KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementrian Pertanian Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jakarta, Mei 2017 Direktur Jenderal
Dr. Ir. H. Sumarjo Gatot Irianto, MS, D.A.A NIP. 196010241987031001 i
DAFTAR ISI TAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
iii
Daftar Grafik
v
Daftar Lampiran
vi
Pernyataan Tanggung Jawab
vii
Ringkasan
1
I. Laporan Realisasi Anggaran
4
II. Neraca
5
III. Laporan Operasional
6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
7
V. Catatan atas Laporan Keuangan
8
A. Penjelasan Umum
8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
42
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
50
F. Pengungkapan Penting Lainnya
55
VI. Lampiran
56
ii
DAFTAR TABEL TAR ISI Tabel 1. Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Tabel 37. Tabel 38. Tabel 39. Tabel 40. Tabel 41. Tabel 42.
Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA. 2016 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016 Berdasarkan Belanja Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2016 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015 Perbandingan Belanja Pegawai TA. 2016 dan 2015 Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 Kas di Bendahara Pengeluaran Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015 Piutang PNBP Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA 2016 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015 Mutasi Nilai Tanah Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Mutasi Gedung dan Bangunan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Mutasi Aset Tetap Lainnya Rincian Aset Tak Berwujud TA 2016 Mutasi Aset Tak Berwujud Mutasi Aset Lain-lain Tunda Bayar Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016 Contijen Liabilities Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan TA 2015 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan TA 2015 Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016 iii
9 13 15 17 19 19 21 21 22 23 23 24 26 27 28 28 30 31 32 33 34 34 35 36 36 37 39 40 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 50 52
Tabel Tabel Tabel Tabel
43. 44. 45. 46.
Rincian Rincian Rincian Rincian
Koreksi Lain-Lain Nilai Transaksi Antar Entitas Transfer Masuk per 31 Desember 2016 Transfer Keluar per 31 Desember 2016
iv
52 53 53 54
DAFTAR GRAFIK TAR ISI Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2016
v
21
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Lampiran 15. Lampiran 16. Lampiran 17.
TAR ISI Print Out Laporan Keuangan Tingkat Eselon 1 (Audited) Laporan Tindak Lanjut LHP BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2015 Monitoring Transfer Masuk BMN Eks Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Data Tunda Bayar Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bukti Setor Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas serta Bukti Setor Data Hibah FAO Monitoring E-Rekon atas Satker In-Aktif Daftar Penerimaan dan Tunggakan Sewa Rumah Dinas Bukti Setor Piutang PNBP Rincian Belanja 526 TA. 2016 Laporan Inventarisasi dan Penilaian BMN BBPOPT Jatisari SK Hibah Aset KOICA SK Penghapusan Aset Dinas Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Selatan Data Hibah Proyek CF-SKR Nilai Asersi BPK Notulensi Rapat Tripartit TA. 2016 Kementerian Pertanian
vi
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Penggabungan Laporan
Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
terlampir
adalah
merupakan
tanggung
jawab
kami,
sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA. Laporan
Keuangan
tersebut
telah
disusun
berdasarkan
sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, Mei 2017 Direktur Jenderal
Dr. Ir. H. Sumarjo Gatot Irianto, MS, D.A.A NIP. 196010241987031001
vii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan
kaidah-kaidah
pengelolaan
keuangan
yang
sehat
di
lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan
Realisasi
Anggaran
menggambarkan
perbandingan
antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur PendapatanLRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 31.272.314.259 atau mencapai 597,34 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.235.303.000. Realisasi
Belanja
Negara
pada
TA
2016
adalah
sebesar
Rp4.730.330.423.072 atau mencapai 62.18 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.607.185.856.000. Persentase Realisasi Belanja TA 2016 mengalami
penurunan
disebabkan
karena
adanya
pelaksanaan
penghematan (self blocking) pada Belanja Barang pada 46 satuan kerja yang menyebabkan realisasi Belanja Barang tertunda menjadi tahun 2017. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Langkahlangkah penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran
2016. Penghematan/Selfblocking anggaran pada
program
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan DIPA TA 2016 yang diluncurkan/tunda bayar, agar dituangkan dalam Addendum Kontrak
yang
disepakati
PPK
dan
-1-
Penyedia.
Seluruh
pekerjaan
diselesaikan pada TA.2016 dan Pembayaran senilai sisa Kontrak yang diluncurkan/tunda bayar dibebankan pada DIPA TA.2017.
2. NERACA Neraca
menggambarkan
kewajiban, dan ekuitas
posisi
keuangan
entitas
mengenai
aset,
pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31
Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp446.294.999.418 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp18.571.141.568; Aset Tetap (neto) sebesar
Rp
425.679.809.285;
Piutang
Jangka
Panjang
(netto)
Rp271.423.562; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.772.625.003 . Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 646.963.580.846 dan Rp(200.668.581.428).
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,
yang
diperlukan
untuk
penyajian
yang
wajar.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.176.719.288, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.394.078.904.128 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.387.902.184.840). Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(9.729.156.333) dan Defisit/Surplus Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0 (nihil)
sehingga
entitas
mengalami
(5.397.631.341.173).
-2-
Defisit-LO
sebesar
Rp
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan
Perubahan
penurunan
ekuitas
Ekuitas tahun
menyajikan
pelaporan
informasi
dibandingkan
kenaikan dengan
atau tahun
sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp464.417.025.147 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(5.397.631.341.173) kemudian
ditambah/dikurangi
dengan
koreksi-koreksi
senilai
Rp4.680.064.150 dan transaksi antar entitas senilai Rp4.727.865.670.448 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp(200.668.581.428).
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam
Laporan
Realisasi
Anggaran,
Neraca,
Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual
-3-
I. LAPORAUADIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)
URAIAN
CATATAN
PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial JUMLAH BELANJA
B.1
TA 2016 ANGGARAN
REALISASI
% thd Angg
TA 2015 REALISASI
5.235.303.000 5.235.303.000
31.272.314.259 31.272.314.259
597,34 597,34
16.261.619.417 16.261.619.417
49.896.022.000 7.548.644.226.000 8.645.608.000
46.923.208.919 4.676.207.271.329 7.199.942.824
94,04 61,95 83,28
7.607.185.856.000
4.730.330.423.072
62,18
44.267.236.536 443.443.835.387 9.347.162.285 2.138.664.355.058 2.635.722.589.266
B.2. B.3 B.4 B.5 B.6
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan -4-
II. NERACA
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak (Netto) Bagian Lancar TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Persediaan Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan TP/TGR Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Tagihan TP/TGR (Netto) Jumlah Piutang Jangka Panjang ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET
CATATAN
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
2016
2015
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8
615.115.840 1.330 47.037.264 (1.080.961) 45.956.303 3.841.830.344 (3.841.830.344) 17.910.068.095 18.571.141.568
2.634.347.711 20.331.873 55.956.214 (1.374.177) 54.582.037 3.895.559.344 (3.895.559.344) 30.666.428.235 33.375.689.856
C.9 C.10 C.11 C.12 C.13 C.14
204.284.390.044 550.114.805.644 119.531.474.486 24.904.915.846 3.899.258.920 (477.055.035.655) 425.679.809.285
204.351.078.044 479.433.022.958 93.562.173.424 23.894.794.346 3.876.795.324 (373.521.155.240) 431.596.708.856
C.15 C.16 C.17
272.787.500 (1.363.938) 271.423.562 271.423.562
0 0 0 0
C.18 C.19 C.20
848.145.600 6.833.208.172 (5.908.728.769) 1.772.625.003 446.294.999.418
1.217.530.216 62.716.030.432 (61.625.192.679) 2.308.367.969 467.280.766.681
C.21 C.22 C.23
646.348.465.006 615.115.840 646.963.580.846 646.963.580.846
223.104.109 2.634.347.711 6.289.714 2.863.741.534 2.863.741.534
C.21
(200.668.581.428) (200.668.581.428) 446.294.999.418
464.417.025.147 464.417.025.147 467.280.766.681
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
-5-
III. LAPORAN OPERASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah) URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya JUMLAH PENDAPATAN
CATATAN
D.1
BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-Lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11
KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT LO
2016
6.176.719.288 6.176.719.288
46.923.208.919 13.870.251.971 936.887.841.418 8.610.379.543 354.217.803.566 3.986.708.190.599 558.706.600 46.355.179.790 (52.658.278)
2015
5.801.323.869 5.801.323.869
5.394.078.904.128 (5.387.902.184.840)
44.267.236.536 33.551.406.898 185.043.901.895 8.255.918.285 229.457.852.728 24.706.914.946 2.107.489.106.253 42.023.635.850 6.616.620 2.674.802.590.011 (2.669.001.266.142)
D.12 D.13 D.14 D.15 D.16 D.17
(2.018.905.778) 28.700.000 2.047.605.778 (7.710.250.555) 603.902.047.826 611.612.298.381 (9.729.156.333) (5.397.631.341.173)
(2.558.444.764) 0 2.558.444.764 10.576.282.762 10.585.532.762 9.250.000 8.017.837.998 (2.660.983.428.144)
D.18
0 0 (5.397.631.341.173)
0 0 (2.660.983.428.144)
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
-6-
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)
URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR PENYESUAIAN NILAI ASET KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI KOREKSI LAIN-LAIN JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS EKUITAS AKHIR
CATATAN E.1 E.2
2016 464.417.025.147 (5.397.631.341.173)
2015 519.070.676.193 (2.660.983.428.144)
4.680.064.150
(4.207.157.564)
E.3.1
-
-
E.3.2 E.3.3 E.3.4 E.3.5 E.3.6
81.000 1.723.312.000 2.956.671.150 4.680.064.150 4.727.865.670.448 (200.668.581.428)
8.412.682.278 (4.681.414.344) (7.970.171.253) 31.745.755 (4.207.157.564) 2.610.536.934.662 464.417.025.147
E.3
E.4 E.5
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
-7-
-8-
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. ILUS
A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dasar
Hukum
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didirikan dengan
Entitas dan
mengemban visi mewujudkan pemenuhan kebutuhan yang
Rencana
cukup secara berkelanjutan dalam memperkuat kedaulatan
Strategis
pangan dan energi nasional. Entitas berkedudukan di Jalan AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan dibidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Pendekatan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan
Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang
Laporan
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Keuangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Tanaman adalah 210 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:
-8-
Tabel
1.
Rekapitulasi
Jumlah
Entitas
UAPPA-Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Jumlah/Jenis Kode No
1
Kewenangan
Es I
03
Jumlah
Entitas
Satker KP
KD
DK TP
1
2
34 173
210
1
2
34 173
210
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jumlah Basis
A.3. Basis Akuntansi
Akuntansi
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi atau peristiwa lainnya pada
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP)
yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan
adalah
dengan
menggunakan
nilai
perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
-9-
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan
A.5. Kebijakan Akuntansi
Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan,
dan
praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah sebagai berikut: PendapatanLRA
(1) Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
Akuntansi
pendapatan-LRA
berdasarkan
azas
membukukan
penerimaan
mencatat
bruto,
jumlah
dilaksanakan yaitu
bruto, nettonya
dengan
dan
tidak (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA
disajikan
sumber pendapatan.
- 10 -
menurut
klasifikasi
Pendapatan-LO
(2) Pendapatan-LO
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal
Tanaman
Pangan
adalah
sebagaimana
berikut: o
Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
o
Pendapatan
Denda
diakui
pada
saat
dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
Akuntansi
pendapatan-LO
berdasarkan
azas
membukukan
penerimaan
mencatat
bruto,
jumlah
dilaksanakan yaitu
bruto,
dengan
dan
nettonya
tidak (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja
(3) Belanja
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus
pengeluaran
melalui
bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja
disajikan
menurut
klasifikasi
ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi
diungkapkan
dalam
Keuangan.
- 11 -
dan
Catatan
fungsi atas
akan Laporan
Beban
(4) Beban
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya
konsumsi
aset;
dan
terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset
(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a.
Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: o
Piutang
yang
timbul
Perbendaharaan/Ganti timbul
hak
yang
dari
Rugi
didukung
Tuntutan
apabila
telah
dengan
Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. o
Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak
tagih
dan
didukung
dengan
naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan piutang
tak
dengan
membentuk
tertagih.
Penyisihan
penyisihan tersebut
didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan - 12 -
berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan
pemerintah.
Perhitungan
penyisihannya adalah sebagai berikut: Tabel 2. Perhitungan Penyisihan Piutang Kualitas Piutang
Uraian
Penyisihan
Belum dilakukan pelunasan
Lancar
s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Satu bulan terhitung sejak Kurang
tanggal
Surat
Lancar
Pertama
tidak
Tagihan dilakukan
10%
pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal
Diragukan
Kedua
Surat tidak
Tagihan dilakukan
50%
pelunasan 1. Satu
bulan
sejak
terhitung
tanggal
Tagihan
Surat
Ketiga
tidak
dilakukan pelunasan
Macet
100%
2. Piutang telah diserahkan kepada
Panitia
Urusan
Piutang Negara/DJKN Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Nilai
Persediaan
dicatat
berdasarkan
hasil
inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga
standar
apabila
diperoleh
dengan
memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya - 13 -
apabila diperoleh dengan cara lainnya. AsetTetap
b. Aset Tetap Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama
dengan
atau
lebih
dari
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan
organisasi
yang
makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD
- 14 -
Penyusutan Aset Tetap
c.
Penyusutan Aset Tetap Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat
dan/atau
usang
yang
telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan
setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan
Aset
Tetap
dilakukan
dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara
umum
tabel
masa
manfaat adalah
sebagai berikut: Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi
5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
- 15 -
4 tahun
Piutang Jangka
d. Piutang Jangka Panjang
Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan
Aset Lainnya
e.
Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan
lainnya
termasuk
hak
atas
kekayaan intelektual.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat
tidak
terbatas
tidak
dilakukan
amortisasi.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak - 16 -
Berwujud pada Entitas
Pemerintah
Pusat.
Secara
umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Masa
Kelompok Aset Tak Berwujud
Manfaat
(tahun)
Software Komputer
4
Franchise
5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain
Industri,
Rahasia
Dagang,
10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas
20
Tanaman Semusim. Hak
Cipta
Karya
Perlindungan
Seni
Varietas
Terapan, Tanaman
25
Tahunan Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak
50
Ekonomi Produser Fonogram. Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I
Aset
70
Lain-lain berupa aset tetap pemerintah
yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas,
disajikan
sebesar
harga
perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban
(7) Kewajiban
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di - 17 -
Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas
(8) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- 18 -
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi
B.1 PENDAPATAN
Pendapatan Rp
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31
31.272.314.259
Desember 2016 adalah sebesar Rp. 31.272.314.259 atau mencapai 597,34 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.235.303.000. Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA. 2016 2016 Uraian
% Real Angg.
estimasi
Realisasi
Pend dari pengelolaan BMN
2.384.042.000
2.746.256.980
115
Pendapatan Jasa
2.851.261.000
2.790.917.057
98
Pendapatan Iuran dan Denda
-
632.726.947
-
Pendapatan Lain-lain
-
25.102.413.275
-
5.235.303.000
31.272.314.259
597
Jumlah
Realisasi Pendapatan TA. 2016 mengalami kenaikan sebesar 92,31 % dari TA 2015, kenaikan terbesar pada pendapatan lain-lain yang mencapai sebesar 137,04 %. Hal ini disebabkan banyaknya penerimaan kembali belanja tahun
anggaran
yang
lalu
atas
kegiatan
yang
tidak
dilaksanakan serta dan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan. Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015 URAIAN
NAIK (TURUN) %
REALISASI T.A. 2016
REALISASI T.A. 2015
Pend dari Pengelolaan BMN
2.746.256.980
2.868.447.662
-4,26
Pendapatan Jasa
2.790.917.057
2.803.405.971
-0,45
Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-Lain Jumlah
- 19 -
632.726.947
-
25.102.413.275
10.589.765.784
137,04
0,00
31.272.314.259
16.261.619.417
92,31
Realisasi
B.2. BELANJA
Belanja Rp
Anggaran
4.730.330.423.072
Anggaran 2016 yang dialokasikan ke Direktorat Jenderal
Pendapatan
Belanja
Negara
(APBN)
Tahun
Tanaman Pangan untuk Pembangunan Pertanian sebesar Rp.
7.607.185.856.000
Peningkatan
Produksi,
untuk
pembiayaan
Produktivitas
dan
program
Mutu
Hasil
Tanaman Pangan dikelola oleh 210 satuan kerja dengan kegiatan yang harus dilaksanakan meliputi : 1. Pengelolaan ProduksiTanaman Aneka Kacang dan Umbi (1761); 2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (1762); 3. Pengelolaan Sistem penyediaan Benih Tanaman Pangan TP (1763); 4. Penguatan Perlindungan TP dari gangguan OPT dan DPI (1764); 5. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen TP (1766); 6. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih (1767); 7. Pengembangan Peramalan Serangan OPT (1768); 8. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (5885). Realisasi
anggaran
periode
pelaporan
4.730.330.423.072 atau mencapai 62,35
senilai
Rp.
% dari pagu
anggaran senilai Rp. 7.607.185.856.000, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 terdapat sebesar
36,34%
yang
berpengaruh
Self Blocking pada
rendahnya
prosentase realisasi serta terdapatnya Tunda Bayar atas pelaksanaan kegiatan yang telah memiliki kontrak.
- 20 -
Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016 berdasarkan Belanja 2016
URAIAN
ANGGARAN
Belanja Pegawai Belanja Barang
%
REALISASI
49.896.022.000
46.923.208.919
94,04
7.548.644.226.000
4.676.207.271.329
61,95
8.645.608.000
7.199.942.824
83,28
Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial
0
Total Belanja Kotor
7.607.185.856.000
4.730.330.423.072
62,18
13.129.575.078
0
Pengembalian Belanja Total Belanja
7.607.185.856.000
62,35
4.743.459.998.150
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2016
Tabel 8. Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2016 PROGRAM Program peningkatan produksi,produktivitas dan mutu hasil Tanaman Pangan
2016 ANGGARAN 7.607.185.856.000
Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian Pertanian
Total Belanja
7.607.185.856.000
- 21 -
%
REALISASI
SELF BLOCKING
4.707.607.518.877
2.764.146.046.596
61,88
133.533.844
0
0,00
4.707.741.052.721
2.764.146.046.596
61,89
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015.
NAIK REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015 (TURUN) %
URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Jumlah
46.923.208.919 4.676.207.271.329 7.199.942.824 -
44.267.236.536 443.443.835.387 9.347.162.285 2.138.664.355.058
6,00 954,52 (22,97) (100,00)
4.730.330.423.072
2.635.722.589.266
79,47
Pada tabel di atas terlihat untuk TA. 2016 tidak terdapat lagi belanja Bansos, kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan yang terkait dengan bantuan yang diberikan kepada kelompok tani terdapat pada belanja barang sehingga prosentase realisasi mengalami kenaikan.
Belanja
B.3 Belanja Pegawai
Pegawai Rp
Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-
46.923.208.919
masing sebesar Rp. 46.923.208.919 dan Rp. 44.267.236.536. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang
diberikan
kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 6 % dari TA 2015. Hal ini disebabkan adanya kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan fungsional pegawai.
- 22 -
Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 URAIAN
REALISASI TA 2016
Belanja gaji pokok PNS Belanja pembulatan gaji PNS Belanja tunjangan suami/istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunj Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunj PPH PNS Belanja tunj beras PNS Belanja uang makan PNS Belanja tunj umum Belanja tunjangan umum PNS Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja
NAIK (TURUN) % 31.406.664.650 10,12 824.229 (39,71) 2.356.510.438 2,37 681.294.248 1,57 1.237.850.000 0,54 930.915.000 11,85 788.287.505 (42,92) 1.965.345.780 (2,55) 3.626.835.000 (7,27) 25.852.500 (100,00) 1.270.235.000 (1,18) 44.290.614.350 6,03 (23.377.814) (257,77) 44.267.236.536 6,00
REALISASI TA 2015
34.585.859.660 496.942 2.412.396.340 692.008.129 1.244.590.000 1.041.265.000 449.946.551 1.915.146.900 3.363.182.000 1.255.200.000 46.960.091.522 36.882.603 46.923.208.919
Belanja Barang
B.4 Belanja Barang
Rp
Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah senilai
4.676.207.271.329
sebesar Rp 4.676.207.271.329 dan Rp 443.443.835.387. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan 954.52 % dari TA 2015 sebagai berikut: Tabel 7. Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015 URAIAN
REALISASI TA 2016
REALISASI TA 2015
NAIK (TURUN) % 56,52 42,30
Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja barang persediaan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja perjalanan luar negeri Belanja barang diserahkan ke masy/pemda Belanja brg penunjang DK/TP disrahkan ke masy belanja brg lainnya disrahkan ke masy/pemda Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja
41.194.272.737 199.410.475.442 12.669.223.281 40.344.963.381 7.893.545.039 355.112.023.497 42.020.250 1.742.196.594.358 4.096.900.700 2.286.339.945.119 4.689.299.963.804 (13.092.692.475)
26.318.230.225 140.136.863.092 9.453.797.695 19.314.475.811 108,88 7.899.252.834 (0,07) 229.619.048.348 54,65 129.510.260 (67,55) 2.109.498.545 82.488,19 8.823.429.657 (53,57) 33.760.000 443.837.866.467 956,53 (394.031.080)
Jumlah Belanja
4.676.207.271.329
443.443.835.387
954,52
Prosentase kenaikan disebabkan pada belanja barang tahun anggaran 2016 terdapat Bantuan Pemerintah (Baper) berupa belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/Pemda (akun.526), senilai Rp 4.032.633.440.177 yang diberikan kepada kelompok tani dalam bentuk uang dan barang untuk peningkatan produksi tanaman pangan. Kegiatan pembangunan tanaman pangan yang memiliki baper terdapat pada: - 23 -
1761. Pengelolaan Produksi Tanaman Akabi a. Penerapan Budidaya Kedelai b. Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 1762. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia a. Penerapan Budidaya Padi b. Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya 1763. Pengelolaan Sisten Penyediaan Benih Tanaman Pangan a. Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat 5885. Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan a. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan b. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Rincian Realisasi per satker per program dan perkegiatan terlampir. Belanja Modal
B.5 Belanja Modal
Rp
Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-
7.199.942.824
masing sebesar Rp. 7.199.942.824 dan Rp. 9.347.162.285 mengalami
penurunan
sebesar
22.97%,
belanja
modal
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal terdapat pada Satker
Kantor
Pusat
dan
UPT
Vertikal
(BBPOPT,
BBPPMBTPH) sebagai penunjang kegiatan perkantoran. Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015. URAIAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
Realisasi
Belanja
Modal
REALISASI T.A. 2016
REALISASI T.A 2015
5.281.874.204 1.853.009.200 65.059.420 7.199.942.824 -
7.151.136.785 1.676.786.500 186.814.000 332.425.000 9.347.162.285 -
NAIK (TURUN) % (26,14) 10,51 (100,00) (80,43) -22,97 -
7.199.942.824
9.347.162.285
-22,97
Peralatan
dan
Mesin
berupa
pengadaan peralatan perkantoran seperti komputer PC, - 24 -
Laptop, scaner, meja kursi, almari dan lain-lain, sebagai sarana penunjang aktivitas kegiatan perkantoran. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa renovasi gedung kantor. B.6 Permasalahan Dalam penyusunan laporan konsolidasi satker lingkup Eselon
I
Direktorat
Jenderal
Tanaman
Pangan
yang
berdasarkan Elektronik Rekonsiliasi (E-Rekon) ini tidak luput dari
masalah-masalah,
seperti
perbedaan
realisasi
pendapatan. Masalah ini muncul karena adanya perbedaan data SIAP dan SAI, yang mana hal ini terjadi karena satker tidak upload atau salah input data pendapatan. Adapun perbedaan realisasi pendapatan tersebut terdapat pada satker: 1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Banggai (inaktif). Terdapat setoran PNBP senilai Rp7.025.000,00 pada data SAI, namun pada data SIAP nihil. Pada data awal rekon, dalam
data
SIAP
terdapat
setoran
PNBP
senilai
Rp7.025.000,00 namun data SAI Nihil. Terhadap hal ini telah
dimintakan
bukti
setor
(SSBP)
kepada
satker
tersebut dan telah di-UJK-kan. Akan tetapi saat rekon terakhir, dalam data SIAP setoran tersebut nihil dan data SAI
masih
ada
sehingga
terjadi
selisih
sebesar
Rp7.025.000,00. 2. Dinas
Pertanian,
Kolaka,
terdapat
Hortikultura setoran
dan
Peternakan
Pendapatan
Pajak
Kab.
sebesar
Rp789.500,00. Setelah dicek ulang backup laporan satker, ternyata
angka tersebut
merupakan
potongan
pajak
penghasilan 411121 yang salah input pada laporan pendapatan.
- 25 -
- 26 -
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan
Bendahara
2015
Pengeluaran
Rp2.634.347.711 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola
Rp615.115.840
dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang
adalah
masing-masing sebesar Rp615.115.840 dan
berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Tabel 13. Kas di Bendahara Pengeluaran NO KODE
SATKER
JUMLAH
1
059106
DinasPertanian Prop JawaTimur
22.128.100
2
089076
Dinas Pertanian Prov.Sumatera Barat
4
169079
Dinas Pertanian Kab.Bulungan
5.730.000
5
319063
Dinas Pertanian, Perkebunan Kab Gorontalo
1.300.000
6
339060
30.920.000
7
339070
Dinas Pertanian,Peternakan dan Perkebunan Kab. Manokwari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kaimana
8
339086
Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Prov.Papua Barat
46.949.000
10
089130
Dinas Pertanian Sumatera Barat
27.312.940
12
169079
Dinas Pertanian kabupaten Bulungan
13
249099
Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov Nusa Tenggara Timur
328.661.600
14
249158
Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov Nusa Tenggara Timur
57.483.600
Tanaman
Tanaman
Pangan
Pangan
Prov
12.200.600
30.000.000
52.430.000
615.115.840
Satker sudah menyetor ke negara (bukti setor terlampir) Kas di Bendahara
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember
- 26 -
Rp0 (Nihil)
2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0
Kas Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo
rekening
di
bank
yang
berada
di
bawah
tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas Lainnya
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember
Rp1.330
2016
dan
2015
masing-masing
sebesar
Rp1.330.dan
Rp20.331.873. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasa dalah sebagai berikut: Tabel 14. Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015 Keterangan
Tahun 2016
Tahun 2015
kas lainnya dan setara kas
1.330
20.331.873
Jumlah
1.330
20.331.873
Kas Lainnya dan setara kas sebesar Rp.1.330 adalah jasa Giro satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Seram Bagian Barat.Satker
sudah
melakukan
penyetoran
(Bukti
Setor
Terlampir) Piutang PNBP
C.4 Piutang PNBP
Rp47.037.264
Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp47.037.264
dan
Rp55.956.214 Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang
telah
diberikan
pembayarannya.
- 27 -
namun
belum
diselesaikan
Tabel 15. Piutang PNBP NO 1
KODE 109083
2
238251
3
239071
SATKER Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Bungo Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov Nusa Tenggara Barat
JUMLAH 7.020.000 8.902.888 31.114.376 47.037.264
Piutang PNBP di atas merupakan : hasil pemeriksaan BPKP pada Provinsi Jambi; piutang angsuran rumah dinas pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan pada Dinas
Pertanian
Provinsi
NTB.Piutang
PNBP
mengalami
pengurangan karena satker Kab Bongo sudah melakukan penyetoran sebesar Rp 4.500.000 dan Prov NTB sebesar Rp 4.418.950 (bukti setor terlampir) Bagian Lancar
C.5
Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
TP/TGR
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp3.841.830.344. dan Rp3.895.559.344. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.
Rp3.841.830. 344
Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tabel 16. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan NO 1
KODE 129075
2
238251
3
299336
4
319063
5
319088
SATKER Direktorat Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten DinasPertanian dan Perkebunan Kab Gorontalo Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Gorontalo
- 28 -
JUMLAH 129.517.900
3.102.806.976 225.400.000
46.752.500 37.049.400
6
319071
7
219055
74.099.250
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab.Pohuwato Dinas Pertanian Provinsi Maluku
226.204.318 3.841.830.344
Satker sudah melakukan setoran sebesar : Kab Pelelawan (099281) sebesar Rp 1.870.000, Prov Banten (299336) sebesar Rp.9.500.000, prov Gorontalo (319063) sebesar Rp.30.200.000, Kab
Pohowato
(319071)sebesar
Rp.1.500.000
(Setoran
Terlampir). Penambahan
jumlah
Bagian
lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan pada satker Prov Maluku (219055) sebesar Rp.10.659.000 Bagian Lancar TPA Rp0 (Nihil)
C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan TuntutanPenjualan
Angsuran
(TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 (Nihil) dan Rp0 (Nihil). Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Penyisihan
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar
Piutang Tak
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31
Tertagih –
Desember
Piutang Lancar
Rp3.841.830.344 dan Rp3.895.559.344.
(Rp3.841.830.3 44)
2016
dan
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
- 29 -
Tabel 17.Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA 2016 NO
KODE
1
129075
SATKER
% Penyisihan
Nilai Penyisihan
Dinas Pertanian
100% (Macet)
129.517.900
TP & Hortikultura Kab Lampung Sel 2
238251
Ditjen Tanaman Pangan
100%
3.102.806.976
3
299336
Dinas Pertanian dan
100%
225.400.000
100%
46.752.500
100%
37.049.400
100%
74.099.250
100%
226.204.318
Peternakan Prov Banten 4
319063
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Gorontalo
5
319088
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Gorontalo
6
319171
Dinas Pertanian, Perkebunan & Ketahanan Pangan Kab Pohuwato
7
219055
Dinas Pertanian Prov Maluku
3.841.830.344
Belanja
C.8 Beban Dibayar di Muka
Dibayar di
Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016
Muka Rp0
dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 (Nihil) dan Rp0
(Nihil)
(Nihil) Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.
Pendapatan
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
yang Masih
Pendapatan
Harus Diterima
Desember 2016 dan 2015masing-masing adalah sebesar Rp0
Rp0 (Nihil)
(Nihil)dan
Rp0
pelayanan
yang
yang
Masih
(Nihil), telah
tagihannya.
- 30 -
Harus
Diterima
merupakan diberikan
hak namun
per
tanggal
pemerintah belum
31 atas
diterima
Persediaan Rp
C.10 Persediaan
Rp.17.910.068.
Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
095
masing adalah sebesar Rp17.910.068.095 dan Rp30.666.428.235. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, dan/atau
untuk
dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 18. Perbandingan Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015 JENIS Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Persediaan dalam rangka Bansos Bahan Baku Persediaan untuk tujuan Berjaga-jaga Persediaan Lainnya Jumlah
TH 2016 728.788.075 95.995.476 142.091.800
TH 2015 1.104.741.254 67.664.505 285.513.250
5.039.637.932 11.480.532.782
15.171.888.270 558.706.600 13.029.679.211
183.187.030 239.835.000 17.910.068.095
183.187.030 265.048.115 30.666.428.235
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp728.788.075. Satuan kerja melakukan stock opname persediaan semester I dan Semester II. Tagihan
C.11 Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
TP/TGR Rp
Rugi (TP/TGR)
0
Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil)
Tagihan
C.12 Tagihan Penjualan Angsuran
Penjualan
Per tanggal pelaporan 31 Desember 2016 dan 2015, Tagihan
Angsuran
Penjualan Angsuran masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0
Rp
(nihil)
0 (nihil) - 31 -
Penyisihan
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar
Piutang Tak
Per tanggal pelaporan 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-
Tertagih –
masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil) Penyisihan Piutang tak
Piutang Non
Tertagih–Piutang
Lancar Rp
ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan
0 (nihil)
Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang
Non
Lancar
merupakan
estimasi
atas
ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
Tanah Rp
C.14 Tanah
204.284.390.044
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing
sebesar
Rp204.284.390.044
dan
Rp204.351.078.044.
Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut: Tabel 19. Mutasi Nilai Tanah
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
Rp
204.351.078.044
Rp
1.723.312.000
Rp
(1.790.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
204.284.390.044
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
-
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
204.284.390.044
Mutasi Tambah : Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Mutasi Kurang: Hibah (Keluar)
Mutasi Tambah terdapat pada Satker Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (020072) yaitu adanya koreksi nilai
Tim
Penertiban
Aset
sebesar
Rp.1.723.312.000.Adapun
mutasi kurang terdapat pada satker Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Papua (259062) terdapat Hibah (Keluar) sebesar Rp1.790.000.000.
Peralatan dan
C.15 Peralatan dan Mesin
- 32 -
Mesin Rp
Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31
550.114.805.644.
Desember
2016
dan
Rp550.114.805.491.644
2015 dan
adalah
masing-masing
Rp479.433.022.958
sebesar
Mutasi
nilai
peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 20. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
Rp
479.433.022.958
Mutasi Tambah : Pembelian penambahan saldo awal penyelesaian pembangunan dengan KDP reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap reklasifikasi masuk transfer masuk Mutasi kurang : koreksi pencatatan Hibah (Keluar) penghapusan penghentian aset dari penggunaan reklasifikasi keluar transfer keluar transaksi normalisasi BMN aset tetap
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
70.681.782.686 4.859.111.454 124.650.000 298.112.750 10.447.790.186 62.956.010 70.447.790.186
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(853.485.000) (1.442.749.703) (579.795.139) (1.802.031.918) (33.899.010) (4.295.370.000) (12.488.194)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
550.114.805.644
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
(434.689.083.407)
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
44.743.939.551
Gedung dan
C.16 Gedung dan Bangunan
Bangunan Rp
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015
119.531.474.486
adalah Rp119.531.474.486 dan Rp93.562.173.424. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 21. Mutasi Gedung dan Bangunan Saldo per 31 Desember 2015 mutasi tambah : penerimaan aset tetap renovasi pengembangan melalui KDP pengembangan nilai aset transfer masuk penyelesaian pembangunan dengan KDP transfer masuk mutasi kurang : penghentian aset dari penggunaan
Rp
93.562.173.424
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
491.867.500 833.104.000 587.766.200 24.180.417.362 274.674.000 24.180.417.362
Rp
(3.985.280.000)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp 119.531.474.486
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
(36.328.467.224)
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
83.203.007.262
- 33 -
Jalan, Irigasi dan
C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jaringan Rp
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015
24.904.915.846.
adalah
masing-masing
sebesar
Rp24.904.915.846.
dan
Rp23.894.794.346. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi. Tabel 22. Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan
Saldo per 31 Desember 2015
Rp 23.894.794.346
Mutasi Tambah : pengembangan melalui KDP Transfer masuk Mutasi kurang: Hibah (keluar) penghapusan Penghentian aset dari penggunaan
Rp Rp
157.465.000 971.272.500
Rp Rp Rp
(39.861.000) (39.825.000) (39.930.000)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp 24.904.915.846
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp 18.882.330.822
(6.022.585.024)
C.18 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya Rp 3.899.258.920.
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp3.899.258.920 dan Rp3.876.795.324. Tabel 23. Mutasi Aset Tetap Lainnya
- 34 -
Saldo per 31 Desember 2015 Mutasi tambah: pembelian transfer masuk mutasi kurang: reklasifikasi keluar
Rp
3.876.795.324
Rp Rp
8.059.820 16.124.000
Rp
(17.202.240)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
3.899.258.920 (14.900.000) 3.884.358.920
Konstruksi Dalam
C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pengerjaan Rp
Per tanggal pelaporan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
0 (nihil)
adalah masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil).
Akumulasi
C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan Aset
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
Tetap Rp
dan
477.055.035.655
Rp373.521.155.240.
2015
adalah
masing-masing
Rp477.055.035.655
dan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap
yang
disajikan
berdasarkan
pengakumulasian
atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Aset Tak
C.21 Aset Tak Berwujud
Berwujud Rp
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016
848.145.600
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp848.145.600 dan Rp1.217.530.216. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 24. Rincian Aset Tak Berwujud
- 35 -
No.
Uraian
Nilai
1 Software Komputer 2 Aset tdk berwujud lainnya Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2016
Rp Rp Rp
616.850.000 231.295.600 848.145.600
Terdapat mutasi masuk Aset Tak Berwujud senilai Rp10.341.821 (penjelasan mutasi terdapat pada Laporan BMN). Tabel 25. Mutasi Aset Tak Berwujud Saldo per 31 Desember 2015 Mutasi tambah: pembelian reklasifikasi masuk transfer masuk mutasi kurang : reklasifikasi keluar transfer keluar Saldo per 31 Desember 2016 Amortisasi
Rp
1.217.530.216
Rp Rp Rp
56.999.600 12.802.199 4.432.790
Rp Rp Rp Rp
(415.798.412) (4.432.790) 848.145.600 588.725.000
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
259.420.600
Aset Tak Berwujud mengalami menurunan karena mengalami henti guna direklasifikasi ke Aset lain-lain. Aset Lain-Lain
C.22 Aset Lain-Lain
Rp6.833.208.172
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp6.833.208.172
dan
Rp62.716.030.432.
Aset
Lain-lain
merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Tabel 26. Aset Lain-lain Saldo per 31 Desember 2015 Mutasi tambah: reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya Mutasi kurang: Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) penggunaan kembali BMN yg sdh dihentikan penghapusan (BMN yang dihentikan) transaksi normalisasi BMN (BMN yg dihentikan) usulan barang rusak berat ke pengelola Saldo per 31 Desember 2016 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2016
- 36 -
62.716.030.432 2.619.216.355 17.550.000 10.638.000 58.324.291.558 22.056 149.537.001 6.833.208.172 (216.014.644) 6.617.193.528
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran. Akumulasi
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Penyusutan dan
Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per 31
Amortisasi Aset
Desember
Lainnya Rp
Rp5.908.728.769 dan Rp61.625.192.679.
2016
dan
2015
adalah
masing-masing
sebesar
5.908.728.769 Uang Muka dari
C.24 Uang Muka dari KPPN
KPPN Rp
Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015
615.115.840
masing-masing sebesar Rp621.098.840 dan Rp2.634.347.711. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
Utang kepada
C.25 Utang kepada Pihak Ketiga
Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015
Rp646.348.465.
masing-masing
006
223.104.109. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban
sebesar
Rp.
645.017.152.506
dan
Rp.
yang masih harus dibayar pemerintah atas pekerjaan/jasa yang telah diterima/diselesaikan pada tahun 2016, terdiri dari tagihan rutin
listrik dan telepon satker kantor
147.487.065 dan
pusat sebesar Rp.
tunda bayar satker lingkup Ditjen Tanaman
Pangan sebesar Rp. 646.200.977.941. Sesuai
dengan
Surat
Setjen
No.B-3683/RC.110/A/09/2016
tanggal 30 September perihal Penghematan APBN-P Tahap II Tahun Anggaran 2016, bahwa pelaksanaan kegiatan yang sudah melakukan kontrak dan terkena penghematan maka pembayaran dapat dilakukan dengan mekanisme tunda bayar pada tahun 2017 sedangkan yang belum kontrak dan terkena penghematan agar diajukan kontrak multi years. Pada PMK No. 15/PMK.02 tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2016 pasal 21 ayat (2) dalam hal tunggakan - 37 -
dengan nilai : -
Sampai dengan Rp. 200.000.000 melapirkan Surat Pernyataan KPA
-
Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000.000 melapirkan hasil verifikasi APIP
-
Diatas Rp. 2.000.000.000 melampirkan hasil verifikasi BPKP
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 memiliki nilai tunggakan/tunda bayar yang tercantum pada Akun Utang pada pihak ke tiga pada 44 satuan kerja yang telah dilakukan verifikasi APIP dan BPKP berupa pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang diserahkan ke kelompok tani sebagai berikut :
Tabel 27. Tunda Bayar Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam rupiah
- 38 -
1 2 3 4 5
238251 029159 039151 049059 059178
Ditjen TP Prov. Jabar/TP Prov. Jateng/ TP Prov. DIY/ DK Prov Jatim/TP
114.973.697.781 23.235.164.675 39.735.173.241 54.710.000 15.409.813.025
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
069392 079124 089130 099275 099314 109119 119090 119129 139080 139125 139265 139301 149092 159107 169080 169090 169112 179103 189132 199125 209107 219090 229099 239080 239082 239093 239126 239265 249132 249158 259072 269078 269085 269088 269110 289104 299380 319088 340141
Prov. Aceh/TP Prov. Sumut/ TP Prov. Sumbar/ TP Kab. Kampar Prov. Riau/TP Prov. Jambi/ TP Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel/TP Kab. Sambas Prov. Kalbar/ TP Kab. Sanggau Kab. Ketapang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalsel/TP Kab. Berau Kab. Kukar Prov. Kaltim/TP Prov. Sulut/ TP Prov. Sulteng/ TP Prov. Sulsel/TP Prov. Sultra/TP Prov. Maluku/ TP Prov. Bali/TP Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Sumbawa Prov. NTB/TP Kab. Bima Kab. Sumba Barat Daya Prov. NTT/ TP Kab. Merauke Kab. Rejang Lebong Kab. Muko-Muko Kab. Lebong Prov. Bengkulu/ TP Prov. Maluku Utara / TP Prov. Banten/ TP Prov. Gorontalo/TP Prov. Sulbar/TP Jumlah
20.098.890.000 19.884.021.054 15.477.323.750 1.149.225.000 20.868.804.900 5.473.180.840 2.034.000.000 2.794.222.310 8.952.735.000 24.506.457.000 329.250.000 1.602.815.000 30.796.000 36.434.875.750 508.250.000 3.283.011.375 7.219.857.500 48.533.148.000 13.385.599.599 66.233.459.000 19.001.834.150 1.473.194.000 7.265.175.250 658.425.000 1.608.180.000 5.354.662.500 14.257.633.004 8.532.109.350 1.246.875.000 40.843.619.047 1.117.585.500 808.312.500 1.092.000.000 1.201.650.000 21.584.074.943 4.872.191.000 3.748.050.000 7.127.026.818 12.199.899.079 646.200.977.941
C.25.a Contijen Liabilities
- 39 -
Selain kewajiban pemerintah yang tercantum pada akun utang pihak
ke tiga, terdapat juga kewajiban pemerintah
pelaksanaan
kegiatan
bantuan
pemerintah
yang
atas telah
dilaksanakan oleh satuan kerja di tahun anggaran 2016 sebagai berikut : Tabel 28. Kontijen Liabilities dalam rupiah
1 2 3 4 5
238251 139093 169112 179103 340141
Ditjen TP Kab. Landak Prov. Kaltim/TP Prov. Sulut/TP Prov. Sulbar/TP Jumlah
20.474.868.669 1.848.000.000 18.611.221.515 27.001.006.400 38.447.506.623 106.382.603.207
Pendapatan
C.26 Pendapatan Diterima di Muka
Diterima di Muka
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan
Rp.0
2015 sebesar Rp0
dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka
merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima di Muka pada Deputi Administrasi merupakan
pendapatan
sewa
gedung
dan
bangunan
pada
beberapa instansi. Rincian Pendapatan Beban yang
C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar
Masih harus
Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 dan 2015
Dibayar
sebesar Rp646.348.465.006
Rp646.348.465.
dan Rp223.104.109 merupakan kewajiban pemerintah kepada
006
pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 29. Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
- 40 -
TA 2016 dan TA 2015
TH 2016
Keterangan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Jumlah
TH 2015
646.348.465.006
223.104.109
646.348.465.006
223.104.109
Ekuitas Rp
C.28 Ekuitas
(200.668.581.428)
Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(200.668.581.428) dan Rp464.417.025.147. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. C.29 Permasalahan Berdasarkan Neraca Asersi BPK RI, pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdapat selisih nilai aset dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada akun-akun: No 1 2 3 4 5
Akun Persediaan Peralatan dan Mesin Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain Akumulasi penyusutan AL
SAIBA 17.910.068.095 550.114.805.644 -477.055.035.655 6.833.208.172 -5.908.728.769
SIMAKBMN 17.861.041.095 550.311.951.644 -477.253.244.431 6.596.062.172 -5.671.582.769
Selisih 49.027.000 -197.146.000 198.208.776 237.146.000 -237.146.000
Selisih nilai aset tersebut terdapat pada 5 satker seperti tampak pada Tabel 30. di bawah ini.
- 41 -
Tabel 30. Selisih Nilai Aset SAIBA dan SIMAK BMN Kode Akun
Kode Satker
117128
132111
020072KD
069107TP
119098TP
(237.146.000)
119107TP
40.000.000
189080DK
49.027.000
Selisih
49.027.000
137111
166112
169122
Keterangan
(254.188)
Satker BBPOPT Jatisari melakukan kirim SIMAK ke SAIBA dengan SIMAK BMN versi 16 tidak dilakukan dari Bulan Januari.
1.316.964
Satker Distan Kab. Nagan Raya belum melakukan penerimaan hasil penyusutan dari SIMAK BMN.
237.146.000
237.146.000
(237.146.000)
Satker Distan Kab. Banyuasin sudah melakukan upload Erekon sedangkan pada SIMAK E1 nilai PM tersebut belum dikeluarkan. Aset satker inaktif Distan Kota Pagar Alam berupa alat pencacah sudah diserahkan ke masyarakat tapi belum dilakukan upload E-rekon.
(40.000.000)
Satker Distannak Prov. Sulteng belum melakukan upload Erekon sedangkan pada SIMAK E1 nilai persediaan tersebut sudah dikeluarkan. (197.146.000)
- 42 -
198.208.776
237.146.000
(237.146.000)
D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk
Rp6.176.719.288
periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
sebesar
Rp6.176.719.288
dan
Rp5.801.323.869.
Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 30. Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2016 dan TA 2015 URAIAN
TH 2016
Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Jasa Pelatihan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pendapatan Jasa Giro Pendapatan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Sensor/Karantina/Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Pendapatan Anggaran Lain-lain Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Penjualan Lainnya Jumlah
34,367,000 1,482,161,177 632,726,947 53,571,600 2,431,187,300 247,000,000 2,665,000 1,246,601,001 1,350,000 39,936,583 1,500,000 3,652,680 6,176,719,288
TH 2015 83,971,031 1,290,361,031 82,861,602 9,942,873 2,747,957,718 9,700,000 1,520,582,614 14,947,550 8,291,190 32,708,260
5,801,323,869
% Naik (TURUN) (59) 15 664 439 (12) (73) (18) 167 (82) (89) 6
Beban Pegawai
D.2 Beban Pegawai
Rp46.923.208.919
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah
masing-masing
Rp44.267.236.536.
sebesar
Beban
Rp46.923.208.919
Pegawai
adalah
beban
dan atas
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan beban pegawai disebabkan oleh adanya kenaikan gaji, pembayaran tunjangan ke-14 dan penambahan pegawai dari ex-Ditjen PPHP yang dilikuidasi.
- 43 -
Tabel 31. Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan TA 2015 URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
Beban Gaji dan Tunjangan PNS
43.559.638.909
40.639.672.790
7
479.210
728.746
(34)
3.363.090.800
3.626.835.000
(7)
46.923.208.919
44.267.236.536
6
Beban Pembulatan Gaji PNS Beban Uang Makan PNS Jumlah
NAIK (TURUN) %
TH 2015
Beban
D.3 Beban Persediaan
Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan Tahun
Rp13.870.251.971
2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.870.251.971 dan 33.551.406.898. Beban
Persediaan
merupakan
konsumsi atas barang-barang
beban
untuk
mencatat
yang habis pakai, termasuk
barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 32. Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan TA 2015 URAIAN JENIS BEBAN Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Pita,Cukai, Materai Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan Lainnya Jumlah Beban Persediaan
Beban
Barang
dan Jasa
Rp
280.683.592.936
TH 2016
TH 2015
NAIK (TURUN) %
10.239.819.913
22.851.008.645
446.000
317.000
3.576.703.943
10.183.808.358
53.282.115
516.272.895
(55,19) 40,69 (64,88) (89,68)
13.870.251.971
33.551.406.898
(58,66)
D.4 Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing
sebesar
Rp280.683.592.936
dan
Rp185.043.901.895. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena
penggunaan alokasi
- 44 -
belanja
modal
yang
tidak
menghasilkan aset tetap. Terdapat perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa antara laporan dan penjelasan di CaLK dikarenakan nilai Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah masuk ke nilai Beban Barang untuk di Serahkan kepada Masyarakat. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 33. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015 URAIAN
TH 2016
Beban Keperluan Perkantoran Beban Penambah daya tahan Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satker Beban Barang Operasional Lainnya Beban Bahan Beban honor Output kegiatan Beban Barang Non Operasional Lainnya Beban Langganan Listrik Beban Langganan Telepon Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Beban Jasa Pos dan Giro Beban Jasa Konsultan Beban Sewa Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya Jumlah
6,088,527,652 354,323,500 405,641,335 33,824,974,500 444,061,250 89,611,931,611 78,694,279,000 30,935,363,331 1,938,300,147 170,889,481 327,661,793 49,186,290 9,797,078,500 6,639,167,274 14,363,255,000 7,038,952,272 280,683,592,936
TH 2015 4,117,884,805 235,865,500 954,323,820 20,588,451,900 420,549,200 47,936,171,802 81,206,874,020 10,235,522,973 2,119,697,432 212,736,235 177,592,400 66,612,644 64,474,000 3,027,507,500 8,800,429,000 4,879,208,664 185,043,901,895
% Naik (TURUN) 48 50 (57) 64 6 87 (3) 202 (9) (20) 85 (26) 15,095 119 63 44 52
Beban
D.5 Beban Pemeliharaan
Pemeliharaan
Beban pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-
Rp8.610.379.543
masing sebesar Rp8.610.379.543 dan Rp8.255.918.285. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah
ada
ke
dalam
kondisi
normal.
Rincian
beban
pemeliharan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
- 45 -
Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan TA 2015
URAIAN Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan Beban Persediaan Suku Cadang Beban Pemeliharaan Lainnya Jumlah
TH 2016
TH 2015
2,662,583,460 4,996,000 3,932,794,799 233,515,950 432,956,098 1,211,483,236 132,050,000 8,610,379,543
3,225,621,625 20,000,000 3,275,899,402 694,503,950 59,441,251 965,452,057 15,000,000 8,255,918,285
% Naik (TURUN) (17) (75) 20 (66) 628 25 780 4
Beban
D.6 Beban Perjalanan Dinas
Perjalanan
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-
Dinas Rp
masing sebesar Rp354.217.803.566 dan Rp229.457.852.728.
354.217.803.566
Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 35. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
Beban Perjalanan Biasa
157.673.482.585
113.840.261.536
Beban Perjalanan Tetap
98.100.000
24.960.500
96.881.428.500
28.784.136.412 236,58
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
39.600.704.259
45.315.760.045 -12,61
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
59.922.067.972
41.363.223.975
42.020.250
129.510.260
354.217.803.566
Jumlah
Barang
38,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Beban Perjalanan Lainnya- Luar Negeri
Beban
NAIK (TURUN) %
TH 2015
44,87
229.457.852.728 54,37
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun
Diserahkan
2016
kepada
Rp4.642.912.439.081 dan Rp24.706.914.946
Masyarakat
Beban
Rp4.642.912.439
merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa
dan
2015
Barang
untuk
- 46 -
adalah
masing-masing
Diserahkan
kepada
sebesar
Masyarakat
.081
kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel
36.
Perbandingan
Rincian
Beban
Barang
untuk
Diserahkan kepada Maysarakat TA 2016 dan TA 2015 URAIAN JENIS BEBAN
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Tanah untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Jumlah
TH 2016
1,648,333,012,747
TH 2015
16,425,963,175
NAIK (TURUN) %
9934.92
652,638,151,349
561,777,000 116073.88
1,666,500,212,313
3,713,571,371 44775.94
18,896,770,190
3,942,988,400 43,075,000
340,044,000
19,540,000
379.25 -100 1640.25
656,204,248,482 4,642,912,439,081
24,706,914,946
18691.96
Terdapat penambahan Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang
memiliki
Karakteristik
Bantuan
Pemerintah
yang
merupakan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, yang pada Laporan Operasional tercatat pada Beban Barang dan Jasa. Beban Bantuan Sosial Rp558.706.600
D.8 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp558.706.600 dan Rp2.107.489.106.253. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial tersebut merupakan pelaksanaan Belanja Sosial pada Dinas Pertanian Prov. Jambi pada Tahun 2015 masih tercatat pada nilai persediaan yang baru menjadi Beban pada Tahun 2016. Rincian Beban bantuan sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
- 47 -
Tabel 37. Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan TA 2015 URAIAN
TH 2016
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang Jumlah
% Naik (TURUN)
TH 2015
558.706.600
2.097.416.703.503 9.922.402.750
558.706.600
-99,973 -100
150.000.000
-100 2.107.489.106.253 -99,973
Beban
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016
dan Amortisasi
dan 2015
Rp
dan Rp42.023.635.850. Beban penyusutan adalah merupakan
46.355.179.790
beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset
adalah masing-masing sebesar Rp46.355.179.790
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel
38.
Perbandingan
Rincian
Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi TA 2016 dan TA 2015
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penyusutan Beban Amortisasi Aplikasi Beban Amortisasi ATB Lainnya Jumlah Amortisasi Beban Penyusutan Aset Lain-lain Jumlah
- 48 -
% Naik (TURUN)
TH 2016
TH 2015
40,778,535,299 4,683,018,564 711,402,912 90,789,546 46,263,746,321
39,376,945,481 1,949,192,745 666,964,838 30,532,786 42,023,635,850
4 140 7 197 10
91,433,469
-
91,433,469
-
-
46,355,179,790
42,023,635,850
10
Beban
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban
Piutang
Tak
untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam
tertagih
suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp(52.658.278)
untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(52.658.278) dan Rp6.616.620. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 39. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan TA 2015
URAIAN JENIS BEBAN Beban Penyisihan PNBP Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Jumlah
Surplus
dari
D.11
SURPLUS/DEFISIT
Kegiatan
Non
OPERASIONAL
(293.216)
% Naik (TURUN) 2.132.357 (114)
(53.729.000)
4.484.263 (1.298)
1.363.938 (52.658.278)
6.616.620
TH 2016
DARI
TH 2015
KEGIATAN
(896)
NON
Operasional
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiridari
Rp(9.729.156.3
pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan
33)
merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
- 49 -
Tabel 40. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan TA 2015 URAIAN
TH 2016
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
TH 2015
603,902,047,826 10,585,532,762 611,612,298,381
Surplus/Defisit dari Kegiatan NonOperasional Lainnya
(7,710,250,555)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Kerugian Pelepasan Aset Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
28,700,000 2,047,605,778 (2,018,905,778) (2,567,694,764)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
(9,729,156,333)
NAIK (TURUN) % 5604.98
-21.37
8,017,837,998 -221.34
*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017 Pos-Pos
Luar
Biasa Rp 0 (Nihil)
D.12 POS-POS LUAR BIASA Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 (nihil) dan Rp0 (nihil).
- 50 -
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas
Awal
Rp464.417.025.147
E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar
Rp464.417.025.147
dan
Rp519.070.676.193. Defisit
LO
Rp5.397.631.341.173
E.2 Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2016
dan
2015
adalah
defisit
sebesar
Rp(5.397.631.341.173) dan Rp(2.660.983.428.144). Surplus (Defisit)
LO
merupakan
penjumlahan
selisih
antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Dampak Kumulatif
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/
Perubahan
Kesalahan Mendasar
Kebijakan
Transaksi
Akuntansi/
Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Kesalahan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir
Mendasar
pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0.
Rp0
Koreksi
Yang
E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Menambah/
Koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas untuk
Mengurangi
periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
Ekuitas
sebesar Rp4.680.064.150 dan Rp(4.207.157.564).
Rp4.680.064.150
Tabel 41. Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Keterangan Penyesuaian Nilai Aset Koreksi Nilai Persediaan Sesilisih Revaluasi Aset Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Lain-lain Jumlah
- 51 -
TH 2016
TH 2015
81.000 1.723.312.000 2.956.671.150 -
8.412.682.278 (4.681.414.344) (7.970.171.253) 31.745.755
4.680.064.150
(4.207.157.564)
Penyesuaian
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset
Nilai Aset
Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada
Rp81.000
31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp81.000 dan Rp8.412.682.278. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
Koreksi Nilai
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan
Persediaan Rp0
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai
(Nihil)
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi
pada periode sebelumnya. Koreksi
tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah
masing-masing
sebesar
Rp0
(Nihil)
dan
Rp(4.681.414.344). Selisih
E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap
Revaluasi Aset
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul
Tetap
pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih
Rp1.723.312.000
Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.723.312.000 dan Rp0 (nihil).
Koreksi
Aset
E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Tetap
Non
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir
Revaluasi
pada
31
Desember
2016
dan
2015
adalah
sebesar
Rp2.956.671.150
Rp2.956.671.150 dan Rp(7.970.171.253). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
- 52 -
Tabel 42. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016 Jenis Aset Tetap
Nilai Koreksi
Aset Tetap Non Revaluasi
3.720.852.866
Aset Tetap Lainnya
(764.181.716)
Jumlah
Koreksi
Lain-
lain Rp0 (Nihil)
2.956.671.150
E.4.5 Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 (Nihil) dan Rp31.745.755. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait
Barang
Milik
Negara,
antara
lain
koreksi
atas
pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari: Tabel 43. Rincian Koreksi Lain-Lain Jenis Beban Koreksi Koreksi Koreksi Koreksi Koreksi
Jumlah Koreksi
Beban Pendapatan Piutang Kewajiban Hibah
-
Jumlah
Transaksi
Antar
-
E.5 Transaksi Antar Entitas
Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31
Rp4.727.865.670.448
Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.727.865.670.448
dan
Rp2.610.536.934.662.
Transaksi
antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.
- 53 -
Tabel 44. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Transaksi Antar Entitas
Nilai
Diterima dari Entitas Lain Ditagihkan ke Entitas Lain Transfer Masuk Transfer Keluar
(31.272.314.259) 4.730.330.423.072 29.962.112.736 (1.154.551.101)
Jumlah
4.727.865.670.448
Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari : E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima
dari
Entitas
Lain/Ditagihkan
ke
Entitas
Lain
merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode
hingga
31
Rp(31.272.314.259)
Desember
2016,
sedangkan
DDEL
DKEL
sebesar sebesar
Rp4.730.330.423.072. E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
merupakan
perpindahan
aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar
Rp29.962.112.736
dan
Transfer
Keluar
sebesar
Rp(1.154.551.101). Tabel 45. Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2016 No 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan
Entitas Asal Eks Ditjen PPHP Ditjen PSP Eks Ditjen PPHP Eks Ditjen PPHP
Nilai 70.841.050.276 24.301.382.562 971.272.500 16.124.000 (66.167.716.602) 29.962.112.736
- 54 -
Tabel 46. Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2016
No Jenis 1. Peralatan dan Mesin 2. Akumulasi Penyusutan
Entitas Asal
Nilai 389.787.000 (1.544.338.101) (1.154.551.101)
Ekuitas
Akhir
Rp(200.668.581.428)
E.6 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar
Rp464.417.025.147.
- 55 -
Rp(200.668.581.428)
dan
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA 1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada TA 2016 juga mendapat alokasi Bagian Anggaran 999.07 yaitu kegiatan Belanja Subsidi, DIPA Nomor: DIPA999.07.1.956099/2016,
dengan
anggaran
Rp1.013.975.000.000
serta
realisasi sebesar Rp 419.174.423.969 (41.34%). 2. Terdapat proyek hibah FAO “Strengthening and Revitalization of Integrated Pest Management Implementation and Pesticides Management System In Indonesia” pada Satker Kantor Pusat yang dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan nomor hibah/grant: TCP/INS/3403. Hibah ini merupakan hibah langsung, dimulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015 (tahap I) dan diperpanjang mulai 29 Januari 2016 – 31 Juli 2017 (tahap II) dengan nilai USD 434.000 dan nomor Register 74886401. Proyek hibah ini telah selesai dilaksanakan namun sampai saat ini belum dilakukan BAST dari negara donor. 3. Terdapat proyek hibah Counterpart Fund-Second Kennedy Round (CF-SKR) pada DIPA Satker Kantor Pusat yang dilaksanakan di Direktorat Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) guna mendukung peningkatan produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar nasional dalam rangka mencapai sasaran produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016. Total anggaran sebesar Rp3.122.975.000 dengan rincian anggaran bantuan saprodi kacang tanah Rp1.630.475.000 dan anggaran bantuan saprodi ubijalar Rp 1.492.500.000. Adapun daerah penerima bantuan CF-SKR untuk kegiatan saprodi kacang tanah adalah Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Subang (Jawa Barat), Kabupaten Jepara dan Pati (Jawa Tengah) serta Kabupaten Karangasem dan Jembrana (Bali). Sementara daerah penerima bantuan kegiatan saprodi ubijalar adalah Kabupaten Ciamis, Kuningan, dan Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Karanganyar dan Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Blitar,
Magetan,
dan
Tulungagung
Pandeglang (Banten).
- 56 -
(Jawa
Timur),
serta
Kabupaten
Lampiran
- 57 -
LAMPIRAN 1 PRINT OUT LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON 1 (AUDITED)
- 58 -
LAMPIRAN 2 LAPORAN TINDAK LANJUT LHP BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2015
- 59 -
LAMPIRAN 3 MONITORING TRANSFER MASUK BMN EKS DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
- 60 -
LAMPIRAN 4 DATA TUNDA BAYAR
- 61 -
LAMPIRAN 5 RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DAN BUKTI SETOR
- 62 -
LAMPIRAN 6 RINCIAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS SERTA BUKTI SETOR
- 63 -
LAMPIRAN 7 DATA HIBAH FAO
- 64 -
LAMPIRAN 8 MONITORING E-REKON ATAS SATKER INAKTIF
- 65 -
LAMPIRAN 9 DAFTAR PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN SEWA RUMAH DINAS INVENTARIS MILIK NEGARA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
- 66 -
LAMPIRAN 10 BUKTI SETOR PIUTANG PNBP
- 67 -
LAMPIRAN 11 RINCIAN BELANJA 526 – BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT TA. 2016
- 68 -
LAMPIRAN 12 LAPORAN INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA SATKER BBPOPT JATISARI (020072)
- 69 -
LAMPIRAN 13 SK HIBAH ASET KOICA
- 70 -
LAMPIRAN 14 SK PENGHAPUSAN ASET SATKER DINAS PROVINSI JAWA TENGAH DAN SUMATERA SELATAN
- 71 -
LAMPIRAN 15 DATA HIBAH PROYEK CF-SKR
- 72 -
LAMPIRAN 16 NILAI ASERSI BPK
- 73 -
LAMPIRAN 17 NOTULENSI RAPAT TRIPARTIT TA. 2016 KEMENTERIAN PERTANIAN
- 74 -
