KATA PENGANTAR. Ir. Gamal Nasir, MS Nip

Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2010 - 2014 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan yang kemudian menjadi Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian/Penetapan Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Oleh karena itu Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Pada Bulan Januari 2014 telah disyahkan Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Perkebunan untuk mewujudkan target kinerja meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; (4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha; (5) Dukungan Perlindungan Perkebunan; (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan; (7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.162.841.295.863,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.320.618.976.000,- atau mencapai 88,05% dengan capaian fisik seluruhnya 92,90%. Capaian per kegiatan utama secara berurutan adalah untuk kegiatan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 95,35%, kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,17%, kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 92,59%, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 91,86%, kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 88,92%, kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebesar 86,39% dan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 80,67% Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta, Februari 2015 Direktur Jenderal Perkebunan,

Ir. Gamal Nasir, MS Nip.19560728 198603 1 001

i Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Menteri

Pertanian

yang diamanatkan dalam Peraturan

Republik

Indonesia

Nomor:

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Per Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 yang diperbaharui dengan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. . Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan: (1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan; (2) Memfasilitasi

peningkatan

kemampuan,

kemandirian,

dan ii

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

Kementerian Pertanian profesionalisme pelaku usaha perkebunan, hubungan sinergis antar pelaku usaha perkebunan; (3) Memfasilitasi peningkatan kontribusi perkebunan dalam mengembangkan perekonomian wilayah melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan; (4) Memfasilitasi peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun; (5) Memfasilitasi peningkatan

penerimaan

dan

penyediaan

pangan

wilayah

di

devisa

negara;

(6)

Memfasilitasi

perkebunan;

(7)

Memfasilitasi

pemenuhan kebutuhan konsumsi dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri; (8) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang

berwawasan

lingkungan;

(9)

Mendukung

pengembangan

penyediaan bahan bakar nabati; (10) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan; (11) Meningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan,

rempah

penyegar

dan

semusim

serta

meningkatkan

penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan; (12) Memfasilitasi penyediaan lapangan kerja; (13) Menyusun perencanaan program dan anggaran, pelayanan perbendaharaan, sistem akutansi dan verifikasi, penatausahaan barang milik negara, pemutakhiran data dan informasi perkebunan,

legislasi,

advokasi,

dan

penyelenggaraan

hubungan

masyarakat; penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

dan

anggaran

pembangunan

perkebunan. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 yaitu: ”Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, iii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

Kementerian Pertanian tanaman

rempah

dan

penyegar,

tanaman

tahunan,

dukungan

penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya”. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, sedangkan sumberdaya (SDM, teknologi, sarana dan prasarana serta dana) yang jumlahnya terbatas, maka kegiatan pembangunan perkebunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dengan menetapkan skala prioritas, diharapkan sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien untuk memecahkan permasalahan yang ada secara komprehensif. Atas dasar skala prioritas tersebut pada tahun 2014 ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan yaitu: (1) Revitalisasi Perkebunan; (2) Swasembada Gula Nasional; (3) Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bio-Energy); (4) Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional; (5) Pengembangan Komoditas Ekspor; (6) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri; (7) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Pengukuran Kinerja berdasarkan capaian kinerja tingkat nasional di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama lima tahun terakhir (2010-2014), semua indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku (10,14%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap iv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

Kementerian Pertanian pembangunan

ekonomi,

dan

ekspor

komoditi

perkebunan

yang

mencapai 3,21% per tahun. Selain itu, pendapatan pekebun juga mengalami kenaikan rata-rata 4,31% per tahun, dan pada tahun 2014 telah mencapai US$ 1.891 per kepala keluarga. Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil bahwa capaian produksi 15 komoditas mencapai 40,32 juta ton dari target sebesar 40,29 juta ton atau mencapai 100,09% yang dibandingkan dengan target dalam Rencana Kinerja Tahunan/perjanjian kinerja tahun

2014.

Capaian

tersebut

meningkat

menjadi

103,97%

dibandingkan capaian produksi tahun 2013 yang besarnya 38,78 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,97%. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 - 2014, maka capaian tahun 2014 mencapai 99,32%. Sedangkan capaian luas areal tanaman, jika dibandingkan dengan RKT tahun 2014 yang luasnya 21,61 juta hektar, maka terealisasi 23,25 juta hektar yang capaiannya sebesar 107,59%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, luas areal perkebunan mengalami peningkatan sebesar 2,22% atau mencapai 102,22% dari 22,75 juta hektar menjadi 23,25 juta hektar untuk tahun 2014. Terhadap target Renstra 2010-2014 yang besarnya 21,61 juta ha, maka kinerja tahun 2014 sudah mencapai 107,59%. Direktorat

Jenderal

Perkebunan

dalam

rangka

mendukung

pengembangan perkebunan tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.566.951.421.000,- dan setelah adanya penghematan v Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

Kementerian Pertanian anggaran dari Inpres No. 4 tahun 2014 sehingga menjadi sebesar Rp.1.320.618.976.000,-

yang

dimanfaatkan

untuk

mendukung

pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

pada

tahun

2014

sebesar

Rp.1.162.841.295.863,- dari total pagu sebesar Rp. 1.320.618.976.000,atau mencapai 88,05% dengan capaian fisik seluruhnya 92,90%. Capaian kinerja per kegiatan utama secara berurutan adalah kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

sebesar

95,35%,

kegiatan

Dukungan

Pengujian

dan

Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

sebesar

93,17%,

Perkebunan

sebesar

92,59%,

kegiatan

Dukungan

kegiatan

Perlindungan

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 91,86%, kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 88,92%, kegiatan Dukungan Penanganan Pascapanen sebesar 86,39% dan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 80,67%. Pada Tahun 2014 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh 93 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker), Satker Dinas Provinsi (32 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (56 satker). Berdasarkan kriteria tersebut, satker yang masuk dalam kategori sangat berhasil berjumlah 4 satker (4,30%), berhasil berjumlah 70 satker

vi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

Kementerian Pertanian (75,27%),

cukup

berhasil

berjumlah

16

satker

(17,20%)

dan

tidak/kurang berhasil berjumlah 3 satker (3,23%). Apabila dilihat dari penyebaran satker, yang memperoleh kategori sangat berhasil berjumlah 4 satker yaitu (1) Dinas Perkebunan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten

Bener

Meriah

Provinsi

Aceh,

(3)

Dinas

Perkebunan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan (4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2016. Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah pengadaan barang dan jasa, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan terlambatnya penyediaan benih dan koordinasi yang belum optimal.

Permasalahan

tersebut

dapat

dikelompokkan

menjadi

administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Permasalahan tersebut sebagian besar telah mampu diatasi dengan baik, sehingga capaian fisik dapat terealisasi secara signifikan.

vii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................. viii DAFTAR TABEL ............................................................ xiii DAFTAR LAMPIRAN ....................................................... xvi BAB I

PENDAHULUAN ................................................ 1.1. Latar Belakang .......................................... 1.2. Organisasi ................................................

1 1 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................. 2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 ....................... 2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.4. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ....................... 2.1.6. Startegi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.7. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.8. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2010-2014 ............................... 2.1.9. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ...............................

15 15 16 16 19 20 21 22 23 25 27 viii



2.1.10. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ..... 2.2.

30

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ....... 2.2.1. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ...................................... 2.2.2. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ...................................... 2.2.3. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ...................................... 2.2.4. Fokus Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ....................... Perjanjian Kinerja ......................................

32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................... 3.1. Pengukuran Kinerja ..................................... 3.1.1. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes) ........................... 3.1.1.1. Produksi ............................. 3.1.1.2. Produktivitas ........................ 3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)............................. 3.1.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Nasional ............................. 3.1.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Yang Dibiayai APBN ....................... 3.1.2.2.1. Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar ..................... 3.1.2.2.2. Direktur Tanaman Semusim ..... 3.1.2.2.3. Direktur Tanaman Tahunan ..... 3.1.2.2.4. Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha ................ 3.1.2.2.5. Direktur Perlindungan Perkebunan........................

47 47

2.3.


32 32 43 44 44

49 51 53 54

54

56 56 58 59 61 62 ix


3.1.2.2.6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan........................ 3.1.2.2.7. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) ............ 3.2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 .............................................. 3.2.1. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Program (Outcomes) ........................... 3.2.1.1. Produksi ............................. 3.2.1.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Rencana Kinerja Tahunan/ Perjanjian Kinerja 2014 ......... 3.2.1.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2014 .... 3.2.1.1.3. Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ......................... 3.2.1.2. Produktivitas ........................ 3.2.1.2.1. Capaian Kinerja Terhadap Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan 2014 ........... 3.2.1.2.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2013 .... 3.2.1.2.3. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 ......................... 3.2.2. Evaluasi Kinerja Terhadap Capaian Sasaran (Outputs) ....................................... 3.2.2.1. Tanaman Rempah dan Penyegar . 3.2.2.2. Tanaman Semusim ................. 3.2.2.3. Tanaman Tahunan .................

64

64 65 66 66

66 68

68 69

69 70

71 72 72 74 75

x Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


3.2.2.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha ................................ 3.2.2.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan ......................... 3.2.2.6. Dukungan Manajemen (Sekretariat) Perkebunan ......... 3.2.2.7. Dukungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ............. 3.3. Akuntabilitas Keuangan ................................ 3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2014 .................. 3.3.1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar ............. 3.3.1.2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim ............................. 3.3.1.3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan ............................. 3.3.1.4. Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan ............ 3.3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan ......................... 3.3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ......... 3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan ............. 3.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan Per Satker Tahun 2014 ..............

76 78 79

79 81 82

83

87

89

92 95 98

99 101 xi



3.3.3. Penilaian Kinerja Per Satker Tahun 2014 ... 3.3.4. Capaian Kinerja Atas Kegiatan Yang Dipantau Oleh UKP4 ........................... 3.4. Permasalahan dan rencana Tindak Lanjut .......... 3.4.1. Permasalahan ................................... 3.4.1.1. Administrasi ......................... 3.4.1.2. Teknis ................................ 3.4.1.2.1. Perencanaan ...................... 3.4.1.2.2. Pengorganisasian ................. 3.4.1.2.3. Pelaksanaan ....................... 3.4.1.2.4. Pengawasan ....................... 3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian ...... 3.4.2.1. Administrasi ......................... 3.4.2.2. Teknis ................................ 3.4.2.2.1. Perencanaan ...................... 3.4.2.2.2. Pengorganisasian ................. 3.4.2.2.3. Pelaksanaan ....................... 3.4.2.2.4. Pengawasan .......................

102

BAB IV PENUTUP ....................................................... 4.1. Kesimpulan............................................... 4.2. Saran Rekomendasi .....................................

117 117 120

106 107 107 107 108 108 109 110 111 112 112 113 113 113 114 115

xii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


DAFTAR TABEL

Tabel 1

: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ...................................

39

: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ...................................

46

: Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 ..................................................

48

: Perkembangan Produksi Komoditas perkebunan Tahun 2010-2014 ...........................................

52

: Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2014 ...................................................

53

: Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010-2014 ...........................................

55

Tabel 7

: Capaian Kinerja Produksi Tahun 2014 ...................

67

Tabel 8

: Capaian Kinerja Produktivitas Tahun 2014 .............

71

Tabel 9

: Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2014 ......................................

73

Tabel 10 : Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2014 ..........................................................

74

Tabel 11 : Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2014 ..........................................................

76

Tabel 12 : Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2014 ............................

77

Tabel 13 : Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2014 ..................................................

78

Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6

xiii Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Tabel 14 : Capaian Kinerja BBP2TP medan, Surabaya dan Ambon Tahun 2014 .........................................

80

Tabel 15 : Capaian Serapan Anggaran Tahun 2014 per Eselon I ..

81

Table 16 : Realisasi Serapan Keuangan Per Kegiatan Utama tahun 2014 ..................................................

83

Tabel 17 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2014...........

86

Tabel 18 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2014 ...........................

89

Tabel 19 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2014 ...........................

92

Tabel 20 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan Tahun 2014 ...................................

95

Tabel 21 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2014 ..................

98

Tabel 22 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan Tahun 2014 ...................................

99

Tabel 23 : Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan tahun 2014 ..................................................

100

Tabel 24 : Satker yang Serapan Anggarannya Dibawah 80% (tidak - cukup berhasil) Tahun 2014 .....................

104

Tabel 25 : Capaian Kinerja Atas Kegiatan yang Dipantau Oleh UKP4 Tahun 2014 ...........................................

106 xiv



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

Lampiran 7

Lampiran 8

: Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Berdasarkan Dari RKT/Renstra) ...................................

123

: Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Berdasarkan dari RKT/PK Tahun 2014) ..........................

125

: Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program / Outcomes) ..........

131

: Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan / Outputs) ............

134

: Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output) Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 (Posisi 31 Desember 2014) .........................

142

: Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan Per Satker Tahun 2014 ..................

148

: Penilaian Satker Provinsi, Kabupaten dan Balai Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ................ ..................................

156

: Prioritas Nasional Kementerian Pertanian Yang Dipantau UKP4 Tahun 2014 ........................

162

xv Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi kegenerasi. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Undang-Undang tersebut telah diperbaharui dengan No.39 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam

mendukung

mengharuskan

pembangunan

penyelenggaraan

nasional.

perkebunan

Amanat

ditujukan

tersebut untuk

(1) 1



meningkatkan

kesejahteraan

dan

kemakmuran

rakyat;

(2)

meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan

kedepan

harus

mampu

mengakomodir

perubahan

lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, maka diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 tahun

1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dalam penyusunannya mengacu pada yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran. 1.2.

Organisasi

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 1)

Perumusan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan, dan pascapanen perkebunan; 3 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


2)

Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan dan pascapanen perkebunan; 3)

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

4)

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan

5)

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Susunan

Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri

Sekretariat

Direktorat

Jenderal,

Direktorat

Tanaman

dari

Semusim,

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan,

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan

dan

Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 1)

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang perkebunan; b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 4 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


c. Evaluasi

dan

penyempurnaan

organisasi,

tata

laksana,

pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

perkebunan; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2)

Direktorat Tanaman Semusim, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis

dan

melaksanakan

evaluasi tugas

di

bidang

tersebut,

tanaman

Direktorat

semusim. Tanaman

Dalam Semusim

menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan, sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; 5 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pember-dayaan dan kelembagaan tanaman semusim; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim. 3)

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman rempah dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar menye-lenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan

dan

kelembagaan

tanaman

rempah

dan

penyegar; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;

6 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan

dan

kelembagaan

tanaman

rempah

dan

penyegar; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Rempah dan Penyegar. 4)

Direktorat Tanaman Tahunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis

dan

melaksanakan

evaluasi tugas

di

bidang

tersebut,

tanaman

Direktorat

tahunan. Tanaman

Dalam Tahunan

menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan;



d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan. 5)

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan,

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria,

serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifilkasi dan pengendalian

organisme

pengganggu

tumbuhan,

tanaman

semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Pelaksanan kebijakan di bidang identifilkasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; c. Penyusunan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifilkasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tanaman 8 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


semusim, rempah dan penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; e. Pelaksanaan

urusan

tata

usaha

Direktorat

Perlindungan

Perkebunan. 6)

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria,

serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; b. Pelaksanan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan

berkelanjutan,

serta

gangguan

usaha

dan

penanganan konflik; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik;



d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman

semusim,

rempah

dan penyegar,

tahunan, dan

bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. 7)

UPT Pusat yang berada di daerah sebanyak 4 UPT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 08,09,10,11/Permentan /OT.140/2/2008, tanggal 9 Pebruari 2008 yaitu: BBP2TP Surabaya, BBP2TP Medan, dan BBP2TP Ambon. yang statusnya setara Eselon II.b dan BPTP Pontianak statusnya setara Eselon III.a. Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)

adalah sebagai unit pelaksana teknis

Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Semusim, Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktur Tanaman Tahunan,

dan

bidang

proteksi

dilaksanakan

oleh

Direktur

Perlindungan Perkebunan. Sedangkan untuk Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur

Jenderal

Perkebunan,

pembinaan

teknis

dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. 10 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Tugas pokok BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan

analisis

teknis

dan

pengembangan

proteksi

tanaman

perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

analisis

teknis

dan

pengembangan proteksi tanaman perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BBP2TP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.

Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;

b.

Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;

c.

Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;

d.

Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;

e.

Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;

f.

Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;



g.

Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee fest);

h.

Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;

i.

Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;

j.

Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

k.

Pengembangan teknik surveillance OPT penting;

l.

Pelaksanaan

pengembangan

metode

pengamatan,

model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan; m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan; n.

Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

o.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;

p.

Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

q.

Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida; 12 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


r.

Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

s.

Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

t.

Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

u.

Pelaksanaan

pengembangan

jaringan

dan

kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; v.

Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan

BPTP

Pontianak

dalam

melaksanakan

tugasnya,

menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;

b.

Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;

c.

Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;

d.

Pelaksanaan

pengembangan

teknologi

perbanyakan

dan

pelepasan agens hayati OPT perkebunan;



e.

Pelaksanaan

pengembangan

metode

pengamatan,

model

peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan; f.

Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan;

g.

Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

h.

Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;

i.

Pelaksanaan pengujian dandan pemanfaatan pestisida nabati;

j.

Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

k.

Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;

l.

Pelaksanaan

pengembangan

jaringan

dan

kerjasama

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang merupakan payung bagi unit kerja eselon I dibawahnya, arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Visi pembangunan nasional 2010-2014 yang dikenal sebagai Visi Indonesia 2014 adalah: “Terwujudnya

Indonesia

yang

sejahtera,

demokratis,

dan

berkeadilan” dengan penjelasan sebagai berikut: Kesejahteraan Rakyat adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Demokrasi adalah terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dari aspek sektoral, Visi Indonesia 2014 tersebut dirumuskan oleh Kementerian Pertanian sebagai focal point dalam pembangunan pertanian, menjadi: "Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal 15 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani". 2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi pembangunan perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian. Visi yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2010-2014 adalah "Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman

perkebunan

berkelanjutan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat perkebunan". Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014, maka Visi Direktorat Jenderal

Perkebunan

peningkatan

adalah

produksi,

"Profesional

produktivitas,

dalam dan

memfasilitasi

mutu

tanaman

perkebunan berkelanjutan". 2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut: 1) Memfasilitasi

peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

tanaman perkebunan; 2) Menfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi;



3) Menfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP); 4) Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan; 5) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi; 6) Memberikan

pelayanan

di

bidang

perencanaan,

peraturan

perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif. Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan

2010-2014,

maka

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

menetapkan misi sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, dan kerjasama

teknis

yang

berkualitas;

pengelolaan

administrasi

keuangan, dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan organisasi,

tatalaksana,

kepegawaian,

humas,

hukum,

dan

administrasi perkantoran yang berkualitas; dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;



2) Meningkatkan

kemampuan

penyediaan

benih

unggul,

dan

penyediaan sarana produksi;

3) Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;

4) Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan, memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal, dan mendorong penumbuhan dan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani;

5) Memfasilitasi

ketersediaan

teknologi,

sistem

perlindungan

perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim;

6) Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan, memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan

usaha

perkebunan

berkelanjutan

seperti

ISPO

(Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR (Perusahaan Inti Rakyat), Rekomtek

(Rekomendasi

Teknis),

memfasilitasi

peningkatan

penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.



2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan

Perkebunan

2010-2014,

maka

Direktorat

Jenderal

Perkebunan menetapkan Tujuan yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1) Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, mutu, tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar serta tanaman tahunan;

2) Memfasilitasi

peningkatan

kemampuan,

kemandirian

dan

profesionalisme pelaku usaha perkebunan serta hubungan sinergis antar pelaku usaha perkebunan;

3) Memfasillitasi mengembangkan

peningkatan

kontribusi

perekonomian

wilayah

perkebunan melalui

dalam

pendekatan

kawasan pengembangan perkebunan;

4) Memfasilitasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekebun; 5) Memfasilitasi peningkatan penerimaan dan devisa negara; 6) Memfasilitasi penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 7) Memfasilitasi pemenuhi kebutuhan konsumsi dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

8) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan; 19 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


9) Mendukung pengembangan penyediaan bahan bakar nabati; 10) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan;

11) Meningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim serta meningkatkan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

12) Memfasilitasi penyediaan lapangan kerja; 13) Menyusun

perencanaan

program

dan

anggaran,

pelayanan

perbendaharaan, sistem akutansi dan verifikasi, penatausahaan barang milik negara, pemutahiran data dan informasi perkebunan, legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; penataan

organisasi

dan

tata

laksana

serta

kepegawaian;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan. 2.1.4. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa, Jarak Pagar, Teh, Kopi, Jambu Mete, Lada, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Tebu, Nilam, dan Kemiri Sunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan selama 5 (lima) tahun adalah luas areal, produksi dan produktivitas pada ke-15 komoditas tersebut dengan rincian sebagai berikut:



1). Luas areal komoditas unggulan nasional diproyeksikan tumbuh ratarata sebesar 1,49% per tahun dari 20,36 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 21,61 juta hektar pada tahun 2014, kecuali Tembakau yang luasnya diproyeksikan konstan yaitu sekitar 205 ribu hektar sampai dengan tahun 2014. Sasaran target luas areal komoditas unggulan perkebunan tahun 2014 sebesar 21,61 juta hektar. 2) Produksi 15 komoditas unggulan nasional (karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam, dan kemiri sunan) diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,19% per tahun dari 34,46 juta ton pada tahun 2010 menjadi 40,60 juta ton pada tahun 2014. Sasaran target produksi komoditas unggulan perkebunan tahun 2014 sebesar 40,60 juta ton. 3) Produktivitas komoditas unggulan nasional, kecuali kemiri sunan, diproyeksikan meningkat. Dengan kenaikan produktivitas rata-rata sebesar 2,10% per tahun, diharapkan pada tahun 2014 produktivitas tanaman perkebunan di lapangan mencapai 75% dari standar produktivitas yang dihasilkan lembaga penelitian. 2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 20102014 Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian periode 2010-2014 dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan 21 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2010-2014 yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan

umum

Mensinergikan

Direktorat

seluruh

sumber

Jenderal daya

Perkebunan

perkebunan

adalah:

dalam

rangka

peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun

kebijakan

teknis

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

yang

merupakan penjabaran dari kebijakan umum yaitu: Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan

dukungan

pengembangan

sistem

informasi

manajemen

perkebunan. 2.1.6. Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Untuk mencapai target dan sasaran, dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan,

serta

mengimplementasikan

kebijakan

pembangunan

perkebunan selama periode 2010-2014, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa mendatang maka diperlukan suatu strategi 22 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


pembangunan yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi yang akan menjadi strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Komponen 7 (tujuh) Gema Revitalisasi adalah: (1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4) Revitalisasi Sumber daya Manusia; (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan karakteristik khusus sub sektor perkebunan, strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus yang meliputi: (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan; (2) Pengembangan komoditas; (3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan; (4) Investasi usaha perkebunan; (5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan; (6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM); (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup; (9) Pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan. 2.1.7. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Pembangunan perkebunan saat ini dan dimasa yang akan datang menghadapi tantangan yang cukup berat. Selain tuntutan pembangunan 23 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, juga mampu memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran. Keberhasilan pembangunan perkebunan di era yang penuh persaingan ini adalah bagaimana kita dapat “mensinergikan” seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor: SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output. Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan

pembangunan

perkebunan

ditetapkan

bahwa program

pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab

Direktorat

produksi,

Jenderal

produktivitas

Perkebunan dan

mutu

adalah: tanaman

“Peningkatan perkebunan

berkelanjutan”. Program

ini

dimaksudkan

untuk

lebih

meningkatkan

produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, 24 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


tanaman tahunan, dan tanaman rempah penyegar dengan dukungan penanganan

pascapanen

dan

pembinaan

usaha

serta

dukungan

pelaksanaan perlindungan perkebunan. 2.1.8. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2010-2014 Perencanaan pembangunan perkebunan dengan pendekatan komoditas unggulan menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan baik di tingkat domestik maupun internasional. Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Ada beberapa kriteria mengenai komoditas unggulan, diantaranya: 1). Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian yaitu dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik pada peningkatan produksi, pendapatan maupun pengeluaran; 2). Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya; 3). Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan maupun aspekaspek lainnya; 25 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


4). Komoditas unggulan di suatu daerah memeiliki keterkaitan dengan daerah lain baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku; 5). Komoditas unguulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya; 6). Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan; 7). Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal; 8). Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Komoditas unggulan dapat ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah. Sementara dari sisi permintaan, komoditas unggulan dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar baik pasar domestik maupun internasional. Komoditas unggulan merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan fisik (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya) untuk dikembangkan di suatu wilayah. Dalam

rangka

pengembangan

komoditas

unggulan

nasional,

Kementerian Pertanian secara intensif telah melakukan berbagai langkah strategis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas unggulan tersebut diberbagai daerah di Indonesia. Salah 26 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


satunya adalah dengan menetapkan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan. Dari 127 komoditas binaan Ditjen Perkebunan sesuai keputusan Menteri Pertanian No. 511 Tahun 2006 dan No. 3599 Tahun 2009, untuk prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau, dan Nilam. Sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing. 2.1.9. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 7 (tujuh) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu:

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim. Prioritas pengembangan tanaman semusim difokuskan pada 4 komoditas strategis yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam, dengan fokus kegiatannya yaitu: Swasembada Gula Nasional (Tebu), Pengembangan

Komoditas

Ekspor

(Nilam

dan

Tembakau),



Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Kapas) dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar. Prioritas pengembangan tanaman rempah dan penyegar difokuskan pada 5 komoditas strategis yaitu kakao, Kopi, Lada, Teh dan Cengkeh dengan fokus kegiatannya yaitu: Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao), Pengembangan Komoditas Ekspor (Kopi, Lada, Teh dan Kakao), Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Cengkeh) dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan. Prioritas pengembangan tanaman tahunan difokuskan pada 6 komoditas strategis yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete, Jarak Pagar dan Kimiri Sunan dengan fokus kegiatannya yaitu : Revitalisasi

Perkebunan

(Kelapa

Sawit,

Kakao

dan

Karet),

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati/Bio-Energi (Jarak

Pagar,

Kelapa

Sawit,

Kelapa

dan

Kemiri

Sunan),

Pengembangan Komoditas Ekspor (Kelapa, Kelapa Sawit, Karet dan Jambu

Mete),

dan

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan;

4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Prioritas kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan 28 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan. Prioritas kegiatan ini adalah menurunkan luas areal perkebunan yang terserang OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan;

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan prioritas kegiatan ini adalah jumlah Provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan;

7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon dengan prioritas kegiatan yaitu: Memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan; Untuk

bidang

Proteksi

Tanaman

Perkebunan

Pontianak

(BPTP

Pontianak) memiliki tugas dalam melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dalam identifikasi dan penanganan OPT Tanaman Perkebunan, pengembangan teknologi agens hayati OPT Perkebunan, eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT Perkebunan,

pengembangan

berorientasi

pada

teknologi

implementasi

proteksi

pengendalian

perkebunan yang hama

terpadu,

pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data, informasi dan analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman perkebunan.



2.1.10. Penjabaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Dari 4 target sukses Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian selama periode 2010-2014, Direktorat Jenderal Perkebunan mendukung pencapaian target tersebut melalui penjabaran program dan kegiatan yang mengacu pada: 1). Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yaitu melalui pencapaian swasembada gula nasional tahun 2014 pada komditi Tebu; 2). Peningkatan Diversifikasi Pangan dalam hal ini adalah kegiatan dalam

rangka

penganekaragaman

komoditi

pertanian

untuk

mencapai ketahanan pangan perkebunan dengan pangan lainnya seperti kegiatan integrasi kebun-ternak (contoh: Kelapa Sawit dan Sapi), sistem tumpang sari (tanaman pangan/hortikultura dan perkebunan) dan lain-lain. 3). Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor yaitu melalui fokus kegiatan diantaranya adalah: a. Pengembangan komoditi ekspor yang terdiri dari komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Lada, Tembakau, Teh dan Nilam; b. Revitalisasi perkebunan yang terdiri dari komoditi Kelapa Sawit, Karet dan Kakao;



c. Gerakan peningkatan produksi dan mutu Kakao nasional (Gernas kakao); d. Penyediaan bahan tanaman sumber Bahan Bakar Nabati/BBN (Bio-energy) yang terdiri dari komoditi Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Kelapa dan Kelapa Sawit; e. Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri yang terdiri dari komoditi Kapas dan Cengkeh; f. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan yang

terdiri

pembinaan

dari usaha,

dukungan dukungan

penanganan

pascapanen

perlindungan

dan

perkebunan,

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan serta dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi tanaman perkebunan. 4). Peningkatan Kesejahteraan Petani yaitu mencakup semua program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan karena pada dasarnya program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang dilaksanakan sematamata hanya untuk kepentingan masyarakat petani/pekebun dalam rangka

meningkatkan

pendapatannya

menuju

kesejahteraan

petani/pekebun. Tujuh fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut:

a. Revitalisasi Perkebunan; b. Swasembada Gula Nasional; 31 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


c. Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (BioEnergy);

d. Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional; e. Pengembangan Komoditas Ekspor; f. Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri; g. Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. 2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

2.2.1. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 Program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 yaitu: “Peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

tanaman

perkebunan berkelanjutan”. 2.2.2. Sasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 Sasaran strategis pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi II) bulan November 2012 adalah: 1)

Peningkatan luas areal tanaman semusim;

2)

Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar;

3)

Peningkatan luas areal tanaman tahunan; 32 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


4)

Penurunan luas areal yang terserang OPT;

5)

Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan;

6)

Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan;

7)

Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon).

Untuk mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan

Peraturan

49/Permentan/OT.140/3/2012

Menteri Tanggal

Pertanian 15

Agustus

2012

Nomor: tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: 1)

Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan.

2)

Fungsi: a)

Perumusan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan dan pascapanen perkebunan;



b)

Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan dan pascapanen perkebunan; c)

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan,

budidaya,

perlindungan,

dan

pascapanen

perkebunan; d)

Pemberian

bimbingan

perbenihan,

budidaya,

teknis

dan

evaluasi

perlindungan,

dan

di

bidang

pascapanen

perkebunan; e) 3)

Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU):

No

Sasaran

1

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan.

.

Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

1. Produksi tebu

- Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Produksi kapas


3. Produksi nilam


4. Produksi tembakau


5. Produksi kakao

- Dinas yang membidangi Perkebunan


Kementerian Pertanian No

Sasaran


Sumber Data Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Produksi kopi


7. Produksi lada


8. Produksi teh


9. Produksi cengkeh


10. Produksi kelapa sawit


11. Produksi karet


12. Produksi kelapa


13. Produksi jambu mete

- Dinas yang membidangi


Kementerian Pertanian No

Sasaran


Sumber Data Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

14. Produksi jarak pagar


15. .Produksi kemiri sunan


Pada Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 Edisi Revisi II telah ditetapkan indikator kinerja untuk mencapai sasaran program pada unit Eselon I berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Sedangkan indikator kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan pada unit Eselon II berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditas unggulan tanaman perkebunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 yang disusun dengan Indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Capaian sasaran program (oucomes) yaitu: a.

Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh,



kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar) dengan fokus kegiatan yang terdiri dari : (1) Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 3.102.820 ton. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Kapas 63.000 ton dan Cengkeh 86.000 ton. (3) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 10 (sepuluh) komoditas adalah: Tembakau 184.000 ton, Nilam 124.000 ton, Kopi 791.000 ton, Teh 165.000 ton, Kakao 1.174.000 ton, Lada 92.000 ton, Kelapa 3.211.000 ton, Kelapa Sawit 27.361.000 ton, Karet 2.801.000 ton, dan Jambu Mete 159.000 ton. (4) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk 4 (empat) komoditas adalah: Jarak Pagar 35.000 ton dan Kemiri Sunan 6.000 ton, kelapa sawit 1.077.840 ton dan kelapa 169.000 ton. b. Meningkatnya produktivitas komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar) dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 6.800 kg/ha.



(2) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan target untuk Kapas 2.500 kg/ha dan Cengkeh 295 kg/ha. (3) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 10 (sepuluh) komoditas adalah: Tembakau 893 kg/ha, Nilam 6.600 kg/ha, Kopi 756 kg/ha, Teh 1.673 kg/ha, Kakao 1.200 kg/ha, Lada 752 kg/ha, Kelapa 1.200 kg/ha, Kelapa Sawit 4.344 kg/ha, Karet 640 kg/ha, Jambu Mete 1.019 kg/ha. (4) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk 2 (dua) komoditas adalah: Jarak Pagar 2.000 kg/ha, dan Kemiri Sunan 16.000 kg/ha. Rencana Kinerja Tahunan 2014 secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target disajikan pada Formulir RKT berikut:



Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan

I.

Produksi tanaman Unggulan perkebunan (ribu ton) a

Tebu (hablur)

b

Kapas (kapas berbiji)

63

c

Cengkeh (bunga kering)

86

d.

Tembakau (daun kering)

184

e.

Nilam (daun kering)

124

f.

Kakao (biji kering)

g.

Kopi (biji kering)

791

h.

T e h (daun kering)

165

i.

Lada (lada kering)

92

j.

Karet (karet kering)

2.801

k.

Kelapa (setara kopra)

3.380

l.

Kelapa sawit (CPO)

m

Jambu mete (gelondong kering)

n

Jarak pagar (biji kering)

35

o

Kemiri sunan (biji kering)

6

3.103

1.174

28.439 159

II. Produktivitas tanaman unggulan perkebunan (kg/ha) a

Tebu (hablur)

6.800

b

Kapas (kapas berbiji)

2.500

c


295



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

d.


e.

Nilam (daun kering)

6.600

f.

Kakao (biji kering)

1.200

g.

Kopi (biji kering)

h.

T e h (daun kering)

i.

Lada (lada kering)

752

j.


640

k.


1.200

l.

Kelapa sawit (CPO)

4.344

m


1.019

n


2.000

o


16.000

893

756 1.673

2) Capaian sasaran kegiatan (outputs) yaitu: a.

Luas Areal Tanaman Semusim dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Swasembada gula nasional (Tebu) dengan target 456.000 ha. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Kapas 25.000 ha. (3) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk Tembakau 205.000 ha dan Nilam 18.000 ha.



b.

Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 4 (empat) komoditas yaitu: Kakao 1.752.000 ha, Kopi 1.443.000 ha, Teh 124.000 ha dan Lada 196.000 ha. (2) Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dengan target untuk Cengkeh 484.000 ha. (3) Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao untuk Rehabilitasi seluas 21.000 ha.

c.

Luas Areal Tanaman Tahunan dengan fokus kegiatan yang terdiri dari: (1) Pengembangan komoditas ekspor dengan target untuk 4(empat) komoditas yaitu: Karet 3.487.000 ha, Kelapa 3.833.000 ha, Kelapa Sawit 8.987 ha dan Jambu Mete 577.000 ha. (2) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) dengan target untuk Jarak Pagar 21.000 ha dan Kemiri Sunan 2.000 ha. (3) Revitalisasi Perkebunan dengan target untuk 3 (tiga) komoditas (Karet 5.000 ha, Kelapa Sawit 30.000 ha dan Kakao 3.000 ha).

d. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dengan fokus kegiatan yang meliputi: 41 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


(1) Jumlah areal pengendalian OPT Perkebunan melalui APBN, APBD dan sumber lainnya dengan target 56.880 ha. (2) Jumlah areal pengendalian OPT Perkebunan melalui APBN Perlindungan Perkebunan dengan target 5.300 ha. (3) Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP dengan target 130 Kelompok Tani. (4) Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO dengan target 334 Perusahaan. (5) Jumlah penanganan kasus gangguan usaha perkebunan dengan target 44 Perusahaan. (6) Jumlah

provinsi

yang

memperoleh

pelayanan

dan

pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan dengan target 32 Provinsi. (7) Jumlah bibit yang disertifikasi dengan target untuk BBP2TP Surabaya 14.950.000 batang, BBP2TP Medan 240.384.000 batang dan BBP2TP Ambon 535.000 batang. (8) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan dengan target untuk BBP2TP Surabaya 6 Paket, BBP2TP Medan 10 Paket dan BBP2TP Ambon 9 Paket.



2.2.3. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2014 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 1.566.951.421.000,- dan direvisi menjadi Rp. 1.320.618.976.000,- karena adanya penghematan anggaran secara nasional.

Dana tersebut untuk melaksanakan 9 (sembilan)

kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di Pusat dan Daerah berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan (TP) Provinsi dan TP Kabupaten. Adapun kegiatan utama tersebut meliputi: 1)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;

2)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar;

3)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;

4)

Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha;

5)

Dukungan Perlindungan Perkebunan;

6)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;

7)

Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan pada BBP2TP Medan;

8)

Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan pada BBP2TP Surabaya;



9)

Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan pada BBP2TP Ambon.

2.2.4. Fokus Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 Fokus kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan tahun 2014 merupakan bagian tak terpisahkan dengan fokus kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, yang meliputi: 1)

Revitalisasi Perkebunan

2)

Swasembada Gula Nasional

3)

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (BioEnergi)

4)

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

5)

Pengembangan Komoditas Ekspor

6)

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

7)

Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

2.3.

Perjanjian Kinerja

Dokumen

Perjanjian

Kinerja

(PK)

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan 44 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


pencapaiannya

yang

berupa

hasil

(outcomes)

maupun

keluaran

(output). Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2014 disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2014 dan masih mengikuti Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. PK Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Januari 2014. PK tersebut berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam dimensi produksi tanaman perkebunan. Direktorat

Jenderal

Perkebunan

dalam

rangka

melaksanakan

pembangunan perkebunan tahun 2014 dengan program utama yaitu ”Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan” mendapat alokasi dana dari APBN semula sebesar Rp. 1.566.951.421.000,- namun berkurang akibat keluarnya Inpres No. 4 tahun 2014 tentang penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2014 menjadi Rp. 1.320.618.976.000,-. Dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan utama pembangunan perkebunan yang tersebar di 93 satker yang meliputi 1 satker pusat, 4 satker UPT pusat, 32 satker Provinsi dan 56 satker Kabupaten/Kota. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 dan telah direvisi berikut ini: 45 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

Kementerian Pertanian Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan

I. Produksi tanaman

(Ribu ton)

1.

Tebu (hablur)

2.

Kapas (serat berbiji)

63

3.

Nilam (daun kering)

124

4.


184

5.

Kakao (biji kering)

6.

Kopi (biji kering)

791

7.

Lada (lada kering)

92

8.

T e h (daun kering)

165

9.


2.790

1.174

86

10.

Kelapa sawit (CPO)

28.439

11.


2.801

12.


3.380

13.


14.


35

15.


6

159

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan : Rp. 1.320.618.976.000 Menteri Pertanian

Jakarta, Agustus 2014 Direktur Jenderal Perkebunan

( Suswono )

( Gamal Nasir )


46


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja

Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja. Pengukuran

pencapaian

target

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan No.53 Tahun 2014. Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama lima tahun terakhir (2010-2014), semua indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku 10,14% yang

dapat

digunakan

untuk

melihat

kontribusinya

terhadap

pembangunan ekonomi, investasi yang mencapai 12,83% dan ekspor komoditi perkebunan yang mengalami penurunan dengan capaian 3,21% per tahun.

Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat yang

merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani pada tahun 2014 mencapai 101,49 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 106,38 dengan capaian -1,16%. Selain itu, pendapatan pekebun pada tahun 2014 yang mencapai US$ 1.891 per kepala keluarga yang mengalami peningkatan, sehingga rata-rata 4,31% per tahun.



Capaian kinerja pembangunan perkebunan

pada tahun 2014 secara

makro meliputi PDB, keterlibatan tenaga kerja, investasi, neraca perdagangan, pendapatan pekebun/petani, ekspor dan nilai tukar petani (NTP) sebagai berikut: Tabel 3. Capaian Kinerja Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 CAPAIAN NO.

INDIKATOR 2010

1

2011

2012

2013

2014*)

Laju Pertum b. Per th (%)

Pertumbuhan PDB - harga berlaku (Rp milyar)

136.048

- harga konstan (Rp milyar)

153.709 159.754 175.248

199.704

10,14

47.151

49.260

51.763

54.903

58.336

5,47

2

Keterlibatan tenaga kerja (juta orang)

20,58

20,94

21,29

22,33

22,71

2,50

3

Investasi (Rp Triliun)

48,75

58,79

75,45

77,24

77,24

12,83

23,23

29,36

25,77

22,63

22,87

0,76

1.600

1.702

1.832

1.886

1.891

4,31

24,73

32,22

29,95

26,77

26,83

3,21

106,50

109,58

108,34

107,02

101,49

-1,16

4

Neraca Perdagangan Perkebunan (US$ milyar) 5 Pendapatan pekebun (US$/KK) 6 Ekspor perkebunan (US$ milyar) 7 NTP Perkebunan Rakyat Catatan: *) angka sementara

Selanjutnya untuk pengukuran kinerja hanya dilaksanakan pada indikator kinerja mikro yang terdiri dari luas areal, produksi dan produktivitas tanaman unggulan nasional perkebunan. Perjanjian Kinerja (PK) untuk Direktorat Jenderal Perkebunan berupa outcomes

yang

diwujudkan

dalam

bentuk

produksi

tanaman

perkebunan. Terhadap outcomes tersebut sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan simpul kritis sebagai berikut: (1) Mengingat tanaman perkebunan pada umumnya bersifat tahunan sehingga produksi tanaman baru dapat dihitung minimal empat tahun kedepan; (2) 48 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Sebagaimana

diketahui

bahwa

biaya

investasi

pengembangan

perkebunan yang dibiayai dengan APBN jumlahnya sangat kecil sekitar 2% per tahun. Apabila yang dihitung hanya kegiatan yang dibiayai dengan APBN, maka pengaruhnya terhadap produksi tingkat nasional sangat kecil sekali, padahal Direktorat Jenderal Perkebunan telah membina seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar melalui pembinaan, pengawalan, dan pendampingan, serta kebijakan maupun surat-menyurat. Pendekatan pertama, apabila tanaman yang ditanam pada tahun berjalan

sesuai

berlakunya

APBN,

maka

tidak

dapat

dihitung

produksinya pada tahun yang sama, dengan demikian apabila sesuai ketentuan yang berlaku maka produksinya (outcomes) adalah nol (tidak ada produksi). Pendekatan lainnya, jika yang dihitung produksi tahun berjalan, maka yang dihitung merupakan produksi dari tanaman yang tahun tanamnya minimal empat tahun yang lalu. Berkenaan dengan kedua pendekatan dimaksud, meskipun tidak sepenuhnya benar, Direktorat

Jenderal

Perkebunan

menyepakati

produksi

dan

produktivitas pada tahun berjalan ditetapkan sebagai outcomes dengan menggunakan target dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 sebagai acuannya. 3.1.1 Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Program (Outcomes) Sasaran

strategis

dalam

perjanjian

kinerja

tersebut

adalah

meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan 49 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan dengan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. Adapun indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan nasional perkebunan yang meliputi tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa sawit, karet, kelapa, jambu mete, jarak pagar, dan kemiri sunan/minyak yang dikelompokkan kedalam fokus kegiatan yaitu swasembada gula nasional, pengembangan komoditas pemenuhan komsumsi dalam negeri, pengembangan komoditi ekspor dan penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi). Sesuai

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan No.53 tahun 2014, perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian berupa outcomes yang dimanifestasikan dalam produksi. Sedangkan perjanjian kinerja yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur Jenderal Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Jenderal Perkebunan adalah produksi, sehingga kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 yang diukur hanyalah produksi. 50 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Capaian fisik pembangunan perkebunan tahun 2014 secara nasional sebesar 92,90% yang dilaksanakan oleh 93 satker di seluruh Indonesia yang terdiri atas 1 satker pusat, 4 satker UPT Pusat, 32 satker Provinsi dan 56 satker kabupaten/kota. Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 95%); 2) Berhasil (capaian 80%95%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capaian <59%) dari target sasaran. 3.1.1.1. Produksi Pada umumnya produksi komoditas utama perkebunan selama 5 tahun (2010–2014) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 5,66% per tahun dari 32,38 juta ton pada tahun 2010 menjadi 40,32 juta ton pada tahun 2014. Meskipun perubahan iklim mengakibatkan intensitas serangan OPT meningkat yang selanjutnya berdampak pada penurunan produksi, beberapa komoditi unggulan utama selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan produksi per tahun yang cukup signifikan yaitu tembakau (10,96%), kelapa sawit (7,56%), nilam (6,14%), cengkeh (5,59%), karet (3,74%), tebu (3,73%) dan lada (2,40%). Namun sebaliknya beberapa komoditi mengalami penurunan produksi yang cukup serius yaitu, kapas (-18,08%), jarak pagar (-10,43%), kakao (-3,82%), teh (-2,11%), kelapa (-1,07%). Kenaikan produksi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dalam memilih kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat menstimulasi 51 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


peningkatan produksi tanaman, seperti peremajaan, perluasan dan rehabilitasi tanaman yang dikemas dalam fokus kegiatan antara lain Revitalisasi Perkebunan, Swasembada gula, Gernas kakao, dan yang lainnya. Khusus untuk kemiri sunan tidak ada angka produksinya tahun 2012, 2013 dan 2014, karena tidak dipanen akibat belum tersedianya unit pengolahan hasil (UPH) dan tidak ada pembelinya. Rincian produksi per komoditi sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Perkembangan

Produksi

Komoditas

Perkebunan

Tahun

2010 - 2014 Laju Pertumb. Per th (%)

Capaian produksi (ton) No

Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014*)

1

Karet

2.734.854

2.990.184

3.012.25

3.237.433

3.153.186

3,74

2

Kelapa

3.166.666

3.174.379

3.189.897

3.051.585

3.031.310

-1,07

3

Kelapa Sawit

26.015.518 27.782.004 29.344.479

7,56

4

Kopi

686.921

638.647

691.163

675.651

685.089

0,09

5

Teh

156.604

150.776

145.575

145.460

143.751

-2,11

6

Lada

83.663

87.089

87.841

91.039

91.941

2,40

7

Cengkeh

98.386

72.207

99.890

109.694

110.576

5,59

8

Kakao

837.918

712.231

740.513

720.862

709.331

-3,82

9

Jambu Mete

115.149

114.789

116.915

116.113

116.000

0,19

10

Tebu

2.290.116

2.267.887

2.591.687

2.551.026

2.632.242

3,73

11

Tembakau

135.678

214.524

260.818

164.448

166.262

10,96

12

Kapas

3.174

2.275

2.978

1.871

1.165

-18,08

13

Jarak Pagar

14

Nilam

15

Kemiri Sunan Jumlah

21.958.120 23.096.541

7.081

6.576

6.424

4.821

4.467

-10,43

110.300

143.281

125.700

132.950

134.500

6,14

4.800

4.800

0

0

0

0

32.389.430 33.676.186 37.087.173 38.785.187 40.324.299

5,66

Catatan : *) Angka Sementara **) Produksi 1 kg daun kering Nilam setara dengan 0,02% minyak nilam/atsiri



3.1.1.2. Produktivitas Produktivitas komoditas utama perkebunan selama 5 tahun terakhir (2010–2014) cenderung mengalami penurunan dengan laju rata-rata sebesar -3,27% per tahun akibat anomali iklim yang semakin ekstrim. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2014, produktivitas komoditi perkebunan secara umum mengalami penurunan sebesar -9,91%. Dibalik penurunan produktivitas secara umum, ternyata beberapa komoditi masih mengalami peningkatan produktivitas yang cukup menggembirakan yaitu cengkeh (4,68%), lada (2,22%). karet (1,74%), tembakau (1,57%), tebu (1,56%), nilam (1,05%), kakao (0,44%) dan Rincian produktivitas per komoditi sebagaimana Tabel 5. Tabel 5. Perkembangan Produktivitas Perkebunan Tahun 2010-2014 No

Komoditi

1

Karet

2

2010

Capaian Produktivitas (kg/ha) 2011 2012 2013

2014*

Laju Pertumb. Per th (%)

986

1.071

1.073

1.083

1.053

1,74

Kelapa

1.159

1.158

1.157

1.130

1.128

-0,67

3

Kelapa Sawit

3.595

3.526

3.722

3.536

3.568

-0,11

4

Kopi

756

702

745

739

741

-0,39

5

Teh

1.553

1.477

1.467

1.465

1.464

-1,13

6

Lada

756

784

771

818

824

2,22

7

Cengkeh

322

238

325

350

352

4,68

8

Kakao

804

821

850

821

817

0,44

9

Jambu Mete

371

367

364

359

359

-0,82

10

Tebu

5.292

5.030

5.770

5.467

5.561

1,56

11

Tembakau

884

950

1.009

928

934

1,57

12

Kapas

380

303

333

288

273

-7,27

13

Jarak Pagar

462

434

342

309

306

-9,47

14

Nilam

119

132

110

120

121

1,05

15

Kemiri Sunan

667

250

0

0

0

0

Catatan : *) Angka Sementara



3.1.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) Capaian kinerja capaian sasaran kegiatan (outputs) yang disajikan dalam LAKIP tahun 2014 ini adalah capaian kinerja secara nasional dan capaian kinerja yang dibiayai APBN. 3.1.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan Secara Nasional Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa penetapan/perjanjian kinerja yang ditandatangani antara Pejabat Eselon II dan Direktur Jenderal Perkebunan berupa outputs yang diwujudkan dalam luas areal komoditi. Target yang digunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 yang merupakan bagian dari target dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 (Edisi Revisi II). Pengukuran kinerja capaian luas areal 15 komoditas yang pembangunannya menggunakan dana dari berbagai sumber diantaranya dari APBN, APBD I, APBD II, Swasta dan Swadaya Petani, diukur dengan membandingkan RKT tahun 2014 dengan realisasi berdasarkan capaian data statistik tahun 2014. Rincian luas areal per komoditi sebagaimana Tabel 6.



Tabel 6. Perkembangan Luas Areal Komoditas Perkebunan Tahun 2010 - 2014 Capaian luas areal (ha) No

Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014 *)

Laju Pertumb. Per th (%)

1

Karet

3.445.415

3.456.127

3.506.201

3.555.946

3.606.245

1,15

2

Kelapa

3.739.350

3.767.704

3.781.649

3.654.478

3.631.814

-0,71

3

Kelapa Sawit

8.385.394

8.992.824

9.572.715

10.465.020

10.956.231

6,93

4

Kopi

1.210.365

1.233.698

1.235.289

1.241.712

1.246.810

0,75

5

Teh

122.898

123.938

122.206

122.035

121.034

-0,38

6

Lada

179.318

177.490

177.787

171.920

172.615

-0,94

7

Cengkeh

470.041

485.191

493.888

501.378

502.563

1,69

8

Kakao

1.650.621

1.732.641

1.774.464

1.740.612

1.719.087

1,06

9

Jambu Mete

570.930

575.841

575.920

554.315

551.512

-0,85

10

Tebu

454.111

451.788

451.255

469.227

477.881

1,30

11

Tembakau

216.271

228.770

270.290

192.809

195.260

-0,87

12

Kapas

10.194

10.238

9.565

8.738

5.600

-12,68

13

Jarak Pagar

50.106

47.676

44.662

38.037

35.225

-8,35

14

Nilam

24.472

28.615

31.155

28.226

28.255

4,13

15

Kemiri Sunan

918

944

995

1.057

1.057

3,62

Jumlah

20.530.404 21.313.485 22.048.041

22.745.510

23.251.188

3,16

Catatan: *) angka sementara

Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) berdasarkan RKT yang disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 2.



3.1.2.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Kegiatan yang Dibiayai dengan APBN. Pada Tahun 2014 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp. 1.566.951.421.000,-. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penghematan anggaran akibat keluarnya

Inpres

No.4

tahun

2014

tentang

langkah-langkah

penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN, sehingga anggaran Ditjen. Perkebunan berkurang menjadi sebesar Rp 1.320.618.976.000,-. Dengan adanya penghematan anggaran maka terjadi perubahan pada target outputs kegiatan yang diwujudkan dalam penurunan luas areal komoditas. 3.1.2.2.1.

Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar adalah luas areal tanaman kopi, teh, kakao, lada dan cengkeh. Sasaran strategis dalam penetapan kinerja

tahun 2014 adalah

terlaksananya pengembangan tanaman rempah dan penyegar yang meliputi kopi, teh, kakao, lada, cengkeh dan pala seluas 43.975 ha. Realisasi fisiknya mencapai 43.559 ha (99,05%). Output kegiatan penting pada tahun 2014 meliputi:



1)

Pengembangan tanaman kopi seluas 4.600 ha yang terdiri atas Intensifikasi tanaman kopi arabika 2.800 ha, intensifikasi tanaman kopi robusta 1.450 ha dan perluasan tanaman kopi arabika 350 ha. Realisasi fisik seluas 4.600 ha (100%) dari target seluas 4.600 ha sesuai dokumen penetapan kinerja tahun 2014 yang telah direvisi.

2)

Pengembangan tanaman teh seluas 3.200 ha untuk kegiatan intensifikasi tanaman teh 1.700 ha dan rehabilitasi tanaman teh 1.500 ha. dengan realisasi fisik seluas 3.200 ha atau mencapai 100% dari target seluas 3.200 ha sesuai pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

3)

Pengembangan tanaman kakao seluas 33.125 ha yang terdiri atas Intensifikasi tanaman kakao 20.500 ha, rehabilitasi tanaman kakao 4.400 ha, peremajaan tanaman kakao 8.225 ha. Realisasi capaian fisik seluas 32.709 ha (98,74%) dari target seluas 33.125 ha sesuai pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014 yang telah direvisi.

4)

Pengembangan tanaman lada seluas 600 ha, yang terdiri atas rehabilitasi tanaman lada 300 ha dan perluasan 300 ha. Realisasi capaian fisik kegiatan ini seluas 600 ha (100%) dari target 600 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014 yang telah direvisi.

5)

Pengembangan tanaman cengkeh seluas 950 ha, untuk kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh 750 ha dan perluasan tanaman cengkeh 200 ha. Realisasi fisik mencapai 950 ha (100%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

6)

Pengembangan tanaman pala seluas 1.500 ha, untuk kegiatan perluasan tanaman pala 1.500 ha. Realisasi capaian fisik kegiatan



ini seluas 1.500 ha (100%) dari target 1.500 ha pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014. Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Lampiran 2,4 dan 5). 3.1.2.2.2.

Direktur Tanaman Semusim

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Tanaman Semusim adalah luas areal tanaman tebu, kapas, tembakau dan nilam. Sasaran strategis dalam penetapan kinerja

tahun 2014 adalah

terlaksananya pengembangan tanaman semusim yang meliputi tebu, kapas, tembakau dan nilam seluas 56.375 ha. Realisasi fisiknya mencapai 39.508 ha (70,08%). Output kegiatan penting pada tahun 2014 meliputi: 1)

Pengembangan tanaman tebu seluas 50.675 ha yang terdiri atas kegiatan bongkar ratoon 5.729 ha terealisasi 4.290 ha (74,88%), rawat ratoon 34.157 ha terealisasi 25.419 ha (74,42%) dan perluasan tanaman tebu 8.743 ha terealisasi 2.293 ha (26,23%) serta pembangunan kebun bibit datar (KBD) 2.046 ha terealisasi 1.806 ha (88,27%). Sehingga realisasi seluruhnya seluas 33.808 ha dengan capaiannya sebesar 66,72% dari target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2014 yang telah direvisi.



2)

Pengembangan tanaman nilam seluas 100 ha dalam rangka pengembangan komoditas ekspor. Capaian realisasi fisik 100 ha (100%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

3)

Pengembangan tanaman kapas seluas 5.600 ha dalam rangka pemenuhan konsumsi dalam negeri. Capaian fisik seluas 5.600 ha (100,00%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Lampiran 2, 4 dan 5). 3.1.2.2.3.

Direktur Tanaman Tahunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Tanaman Tahunan adalah luas areal tanaman karet, kelapa sawit, kelapa, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan/minyak. Sasaran strategis dalam penetapan kinerja 2014 adalah terlaksananya pengembangan tanaman tahunan yang meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan/minyak serta sagu dengan luas 33.042 ha. Realisasi fisiknya mencapai 32.550 ha (98,51%). Output kegiatan penting pada tahun 2014 meliputi: 1)

Pengembangan tanaman karet seluas 11.643 ha meliputi kegiatan Peremajaan tanaman karet rakyat 10.763 ha dan perluasan tanaman karet rakyat 880 ha. Capaian fisik untuk kegiatan ini



seluas 11.513 ha (98,88%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014 yang telah direvisi. 2)

Pengembangan tanaman Kelapa seluas 18.509 ha meliputi kegiatan Peremajaan seluas 17.109 ha dan perluasan 1.400 ha. Realisasi fisik mencapai 17.975 ha (97,11%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014 yang telah direvisi.

3)

Pengembangan tanaman Kelapa sawit seluas 80 ha untuk kegiatan pengembangan model peremajaan 80 ha. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 80 ha (100%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

4)

Pengembangan tanaman Jambu mete seluas 2.010 ha yang terdiri atas kegiatan peremajaan tanaman Jambu mete 900 ha dan perluasan tanaman Jambu mete 1.110 ha. Capaian fisik untuk kegiatan ini seluas 2.010 ha (100%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

5)

Pengembangan tanaman sagu seluas 800 ha yang terdiri atas perluasan tanaman sagu 200 ha dan penataan tanaman sagu 600 ha. Realisasi fisik mencapai 800 ha (100,00%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2013 (Lampiran 2, 4 dan 5).



3.1.2.2.4.

Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/ 8/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah (1) Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP, (2) Jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO dan (3) Jumlah perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya. Sasaran strategis dalam penetapan kinerja

tahun 2014 adalah

terlaksananya pengembangan penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar, tanaman semusim dan tanaman tahunan sebanyak 223 kelompok tani. Sedangkan jumlah perusahaan perkebunan yang mendapat sertifikat ISPO sebanyak 44 perusahaan. Realisasi fisiknya mencapai 222 kelompok tani (99,55%). Output kegiatan penting pada tahun 2014 meliputi: 1)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman semusim sesuai GHP mencapai 57 kelompok tani atau 100% dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

2)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman rempah dan penyegar sesuai GHP mencapai 53 kelompok tani atau 100% dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014.

3)

Jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen tanaman tahunan sesuai GHP mencapai 113 kelompok tani atau 100% dari



target 113 kelompok tani pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014. 4)

Jumlah

perusahaan

perkebunan

kelapa

sawit

yang

layak

mengajukan permohonan sertifikat ISPO mencapai 44 perusahaan atau 100% dari target 44 perusahaan sesuai pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014. Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Lampiran 2, 4 dan 5). 3.1.2.2.5.

Direktur Perlindungan Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah luas areal Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan. Sasaran strategis dalam penetapan kinerja

tahun 2014 adalah

terlaksananya penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan (OPT) seluas 15.039 ha, dan pelaksanaan SL-PHT sebanyak 194 Kelompok Tani. Realisasi fisik untuk OPT mencapai 14.827 ha (98,59%) dari target dan SL-PHT sebanyak 194 Kelompok Tani (100%) dari target. Output kegiatan penting pada tahun 2014 meliputi: 1)

Pengendalian

OPT

seluas 15.039 ha yang terdiri dari (a)

Pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar seluas 3.712 ha 62 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


untuk kegiatan pengendalian OPT tanaman Lada seluas 101 ha, kopi seluas 931 ha, cengkeh seluas 535 ha, kakao seluas 2.145 ha; (b) Pengendalian OPT tanaman semusim seluas 5.221 ha untuk kegiatan pengendalian OPT tanaman tebu seluas 4.961 ha, tembakau seluas 100 ha, kapas seluas 150 ha dan Nilam 10 ha; (c) Pengendalian OPT tanaman tahunan seluas 6.106 ha untuk kegiatan pengendalian OPT kelapa seluas 5.070 ha, karet seluas 621 ha, Kelapa Sawit 200 ha dan jambu mete seluas 215 ha. Capaian realisasi fisik secara berurutan yaitu lada seluas 101 ha (100%), kopi seluas 921 ha (98,93%), cengkeh seluas 535 ha (100%), kakao seluas 2.145 ha (100%), tebu seluas 4.961 ha (100%), tembakau seluas 100 ha (100%), kapas seluas 150 ha (100%), nilam 8 ha (80,00%), kelapa seluas 4.870 ha (96,05%), karet seluas 621 ha (100%), kelapa sawit 200 ha (100%) dan jambu mete seluas 215 ha (100%). Sehingga capaian realisasi fisik keseluruhan seluas 14.827 ha (98,59%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014 yang telah direvisi. 2)

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan sebanyak 182 Kelompok Tani yang terdiri dari SL-PHT cengkeh sebanyak 8 KT, kakao 50 KT, karet 24 KT, kelapa 6 KT, kopi 14 KT, lada 8 KT, teh 4 KT, kapas 2 KT dan tebu 52 KT. Sedangkan SL-PHT gabungan yaitu SL-PHT kopi dan kakao 4 KT, kelapa dan karet 2 KT, karet dan kakao 4 KT, jambu mete dan kakao 2 KT, karet dan lada 2 KT. Capaian fisik dari kegiatan tersebut sebanyak 182 Kelompok Tani (100%) dari target pada dokumen penetapan kinerja tahun 2014. 63 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Untuk mengetahui secara rinci capaian kinerja sasaran kegiatan (Outputs) berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2013 (Lampiran 2, 4 dan 5). 3.1.2.2.6.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian

Pertanian,

IKU

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Perkebunan adalah jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan sebanyak 32 Provinsi. Adapun sasaran strategis dalam penetapan kinerja tahun 2014 adalah terlaksananya pelayanan kesekretariatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dengan target 32 provinsi untuk 93 satker. Realisasi fisiknya mencapai 100% dari target dalam bentuk dokumen (1) perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum,

administrasi perkantoran dan (4)

pengelolaan administrasi keuangan dan aset. 3.1.2.2.7.

Balai

Besar

Perbenihan

dan

Proteksi

Tanaman

Perkebunan (BBP2TP) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) 64 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Kementerian Pertanian, IKU BBP2TP adalah (1) jumlah benih/bibit yang disertifikasi dan (2) jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan. Sasaran strategis dalam penetapan kinerja tahun 2014 untuk Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan adalah (a) BBP2TP Medan untuk jumlah benih/bibit yang disertifikasi sebanyak 2.030.000 batang dan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan 5 paket; (b) BBP2TP Surabaya sebanyak 12.920.000 batang dengan 8 paket; (c) BBP2TP Ambon sebanyak 750 batang dengan 9 paket. Realisasi fisik untuk jumlah benih/bibit yang disertifikasi secara nasional pada tahun 2014 mencapai 12.096.652 batang atau 80,91% dari target 14.950.750 batang untuk 3 Balai Besar yaitu BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon. Sedangkan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan mencapai 100%, yaitu dari target 22 paket dapat terealisasi semuanya. Output kegiatan penting pada tahun 2014 dari masing-masing Balai berdasarkan RKT dan PK disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2013 (Lampiran 2, 4 dan 5). 3.2. Evaluasi Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 Hasil evaluasi pembangunan perkebunan dilihat dari aspek indikator mikro yang terdiri dari luas areal, produksi dan produktivitas umumnya mengalami kenaikan. Namun demikian beberapa komoditas produksinya menurun, hal ini terjadi karena adanya banyak tanaman tua, pengelolaan tanaman yang tidak sesuai baku teknis dan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim serta serangan OPT di beberapa sentra produksi. 65 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


3.2.1. Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Sasaran Program (Outcomes) Evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program untuk tahun 2014 ini masih dilakukan terhadap produksi dan sekilas tentang produktivitas tanaman perkebunan karena penetapan kinerja (PK) Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian Tahun 2014 sebagaimana Tabel 2 masih mencantumkan kedua indikator dimaksud. 3.2.1.1. Produksi Evaluasi produksi perkebunan tahun 2014 dilaksanakan terhadap (a) Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja tahun 2014, (b) Capaian Kinerja tahun 2013 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014. 3.2.1.1.1.

Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan/ Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Secara umum capaian produksi 15 komoditas unggulan mencapai 40,32 juta ton dari target sebesar 40,60 juta ton dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau mencapai 99,32% dan dibandingkan dengan target dari Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2014 sebesar 40,30 juta ton atau mencapai 100,09%. Capaian tertinggi terhadap RKT dan PK adalah pada komoditi cengkeh (128,58%) dan secara berurutan sebagai berikut karet (112,57%), nilam (108,47%), kelapa sawit (103,18%). Sebaliknya untuk komoditi yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim sehingga 66 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


mengakibatkan capaian produksi turun cukup tajam yaitu kapas (1,85%), kakao (60,42%), jambu mete (72,96%), kopi (86,61%), teh (87,12%). Sedangkan khusus tebu capaiannya berbeda antara RKT dengan PK yaitu pada RKT (84,83%) dan pada PK (94,35%). Selain itu untuk dua komoditi unggulan nasional lainnya yang produksinya rendah karena tidak/belum ada jaminan pasarnya adalah jarak pagar (17,27%) dan kemiri minyak/sunan (0%). Rincian secara detail capaian kinerja masing-masing komoditi dibandingkan RKT/PK tahun 2014 sebagaimana pada Tabel 7. Tabel 7. Capaian Kinerja Produksi Tahun 2014 NO

KOMODITAS

Target Renstra 2010- 2014

Realisasi 2013 3.237.433

1 Karet

2.801.000

27.782.004

28.439.000

3.051.585

3.380.000

4 Kopi

675.915

791.000

5 Kakao

720.862

1.174.000

6 Jambu Mete

116.113

159.000

2 Kelapa Sawit 3 Kelapa

RKT/PK 2014

Realisasi* 2014

Capaian Target 2013 Renstra

RKT/PK 2014

3.153.186

97,40

112,57

112,57

28.439.000

29.344.479

105,62

103,18

103,18

3.380.000

3.031.310

99,34

89,68

89,68

791.000

685.089

101,36

86,61

86,61

1.174.000

709.331

98,40

60,42

60,42

159.000

116.000

99,90

72,96

72,96

2.801.000

91.039

92.000

92.000

91.941

100,99

99,94

99,94

8 Cengkeh

109.694

86.000

86.000

110.576

100,80

128,58

128,58

9 Teh

145.460

165.000

165.000

143.751

98,83

87,12

87,12

7 Lada

10 Jarak Pagar

6.218

35.000

35.000

6.045

97,22

17,27

17,27

0

6.000

6.000

0

0,00

0,00

-

2.551.026

3.103.000

2.790.000

2.632.242

103,18

84,83

94,35

11 Kemiri Sunan 12 Tebu

1.871

63.000

63.000

1.165

62,27

1,85

1,85

14 Tembakau

164.448

184.000

184.000

166.262

101,10

90,36

90,36

15 Nilam Total

132.950

124.000

124.000

134.500

101,17

108,47

108,47

38.786.618

40.602.000

40.289.000

40.325.877

103,97

99,32

100,09

13 Kapas

Catatan : * Angka sementara



3.2.1.1.2.

Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2013

Pada tahun 2014, capaian produksi 15 komoditas unggulan sebesar 40,32 juta ton meningkat menjadi 103,97% dibandingkan capaian produksi tahun 2013 yang besarnya 38,78 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,97% seperti yang disajikan pada Tabel 7. Peningkatan

produksi

tersebut,

selain

karena

pembinaan

dan

pengawalan yang lebih intensif juga didukung dengan harga yang relatif menguntungkan dan iklim yang lebih kondusif. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi kelapa sawit (105,62%), tebu (103,18%), dan disusul secara berurutan komoditi kopi (101,36%), nilam (101,17%), tembakau (101,10%), lada (100,99%), cengkeh (100,80%).

Sebaliknya

terdapat beberapa komoditi yang mengalami penurunan produksi yaitu kapas, karet, kakao, teh, kelapa, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan/minyak. 3.2.1.1.3.

Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Pada tahun 2014, capaian produksi 15 komoditas unggulan sebesar 40,32 juta ton. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Direktorat

Jenderal

Perkebunan Tahun 2010 - 2014, maka capaian tahun 2014 telah mencapai 99,32%.

Capaian yang telah melebihi target RENSTRA

adalah komoditi cengkeh (128,58%), karet (112,57%), nilam (108,47%), kelapa sawit (103,18%). Sedangkan capaian yang telah mendekati target RENSTRA adalah komoditi lada (99,94%), tembakau (90,36%), 68 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


kelapa (89,68%), teh (87,12%), kopi (86,61%), dan tebu (84,83%). Lebih lanjut untuk capaian yang masih jauh dari target adalah kemiri sunan/minyak (0,00%), kapas (1,85%), jarak pagar (12,76%), kakao (60,42%) dan jambu mete (72,96%). Pengukuran Kinerja Tahun 2014 berdasarkan capaian sasaran program (Outcomes) secara detail yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi serta anggaran disajikan pada Formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran 1 dan 3). 3.2.1.2. Produktivitas Evaluasi produktivitas perkebunan tahun 2014 dilaksanakan terhadap (a) Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014, (b) Capaian Kinerja tahun 2013 dan (c) Capaian terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014. Beberapa komoditi selama lima tahun terakhir sangat terpengaruh oleh adanya perubahan iklim yang ekstrim sehingga berdampak pada penurunan rata-rata produktivitas yang daoat dilihat dari laju pertumbuhan pada tabel 5 sebelumnya. 3.2.1.2.1.

Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

Capaian produktivitas untuk 15 komoditas unggulan pada tahun 2014 tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014. Sebagaimana disampaikan terdahulu, bahwa produktivitas tahun 2014 ditargetkan sesuai dengan rencana strategis 69 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


tahun 2010 - 2014 yang disusun tahun 2009 dengan asumsi kondisi normal. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2014 telah terjadi anomali iklim yang sangat berpengaruh nyata dalam menurunkan produktivitas tanaman perkebunan. Capaian produktivitas tanaman perkebunan secara berurutan yaitu karet (164,53%), cengkeh (119,32%), lada (109,57%), tembakau (104,59%), kopi (98,02%), kelapa (94,00%), teh (87,51%), nilam (82,58%), kelapa sawit (82,14%), dan tebu (81,78%). Untuk tanaman yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim, dan capaiannya dibawah 80% secara berurutan yaitu kakao (68,08%), jambu mete (35,23%) dan kapas (10,92%). Sedangkan untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber bahan bakar nabati, produktivitasnya masih sangat rendah karena belum ditangani secara serius, yaitu jarak pagar (15,30%) dan kemiri sunan (0,00%) dari target dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014. 3.2.1.2.2.

Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja Tahun 2013

Pada umumnya capaian produktivitas tanaman perkebunan tahun 2014 hanya sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013, secara berurutan yaitu tebu (101,72%), kelapa sawit (100,90%), lada (100,73%),

tembakau

(100,65%),

cengkeh

(100,57%),

dan

kopi

(100,27%). Sedangkan yang tetap dan yang mengalami penurunan produktivitas adalah jambu mete (100,00%), nilam (100,00%), teh (99,93%), kelapa (99,82%), kakao (99,51%), karet (97,23%), dan Kapas (94,79%). Selain itu untuk komoditi yang diharapkan sebagai sumber bahan bakar nabati, produktivitasnya yang mengalami penurunan yaitu jarak pagar (99,93%) dan yang masih sangat rendah dan cenderung 70 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


menurun karena belum ditangani secara serius, yaitu kemiri sunan (0,00%) dari target dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014. 3.2.1.2.3.

Capaian Kinerja terhadap Sasaran RENSTRA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Terdapat empat komoditas yang capaian produktivitasnya telah melebihi target RENSTRA yaitu karet (164,53%), cengkeh (119,32%), lada (109,57%), tembakau (104,59%). Sebaliknya produktivitas yang masih jauh dari target adalah kemiri sunan (0,00%), kapas (10,92%), jarak pagar (15,30%) dan jambu mete (35,23%). Rincian secara detail dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Capaian Kinerja Produktivitas Tahun 2014 PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN (TON) NO

KOMODITAS

Target Renstra 2010 - 2014

Realisasi 2013

RKT/PK 2014

REALISASI KINERJA Thd (%)

Realisasi* 2014

Capaian 2013

Target Renstra

RKT/PK 2014

1

Karet (Karet Kering)

1.083

640

640

1.053

97,23

164,53

164,53

2

Kelapa Sawit (CPO)

3.536

4.344

4.344

3.568

100,90

82,14

82,14

3

Kelapa (Kopra)

1.130

1.200

1.200

1.128

99,82

94,00

94,00

4

Kopi (Kopi Berasan)

739

756

756

741

100,27

98,02

98,02

5

Kakao (Biji Kering) **)

821

1.200

1.200

817

99,51

68,08

68,08

6

Jambu Mete (Gldg Kering)

359

1.019

1.019

359

100,00

35,23

35,23

7

Lada (Lada Kering)

818

752

752

824

100,73

109,57

109,57

8

Cengkeh (Bunga Kering)

350

295

295

352

100,57

119,32

119,32

9

Teh (Daun Kering)

1.465

1.673

1.673

1.464

99,93

87,51

87,51

10

Jarak Pagar (Biji Kering)

348

2.000

2.000

354

101,72

17,70

17,70

11

Kemiri Sunan (Biji Kering)

0

16.000

16.000

0

0,00

-

12

Tebu (Hablur)

5.467

6.800

6.800

5.561

101,72

81,78

81,78

13

Kapas (Serat Kering)

388

2.500

2.500

273

70,36

10,92

10,92

14

Tembakau (Daun Kering)

928

893

893

934

100,65

104,59

104,59

5.450

6.600

6.600

5.450

100,00

82,58

82,58

15 Nilam (Daun Kering) Catatan : * Angka sementara

#DIV/0!



3.2.2. Evaluasi Kinerja terhadap Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) Evaluasi Kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan (outputs) yang disajikan dalam LAKIP ini adalah capaian kinerja luas areal dan kegiatan dukungan untuk mencapai target nasional tersebut. Secara umum luas areal komoditas perkebunan selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata 3,16% dari 20,53 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 23,25 juta hektar pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2014 yang nilainya 21,61 juta hektar, maka capaiannya sebesar 107,59%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2013, luas areal perkebunan

mengalami peningkatan sebesar 2,22% dari 22,74 juta

hektar menjadi 23,25 juta hektar untuk tahun 2014. Terhadap target Renstra 2010-2014 yang besarnya 21,61 juta ha, maka kinerja tahun 2014 sudah mencapai 107,59%. 3.2.2.1. Tanaman Rempah dan Penyegar Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar untuk 5 komoditi unggulan nasional mencapai 3,76 juta hektar dari target sebesar 3,99 juta hektar atau mencapai 94,08%.

Capaian

tertinggi pada komoditi cengkeh (103,84%), sebaliknya yang tidak mencapai target secara berurutan sebagai berikut kakao (98,12%), teh (97,61%), lada (88,07%) dan kopi (86,40%). 72 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Namun bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, maka capaian kinerja 2014 dengan kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar mengalami peningkatan sebesar 5,51% menjadi 99,59%. Luas areal yang mengalami peningkatan adalah tanaman kopi (100,41%), lada (100,40%),

dan

cengkeh

(100,24%).

Sedangkan

yang

mengalami

penurunan yaitu kakao (98,76%) dan teh (99,18%). Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, kinerja luas areal tanaman rempah dan penyegar mencapai 94,08%. Hal ini sama dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 yaitu hanya luas areal cengkeh yang telah melebihi target renstra yaitu 103,84%. Sedangkan capaian tanaman lainnya dibawah target yaitu: kopi (86,40%), kakao (98,12%), lada (88,07%) dan teh (97,61%). Capaian Kinerja Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 9.

Capaian Kinerja Direktorat Penyegar Tahun 2014

Tanaman

Luas areal (ha) No

Komoditi

Realisasi 2013


RKT 2014

Rempah

dan

Realisasi kinerja thd (%)

Realisasi* 2014

Capaian 2013

Target Renstra

RKT 2014

1

Kopi

1.241.836

1.443.000

1.443.000

1.246.809

100,40

86,40

86,40

2

Kakao

1.740.612

1.752.000

1.752.000

1.719.087

98,76

98,12

98,12

3

Lada

171.920

196.000

196.000

172.615

100,40

88,07

88,07

4

Cengkeh

501.378

484.000

484.000

502.563

100,24

103,84

103,84

5

Teh

122.035

124.000

124.000

121.034

99,18

97,61

97,61

3.777.781

3.999.000

3.999.000

3.762.108

99,59

94,08

94,08

Total

Catatan : * Angka Sementara



3.2.2.2. Tanaman Semusim Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman semusim untuk 4 komoditi unggulan nasional mencapai 706.996 hektar dari target sebesar 704.000 hektar atau mencapai 100,43%. Capaian tertinggi pada komoditi nilam (156,97%) dan diikuti tebu (104,80%). Sedangkan yang tidak mencapai target adalah tembakau (95,25%) dan kapas (22,40%). Capaian kinerja 2014 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,71% menjadi 101,14%. Hampir seluruh areal tanaman semusim mengalami peningkatan secara berurutan yaitu tanaman tebu (101,84%), tembakau (101,27%), dan nilam (100,10%), kecuali kapas turun menjadi 64,09%. Rincian secara detail capaian kinerja masing-masing komoditi tahun 2014 sebagaimana pada Tabel 10 berikut: Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2014 CAPAIAN KINERJA LUAS AREAL TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR Luas areal (ha) No

1

Komoditi

Realisasi 2013

469.227

Tebu

8.738


456.000 25.000

RKT 2014

456.000 25.000

Realisasi kinerja thd (%) Realisasi* 2014

Capaian 2013

Target Renstra

RKT 2014

477.881

101,84

104,80

104,80

5.600

64,09

22,40

22,40

2

Kapas

3

Tembakau

192.809

205.000

205.000

195.260

101,27

95,25

95,25

4

Nilam

28.226

18.000

18.000

28.255

100,10

156,97

156,97

Total

699.000

704.000

704.000

706.996

101,14

100,43

100,43

Catatan : *) Angka sementara



Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, kinerja luas areal tanaman semusim yang sesuai target yaitu mencapai 100,43%. Sumbangan terbesar dari luas areal nilam (156,97%) dan tebu mencapai 104,80%. Sedangkan untuk tanaman kapas baru mencapai 22,40% dan tembakau (95,25%). 3.2.2.3. Tanaman Tahunan Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014, secara umum capaian kinerja luas areal tanaman tahunan untuk 6 komoditi unggulan nasional mencapai 18,78 juta hektar dari target sebesar 16,91 juta hektar atau mencapai 111,09%. Capaian tertinggi pada komoditi jarak pagar (167,74%) diikuti kelapa sawit (121,91%), karet (103,42%), dan

sebaliknya yang tidak mencapai target secara

berurutan sebagai berikut jambu mete (95,58%), kelapa (94,75%), dan kemiri sunan/minyak (52,85%). Capaian kinerja 2014 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 2,81% menjadi 102,81%.

Sebagian

areal

tanaman

tahunan

mengalami

sedikit

peningkatan secara berurutan yaitu kelapa sawit (104,69%), karet (101,41%), kemiri sunan (100%).

Sedangkan sebagian lagi mengalami

penurunan yaitu kelapa (99,38%), jambu mete (99,49%) dan jarak pagar 92,61%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, kinerja luas areal tanaman tahunan sudah sesuai target yaitu mencapai 111,09%. Sumbangan terbesar dari luas areal jarak pagar (167,74%), kelapa sawit 75 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


(121,61%) dan karet (103,42%). Sedangkan untuk tanaman kemiri sunan baru mencapai 52,85%, jambu mete (95,58%) dan kelapa mencapai 94,75%. Rincian secara detail capaian kinerja masing-masing komoditi tahun 2014 sebagaimana pada Tabel 11 berikut: Tabel 11. Capaian Kinerja Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2014 Luas areal (ha) No

Komoditi

1

Karet

2

K. Sawit

3

Kelapa

4

Realisasi 2013


Realisasi kinerja thd (%)

RKT 2014

Realisasi* 2014

Capaian 2013

Target Renstra

RKT 2014

3.555.946

3.487.000

3.487.000

3.606.245

101,41

103,42

103,42

10.465.020

8.987.000

8.987.000

10.956.231

104,69

121,91

121,91

3.654.478

3.833.000

3.833.000

3.631.814

99,38

94,75

94,75

Jambu Mete

554.315

577.000

577.000

551.512

99,49

95,58

95,58

5

Jarak Pagar

38.037

21.000

21.000

35.225

92,61

167,74

167,74

6

Kemiri Sunan

1.057

2.000

2.000

1.057

100,00

52,85

52,85

18.268.853

16.907.000

16.907.000

18.782.084

102,81

111,09

111,09

Total

Catatan : * Angka sementara

3.2.2.4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja tahun 2014, capaian kinerja jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP sebanyak 222 kelompok tani atau 99,55% dari target 223 Kelompok Tani yang ditetapkan dalam PK. Sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO sampai akhir tahun sudah mencapai 376 perusahaan atau sebesar 112,57% dari target 334 perusahaan. Untuk perusahaan yang ditangani 76 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


kasus gangguan usahanya sebanyak 44 kasus sudah terlaksana semuanya dan sudah mencapai 100%. Capaian kinerja 2014 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, untuk jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP mengalami peningkatan sebesar 0,91% menjadi 100,91%. Untuk perusahaan yang layak mengajukan sertifikat ISPO mengalami peningkatan sebesar 241,82% menjadi 341,82% dan perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya mengalami peningkatan menjadi 104,76%. Rincian Capaian Kinerja Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Tahun 2014 Target dan capaian No.

Kegiatan

Realisasi 2013

Target RKT /PK Renstra 2014 2010 - 2014

Realisasi kinerja thd (%) Realisasi 2014

Capaian 2013

Target Renstra

RKT/PK 2014

1

Penanganan panen sesuai GHP

220

130

223

222

100,91

170,77

99,55

2

Perusahaan yang mengajukan sertifikat ISPO

110

334

334

376

341,82

112,57

112,57

3

Penanganan gangguan usaha

42

44

44

44

104,76

100,00

100,00

Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, jumlah kelompok tani yang menerapkan pascapanen sesuai GHP sudah melebihi target yaitu mencapai 170,77%. Sedangkan jumlah perusahaan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO mencapai 77 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


112,57% dari target 334 perusahaan. Untuk perusahaan yang ditangani kasus gangguan usahanya sebanyak 44 kasus sesuai target Renstra sebanyak 44 kasus (100%). 3.2.2.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan Jika diukur berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja tahun 2014, capaian kinerja pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan mencapai 14.827 hektar dari target sebesar 15.039 hektar atau mencapai 98,59%.

Luas areal

pengendalian OPT terbesar pada tanaman kelapa seluas 4.870 ha, kemudian secara berurutan kakao seluas 2.145 ha, tebu seluas 4.961 ha, kopi seluas 921 ha, karet seluas 621 ha, cengkeh seluas 535 ha, jambu mete seluas 215 ha, kelapa sawit 200 ha, kapas seluas 150 ha, lada seluas 101 ha, tembakau seluas 100 ha dan nilam seluas 8 ha. Rincian

Capaian

Kinerja

pengendalian

Organisme

Pengganggu

Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan tahun 2014 sebagai berikut: Tabel 13. Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan Tahun 2014 No.

1

Kegiatan

Pengendalian OPT

Total

Realisasi 2013


RKT/PK 2014

Realisasi 2014

Capaian 2013

Target Renstra

RKT/PK 2014

14.408

5.300

15.039

14.827

102,91

279,75

98,59

14.408

5.300

15.039

14.827

102,91

279,75

98,59



Capaian kinerja 2014 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, mengalami peningkatan menjadi 102,91%. Apabila

dibandingkan

pengendalian

Organisme

dengan

target

Pengganggu

Renstra

Tumbuhan

2010-2014,

(OPT)

tanaman

perkebunan mencapai 279,75% dari target 5.300 hektar pada tahun 2014. 3.2.2.6. Dukungan Manajemen (Sekretariat) Perkebunan Realisasi fisiknya mencapai 100% dari target 32 provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas. Realisasi dalam bentuk dokumen: (1) perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum,

administrasi perkantoran dan (4)

pengelolaan administrasi keuangan dan aset. 3.2.2.7. Dukungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Realisasi fisik untuk jumlah benih/bibit yang disertifikasi secara nasional pada tahun 2014

mencapai 202,92% dan hanya Balai Besar

Medan yang dibawah target RKT/PK tahun 2014 yaitu 73,47%. Sedangkan Balai Besar Surabaya dan Ambon capaian realisasinya diatas target RKT/PK tahun 2014. Capaian kinerja 2014 tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, meningkat sebesar 22,11% yaitu dari 180,81%



menjadi

202,92%% dan pada Balai Besar

Ambon

yang terjadi

peningkatan yang signifikan sebesar 250,48%. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target Renstra 20102014, secara nasional telah mencapai 150,76%, dimana Balai Besar Surabaya telah melebihi target sebesar 111,35%. Untuk indikator kegiatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan, secara nasional pada tahun 2014

mencapai 92,86% dan

Balai Besar Surabaya dengan Ambon yang telah memenuhi target RKT/PK tahun 2014. Rincian Capaian Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan tahun 2014 seperti tabel 14 berikut ini: Tabel 14. Capaian Kinerja BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon Tahun 2014 Realisasi kinerja thd (%)

Target dan capaian

Realisasi 2013

Target Renstra 2010 2014

RKT/PK 2014

Realisasi 2014

194.231

240.384

175.000

128.577,00

66,20

53,49

73,47

18.953

14.950

14.950

16.647,00

87,83

111,35

111,35

BBP2TP Ambon

154

535

150

385,74

250,48

72,10

257,16

Total

213.338

255.869

190.100

145.609,74

68,25

56,91

76,60

BBP2TP Medan

9

10

4

3

33,33

30,00

75,00

BBP2TP Surabaya

6

6

6

6

100,00

100,00

100,00

No.

Kegiatan

1

Jumlah benih yang disertifikasi (ribu batang) BBP2TP Medan BBP2TP Surabaya

2

Capaian 2013

Target Renstra 2010 2014

RKT/PK 2014

Jumlah teknoilogi terapan perlindungan perkebunan (paket)

BBP2TP Ambon Total

9

9

4

4

44,44

44,44

100,00

24

25

14

13

54,17

52,00

92,86



3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2014, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian Rp. 14,230 trilyun dan sebesar Rp 1,320 trilyun (9,27%) dialokasikan untuk Direktorat Jenderal

Perkebunan

dalam

rangka

mendukung

pengembangan

perkebunan tahun 2014 khususnya dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan utama. Serapan

anggaran

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

tahun

2014

mencapai 88,05% menduduki urutan ke 8 (delapan) di lingkup Kementerian Pertanian dan masih dibawah serapan anggaran secara nasional Kementerian Pertanian yang mencapai 89,57%. Perbandingan capaian per eselon I dapat dilihat pada Tabel 15 berikut: Tabel 15. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2014 per Eselon I No

1

ESELON 1

SETJEN

Urutan Penyerapan Anggaran

PAGU ANGGARAN (Rp. 000,-)

REALISASI (Rp. 000,-)

%

4

1.103.062.672

1.016.735.294

92,17

60.347.785

92,09

2.000.337.582

87,97

2

ITJEN

5

65.528.157

3

DITJEN TP

9

2.273.831.705

4

DITJEN HORTI

7

524.669.821

466.801.480

88,97

8

1.162.841.296

88,05

6

DITJEN BUN DITJEN NAK KESWAN

1.320.619.437

1.346.602.451

96,78

7

DITJEN PPHP

11

502.959.082

441.542.772

87,79

8

DITJEN PSP

10

3.294.030.743

2.895.145.140

87,89

9

BALITBANG

12

1.574.600.000

1.316.210.000

83,59

10

BPPSDMP

3

1.114.979.737

1.049.902.650

94,16

411.352.994

89,43

5

1

1.391.463.833

11

BKP

6

459.973.578

12

BARANTAN

2

604.699.761

578.997.227

95,75

14.230.418.526

12.746.816.671

89,57

TOTAL



Capaian serapan anggaran tahun 2014 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 4,32% dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 83,73% yaitu dari total pagu Rp. 1.709.421.139.000,yang terealisasi sebesar Rp. 1.431.311.655.000,-. Dalam laporan akuntabilitas keuangan ini akan disajikan (a) Capaian kinerja keuangan berdasarkan kegiatan utama dan (b) Capaian kinerja keuangan berdasarkan serapan per satker. 3.3.1. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2014 Capaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 yang disajikan adalah realisasi keuangan berdasarkan kegiatan utama pembangunan perkebunan dan berdasarkan serapan satuan kerja (satker). Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,162 trilyun atau 88,05% dari total pagu sebesar Rp.1,320 trilyun. Realisasi terbesar tercapai untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 95,35%, diikuti secara berturut-turut kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,17%, Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 92,59%, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan sebesar 91,86%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 88,92%, 82 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Dukungan Penanganan Pascapanen sebesar 86,39% dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sebesar 80,67%. Adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada Tabel 16. Tabel 16.

KODE

Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2014 PROGRAM/KEGIATAN

PAGU (Rpjuta)

1775

Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar

dan

Mutu

1776

Peningkatan Produksi, Tanaman Semusim

Produktivitas

dan

Mutu

1777

Peningkatan Produksi, Tanaman Tahunan

Produktivitas

dan

Mutu

1778

ANGGARAN REALISASI (Rpjuta)

%

325.707

310.547

95,32

511.357

412.499

80,67

173.967

159.800

91,86

Pengembangan Penanganan Pasca panen Komoditas Perkebunan

37.076

32.030

86,39

1779

Dukungan Perlindungan Perkebunan

76.813

71.123

92,59

1780

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan

129.096

114.787

88,92

1781

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

66.603

62.055

93,17

1.320.619

1.162.841

88,05

JUMLAH

3.3.1.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman

Rempah

dan

Penyegar

berdasarkan

SAU-Kementerian

Keuangan sebesar Rp 310.453.375.541,- (95,32%) dari pagu yang ada. Tidak

tercapainya

target

serapan

anggaran

tersebut

terutama



dikarenakan adanya optimalisasi anggaran dari pengadaan dan tender serta penghematan. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar pada tahun 2014 meliputi: 1)

Pengembangan tanaman kopi 4.600 ha dengan anggaran sebesar Rp. 29.830.112.000,- untuk kegiatan intensifikasi, dan perluasan tanaman kopi. Terdapat dua jenis kopi yang dikembangkan meliputi (1). Intensifikasi kopi arabika seluas 2.800 ha yang dilaksanakan di 8 kabupaten 5 provinsi yaitu Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Barat; (2). Intensifikasi kopi robusta seluas 1.450 ha yang dilaksanakan di 10 kabupaten 7 provinsi yaitu Aceh, Riau, Lampung, Bali, NTB, NTT dan Bengkulu; (3) Perluasan kopi arabika seluas 350 ha yang dilaksanakan di 3 kabupaten 3 provinsi yaitu Jawa Tengah, Papua dan Jawa Timur. Capaian serapan keuangan untuk output kegiatan tersebut sebesar Rp. 27.287.028.225,(91,47%).

2)

Pengembangan Tanaman teh seluas 3.200 ha dengan anggaran sebesar Rp. 47.965.070.000,- untuk kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman teh. Kegiatan intensifikasi teh seluas 1.700 ha yang dilaksanakan di 8 kabupaten 1 provinsi yaitu Jawa Barat. Sedangkan untuk rehabilitasi teh seluas 1.500 ha dilaksanakan di 5 kabupaten 1 provinsi yaitu Jawa Barat. Realisasi anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar Rp. 47.735.619.004,- (99,52%).



3)

Pengembangan tanaman kakao seluas 33.125 ha dengan anggaran sebesar Rp. 194.375.172.000,- untuk kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman kakao. Kegiatan intensifikasi tanaman kakao seluas 20.500 ha yang dilaksanakan di 31 kabupaten 7 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT dan Sulawesi Barat. Untuk

rehabilitasi

tanaman

kakao

seluas

4.400

ha

yang

dilaksanakan di 14 kabupaten 4 provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Sedangkan peremajaan tanaman kakao seluas 8.225 ha yang dilaksanakan di 23 kabupaten 7 provinsi yaitu: D.I. Yogyakarta, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali dan NTB. Realisasi anggaran

untuk

output

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp.

185.430.655.048,- (95,40%). 4)

Pengembangan tanaman lada seluas 600 ha dengan anggaran sebesar Rp. 6.363.642.000,- untuk kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman lada. Kegiatan rehabilitasi tanaman lada seluas 300 ha yang dilaksanakan di 5 kabupaten 1 provinsi yaitu Lampung dan perluasan tanaman lada seluas 300 ha yang dilaksanakan di 3 kabupaten 2 provinsi yaitu Bengkulu dan Kep. Bangka Belitung. Anggaran yang terserap untuk output kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.036.678.800,- (94,86%).

5)

Pengembangan tanaman pala seluas 1.500 ha dengan dengan anggaran sebesar Rp. 2.940.362.000,- untuk kegiatan perluasan tanaman pala yang dilaksanakan di 7 kabupaten 1 provinsi yaitu Maluku. Anggaran yang terserap sebesar Rp 2.562.259.000,(87,14%). 85 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


6)

Pengembangan tanaman cengkeh seluas 950 ha dengan anggaran sebesar Rp. 3.290.000.000,- untuk kegiatan rehabilitasi dan perluasan. Kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh seluas 750 ha yang dilaksanakan di 5 kabupaten 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Maluku Utara. Dan perluasan tanaman cengkeh seluas 200 ha yang dilaksanakan di kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Serapan anggaran sebesar Rp. 3.232.931.000,- (98,27%).

Rincian capaian serapan keuangan output kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar seperti pada Tabel 17. Tabel 17. Rincian Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2014

No

Program

I

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

1

%

Output/ Fisik %

Anggaran (Rp000) Pagu

Realisasi

325.706.836

310.546.652

95,35

99,25

PengembanganTanaman Kopi

29.830.112

27.287.028

91,47

100,00

2

Pengembangan tanaman teh

47.965.070

47.735.619

99,52

100,00

3

PengembanganTanaman Kakao

194.375.172

185.430.655

95,40

98,74

4

PengembanganTanaman Lada

6.363.642

6.036.679

94,86

100,00

5

PengembanganTanaman Cengkeh

3.290.000

3.232.931

98,27

100,00

6

Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar Pengembangan Tanaman Pala

8.337.967

7.956.170

95,42

100,00

2.940.362

2.562.259

87,14

100,00

799.198

639.326

80.00

100,00

6.615.640

6.077.678

91,87

100,00

24.629538

23.070.883

93,67

100,00

560.135

517.423

92,37

100,00

7 8 9 10 11

Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Layanan Perkantoran



3.3.1.2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Semusim sebesar Rp 412.499.441.350,- (80,67%) dari target sebesar Rp. 511.356.581.000,-. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh masih mengalami sedikit kesulitan

dalam

penyediaan

benih

kultur

jaringan

dan

kurang

tersedianya areal untuk perluasan tebu dan pengadaan barang dan jasa yang banyak mengalami sanggahan dan ada beberapa kqgiatan tidak terealisasi. Selain itu beberapa kegiatan masih menunggu musim hujan. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim pada tahun 2014 meliputi: 1)

Pengembangan tanaman tebu seluas 50.675 ha dengan anggaran Rp. 351.079.327.000,- untuk kegiatan yang terdiri dari: (a) kegiatan bongkar ratoon seluas 6.385 ha dilaksanakan di 55 kabupaten 6 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan; (b) Kegiatan rawat ratoon seluas 31.518 ha yang dilaksanakan di 75 kabupaten 10 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,

Jawa

Timur,

Aceh,

Jambi,

Sumatera

Selatan,

Lampung, Sulawesi Selatan dan Gorontalo; (c) Kegiatan perluasan tanaman tebu seluas 9.107 ha yang dilaksanakan di 52 kabupaten 11 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, 87 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Sulawesi Selatan dan Gorontalo; dan (d) Pembangunan KBD seluas 2.236 ha yang dilaksanakan di 68 kabupaten 7 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan. Realisasi anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar Rp. 278.860.954.363,- (79,43%). 2)

Pengembangan tanaman nilam seluas 100 ha dengan anggaran Rp. 2.392.200.000,- untuk yang dilaksanakan di 9 kabupaten 5 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 2.248.656.389,- (94,00%).

3)

Pengembangan tanaman kapas seluas 5.600 ha dengan anggaran sebesar Rp. 13.940.901.000,- yang dilaksanakan di 18 kabupaten 4 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara

Timur.

Anggaran

yang

terserap

sebesar

Rp. 13.749.160.450,- (98,62%). Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim disajikan pada Tabel 18.



Tabel 18. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tahun 2014 No

II 1 2 3 4 5 6

Output/ Fisik

Anggaran (Rp000)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Pengembangan Tanaman Tebu Penanaman Tanaman Kapas Penanaman Tanaman Nilam Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Semusim Layanan Perkantoran

Pagu

Realisasi

%

%

511.356.581

412.499.441

80,67

77,15

351.079.327

278.860.954

79,43

13.940.901

13.749.160

98,62

2.392.200

2.248.656

94,00

66,72 100,00 100,00

132.169.794

109.143.807

82,58

100,00

11.558.528

8.367.142

72,39

100,00

215.831

129.720

60,10

100,00

3.3.1.3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Realisasi serapan untuk kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Tahunan pada tahun 2014 sebesar Rp. 156.799.998.001,(80,67%) dari pagu sebesar Rp. 173.966.864.000,-. Tidak tercapainya target

serapan

anggaran

tersebut

terutama

disebabkan

oleh

terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani sulit mendapatkan benih bermutu. Sertifikasi lahan petani belum ada, tidak dibangunnya kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam.

Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis yang

menyulitkan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program Revitalisasi. Output kegiatan penting untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan pada tahun 2014 meliputi: 89 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


1)

Pengembangan tanaman karet seluas 11.643 ha dengan anggaran Rp. 82.841.017.000,- untuk kegiatan peremajaan dan perluasan. Untuk kegiatan peremajaan tanaman karet seluas 10.763 ha yang dilaksanakan di 65 kabupaten 16 provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung,

Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur. Sedangkan kegiatan perluasan tanaman karet seluas 880 ha yang dilaksanakan di 6 kabupaten 3 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Bengkulu. Realisasi anggaran untuk kegiatan output tersebut Rp. 75.656.911.890,(91,33%). 2)

Pengembangan tanaman kelapa seluas 18.509 ha dengan anggaran Rp. 42.587.849.000,- untuk kegiatan peremajaan dan perluasan. Untuk kegiatan peremajaan tanaman kelapa seluas 18,509 ha yang dilaksanakan di 90 kabupaten 19 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, dan Banten. sedangkan kegiatan perluasan tanaman kelapa seluas 1.400 ha yang dilaksanakan di 6 kabupaten 4 provinsi yaitu Papua, Bengkulu, Gorontalo dan Papua Barat. Capaian serapan anggaran untuk output kegiatan tersebut sebesar Rp. 39.199.689.110,(92,04%).



3)

Pengembangan tanaman kelapa sawit seluas 80 ha dengan anggaran Rp. 714.320.000,- untuk kegiatan peremajaan kelapa sawit yang dilaksanakan di 4 kabupaten 3 provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Barat dan Bengkulu. Realisasi anggaran sebesar Rp. 702.317.380,- (98,32%).

4)

Pengembangan tanaman jambu mete seluas 2.010 ha dengan anggaran Rp. 5.186.354.000,- untuk kegiatan peremajaan dan perluasan. Untuk kegiatan peremajaan seluas 900 ha yang dilaksanakan di 9 kabupaten 5 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Balu, NTB dan NTT. Sedangkan untuk perluasan 1.110 ha dilaksanakan di 6 kabuapten 5 provinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Maluku Utara. Realisasi Anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.884.932.800,- (94,19%).

5)

Pengembangan tanaman sagu seluas 800 ha dengan anggaran Rp. 6.402.545.000,- yang dilaksanakan di 3 kabupaten 2 Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 6.382.660.800,- (99,69%)

Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan seperti pada Tabel 19.



Tabel 19. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Tahun 2014 No

Anggaran (Rp 000)

Program

Pagu III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Pengembangan tanaman karet rakyat Pengembangan Tanaman Kelapa Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Pengembangan tanaman Jambu Mete Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Tahunan Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan Koordinasi Pengembangan Sagu di Pusat Pengembangan Tanaman Sagu Layanan Perkantoran

3.3.1.4. Dukungan

Realisasi

%

Output/ Fisik %

173.966.864

159.799.998

91,86

98,76

82.841.017 42.587.849 714.320 5.186.354

75.656.912 39.199.689 702.317 4.884.933

91,33 92,04 98,32 94,19

98,88 97,11 100,00 100,00

13.509.848

11.764.134

87,08

100,00

1.661.813

1.543.702

92,89

100,00

4.425.392

4.242.658

95,87

100,00

4.720.910

4.599.786

97,43

100,00

2.986.532

2.780.231

93,09

100,00

6.455.971

5.918.498

91,67

100,00

1.642.363

1.309.666

79,74

100,00

6.402.545 831.950

6.382.661 814.811

99,69 97,94

100,00 100,00

Pengembangan

Penanganan

Pascapanen

Komoditas Perkebunan Realisasi serapan keuangan untuk kegiatan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan adalah sebesar Rp 32.030.441.943,- (86,39%) dari pagu sebesar Rp. 37.076.062.000,-. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut

terutama disebabkan oleh perijinan dan

tata ruang di Provinsi maupun Kabupaten masih belum berjalan dengan 92 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


baik, tidak adanya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan, banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan gangguan usaha, banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas, dan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun untuk masyarakat belum terlaksana dengan baik dan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 yang belum memadai. Output kegiatan penting untuk Dukungan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan pada tahun 2014 meliputi: 1)

Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan sebanyak 44 Kasus dengan anggaran Rp. 5.390.550.000,- yang dilaksanakan di 56 kabupaten 26 provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangaka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur,

Kalimantan

Selatan,

Kalimantan

Tengah,

Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau dengan serapan anggaran sebesar Rp. 4.414.044.041,- (81,88%). 2)

Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dilaksanakan di 32 provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 3.286.996.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.723.927.880,- (82,87%).



3)

Penilaian

Usaha

Perkebunan

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 1.219.380.000,- yang dilaksanakan di 213 kabupaten 27 provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangaka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.024.716.010,(84,04%). 4)

Penerapan standar Perkebunan Besar/Rakyat Berkelanjutan Indonesia (ISPO) untuk 223 Kelompok Tani dengan anggaran sebesar Rp. 19.695.532.000,- yang dilaksanakan di 129 kabupaten 18 propinsi yaitu

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara

dan

Papua

dengan

serapan

anggaran

sebesar

Rp. 18.290.149.514,- (92,86%). Rincian

capaian

serapan

keuangan

untuk

kegiatan

Utama

Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan seperti pada Tabel 20 berikut :



Tabel 20.

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan tahun 2014

No

Program

IV

Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas perkebunan

1

Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Penilaian Usaha Perkebunan

2 3 4 5 6

7

Penerapan Standar Perkebunan Besar/Rakyat Berkelanjutan Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan Koordinasi, Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Layanan Perkantoran

Anggaran (Rp000) Pagu

Realisasi

%

Output/ Fisik %

37.076.062

32.030.441

86,39

99,76

5.390.550

4.414.044

81,88

100,00

3.286.996

2.723.928

82,87

100,00

1.219.380

1.024.716

84,04

100,00

963.922

820.391

85,11

100,00

19.695.532

18.290.149

92,86

99,55

5.935.182

4.328.344

72,93

100,00

584.500

428.869

73,37

100,00

3.3.1.5. Dukungan Perlindungan Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar Rp 71.122.537.188,- (92,59%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 76.813.092.000,-. Output kegiatan penting untuk Dukungan Perlindungan Perkebunan pada tahun 2014 meliputi: 1)

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan sebanyak 182 Kelompok Tani yang terbagi atas: (a) SL-PHT Cengkeh 8 KT di 4 kabupaten 4 provinsi yaitu Jateng, Sulsel, Sultra, Bali; (b) SL-PHT Kakao 46 KT di 23 kabupaten 14 provinsi Jateng, DI Yogyakarta. Aceh, Lampung, 95 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Sulteng, Sulsel, Sultra, Bali, NTB, NTT, Bengkulu, Malut, Gorontalo dan Sulbar; (c) SL-PHT Karet 24 KT di 12 kabupaten 7 provinsi yaitu Jabar, Aceh, Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar dan Banten; (d) SL-PHT Kelapa 6 KT di 3 kabupaten 2 propinsi yaitu DI Yogyakarta, dan Sulut; (e) SL-PHT Kopi 14 KT di 7 kabupaten 5 provinsi yaitu Jabar, Jateng, Sulut, Sulsel dan Bali; (f) SL-PHT Lada 8 KT di 5 kabupaten 3 provinsi yaitu Lampung, Babel dan Kaltim; (g) SL-PHT Teh 4 KT di 2 kabupaten 1 provinsi (Jabar); (h) SL-PHT Kapas KT di kabupaten Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan; (i) SL-PHT Kopi dan Kakao 4 KT di 2 kabupaten provinsi NTB; (j) SL-PHT Kelapa dan Karet 2 KT di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalbar; (k) SL-PHT Jambu Mete dan Kakao 2 KT di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DI Yogyakarta; (l) SL-PHT Karet dan Lada 2 KT di Panajem Paser Utara Provinsi Kaltim; dan (m) SL-PHT Tebu 52 KT di 26 Kabupaten 6 provinsi yaitu Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Sumsel, Lampung dan Sulsel; Realisasi anggaran yang terserap untuk output kegiatan tersebut sebesar Rp. 15.959.706.275,- (96,48%) dari pagu anggaran Rp.16.541.395.000,-. 2) Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan seluas 15.039 ha yang terdiri dari : a)

Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar dilaksanakan seluas 3.712 ha dengan komoditi tanaman yaitu: (1) OPT tanaman Lada seluas 101 ha di 11 kabupaten 5 propinsi yaitu Babel, Kalbar, Kaltim, Sumsel dan Sulsel; (2) OPT Tanaman Kopi seluas 931 ha di 12 kabupaten 7 propinsi yaitu Aceh, Sumsel, 96 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Bengkulu, Lampung, Jabar, Bali dan NTB; (3) OPT Tanaman Cengkeh seluas 535 ha di 7 kabupaten 4 propinsi yaitu Jateng, Sulut, Bali, dan Maluku; (4) OPT Tanaman Kakao seluas 2.145 ha di 11 kabupaten 6 propinsi yaitu Bali, NTB, Sulbar, Sulsel, Sulteng dan Sultra; b)

Pengendalian OPT Tanaman Semusim seluas 5.221 ha dengan komoditi tanaman yaitu: (1) OPT Tanaman Tebu seluas 4.961 ha dilaksanakan di 21 kabupaten 8 propinsi yaitu DI Yogyakarta, Jateng, Jatim, Jabar, Lampung, Sumsel, sulsel dan Gorontalo; (2) OPT Tanaman Tembakau 100 ha di 3 kabupaten 3 privinsi yaitu Jateng, Jatim dan NTB; (3) OPT Tanaman Kapas 150 ha di 11 kabupaten 7 propinsi yaitu Jateng, Jatim, Sulsel, NTB, NTT, DIY dan Bali; dan (4) OPT Tanaman Nilam 10 ha di 5 kabupaten 5 provinsi yaitu Jateng, Aceh, Sumbar, Jambi dan Sultra.

c)

Pengendalian OPT Tanaman Tahunan seluas 6.106 ha dengan komoditi tanaman yaitu: (1) OPT Tanaman Kelapa 5.070 ha dilaksanakan di 25 kabupaten 14 propinsi yaitu Aceh, Riau, Kalteng, NTB, Sulut, Sulteng, Sulsel, Malut, Jateng, DIY, Jatim, NTT, Kalbar, dan Lampung; (2) OPT Tanaman Karet 621 ha dilaksanakan di 7 kabupaten 6 propinsi yaitu Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel dan Jabar; (3) OPT Tanaman Kelapa Sawit 200 ha dilaksanakan di kabupaten Kampar provinsi Riau (4) OPT Tanaman Jambu Mete 215 ha dilaksanakan di

kabupaten

Karangasem provinsi Bali.



Realisasi anggaran untuk kegiatan output tersebut yang terserap sebesar Rp. 28.125.731.135,- (94,60%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.730.551.000,-. Rincian capaian serapan keuangan untuk kegiatan Utama Dukungan Perlindungan Perkebunan seperti pada Tabel 21. Tabel 21. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2014 No

Program

V

Dukungan Perlindungan Perkebunan

1 2 3

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

4

Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perkebunan Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan Perkebunan

5 6 7

Anggaran (Rp) Pagu

Realisasi

76.813.092

71.122.537

92,59

99,45

Pemberdayaan perangkat

12.274.185

10.939.822

89,13

100,00

Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan

16.541.395

15.959.706

96,48

100,00

4.161.459

3.601.497

86,54

100,00

29.730.551

28.125.731

94,60

98,59

9.544.202

8.906.810

93,32

100,00

3.833.155

2.946.180

76,86

100,00

728.145

642,91

88,28

100,00

Layanan Perkantoran

%

Output/ Fisik %

3.3.1.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar Rp. 114.786.978.015,(88,92%) dari pagu sebesar Rp.129.096.249.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan seperti pada Tabel 22 berikut: 98 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Tabel 22. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan tahun 2014 Anggaran (Rp000)

No

Program

VI

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Administrasi kegiatan dana dekonsentrasi (DK)) Administrasi kegiatan dana tugas pembantuan (TP) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya Dokumen Perencanaan

1 2 3 4 5

Pagu

7

Dokumen Keuangan dan Perlengkapan Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

8

Layanan Perkantoran

9

Kendaraan Bermotor

10

Peralatan Perkantoran

6

dan

Fasilitas

Realisasi

%

Output / Fisik %

129.096.249

114.786.978

88,92

100,00

4.539.462

4.441.745

97,85

100,00

8.483.809

8.017.487

94,50

100,00

45.102.838

41.919.121

92,94

100,00

5.396.265

4.725.287

87,57

100,00

9.414.662

8.232.514

87,44

100,00

11.255.393

8.485.223

75,39

100,00

4.797.100

4.124.113

85,97

100,00

37.708.722

32.444.583

86,04

100,00

2.292.998

2.292.998

100,00

100,00

105.000

103.906

98,96

100,00

3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar Rp 62.055.246.825,- (93,17%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 66.603.292.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,41%.



Rincian capaian serapan keuangan untuk output Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan seperti pada Tabel 23 berikut : Tabel 23.

No VII

Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2014 Program

Dukungan Pengujian dan pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Anggaran (Rp 000) Pagu

Realisasi

%

Output / Fisik %

66.603.292

62.055.247

93,17

99,41

1

Opersional Laboratorium

2.226.269

1.886.251

84,73

100,00

2

Pembangunan kebun contoh, demplot, uji, koleksi dll

1.360.575

1.266.596

93,09

90,38

3

Pengawasan peredaran benih

2.411.188

1.266.595

88,12

100,00

4

2.435.329

2.276.046

93,46

95,83

5

Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan Pemanfaatan agensia hayati

809.900

796.188

98,31

100,00

6

Sertifikasi dan pengujian mutu benih

679.845

529.511

77,89

76,62

7

Administrasi Keuangan dan Kepegawaian

2.236.438

2.081.404

93,07

100,00

8

Penyusunan Rencana Kerja

485.553

382.376

78,75

100,00

9

Peningkatan Kapabilitas Pegawai/ Petugas

2.199.374

1.868.176

84,94

100,00

10

Monitoring dan Evaluasi

2.310.399

2.168.998

93,88

100,00

11

Layanan Perkantoran

46.138.093

43.494.317

94,27

100,00

12

Kendaraan Bermotor

226.210

210.892

93,23

100,00

13

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

110.500

72.169

65,31

100,00

14

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2.694.619

2.622.856

97,34

100,00

15

Gedung/Bangunan

279.000

274.744

98,47

100,00



3.3.2. Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Serapan per Satker Tahun 2014 Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 511 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan keterbatasan

APBN,

untuk

memenuhi

rasa

keadilan

dan

ketidakberpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan pembangunan perkebunan, maka ditetapkan kriteria untuk penetapan satker mandiri (otonom) sebagai berikut: (a) Kinerja satker dua tahun terakhir (2012 dan 2013); (b) Nomenklatur Dinas. Urutan prioritas pengalokasian anggaran terkait dengan nomenklatur dinas secara berurutan: apabila Dinas Perkebunan berdiri sendiri akan memperoleh prioritas

utama,

Dinas

Gabungan

namun

masih

tersurat

kata

"Perkebunan", seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi prioritas kedua, dan Dinas Gabungan tanpa kata "Perkebunan" akan menjadi prioritas terakhir; (c) Alokasi anggaran yang dikelola minimal Rp 1 milyar. Bila anggaran yang dikelola dibawah Rp 1 milyar, maka dana tersebut dialokasikan dan dikelola oleh Provinsi sebagai Tugas Pembantuan (TP) Provinsi; dan (d) Besar-kecilnya kontribusi terhadap sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Berdasarkan

kriteria

tersebut,

pada

tahun

2014

pembangunan

perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang berjumlah 93 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker), 101 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Satker Dinas Provinsi (32 satker) dan Satker Dinas Kabupaten/kota (56 satker). Rincian capaian serapan keuangan masing-masing satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Lampiran 6. 3.3.3. Penilaian Kinerja per Satker Tahun 2014 Penilaian kinerja disusun sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Pembangunan Perkebunan tahun 2014. Pedoman tersebut mengatur kriteria penilaian tingkat keberhasilan satker dalam melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2014.

Penilaian ini dilaksanakan

dengan menjumlah bobot tertimbang dari semua parameter. Rincian bobot masing-masing parameter sebagai berikut : a.

Capaian keuangan triwulan I, triwulan II dan triwulan III bobotnya 15%;

b.

Capaian serapan keuangan sampai dengan triwulan IV bobotnya 35%;

c.

Capaian

kinerja

pelaksanaan

kegiatan

fisik

(menggunakan

pembobotan untuk menilai capaian kinerja fisik) bobotnya 35%; d.

Pelaporan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (ketepatan waktu dan keteraturan penyampaian) bobotnya 10%;

e.

Tindak lanjut penyelesaian LHA/LHP (administrasi dan kerugian negara) bobotnya 5%. 102 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Adapun kriteria nilainya sebagai berikut:  00 - 59

:

Kurang/Tidak Berhasil

 60 - 79

:

Cukup Berhasil

 80 - 95

:

Berhasil



:

Sangat Berhasil

> 95

Berdasarkan kriteria tersebut, satker yang masuk dalam kategori sangat berhasil berjumlah 4 satker (4,30%), berhasil berjumlah 70 satker (75,27%), cukup berhasil berjumlah 16 satker (17,20%) dan kurang berhasil berjumlah 3 satker (3,23%).

No.

1 2 3 4

Satker

Ditjen Perkebunan Balai/UPT Pusat Provinsi Kabupaten/kota Total

Penilaian Kinerja tahun 2013 Sangat Cukup Kurang Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 0 0 0 4

0 3 21 46

1 1 9 5

0 0 2 1

4

70

16

3

Apabila dilihat dari penyebaran satker, yang memperoleh kategori sangat berhasil berjumlah 4 satker yaitu (1) Dinas Perkebunan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten

Bener

Meriah

Provinsi

Aceh,

(3)

Dinas

Perkebunan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan (4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. 103 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


Sebaliknya untuk satker yang kinerjanya memperoleh kategori tidak berhasil (nilainya < 60) berjumlah 3 satker dan cukup berhasil (nilainya antara 60 - 79) berjumlah 16 satker yang dapat dilihat pada Tabel 24 dibawah ini. Tabel 24. Satker yang Serapan Anggarannya Dibawah 80% (tidak cukup berhasil) Tahun 2014 Kinerja Satker No.

Satker

Nilai Tertimbang

Sebutan

A

Provinsi dengan Kriteria Cukup Berhasil

1

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

78

Cukup Berhasil

2

Dinas Perkebunan Provinsi D.i. Yogyakarta

76

Cukup Berhasil

3

Dinas Perkebunan Provinsi Riau

78

Cukup Berhasil

4

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

65

Cukup Berhasil

5

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan

75

Cukup Berhasil

6

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

60

Cukup Berhasil

Dinas Pertanian Provinsi Maluku

79

Cukup Berhasil

78

Cukup Berhasil

63

Cukup Berhasil

7 8 9

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pertanian Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau

B

Provinsi dengan Kriteria Tidak Berhasil

1

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

43

Tidak Berhasil

2

Dinas Perkebunan Provinsi Aceh

56

Tidak Berhasil

C

Kabupaten dengan Kriteria Cukup Berhasil 75

Cukup Berhasil

65

Cukup Berhasil

65

Cukup Berhasil

65

Cukup Berhasil

1 2 3 4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone



Kinerja Satker No.

Satker

D

Kabupaten dengan Kriteria Tidak Berhasil

1

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Batubara

E

UPT Pusat dan Unit Eselon II dengan Kriteria Cukup Berhasl

1

Nilai Tertimbang

Sebutan

15

Tidak Berhasil

Balai (BPTP) Pontianak

79

Cukup Berhasil

2

Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar

79

Cukup Berhasil

3

Direktorat Tanaman Semusim

60

Cukup Berhasil

4

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

65

Cukup Berhasil

5

Direktorat Perlindungan Perkebunan

65

Cukup Berhasil

6

Sekretariat Ditjen Perkebunan

79

Cukup Berhasil

5

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka

70

Cukup Berhasil

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat 2 (dua) satker provinsi yang masuk katagori tidak berhasil adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi AcehGorontalo. Sedangkan 1 (satu) satker kabupaten/kota yang masuk katagori tidak berhasil adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Satker yang serapan anggarannya dibawah 80% akan dipertimbangkan untuk dikenakan punishment pada pengalokasian anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2016. Rincian penilaian masing-masing satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Lampiran 7. 105 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


3.3.4. Capaian kinerja atas kegiatan yang dipantau oleh UKP4 Kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2014 yang dipantau oleh UKP4 meliputi 3 kegiatan terdiri dari (1) Terlaksananya CP/CL untuk tanaman tebu seluas 47.010 ha, (2) Terlaksananya pengadaan pupuk untuk rawat ratoon tebu seluas 5.000 ha, dan (3) Terlaksananya perluasan dan bongkar ratoon seluas 1.500 ha. Capaian pelaksanaan kegiatan tersebut untuk 2 kegiatan tercapai 100%, sedangkan kegiatan bongkar ratoon tercapai 64,70% dengan penilaian capaian kinerja oleh UKP4 masing-masing sebagai berikut: Tabel 25. Capaian kinerja atas kegiatan yang dipantau oleh UKP4 Tahun 2014 No

Kegiatan

1

Terlaksananya CP/CL untuk tanaman tebu seluas 47.010 ha

2

Terlaksananya pengadaan pupuk untuk rawat ratoon seluas 5.000 ha

3

Terlaksananya perluasan dan bongkar ratoon seluas 1.500 ha

Capaian kinerja (%) 100,00

100,00

Warna

Kategori

Biru

Sangat berhasil

Biru

Sangat berhasil

64,70 Kuning Cukup berhasil

Adapun rinciannya untuk masing-masing kegiatan sebagaimana disajikan pada Lampiran 8.



3.4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan dan terkait dengan keragaan pembangunan perkebunan yang telah mampu dicapai, perubahan lingkungan strategis, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan ke depan dan tujuan serta program pembangunan perkebunan pada tahun 2014, maka terdapat permasalahan dan upaya penyelesaian serta rencana tindak lanjut yang dapat diuraikan sebagai berikut: 3.4.1. Permasalahan Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 3.4.1.1. Administrasi Secara administrasi masih ditemui di banyak satker permasalahan sebagai berikut: 1)

Sistem adminsitrasi keuangan di daerah masih belum tertib



2)

Sistem administrasi kepegawaian, kehumasan dan penempatannya di daerah masih belum efektif

3)

Sampai posisi bulan Oktober masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;

4)

Keterbatasan

Unit

Layanan

Pengadaan

(ULP)

di

daerah

menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat; 5)

Adanya kebijakan pengadaan satu pintu di sebagian besar Pemda, menyebabkan ketergantungan satker terhadap kinerja Pemda;

6)

Proses pengadaan mengalami hambatan/kendala teknis karena masih adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan;

7)

Penggunaan uang yang tidak mengikuti ROPAK;

8)

Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten;

9)

Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi perkebunan

Provinsi/Kabupaten/Kota,

kelambanan

dalam

penanganan

yang

berdampak

Tindaklanjut

Laporan

pada Hasil

Audit/Pemeriksaan (TLHA/P). 10) Sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim. Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan musim tanam. 3.4.1.2. Teknis 3.4.1.2.1. Perencanaan 1)

Sertifikasi lahan petani belum semuanya ada; 108 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


2)

Pengetahuan dan pemahaman implementasi MP3EI belum optimal di lapangan;

3)

Petugas kurang memahami dalam menangani TLHA/P;

4)

Kurang tersedianya areal untuk perluasan tebu;

5)

Masih terbatasnya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja;

6)

Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan, baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan;

7)

Kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam belum memadai;

8)

Revitalisasi Pabrik Gula khususnya milik BUMN belum berjalan sesuai dengan rencana;

9)

Tumpang tindih lahan dan RTRWP/RTRWK provinsi yang belum selesai;

10) Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis yang menyulitkan perusahaan mitra; 11) Beberapa kegiatan masih menunggu musim hujan; 12) Terjadinya anomali iklim. 3.4.1.2.2. Pengorganisasian 1)

Terlambatnya proses pengadaan benih dan distribusi pupuk;



2)

SDM Petugas kurang profesional, penempatan petugas yang tidak tepat, Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun;

3)

Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK, dan pelaksana kegiatan;

4)

Kapabiliti UPTD pada umumnya masih lemah;

5)

Petunjuk teknis seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani);

6)

Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;

7)

Terbatasnya sumber benih yang legal dan bermutu, sehingga petani sulit mendapatkan benih bermutu;

8)

Perijinan dan tata ruang di Provinsi maupun Kabupaten belum berjalan dengan baik;

9)

lembaga Penjaminan Kredit Petani belum memadai;

10) Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan; 11) Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten; 12) Banyaknya instansi terkait yang terlibat dalam penanganan gangguan usaha. 3.4.1.2.3. Pelaksanaan 1)

Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik; 110 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


2)

Banyaknya permasalahan dan luasnya wilayah gangguan usaha yang harus ditangani dengan waktu yang terbatas;

3)

Pengetahuan dan keterampilan petani sebagian besar petani belum memadai;

4)

Ketepatan waktu penyediaan bibit dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sinkron antara provinsi dan kabupaten/kota;

5)

Kurang tersedianya infrastruktur khususnya jalan produksi dan jalan usaha tani;

6)

Penyediaan bibit kuljar oleh P3GI terbatas dan masih

belum

memenuhi pesanan petani, sehingga terjadi carry over; 7)

Koperasi komoditi rata-rata belum berjalan karena keterbatasan modal untuk menampung hasil produksi anggotanya.

3.4.1.2.4. Pengawasan 1)

Monev dan pelaporan terlambat;

2)

Pimpinan Unit Kerja kurang komitmen dalam memfasilitasi penanganan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan;

3)

Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap

kegiatan-kegiatan

pembangunan

perkebunan; 4)

Penerapan ISPO belum sepenuhnya terlaksana.



3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi: 3.4.2.1. Administrasi 1) Reviu dan pengawalan sistem administrasi keuangan di daerah; 2)

Reviu

dan

pengawalan

sistem

administrasi

kepegawaian,

kehumasan dan penempatannya di daerah; 3)

Percepatan proses pengadaan barang/jasa;

4)

Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara, dll);

5)

Percepatan kesiapan petani dan pihak ke-3 dalam menyiapkan benih;

6)

Penerapan reward dan punishment;

7)

Pemesanan benih agar dilaksanakan sedini mungkin dan sesuai rencana operasional kegiatan;

8)

Melakukan rekonsiliasi SAK dan SIMAK-BMN baik internal maupun antara satker dengan KPPN dan KPKNL.

9) Menempatkan uang jaminan di bank untuk memastikan pekerjaan pembibitan selesai sesuai dengan kontrak.



3.4.2.2. Teknis 3.4.2.2.1. Perencanaan 1)

Membagikan database berisi rekapitulasi hasil temuan administrasi dan kerugian negara untuk masing-masing provinsi agar segera ditindak lanjuti;

2)

Mempercepat usulan revisi;

3)

Mencairkan dana secepatnya dan dipilih kegiatan yang tidak tergantung pada musim;

4)

Mempersiapkan CP/CL dari tahun sebelumnya;

5)

Dukungan pemerintah daerah dari sisi perencanaan, sinergisitas anggaran, dll

3.4.2.2.2. Pengorganisasian 1)

Evaluasi kinerja satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap satker.

Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi

keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat

pelaksanaan

pembangunan

perkebunan

dan

mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian; 2)

Menyampaikan hasil penilaian capaian kinerja setiap triwulan kepada seluruh Satker otonom Provinsi/Kab/Kota dengan tembusan Gubernur/ Bupati/Walikota;

3)

Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya; 113 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


4)

Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan dalam melaksanakan kegiatan;

5)

Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masing-masing Satker dalam

melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

pembangunan perkebunan; 6)

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan secara intensif baik di internal dinas maupun dilapangan/petani;

7)

Melakukan koordinasi dengan BMG untuk mendapatkan informasi perubahan iklim yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jadwal kegiatan lapangan;

8)

Perlu diupayakan sharing APBD I maupun APBD II untuk mendukung kegiatan teknis budidaya dan pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan;

9)

Mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan profesional;

10) Meminimalkan intervensi dari internal dan eksternal instansi. 3.4.2.2.3. Pelaksanaan 1)

Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan;

2)

Diupayakan unitcost disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku di daerah;

3)

Pengembangan

program

integrasi

sawit-ternak

sapi

pada

perkebunan rakyat perlu diarahkan pada suatu gerakan yang terkonsentrasi dengan orientasi bisnis; 114 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


4)

Proses sertifikasi lahan dapat dilakukan sebelum akad kredit, (didahulukan

dengan cover letter jikaSertifikasi lahan petani

belum ada); 5)

Diperlukan adanya Pedum dari bank pelaksana di tingkat Pusat kepada

seluruh

cabang-cabang

untuk

mendukung

Program

Revitalisasi Perkebunan; 6)

Mengoptimalisasi dan pemberdayaan tim kerja;

7)

Peningkatan peranan Tim Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha di Propinsi dan Kabupaten;

3.4.2.2.4. Pengawasan 1)

Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;

2)

Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan petugas pusat ke satker daerah;

3)

Melaksanakan

pengawalan,

pendampingan

dan

monitoring

pelaksanaan kegiatan secara intensif; 4)

Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masing-masing Satker dalam

melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

pembangunan perkebunan; 5)

Melakukan koordinasi dengan BPKP setempat dalam mempercepat penyelesaian temuan administrasi dan kerugian negara, khususnya temuan lama; 115 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


6)

Membuat surat teguran kepada Kadisbun Provinsi/Kab./Kota untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit (TLHA);

7)

Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya;

8)

Koordinasi

dengan

instansi/institusi

terkait

dalam

rangka

pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.



BAB IV

PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 yang

disusun

ini

merupakan

salah

satu

pertanggung-jawaban

penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada tahun ke-5 pada periode Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 dalam Pembangunan Perkebunan yang dilaksanakan pada tahun 2014. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 yang menjadi

tanggung

jawab

adalah:

“Peningkatan

produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program

ini

dimaksudkan

untuk

lebih

meningkatkan

produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui peremajaan, perluasan, rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah penyegar, tanaman semusim dan tanaman tahunan, yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, pelaksanaan perlindungan perkebunan, manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan, dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman.



Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2014 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 1.566.951.421.000,- dan setelah direvisi karena penghematan anggaran sesuai Inpres No.4 tahun 2014 menjadi

sebesarRp.

1.320.618.976.000,-.

Dana

tersebut

untuk

melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di 93 satker baik di Pusat maupun Daerah berupa dana Dekonsentrasi,

dana

Tugas

Pembantuan

(TP)

Provinsi

dan

TP

Kabupaten. Adapun kegiatan utama tersebut meliputi: (1) Peningkatan roduksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan; (4) Dukungan Pengembangan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha;

(5)

Dukungan

Perlindungan

Perkebunan;

(6)

Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; (7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan di 3 UPT Pusat di Daerah (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon). Capaian kinerja makro Direktorat Jenderal Perkebunan selama lima tahun terakhir (2010-2014), semua indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya PDB berdasarkan harga berlaku (10,14%) yang dapat digunakan untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, Investasi di sektor perkebunan yang mencapai 12,83% dan ekspor komoditi perkebunan yang mencapai 3,21% per tahun. Selain itu, pendapatan pekebun juga mengalami kenaikan rata118 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


rata 4,31% per tahun, dan pada tahun 2014 telah mencapai US$ 1,891 per kepala keluarga. Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran program yang berupa outcomes yang diwujudkan dalam bentuk produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, dapat diperoleh hasil bahwa capaian produksi 15 komoditas mencapai 40,32 juta ton dari target sebesar 40,29 juta ton atau mencapai 100,09% yang dibandingkan dari target dalam Rencana Kinerja Tahunan/penetapan kinerja tahun 2014. Namun meningkat menjadi 103,97% bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2013 yang besarnya 38,78 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,97%. Jika dibandingkan dengan target sampai dengan berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 - 2014, maka capaian tahun 2014 telah mencapai 99,32%. Sedangkan capaian luas areal tanaman, jika dibandingkan dengan RKT tahun 2014 yang nilainya 21,61 juta hektar, maka capaiannya sebesar 107,59%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, luas areal perkebunan mengalami peningkatan sebesar 2,22% atau mencapai 102,22% dari 22,75 juta hektar menjadi 23,25 juta hektar untuk tahun 2014. Terhadap target Renstra 2010-2014 yang besarnya 21,61 juta ha, maka kinerja tahun 2014 sudah mencapai 107,59%. Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.162.841.295.863,- dari total pagu



sebesar Rp. 1.320.618.976..000,- atau keuangan mencapai 88,05% dengan capaian fisik seluruhnya 92,90%. Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan yang belum memadai. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi administrasi dan teknis. Lebih lanjut untuk teknis diuraikan lagi menjadi teknis perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

dan

pengawasan.

Permasalahan tersebut sebagian besar telah mampu diatasi dengan baik. 4.2. Saran Rekomendasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang disusun dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 5 (kelima) Pemerintahan

Kabinet

Indonesia

dari periode 5 (lima) tahun Bersatu

Jilid

II

di

lingkungan

Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja seperti Direktorat Jenderal Perkebunan. Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penilaian mulai dari penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan

kegiatan,

sampai

dengan

kompilasi

pelaporan



penyelenggaraan maupun cara penilaiannya. Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut: (1). Swasembada Gula Nasional, perlu disiapkan secara cermat penyediaan benih/bibitnya terutama kultur jaringan yang belum begitu dikenal oleh petani; (2). Revitalisasi perkebunan, capaiannya hingga saat ini masih jauh dari target semula yang 2 juta hektar. Provinsi yang tidak menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan program ini sebaiknya tidak perlu lagi dialokasikan anggaran untuk tahun berikutnya; (3). Pengembangan kapas perlu ditinjau ulang karena produktivitasnya yang hanya mencapai 273 kg/ha atau 10,92% dari target 2.500 kg/ha, padahal diberikan secara penuh benihnya dan sebagian pupuk. Sebaiknya dialihkan ke kegiatan lainnya yang dapat mengungkit peningkatan produktivitas; (4). Pengembangan tanaman penghasil bahan bakar nabati, khususnya jarak pagar dan kemiri sunan yang capaian produktivitasnya sangat rendah yaitu jarak pagar sebesar 306 kg/ha atau hanya 15,30% dari target 2.000 kg/ha dan kemiri sunan yang tidak terlaksana padahal telah ditargetkan sebesar 16.000 kg/ha. Sepanjang

produk

tersebut

tidak

dapat

bersaing,

maka

pengembangan kedua komoditi tersebut kurang bermanfaat dan cenderung ditinggalkan oleh petani; (5). Pengembangan jambu mete yang merupakan komoditi ekspor, namun

produktivitasnya

masih

sangat

rendah

yang

hanya

mencapai 359 kg/ha atau 35,23% dari target 1.019 kg/ha. Hal ini 121 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014


perlu perhatian pihak stakeholders terutama dalam pemilihan bibit unggul yang akan dibudidayakan dan pangsa pasarnya. (6). Pengembangan kakao yang telah dilakukan dengan Gernas kakao, meskipun telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan paket bantuan penuh namun sampai tahun 2014 belum mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan. Saat ini capaian produktivitas diperkirakan masih mencapai 817 kg/ha atau 68,08% dari target 1.200 kg/ha tahun 2014. Sehingga perlu dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pengembangan kakao khususnya kegiatan Gernas kakao yang berakhir pada tahun 2014 ini; (7). Komoditi yang ditujukan untuk pengembangan ekspor perlu dicermati fluktuasi harga ditingkat petani yang cenderung merugikan petani, sehingga dapat lebih menggairahkan petani dalam melaksanakan usahataninya; (8). Kinerja Tim SPI baik pusat maupun satker daerah perlu dioptimalkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pembangunan

perkebunan; (9). Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu dilanjutkan; (10). Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam

penyusunan

laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 122 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014

Kementerian Pertanian Lampiran 1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 (Berdasarkan Dari RKT / Renstra) Eselon I Program

: Direktorat Jenderal Perkebunan. : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

I.

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, duku ngan pascapanen dan pembinaan usaha, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

I.

Produksi tanaman (ribu ton) a Tebu (hablur) b Kapas (kapas berbiji) c Cengkeh (bunga kering) d. Tembakau (daun kering) e. Nilam (daun kering) f. Kakao (biji kering) g. Kopi (biji kering) h. T e h (daun kering) i. Lada (lada kering) j. Karet (karet kering) k. Kelapa (setara kopra) l. Kelapa sawit (CPO) m Jambu mete (gelondong kering)

2.790,00 63,00 86,00 184,00 124,00 1.174,00 791,00 165,00 92,00 2.801,00 3.380,00 28.439,00 159,00

Realisasi (5)

2.632,24 1,17 110,58 166,26 134,50 709,33 685.09 143,75 91,94 3.153,19 3.031,31 29.344,48 116,00

% (6)

94,35 1,86 128,58 90,36 108,47 60,42 86,61 87,12 99,93 112,57 89,68 103,18 72,96


Kementerian Pertanian No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

n o

Jarak pagar (biji kering) Kemiri sunan (biji kering)

Jumlah Produksi 15 Komoditas II. Produktivitas tanaman (kg/ha/tahun) a Tebu (hablur) b Kapas (kapas berbiji) c Cengkeh (bunga kering) d. Tembakau (daun kering) e. Nilam (daun kering) f. Kakao (biji kering) g. Kopi (biji kering) h. T e h (daun kering) i. Lada (lada kering) j. Karet (karet kering) k. Kelapa (setara kopra) l. Kelapa sawit (CPO) m Jambu mete (gelondong kering) n Jarak pagar (biji kering) o Kemiri sunan (biji kering)

Realisasi (5)

% (6)

35,00 6,00

4,46 0

12,76 0

40.289,00

40.324,30

100,09

6.800 2.500 295 893 6.600 1.200 756 1.673 752 640 1.200 4.344 1.019 2.000 16.000

5.561 273 352 934 5.450 817 741 1.464 824 1.053 1.128 3.568 817 306 0

81,78 10,92 119,32 104,59 82,58 68,08 98,02 87,51 109,57 164,53 94,00 82,14 80,18 15,30 0


Kementerian Pertanian Lampiran 2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 (Berdasarkan Capaian sasaran Kegiatan/Outpots Dari RKT) Eselon I Eselon II Program

: Direktorat Jenderal Perkebunan : Direktorat, Sekretariat dan Balai Besar Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ribu ha)

(ribu ha)

I.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Semusim

1. Luas Areal Tanaman Semusim 1). Swasembada Gula Nasional a. Tebu 2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri a. Kapas 3) Pengembangan Komoditas Ekspor a. Tembakau

Realisasi

% (6)

456,00

477,88

104,80

25,00

5,60

22,40

205,00

195,26

95,25



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

b. Nilam II.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

Realisasi (5)

% (6)

18,00

28,26

2. Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

(ribu ha)

(ribu ha)

1). Pengembangan komoditas ekspor a. Kakao b. Kopi c. Teh d. Lada

1.752,00 1.443,00 124,00 196,00

1.719.09 1.246,81 121,03 172,62

98,12 86,40 97,61 88,07

484,00

502,56

103,84

21,00 0,00 0,00

21,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri a. Cengkeh 3). Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) a. Rehabilitasi b. Intensifikasi c. Peremajaan

156,97



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

III.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Tahunan

3. Luas Areal Tanaman Tahunan 1). Pengembangan komoditas ekspor a. Karet b. Kelapa c. Kelapa Sawit d. Jambu Mete 2). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) a. Jarak Pagar b. Kemiri Sunan 4). Revitalisasi Perkebunan a. Karet b. Kelapa sawit c. Kakao

Realisasi (5)

% (6)

(ribu ha)

(ribu ha)

3.487,00 3.833,00 8.987,00 577,00

3.606,25 3.631.81 10.956,23 551,51

103,42 94,75 121,91 95,58

21,00

35,23

167,74

2,00

1,06

52,85

5,00 30,00 3,00

5,00 30,00 3,00

100,00 100,00 100,00



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

IV.

V.

Penurunan luas areal yang terserang OPT

Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan

Realisasi

%

(5)

(6)

4. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Jumlah areal pengendalian OPT Perkebunan yang bersumber dari APBN, APBD dan lain-lain (ha)

56.880,00

9.527,00

16,75

2). Jumlah areal pengendalian OPT Perkebunan yang bersumber dari APBN (ha)

5.300,00

5.300,00

100,00

130,00

130,00

100,00

5. Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. 1). Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP (Kelompok Tani) 2). Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang layak mengajukan permopermohonan sertifikat ISPO (Perusahaan)

334,00



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

3). Jumlah penanganan kasus ganggunan usaha perkebunan (Perusahaan) VI.

VII.

Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pem bangunan perkebunan

6. Dukungan Pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 1). Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan (Provinsi)

Peningkatan pengawasan dan 7. Dukungan Pengembangan Tanaman pengujian benih tanaman Perkebunan Berkelanjutan perkebunan & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan a). BBP2TP Surabaya 7.a). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

Realisasi (5)

% (6)

44,00

32,00

32,00

100,00

14.950.000

16.687.485

111,62

6,00

6,00

100,00



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.b). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (batang)

240.384.000

128.577.000

53,49

2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

10,00

3,00

30,00

7.c). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi (batang)

535.000

385.746

72,10

2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)

9,00

4,00

44,44

b). BBP2TP Medan

c). BBP2TP Ambon

Realisasi

% (6)


Kementerian Pertanian Lampiran 3 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program/Outcomes)

Eselon I Program

: Direktorat Jenderal Perkebunan. : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I.

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya bengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha, dukungan perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

(ribu ton)

(ribu ton)

1.

Produksi Tanaman a. Tebu (hablur)

2.790,00

2.632,24

Peningkatan 94,35

b. Kapas

63,00

1,17

1,86

c. Cengkeh

86,00

110,58

128,58

d Tembakau

184,00

166,26

90,36

e. Nilam

124,00

134,50

108,47

f. Kakao

1.174,00

709,33

60,42

g. Kopi

791,00

685,09

86,61

h. T e h

165,00

143,75

87,12

i. Lada

92,00

91,94

99,93

j. Karet

2.801,00

3.153,19

112,57

Anggaran (Rp. 000,-) Pagu

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

1.320.618.976 1.162.841.296

88,05

produksi, produktivitas dan Mutu tanaman perkebunan berkelanjutan



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

k. Kelapa l. Kelapa sawit m. Jambu Mete n. Jarak Pagar k. Kemiri Sunan Jumlah Produksi 15 Komoditas II

Produktivitas Tanaman

3.380,00

3.031,31

89,68

28.439,00

29.344,48

103,18

159,00

116,00

72,96

35,00

4,46

12,76

6,00

0,00

0,00

40.289,00

40.324,30

100,09

(Kg/Ha) 6.800

5.561

b. Kapas

2.500

273

10,92

295

352

119,32

d. Tembakau

Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

81,78

893

934

104,59

e. Nilam

6.600

5.450

82,58

f. Kakao

1.200

817

68,08

g. Kopi

756

741

98,02

h. Teh

1.673

1.464

87,51

i. Lada

752

824

109,57

j. Karet

640

1.053

164,53

1.200

1.128

94,00

k. Kelapa

Pagu

(Kg/Ha)

a. Tebu c. Cengkeh

Anggaran (Rp. 000,-)



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

l. Kelapa sawit m. Jambu mete n. Jarak pagar o. Kemiri sunan

4.344

3.568

82,14

1.019

817

80,18

2.000

306

15,30

16.000

0

0,00


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)



Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Output sesuai PK) Eselon I Eselon II Program

: Direktorat Jenderal Perkebunan : Direktorat, Sekretariat dan Balai Besar Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(ha)

(ha)

I.

Peningkatan Luas

1.

Luas Areal Tanaman Semusim

Areal Tanaman Semusim

Peningkatan


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

511.356.581

412.429.117

80,65

produksi 1). Swasembada Gula

produktivitas dan

Nasional (ha) a. Tebu

mutu tanaman 48.284

33.097

68,55 Semusim (Prioritas

2). Pengembangan Komoditas Pemenuhan

Nasional dan Bidang)

Konsumsi Dalam Negeri (ha)



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a. Kapas

5.600

5.600

100,00

0

0

0

100

100

100,00

(ha)

(ha)


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

325.706.836

310.546.653

95,35

3) Pengembangan Komoditas Ekspor (ha) a. Tembakau b. Nilam II.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

2.

Luas Areal Tanaman Rempah dan Penyegar

produksi

1). Pengembangan

produktivitas dan

komoditas ekspor (ha) a. Kakao

Peningkatan

mutu tanaman 33.125

32.709

b. Kopi

4.600

4.600

100,00 Penyegar

c. Teh

3.200

3.200

100,00 (Prioritas

600

600

d. Lada

98,74 rempah dan

100,00 Nasional dan Bidang)

Pengembangan Komoditas 2). Pemenuhan



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

Konsumsi Dalam Negeri (ha) a. Cengkeh

950

950

100,00

1.500

1.500

100,00

a. Rehabilitasi

0

0

0,00

b. Intensifikasi

0

0

0,00

c. Peremajaan

0

0

0,00

(ha)

(ha)

b. Pala 3). Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ha)

III.

Peningkatan Luas Areal Tanaman Tahunan

3.

Luas Areal Tanaman Tahunan

Peningkatan

1). Pengembangan komoditas ekspor (ha)

156.696.142

Produktivitas dan

a. Karet

11.643

11.513

b. Kelapa

18.509

17.975

80

80

c. Kelapa Sawit

173.966.864

produksi 98,88 mutu tanaman 97,11 tahunan 100,00


91,80


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

d. Jambu Mete

2.010

2.010

100,00

800

800

100,00

a. Jarak Pagar

0

0

0,00

b. Kemiri Sunan

0

0

0,00

a. Karet

0

0

0,00

b. Kelapa sawit

0

0

0,00

c. Kakao

0

0

0,00

e. Sagu


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

76.813.092

71.122.537

92,59

2). Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi) (ha)

3). Revitalisasi Perkebunan (Pengawalan) (ha)

IV.

Penurunan luas areal yang terserang

4.

Dukungan pengembangan

Dukungan

tanaman perkebunan

perlindungan



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

OPT

berkelanjutan


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

perkebunan (Prioritas Bidang)

1). Luas areal pengendalian OPT Perkebunan (ha) 2). Pelaksanaan SL-PHT (KT) V.

Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha

5.

15.039

14.827

98,59

194

194

100,00

Dukungan pengembangan

Dukungan

tanaman perkebunan

pascapanen

berkelanjutan.

dan pembinaan

perkebunan berkelanjutan

37.076.062

32.030.442

usaha 1). Jumlah kelompok tani

130

222

170,77

perkebunan

yang menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP (Kelompok Tani)


86,39


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2). Jumlah Perusahaan

334

510

152,05

44

50

113,64


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

129.096.249

114.786.978

88,92

Perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO (Perusahaan) 3). Jumlah penanganan kasus ganggunan usaha perkebunan (Perusahaan) VI.

Peningkatan

Dukungan Pengembangan

Dukungan

pelayanan dan

6.

tanaman perkebunan

manajemen

pembinaan di bidang manajemen

berkelanjutan

dan dukungan

1). Jumlah provinsi yang

32

32

100,00 teknis lainnya di

93

93

100,00 Direktorat

dan teknis pem-

memperoleh pelayanan

bangunan

dan pembinaan yang

Jenderal

perkebunan

berkualitas di bidang

Perkebunan

perencanaan, keuangan,



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

66.603.292

62.055.247

93,17

umum dan evaluasi serta Satker) VII. Peningkatan

Dukungan Pengembangan

Dukungan

pengawasan dan

7.

Tanaman Perkebunan

pengujian &

pengujian benih tanaman perkebunan

Berkelanjutan

pengawasan mutu benih

& penerapan

serta penerapan

teknologi proteksi tanaman perkebunan

teknologi proteksi tanaman perkebunan

a). BBP2TP Surabaya

7.a). 1). Jumlah bibit yang

14.950.000

16.687.485

111,62

5

6

100,00

disertifikasi (batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket)



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

175.000

128.577

73,47

4

3

75,00

150.000

385.746

388,86

4

4

100,00

b). BBP2TP Medan 7.b). 1). Jumlah bibit yang


Realisasi

%

(8)

(9)

(10)

disertifikasi (ribu batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket) c). BBP2TP Ambon 7.c). 1). Jumlah bibit yang disertifikasi ( batang) 2). Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (Paket) Total Pagu Anggaran :

1.320.618.976 1.162.841.296 88,05



Lampiran 5

Capaian Kinerja Kegiatan Utama (Output) Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2014 Posisi 31 Desember 2014

NO

PROGRAM / KEGIATAN UTAMA

1

2

1

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

1.320.618.976.000

1.162.841.295.863

88,05

92,90

325.706.836.000

310.546.652.541

95,35

99,25

1775.001 - Pengembangan Tanaman Kopi

29.830.112.000

27.287.028.225

91,47

4.600

1775.002 - Pengembangan Tanaman T e h

47.965.070.000

47.735.619.004

99,52

3.200

1775.003 - Pengembangan Tanaman Kakao

194.375.172.000

185.410.655.048

95,40

33.125

1775.004 - Pengembangan Tanaman Lada

6.363.642.000

6.036.678.800

94,86

1775.005 - Pengembangan Tanaman Cengkeh 1775.027 - Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar

3.290.000.000

3.232.931.000

8.337.967.000

1775.028 - Pengembangan Tanaman Pala

018.05.08 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 1775 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

1775.029 - Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar

Ha

4.600

Ha

100,00

3.200

Ha

100,00

Ha

32.709

Ha

98,74

600

Ha

600

Ha

100,00

98,27

950

Ha

950

Ha

100,00

7.956.170.900

95,42

9.789

Org

9.789

2.940.362.000

2.562.259.500

87,14

1.500

Ha

1.500

799.198.000

639.325.800

80,00

46

Ha

Ha

46

Org Ha Ha

100,00 100,00 100,00



NO


1

2 1775.030 - Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.032 - Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.994 - Layanan Perkantoran

2

1776 -

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim 1776.001 - Pengembangan Tanaman Tebu 1776.002 - Penanaman Tanaman Kapas 1776.004 - Penanaman Tanaman Nilam 1776.021 - Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 1776.022 - Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Semusim 1776.994 - Layanan Perkantoran

3

1777 -

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

6.615.640.000

6.077.883.199

91,87

18

Lap

18

Lap

100,00

24.629.538.000

23.070.883.199

93,67

12

Bln

12

Bln

100,00

560.135.000

517.422.605

92,37

12

Bln

12

Bln

100,00

511.356.581.000

412.429.441.350

80,67

351.079.327.000

278.860.954.363

79,43

50.675

Ha

33.808

Ha

13.940.901.000

13.749.180.450

98,62

5.600

Ha

5.600

Ha

66,72 100,00

2.392.200.000

2.248.656.389 109.143.807.453

94,00 82,58

100

Ha

100

Ha

100,00

12

Bln

12

Bln

11.558.528.000

8.367.142.555

72,39

17

Lap

17

Lap

100,00

215.831.000

129.720.140

60,10

12

Bln

12

Bln

100,00

132.169.794.000

173.966.864.000

159.696.142.201

77,15

91,80

100,00

99,48

1777.001 - Pengembangan Tanaman Karet

82.841.017.000

75.656.911.890

91,33

11.643

Ha

11.513

Ha

98,88

1777.003 - Pengembangan Tanaman Kelapa

42.587.849.000

39.199.689.110

92,04

18.509

Ha

17.975

Ha

97,11

714.320.000

702.317.380

98,32

80

1777.004 - Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit

Ha

80

Ha

100,00



NO


1

2 1777.007 - Pengembangan Tanaman Jambu Mete 1777.015 - Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) 1777.018 - Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan 1777.027 - Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan 1777.030 - Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Tahunan 1777.031 - Pengembangan Kebun Benih TanamanTahunan 1777.032 - Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 1777.033 - Koordinasi Pengembangan Sagu di Pusat

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

5.186.354.000

4.884.932.800

94,19

2.010

Ha

13.509.848.000

11.764.133.613

87,08

88

Lap

1.661.813.000

1.543.701.591

92,89

18

4.425.392.000

4.242.658.350

95,87

4.720.910.000

4.599.786.270

2.986.532.000

2.010

Ha

100,00

88

Lap

100,00

KT

18

KT

100,00

5.835

Org

5.835

Org

100,00

97,43

13

Lap

13

Lap

100,00

2.780.230.800

93,09

172

Ha

172

Ha

100,00

6.455.971.000

5.918.498.500

91,67

324

Bln

324

Bln

100,00

1.642.363.000

1.309.665.705

79,74

12

Bln

12

Bln

100,00

6.402.545.000

6.382.660.800

99,69

800

Ha

800

Ha

100,00

831.950.000

814.811.192

97,94

12

Bln

12

Bln

100,00

37.076.062.000

32.030.441.943

86,39

5.390.550.000

4.414.044.041

81,88

44

kab

44

kab

100,00

3.286.996.000

2.723.927.880

82,87

32

Prov

32

Prov

100,00

1.219.380.000

1.024.716.010

84,04

27

Prov

27

Prov

100,00

1777.034 - Pengembangan Tanaman Sagu 1776.994 - Layanan Perkantoran (Bulan)

4

1778 -

Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan 1778.011 - Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan 1778.012 - Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan 1778.013 -

Penilaian Usaha Perkebunan

99,76



NO


1

2 1778.014 -

Penerapan Standar Perkebunan Besar/Rakyat Berkelanjutan

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

963.922.000

820.391.000

85,11

19.695.532.000

18.290.149.514

92,86

5.935.182.000

4.328.344.452

584.500.000

22

Prov

22

Prov

100,00

223

KT

222

KT

99,55

72,93

18

Bln

18

Bln

100,00

428.869.046

73,37

12

Bln

12

Bln

100,00

76.813.092.000

71.122.537.188

92,59

12.274.185.000

10.939.822.367

89,13

73

Unit

73

Unit

100,00

16.541.395.000

15.959.706.275

96,48

194

KT

194

KT

100,00

4.161.459.000

3.601.496.883

86,54

40

Dok

40

Dok

100,00

29.730.551.000

28.125.731.135

94,60

15.039

Ha

14.827

Ha

98,59

Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perkebunan

9.544.202.000

8.906.810.050

93,32

12

Bln

12

Bln

100,00

Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Perlindungan Perkebunan

3.833.155.000

2.946.179.732

76,86

18

Lap

18

Lap

100,00

728.145.000

642.790.746

88,28

12

Bln

12

Bln

100,00

129.096.249.000

114.786.978.015

88,92

4.539.462.000

4.441.744.915

97,85

1778.015 -

Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan 1778.017 - Koordinasi, Pembinaan dan Monev Tanaman Kegiatan Pascapanen dan Pembinaan Usaha 1776.994 - Layanan Perkantoran

5

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1779.002 - Pemberdayaan Perangkat 1779.005 - SL-PHT Perkebunan 1779.011 - Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 1779.012 - Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan 1779.013 -

1779.014 -

1776.994 -

6

1780 -

99,45

Layanan Perkantoran

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Teknis Lainnya 1780.008 - Administrasi Kegiatan Dana

100,00 12

Bln

12

Bln


100,00


NO


1

2

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN

TARGET

REALISASI

%

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

6

7

8

Dekonsentrasi (DK) 1780.009

1780.011

-Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya -Dukungan Perencanaan

1780.012 -

Dukungan Keuangan dan perlengkapan

1780.013 -

11.255.393.000

8.485.222.794

75,39

1780.014 -

Dukungan Kepegawaian, Hukum dan Humas Dukungan Evaluasi dan Pelaporan

4.797.100.000

4.124.113.088

85,97

1780.994 -

Layanan Perkantoran

37.708.722.000

32.444.583.542

86,04

1780.995 -

Kendaraan Bermotor

2.292.998.000

2.292.998.000

100,00

1780.997 -

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

105.000.000

103.905.700

98,96

66.603.292.000

62.055.246.825

93,17

2.226.269.000

1.886.251.000

84,73

12

Bln

11

Bln

100,00

1.360.575.000

1.266.595.650

93,09

62

Ha

47

Ha

90,38

2.411.188.000

2.124.723.250

88,12

35

Dok

35

Dok

100,00

1780.010 -

7

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan Teknologi Proteksi Perkebunan 1781.005 -Operasional Laboratorium

8.483.809.000

8.017.487.520

92,94

45.102.838.000

41.919.121.195

92,94

5.396.265.000

4.725.286.913

87,57

9.414.662.000

8.232.514.348

87,44

12 12 3 3 3 3 12 11 2

Bln

12

Bln

100,00

Bln

12

Bln

100,00

Dok

3

Dok

100,00

Dok

3

Dok

100,00

Dok

3

Dok

80,00

Dok

3

Dok

100,00

Bln

12

Bln

100,00

Unit

11

Unit

100,00

Unit

2

Unit

100,00

1781 -

1781.006 -Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll 1781.007 -Pengawasan Peredaran Benih

97,90



NO 1

PROGRAM / KEGIATAN UTAMA 2

ANGGARAN (Rp.) TARGET 3

1781.008 -Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan 1781.009 -Pemanfaatan Agensia Hayati (Jenis)

4

KELUARAN %

TARGET

REALISASI

%

5

6

7

8

2.276.045.657

93,46

796.188.335

98,31

679.845.000

529.511.236

77,89

2.236.438.000

2.081.403.752

93,07

485.553.000

382.376.140

78,75

1781.013 -Peningkatan Kapabilitas Pegawai/Petugas

2.199.374.000

1.868.175.850

84,94

1781.014 -Monitoring dan Evaluasi

2.310.399.000

2.168.997.980

93,88

1781.994 -Layanan Perkantoran

46.138.093.000

43.494.317.033

94,27

1781.995 -Kendaraan Bermotor

226.210.000

210.892.000

93,23

1781.996 -Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

110.500.000

72.168.600

65,31

2.694.619.000

2.622.856.342

97,34

279.000.000

274.744.000

98,47

1.320.618.976.000

1.162.841.295.863

88,05

1781.010 -Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih 1781.011 -Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 1781.012 -Penyusunan Rencana Kerja

1781.997 -Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1781.998 -Gedung/Bangunan

Total

2.435.329.000

REALISASI

809.900.000

24

Pkt

23

Pkt

95,83

15

Jns

15

Jns

100,00

190.100.000

Btg

145.650.231

Btg

76,62

12

Bln

12

Bln

11

Lap

11

Lap

342

Org

342

Org

140,00

15

Lap

15

Lap

100,00

48

Bln

48

Bln

100,00

10

Unit

10

Unit

100,00

1

Unit

1

Unit

100,00

325

Unit

325

Unit

100,00

404

M2

404

M2

100,00

100,00

92,90


100,00


Lampiran 6 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SERAPAN PER SATKER TAHUN 2014

KINERJA SATKER SATKER PROVINSI & KABUPATEN

NO.

1 1

2

2 JAWA BARAT

1

DISBUN PROVINSI JAWA BARAT

2

DISHUTBUN KAB CIANJUR

3

DISBUN KAB GARUT

JAWA TENGAH

4

3

D. I. YOGYAKARTA

5

4

DISHUTBUN PROVINSI D.I.

3

REALISASI KEUANGAN

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

79.436.861.000,00

77.517.551.849,00

97,58

99,71

56.757.691.000,00

55.155.708.649,00

97,18

100,00

2.667.790.000,00

2.557.271.435,00

95,86

100,00

54.089.901.000,00

52.598.437.214,00

97,24

100,00

149.915.816.000,00

139.395.963.725,00

92,98

99,06

149.915.816.000,00

139.395.963.725,00

92,98

99,06

14.848.548.000,00

13.899.497.517,00

93,61

93,21

14.848.548.000,00

13.899.497.517,00

93,61

93,21

289.552.665.000,00

212.640.643.463,00

73,44

75,32

289.552.665.000,00

212.640.643.463,00

73,44

75,32

33.569.749.000,00

27.549.986.380,00

82,07

93,80

21.246.311.000,00

16.027.577.400,00

75,44

91,34

YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

6

5

DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR

ACEH

7

DISHUTBUN PROVINSI A C E H

8

DISHUTBUN KAB BENER MERAH

3.037.500.000,00

2.990.814.000,00

98,46

99,50

9

DISHUTBUN KAB PIDIE

1.619.020.000,00

1.393.151.200,00

86,05

99,00

10

DISHUTBUN KAB ACEH UTARA

1.566.000.000,00

1.407.983.280,00

89,91

100,00




NO.

1

6

2

(%)

(%)

5

6

7

3.658.861.500,00

94,84

99,00

12

DISHUTBUN KAB NAGAN RAYA

2.242.999.000,00

2.071.599.000,00

92,36

92,35

13.815.581.000,00

12.310.345.199,00

89,10

95,07

12.294.736.000,00

11.926.543.199,00

97,01

100,00

1.520.845.000,00

383.802.000,00

25,24

55,18

15.079.032.000,00

12.947.605.860,00

85,86

98,56

13.681.217.000,00

11.801.796.760,00

86,26

98,51

1.397.815.000,00

1.145.809.100,00

81,97

99,00

18.510.787.000,00

16.944.246.620,00

91,54

97,54

12.355.341.000,00

11.396.328.945,00

92,24

96,31

SUMATERA UTARA DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA DISBUN KAB BATUBARA

SUMATERA BARAT

16

DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT DISBUN KAB PASAMAN BARAT

RIAU

17

DISBUN PROVINSI RIAU

18

DISBUN KAB KAMPAR

2.326.450.000,00

2.080.742.675,00

89,44

100,00

19

DISHUTBUN KAB MERANTI

2.718.996.000,00

2.550.789.600,00

93,81

100,00

20

DISBUN KAB INDRAGIRI HILIR

1.110.000.000,00

916.385.400,00

82,56

100,00

19.287.655.000,00

18.535.662.667,00

96,10

98,41

17.944.825.000,00

17.317.528.767,00

96,50

98,33

1.342.830.000,00

1.218.133.900,00

90,71

99,50

27.737.293.000,00

21.311.642.575,00

76,83

98,75

JAMBI

21

22

10

( Rp.000,- )

3.857.919.000,00

15

9

REALISASI FISIK

DISHUTBUN KAB ACEH TIMUR

14

8

3

REALISASI KEUANGAN

11

13

7

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI JAMBI DISBUN KAB TANJUNG JABUNG BARAT

SUMATERA SELATAN




NO.

1

2 23

11

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

20.293.003.000,00

14.524.715.000,00

71,57

99,13

SELATAN 2.029.460.000,00

1.815.810.100,00

89,47

100,00

25

DISBUN KAB MUSI RAWAS

2.029.460.000,00

2.586.688.475,00

113,50

93,86

26

DISBUN KAB O K I

2.657.140.000,00

2.384.429.000,00

89,74

100,00

24.373.111.000,00

22.759.961.570,00

93,38

100,00

24.373.111.000,00

22.759.961.570,00

93,38

100,00

14.214.545.000,00

13.600.339.668,00

95,68

99,50

8.521.836.000,00

8.060.994.150,00

94,59

100,00

LAMPUNG

DISBUN PROVINSI LAMPUNG

KALIMANTAN BARAT DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

29

DISHUTBUN KAB SANGGAU

1.997.036.000,00

1.936.592.078,00

96,97

99,79

30

DISHUTBUN KAB SINTANG

1.135.114.000,00

1.067.159.140,00

94,01

95,00

31

DISBUNHUT KAB KAPUAS HULU

1.364.129.000,00

1.347.739.300,00

98,80

99,70

32

DISHUTBUN KAB BENGKAYANG

1.196.430.000,00

1.187.855.000,00

99,28

99,50

8.498.306.000,00

8.241.502.240,00

96,98

100,00

5.261.566.000,00

5.051.335.040,00

96,00

100,00

KALIMANTAN TENGAH

33

14

REALISASI FISIK

DISBUN KAB MUARA ENIM

28

13

3

REALISASI KEUANGAN

24

27

12

DISBUN PROVINSI SUMATERA

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

34

DISBUN KAB KOTAWARINGIN BARAT

1.767.950.000,00

1.739.410.000,00

98,39

100,00

35

DISBUN KAB KOTAWARINGIN TIMUR

1.468.790.000,00

1.450.757.200,00

98,77

100,00

10.957.510.000,00

9.371.054.265,00

85,52

91,40

KALIMANTAN SELATAN




NO.

1

2 36

37

38

15

REALISASI FISIK

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

5.002.845.000,00

4.099.944.560,00

81,95

94,26

493.110.000,00

385.700.000,00

78,22

100,00

630.570.000,00

575.161.700,00

91,21

95,10

SELATAN DISTANPANGANBUN KAB TANAH LAUT DISHUTBUN KAB HULU SUNGAI TENGAH DISBUN KAB KOTABARU

1.220.045.000,00

1.084.533.655,00

88,89

89,52

40

DISBUN KAB TABALONG

1.982.685.000,00

1.749.937.250,00

88,26

93,59

41

DISHUTBUN KAB BALANGAN

1.628.255.000,00

1.475.777.100,00

90,64

77,34

6.865.832.000,00

4.719.665.975,00

68,74

88,60

4.683.225.000,00

2.897.971.975,00

61,88

85,61

2.182.607.000,00

1.821.694.000,00

83,46

95,00

11.585.759.000,00

11.421.118.100,00

98,58

100,00

KALIMANTAN TIMUR

43

17

3

REALISASI KEUANGAN

39

42

16

DISBUN PROVINSI KALIMANTAN

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DISBUNPANGANNAKPERIKANAN KAB KUTAI BARAT

SULAWESI UTARA

44

DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA

9.653.284.000,00

9.532.843.100,00

98,75

100,00

45

DISBUN KAB MINAHASA SELATAN

1.932.475.000,00

1.888.275.000,00

97,71

100,00

97.924.953.000,00

94.909.468.220,00

96,92

100,00

87.690.180.000,00

86.211.128.300,00

98,31

100,00

SULAWESI TENGAH

46

DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH

47

DISBUN KAB TOLI-TOLI

3.510.800.000,00

2.967.543.200,00

84,53

100,00

48

DISHUTBUN KAB SIGI

3.836.910.000,00

3.420.554.620,00

89,15

100,00

49

DISTANHUTKELAUTAN KOTA PALU

2.887.063.000,00

2.310.242.100,00

80,02

100,00




NO.

1 18

2 SULAWESI SELATAN

50

19

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

50.849.456.000,00

45.690.737.594,00

89,85

98,48

45.381.036.000,00

40.983.276.460,00

90,31

98,46

SELATAN 1.305.500.000,00

881.534.390,00

67,52

99,46

52

DISHUTBUN KAB BULUKUMBA

1.624.910.000,00

1.454.791.409,00

89,53

99,23

53

DISHUTBUN KAB SOPPENG

1.221.300.000,00

1.124.150.535,00

92,05

100,00

54

DISHUTBUN KAB LUWU UTARA

1.316.710.000,00

1.246.984.800,00

94,70

96,11

54.629.861.000,00

53.890.130.950,00

98,65

98,82

48.652.081.000,00

48.247.375.400,00

99,17

98,94

SULAWESI TENGGARA DISBUNHORTI PROV SULAWESI TENGGARA

56

DISTAN KAB KONAWE

1.210.630.000,00

1.171.522.550,00

96,77

99,99

57

DISBUN KAB KOLAKA

1.289.380.000,00

1.070.243.000,00

83,00

98,00

3.477.770.000,00

3.400.990.000,00

97,79

97,00

10.316.875.000,00

9.400.617.885,00

91,12

100,00

8.832.388.000,00

8.059.075.885,00

91,24

100,00

1.484.487.000,00

1.341.542.000,00

90,37

100,00

21.436.032.000,00

19.484.060.190,00

90,89

100,00

21.436.032.000,00

19.484.060.190,00

90,89

100,00

15.992.706.000,00

15.311.364.830,00

95,74

95,00

DISBUNHORTI KAB KONAWE SELATAN

MALUKU

59

60

DISTAN PROVINSI MALUKU DISBUNHUT KAB MALUKU TENGGARA

BALI

61

22

REALISASI FISIK

DISHUTBUN KAB BONE

58

21

3

REALISASI KEUANGAN

51

55

20

DISBUN PROVINSI SULAWESI

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI BALI

NUSA TENGGARA BARAT




NO.

1

2 62

23

(%)

(%)

5

6

7

15.992.706.000,00

15.311.364.830,00

95,74

95,00

23.516.099.000,00

21.416.740.308,00

91,07

100,00

DISTANBUN PROV NUSA TENGGARA

20.739.189.000,00

18.829.306.658,00

90,79

100,00

TIMUR 1.085.255.000,00

1.084.659.450,00

99,95

100,00

65

DISBUN KAB ALOR

1.691.655.000,00

1.502.774.200,00

88,83

100,00

11.220.149.000,00

10.793.136.200,00

96,19

98,80

11.220.149.000,00

10.793.136.200,00

96,19

98,80

14.485.362.000,00

14.053.425.550,00

97,02

99,08

13.267.862.000,00

12.839.128.550,00

96,77

99,00

1.217.500.000,00

1.214.298.000,00

99,74

100,00

13.107.978.000,00

13.056.704.600,00

99,61

99,64

8.228.444.000,00

99,61

99,50

2.226.881.000,00

99,94

100,00

1.436.970.000,00

99,01

100,00

PAPUA

DISBUNNAK PROVINSI PAPUA

BENGKULU

68

27

( Rp.000,- )

DISTANBUNNAK KAB SIKKA

67

26

REALISASI FISIK

64

66

25

3

REALISASI KEUANGAN

BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

63

24

DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA

PAGU ( Rp. 000,-)

DISBUN PROVINSI BENGKULU DISTANBUNHUT KAB BENGKULU TENGAH

MALUKU UTARA

69

DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA

8.260.528.000,00

70

DISTAN KAB HALMAHERA UTARA

2.228.140.000,00

71

DISTAN KAB HALMAHERA BARAT

1.451.270.000,00

72

DISBUN KAB HALMAHERA TENGAH

1.168.040.000,00

1.164.409.600,00

99,69

99,50

5.286.178.000,00

5.133.925.150,00

97,12

100,00

2.297.115.000,00

2.215.417.500,00

96,44

100,00

BANTEN

73

DISHUTBUN PROVINSI BANTEN




NO.

1

28

29

2

74

DISTANBUN KAB PANDEGLANG

75

DISHUTBUN KAB LEBAK

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

961.410.000,00

935.657.000,00

97,32

100,00

2.027.653.000,00

1.982.850.650,00

97,79

100,00

11.333.260.000,00

9.863.205.370,00

87,03

96,67

5.867.200.000,00

5.179.185.170,00

88,27

98,23

77

DISBUNHUT KAB BANGKA SELATAN

2.297.220.000,00

2.026.905.500,00

88,23

89,10

78

DISHUTBUN KAB BANGKA

1.910.090.000,00

1.508.017.800,00

78,95

100,00

79

DISBUNHUT KAB BANGKA TENGAH

1.258.750.000,00

1.149.096.900,00

91,29

100,00

14.761.238.000,00

13.667.601.600,00

97,59

99,00

13.563.433.000,00

12.507.903.500,00

92,22

98,92

1.197.805.000,00

1.159.698.100,00

96,82

100,00

2.866.730.000,00

2.283.618.250,00

79,66

90,10

2.866.730.000,00

2.283.618.250,00

79,66

90,10

7.442.905.000,00

7.336.125.000,00

98,57

95,76

7.442.905.000,00

7.336.125.000,00

98,57

95,76

52.457.273.000,00

50.814.263.380,00

96,87

100,00

37.640.376.000,00

36.542.666.250,00

97,08

100,00

1.091.200.000,00

1.057.974.200,00

96,96

100,00

GORONTALO

DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO DISTANPANGANBUN KAB PAHUWATO

KEPULAUAN RIAU

82

DISTANHUTNAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PAPUA BARAT

83

32

REALISASI FISIK

DISTANBUNNAK PROV KEP. BABEL

81

31

3

REALISASI KEUANGAN

76

80

30

PAGU ( Rp. 000,-)

DISHUTBUN PROVINSI PAPUA BARAT

SULAWESI BARAT

84

DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT

85

DISHUTBUN KAB MAJENE




NO.

1

2 86

87

88

33

34

DISHUTBUN KAB MAMUJU DISHUTBUN KAB POLEWALI

PAGU ( Rp. 000,-)

3

REALISASI KEUANGAN ( Rp.000,- )

(%)

(%)

5

6

7

2.375.538.000,00

2.317.496.760,00

97,56

100,00

2.796.859.000,00

2.407.957.200,00

86,10

100,00

8.553.300.000,00

8.488.168.970,00

99,24

100,00

66.603.292.000,00

62.055.246.825,00

93,17

95,28

MANDAR DISTANBUNHORTI KAB MAMASA

UPT PUSAT

REALISASI FISIK

89

BALAI BESAR ( BBP2TP ) SURABAYA

17.752.199.000,00

16.528.667.516,00

93,11

95,48

90

BALAI BESAR ( BBP2TP ) MEDAN

25.534.390.000,00

23.804.790.103,00

93,23

95,21

91

BALAI BESAR ( BBP2TP ) AMBON

14.895.513.000,00

13.894.855.065,00

93,28

95,34

92

BALAI ( BPTP ) PONTIANAK

8.421.190.000,00

7.826.934.141,00

92,94

94,99

108.139.579.000,00

90.514.135.288,00

83,70

96,34

7.158.875.000,00

6.578.201.065,00

91,89

96,65

DIRAT TANAMAN SEMUSIM

11.734.359.000,00

8.456.862.695,00

72,07

94,78

DIRAT TANAMAN TAHUNAN

7.195.223.000,00

6.724.263.167,00

93,45

96,84

DIRAT PENANGANAN PASCA PANEN

6.519.682.000,00

4.757.213.498,00

72,97

96,10

4.561.300.000,00

3.588.970.478,00

78,68

96,25

4.561.300.000,00

3.588.970.478,00

85,12

96,55

1.320.618.976.000,00

1.162.841.295.863,00

88,05

92,90

PUSAT 93

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN DIRAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

DIRAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN



Lampiran 7 PENILAIAN SATKER PROVINSI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2014

NO

PROVINSI

NILAI TERTIMBANG

SEBUTAN

1

DISBUN PROVINSI JAWA BARAT

83

Berhasil

2

DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH

78

Cukup Berhasil

3

DISHUTBUN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

76

Cukup Berhasil

4

DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR

43

Tidak Berhasil

5

DISBUN PROVINSI A C E H

58

Tidak Berhasil

6

DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA

80

Berhasil

7

DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT

80

Berhasil

8

DISBUN PROVINSI RIAU

78

Cukup Berhasil

9

DISBUN PROVINSI JAMBI

81

Berhasil

10

DISBUN PROVINSI SUMATERA SELATAN

65

Cukup Berhasil

11

DISBUN PROVINSI LAMPUNG

82

Berhasil

83

Berhasil

86

Berhasil

75

Cukup Berhasil

60

Cukup Berhasil

12 13 14 15

DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

16

DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA

83

Berhasil

17

DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH

86

Berhasil

18

DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN

87

Berhasil

19

DISBUNHORTI PROV SULAWESI TENGGARA

85

Berhasil 156



NO

PROVINSI

NILAI TERTIMBANG

SEBUTAN

20

DISTAN PROVINSI MALUKU

79

Cukup Berhasil

21

DISBUN PROVINSI BALI

80

Berhasil

86

Berhasil

78

Cukup Berhasil

22 23

DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DISTANBUN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR

24

DISBUNNAK PROVINSI PAPUA

83

Berhasil

25

DISBUN PROVINSI BENGKULU

85

Berhasil

26

DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA

95

Berhasil

27

DISHUTBUN PROVINSI BANTEN

92

Berhasil

28

DISTANBUNNAK PROV KEP. BANGKA BELITUNG

80

Berhasil

29

DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO

80

Berhasil

30

DISTANHUTNAK PROV. KEP. RIAU

63

Cukup Berhasil

31

DISBUN PROVINSI PAPUA BARAT

83

Berhasil

32

DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT

83

Berhasil



PENILAIAN SATKER KABUPATEN/KOTA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2014

NO

KABUPATEN/KOTA

NILAI TERTIMBANG

SEBUTAN

1

DISHUTBUN KAB CIANJUR

90

Berhasil

2

DISBUN KAB GARUT

100

Sangat Berhasil

3

DISHUTBUN KAB BENER MERIAH

96

Sangat Berhasil

4

DISHUTBUN KAB PIDIE

80

Berhasil

5

DISHUTBUN KAB ACEH UTARA

86

Berhasil

6

DISHUTBUN KAB ACEH TIMUR

80

Berhasil

7

DISHUTBUN KAB NAGAN RAYA

75

Cukup Berhasil

8

DISBUN KAB BATUBARA

15

Tidak Berhasil

9

DISBUN KAB PASAMAN BARAT

88

Berhasil

10

DISBUN KAB KAMPAR

87

Berhasil

11

DISHUTBUN KAB MERANTI

83

Berhasil

12

DISBUN KAB INDRAGIRI HILIR

81

Berhasil

13

DISBUN KAB TANJUNG JABUNG BARAT

81

Berhasil

14

DISBUN KAB MUARA ENIM

90

Berhasil

15

DISBUN KAB MUSI RAWAS

85

Berhasil

16

DISBUN KAB OGAN KOMERING ILIR

80

Berhasil

17

DISHUTBUN KAB SANGGAU

85

Berhasil

18

DISHUTBUN KAB SINTANG

85

Berhasil

19

DISHUTBUN KAB KAPUAS HULU

85

Berhasil

20

DISHUTBUN KAB BENGKAYANG

90

Berhasil

21

DISBUN KAB KOTAWARINGIN BARAT

95

Berhasil

22

DISBUN KAB KOTAWARINGIN TIMUR

95

Berhasil

23

DISTANPANGANBUN KAB TANAH LAUT

65

Cukup Berhasil 158



NO

KABUPATEN/KOTA

NILAI TERTIMBANG

24

DISHUTBUN KAB HULU SUNGAI TENGAH

85

Berhasil

25

DISBUN KAB KOTABARU

80

Berhasil

26

DISBUN KAB TABALONG

85

Berhasil

27

65

Cukup Berhasil

80

Berhasil

29

DISHUTBUN KAB BALANGAN DISBUNPANGANNAKPERIKANAN KAB KUTAI BARAT DISBUN KAB MINAHASA SELATAN

95

Berhasil

30

DISBUN KAB TOLI-TOLI

83

Berhasil

31

DISHUTBUN KAB SIGI

83

Berhasil

32

DISTANHUTKELAUTAN KOTA PALU

89

Berhasil

33

DISHUTBUN KAB BONE

66

Cukup Berhasil

34

DISHUTBUN KAB BULUKUMBA

95

Berhasil

35

DISHUTBUN KAB SOPPENG

83

Berhasil

36

DISHUTBUN KAB LUWU UTARA

87

Berhasil

37

DISTAN KAB KONAWE

88

Berhasil

38

DISBUN KAB KOLAKA

83

Berhasil

39

DISBUNHORTI KAB KONAWE SELATAN

91

Berhasil

40

DISBUNHUT KAB MALUKU TENGGARA

80

Berhasil

41

DISTANBUNNAK KAB SIKKA

90

Berhasil

42

93

Berhasil

90

Berhasil

44

DISBUN KAB ALOR DISTANBUNHUT KAB BENGKULU TENGAH DISTAN KAB HALMAHERA UTARA

90

Berhasil

45

DISTAN KAB HALMAHERA BARAT

86

Berhasil

46

DISBUN KAB HALMAHERA TENGAH

100

Sangat Berhasil

47

DISTANBUN KAB PANDEGLANG

91

Berhasil

48

DISHUTBUN KAB LEBAK

95

Berhasil

28

43

SEBUTAN



NO

KABUPATEN/KOTA

NILAI TERTIMBANG

SEBUTAN

49

DISBUNHUT KAB BANGKA SELATAN

85

Berhasil

50

DISHUTBUN KAB BANGKA

70

Cukup Berhasil

51

DISBUNHUT KAB BANGKA TENGAH

90

Berhasil

52

DISTANBUNPANGAN KAB PAHUWATO

86

Berhasil

53

DISHUTBUN KAB MAJENE

100

Sangat Berhasil

54

DISHUTBUN KAB MAMUJU

87

Berhasil

55

DISHUTBUN KAB POLEWALI MANDAR

84

Berhasil

56

DISTANBUNHORTI KAB MAMASA

85

Berhasil



PENILAIAN SATKER BALAI DAN UNIT ESELON II LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2014

NO

BALAI

NILAI TERTIMBANG

1

BALAI BESAR ( BBP2TP ) SURABAYA

89

Berhasil

2

BALAI BESAR ( BBP2TP ) MEDAN

87

Berhasil

3

BALAI BESAR ( BBP2TP ) AMBON

91

Berhasil

4

BALAI ( BPTP ) PONTIANAK

79

Cukup Berhasil

5

79

Cukup Berhasil

5b.

DiREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN DIRAT TAN. REMPAH DAN PENYEGAR DIRAT. TAN. SEMUSIM

60

Cukup Berhasil

5c.

DIRAT. TAN. TAHUNAN

81

Berhasil

65

Cukup Berhasil

65

Cukup Berhasil

79

Cukup Berhasil

5a.

5d. 5e. 5f.

DIRAT. PASCA PANEN DAN PEMBINAAN USAHA DIRAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT DITJEN PERKEBUNAN

SEBUTAN



Lampiran 8

Prioritas Nasional Kementerian Pertanian Yang Dipantau UKP4 Tahun2014

RENCANA AKSI

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12

UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

SEMULA

MENJADI

N5PXX: PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI UNTUK PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN Rawat Ratoon, TARGET B03: N5PXXAX: TARGET Bongkar ratoon dan 1. Tersalurkannya pupuk untuk 1. Teridentifikasinya CP/CL Peningkatan perluasan areal untuk kegiatan pengembangan rawat ratoon 61.000 ha produksi, tanaman tebu tebu seluas 15.600 2. Terlaksanaanya perluasan produktivitas dan dan bongkar ratoon 16.200 ha mutu tanaman di 2014 (1.800 ha di tahun semusim TARGET B06: 2015) 1. Teridentifikasinya CP/CL

-

B03 : 141,4%

CPL/CL untuk rawat ratoon, bongkar ratoon dan perluasan seluas 22.059 Ha.

-

B06 : 126,53%

CP/CL untuk rawat ratoon, bongkar ratoon dan perluasan seluas 51.627 Ha.

-

B06 : 25,68%

Pengadaan pupuk untuk rawat ratoon seluas 3.081 Ha.

TARGET B09: 1) Teridentifikasinya CP/CL untuk tanaman tebu seluas 47.010 Ha

B09 : 100,21%

CP/CL untuk tanaman tebu seluas 47.110 ha.Berubahnya realisasi CP/CL dari 51.627 Ha (B06) ke 47.010 ha (B09) dikarenakan adanya penghematan nasional sehingga SK CPCL yg sudah di SK kan dibuat ulang kembali.

2) Terlaksananya pengadaan B09 : 64,33% pupuk untuk rawat ratoon tebu seluas 5.000 Ha.

1. Sebagian besar petani tebu melaksanakan BR/perluasan pada pola II (Oktober-Desember)

untuk kegiatan pengembangan tebu seluas 40.800 Ha. 2. Terlaksananya pengadaan pupuk untuk rawat ratoon tebu seluas 12.000 Ha. TERGET : (RKP 79.000 Ha) 1. Terlaksananya pengadaan pupuk untuk rawat ratoon 31.518 Ha. 2. Terlaksananya Perluasan dan Bongkar Ratoon 10.000 Ha di Tahun 2014 (5.492 di Tahun 2015).

TARGET B09: 1) Teridentifikasinya CP/CL untuk tanaman tebu seluas 79.000 Ha 2) Terlaksananya pengadaan pupuk untuk rawat ratoon tebu seluas 30.000 Ha 3) BR dan atau perluasan 3.600 Ha .

TARGET: 1. Teridentifikasinya CP/CL untuk tanaman tebu seluas 47.010 Ha 2.Tersalurkannya pupuk untuk rawat ratoon 31.518Ha 3. Terlaksanaanya perluasan dan bongkar ratoon 10.000 Ha di Tahun 2014 (5.492 Ha di Tahun 2015)



RENCANA AKSI

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN


UKURAN KEBERHASILAN


% CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

SEMULA

MENJADI 3) Terlaksananya perluasan dan bongkar raton 1.500 Ha.

B09 : 63,08%

2. Lahan petani rata-rata merupakan lahan tegalan yang tidak berpengairan 3. Penundaan untuk penyaluran dana Bansos baru dicabut tanggal 14 Juli 2014. Setelah petani baru menyiapkan pelaksanaan BR/perluasan seperti mencari benih.

TARGET B12: 1) Terlaksananya pengadaan pupuk untuk rawat ratoon tebu seluas 61.000 Ha 2) Terlaksananya Bongkar Ratoon dan Perluasan areal tebu seluas 16.200 Ha di tahun 2014

TARGET B12: 1) Teridentifikasinya CP/CL untuk tanaman tebu seluas 47.010 Ha

B12: 100 %

2) Terlaksananya pengadaan 3) Terlaksananya Bongkar

B12: 100 % B12: 64,70 %

- Realisasi BR dan Perluasan -.Pertumbuhan KBD mengalami


KATA PENGANTAR. Ir. Gamal Nasir, MS Nip

Recommend Documents