunan),

pengusahaan


ternak

ruminansia,

3

penanaman rumput pakan ternak dan polongan

penguat

teras/gulud, pemupukan organik dan lain-lain. Guna mengawal dan merubah perilaku, sikap dan ketrampilan petani maka upaya pendampingan tenaga penggerak masyarakat tani (Community Organizer) sangat diperlukan. Disamping itu usaha peningkatan kapasitas SDM (Capacity building) berupa pelatihan CO, petugas teknis kabupaten, petani, local leader, wanita

tani,

dan

petugas

lapangan

sangat

diperlukan.

Selanjutnya dalam rangka pemantapan kelembagaan, koordinasi dengan instansi terkait seperti PU, Kehutanan, Pemda, dan lainlain dalam wadah kegiatan Gerhan/GNRHL, GNKPA dan lain-lain dalam memperbaiki kondisi DAS yang telah kritis itu perlu lebih ditingkatkan. Oleh karena itu kegiatan konservasi DAS hulu bukan kegiatan bagi-bagi bibit tanaman semata, tetapi didalamnya disamping kegiatan peningkatan kemampuan SDM petani, petugas, dan Community Organizer (CO) dilakukan pula kegiatan Community Development berupa pemberdayaan petani untuk mengelola ternak,

mengolah

pupuk

organik,

menyiapkan

pembibitan

bersama, pertemuan dan pendampingan rutin petani dan lainlain. Upaya dimaksudkan untuk menggerakkan kelompok agar kegiatan dapat berjalan terus menerus dan berkesinambungan. Dengan adanya penanganan fisik maupun non fisik pada DAS


4

hulu, diharapkan dapat mengatasi terjadinya degradasi lahan, longsor, banjir, dan kekeringan pada DAS Hulu.

1.2. Tujuan 1.2.1

Tujuan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Konservasi Lahan DAS Hulu bertujuan untuk memfasilitasi petugas Dinas lingkup Pertanian Propinsi

dan

Kabupaten

dalam

membuat

Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai bahan

acuan

dalam

melaksanakan

kegiatan

yang

berkaitan dengan aspek teknis dan non teknis rehabilitasi dan konservasi lahan pada DAS hulu T.A. 2009. 1.2.2

Tujuan Kegiatan Tujuan dari kegiatan konservasi lahan pada DAS Hulu adalah: 1.

Mengembalikan

dan

meningkatkan

produktivitas

lahan. 2.

Mencegah degradasi lahan, erosi, banjir dan lain-lain.

3.

Melakukan usahatani konservasi lahan pada DAS.

4.

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran petani.

5.

Menekan laju pertambahan lahan kritis

6.

Meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan,

pendapatan, serta kesejahteraan petani.


5

1.3. Sasaran Lahan-lahan kering pada lokasi DAS-DAS kritis prioritas yang memiliki potensi untuk pengembangan pertanian seluas 14.221 Ha yang tersebar di 6 propinsi propinsi dan mencakup 30 kabupaten.

1.4. Pengertian 1.

Konservasi lahan Konservasi lahan adalah usaha pemanfaatan lahan dalam usahatani dengan memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah agar lahan dapat digunakan secara lestari.

2.

Rehabilitasi lahan Rehabilitasi lahan adalah kegiatan pemulihan kemampuan sumberdaya

lahan

pertanian

yang

telah

mengalami

degradasi lahan. 3.

Usahatani Konservasi Lahan Terpadu Usahatani konservasi lahan terpadu adalah suatu usahatani yang menekankan pada upaya pelestarian pemanfaatan lahan

semaksimal

meningkatan hortikultura,

mungkin

produksi

pertanian

perkebunan,

memperhatikan

kaidah


sepanjang

dan

maupun

tahun

untuk

(tanaman

pangan,

ternak)

dengan

menerapkan

teknik-teknik 6

konservasi tanah dan air (terasering, pembuatan guludan dan penanaman tanaman penguat teras dll). 4.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah di hulu yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggungpunggung bukit atau gunung yang menampung air hujan yang jatuh diatasnya dan kemudian mengalirkannya melalui anak sungai dan sungai ke laut atau ke danau.

5.

Lahan Potensial Kritis Lahan potensial kritis adalah tanah-tanah yang masih produktif bila diusahakan untuk usaha pertanian. Tetapi bila dalam pengelolaannya tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi tanah, maka tanah akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau lahan kritis.

6.

Lahan Semi kritis Lahan semi kritis adalah tanah-tanah yang kurang produktif akibat terjadinya erosi, tetapi masih dapat diusahakan untuk usaha pertanian, namun demikian produktivitasnya relatif rendah.


7

7.

Lahan Kritis Lahan kritis adalah tanah-tanah yang tidak produktif, dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk diusahakan sebagai lahan pertanian, tanpa usaha-usaha rehabilitasi lebih dahulu.

8.

Bangunan Konservasi Dalam pelaksanaannya kegiatan konservasi DAS hulu di perlukan adanya bangunan konservasi, misalnya terasering, guludan, saluran pembuangan air (SPA), banguna terjunan (drop structure), dan rorak (saluran buntu). Terasering Terasering adalah bangunan konservasi tanah yang dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air (SPA) serta tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi. Guludan Guludan adalah bangunan konservasi tanah berupa pematang dengan ukuran tinggi dan lebar tertentu yang dibuat sejajar garis kontur/memotong arah lereng yang dilengkapi tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi. Saluran Pembuangan Air (SPA) Saluran pembuangan air adalah saluran dengan ukuran tertentu yang dibuat tegak lurus kontur serta dilengkapi


8

dengan bangunan terjunan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aliran permukaan. Bangunan Terjunan (Drop Structure) Bangunan

terjunan

(drop

structure)

adalah

suatu

konstruksi yang dapat dibuat dari batu, bambu/kayu, dan gebalan rumput yang berfungsi untuk memperlambat aliran permukaan. Rorak/Saluran Buntu Rorak/saluran buntu adalah suatu bangunan berupa got/saluran buntu dengan ukuran tertentu yang dibuat pada bidang olah teras dan sejajar garis kontur yang berfungsi untuk menjebak/menangkap aliran permukaan dan juga tanah yang tererosi.

9.

Kemiringan Lahan Kemiringan lahan adalah besaran yang dinyatakan dalam derajat/persen (%) yang menunjukkan sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi tempat. Kemiringan lahan dapat digolongkan dalam 7 (tujuh) golongan sebagai berikut: a. Datar

: kemiringan lahan antara 0-3%

b. Landai/berombak: kemiringan lahan antara 3-8% c. Bergelombang : kemiringan lahan antara 8-15% d. Berbukit


e. Agak Curam



9

f. Curam


g. Sangat Curam : kemiringan lahan > 65%

10. GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) GNKPA adalah merupakan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Air yang dilakukan oleh seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait (Stakeholder) yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sikluts hidrologi pada seluruh wilayah DAS kritis di seluruh Indonesia. Gerakan ini telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2005 dan kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh

sektor/pemangku

kepentingan

lainnya

melalui

kegiatan nyata dan terpadu baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota maupun lapangan. 11. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Merupakan rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang di susun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial. 12. Bantuan Sosial (Bansos) Merupakan jenis

mata anggaran keluaran (MAK) dalam

bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan


10

langsung

kepada

masyarakat

dan

atau

lembaga

kemasyarakatan non pemerintah guna melindungi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko sosial. 13. Dana Tugas Perbantuan (TP) Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian

anggara

kementerian

negara/lembaga

yang

dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 14. Dana Dekonsentrasi Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian anggara kementerian / lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. 15. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian/ Gubernur / Bupati / Walikota. 16. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna


Anggaran

yang

tugasnya

11

membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan unit kerjanya. 17. Rumah Kompos Rumah Kompos adalah rumah sederhana yang berfungsi sebagai tempat menyimpan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), pengolahan pupuk organik dan hasilnya yang dilakukan secara swadaya.

18. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) APPO terdiri dari alat pemotong/pencacah dan mesin penggerak yang berfungsi untuk memotong bahan-bahan organik (rumput, daun kering, jerami dan lain-lain) menjadi ukuran lebih kecil agar lebih mudah diolah menjadi pupuk organik.


12

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

Komponen utama kegiatan Konservasi DAS Hulu terdiri dari: 2.1. Pengembangan pertanian (Farm Development) dikelola oleh kelompok tani. a.

Pengadaan pupuk organik dan anorganik

b.

Pengadaan bibit hortikultura dan atau perkebunan

c.

Pengadaan rumput penguat teras/gulud

d.

Pengadaan ternak

e.

Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)

f.

Pembangunan kebun bibit desa (KBD)

g.

Material pembibitan (polibag, benih bibit induk, peralatan)

h.

Pembangunan saung meeting (swadaya)

i.

Pembangunan Rumah Kompos (swadaya)

2.2. Peningkatan SDM (Capacity Building) dikelola oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. a.

Pelatihan petugas dan Community Organizer (CO)

b. c. d.

Pelatihan Petani (Ketua Kelompok) Sekolah Lapang Rapat koordinasi

2.3. Pengembangan Masyarakat (Community Development) dikelola oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota.


13

a.

Pembentukan/penetapan Kelembagaan Kelompok Tani

b.

Pendampingan Petani

c.

Temu Lapang Petani

d.

Pembuatan leaflet

e.

Pembuatan baliho/papan kampanye


14

BAB III SPESIFIKASI TEKNIS Pelaksanaan kegiatan konservasi DAS Hulu hendaknya mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria, sebagai berikut :

3.1. Norma Kegiatan konservasi DAS Hulu diarahkan pada lahan-lahan pada DAS hulu yang memiliki potensi penurunan daya dukung lahan terutama pada lahan-lahan kering potensial kritis. Kegiatan usahatani ini dilaksanakan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan spesifik lokalita, secara vegetatif sehingga lahan-lahan tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan dalam rangka penyelamatan DAS.

3.2. Standar Teknis Standar teknis kegiatan konservasi DAS Hulu adalah

sebagai

berikut: 1. Lahan berupa lahan kering/upland dan terletak dalam satu wilayah hulu DAS / sub DAS. Lapisan top soil sudah mulai terkikis dan jeluk perakaran atau kedalaman solum tanah masih cukup dalam untuk diusahakan tanaman keras. 2. Lahan masih dapat diusahakan tapi produktivitasnya cenderung menurun. 3. Kemiringan lahan antara 20 – 30 %.

Pedoman Teknis Konservasi DAS Hulu TA 2009

17

4. Ketinggian tempat masih memungkinkan berbagai komoditas pertanian (hortikultura dan atau perkebunan) untuk diusahakan. 5. Lahan berpotensi menjadi lahan kritis.

3.3. Kriteria Kriteria lokasi kegiatan konservasi lahan DAS Hulu adalah sebagai berikut: 1. Lokasi merupakan kawasan pertanian lahan kering pada DAS hulu dengan kelerengan antara 20-30 %. 2. Status pemilikan tanah jelas dan bukan merupakan kawasan hutan. 3. Pada lokasi tersebut terdapat petani yang telah tergabung dalam wadah kelompok tani. Apabila belum terbentuk maka harus dibentuk Kelompok Tani. 4. Petani bersedia mengikuti kegiatan dan melakukan pemeliharaan selanjutnya serta tidak menuntut ganti rugi. 5. Terdapat petugas lapangan (PPL, Mantri Tani) yang aktif.


18

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Konservasi DAS Hulu mendukung sub sektor Hortikultura dan Perkebunan pada dasarnya komponen kegiatannya sama

dan

yang

membedakan

adalah

komoditi

utama

yang

dikembangkan.

4.1 Mendukung Hortikultura Pelaksanaan Konservasi DAS Hulu

mendukung Hortikultura

yaitu tanaman utama yang dikembangkan adalah tanaman hortikultura (buah-buahan).

Sambil menunggu tanaman buah-

buahan tersebut menghasilkan maka di antara tanaman buah dapat ditanami dengan tanaman semusim (jagung, kedele, kacang-kacangan dan lain-lain). Selain itu harus mengadakan ternak (kambing/domba) sebagai usaha kelompok.

4.2 Mendukung Perkebunan Pelaksanaan Konservasi DAS Hulu mendukung Perkebunan yaitu tanaman utama yang dikembangkan adalah tanaman perkebunan (kopi, kakao, mete dan lain-lain). Sambil menunggu tanaman tersebut menghasilkan maka di antara tanaman perkebunan dapat ditanami dengan tanaman semusim (jagung, kedele,

kacang-kacangan

dan

lain-lain).

Selain

itu harus

mengadakan ternak (kambing/domba) sebagai usaha kelompok.


19

4.3 Cara Pelaksanaan 4.3.1. Persiapan Pelaksanaan 1.a. Pembuatan SK Tim Pelaksana. Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, terlebih dahulu dibuat SK Pelaksana seperti : 1.

Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2.

SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3.

SK Bendahara

4.

SK Tim Teknis

5.

SK Koordinator Lapangan (Korlap)

b. Menerbitkan petunjuk pelaksanaan oleh Dinas lingkup pertanian propinsi dan petunjuk teknis oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten. c. Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain GNKPA, Balai Pengelolaan DAS, Dinas PU Pengairan/SDA, Dinas Kehutanan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Bapedalda dan lain-lain. d. Inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). e. Rekruitmen Community Organizer (CO) • Persyaratan CO adalah minimal Sarjana (S1) dan tidak merangkap pekerjaan lain. • CO mempunyai tugas sebagai berikut: ¾

Membimbing kegiatan

petani

konservasi


dalam DAS

melaksanakan

Hulu,

mulai

dari 20

persiapan,

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pemeliharaan. ¾

Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

¾

Sebagai

penghubung

antara

kelompok

tani

dengan dinas lingkup pertanian kabupaten. ¾

Membuat laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan.

f. Pembuatan Leaflet. 2. Penetapan Lokasi dan Petani Penetapan lokasi dilaksanakan setelah dilakukan CPCL. Lokasi

tempat

pelaksanaan

ditetapkan melalui

konservasi

DAS

Hulu

SK Kepala Dinas lingkup Pertanian

Kabupaten/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). . 3. Desain Berdasarkan SK Penetapan Lokasi selanjutnya dibuat desain yaitu peta yang mengambarkan letak dan luas kepemilikan lahan masing-masing petani dalam satu kelompok

di

satu

hamparan

lokasi

pelaksanaan

konservasi DAS hulu. Peta tersebut dilengkapi batas administrasi desa, jalan, sungai dan bangunan penting lainnya, serta dilampiri dengan daftar petani peserta. Sumber dana desain berasal dari APBD II. Contoh Desain lampiran 1.


21

4. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Petugas, CO dan Ketua Kelompok Tani yang telah mendapat pelatihan dan pembekalan tentang konservasi DAS hulu, dianggap dapat membimbing kelompok tani dalam menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sesuai kondisi lokasi dan kebutuhan kelompok. Contoh RUKK sebagaimana terdapat pada Lampiran 4. 5. Perjanjian Kerjasama Kelompok

dan

Pembukaan

Rekening

Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan terlebih dahulu dibuat Perjanjian Kerjasama antar ketua kelompok tani dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten. Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan ikatan hukum untuk memayungi penggunaan dana oleh kelompok. Contoh Perjanjian kerjasama dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial. Untuk mencairkan dana kebutuhan pelaksanaan konservasi DAS Hulu sesuai RUKK yang diajukan, maka harus membuka rekening. Karena dana terebut akan ditransfer langsung oleh KPPN ke rekening kelompok. 6. Transfer Dana Transfer dana akan dilakukan oleh KPPN ke rekening kelompok tani setelah semua persyaratan dipenuhi, yaitu:


22

petani membuat usulan permohonan pencairan dana dilampiri dengan : 1.

RUKK

2. 3. 4. 5.

Nama Ketua Kelompok Nomor rekening kelompok Nama bank Jumlah dana bantuan sosial yang akan ditransfer dan kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok.

Skema Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial K E L O M P O K T A N I

Kelompok membuat usulan pencairan dana

Rekening Kelompok

Dicek oleh Korlap/Ti m Teknis

Disetujui oleh PPK

Transfer dana oleh KPPN

Disetujui oleh

KPA

Keterangan: Contoh surat usulan pencairan dana serta syarat dan kelengkapannya, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.


23

7. Pelatihan Teknis Petugas dan CO Pelatihan teknis petugas dan CO dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pembekalan kepada petugas dan pendamping (CO) tentang kegiatan konservasi DAS hulu. Dengan demikian petugas dan CO dapat melakukan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok tani dalam melaksanakan konservasi DAS hulu di lapangan sesuai pedoman yang ada. 8. Pelatihan Ketua Kelompok Pelatihan

ketua

kelompok

di

maksudkan

untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada petani tentang pelaksanaan teknis konservasi DAS hulu. Setelah pelatihan ketua kelompok di harapkan dapat mentransfer

ilmunya

ke

anggota

kelompok

melalui

pertemuan kelompok. 4.3.2. Pelaksanaan Teknis di Lapangan Komponen kegiatan teknis adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit horti/bun, rumput dll)

Pemilihan

bibit

tanaman

horti/bun

disesuaikan

dengan kondisi agroklimat, potensi pasar, dan budaya petani setempat.


24

Jumlah bibit horti/bun per hektar disesuaikan dengan luas lahan serta jarak tanam yang akan ditanami

Bibit tanaman hortikultura/perkebunan adalah bibit berlabel

yang

telah

cukup

dewasa

dengan

ketinggian 75 – 150 cm. 2. Pengadaan ternak

Ternak sebaiknya adalah jenis ruminansia kecil (kambing/domba) dengan populasi minimal 3 ekor per 10 Ha

Ternak kambing/domba lebih dipilih karena alternatif sumber pakan yang mudah dan reproduksi yang cepat.

Ternak harus dikelola secara kelompok sebagai usaha bersama yang akan menjadi cikal bakal koperasi petani.

Rasio populasi ternak antara betina dan jantan adalah 9 : 1.

Kandang ternak disiapkan secara swadaya oleh kelompok.

Kotoran

ternak

dimanfaatkan

sebagai

bahan

pengomposan kelompok yang dicampur dengan cacahan jerami atau sisa hijauan lainnya.


25

3. Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)

Jenis tanaman untuk pembibitan adalah tanaman yang mudah tumbuh, menjadi pilihan petani, terbuka pasarnya, dan cocok secara agroklimat.

Bibit dapat diperoleh dari biji atau pohon intuk terpilih,

tergantung

jenis

tanaman

yang

akan

dikembangkan.

Bibit dapat dimanfaatkan sebagai tanaman sulaman atau menjadi usaha kelompok.

Sedapat

mungkin

dibibitkan

sama

ditanam/dibagikan

jenis

tanaman

yang

dengan

tanaman

sebelumnya

untuk

akan yang dipakai

sebagai bahan penyulaman. 4. Pembuatan saung meeting (swadaya)

Saung

meeting

merupakan

tempat

pertemuan

petani dan diskusi dengan gaslap dan CO serta antar petani sendiri.

Saung meeting dilengkapi dengan peta, daftar anggota dan struktur organisasi kelompok. Luas dan wilayah kegiatan.

Letak saung meeting seyogyanya mudah dikunjungi dan strategis.


26

5. Pembangunan/Rehabilitasi (swadaya)

bangunan

konservasi

Pembuatan/penyempurnaan bangunan konservasi dilakukan secara swadaya oleh para petani pada saat penyiapan lahan.

Bangunan konservasi dapat berupa teras, gulud, rorak, gully plug dll.

Bibir teras atau gulud harus diperkuat dengan tanaman

rumput

pakan

ternak

dan

tanaman

legume/polongan lainnya 6. Pembangunan Rumah Kompos (swadaya)

Pembangunan

Rumah

Kompos

sederhana

dimaksudkan untuk menyimpan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) serta pembuatan pupuk organik / kompos.

Rumah kompos

sederhana

dibuat secara swadaya oleh kelompok.

7. Pengomposan

Pengomposan dipersiapkan berbasis kotoran ternak dan jerami serta hijauan lainnya.

Jerami dicacah dengan APPO atau manual.

Kompos

dimanfaatkan

produktifitas

lahan

untuk

setempat

meningkatkan atau

sumber

penghasilan kelompok.


27

Untuk

keamanan,

APPO

disimpan

di

rumah

kompos. 8. Pertemuan rutin petani

Pertemuan rutin petani dilakukan setiap bulan secara berkala.

Pertemuan dilaksanakan di balai desa/kediaman ketua kelompok pada awal bulan untuk membahas evaluasi,

permasalahan

dan

mecari

solusi

pemecahannya.

Pertemuan rutin harus dihadiri oleh CO sebagai pengarah, fasilitator, dan pendamping.

9. Temu lapang tani

Temu lapang tani dilakukan sebagai ajang tukar informasi dan pengalaman antara kelompok

Menyamakan

persepsi

tentang

pengelolaan

Konservasi DAS Hulu antar kelompok

Temu lapang tani dihadiri oleh instansi terkait, CO, Petugas Lapangan, anggota dan tokoh masyarakat, dan petani pelaksana dll.

10. Pemasangan baliho

Baliho/papan kampanye adalah merupakan media dan alat sosialisasi / penyadaran masyarakat / penyuluhan dll


28

Baliho

dipasang

ditempat

yang

strategis

dan

mewakili kondisi lokasi kegiatan.

Baliho mengandung pesan atau ajakan dari pejabat publik untuk menyelamatkan sumber daya lahan.

11. Penanaman

Penanaman

dilaksanakan

pada

awal

musim

penghujan

Untuk meningkatkan partisipasi anggota masyarakat lainnya perlu dilibatkan generasi muda, karang taruna, anak sekolah dll.

12. Pemeliharaan tanaman dan ternak

Ternak dan bibit tanaman yang telah dibagikan dan ditanam perlu dilakukan upaya pemeliharaan.

Pemeliharaan perlu dilakukan hingga tanaman menghasilkan dan ternak bereproduksi

Ternak adalah merupakan aset kelompok dan sumber bahan organik/pupuk kandang.

Pengelolaan

ternak

sebagai

usaha

bersama

kelompok diatur lebih lanjut secara musyawarah antar anggota.

4.3.3. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan dimulai segera setelah anggaran (Tugas Pembantuan/TP dan pendamping) tersedia dan dapat dicairkan.

Namun demikian sebelum pencairan


29

dana, kegiatan persiapan awal dapat dilakukan seperti persiapan administrasi (SK KPA, PPK dan lain-lain), informal

meeting

dan

lain-lain.

Adapun

jadwal

pelaksanaan kegiatan konservasi DAS hulu sebagaimana tersaji dalam lampiran 2.

4.3.4. Tempat/Lokasi Kegiatan a. Kegiatan

konservasi lahan pada DAS hulu di 6

Propinsi meliputi 30 kabupaten, pada lokasi yang terdapat

DAS-DAS

kritis

prioritas

sebagaimana

terlampir. b. Lokasi kegiatan konservasi DAS hulu sebaiknya tidak dipecah-pecah dan lebih baik terterkonsetrasi dalam satu

desa

untuk

memudahkan

pengelolaan,

pembinaan, dan pengukuran manfaat dan dampaknya. c. Sebaran lokasi-lokasi kegiatan per kabupaten pada DAS

prioritas

sebagaimana

dapat

dilihat

dalam

lampiran 3. 4.3.5. Sumber Pendanaan dan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sumber dana kegiatan pelaksanaan kegiatan Konservasi DAS Hulu TA. 2009 terdiri dari: 1.

Dana

Tugas

Pembantuan

dipergunakan

untuk

kegiatan antara lain :


30

a. Pengembangan pertanian (farm development) dengan

biaya

pelaksanaan

sebesar

Rp.

1.400.000,- per Ha dan dikelola oleh kelompok tani, dengan komponen kegiatan sebagai berikut: ¾ Pengadaan pupuk organik dan anorganik ¾ Pengadaan

bibit

hortikultura

dan

atau

perkebunan ¾ Pengadaan rumput penguat teras/gulud ¾ Pengadaan ternak ¾ Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) ¾ Pembangunan kebun bibit desa (KBD) ¾ Material pembibitan (polibag, benih bibit induk, peralatan) ¾ Pembangunan saung meeting (swadaya) ¾ Pembangunan Rumah Kompos (swadaya)

b. Peningkatan

SDM

(Capacity

Building)

dan

Pemantapan Kelembagaan dikelola oleh Dinas lingkup

Pertanian

Kabupaten

/

Kota

yang

meliputi: ¾ Pelatihan petugas dan Community Organizer (CO) ¾ Pelatihan Petani (Ketua Kelompok) ¾ Sekolah Lapang ¾ Rapat koordinasi


31

c. Pengembangan

Masyarakat

(Comunity

Development) dikelola oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota yang meliputi: ¾ Pembentukan/penetapan

Kelembagaan

Kelompok Tani ¾ Pendampingan Petani ¾ Temu Lapang Petani ¾ Pembuatan leaflet ¾ Pembuatan baliho/papan kampanye. 2. Dana dukungan APBD Kabupaten, digunakan untuk kegiatan yang bersifat non fisik lainnya antara lain Sosialisasi, Inventarisasi CPCL, Desain Sederhana, Pembinaan,

Monitoring

dan

Evaluasi

serta

Pelaporan. 3. Dana Sharing Petani Penerima Manfaat. Digunakan untuk

melengkapi

bangunan

konservasi,

pemeliharaan, dan keberlanjutan kegiatan lainnya.


32

BAB V PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Konservasi DAS Hulu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

5.1. Tugas Propinsi dan Kabupaten/kota 1.

Tingkat Propinsi Kegiatan bersifat non fisik di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian dengan tugas : a.

Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait.

b.

Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat.

c.

Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

d.

Menyusun

rekapitulasi

laporan

perkembangan

pelaksanaan kegiatan konservasi dari kabupaten yang melaksanakan konservasi DAS Hulu dan disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Lahan. 2.

Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan yang bersifat fisik dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten dengan tugas : a. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.


33

b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh propinsi dan disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat. c. Melakukan pengawasan langsung pelaksanaan fisik konservasi DAS hulu. d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para CO petugas lapangan dan petani peserta/pelaksana kegiatan. e. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum, sedang san setelah pelaksanaan fisik) dan disampaikan ke Direktorat Pengelolaan Lahan secara berkala.

5.2. Alur Pelaporan Laporan

diperlukan

pelaksanaan

kegiatan

untuk

mengetahui

dan

permasalahan

perkembangan serta

upaya

pemecahan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan

juga

pertanggungjawaban

merupakan

salah

pelaksanaan

kegiatan

satu di

bentuk lapangan.

Beberapa aspek penting yang perlu dilaporkan adalah : gambaran umum lokasi, hasil penentuan calon lokasi dan calon petani,

desain

penanaman,

sederhana,

permasalahan

realisasi yang

fisik

dan

dihadapi,

keuangan, saran

dan

pemecahannya dll.


34

Alur laporan adalah sebagai berikut : 1.

Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.

2.

Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi.

3.

Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi kemudian dikirim ke Pusat dengan alamat Direktorat Pengelolaan Lahan, Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air, Kanpus Departemen Pertanian - Gedung D Lt. 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550.

4.

Laporan akhir dibuat oleh petugas kabupaten dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.

5.

Laporan akhir dibuat oleh propinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten kemudian dikirim ke pusat.

6.

Waktu pengiriman •

Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

•

Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

7.

Pelaporan perlu dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.


35

5.3. Format Pelaporan Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut: 1. Laporan Bulanan

2.

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten wajib membuat laporan bulanan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota sesuai format laporan form PLA 01, 02, 03, 04. Laporan Akhir Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan).

3.

Pembobotan Fisik. Untuk mempermudah monitoring tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan perlu dilakukan pembobotan fisik sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Skoring pembobobotan pelaksanaan kegiatan Konservasi DAS Hulu terdapat 2 bagian yaitu : 1) Persiapan dan 2) Pelaksanaan. Skoring pembobotan tersebut lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.


36

Tabel 1. Pembobotan fisik pelaksanaan kegiatan Konservasi DAS Hulu No

T AHAP PELAKSANAAN

A 1 2 3 4

PERSIAPAN SK Tim Pelaksana Penetapan CPCL Disain RUKK Perjanjian Kerjasama & Pembukaan 5 Rekening

BOBOT (%) 20 2 3 4 4 4

6 Transfer Dana

3

B PELAKSANAAN

80

1. Pengadaan Sarana produksi

40

2. Penyiapan Lahan 3. Pembuatan lubang tanam 4. Penanaman

20 10 10

TOTAL


100

37

BAB VI INDIKATOR KINERJA Untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan

pelaksanaan

kegiatan

konservasi DAS Hulu maka diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya. Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

6.1. Indikator Masukan/Input 1.

Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, pihak swasta maupun masyarakat.

2.

Perangkat peraturan pemerintah, perda, kebijakan dan pedoman .

3.

Data potensi lahan kritis yang dapat dikembangkan melalui konservasi lahan.

4.

Sumber Daya Manusia (SDM)

5.

Prasarana Penunjang Kerja (fasilitas kantor dan lapangan).

6.2. Indikator Keluaran (Outputs) Terlaksananya kegiatan konservasi lahan pada DAS Hulu seluas 14.221 ha.

6.3. Indikator Keberhasilan (Outcomes) 1.

Berkembangnya

tanaman

hortikultura

dan

perkebunan

bernilai ekonomis tinggi dan usaha peternakan. Pedoman Teknis Konservasi DAS Hulu TA 2009

38

2.

Meningkatnya tutupan vegetasi lahan-lahan kritis pada DAS hulu.

6.4. Indikator Manfaat (Benefit) 1.

Berkurangnya run-off dan erosi di lokasi kegiatan.

2.

Meningkatnya produktivitas lahan.

6.5. Indikator Dampak (Impacts) 1.

Berkurangnya laju penambahan lahan kritis.

2.

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani


39

BAB VII PENUTUP Dalam rangka mendapatkan hasil kegiatan yang optimal sehingga lahan kritis dapat berfungsi kembali sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya, upaya konservasi DAS hulu diharapkan mampu memberdayakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kegiatan konservasi DAS hulu mencakup multi kegiatan disamping kegiatan peningkatan kemampuan SDM petani, petugas, dan CO dilakukan pula kegiatan pemberdayaan petani untuk mengelola ternak, mengolah pupuk organik, menyiapkan pembibitan bersama, magang petani, musyawarah kelompok tani, pertemuan dan pendampingan rutin petani, dll. Upaya ini diharapkan akan lebih memberikan hasil optimal dan lebih berkesinambungan. Untuk lebih menjamin keberhasilan kegiatan konservasi lahan DAS Hulu tahun anggaran 2009 ini, koordinasi vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait serta pemberdayaan petani dan petugas, terutama petugas CO yang mendampingi petani setiap hari harus menjadi prioritas utama.


40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

CONTOH DISAIN

Lampiran 2.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KDH

JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHATANI KONSERVASI LAHAN TERPADU TAHUN 2009 Bulan No.

Januari

Jenis Kegiatan

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus September Oktober Nopember Desember

Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Penerbitan Juklak & Juknis 2 Koordinasi Instansi terkait 3 Inventarisas (CPCL) 4 Penetapan Lokasi 5 Sosialisasi kegiatan 6 Desain Sederhana 7 Pelatihan Teknis petugas 8 Penyusunan RUKK 9 Pembukaan Rekening Kelompok 10 Pengadaan sarana produksi 11 Pengadaan Ternak 12 Pembersihan Lahan 13 Pembuatan Bangunan Konservasi 14 Penanaman 15 Pemeliharaan

Lampiran 3.

SEBARAN LOKASI KDH 2009

SEBARAN LOKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN KONSERVASI LAHAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI HULU MENDUKUNG AGRIBISNIS (HORTI DAN BUN) TA. 2009 Mendukung No

Propinsi

Nama DAS

Kabupaten

Sekolah

Horti

Bun

Jml Luas

Lapang

(ha)

(ha)

(ha)

(Unit)

1

Banten

Ciujung Teluk Lada

1

Pandeglang

250

250

500

2

2

Jabar

Citarum

2

Bogor

250

250

500

2

3

Cianjur

250

250

500

2

4

Bandung

250

250

500

2

5

Bandung Barat

250

250

500

2

6

Subang

250

250

500

2

7

Garut

250

250

500

2

8

Sumedang

250

250

500

2

9

Sukabumi

250

250

500

2

10 Ciamis

250

250

500

2

Jratun Seluna/Pemali

11 Boyolali

300

300

600

2

Serayu Bogowonto

12 Magelang

300

300

600

2

13 Banyumas

300

300

600

2

14 Purbalingga

300

300

600

2

0

300

300

1

16 Wonosobo

300

300

600

2

Bengawan Solo

17 Wonogiri

300

300

600

2

Segara Anakan

18 Cilacap

300

300

600

2

Bengawan Solo

19 Pacitan

250

250

500

2

Brantas

20 Malang

200

200

400

2

21 Kota Batu

200

300

500

2

Cimanuk Citanduy

3

Jateng

15 Banjarnegara

4

Jatim

5

NTB

Palung

22 Lombok Timur

225

196

421

2

6

Sulsel

Jeneberang

23 Gowa

250

250

500

2

24 Sinjai

250

250

500

2

25 Pinrang

250

0

250

1

26 Enrekang

250

200

450

2

27 Tator

200

250

450

2

28 Soppeng

250

0

250

1

29 Takalar

250

0

250

1

30 Luwu

250

0

250

1

7.425

6.796

Saddang

Jumlah

14.221

55

Lampiran 4.

CONTOH R U K K

Contoh

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) KONSERVASI DAS HULU

Jenis Pekerjaan

Satuan/ Volume

Harga Per Jumlah Biaya & Sumber Dana Metode Satuan Tugas APBD Swadaya Pelaksanaan (Rp.) Pembantuan Petani

a Penyediaan Sarana Produksi Pertanian - Bibit Hortikultura / Perkebunan

……… batang

- Rumput penguat teras

……… batang

- Pupuk organik

……… Kg

- Pupuk anorganik

……… Kg

- Pengadaan ternak (kambing/domba)

……… ekor

- Perajang / chopper / APPO Kecil

……… unit

- Pembangunan Kebun Bibit

……… unit

- Material Pembibitan (polibag, dll)

……… unit

- Lain-lain ………………….(sebutkan)

………

b Pelaksanaan - Pembukaan dan pembersihan lahan

……… HOK

- Pengolahan lahan sampai siap tanam

……… HOK

- Pembuatan bangunan konservasi

……… HOK

- Penanaman

……… HOK

- Pemeliharaan

……… HOK

- Lain-lain ………………….(sebutkan)

………

TOTAL DANA …….…………………...….,………………. 2009 Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(

)

TimTeknis/ Korlap

(

Ketua Kelompok Tani

)

(

)

Lampiran 5.

FORMAT LAPORAN (FORM 01, 02, 03, 04)

Form PLA.01

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR T.A. 2009 Dinas Kabupaten Provinsi Subsektor Program Bulan

: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. Pagu DIPA

No. A.

Aspek/Kegiatan

Keuangan

Fisik

(Rp)

(Ha/Km/Unit)

Lokasi Kegiatan

Realisasi Terhadap Pagu DIPA Keuangan (Rp)

(%)

Fisik

Nama

Desa/

(%)

Kelompok

Kecamatan

Koordinat

Ket

Pengelolaan Air 1. JITUT 2. JIDES 3. dst……….

B.

Pengelolaan Lahan 1. PUKLT 2. PLTB 3. Konservasi DAS Hulu 4. dst ……..

C.

Perluasan Areal 1. Peral sawah 2. Peral lahan kering 3. Peral hortikultura 4. dst….

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

………………………., ……………………. 2009 Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR T.A. 2009 Dinas Propinsi Subsektor Program Bulan

: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : ……………………………..

No.Dinas Kabupaten/Kota* 1

Form PLA.02

Aspek/Kegiatan

Pagu DIPA Keuangan Fisik (Rp) (Ha/Km/Unit)

Realisasi Terhadap Pagu DIPA

Anggaran (Rp) (%)

Fisik (%)

Keterangan

Dinas……………………Pengelolaan Air Kab/Kota ………………1. JITUT 2. JIDES 3. dst …… Pengelolaan Lahan 1. PUKLT 2. PLTB 3. Konservasi DAS Hulu 4. dst ……..

2

Perluasan Areal 1. Peral sawah 2. dst …….. Dinas……………………*) Kab/Kota …………………

JUMLAH

1. JUT 2. Optimasi Lahan 3. Peral sawah 4. dst ……..

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PLA

………………………., ……………………. 2009 Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Form PLA.03 LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006/2007/2008*) Dinas

: ………………………………..

Kabupaten

: ………………………………..

Provinsi

: ………………………………..

Subsektor

: ………………………………..

Tahun

: ………………………………..

No.

A.

Kegiatan

Target Fisik DIPA

Realisasi Fisik

Manfaat

Aspek Pengelolaan Air

1. JITUT 2. JIDES 3. TAM 4. dst …… B.

Aspek Pengelolaan Lahan

1. PUKLT 2. PLTB 3. Konservasi DAS Hulu 4. dst …….. C. 1 2 3 4

Aspek Perluasan Areal Cetak Sawah Perluasan Areal Hortikultura Perluasan Areal Perkebunan dst

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] 3. Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dgn tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000; c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi = 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton 4. *) coret yang tidak perlu ……………………….., …….……………. 2009 Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

Form PLA.04 REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006/2007/2008*) Dinas

: ………………………………..

Provinsi

: ………………………………..

Subsektor

: ………………………………..

No.

A.

Kegiatan

Target Fisik DIPA

Realisasi Fisik

Manfaat

Aspek Pengelolaan Air

1. JITUT 2. JIDES 3. TAM 4. dst …… B.

Aspek Pengelolaan Lahan

1. PLTB 2. PUKLT 3. KDH 4. dst …….. C. 1 2 3 4

Aspek Perluasan Areal Cetak Sawah Perluasan Areal Hortikultura Perluasan Areal Perkebunan dst

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] 3.

4.

Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000; c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton *) coret yang tidak perlu ……………………….., …….……………. 2009 Penanggungjawab Kegiatan Popinsi

Lampiran 6.

FORMAT LAPORAN AKHIR DAN LAMPIRAN

Outline Laporan Akhir Kegiatan I.

II.

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Tujuan

1.3.

Sasaran

RUANG LINGKUP KEGIATAN 2.1.

Dukungan pada Kawasan Komoditi

2.2.

Komponen Kegiatan

III.

LOKASI KEGIATAN

IV.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

V. VI.

4.1.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

4.2.

Realisasi Kegiatan (Fisik & Keuangan)

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6.1.

Indikator Input

6.2.

Indikator Keluaran (Outputs)

6.3.

Indikator Keberhasilan (Outcomes)

6.4.

Indikator Manfaat (Benefits)

6.5.

Indikator Dampak (Impacts)

VII.

MANFAAT KEGIATAN

VIII.

PENUTUP

Lampiran Photo-photo Dokumentasi

Lampiran 7.

SKB GNKPA

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2009 Direktur Pengelolaan Lahan. Ir, Suhartanto, MM NIP

Recommend Documents