KATA PENGANTAR. ttd. Ir. Khairul Anwar, MM NIP

KATA PENGANTAR Pelatihan kerja yang dilaksanakan di BLK harus senantiasa menyesuaikan kebutuhan Industri, agar menghasilkan tenaga kerja yang diinginkan dan dapat diterima secara langsung oleh industri. Kebijakan ini sejalan dengan program pengembangan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha/industri antara pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 27 tahun 2016 tentang Rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2019. Kondisi saat ini, seluruh BLK telah melakukan kerjasama dengan beberapa Industri, namun masih belum terkelola dengan baik, yang mengakibatkan BLK kurang dikenal dan tidak optimal dalam menjalin kerjasama dengan industri. Oleh karena itu Ditjen Bina Lattas mendorong agar seluruh BLK untuk membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri sebagai wadah komunikasi yang berkaitan dengan sinkronisasi program pelatihan dengan kebutuhan industri serta menumbuhkan kepercayaan kepada pihak industri bahwa BLK lembaga yang tepat untuk penyiapan tenaga kerja industri. Dengan diterbitkannya pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri ini dan pelaksanaan kemitraan, maka diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kemitraan dan kerjasama antara BLK dengan Industri. Jakarta, 18 Oktober 2016 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ttd Ir. Khairul Anwar, MM NIP 19600522 198703 1 003 Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

KATA PENGANTAR Dalam rangka pelaksanaan pembentukan program Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri Daerah (FKLPI Daerah) telah disusun petunjuk pelaksanaanya. Agar petunjuk tersebut dapat diketahui, dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, maka diterbitkan buku pedoman pelaksanaan pembentukan program FKLPI Daerah. Penerbitan petunjuk pelaksanaan ini sebagai upaya penyebarluasan informasi, menjadi petujuk pelaksanaan FKLPI Daerah. Semoga dengan dilaksanakannya pedoman Petunjuk Pembentukan FKLPI Daerah dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mambutuhkan.

Jakarta, 18 Oktober 2016 Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri ttd Dr. Budi Setyo Utomo Ketua Umum

Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... ii Kata Pengantar ................................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................................ iv Keputusan Direktur Jenderal Pmbinaan Pelatihan dan Produktivitas ... 1 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 4 A. Latar Belakang ........................................................................... 5 B. Tujuan dan Sasaran................................................................... 6 C. Ruang Lingkup .......................................................................... 6 D. Dasar Hukum ............................................................................ 6 E. Pengertian.................................................................................. 7 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN ORGANISASI FKLPI DAERAH .................... 9 A. Kedudukan ................................................................................ 9 B. Tugas ......................................................................................... 9 C. Organisasi.................................................................................. 9 D. Persyaratan Anggota .................................................................. 10 E. Masa Tugas Anggota FKLPI Daerah ............................................ 11 BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN FKLPI DAERAH ..................................... 12 A. Mekanisme Pembentukan .......................................................... 12 B. Tugas Panitia Kerja .................................................................... 12 C. Tata Cara Penetapan Ketua FKLPI Daerah ................................. 12 BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEMITRAAN ........................................... 13 A. Analisis Kebutuhan Kemitraan................................................... 13 B. Merancang Kesepakatan Bersama .............................................. 14 C. Tugas FKLPI Daerah Dalam Pelaksanaan Kemitraan .................. 14 D. Tim Teknis Kemitraan ................................................................ 15 E. Skema Kemitraan....................................................................... 17 F. Pendanaan ................................................................................. 18 BAB V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kemitraan ............... 19 A. Monitoring dan Evaluasi ............................................................ 19 B. Pelaporan ................................................................................... 20 BAB VI PENUTUP ............................................................................................ 21 Lampiran 1 : Draft Kesepakatan Bersama ....................................... 22 Lampiran 2 : Skema Kemitraan ....................................................... 29 Lampiran 3 : Indikator Kemitraan ................................................... 32 Lampiran 4 : Evaluasi Program Kemitraan ...................................... 34 Lampiran 5 : Monitoring Dan Evaluasi ............................................ 36 Lampiran 6 : Petunjuk Pengisian Data Kemitraan BLK .................... 37


KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 52901142, Faksimile (021) 52900925 Laman: http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP.382/LATTAS/X/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FKLPI DAERAH DAN PELAKSANAAN KEMITRAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP. 95/LATTAS IV/2014 tentang Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri, maka perlu diatur Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah dan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.7 Tahun 2012 Tentang Penggunaan BLK oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);


4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257); 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712); 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor: KEP. 95/LATTAS IV/2014 tentang Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

Petunjuk teknis pembentukan FKLPI daerah dan penyelenggaraan kemitraan antara Lembaga Pelatihan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diatas, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kemitraan antara Lembaga Pelatihan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri di seluruh Indonesia.


KETIGA

:

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Oktober 2016 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, ttd Ir. Khairul Anwar, MM. NIP 19600521 198703 1 003


dan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP.382/LATTAS/X/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FKLPI DAERAH DAN KEMITRAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan oleh BPS bahwa pada bulan Agustus 2016 jumlah angkatan kerja sebanyak 124,44 juta orang yang terdiri dari jumlah yang bekerja sebanyak 118,41 juta orang dan pengangguran terbuka sebanyak 7,03 juta orang atau sebanyak 5,61%. Sedangkan data jumlah pengangguran menurut pendidikan yang ditamatkan untuk pendidikan SD 0,202 juta orang, SMP 0.404 juta orang, SMA 0,614 juta orang, SMK 0,781 juta orang, DI/II/III 0,425 juta orang dan Universitas sebanyak 0,342 juta orang. Berdasarkan data pendidikan yang ditamatkan maka jumlah pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah dan ini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Masalah utama di bidang ketenagakerjaan yang harus dihadapi adalah menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di era pasar kerja global dengan diterapkannya pemberlakuan MEA sejak bulan Desember 2016. Tantangan ini sangat berat mengingat kompetensi tenaga kerja Indonesia masih jauh dibanding dengan negara-negara di kawasan ASEAN, yang dibuktikan melalui peringkat daya saing Indonesia yang berada pada ranking ke 37 untuk daya saing tingkat dunia. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya miss match antara dunia pendidikan dan dunia industri sehingga kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu cara untuk mengatasi miss match adalah dengan memberikan pelatihan kerja agar tenaga kerja yang akan masuk ke dunia industri Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terkait dengan hal tersebut Kementerian Ketenagakerjaan mengambil kebijakan untuk melaksanakan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Untuk melaksanakan pelatihan kerja maka dibutuhkan Lembaga Pelatihan Kerja yang kredibel yang dapat menjamin mutu lulusan pelatihan. Untuk menjamin mutu lulusan pelatihan, maka lembaga pelatihan harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang memadai, program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, Instruktur dan tenaga pengelola pelatihan yang kompeten serta jejaring dengan dunia industri. Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah memiliki peran dalam penyiapan tenaga kerja yang terampil, kompeten, handal dan professional. Namun sampai dengan saat ini BLK belum optimal dalam mengintergrasikan kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Untuk membantu BLK dalam mengintegrasikan kegiatan pelatihan dalam fungsi link and match, maka Ditjen Bina Lattas mendorong kepada BLK milik Pemerintah Daerah dan BLK unit pelaksana teknis pusat (UPTP) untuk membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri yang berperan sebagai jembatan dan wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan Industri mengacu pada potensi ekonomi daerah, nilai tambah, perkembangan dunia usaha, dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dimana BLK beroperasi. B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan: a. Sebagai pedoman dalam pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri di Balai Latihan Kerja, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien; b. Sebagai pedoman dalam mensinergikan kemitraan yang bersifat Kolaboratif antara BLK milik Pemerintah Daerah dan BLK (UPTP) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Tersedianya kesesuaian antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan Industri;


d.

2.

Terwujudnya kemitraan antara lembaga pelatihan kerja dengan Dunia Industri dan dunia Usaha dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas.

Sasaran: a. Dunia usaha dan industri, dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja; b. Balai latihan kerja; c. Para pemangku kepentingan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota. d. Lembaga yang bergerak dibidang pelatihan kerja dan pengembangan SDM.

C. Ruang Lingkup 1. Ruang lingkup pedoman ini meliputi kedudukan, tugas, organisasi, mekanisme pembentukan, penetapan keanggotaan, pelaporan FKLPI daerah. 2. Kemitraan yang meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan tenaga kerja, program pelatihan, pemagangan, sertifikasi, instruktur, peralatan dan pembiayaan. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78); 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.7 Tahun 2012 Tentang Penggunaan BLK oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340); 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622); 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257); Peraturan Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712); 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712); 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor: KEP. 95/LATTAS IV/2014 Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri. E. Pengertian Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan pekerjaan. 2. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 4. Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak, yang mana perlu waktu dan konsistensi yang dilakukan untuk membangun rasa saling percaya sehingga sinergi terbangun sebagai kerjasama kreatif dan saling menguntungkan. 5. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama untuk melakukan interaksi dan kompromi akan sesuatu yang terkait dengan tujuan lembaga pelatihan maupun industri atau pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang akan menerima manfaatnya dikemudian hari.


6. Link and Match adalah kesesuaian antara supply dari lembaga pelatihan dengan demand dari DUDI untuk menghasilkan/mendapatkan tenaga kerja yang kompeten baik dari dimensi jenis, jumlah, kualitas, waktu dan lokasi. 7. Analisis kebutuhan Kemitraan adalah identifikasi kebutuhan para pihak yang dapat dipenuhi melalu strategi kemitraan. 8. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja 9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dan komitmen bersama antara lembaga pelatihan kerja dengan dunia usaha atau dunia industri serta instansi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan bersama. 10. FKLPI Pusat adalah Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri tingkat Nasional yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan R.I. dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. 11. FKLPI Daerah adalah Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri yang berada di BLK UPTP atau BLK UPTD. 12. BLK UPTP adalah Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat milik Menteri Ketenagakerjaan R.I. 13. BLK UPTD adalah Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah milik Gubernur/Bupati/Walikota. 14. DUDI adalah kepanjangan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri.


BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN ORGANISASI FKLPI DAERAH A.

Kedudukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) berkedudukan di Balai Latihan Kerja UPTD/UPTP, Nomenklatur FKLPI Daerah mengikuti nama Balai Latihan Kerja setempat.

B. Tugas 1. BLK memiliki tugas, antara lain: a. Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran dalam rangka mendukung koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan kemitraan antara BLK dengan Industri. b. Menyiapkan sumber daya pelatihan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kemitraan antara BLK dengan Industri. 2. Dinas memiliki tugas, antara lain: a. Melakukan koordinasi rencana, program dan anggaran dalam pelaksanaan sinergi kemitraan antara Industri dan BLK. b. Melakukan koordinasi teknis dalam hal kebutuhan tenaga kerja dan infromasi kebutuhan tenaga kerja antara Industri yang berada diwilayah kerja dengan BLK dalam pelaksanaan sinergi kemitraan. 3.

FKLPI memiliki tugas, antara lain: a. Melakukan koordinasi dan kerjasama antara Lembaga Pelatihan Kerja, kawasan Industri, asosiasi Industri dan industri. b. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala BLK UPTD/UPTP dalam rangka peningkatan pra, proses dan pasca pelatihan. c. Melakukan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program dengan koordinator FKLPI Pusat. d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua FKLPI Pusat.

C. Organisasi 1. Struktur organisasi FKLPI Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota minimum 7 (tujuh) orang.


2.

3. 4.

Kepengurusan FKLPI Daerah terdiri dari unsur pemerintah daerah, perwakilan dunia industri, perwakilan asosiasi industri, perwakilan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja. Ketua FKLPI Daerah berasal dari perwakilan dunia industri. Uraian Tugas FKLPI Daerah a. Ketua 1) Menetapkan program kerja atas hasil keputusan rapat anggota. 2) Membuat perencanaan kerjasama 3) Memimpin rapat/sidang. 4) Mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 5) Memberikan penugasan kepada anggota untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 6) Menyampaikan laporan kegiatan kepada FKLPI Pusat. b. Sekretaris 1) Menyelenggarakan ketatausahaan. 2) Mengelola keperluan logistik. 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua c. Anggota 1) Melakukan koordinasi dalam program kemitraan lembaga pelatihan kerja dengan dunia usaha dan dunia industri. 2) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.

D. Persyaratan Anggota 1. Warga Negara Indonesia. 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Umur serendah-rendahnya 24 (dua puluh empat) tahun. 5. Memiliki pengalaman dibidang pelatihan kerja atau pengembangan SDM. 6. Memiliki surat penugasan untuk menjadi anggota FKLPI Daerah dengan dari pimpinan perusahaan/ketua asosiasi perusahaan/pimpinan kawasan industri/pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja swasta; 7. Untuk pakar dibidang pelatihan yang berasal dari perguruan tinggi menyertakan rekomendasi dari lembaganya dan pakar yang berasal dari unsur pelatihan menyertakan rekomendasi dari kepala dinas provinsi. 8. Surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas organisasi penuh tanggung jawab dan menandatangani surat pakta integritas, bermaterai cukup. Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

9.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

E. Masa Tugas Anggota FKLPI Daerah 1. Keanggotaan FKLPI Daerah dipilih dan diberhentikan oleh Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan. 2. Masa tugas keanggotaan FKLPI Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.


BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN FKLPI DAERAH

A.

Mekanisme Pembentukan 1. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) berjumlah ganjil dan sekurangkurangnya berjumlah 5 (lima) orang, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 2. Anggota Panja terdiri dari unsur-unsur : a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan/BLK/FKLPI Pusat sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang b. Industri/ Asosiasi Industri sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang 3. Panja bertugas sejak ditetapkan dan berakhir setelah diterbitkan Surat Keputusan kepengurusan FKLPI Daerah.

B. Tugas Panitia Kerja 1. Menginformasikan dan meminta usulan calon anggota FKLPI Daerah yang memenuhi syarat kepada pengusaha/Industri (dapat lebih dari 1 orang), asosiasi pengusaha, pengelola kawasan industri, APINDO dan lembaga pelatihan kerja. 2. Menerima, meneliti, menilai dan menyeleksi berkas kelengkapan calon anggota. 3. Mengajukan calon anggota FKLPI Daerah terseleksi kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat ditembuskan ke Gubernur/Bupati/Walikota. 4. Keputusan hasil seleksi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan. C. Tata Cara Penetapan Ketua FKLPI Daerah 1. Ketua dipilih oleh sidang anggota yang dipimpin oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat berdasarkan musyawarah dan mufakat. 2. Hasil musyarawah dan mufakat dituangkan dalam bentuk Berita Acara.


BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEMITRAAN

Membangun jejaring kerja adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (trust), saling membutuhkan dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang berkerjasama, serta berkomitmen yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau nota kesepakatan (MoU) untuk mencapai tujuan dan kesuksesan bersama yang lebih besar. Pelaksanaan kegiatan kemitraan LPK dengan Industri dilakukan dengan beberapa kegiatan utama dalam setiap siklusnya. Aktifitas dari seluruh kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan, dunia usaha dan industri serta instansi terkait lainnya bersifat sinergi dan memperoleh manfaat/keuntungan masing-masing para pihak akibat dilaksanakannya kemitraan ini. A. Analisis Kebutuhan Kemitraan 1. Pelaksanaan analisis kebutuhan kemitraan seperti mendiagnosa kebutuhan kemitraan harus dilakukan lembaga pelatihan bersama DUDI, antara lain dengan kegiatan: a. Mempelajari tentang situasi dan kondisi industri/perusahaan serta dampaknya dikemudian hari; b. Menentukan PIC yang dapat membantu proses analisis kebutuhan kemitraan; c. Memelihara hubungan yang akrab dengan sesama pelaku analisis kebutuhan kemitraan; d. Melakukan diskusi untuk mendapatkan data yang relevan untuk kebutuhan kemitraan; e. Mengidentifikasi masalah yang ada dan penyebabnya atau menemukan teknologi baru atau persyaratan jabatan baru; f. Menyusun prioritas kebutuhan kemitraan; g. Menyusun laporan tertulis yang dilengkapi dengan data-data dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Sinkronisasi program dilakukan oleh lembaga pelatihan bersama DUDI berdasarkan temuan dari analisis kebutuhan kemitraan, antara lain: a. Rekrutmen dan Seleksi; b. Instruktur; c. Program Pelatihan; d. Sertifikasi; e. Pemagangan; Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

f. g. h.

Penempatan Tenaga Kerja; Peralatan; Pembiayaan.

B. Merancang Kesepakatan Bersama 1. Lembaga pelatihan bersama DUDI menentukan topik dan pasalpasal yang akan dimuat di Kesepakatan Bersama agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan kemitraan yang diinginkan oleh para pihak. 2. Kesepakatan Bersama harus memuat bentuk-bentuk kemitraan sesuai hasil analisis kebutuhan kemitraan yang disepakati oleh para pihak. 3. Kesepakatan Bersama yang sudah dibuat, akan dilakukan koreksi oleh masing-masing pihak terkait dan selama maksimal 21 hari kerja, selanjutnya draft Kesepakatan Bersama tersebut akan dijadikan Kesepakatan Bersama. 4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama, minimal harus dilakukan oleh dan atas nama Lembaga Pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. 5. Kesepakatan Bersama yang sudah di tandatangani, disampaikan tembusannya kepada FKLPI Daerah dan FKLPI Pusat. Lampiran 1: Contoh Draft Kesepakatan Bersama C. Tugas FKLPI Daerah Dalam Pelaksanaan Kemitraan 1. Mengkoordinasi dan memfasilitasi diskusi penyusunan Nota Kesepahaman antara lembaga pelatihan, industri/perusahaan serta pihak lain yang terlibat, antara lain: a. Menyiapkan acara temu diskusi / Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas draft Nota Kesepahaman; b. Memimpin acara temu diskusi / Focus Group Discussion (FGD) untuk menghasilkan draft Nota Kesepahaman; c. Mengkoordinasikan tindaklanjut analisis kebutuhan kemitraan. 2. Mempersiapkan materi pembekalan kepada peserta diskusi agar berjalan lancar, efektif dan efisien; 3. Mengkoordinasi pertemuan lanjutan untuk perbaikan Nota Kesepahaman (jika ada) sampai pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman;


4. Membantu pelaksanaan kerjasama mulai dari analisis kebutuhan kemitraan sampai terpenuhinya kebutuhan dunia usaha dan dunia industri seperti yang tertuang dalam isi Nota Kesepahaman; 5. Mengkoordinasi pembentukan tim teknis dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama; 6. Memberikan masukan kepada lembaga pelatihan dan DUDI melalui tim teknis masing-masing pihak untuk tercapainya tujuan kemitraan tersebut; 7. Mempromosikan dan memasarkan lembaga-lembaga pelatihan kepada DUDI di wilayahnya masing-masing. 8. Membantu tim teknis membuat instrumen evaluasi dan instrumen monitoringsebagai bahan perencanaan dan pengembangan untuk kebutuhan kemitraan berikutnya; 9. Memiliki informasi mengenai lembaga pelatihan,DUDI dan Instansi lain yang terkait dengan kemitraan tersebut; 10. Membantu tim teknis menyusun dan melaksanakan seluruh program kemitraan; 11. Mengkoordinasi forum-forum pertemuan antara lembaga pelatihan, DUDI dan instansi lain untuk melengkapi informasisebagai bahan masukan; 12. Mengkoordinasi, memantau dan membantu merealisasikan hasil kemitraan yang telah dilakukan dan dimanfaatkan para pihak maupun oleh pihak lain; 13. Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kemitraan dan menyusun pedoman-pedoman/prosedur lain yang diperlukan untuk kemitraan; 14. Mengkoordinasi kunjungan antar para pihak dalam rangka pelaksanaan kemitraan tersebut; 15. Membina hubungan kemitraan dan komunikasi para pihak serta tim teknis dan pihak-pihak lain yang terkait; 16. Membuat indikator sesuai dengan jenis dan tujuan kemitraan yang bertujuan untuk memudahkan penentuan target program dan pengukuran tingkat keberhasilan; 17. Memonitor seluruh kegiatan kemitraan yang dilakukan para pihak melalui tim teknisnya sebagai masukan dan bahan evaluasi. D. Tim Teknis Kemitraan 1. Pembentukan Tim Teknis a. Keanggotaan Tim Teknis berasal dari lembaga pelatihan dan DUDI dan pihak-pihak lain yang melakukan kemitraan sesuai penandatanganan Kesepakatan Bersama atau dari perorangan/ Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

instansi/ lembaga lain yang dinilai kompeten dan profesional untuk ditunjuk menjadi Tim Teknis oleh para pihak yang terkait. b. Keanggotaan Tim Teknis ditunjuk, dibentuk, diganti atau diberhentikan adalah wewenang dari masing-masing pihak yang mewakilinya. c. Jumlah anggota tim teknis yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan kemitraan. d. Anggota tim teknis dalam melaksanakan tugasnya, seyogyanya memiliki persyaratan sebagai berikut: 1) Tim teknis dari Lembaga pelatihan: - Mengidentifikasi Kebutuhan untuk melaksanakan program sesuai hasil analisis kebutuhan kemitraan. - Memiliki pengetahuan untuk merancang suatu program kemitraan yang akan dikerjasamakan; - Memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait yang melakukan kerjasama; - Memiliki pengalaman kerja dan atau pemahaman mengenai industri / perusahaan terutama tentang pengembangan sumber daya manusia serta budaya kerja; - Memiliki kompetensi teknis sesuai bidang / bentuk kemitraan; - Memiliki kemampuan sebagai pemantau dan pengolahan data. 2) Tim teknis dari DUDI: - Memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan kebutuhan industri / perusahaan kepada tim teknis lembaga pelatihan sesuai hasil analisis kemitraan; - Dapat melakukan pengambilan keputusan atau mewakili perusahaan / industri dalam pelaksanaan kemitraan; - Menguasai bidang yang akan dikerjasamakan; - Diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; - Memiliki kemampuan sebagai pemantau dan pengolahan data.


e.

2.

Masa tugas tim teknis dari masing-masing pihak disesuaikan dengan jangka waktu kemitraan dengan mempertimbangkan seluruh proses kemitraan. Tugas Tim Teknis a. Melaksanakan kemitraan sesuai bidang kerjasama dari hasil analisis kebutuhan kemitraan, antara lain : 1) Menindaklanjuti hasil analisis kebutuhan kemitraan sampai menghasilkan program kerja yang tersusun dengan baik; 2) Melaksanakan administrasi kegiatan kemitraan; 3) Melakukan koordinasi yang baik denganpihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama; 4) Membuat Instrumen evaluasi dan mengaplikasikan untuk memberikan penilaian atas hasil kemitraan. b. Melakukan kunjunganke Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Lembaga Pelatihan; c. Mengevaluasi hasil kegiatan untuk penyusunan rencana program-program berikutnya sebagai upaya untuk pengembangan kemitraan; d. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksana teknis di lapangan sesuai tugas dantanggung jawab; e. Membuat laporan kepada pihak-pihak yang melakukan kemitraan dengan tembusan kepada FKLPI Daerah dan FKLPI Pusat.

E. Skema Kemitraan 1. Jenis Kemitraan a. Jenis kemitraan disesuaikan dengan kebutuhan DUDI; b. Persyaratan dan ketentuan untuk kerjasama pada jenis kemitraan, sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. 2. Jenis, tujuan dan skema Pelaksanaan Kemitraan a. Jenis kemitraan dilakukan berdasarkan kebutuhan industri/ perusahaan/ lembaga pelatihan atau lembaga/ instansi lain dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan masing-masing pihak. b. Jenis kemitraan dengan tujuan dan skema Kemitraan. Lampiran 2 : Contoh Skema Kemitraan

3.

Jangka Waktu Kemitraan dan Tempat


a.

F.

Pelaksanaan kemitraan pada suatu jenis harus memiliki jangka waktu dengan mempertimbangkan seluruh proses kemitraan; b. Tempat pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan di balai pelatihan kerja dan atau di DUDI atau di instansi lain sesuai jenis kebutuhan kemitraan dan ketentuan yang berlaku. Pendanaan Sumber pendanaan pelaksanaan kemitraan berasal dari: 1. APBN /APBD; 2. Perusahaan / Industri; atau 3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kemitraan

A.

Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring dilakukan berdasarkan indikator jenis kemitraan serta tergantung dari tujuan kemitraan tersebut. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh FKLPI Daerah dan dibantu oleh Tim Teknis. Langkah-langkah untuk melakukan monitoring dari program kemitraan, sebagai berikut : a. Menentukan indikator program kemitraan. Lampiran 3 : Contoh Indikator Kemitraan b. Menentukan Target kemitraan dengan merencanakan target yang besarannya dapat diukur dan berdasarkan tujuan serta indikator-indikator monitoring. c. Menentukan waktu pelaksanaan monitoring Monitoring dilakukan selama program kemitraan berlangsung dan sesuai dengan jenis, tujuan dan target kemitraan tercapai. d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Monitoring dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dan dilakukan dengan cara : - Diskusi langsung - Komunikasi tertulis, misalnya dengan email - Input ke dalam sistem monitoring yang tersedia - Formulir monitoring didistribusikan untuk memberi pengarahan terkait hal-hal apa saja yang perlu dimonitor. Selanjutnya, dilakukan perbandingan serta analisa terhadap hasil monitoring yang dilakukan oleh tim teknis. Tim teknis sebaiknya mendiskusikan hasil monitoring ini kepada pihak yang bermitra serta FKLPI Daerah, agar dapat langsung merevisi hal-hal yang perlu diperbaiki maupun menindaklanjuti masukan-masukan demi mendukung pencapaian tujuan program kemitraan tersebut. 2. Evaluasi bertujuan untuk perbaikan program secara terus menerus sehingga efektifitas dan efisiensi semakin baik dari waktu ke waktu dan dilakukan terhadap para pihak yang melakukan kemitraan dan sesuai jenis kemitraannya. Hasil penilaian evaluasi berfungsi sebagai indikator/acuan untuk standar keberhasilan dari suatu kemitraan. Lampiran 4 : Contoh Formulir Evaluasi Program Kemitraan. Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

3.

Pengolahan hasil monitoring dan evaluasi Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis oleh internal, yaitu tim teknis dengan dibantu oleh FKLPI Daerah, lalu hasilnya disampaikan kepada para pihak yang berwenang untuk memutuskan dan memberikan feedback atau menindaklanjutinya. Lampiran 5 : Contoh CheckList Monitoring dan Evaluasi

B. Pelaporan 1. Ketua FKLPI Daerah wajib melaporkan terbentuknya FKLPI Daerah kepada Ketua FKLPI Pusat. 2. Laporan pelaksanaan kerjasama dibuat oleh Tim Teknis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang diatur pada perjanjian kemitraan, untuk dikirimkan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk UPTD atau Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan untuk UPTP dengan tembusan kepada FKLPI Daerah, FKLPI Pusat serta Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan R.I


BAB VI PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Kemitraan ini dibuat agar dapat digunakan sevagai acuan dalam melaksanakan kemitraan lembaga pelatihan dengan DUDI atau dengan instansi lainnya di Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, sehingga pelaksanaan kemitraan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Oktober 2016 Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, ttd Ir. Khairul Anwar, MM. NIP. 19600521 198703 1 003

Penanggung Jawab Kepala Subdit Pengembangan Kemitraan dan Pendanaan (Pembuat Konsep) Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan (Penanggung Jawab Materi) Sekretaris Ditjen Binalattas (Pengendali)

Paraf

Tanggal


Lampiran 1 : Draft Kesepakatan Bersama KESEPAKATAN BERSAMA

LOGO BLK

Antara

LOGO INDUSTRI

UPTP / UPTD …...................................................................................... PEMERINTAH PROPINSI ............................................ Dengan PT. ….......................................................................... Tentang PELAKSANAAN KEMITRAAN ............................................................................................................... KEJURUAN ..................................................................................... NOMOR NOMOR

: …................................ / 2015 : …................................ / 2015

Pada hari ........ tanggal ......... bulan ....... tahun dua ribu lima belas, (......– .....–2016) kami yang bertandatangan di bawah ini : 1 ......................... :

Kepala UPTP / UPTD .........................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............................., Pemerintah ..........................., yang berkedudukan dan berkantor di Jl ................................, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2 ......................... : Direktur PT. .................................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …......................... yang berkedudukan dan berkantor di Jl. ........................., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”. PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang kerjasama pelaksanaan ........................................... siswa lulusan untuk tahun anggaran …...... s/d .........., serta dalam pelaksanaannya memiliki syarat-syarat sebagai berikut : PASAL 1 Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

TUJUAN 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap kerja dan mengetahui proses-proses kerja yang berlaku sesuai standard operating procedure pada tempat kerja. Proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana hasil produk, tenaga kerja, kedisiplinan dan keselamatan kerja. 2. Mengembangkan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang diinginkan PIHAK KEDUA. 3. dll ................................................................................. PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA Lingkup kerjasama ini meliputi : a. Rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja bidang ............... dan ............... b. Pelaksanaan pembelajaran Instruktur Tamu, Seminar, Bimtek, Pembekalan siswa dan ............... c. Pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja dan tenaga kerja tingkat ............... bidang ............... sesuai standar kompetensi kerja. d. Informasi, komunikasi dan pencapaian kompetensi kerja bidang ............... agar sesuai dengan yang diinginkan / dibutuhkan oleh industri / pemakai / pengguna. e. dll ........................................................................... PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : 1.

PIHAK PERTAMA: a. Melatih calon tenaga kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi kerja dan atau yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA. b. Memfasilitasi pembekalan bagi lulusannya untuk memasuki masa transisi, yaitu dari pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan ke kehidupan kerja nyata di Industri baik melalui Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

program On The Job Training ataupun Pemagangan di Industri dari PIHAK KEDUA ataupun di tempat lain yang disepakati bersama. c. Melaksanakan Uji Kompetensi bagi lulusan pelatihan kerja. d. dll .......................................................................... 2.

PIHAK KEDUA: a. Menyediakan tempat pemagangan atau On The Job Training di bawah naungan/binaan ................... b. Menyediakan Narasumber dalam kegiatan pembelajaran Guru tamu, seminar, bimtek, dan atau pembekalan, kepada peserta pelatihan kerja …........................... c. Melakukan proses seleksi / test penempatan kerja lulusan lembaga pelatihan kerja. d. Melakukan identifikasi akhir terhadap kompetensi lulusan sebagai dasar untuk pelatihan pemantapan (initial training) paling lama ............. minggu di training center milik PIHAK KETIGA (jika ada) atau di lembaga pelatihan kerja. e. Menempatkan calon tenaga kerja untuk bekerja di Industri milik PIHAK KEDUA dengan jabatan sesuai kualifikasi kompetensi yang dimiliki peserta lulusan. f. Memberikan informasi tertulis hasil seleksi dan penempatan tenaga kerja lulusan lembaga pelatihan kerja kepada PIHAK PERTAMA. g. Memberikan informasi dan komunikasi melalui Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri baik Daerah maupun Pusat untuk diteruskan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas perihal pembinaan dan bantuan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan Industri.

3.

PARA PIHAK : a. Para Pihak wajib saling bersinergi dalam berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja. b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan proses seleksi calon siswa pelatihan kerja bersama-sama.


PASAL 4 PENEMPATAN LULUSAN Lulusan pelatihan kerja kejuruan .................... dari PIHAK PERTAMA untuk ditempatkan bekerja pada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA bersedia menempatkan lulusan dari lembaga pelatihan kerja PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan dan berdasarkan hasil seleksi/test penempatan. 2. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas pelatihan kerja agar calon tenaga kerja sesuai kompetensi kerja yang diminta oleh PIHAK KEDUA. 3. PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi perihal pemenuhan kebutuhan kompetensi calon tenaga kerja yang diminta / diinginkan oleh PIHAK KEDUA. 4. Kualifikasi kompetensi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut : NO

KOMPETENSI HARD SKILLS (HS)

PELATIHAN / PENGALAMAN Operator 2 Operator 3 Teknisi 4

1 2 3 4 5 …


NO

KOMPETENSI SOFT SKILLS (SS)

1

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

2

Manajemen 5S

3

Lingkungan Kerja Nyata

4

Mentalitas & Etos Kerja

5

Disiplin dan Sopan

6

Bekerja Dalam Tim

7

Kemauan Belajar Terus Menerus

8

Beradaptasi / Culture

9

Memiliki Integritas Kerja

10

Pemecahan Masalah

11

Professionalisme

PELATIHAN / PENGALAMAN Operator 2

Operator 3

Keterangan: a. Kompetensi HS/SS

:

Kompetensi minimal yang dikuasai/dimiliki siswa lulusan

b.

Operator 2

:

c.

Operator 3

:

d.

Teknisi 5

:

Operator Jenjang Kualifikasi (Misalnya Operator Junior) Operator Jenjang Kualifikasi (Misalnya Kepala Regu) Teknisi Jenjang Kualifikasi (Misanya : Foreman)


Teknisi 4

harus Level

2

Level

3

Level

4

PASAL 5 ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1.

Seluruh pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama menggunakan alamat sebagai berikut :  UPTP / UPTD ....................................................... Jln. .................................................................... Telp. / Fax ........................................................ Email : ..............................................................

ini

akan



2.

3.

PT. ................................................... Jl. …..................................................... Telp. / Fax …....................................... Email : ................................................ Para Pihak sepakat untuk membentuk Tim Teknis yang terdiri wakilwakil dari masing-masing pihak yang disetujui dan disepakati oleh Para Pihak. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara rinci yang mencakup kegiatan, personil, jadwal kegiatan dan lain-lain akan diatur kemudian dan disepakati oleh Para Pihak. PASAL 6 MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN KESEPAKATAN BERSAMA

1.

2. 3. 4. 5.

6.

Kesepakatan ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan wewenang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat bahwa kesepakatan bersama ini berlaku mulai dari …..... 20.... sampai dengan ….... 20...... Perubahan sebagian atau keseluruhan dari kesepakatan bersama ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur secara tersendiri oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini. Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

PASAL 7 PEMBIAYAAN Biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta sumber anggaran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 8 PENUTUP 1.

2.

Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku dan sah setelah ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan di atas. Kesepakatan Bersama ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal yang sama dengan ditandatangani oleh para pihak tanpa paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas materai enam ribu rupiah dan dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA, UPTP/ UPTD ………………….,

PIHAK KEDUA, PT. ……………………………….,

…………………………………... Kepala UPTP/ UPTD

…………………………………... Direktur HRD

Mengetahui Kepala Dinas ……….. Provinsi/ Kota/ Kabupaten ……………………………………………. NIP. Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI. (Jika UPTP) 2. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI Pusat) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI. 3. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI Daerah)


Lampiran 2 : Skema Kemitraan Jenis No. Tujuan Kemitraan 1 Rekrutmen - Mendapatkan SDM dan Seleksi berkualitas dan kompeten sesuai dengan bidangnya - Memudahkan mendapat pencari Kerja - Relevan dengan program latihan kerja 2 Pelatihan dan - Meningkatkan Pengembangan kompetensi lulusan

Kegiatan - Membuat bursa kerja on line

- Penempatan di pasar kerja - Program pelatihan terpadu - Penggabungan program pelatihan

-

Menambah penempatan lulusan

- Penugasan Instruktur dari/ke perusahaan

-

Meningkatkan sinergi dan koordinasi

- Pinjam meminjam / sewa menyewa fasarlat - Penyediaan fasarlat bersama - Magang / OJT siswa - Pengelolaan pelatihan bersama - Program pelatihan terpadu - Pelatihan produksi

3

4

Penempatan Tenaga Kerja

Pemagangan

-

Meningkatka relevansi pelatihan

- Penempatan di pasar kerja

-

Meningkatkan penempatan lulusan

- Penempatan mandiri

Meningkatkan kompetensi kerja lulusan

- Penugasan intala ke perusahaan

-


- Penempatan dalam dan luar negeri

No.

Jenis Kemitraan

Tujuan -

Mengetahui dan mempelajari kondisi nyata dunia kerja

- On the job training program

-

Meningkatkan kompetensi intala (Instruktur dan Tenaga Pelatihan) Penempatan lulusan

- Sinkronisasi kurikulum pemagangan

-

Memastikan standar kompetensi siswa

- Tempat uji kompetensi

-

Meningkatkan kredibilitas lembaga pelatihan

- Sertifikasi kompetensi

-

Meningkatkan standar kompetensi intala (Instruktur dan Tenaga pelatihan)

- Penugasan intala ke perusahaan

-

Mengoptimalkan fungsi dari intala (Instruktur dan tenaga pelatihan)

- Penugasan intala tamu dari perusahaan

-

Mengoptimalkan penggunaan fasarlat

- Pinjam meminjam fasarlat

-

Mengoptimalkan efisiensi fasarlat

- Sewa menyewa fasarlat

5

6

7

Sertiifikasi

Instruktur

Peralatan

Kegiatan

- Penugasan intala tamu dari perusahaan

- Penugasan intala antar lembaga pelatihan

- Penyediaan fasarlat bersama Pendanaan 8

Skema Pembiayaan

Model -

Cost sharing


Acuan - Tidak memberatkan anggaran instansi

No.

Jenis Kemitraan

Tujuan

Kegiatan

-

Transaksi barang dan jasa

- Tidak bertentangan dengan peraturan yang Berlaku

-

Sponsorship

-

Hibah


Lampiran 3 : Indikator Kemitraan No. 1

2

Jenis Kemitraan

4

Penyerapan pencaker

Jumlah

-

mudah / tidak mudah

-

Kemudahan mendapat pencaker Persyaratan pencaker

-

Kelengkapan alat seleksi

ada / tidak ada

sesuai / tidak sesuai

Pelatihan dan Pengembangan: -

Kompetensi lulusan

Jumlah

-

Penempatan lulusan

Jumlah

-

Efektifitas sinergi

ya / tidak

-

Efektifitas koordinasi

ya / tidak

-

Lulusan tenaga kerja baru

Jumlah

-

Lulusan tenaga kerja pengalaman Tingkat kompetensi

Jumlah 1/2/3/4/5/6

Penempatan Tenaga Kerja: -

Penempatan lulusan

Jumlah

-

Sesuai kebutuhan

ya / tidak

-

Tingkat kompetensi

1/2/3/4/5/6

-

Dalam negeri

Jumlah

-

Luar negeri

Jumlah

Pemagangan: -

Kompetensi lulusan


-

Kapasitas lulusan

Jumlah

-

Sesuai bidang pelatihan

ya / tidak

-

Kompetensi intala


-

Jumlah intala magang

Jumlah

-

Pemahaman budaya industri Sinkronisasi kurikulum magang Serapan lulusan magang

tercapai / tidak

5

Parameter

-

3

Sasaran

Rekrutmen dan Seleksi:

Sertifikasi : Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

ada / tidak ada Jumlah

No.

Jenis Kemitraan

Sasaran

Jumlah yang lulus

Jumlah

-

Level kelulusan

1/2/3/4/5/6

-

6

Kredibilitas lembaga pelatihan - Penanganan bagi yang tidak lulus Instruktur :

sangat bagus / bagus / cukup / kurang ada / tidak ada

-

Kompetensi intala


-

Produktifitas intala

persen (%)

-

Jumlah intala

Jumlah

-

Jumlah instruktur dari industri Jumlah instruktur magang

Jumlah

7

8

9

Parameter

-

Jumlah

Peralatan : -

Pemanfaatan fasarlat

persen (%)

-

Efisiensi fasarlat

persen (%)

-

Efektifitas fasarlat

persen (%)

-

Kelengkapan fasarlat

lengkap / tidak lengkap

Skema Pembiayaan : -

Kepuasan para pihak

-

Pelanggaran peraturan

-

Keadilan para pihak

puas / cukup puas / tidak puas ada / tidak ada adil / cukup adil / tidak adil

Lain-lain : -

Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan industri

Jumlah

-

Jumlah program dan kegiatan-kegiatan lain dengan industri

Jumlah


Lampiran 4 : Evaluasi Program Kemitraan Formulir Evaluasi Program Kemitraan (Diisi oleh FKLPI Daerah) Nama Perusahaan

: ........................................................................

Alamat

: ........................................................................

Nama Kontak

: ........................................................................

Email dan Telepon

: ........................................................................

Jenis Kemitraan

: ........................................................................ DESKRIPSI

A.

Pelaksanaan Program Kemitraan 1. Para pihak sangat berperan aktif pada pelaksanaan 2. Kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan work plan 3. Penanganan keluhan memuaskan 4. Menghubungi para pihak untuk pelaksanaan kemitraan sangat mudah 5. Waktu pelaksanaan sesuai target 6. Fasilitas yang dibutukan untuk pelaksanaan kemitraan tersedia dengan baik Catatan : ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................


1

2

3

4

DESKRIPSI B.

C.

2

3

4

3

4

Komunikasi dan Koordinasi 1. Kontak para pihak dan tim teknis mudah dihubungi 2. Diskusi-diskusi mudah dilakukan 3. Umpan balik ditanggapi dengan baik 4. Saluran komunikasi yang tersedia berfungsi efektif (email, WA, telepon, HP, SMS, Meeting, dll) Catatan : ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Manfaat 1. Para pihak menerima manfaat sesuai yang diharapkan 2. Waktu, tenaga dan biaya yang digunakan sesuai dengan manfaat yang diterima para pihak. 3. Para pihak akan melanjutkan kemitraan ini. DESKRIPSI

D.

1

1

2

Masukan Umum Apa hal utama yang menjadi nilai lebih yang diperoleh bagi para pihak dalam kemitraan ini? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... KETERANGAN: 1 = Sangat Setuju; 2 = Setuju; 3 = Kurang Setuju; 4 = Tidak Setuju


Lampiran 5 : Monitoring Dan Evaluasi

No.

Deskripsi

1.

Manfaat monitoring dan evaluasi telah dipahami oleh para pihak

2.

Metode dan materi monitoring dan evaluasi telah didiskusikan dan disepakati

3.

Petugas monitoring dan evaluasi telah ditentukan

4.

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah ditentukan

5.

Kapan dan bagaimana umpan balik berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan kepada para pihak, telah didiskusikan

6.

Presedur tindak lanjut dari hasil evaluasi telah ditentukan


Check

Lampiran 6: Petunjuk Pengisian Data Kemitraan BLK

PETUNJUK PENGISIAN DATA KEMITRAAN BALAI LATIHAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja

Login Pengguna Untuk dapat masuk dalam aplikasi Balai Latihan Kerja pada website Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Kerja, pengguna terlebih dahulu harus memiliki akun (username dan password) dalam sistem pada alamat website http://binalembaga.kemnaker.go.id. Halaman awal website seperti gambar berikut:

1. Menu Balai Latihan Kerja Setelah masuk ke halaman utama website, pengguna pilih menu BALAI LATIHAN KERJA, seperti gambar berikut ini:


Setelah itu akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini, dan selanjutya klik menu LOGIN.

2. Login Pengguna Untuk dapat mengakses data base, user / pengguna terlebih dahulu login menggunakan username dan password melalui menu LOGIN – Login Lembaga. Untuk login pengguna memilih menu LOGIN dan akan ditampilkan gambar dibawah ini:

Setelah Username dan Password yang dimasukkan benar maka pengguna dapat mengakses menu-menu Balai Latihan Kerja.


Data Kemitraan 1. Menu KEMITRAAN Setelah login, silakan klik menu KEMITRAAN, maka akan ditampilkan data kemitraan seperti gambar di bawah ini:

2. Input Data KEMITRAAN Untuk menambah data baru, pada gambar tersebut di atas, pengguna klik “TAMBAH MITRA BARU”. Setelah itu akan tampil gambar seperti di bawah ini:


PENJELASAN FORMULIR : 2.1.

NAMA MITRA Nama mitra adalah pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah yang melakukan kemitraan atau kerjasama dengan BLK.

2.2.

MOU NOMOR Nomor MoU adalah nomor Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU) dalam melakukan kemitraan atau kerjasama antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah.

2.3.

MOU TANGGAL MOU Tanggal adalah tanggal Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU) antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah.

2.4.

MOU BERLAKU MOU Berlaku adalah masa berlaku Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU) antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah.

2.5.

FILE MOU File MoU adalah file dokumen Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU) dalam melakukan kemitraan atau kerjasama antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah. Dokumen tersebut dapat di scan dan di upload oleh admin BLK ke Website http://binalembaga.kemnaker.go.id. Ukuran file maksimal : 500kb dan jenis file yang dapat di upload dengan extension : .doc , .xls , .pdf.

2.6.

JENIS KERJASAMA Jenis Kerjasama adalah jenis atau pilihan kerjasama antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah. Jenis kerjasama terdiri dari penempatan; Penempatan; On the job training (OJT)/Pemagangan; Pengembangan SDM Instruktur; Pengembangan SDM Karyawan; Pengembangan SDM Siswa/Pelajar; Peralatan (hibah); Sertifikasi; dan jenis kemitraan Lainnya.


2.7.

KEJURUAN/BIDANG Kejuruan/Bidang adalah kejuruan di BLK dikerjasamakan dengan dengan Industri/Swasta/Intansi Pemerintah.

2.8.

yang pihak

JUMLAH ORANG Jumlah Orang adalah jumlah orang yang dilatih/ditempatkan/upgrade skill instruktur/sertifikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU).

2.9.

ALOKASI DANA Alokasi Dana adalah sumber anggaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU). Sumber dana dapat berasal dari APBN; APBD; BUMN dan Swasta/Industri.

2.10.

ALOKASI DANA Jenis Penyelenggara adalah tempat penyelenggaran pelatihan berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU). Penyelenggaraan pelatihan terdiri dari pelatihan Institusional dan pelatihan Non Institusional. Pelatihan Institusional adalah pelatihan yang diselenggarakan di BLK, sedangkan pelatihan Non Institusional adalah pelatihan yang tidak diselenggarakan di BLK (pelatihan dengan mobil MTU).

2.11.

KETERANGAN Keterangan adalah penjelasan lebih rinci tentang Perjanjian Kerjasam atau Nota Kesepahaman (MOU).


3. Edit Data KEMITRAAN Edit Data digunakan jika ada data yang salah atau perlu di edit. Untuk melakukan edit/revisi pengguna klik icon pensil sebagai berikut:

4. Hapus Data KEMITRAAN Untuk menghapus data mitra yang tidak menggunakan icon (X) seperti gambar berikut ini:


digunakan,

dapat

KATA PENGANTAR. ttd. Ir. Khairul Anwar, MM NIP

Recommend Documents