KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan. Ir. Gamal Nasir, MS NIP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka dapat disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2013. Tujuan penyusunan pedoman teknis ini sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Pedoman ini masih bersifat umum, sehingga masih perlu dijabarkan kembali menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota guna menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat tersusunnya buku pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam program pengembangan kapas nasional. Terima kasih. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001


i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

i ii iii iv

I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Sasaran nasional C. Tujuan II. PENDEKATAN PELAKSANAAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan.... B. Spesifikasi Teknis III. PELAKSANAAN KEGIATAN A..Ruang Lingkup................................ B. .Pelaksana Kegiatan....................... C. Lokasi, Jenis dan Volume D. Simpul Kritis IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN................... V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN VI. PEMBERDAYAAN PETANI KAPAS VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN... VIII. PEMBIAYAAN IX. PENUTUP LAMPIRAN

1 1 3 4 4 5 10 15 15 16 17 17


19 19 24 27 27 28

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Standar Mutu Benih Kapas


11

iii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Kegiatan Penanaman Kapas Tahun 2013

29

Lampiran 2. Kegiatan Pembangunan Kebun 30 Induk Penanaman Kapas Tahun 2013 Lampiran 3. Kegiatan Operasional TKP dan PLP-TKP Kapas Tahun 2013

31

Lampiran 4. Kegiatan Pemberdayaan Petani Kapas

32

Lampiran 5. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK)/RUB

33

Lampiran 6. Bagan Pengelolaan Kebun Benih Sebar Kapas

34


iv

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tanaman kapas (Gossypium hirsutum L) tanaman penghasil serat yang merupakan bahan baku utama industri tekstil dan produk tekstil (ITPT) dari serat alam. Kebutuhan bahan baku kapas terus meningkat, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang mendorong semakin berkembangnya industri TPT di dalam negeri, terlihat dengan meningkatnya industri pemintalan khususnya untuk serat kapas dari sekitar 6,1 juta spdl tahun 1997 menjadi sekitar 7,8 juta spdl pada saat ini, atau dalam 15 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sekitar 2% per tahun. Pada periode yang sama kebutuhan bahan baku TPT dari serat kapas terus meningkat, ketergantungan akan serat kapas impor sekitar 454-762 ribu ton kapas. Kebutuhan serat kapas tersebut setara dengan 1,5 juta ton kapas berbiji atau sekitar 1,2 juta ha pertanaman kapas pada tingkat produksi 1.250 kg/ha. Untuk mendukung pengembangan pertanaman kapas tersebut diperlukan ketersediaan benih unggul bermutu secara 6 (enam) tepat, yaitu : tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, tempat dan lokasi. Salah satu wacana dalam pengembangan industri benih kapas adalah pengembangan kerjasama kemitraan antara produsen kebun induk kapas dengan penghasil teknologi/varietas yaitu Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas Malang). Kebun induk Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

1

kapas yang telah dibangun selanjutnya harus memenuhi syarat dan merupakan hasil kebun benih dari beberapa jenjangan (benih dasar menjadi benih pokok; benih pokok menjadi benih sebar). Kinerja tersebut juga masih sangat rendah jika dilihat dari segi kapasitas ginnery yang ada dan aktif sekitar 54.000 ton kapas berbiji hanya dapat memenuhi kebutuhan bahan baku serat sebesar 8%. Rendahnya kinerja perkapasan nasional tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: i) lahan yang tersedia kurang potensial untuk kapas, umumnya lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terbatas; ii) waktu tanam tidak optimal sehingga sering mengalami kekeringan dan gagal panen; iii) benih tidak tersedia secara 6 tepat (jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat dan lokasi); iv) aplikasi pemupukan belum memenuhi standar 5 tepat (jumlah, jenis, waktu, tempat dan harga); v) pemeliharaan tanaman belum optimal; dan vi) kelembagaan petani belum tertata dengan baik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri TPT akan serat kapas, Pemerintah cq. Ditjen Perkebunan sejak tahun 1978 telah melakukan berbagai upaya fasilitasi dan dukungan peningkatan produksi kapas, mulai dari Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR) s.d Program Akselerasi Pengembangan Kapas. Terkait dengan hal tersebut, maka sejak tahun 2007 pemerintah


2

telah memfasilitasi upaya percepatan peningkatan areal dan produksi tanaman kapas. Kondisi saat ini terjadi kelangkaan dalam penyediaan benih sebar, oleh karena itu maka pada tahun 2013 akan difasilitasi untuk pembuatan kebun benih sebar melalui dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Provinsi, berupa penyediaan benih bermutu (100%), pemberian bantuan sarana produksi (25%), pendampingan tenaga teknis lapangan dan pelatihan petani. Penggunaan dana APBN-TP tersebut diharapkan tepat sasaran meningkatkan kinerja perkapasan nasional, efektif dan efisien, maka perlu adanya acuan pelaksanaan berupa Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2013, yang nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan oleh Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. B. Sasaran Nasional Sasaran nasional dari kegiatan pembangunan kebun benih sebar kapas dan penanaman tanaman kapas adalah: (i) meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kapas agar kontribusi serat kapas terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dapat meningkat, serta (ii) tersedianya benih untuk penanaman kapas tahun 2014.


3

C. Tujuan Tujuan kegiatan Pembangunan Kebun Benih Sebar Kapas dan Penanaman Tanaman Kapas tahun 2013 adalah: 1. Menyediakan varietas unggul yang didukung industri benih yang efisien dalam menghasilkan benih bermutu secara 6 (enam) tepat. 2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu kapas berbiji melalui pembangunan kebun benih sebar kapas dan penanaman kapas sesuai baku teknis yang benar sehingga mampu meningkatkan kontribusi serat kapas pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. 3. Mempersiapkan penyediaan penanaman kapas tahun 2014.

benih

untuk

4. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha di wilayah pengembangan sehingga meningkatkan kesejahteraan petani. II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan pembangunan kebun benih sebar kapas dan penanaman kapas dilakukan melalui pendekatan : 1. Manajemen kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, mempermudah Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

4

akses pembinaan, akses perolehan informasi (perkembangan teknologi, pasar, dll.) bagi petani, serta saling memperkuat posisi tawar petani dengan mitra usahanya yaitu perusahaan pengelola/mitra. 2. Pembangunan kebun benih sebar kapas seluas 170 ha dilaksanakan di 7 Provinsi yaitu Jawa Tengah, D.I.Y, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, sedangkan penanaman kapas seluas 3.130 ha dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Pengadaan benih dan pupuk untuk penanaman tanaman kapas dilakukan dengan mekanisme belanja barang dan jasa oleh Dinas Perkebunan Provinsi sesuai peraturan perudangan yang berlaku. 4. Pembangunan kebun benih sebar kapas dilaksanakan dengan mekanisme kontraktual oleh Dinas yang menangani bidang perkebunan terkait. 5. Pembangunan kebun benih sebar kapas dilaksanakan secara monokultur, dimana sumber benih (benih pokok) berasal dari Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas) Malang untuk seri Kanesia atau Badan Tenaga Atom (Batan) untuk seri Kharisma.


5

6. Proses penyiapan, penyimpanan dan pendistribusian benih dilakukan oleh pengelola sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. 7. Kerjasama kemitraan antara petani dengan perusahaan pengelola setempat yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Metode pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun benih sebar kapas dan penanaman tanaman kapas Tahun 2013 dilakukan dengan rangkaian kegiatan, sebagai berikut: 1. Sosialisasi program kepada instansi terkait di daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan kelompok tani sasaran. 2. Membangun jejaring kerja antar instansi terkait antara lain: Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas) Malang, BBP2TP, UPT/UPTD Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan TKP (PLP-TKP) yang ada di lokasi kegiatan, perusahaan pengelola/mitra dan kelompok tani, sehingga terjalin keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. 3. Pemilihan calon petani dan calon lahan (CP/CL) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota bersama perusahaan pengelola dan petugas pendamping


6

lapangan (TKP dan PLP-TKP) setempat. CP/CL terpilih tersebut diusulkan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi/kabupaten untuk ditetapkan sebagai petani peserta kegiatan penanaman kapas MT 2013. Hal ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum bulan Februari 2013. 4. Hal-hal pokok yang perlu dimuat dalam penetapan CP/CL adalah: lokasi penanaman, perusahaan pengelola/mitra, nama kelompok tani, nama-nama anggota kelompok, nomor rekening kelompok, dan luas lahan terukur peserta. 5. Persyaratan, mekanisme pemilihan dan penetapan petani/kelompok tani peserta kegiatan penanaman kapas MT 2013 diatur lebih detail dalam: (i) Juklak yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi; dan (ii) Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/ kota. Penataan kelembagaan petani/ kelompok tani mengacu pada ketentuan yang berlaku, diantaranya: 1. Organisasi kelompok tani kapas seyogyanya dapat mengakomodir kepentingan dan perkembangan masing-masing anggotanya, sehingga kegiatan usaha tani dalam kelompok dapat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hidup berkelompok. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

7

2. Dalam menjalankan kegiatan kelompok perlu dilengkapi dengan aturan-aturan organisasi yang disepakati bersama anggotanya, antara lain: tupoksi dalam struktur organisasi kelompok, tata cara penetapan pengurus kelompok, mekanisme dan tata hubungan kerja antara berbagai stakeholder kapas, tata cara pengambilan keputusan kelompok, pengawasan kinerja pengurus, rapat anggota kelompok, dll. 3. Penataan kelompok tani kapas secara detail diatur lebih lanjut di dalam Juklak yang disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di provinsi dan Juknis yang disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di kabupaten/kota. 4. Dalam rangka keberlanjutan usaha tani kapas, disarankan petani dapat menyisihkan sebagian hasilnya untuk ditabung pada kelompok sebagai penambahan modal kelompok atas dasar kesepakatan bersama agar dapat menghasilkan kegiatan serupa pada musim tanam berikutnya. 5. Pendampingan teknis secara intensif dilakukan oleh petugas teknis dan tenaga kontrak pendamping yang dibantu oleh petugas pembantu pendamping (TKP dan PLP-TKP). Fasilitasi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2013 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan TA Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

8

2013, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas membidangi perkebunan provinsi sebagai Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Penggunaan TP tersebut difokuskan pada kegiatan meliputi:

yang dana dana yang

1. Penanaman Tanaman Kapas Kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2013 dengan dukungan berupa : (i) benih kapas (100 %) sesuai standar kebutuhan teknis lapangan; dan (ii) sebagian sarana produksi (25%) yang pelaksanaannya dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 2. Kegiatan Pembangunan Kebun Benih sebar Kapas Tahun 2013 dengan dukungan berupa : (i) kompensasi penggunaan lahan, (ii) benih kapas sesuai standar kebutuhan teknis lapangan; dan (iii) sarana produksi. 3. Pemurnian dan sertifikasi kebun dilakukan oleh UPTD Perbenihan setempat. 4. Prosesing, pengemasan, penyimpanan benih dan distribusi kepada petani dilakukan oleh pengelola sesuai dengan wilayah masing-masing. 5. Benih, pupuk, obat-obatan, dan upah tenaga kerja (HOK) untuk pembangunan kebun benih sebar kapas sebesar 100% dari kebutuhan standar teknis.


9

6. Operasional Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu (PLP-TKP) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan sebagai TKP dan PLP-TKP tahun 2013, Pemberdayaan Petani Kapas, Persiapan, Pengawalan, dan monev. 7. Pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. B. Spesifikasi Teknis 1.

Pembangunan Kebun Benih Sebar Kapas a. Lokasi Lokasi pembangunan kebun benih sebar kapas mempunyai spesifikasi teknis sebagai berikut: (1) Tanah cukup subur berupa lahan sawah atau lahan kering (tegalan). (2) Drainase baik, mempunyai sumber air yang dapat digunakan saat musim kemarau. (3) Lahan tidak ternaungi. (4) Sarana dan prasarana baik. b. Benih (1) Benih kapas yang digunakan untuk pembangunan kebun benih sebar kapas di Jateng, DIY, Jatim, Bali, Sulawesi Selatan,


10

NTB dan NTT dapat menggunakan seri Kanesia atau Kharisma. (2) Kebutuhan benih sebesar 7 kg/ha. Pemakaian benih 1-2 butir per lubang. (3) Benih kapas Benih kapas yang digunakan merupakan benih delinted dan sudah disertifikasi oleh BBP2TP/UPTD Perbenihan dengan standar mutu benih seperti pada Tabel 1. Tabel 1. Standar Mutu Benih Kapas No.

1. 2. 3. 6.

Jenis Pemeriksaan Mutu Fisiologis : Daya Berkecambah Mutu Fisik : Kemurnian benih Kotoran benih Kadar air.

Satuan

Persyaratan Benih Sebar

%

≥ 80

% % %

≥ 98 ≤2 8-10

Sumber: STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 01-7163-2006

c. Isolasi Untuk menjaga kemurnian varietas lokasi pembangunan kebun benih sebar kapas terpisah dari lokasi pertanaman kapas lainnya minimal 50 meter.


11

d. Varietas Untuk menjaga kemurnian varietas dalam satu lokasi pembangunan kebun benih sebar kapas sebaiknya menggunakan satu varietas saja. e. Pemurnian dan sertifikasi Untuk menjaga kemurnian varietas yang dihasilkan pemurnian kebun benih sebar kapas dilaksanakan sebelum panen dan dilakukan oleh UPTD setempat. Sertifikasi kebun dilaksanakan sekaligus untuk melakukan taksasi produksi. f.

Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)

(1) Pembangunan kebun benih sebar kapas dilaksanakan oleh kelompok tani terpilih yang sudah berpengalaman dalam budidaya kapas bekerjasama dengan pengelola setempat. (2) Kelompok tani terpilih ditetapkan berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), apabila terjadi perubahan kelompok tani yang sudah diverifikasi maka perubahan tersebut atas persetujuan tim verifikator. (3) Kelompok tani bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan kebun, sedangkan pengelola bertangung


12

jawab dalam prosesing, penyimpanan dan pendistribusian benih. g. Pemeliharaan tanaman untuk pembangunan kebun benih sebar kapas dilakukan sesuai dengan pedoman pembangunan kebun benih kapas yang ada. 2.

Penanaman Tanaman Kapas a. Lokasi Spesifikasi teknis untuk lokasi dilihat dari kesesuaian lahan dan iklim yang dibutuhkan untuk penanaman tanaman kapas sama dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk pembangunan kebun benih sebar kapas. Ketepatan pemilihan lokasi dengan memperhatikan iklim, ketinggian tempat, intensitas cahaya matahari, suhu, curah hujan dan kelembaban udara, jenis tanah, kesuburan, tekstur, kedalaman permukaan air tanah, pH serta sifat kimia tanah sangat diperlukan karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman kapas. b. Petani Sasaran 1) Petani sasaran adalah petani pemilik lahan yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah (sertifikat/letter C/girik, dll), umur minimal 17 tahun atau sudah berkeluarga, berdomisili di lokasi pengembangan.


13

2) Petani peserta tergabung dalam kelompok tani dan mau mengikuti aturan yang ditetapkan Pedtek/Juklak/Juknis, serta bersedia mengikuti petunjuk /bimbingan dan ketentuan teknis dari petugas teknis lapangan/pendamping. 3) Petani peserta penanaman tanaman kapas dipilih dari petani yang berkemampuan dan mau meningkatkan produktivitas kapas melalui usaha budidaya yang baik dan benar di atas sebidang lahan yang diusahakan sendiri dan melaksanakannya secara berkelompok serta mau memelihara tanamannya dengan bersedia melaksanakan budidaya kapas melalui penerapan teknis budidaya yang baik dan benar. 4) Penetapan petani/kelompok tani terpilih oleh KPA Satker Dinas Provinsi/Kabupaten berdasarkan atas rekomendasi dari tim verifikator (calon petani dan calon lahan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikator) demikian juga bila terjadi perubahan c. Benih Kapas 1) Benih kapas yang digunakan untuk kegiatan penanaman kapas MT 2013 adalah benih kapas unggul dengan varietas Kanesia/ Karisma dan hibrida.


14

2) Bantuan benih kapas yang diberikan kepada petani per hektar sebesar 6 kg untuk benih varietas Kanesia/Karisma atau benih hibrida. Pemakaian benih disesuaikan dengan jenis benih dan kondisi lahan. 3) Kemurnian benih >98% kecambah minimal 80%

dengan

daya

4) Benih kapas yang disalurkan ke petani yang berupa benih kapas hibrida impor harus mengacu pada persyaratan impor benih yang telah ditetapkan Penyiapan lahan, persyaratan tumbuh, penanaman, pola tanam, pemeliharaan, pengendalian HPT, dan pemanenan dilakukan sesuai dengan pedoman budidaya tanaman kapas yang ada. III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun benih sebar kapas dan penanaman kapas MT 2013 adalah: 1. Fasilitasi Pembangunan Kebun Benih sebar Tanaman Kapas seluas 170 ha, tersebar pada 29 kabupaten di 7 Provinsi. 2. Fasilitasi penanaman kapas MT 2013 seluas 3.130 ha tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan


15

pada 4 kabupaten (Bulukumba, Bone, Wajo dan Soppeng). 3. Operasional dan pelatihan tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan TKP (PLP-TKP) di wilayah pengembangan kapas. 4. Pemberdayaan petani kapas di 7 provinsi pada 29 kabupaten, seperti pada lampiran 4. 5. Pembinaan, pengendalian, pengawalan, dan pendampingan kegiatan pembangunan kebun benih sebar kapas dan penanaman kapas MT 2013. B. Pelaksana Kegiatan 1. Pelaksana Pusat: Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. 2. Pelaksana Provinsi: Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. 3. Pelaksana Kabupaten: Dinas yang membidangi perkebunan wilayah penanaman kapas di 4 kabupaten dan wilayah pembangunan kebun benih sebar kapas di 20 Kabupaten. 4. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah tersebut diatas setelah verifikasi CP/CL dan disahkan dengan SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi.


16

C. Lokasi, Jenis dan Volume 1. Lokasi penanaman kapas seluas 3.130 ha pada 4 kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan dan pembangunan kebun benih sebar kapas seluas 170 ha (rincian pada lampiran 1). 2. Lokasi pembangunan kebun benih sebar kapas yang bertujuan untuk menyediakan benih unggul bermutu seperti pada lampiran 2. 3. Lokasi, jenis dan volume operasional TKP/PLPTKP dapat dilihat pada lampiran 3. 4. Lokasi, jenis dan volume pelaksanaan Pemberdayaan Petani Kapas dapat dilihat pada lampiran 4. D. Simpul Kritis Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapas Tahun 2013 ada beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir resiko. Adapun simpul kritis dalam kegiatan Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2013 diantaranya adalah : 1. Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten. 2. Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi calon kelompok sasaran penerima paket dan calon lokasi (CP/CL) oleh Tim Teknis Kabupaten.


17

3. Tahap pengadaan dan penyaluran Benih yang bersertifikat dan berlabel oleh rekanan pemenang tender yang telah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. 4. Tahap pengadaan dan penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani oleh rekanan pemenang tender yang telah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Bantuan untuk pengembangan kapas tahun 2013 berupa bantuan dana operasional kegiatan dan bantuan bahan dengan tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan kegiatan dari Pusat, dan mensosialisasikan kepada Dinas Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten; 2. Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan; 3. Pemanfaatan belanja barang non operasional lainnya adalah sebagai berikut: belanja barang non operasional lainnya yang sumber dananya APBN-TP T.A 2013 hanya diberikan untuk biaya kompensasi pengunaan lahan, upah tenaga kerja untuk pelaksanaan penanaman sampai panen, sertifikasi kebun, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian benih;


18

4. Pencairan dana berdasarkan usulan kelompok tani (RUK) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan SK penetapan petani atau kelompok tani penerima bantuan; 5. Mekanisme pemanfaatan belanja barang adalah sebagai berikut:  Pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No 54 tahun 2010 berikut perubahannya.  Untuk kegiatan penanaman kapas, penyedia wajib menyediakan benih dan pupuk paling lambat 1 minggu sebelum waktu tanam, dan menyalurkan benih dan pupuk sampai ke titik bagi. Waktu tanam peridoe I (Januari sampai Maret) sedangkan waktu tanam periode II (Agustus sampai Oktober). V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2013 dilakukan oleh: Tim Pembina Pusat, Tim Pelaksana Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan Petugas TKP dan PLP-TKP, dengan tugas masing-masing sebagai berikut :


19

A. Tim Pembina Pusat Tim Pembina Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim, bertugas: 1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Provinsi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan. 3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama antar instansi non pemerintah seperti Perusahaan Pengelola/ Mitra, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Petani Kapas Indonesia (APEKINDO), Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat lainnya. 4. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2013. 5. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. B. Tim Pelaksana Provinsi Tim Pelaksana Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi, bertugas :


20

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 2. Melakukan sosialisasi dengan Tim Teknis kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan penanaman kapas tahun 2013 di kabupaten/ kota setempat. 3. Melakukan pengawalan, pemantauan, monitoring, evaluasi serta membantu mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan. 4. Membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelaksanaan Penanaman Kapas Tahun 2013 yang ada di daerahnya dengan mengacu Pedoman Teknis Penanaman kapas Tahun 2013 yang dibuat Ditjen. Perkebunan. Juklak tersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim di Jakarta. 5. Bersama Tim Teknis di kabupaten/kota membangun kemitraan yang produktif antara petani dan perusahaan pengelola/mitra/ koperasi. 6. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja per kabupaten kepada Tim Pembina Pusat melalui Direktur Jenderal Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim, yang mencakup: i) lokasi penanaman Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

21

(kecamatan); ii) luas areal terdaftar/terukur; iii) jumlah petani peserta/kelompok tani; iv) penyaluran benih dan sarana produksi; v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/ produktivitas; viii) perkembangan jumlah tabungan pada rekening kelompok; dan ix) laporan keuangan Satker pengelola dana TP yang dibuat sesuai sistem/peraturan yang berlaku. C. Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota dikoordasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/ kota, bertugas : 1. Melakukan koordinasi teknis yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan teknis lapangan. 2. Melakukan sosialisasi kepada petani/ kelompok tani sasaran. 3. Melakukan pendaftaran, seleksi dan verifikasi CP/CL, diharapkan CP/CL. 4. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penanaman Kapas Tahun 2013 yang ada di daerahnya dengan mengacu Juklak yang dibuat oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan Pedoman Teknis yang dibuat Direktorat Jenderal Perkebunan. Juknis Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

22

tersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan tembusan kepada Ditjen. Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim di Jakarta. 5. Bersama Tim Pelaksana Provinsi membangun kemitraan yang produktif antara petani dan perusahaan pengelola/ mitra/ koperasi. 6. Melakukan bimbingan teknis, monitoring/ pengawalan/pemantauan, dan pengendalian ke lokasi kegiatan. 7. Membantu kelompok tani peserta penanamn kapas dalam menyusun RUK/RDKK. 8. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja per Kecamatan kepada Tim Pelaksana Provinsi tembusan kepada Dirjen Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim, yang mencakup: i) lokasi (desa); ii) jumlah petani peserta/ kelompoktani; iii) luas areal terdaftar/ terukur; iv) penyaluran benih dan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan); v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/ produktivitas; viii) perkembangan jumlah modal usaha petani pada rekening kelompok, dll; dan ix) permasalahan serta rencana tindak lanjut. D. TKP dan PLP-TKP 1. Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

23

pengembangan kapas, mulai dari sosialisasi program, pendataan CP/CL, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen kapas berbiji sampai dengan penimbangan dan penjualan hasil. Mereka merupakan penghubung antara petani dengan pihak dinas baik kabupaten, provinsi maupun perusahaan pengelola. 2. TKP dan PLP-TKP berdomisili di lokasi pengembangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping petani. 3. TKP menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan lapangan per desa kepada Tim Teknis Kabupaten tembusan kepada Tim Pelaksana Provinsi, yang mencakup: i) lokasi (dusun/kelompok tani); ii) jumlah petani peserta/kelompok tani; iii) luas areal terdaftar/terukur; iv) penyaluran benih dan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan); v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi / produktivitas; viii) perkem-bangan jumlah modal usaha petani pada rekening kelompok, dll; dan ix) permasa-lahan serta rencana tindak lanjut. VI. PEMBERDAYAAN PETANI KAPAS Pemberdayaan petani adalah rangkaian proses memfasilitasi petani melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan asistensi. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, terarah dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2013

24

berkesinambungan dalam upaya mengakumulasi potensi yang dimiliki. Diharapkan potensi tersebut menjadi suatu kekuatan dalam melakukan kerjasama menuju peningkatan kesejahteraan. A. Tujuan Tujuan pemberdayaan petani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kemampuan petani dalam hal teknis dan administratif. Selain itu juga membina kebersamaan petani dan pengem-bangan kelembagaannya agar terbangun usahatani yang mandiri dan berkelanjutan. B. Sasaran Terbentuknya kelompok tani mandiri yang selanjutnya dapat tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dapat membentuk koperasi yang berbadan hukum. C. Pelaksanaan 1. Metode Pelaksanaan Pemberdayaan petani kapas dilaksanakan secara swakelola melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Pember-dayaan petani difasilitasi oleh Dinas Perkebunan tingkat Provinsi bekerjasama dengan dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten wilayah pengembangan kapas dengan melibatkan petugas pendamping lapangan (TKP dan PLP-TKP).


25

Materi pemberdayaan petani meliputi pembekalan teknis budidaya tanaman kapas sampai dengan panen dan pasca panen serta fasilitasi penumbuhan dan penguatan kelompok tani melalui aspek manajerial dan hukum. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan pemberdayaan petani mencakup: a. Sosialisasi program kegiatan. b. Inventarisasi kelompok tani peserta penanaman kapas dan pembangunan kebun benih sebar kapas. c. Penetapan calon peserta pelatihan (pengurus kelompok atau anggota yang ditunjuk untuk mewakili). d. Penyelenggaraan pemberdayaan petani kapas. e. Penyusunan laporan. Waktu pelaksanaan pemberdayaan petani adalah sebelum petani melakukan penanaman kapas dan atau menjelang panen kapas. Untuk wilayah pengembangan dengan musim tanam awal tahun pelatihan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2013, sedangkan untuk wilayah pengem-bangan dengan musim tanam akhir tahun pelatihan dilaksanakan sekitar bulan Agustus s/d Oktober 2013.


26

VII. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Agar penggunaan anggaran APBN menjadi tertib sesuai dengan output kegiatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, keuangan maupun fisik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu (1) sebelum mulai kegiatan (exante) untuk mengetahui persiapan pelaksanaan di lapangan dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul, (2) saat dilakukan kegiatan (on going) untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan (3) setelah dilakukan kegiatan (ex-post) untuk mengevaluasi kegiatan berdasarkan pencapaian target yang ditetapkan. Laporan dibuat secara berjenjang, mulai dari petugas TKP dan PLP-TKP, tingkat kabupaten/ kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat di Jakarta. VIII. PEMBIAYAAN Kegiatan pelaksanaan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2013 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.


27

IX.

PENUTUP Pedoman Teknis Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2013 ini dibuat sebagai acuan umum bagi setiap pihak terutama petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanaman kapas. Hal-hal yang belum terakomodir dalam Pedoman Teknis ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diakomodir dalam Juklak dan Juknis. Dalam penyusunan Juklak/Juknis tersebut harus memperhatikan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK).


28

Lampiran 1.

Kegiatan Penanaman Kapas Tahun 2013

No. 1

Provinsi

Kabupaten

Sulawesi Selatan

Bulukumba

Volume (Ha) 1.000

Bone

940

Bantaeng

450

Soppeng

440

Wajo

300

Jumlah


3.130

29

Kegiatan Pembangunan Kebun Benih sebar Kapas Tahun 2013

Lampiran 2.

No 1

Provinsi

2

DIY

3

Jatim

4

Bali

5

6

7

Kabupaten

Volume (Ha)

Jateng Blora Wonogiri Grobogan

3 3 3

G.Kidul

15

Mojokerto

12

Buleleng Karang Asem

7 8

Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Lombok Utara

5 6 6 6 5

Sumba Timur Sumba Tengah Sumba Barat Sumba Brt Daya

3 3 4 3

NTB

NTT

Sulsel Bantaeng Bulukumba Bone Soppeng Wajo Jumlah


12 21 18 14 13 170

30

Lampiran 3.

Kegiatan Operasional TKP dan PL-TKP Kapas Tahun 2013 NO

PROVINSI

VOLUME

1

JATENG

16

Orang

2

DIY

6

Orang

3

JATIM

6

Orang

4

BALI

16

Orang

5

NTB

21

Orang

6

NTT

14

Orang

7

SULSEL

33

Orang

TOTAL

112

Orang


31

Lampiran 4.

Kegiatan Pemberdayaan Petani Kapas Tahun 2013 No.

PROVINSI

VOLUME

1

JATENG

3

Paket

2

DIY

1

Paket

3

JATIM

1

Paket

4

BALI

2

Paket

5

NTB

5

Paket

6

NTT

4

Paket

7

SULSEL

5

Paket

21

Paket

TOTAL


32

Lampiran 5. Rekapitulasi RUK/RUB Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi

: …………………………. : …………………………. : …………………………. : …………………………. : ............................ REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/ RENCANA USAHA BERSAMA

Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggara ….......................... Provinsi/Kab/Kota ………………………… Sesuai dengan Surat Keputusan*)……… nomor...........tanggal..........tentang penetapan kelompok tani sasaran kegiatan........... sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No. 1 1. Dst.

Kegiatan 2

Jumlah Biaya (Rp) 3

Jumlah Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal...., Menyetujui, Ketua Kelompok, Ketua Tim Teknis, ....................................

................................ Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi/Kabupaten/Kota......... ......................................... NIP...................................

Catatan : *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.


33

Lampiran 6


34

KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan. Ir. Gamal Nasir, MS NIP

Recommend Documents