KATA PENGANTAR. Jakarta, 27 Maret 2015 Direktur Jenderal Perkebunan. Ir. Gamal Nasir, MS NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya maka dapat disusun Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1). Pedoman ini merupakan revisi dari pedoman teknis sebelumnya yang mengalami penyempurnaan, untuk mengakomodir usulan dari beberapa Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan menampung kegiatan APBN-P TA 2015. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan pedoman teknis ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tebu nasional. Terima kasih. Jakarta, 27 Maret 2015 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 195607281986031001

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN

Halaman .............................................. i .............................................. ii .............................................. iv ......................................... 1

A. Latar Belakang

........................................

1

B. Sasaran Nasional

........................................

4

C. Tujuan

........................................

4

............................................

5

D. Pengertian II.

.....

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

....................

11

...............................

12

...............................

26

PELAKSANAAN KEGIATAN

..............................

28

A. Ruang Lingkup

..............................

28

B. Pelaksana dan Tahapan Kegiatan

.............................

28

C. Simpul Kritis

.............................

31

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan B. Kegiatan dan Spesifikasi Teknis C. Kriteria Teknis Calon Petani/ Calon Lahan (CP/CL) III.

11


ii

IV.

PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

.....

34

A. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial (Bansos)

.....

34

.....

37

.....

43

B. Prosedur dan Dokumentasi Pencairan dan Pemanfaatan Dana V.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN A. Prinsip Pengelolaan

........................

43

B. Struktur Organisasi Pelaksana

........................

43

C. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural

........................

43

D. Pengendalian dan Pengawasan

.......................

47

....

49

A. Monitoring

............................

49

B. Evaluasi

.............................

49

C. Pelaporan

............................

49

...................................................

51

VIII. PENUTUP

...................................................

52

LAMPIRAN

...................................................

53

VI.

VII.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBIAYAAN


iii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Rencana Kegiatan Bongkar Ratoon Tahun 2015 (Refocusing)

……..…… 53

Lampiran 2. Rencana Kegiatan Perluasan Tahun 2015 (Refocusing dan APBN-P)

……..……

53

Lampiran 3. Rencana Kegiatan Rawat Ratoon Tahun 2015 (Refocusing)

……..……

54

Lampiran 4. Rintisan Kebun Benih Tebu (KBI)Tahun 2015 (Refocusing dan APBN-P)

……..……

54

Lampiran 5. Rencana Kegiatan Pembangunan KBD Tahun 2015 (Refocusing dan APBN-P)

……..……

55

Lampiran 6. Rencana Kegiatan Pemeliharaan/Pengendalian OPT Tahun 2015 (Refocusing)

……..……

55

Lampiran 7. Rencana Kegiatan Pemberdayaan/ Pelatihan Pekebun Tahun 2015 (Refocusing dan APBN-P)

……..……

57

Lampiran 8. Rencana Kegiatan Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan (Alsinbun) Tahun 2015

……..……

57


iv

(Refocusing dan APBN-P) Lampiran 9. Rencana Lokasi Kegiatan Pemantapan Database Tebu Online Tahun 2015 (Refocusing)

……..……

62

Lampiran 10. Spesifikasi Teknis Alat Pendukung Database Tebu OnLine Tahun 2015 (Refocusing)

……..……

66

Lampiran 11. RencanaKegiatan Pendampingan/Pengawalan Analisis Rendemen Tebu Petani Tahun 2015 (Refocusing)

……..……

68

Lampiran 12. Rekruitmen Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) Tahun 2015 (Refocusing dan APBN-P)

……..……

68

Lampiran 13. Pelatihan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) Tahun 2015 (Refocusing dan APBN-P)

……..……

69

Lampiran 14. Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) Tahun 2015 (Refocusing dan APBN-P)

……..……

69

Lampiran 15. Rencana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

……..……

70


v

Pengembangan Tebu Tahun 2015 (Refocusing) Lampiran 16. Pengawalan Rintisan Kebun Benih (Refocusing dan APBN-P)

……..……

70

Lampiran 17 Form Rencana Usaha Kelompok (RUK)

……..……

71

Lampiran 18. Form Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK)

……..……

72

Lampiran 19. Form Kuitansi Dana Bantuan Sosial

……..……

73

Lampiran 20. Form Surat Perjanjian Kerjasama Antara PPK Dengan Kelompok Penerima Manfaat

……..……

74

Lampiran 21. Contoh Ringkasan Kontrak

……..……

77

Lampiran 22. Form Surat Pernyataan Penerima Bantuan

……..……

79

Lampiran 23. Contoh Keputusan Kepala Dinas Provinsi Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bansos

……..……

80

Lampiran 24. Form Berita Acara Serah Terima Barang

……..……

83

Bantuan ……..……

84

Lampiran 25. Form Penyerahan Kepada Petani

Lampiran 26. Form Surat Keputusan Kepala

……..……


vi

85

Dinas Yang Membidangi Perkebunan Tentang Penetapan Tim Teknis Provinsi/ Kabupaten/Kota Lampiran 27. Form Laporan Perkembangan ……..…… Kegiatan


vii

88

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak bergulirnya program Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu pada Tahun 2002 perjalanan pergulaan nasional telah mencapai swasembada gula konsumsi satu tahun lebih cepat dari targetnya yaitu pada Tahun 2008 dengan produksi 2,702 juta ton dan konsumsi 2,69 juta ton. Pada Tahun 2010 target swasembada konsumsi ditingkatkan menjadi Swasembada Gula Nasional selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga untuk industri makanan, minuman dan farmasi melalui program Swasembada Gula Nasional 2010 – 2014. Upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan rendemen gula pada tingkat on farm adalah melalui Intensifikasi (Rawat Ratoon), Rehabilitasi (Bongkar Ratoon), Ekstensifikasi (Perluasan), Rintisan Kebun Benih Tebu (KBI), dan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD). Penggunaan benih unggul bermutu dengan varietas sesuai tipologi wilayah, penerapan budidaya sesuai standar teknis, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dukungan sarana dan prasarana perkebunan, serta pemberdayaan petani dan kelembagaannya sangat menentukan keberhasilan pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas tebu. Keterbatasan kemampuan teknis dan informasi teknologi merupakan salah satu penyebab petani tidak menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar/Good Agricultural Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

1

Practices (GAP). Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas tebu dan rendemen, Pemerintah memberikan bantuan modal kerja berupa kredit program dengan subsidi bunga, Bantuan Sosial (Bansos) untuk penyediaan benih, bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan, serta bantuan Alat dan Mesin (Alsin) untuk meningkatkan kinerja pengembangan tebu. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal diperlukan dukungan anggaran APBD untuk pengawalan pendampingan dan pengawalan, dan monitoring secara intensif. Penetapan rendemen tebu petani oleh PG masih menjadi masalah karena petani merasa belum adanya sistem yang transparan yang dapat diakses oleh petani. Hal ini tercermin dari rendemen milik PG yang umumnya lebih tinggi dari rendemen tebu milik petani. Alokasi kegiatan pengembangan tebu Tahun Anggaran 2015 meliputi kegiatan : 1. Bongkar Ratoon; 2. Perluasan/Ekstensifikasi; 3. Rawat Ratoon; 4. Pemeliharaan Tanaman; 5. Rintisan Kebun Benih Tebu (KBI); 6. Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD); 7. Bantuan Alat dan Mesin, berupa traktor, alat tebang, alat pengangkat tebu/grabloader, fertilizer applicator, harvester, dump truck/truck, GPS, pompa air, dan hand refraktometer; Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

2

8. Pendampingan/Pengawalan rendemen tebu petani;

pelaksanaan

analisis

9. Pemantapan Database Tebu On-line; 10. Pemberdayaan Pekebun dan Kelembagaan; 11. Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) Tebu; 12. Rekruitmen TKP/PLP-TKP; 13. Pelatihan TKP/PLP-TKP; 14. Pengawalan dan Monev Tebu. Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2015 mengacu kepada: 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 671/Kpts/ PL.400/2/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penetapan Status Penggunaan Penetapan, Penghapusan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

3

5.

6.

7.

8.

dan Pemindahtanganan Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/ OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor125/Permentan/ OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/ OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.

B. Sasaran Nasional Terlaksananya pembangunan kebun benih, bongkar ratoon, rawat ratoon dan perluasan kebun tebu serta kegiatan pendukungnya di 17 Provinsi. C. Tujuan Meningkatkan produksi dan produktivitas tebu. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

4

D. Pengertian Dalam Pedoman Teknis Pengembangan Tebu yang dimaksud dengan: 1. Bongkar ratoon adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu dengan melakukan pembongkaran tanaman tebu yang telah dikepras lebih dari 3 kali atau produktivitas di bawah 70 ton per hektar. 2. Perluasan Tanaman adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu giling yang dilakukan pada lahan bukaan baru. 3. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. 4. Perbanyakan benih tebu secara konvensional adalah perbanyakan benih tebu secara berjenjang dari KBPU (Kebun Benih Pokok Utama), KBP(Kebun Benih Pokok), KBN (Kebun Benih Nenek), KBI (Kebun Benih Induk) dan KBD (Kebun Benih Datar) dengan menggunakan mata tidur (bagal). 5. Perbanyakan benih tebu melalui Kultur Jaringan (Kuljar) adalah cara perbanyakan secara vegetatif yang cepat dan seragam dengan cara mengisolasi bagian dari suatu tanaman, seperti sel atau jaringan dan menumbuhkannya pada media buatan dalam kondisi yang aseptik, sehingga dapat berregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. 6. Kebun Benih Induk (KBI) adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Datar (KBD) yang bahan tanamnya dapat berasal dari benih konvensional atau benih kuljar. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

5

7. Kebun Benih Datar (KBD) adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Tebu Giling (KTG) yang bahan tanamnya dapat berasal dari benih konvensional atau benih kuljar. 8. Sertifikasi Benih Tebu adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih yang dilakukan oleh institusi yang berwenang melakukan sertifikasi. 9. Pupuk majemuk merupakan pupuk yang terdiri dari beberapa unsur hara makro dan mikro yang penguraiannya lamban (slow release). 10. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan. 11. Pemantapan Database Tebu On-line adalah serangkaian kegiatan updating sistem dan data. 12. Petani Tebu adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tebu pada lahan milik sendiri, sewa dan/atau lahan garapan. 13. Kelompok Tani Tebu adalah sekumpulan petani yang sepakat membentuk kelompok dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan usaha berbasis tanaman tebu secara profesional. 14. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR)/Koperasi petani berbasis tebu adalah lembaga keuangan dan ekonomi petani yang mengelola tebu dan berbadan hukum. 15. Kelompok sasaran adalah kelompok tani terpilih penerima manfaat untuk melaksanakan program pengembangan tebu. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

6

16. Kerjasama Operasional (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan pekerjaan tertentu secara temporer berdasarkan MoU. 17. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar petani mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu secara berkelanjutan, meliputi aspek produksi, bisnis, penguatan modal usaha kelompok, manajemen dan aspek peningkatan Sumber Daya Manusia. 18. Triple account ( bagi provinsi yang ada PG) adalah rekening kelompok tani penerima Bansos yang pencairannya ditandatangani oleh 3 orang/lembaga yaitu Kepala Dinas/Pejabat yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis Kabupaten/Kota, PG dan Ketua Kelompok Tani sasaran. 19. Triple account ( bagi provinsi yang tidak ada PG) adalah rekening kelompok tani penerima Bansos yang pencairannya ditandatangani oleh 3 orang/lembaga yaitu Kepala Dinas/Pejabat yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis Kabupaten/Kota, Koperasi berbasis tebu dan Ketua Kelompok Tani sasaran 20. Triple account (Untuk daerah pengembangan baru yang belum ada PG dan Koperasi) adalah rekening kelompok tani penerima Bansos yang pencairannya ditandatangani 3 orang/lembaga yaitu Kepala Dinas/Pejabat yang Membidangi Perkebunan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

7

Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis Kabupaten/Kota, Ketua Kelompok Tani sasaran, dan salah satu anggota kelompok yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kelompok. 21. Tim Teknis Provinsi (bagi Provinsi yang ada PG berbasis tebu dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsurunsur terkait antara lain: Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan, Wakil BUMN/Swasta yang menangani PG berbasis tebu, DPD APTRI, UPT Pusat dan instansi lain yang dianggap perlu. 22. Tim Teknis Provinsi (bagi Provinsi yang tidak ada PG berbasis tebu dan APTRI) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsurunsur terkait antara lain: Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan, UPT Pusat dan instansi lain yang dianggap perlu. 23. Tim Teknis Kabupaten/Kota (bagi Kabupaten/Kota yang ada PG) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain: Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan, PG wilayah binaan, DPC APTRI dan instansi lain yang dianggap perlu. 24. Tim Teknis Kabupaten/Kota (bagi Kabupaten/Kota yang tidak ada PG) adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsurPedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

8

unsur terkait antara lain: Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan dan instansi lain yang dianggap perlu. 25. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada petani/kelompok petani tebu penerima manfaat guna melindungi petani tebu tersebut dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 26. Dana Belanja Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok petani penerima manfaat. 27. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ lembaga yang bersangkutan. 28. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 29. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM). 30. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan petani/kelompok Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

9

tani yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan atau pemberian rekomendasi dari Dinas Yang Membidangi Perkebunan dalam pembelanjaan dana belanja bantuan sosial. 31. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.


10

II.

PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat melalui kegiatan Bongkar Ratoon, Perluasan, Rawat Ratoon, Rintisan Kebun Benih Tebu (KBI), Pembangunan KBD, Operasional TKP dan PLP-TKP, Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Petani Tebu, Bantuan Peralatan, Pemantapan Database Tebu Online, dan Pendampingan/Pengawalan pelaksanaan Analisis Rendemen Tebu Petani dilaksanakan dengan prinsip pendekatan sebagai berikut : 1.

Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) melalui transfer uang. Bansos melalui transfer uang ke rekening kelompok tani penerima manfaat untuk kegiatan: Bongkar Ratoon, Perluasan, Rawat ratoon, Rintisan Kebun Benih Tebu pada jenjang KBI, dan Pembangunan KBD.

2.

Kegiatan Bantuan Peralatan melalui kontraktual/ekatalog. Pengadaan peralatan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, mengacu kepada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 junto No. 70 tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah, Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2014, serta Permentan Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata cara


11

Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman. Kegiatan bantuan Alat dan Mesin, berupa traktor, alat tebang, alat pengangkat tebu/grabloader, fertilizer applicator, harvester, dump truck/truck, pompa air, GPS dan hand refraktometer serta Peralatan pendukung database tebu On-Line yang diadakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan selanjutnya disalurkan kepada kelompok tani/koperasi berbasis tebu sasaran penerima bantuan sebagai pengelola alat dan mesin. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara kontraktual/e-katalog. 3.

Kegiatan fasilitasi melalui swakelola

pengembangan

tebu

lainnya

Kegiatan Pemberdayaan Pekebun dan Kelembagaan, Pendampingan/pengawalan pelaksanaan analisis rendemen tebu petani, pemantapan Data Base Tebu On-Line, Rekruitment dan Pelatihan TKP/PLP-TKP, Operasional TKP dan PLP-TKP serta Pengawalan dan Monev Tebu. B. Kegiatan dan Spesifikasi Teknis 1.

Bongkar Ratoon a. Pelaksanaan bongkar ratoon dilaksanakan pada areal pertanaman tebu (existing); b. Tanaman tebu yang sudah dikepras lebih dari 3 kali dan/atau produktivitas di bawah 70 ton/ha; c. Bongkar ratoon tanaman tebu Pola I dilaksanakan pada bulan Mei-September, menggunakan benih dari hasil pembelian benih tebu yang berasal dari


12

KBD kuljar bersertifikat dan/atau benih tebu konvensional berjenjang bersertifikat; d. Bongkar ratoon tanaman tebu Pola II, dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember, menggunakan benih dari hasil pembangunan KBD Kuljar dan/atau benih tebu konvensional berjenjang bersertifikat dan dapat menggunakan pembelian benih KBD Kuljar bersertifikat dan/atau konvensional berjenjang bersertifikat; e. Untuk wilayah di luar Jawa pelaksanaan bongkar ratoon tanaman tebu dilaksanakan mengikuti musim di masing-masing wilayah pada tahun yang sama; f. Penanaman bongkar ratoon dalam satu hamparan menggunakan varietas sesuai dengan rekomendasi PG wilayah binaan; g. Bongkar Ratoon tanaman tebu dapat dilakukan secara kerjasama operasional (KSO) antara Koperasi berbasis tebu/kelompok Tani dengan PG berbasis tebu, dimana lahannya milik petani, lahan sewa oleh petani dan/atau penggarap yang tergabung dalam koperasi berbasis tebu dan pelaksanaannya dikerjakan berdasarkan MoU; h. Penanaman kembali benih tebu pada kegiatan bongkar ratoon harus sudah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2015. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan bongkar ratoon tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 1. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

13

2.

Perluasan a. Penanaman tebu dilakukan pada lahan bukaan baru bukan lahan bekas tanaman tebu; b. Perluasan kebun tebu Pola I, dilaksanakan pada bulan Mei-September, dengan menggunakan benih dari hasil pembelian benih tebu yang berasal dari KBD kuljar bersertifikat dan/atau benih tebu konvensional berjenjang bersertifikat; c. Perluasan kebun tebu Pola II, dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember, dengan menggunakan benih dari hasil pembangunan KBD Kuljar dan/atau benih tebu konvensional berjenjang bersertifikat dan dapat menggunakan pembelian benih KBD Kuljar bersertifikat dan/atau konvensional berjenjang bersertifikat; d. Perluasan tanaman tebu di luar Jawa waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan musim di masing-masing wilayah pada tahun yang sama; e. Penanaman perluasan tebu dalam satu hamparan menggunakan satu varietas sesuai dengan rekomendasi PG pembina; f. Pelaksanaan penanaman benih tebu pada kegiatan perluasan harus sudah selesai pada bulan Desember 2015. Rencana lokasi dan luas kegiatan perluasan tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 2.


14

3.

Rawat Ratoon Rawat ratoon dilakukan pada tanaman tebu keprasan. Pelaksanaan pemupukan tanaman tebu pada kegiatan rawat ratoon harus sudah selesai pada bulan Desember 2015. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan rawat ratoon tanaman tebu tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 3.

4.

Rintisan Kebun Benih Tebu Pada Jenjang KBI a. Pembangunan KBI dilaksanakan pada lahan bukan bekas kebun tebu, lahan bebas OPT Endemi, akses menuju lokasi mudah dijangkau, sumber air tersedia, dan drainase baik. Apabila lahan terbatas, KBI dapat dilakukan pada lahan eks tebu tahun 2013 yang diyakini tidak menimbulkan masalah OPT; b. Pembangunan KBI dapat menggunakan benih Kuljar dan/atau konvensional berjenjang dan bersertifikat; c. Pembangunan KBI pada daerah pengembangan baru dapat menggunakan benih varietas unggul lokal berdasarkan rekomendasi (Surat Keterangan Mutu Benih) dari UPTD benih setempat atau UPT Pusat yang membidangi perbenihan; d. Benih tebu KBI yang akan diedarkan untuk benih pada KBD harus disertifikasi terlebih dahulu; e. Penanaman benih tebu untuk KBI harus sudah dilaksanakan minimal pada bulan April-Mei tahun


15

2015 untuk pola I dan Oktober-Nopember 2015 untuk pola II; f. Varietas tebu yang digunakan adalah varietas sesuai dengan saran/anjuran PG pembina; g. Penggunaan benih tebu untuk Provinsi yang belum ada PG berbasis tebu dapat menggunakan varietas unggul lokal setempat berdasarkan rekomendasi dari UPTD benih setempat atau UPT Pusat yang membidangi perbenihan; h. Sumber benih berasal dari P3GI/Puslitbangbun/PG dan sumber benih lainnya. Terkait dengan sumber benih, masing-masing Daerah agar segera membuat MoU dengan penyedia benih sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam juklak/juknis; i. Pembangunan KBI dapat dilakukan secara kerjasama operasional (KSO) antara Koperasi berbasis tebu/kelompok Tani dengan PG berbasis tebu/Puslit/Penangkar benih tebu profesional, dimana lahannya milik petani, lahan sewa oleh petani dan/atau penggarap yang tergabung dalam koperasi berbasis tebu dan pelaksanaannya dikerjakan berdasarkan MoU. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan pembangunan KBI tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 4. 5.

Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) : a. Pembangunan KBD dilaksanakan pada lahan bukan bekas kebun tebu, lahan bebas OPT Endemi, akses menuju lokasi mudah dijangkau, sumber air


16

tersedia, dan drainase baik. Apabila lahan terbatas KBD dapat dilakukan pada lahan eks tebu tahun 2013 yang diyakini tidak menimbulkan masalah OPT; b. Pembangunan KBD dapat menggunakan benih Kuljar (G2) atau konvensional berjenjang dan bersertifikat; c. Pembangunan KBD dapat menggunakan benih tebu asal kuljar (G2) dan/atau konvensional asal KBI bersertifikat; d. Benih KBD yang akan diedarkan untuk benih pada KTG harus disertifikasi terlebih dahulu; e. Penanaman KBD harus sudah dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2015 untuk digunakan pada kegiatan bongkar ratoon dan perluasan tanaman tebu pola II; f. Varietas tebu yang digunakan adalah varietas sesuai dengan saran/anjuran dari PG pembina; g. Penggunaan benih tebu bagi provinsi yang belum ada PG berbasis tebu dapat menggunakan varietas unggul lokal berdasarkan rekomendasi dari UPTD benih setempat atau UPT Pusat yang membidangi perbenihan tebu; h. Sumber benih berasal dari P3GI/ Puslitbangbun/PG dan sumber benih lainnya. Terkait dengan sumber benih, masing-masing Daerah agar segera membuat MoU dengan penyedia benih sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam juklak/juknis;


17

i. Pembangunan KBD dapat dilakukan secara kerjasama operasional (KSO) antara Koperasi berbasis tebu/kelompok Tani dengan PG berbasis tebu/Puslit/penangkar benih profesional, dimana lahannya milik petani, lahan sewa oleh petani dan/atau penggarap yang tergabung dalam koperasi berbasis tebu dan pelaksanaannya dikerjakan berdasarkan MoU. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan pembangunan KBD tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 5. 6.

Pupuk a. Agar pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan hara tanaman tebu dan dapat meningkatkan produktivitas tebu serta meningkatkan kualitas rendemen, maka diperlukan penggunaan pupuk majemuk (an-organik) dengan sifat pengurai lamban dan formula yang terdiri dari unsur makro dan mikro atau sesuai dengan anjuran/rekomendasi dari Pabrik Gula pembina. Agar serapan hara lebih efektif dalam pemberian pupuk majemuk perlu diimbangi dengan penggunaan pupuk organik terutama untuk memperbaiki struktur fisik tanah. b. Program bongkar ratoon, rawat ratoon, perluasan areal tebu dan pembangunan kebun benih melalui APBN menggunakan pupuk non subsidi. Kelompok tani sasaran penerima bantuan mendapat sebagian pupuk majemuk dan pupuk organik. Apabila dosis pupuk yang dianjurkan


18

tidak dapat dipenuhi dari paket pupuk Bansos, maka kekurangannya dapat dipenuhi secara swadaya oleh petani dengan menggunakan pupuk subsidi. c. Dosis pupuk untuk tanaman tebu dapat disesuaikan dengan standar teknis budidaya tebu atau sesuai dengan anjuran/rekomendasi dari Pabrik Gula pembina. 7.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pengendalian hama dan penyakit dilaksanakan dengan pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), diutamakan menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan antara lain agensia hayati dan feromon-seks yang telah terdaftar dan telah mendapat ijin dari Menteri Pertanian. Pengendalian gulma dilaksanakan dengan menggunakan herbisida ramah lingkungan yang telah terdaftar dan telah mendapat ijin dari Menteri Pertanian. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan pemeliharaan/ pengendalian OPT tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 6.

8.

Pemberdayaan Petani/Pelatihan Petani/Kelembagaan Petani Tebu Pemberdayaan petani/kelembagaan petani berbasis tebu dilakukan melalui fasilitasi pelatihan, bimbingan dan pendampingan.


19

Rencana kegiatan pemberdayaan/pelatihan petani berbasis tebu tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 7. 9. Bantuan Alat Mesin Perkebunan a. Traktor 4 WD beserta Implementnya, dengan spesifikasi sebagai berikut : -

Traktor 4 WD dengan daya 100 - 120 HP. Volume Slinder Mesin 4.000 – 4.500 cc. Berat Standar Operasional 4.000 – 4.500 kg. Penggerak roda 4 WD Transmisi Synchromesh/Constantmesh. Kapasitas angkat minimum 2.500 kg. Wheelbase 2.350-2.500 mm Sistem kemudi power steering Transmisi PTO independent Type koneksi 6 spline Bobot operasi traktor minimum 3.900 kg Fuel Tank 100 – 180 liter Implement terdiri dari Discplough (Bajak Piringan), dan Furrower (Bajak Kair) serta Disc Harrow (Garu Piringan/ apabila diperlukan). - Traktor dan implement mampu digunakan untuk bongkar ratoon. - Hasil Uji (Test Report) dari laboratorium uji yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian atau sertifikat hasil uji dari Pabrikan. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

20

b. Aplicator Fertilizer, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Berat antara 750 – 1.000 Kg - Kapasitas kerja 400 Kg/ha - Kedalaman kairan 450-480 mm - Kapasitas tangki Pupuk 2 x 80 kg - Menggunakan 4 mata kair untuk pemupukan - Diameter lubang pupuk antara 1,0 - 2,5 cm - Material Box : Stainles Still dengan ketebalan ≥ 2 mm - Dapat digunakan untuk kegiatan putus akar tanaman tebu. c. Grabe Loader, dengan spesifikasi sebagai berikut : - Daya > 60 HP - Berat ≥ 7.000 Kg - Kapasitas angkat > 300 Kg - Poros roda depan dan belakang > 2.550 mm - Kecepatan jalan > 25 Km/jam - Sudut putaran lengan dan kabin 360* - Sudut putaran grab 360* d. Mesin Tebang Tebu/Cane Thumpher, dengan spesifikasi sebagai berikut: -

Daya minimal 70 HP Bobot 1.100 – 1.400 kg Tingkat Standar Tinggi Pemotongan> 96% Tingkat Kerusakan Akar< 12%


21

e. Harvester, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Daya minimal 70 HP - PTO drive 540 RPM - Diameter piringan pisau tebang minimum 800 mm - Jumlah pisau pemotong tebu 8 pisau - Bobot ≥ 1.500 Kg - Alat tebang menggunakan sistem penyetelan ketinggian pisau secara hidraulik - Menggunakan bak penampung samping, dengan kapasitas 300-400 kg - Kemampuan tebang dari 100-200 ton tebu/ha - Mampu mengangkat tebu rebah minimum 5% dari jumlah tebu yang dipanen f. Dump Truck/Truck, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Mesin : 4 Langkah Segaris : Direct Injection, Turbo Charge Intercool - Isi Silinder : 3500 – 4050 cc - Daya : 110–150 PK/2.500 – 2.700 Rpm - Bahan Bakar : Solar - Transmisi : Lima kecepatan gigi maju 1-5 Syncrhomesh dan gigi mundur - Berat Kosong : 2300 – 2500 Kg - Tambahan khusus untuk Dump Truck : Kapasitas Hidrolik : 5 – 8 ton; Lantai Plat 4-5 mm; dan Dinding Plat 3-5 mm.


22

g. Pompa Air, dengan spesifikasi sebagai berikut : - Pompa Set 4 Inch - Daya : ≥ 9 HP - Selang hisap : ≥ 6 m - Selang buang : ≥ 10 m - Star : Electric Start - Single Cylinder h. GPS, dengan spesifikasi sebagai berikut: - Dapat merekam track dan poin > 100 track/poin - Penghitungan Area : Ya - Jenis layar : Warna - Berat : 250 – 300 gr sudah termasuk baterai - Memori Internal : > 1 GB - Memori Eksternal : 4 GB i. Hand Refractometer, dengan spesifikasi sebagai berikut: Jarak Pengukuran : - Brix 58 – 90% - Akurasi 0.5% - Berat 150 – 175 g Rencana lokasi kegiatan pengadaan alat dan mesin perkebunan (Alsinbun) tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 8.


23

9.

Pemantapan Database Tebu On-line. Kegiatan Pemantapan mencakup kegiatan :

Database

Tebu

On-line

- Persiapan pelaksanaan pengadaan alat pendukung database (Komputer PC, Printer, GPS, Modem). - Pelaksanaan pencacahan dilapangan dengan menggunakan GPS untuk pencatatan koordinat dan deliniasi areal, data petani, kategori tanaman, varietas, saprodi, pengelolaan dana, dll; - Pengolahan data hasil pencacahan menggunakan aplikasi SIM dan SIG; - Sinkronisasi dan validasi data; - Pengiriman/penayangan hasil pengolahan dari aplikasi SIG dan SIM secara on-line di website Kementerian Pertanian. Rencana lokasi kegiatan dan spesifikasi alat penunjang pemantapan database tebu online tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 9 dan 10. 10. Pendampingan/Pengawalan Analisis Rendemen Tebu Petani. Dalam rangka transparansi penetapan rendemen tebu petani oleh PG agar tidak menimbulkan konflik dengan petani, maka dilakukan kegiatan pendampingan/ pengawalan analisis rendemen tebu petani oleh Tim yang terdiri dari Perguruan Tinggi, Ditjen Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, APTRI/KPTR, PG dan TKP-PLP Tebu. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

24

Rencana lokasi kegiatan pendampingan/pengawalan analisis rendemen tebu petani tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 11. 11. Rekruitmen TKP dan PLP-TKP Dilakukan sesuai dengan pedoman umum rekruitmen dan seleksi TKP dan PLP-TKP kegiatan pengembangan tanaman tebu Tahun 2015. Rencana kegiatan rekruitmen TKP dan PLP-TKP tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 12. 12. Pelatihan TKP dan PLP – TKP Pelatihan TKP dan PLP-TKP dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan antara lain LPP Yogyakarta, Balai Besar Pelatihan Pertanian / Balai Pelatihan Pertanian (BPP). Rencana kegiatan pelatihan TKP dan PLP-TKP tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 13. 13. Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Fasilitasi APBN untuk petugas TKP dan PLP-TKP dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu berupa honor, bantuan operasional dan biaya transportasi. TKP dan PLP-TKP ditempatkan di setiap Kabupaten/ KPTR/Koperasi berbasis tebu dan bertanggungjawab kepada Dinas yang membidangi perkebunan baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.


25

Pelaporan oleh TKP dilaksanakan pada setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan Dirjen Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim. Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 14. C. Kriteria Teknis Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) 1.

Lahan milik petani pemilik, lahan petani penyewa dan/atau lahan petani penggarap yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan atau bukti sewa atau bukti garap yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;

2.

Lahan tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa, lahan bukan milik Pabrik Gula ;

3.

Luas lahan petani sasaran penerima bansos baik pemilik, sewa dan/atau penggarap maksimal 4 Ha per KK;

4.

Petani/kelompoktani sasaran penerima bansos yang sama dapat mengikuti kegiatan Bongkar ratoon, perluasan, rawat ratoon, KBD dan KBI tahun 2015 sepanjang luasannya tidak melebihi 4 ha per KK;

5.

Petani/kelompok tani sasaran penerima bansos pada kegiatan KBI/KBD pemilik lahan dapat menerima Imbalan penggunaan Lahan (IPL), sebagai kompensasi (pengganti) penghasilan apabila lahannya digunakan untuk tanaman lain;


26

6.

Pembangunan kebun benih KBI/KBD tidak di lahan eks tebu dengan tujuan untuk memutus siklus OPT (endemi) dan menambah luasan KTG ditahun berikutnya. Apabila lahan terbatas dan lahan eks tebu tahun 2013 diyakini tidak menimbulkan masalah OPT terhadap KBI/KBD, maka lahan tersebut dapat digunakan;

7.

Petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap yang tergabung dalam satu kelompok tani sasaran berbasis tebu;

8.

Kelompok tani baru dapat sebagai Sasaran penerima bansos dengan syarat pada waktu diusulkan sudah membentuk kelompok tani berbasis tebu, dengan maksud untuk mengakomodir petani tebu mandiri yang belum pernah menerima bantuan pemerintah;

9.

Kelompok tani berbasis tebu sebagai sasaran penerima manfaat harus tergabung atau menjadi anggota koperasi berbasis tebu di wilayah PG dan bermitra dengan PG. Bagi Kelompok Tani yang belum membentuk koperasi berbasis tebu agar segera membentuk koperasi berbasis tebu yang berbadan hukum atau bergabung dengan koperasi berbasis tebu yang sudah ada;

10. Petani/Kelompok tani berbasis tebu sebagai sasaran penerima bantuan tidak sedang bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya; 11. Petani/Kelompok tani berbasis tebu sebagai sasaran penerima manfaat mau dan mampu melaksanakan pengembangan tebu sesuai standar teknis atau sesuai dengan anjuran Pabrik Gula Pembina; Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

27

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan pengembangan tanaman tebu dimulai dari perencanaan, sosialisasi, pengukuran lahan, penetapan CP/CL, transfer dan pemanfaatan dana bansos, pengadaan dan penyaluran peralatan, pemberdayaan pekebun dan kelembagaan, pelaksanaan bongkar ratoon, perluasan, rawat ratoon, pembangunan kebun benih (KBI, KBD), Fasilitasi Tim Pengawalan Rendemen Tebu Petani, pelaksanaan pemantapan database tebu on-line, operasional TKP dan PLP-TKP, pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis. B. Pelaksana dan Tahapan Kegiatan Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu dilaksanakan oleh petani/kelompok tani berbasis tebu/KPTR/koperasi petani berbasis tebu dengan pembinaan teknis oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, serta berkoordinasi dengan PG dan pihak terkait lainnya. Tahapan pelaksanaan kegiatan: 1. Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu kepada CP/CL (petani/kelompok tani sasaran penerima manfaat) Sosialisasi dapat dilaksanakan bersama-sama oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota sebelum dan


28

sesudah tahapan seleksi kelompok sasaran penerima manfaat. 2. Penetapan petani/kelompok tani sasaran penerima manfaat oleh Kepala Dinas Provinsi (TP Provinsi) yang Membidangi Perkebunan atas nama Gubernur berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi kebenaran/keabsahan data dan pengukuran lahan dengan GPS oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Penetapan petani/kelompok tani sasaran penerima manfaat oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (TP Kabupaten/Kota atau TP Mandiri) yang Membidangi Perkebunan atas nama Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi kebenaran/keabsahan data dan pengukuran lahan dengan GPS oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Dalam menetapkan CP/CL agar mempertimbangkan prinsip-prinsip keberhasilan pencapaian sasaran, keadilan dan tertib administrasi dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Surat Keputusan tentang kelompok tani sasaran penerima manfaat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan berikut daftar nama petani disampaikan kepada Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan.


29

3. Pengajuan dan Penyaluran Dana Pengajuan dan penyaluran dana APBN dilaksanakan sesuai dengan Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Dana sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. 4. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Peralatan Pengadaan alat dan mesin dilaksanakan oleh Provinsi yang membidangi perkebunan kontraktual/e-katalog. Selanjutnya dalam penyalurannnya berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinas secara proses Dinas sesuai

5. Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Kegiatan lainnya dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan pihak terkait lainnya. 6. Pembinaan, Pengawalan.

Pengendalian,

Pendampingan

dan

Pembinaan, Pengendalian, Pendampingan, dan Pengawalan dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota serta instansi terkait. 7. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan


30

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana lokasi kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tebu tahun 2015 dan Pengawalan Rintisan Kebun Benih Tebu Tebu Tahun 2015 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 15 dan 16. C. Simpul Kritis Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu tahun 2015 diperkirakan terdapat beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir risiko. Simpul kritis tersebut diantaranya adalah: 1.

Penetapan CP/CL tidak tepat sasaran, luasan dan waktu. Untuk meminimalisir risiko kegagalan, maka sosialisasi dan pengawalan dilakukan secara rutin dengan lebih intensif dan dilaksanakan sejak bulan Januari 2015.

2.

Penyediaan benih konvensional dan/atau kuljar untuk pola I dan pembangunan KBD untuk pola II tidak tepat jenis, waktu, jumlah, dan mutu. Untuk meminimalisir risiko, tim teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyusun dan melaksanakan jadwal waktu pelaksanaan (time line) secara disiplin mulai dari persiapan sampai dengan penanaman, meningkatkan koordinasi dengan penyedia sumber benih, PG, dan KPTR/Koperasi Petani berbasis tebu.


31

3.

Penyimpangan penyaluran bantuan. Untuk mengurangi risiko penyimpangan penyaluran bantuan maka pengawalan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dengan dibantu oleh TKP dan PLP-TKP.

4.

Terjadinya Perubahan CP/CL pada saat pelaksanaan kegiatan. Verifikasi administrasi dan pengukuran lahan dengan GPS sangat diperlukan sebelum CP/CL diusulkan ke Provinsi. Apabila ada perubahan CP/CL agar segera dilakukan revisi terhadap SK Kepala Dinas Provinsi tentang Penetapan CP/CL dengan terlebih dahulu melakukan pendataan secara akurat.

5.

Penyusunan RUK tidak sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pengajuan RUK terlambat. Untuk menguranggi risiko tersebut diatas, kelompok tani penerima bantuan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim teknis Kabupaten/Kota /KPTR/Koperasi Petani berbasis tebu dan perlu pendampingan serta bimbingan dari TKP/PLP-TKP.

6.

Pemanfaatan dana bansos terlambat. Untuk mengurangi risiko keterlambatan pemanfaatan dana Bansos, maka kelompok tani harus melaksanakan kegiatan secara disiplin sesuai dengan jadwal dan teknis yang telah ditentukan. Disamping itu, perlu adanya peningkatan pendampingan,


32

bimbingan dan pengawasan oleh petugas terhadap pelaksanaan RUK yang telah dibuat. 7.

Keterlambatan Pencairan Dana Bansos Pencairan dana bansos bisa terjadi keterlambatan karena kurang lengkapnya dokumen persyarakat atau disebabkan karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat antara lain berupa penundaan pencairan atau rasionalisasi/pengurangan anggaran. Untuk mengurangi resiko terhadap keterlambatan pembiayaan kegiatan di daerah maka para pengurus KPTR dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana guliran untuk talangan pembiayaan kegiatan pengembangan tebu di wilayah kerjanya.


33

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Tatacara pemanfaatan anggaran untuk Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan pengadaan langsung (LS) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor: PER11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 (Perubahan atas PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2006) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, dan pelaksanaan di lapangan mengacu pada pedoman teknis pengembangan tebu tahun 2015. A. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)

dan

Pencairan

Dana

Penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Penyaluran dana Bansos dengan mekanisme Langsung (LS), pelaksanaannya dilakukan melalui pemindah bukuan (transfer) dana dari rekening kas Negara kepada rekening kelompok sasaran. Prosedur pencairan dan penyaluran dana bansos oleh kelompok sasaran penerima bantuan dilakukan sebagai berikut: 1) Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kelompok sasaran penerima manfaat disahkan/ditandatangani oleh Ketua kelompok, 2 (dua) orang anggota kelompok sasaran penerima manfaat, dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten yang menangani perkebunan. Dengan persyaratan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

34

4 (empat) tanda tangan tersebut diharapkan dapat menggurangi risiko kemungkinan penyalahgunaan dana bantuan. 2) Ketua kelompok sasaran menyampaikan RUK kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan daftar nama anggota kelompok tani penerima Bansos dan fotocopy identitas (KTP/KK). Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan dengan melakukan pengukuran lahan menggunakan GPS. Selanjutnya disampaikan kepada Satker Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan melampirkan foto copy buku Rekening Bank atas nama Kelompok Tani penerima manfaat. 3) PPK melakukan verifikasi dan meneliti kelayakan/ keabsahan RUK masing-masing kelompok yang akan dibiayai. RUK yang memenuhi persyaratan diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan. Selanjutnya KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dengan melampirkan: a. SK Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan, tentang penetapan Kelompok Tani sasaran penerima manfaat. b. Rekapitulasi RUK dengan mencantumkan: - Nama kelompok penerima manfaat, alamat (Desa, Kecamatan) dan petani penerima manfaat; - Luas areal tebu, jumlah kebutuhan benih (bongkar ratoon, perluasan, dan pembangunan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

35

KBD), pupuk (majemuk dan organik), dan bahan pengendali OPT yang disesuaikan dengan kegiatan; - Nomor rekening Bank atas nama kelompok tani sasaran; - Nama dan alamat kantor cabang perbankan terdekat; - Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok tani. Form isian Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rekapitulasi RUK sebagaimana tersaji dalam Lampiran 17 dan 18. c. Kuitansi ditanda tangani secara bersama oleh Ketua kelompok tani sasaran dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Kepala Dinas/Pejabat yang Membidangi Perkebunan Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan. Form isian Kuitansi dana bansos sebagaimana tersaji dalam Lampiran 19. d. Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Ketua kelompok tani sasaran penerima manfaat tentang pemanfaatan dana Bansos, Contoh Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan, dan SK Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos dan Contoh Ringkasan Kontrak sebagaimana tersaji dalam Lampiran 20 dan 21. 4). Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan selanjutnya disampaikan ke KPPN Provinsi; Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

36

5). KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku; 6)

Mekanisme pencairan dana oleh kelompok tani untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu tahun 2015 dilakukan melalui Triple Account sebagai berikut : a

Bagi Kabupaten yang ada PG, pencairan dana bansos ditandatangani bersama oleh ketua kelompok tani, tim teknis Kabupaten/Kota dan PG;

b

Bagi Kabupaten yang belum ada PG, pencairan dana bansos ditandatangani bersama oleh ketua kelompok tani, tim teknis Kabupaten/Kota dan Koperasi berbasis tebu;

c

Bagi daerah pengembangan baru yang belum ada PG dan Koperasi, pencairannya ditandatangani bersama oleh tim teknis Kabupaten/Kota, Ketua kelompok tani sasaran dan salah satu anggota kelompok yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kelompok.

B. Prosedur dan Dokumentasi Pemanfaatan Dana

Pencairan

dan

1. Prosedur Pencairan dana bansos dilaksanakan oleh kelompok tani berdasarkan RUK yang ditandatangani melalui triple account. Pencairannya disesuaikan dengan RUK yang telah disetujui oleh PPK dan proses Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

37

pencairannya terdapat beberapa pola, sebagai berikut: a. Triple account ( bagi provinsi yang ada PG) adalah rekening kelompok tani penerima Bansos yang pencairannya ditandatangani oleh 3 orang/lembaga yaitu Kepala Dinas/Pejabat yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis Kabupaten/Kota, PG dan Ketua Kelompok Tani sasaran. b. Triple account ( bagi provinsi yang tidak ada PG) adalah rekening kelompok tani penerima Bansos yang pencairannya ditandatangani oleh 3 orang/lembaga yaitu Kepala Dinas/Pejabat yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis Kabupaten/Kota, Koperasi berbasis tebu dan Ketua Kelompok Tani sasaran. c. Triple account (Untuk daerah pengembangan baru yang belum ada PG dan Koperasi) adalah rekening kelompok tani penerima Bansos yang pencairannya ditandatangani 3 orang/lembaga yaitu Kepala Dinas/Pejabat yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis Kabupaten/Kota, Ketua Kelompok Tani sasaran, dan salah satu anggota kelompok yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kelompok. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

38

2. Dokumentasi a. Seluruh transaksi kelompok dibukukan secara sederhana; b. Bukti/kuitansi pembelian asli dan fotocopy disimpan; c. Bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan; d. Ketua kelompok tani sasaran wajib membuat laporan rutin penggunaan dana bansos kepada PPK dan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan; e. Dana bansos digunakan untuk usaha produktif yang dilaksanakan dalam tahun berjalan; f. Usaha produktif tersebut dapat mengharapkan keuntungan dan sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan agribisnis tebu yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada. 3. Pemanfaatan, Penyaluran dan Pengguliran Dana Pemupukan Modal Usaha Kelompok a. Dana Bansos yang disalurkan kepada kelompok tani tebu penerima manfaat merupakan Penguatan Modal Usaha Kelompok yang digunakan untuk usahatani berbasis tebu. b. Pemanfaatan, penyaluran dan pengguliran dana PMUK diatur sesuai dengan kesepakatan minimal 2/3 (dua per tiga) anggota koperasi yang Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

39

hadir dan memenuhi korum pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). c. Apabila dalam pelaksanaannya kelompok tani tebu penerima bantuan tidak mampu atau tidak mau melaksanakan kegiatan, maka Dinas Provinsi (TP Provinsi) atau Dinas Kabupaten/Kota (untuk TP Kabupaten/Kota atau TP Mandiri) yang menangani Perkebunan diberi atau mempunyai kewenangan secara sepihak untuk menarik dana yang sudah ditransfer ke petani untuk dipindah/dialihkan ke kelompok tani lain yang mau dan mampu melaksanakan kegiatan dengan diketahui oleh Bank Pelaksana, berdasarkan evaluasi oleh Dinas Provinsi (TP Provinsi) atau Dinas Kabupaten/Kota (untuk TP Kabupaten/ Kota atau TP Mandiri). Selanjutnya segera diadakan revisi terhadap SK Kepala Dinas Provinsi (TP Provinsi) atau Dinas Kabupaten/Kota (untuk TP Kabupaten/Kota atau TP Mandiri) tentang Penetapan Kelompok tani sasaran penerima bansos. d. Apabila dalam pelaksanaannya tidak ada kelompok tani yang mau dan mampu melaksanakan, maka Dinas Provinsi (TP Provinsi) atau Dinas Kabupaten/Kota (untuk TP Kabupaten/Kota atau TP Mandiri) diberi atau mempunyai kewenangan secara sepihak untuk menarik dana yang sudah di rekening kelompok tani tebu untuk ditransfer ke kas negara dengan diketahui oleh bank pelaksana. SK penerima bansos segera direvisi/ disesuaikan.


40

4. Mekanisme Pengadaan, Penyaluran Bantuan Peralatan. Mekanisme penyaluran bantuan peralatan sumber dana APBN T.A. 2015 adalah sebagai berikut: - Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota tentang alokasi penyaluran bantuan peralatan, prosedur pelaksanaan usulan dari Kabupaten; - Pengadaan dilaksanakan secara kontraktual/ekatalog yang mengacu kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 juncto No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah dan Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun yang berlaku. - Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan selanjutnya menyerahkan bantuan peralatan kepada Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan untuk disalurkan kepada KPTR/Koperasi berbasis tebu, yang dikelola dalam bentuk UPJA, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 671/Kpts/PL.400/2/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penetapan Status Penggunaan Penetapan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

41

Form Surat Pernyataan Penerima Bantuan dan Penyerahan Bantuan Kepada Petani; Contoh Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bansos; Form Berita Acara Serah Barang; dan Form Penyerahan Bantuan Kepada Petani sebagaimana tersaji dalam Lampiran 22, 23, 24 dan 25. 5. Sanksi Penggunaan dana Bansos yang tidak sesuai dengan RUK, tidak dibenarkan dan apabila terjadi penyimpangan pemanfaatan dana bansos akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaiannya dapat menempuh jalur hukum. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bansos, perlu dibentuk tim khusus untuk penyelesaian masalah tersebut. Tim dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi. Tim yang dibentuk terdiri dari unsur-unsur : Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan Lembaga Hukum di wilayahnya masing-masing.


42

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Prinsip Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan, dan Pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman tebu agar mengacu pada prinsip Good Governance dan Clean Government, yaitu: 1. Mentaati Peraturan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi azas akuntabilitas dipertanggungjawabkan.

sehingga

dapat

B. Struktur Organisasi Pelaksana Pelaksana Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan, dan Pendampingan kegiatan pengembangan tanaman tebu di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan cq. Tim Teknis Provinsi atas nama Kepala Daerah Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan cq. Tim Teknis Kabupaten/Kota atas nama Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim atas nama Direktur Jenderal Perkebunan. C. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural Fasilitasi oleh organisasi struktural dilaksanakan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

43

Untuk fasilitasi di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim dan pada tingkat provinsi oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan cq. Tim Teknis Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan cq. Tim Teknis Kabupaten/Kota. Contoh Format SK Tim Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tersaji dalam Lampiran 26. 1. Pusat Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim dengan kegiatan antara lain: a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu; b. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembinaan, pengendalian, pengawalan, dan pendampingan serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan; d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama antar Instansi terkait antara lain BUMN/Swasta PG berbasis tebu, organisasi profesi bidang pergulaan, perguruan tinggi, Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

44

APTRI, KPTR/Koperasi berbasis tebu, dan pihak terkait lainnya; e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan hasil pembinaan, pengendalian, pengawalan, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman tebu kepada Direktur Jenderal Perkebunan. 2. Tim Teknis Provinsi. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan cq. Tim Teknis Provinsi dengan kegiatan antara lain: a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); b. Memberikan arahan dan membantu dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan; c. Menetapkan CP/CL berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan atau Tim Teknis Kabupaten/Kota; d. Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kepada kelompok tani/Koperasi berbasis tebu penerima manfaat termasuk menyelesaikan masalah yang dihadapi; e. Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan dalam pemberdayaan SDM, kelembagaan, dan pengembangan manajemen usaha; f. Membuat laporan hasil pembinaan, pengendalian pengawalan dan pendampingan serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

45

Perkebunan dengan tembusan kepada Direktur Tanaman Semusim setiap triwulan dan tahunan serta laporan yang bersifat insidentil. 3. Tim Teknis Kabupaten. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan cq. Tim Teknis Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan: a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) untuk mengakomodir hal-hal yang bersifat spesifik daerah/lokasi; b. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dan pembinaan di bidang teknis produksi dan operasional termasuk rencana pemanfaatan dana bansos, pengembangan manajemen usaha tani dan pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok; c. Melaksanakan sosialisasi, seleksi, dan mengusulkan calon kelompok tani sasaran penerima manfaat; d. Membuat laporan hasil pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan serta menyampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan secara berkala setiap triwulan dan tahunan serta laporan yang bersifat insidentil.


46

D. Pengendalian dan Pengawasan 1. Pengendalian Pengendalian dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional Satuan Kerja. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan pengendalian melalui jalur fungsional dilakukan melalui Satuan Kerja masing-masing sesuai jalur dan kewenangannya. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada setiap tahap kegiatan, meliputi beberapa hal antara lain: a). Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat dan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota; b). Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi CP/CL; c). Tahap penyediaan benih; d). Tahap penyaluran, pencairan dan pemanfaatan dana Bansos; dan e). Tahap evaluasi dan pelaporan. Pada tingkat lokasi/desa/kelompok, pengawasan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok sasaran penerima manfaat, utamanya mengenai ketepatan sasaran program. Perangkat desa/tokoh masyarakat/anggota kelompok dapat mengadukan apabila : a). terjadi kecurangan dalam seleksi CP/CL; b). penyaluran bantuan tidak sampai kepada yang berhak; c). bantuan tersebut tidak Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

47

dimanfaatkan sesuai sasaran; dan d). Apabila rencana kebutuhan yang diajukan dalam RUK tidak benarbenar sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran penerima manfaat. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.


48

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan. Monitoring dilaksanakan oleh Pusat, Tim Pembina Provinsi, dan Tim Pembina Kabupaten/kota secara berkala. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara peninjauan ke lapangan, membuat catatan mengenai perkembangan pelaksanaan, dan memanfaatkan fasilitas komunikasi. B. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/ kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang telah direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja masing-masing. Hal terpenting yang harus dipahami dalam melakukan evaluasi adalah tidak hanya terfokus pada keberhasilan fisik dan administrasi, akan tetapi juga pada proses pelaksanannya apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau belum. C. Pelaporan Kelompok tani/Koperasi petani berbasis tebu penerima bansos membuat laporan fisik dan administrasi keuangan kegiatan termasuk permasalahan/kendala Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 (Revisi 1)

49

yang dihadapi dan menyampaikannya kepada tim teknis Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada tim teknis Provinsi sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya berdasarkan laporan Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Teknis Provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Direktur Tanaman Semusim serta instansi terkait lainnya secara berjenjang. Mekanisme pelaporan kegiatan mencakup antara lain: 1. 2. 3.

4. 5.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; Format pelaporan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 27; Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke tingkat pusat.

Untuk mengukur kinerja pelaporan secara berkala.

kegiatan

diperlukan

1. Jenis laporan yang terdiri dari: a. Laporan rutin yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan. b. Laporan insidentil bilamana diperlukan.


50

2. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan bulanan dari Satuan Kerja Provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Direktur Tanaman Semusim dan pihak terkait lainnya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.


51

VII. PEMBIAYAAN Kegiatan pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Pusat, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Tahun Anggaran 2015.

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015

51

VIII. PENUTUP

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu ini merupakan acuan bagi pengelola kegiatan di Pusat dan di daerah serta seluruh instansi terkait dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sehingga pengelolaan kegiatan dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan akuntabel. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah dan belum ditentukan dalam Pedoman Teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diatur lebih lanjut pada Juklak yang disusun oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dan Juknis yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan, serta disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan c.q Direktur Tanaman Semusim.


52

Lampiran 1. RENCANA KEGIATAN BONGKAR RATOON TAHUN 2015 (Refocusing) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Ha)

JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA LAMPUNG SUMSEL SULAWESI SELATAN GORONTALO JUMLAH

300 1.358 70 100 50 450 250 2.578

Lampiran 2. RENCANA KEGIATAN PERLUASAN TAHUN 2015 (Refocusing dan APBN-P) NO

LOKASI / PROVINSI

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

JAWA BARAT JAWA TENGAH SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO SUMATERA BARAT NTB JAMBI JUMLAH

REFOCUSING (Ha) 100 529 1.150 3.074 750 100 100 1.000 0 7.203


APBN-P (Ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40

TOTAL (Ha) 100 529 1.150 3.074 750 100 100 1.000 40 7.243

53

Lampiran 3. RENCANA KEGIATAN RAWAT RATOON TAHUN 2015 (Refocusing) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

VOLUME (Ha) 1.600 23.352 480 23.040 600 1.850 2.150 600 400 400 1.370 55.842

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH JAMBI NTB JUMLAH

Lampiran 4. RENCANA KEGIATAN RINTISAN KEBUN BENIH TEBU (KBI) TAHUN 2015 (Refocusing dan APBN-P) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LOKASI / PROVINSI ACEH LAMPUNG NTB SULSEL SULTRA SULTENG GORONTALO MALUT PAPUA JUMLAH

REFOCUSING (Ha) 120 0 50 0 250 50 0 0 50 520

APBN-P (Ha) 0 1.200 300 600 0 0 100 10 0 1.011,2


TOTAL (Ha) 120 1.200 350 600 250 50 100 10 50 1.531,2

54

Lampiran 5. RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KBD TAHUN 2015 (Refocusing dan APBN-P) NO 1. 2. 3. 4. 5.

LOKASI / PROVINSI

REFOCUSING (Ha)

LAMPUNG JATENG NTB SULSEL GORONTALO JUMLAH

0 264 0 200 0 464

APBN-P (Ha)

TOTAL (Ha)

750 0 200 550 100 1.600

750 264 200 750 100 2.064

Lampiran 6. RENCANA KEGIATAN PEMELIHARAAN/PENGENDALIAN OPT TAHUN 2015 (REFOCUSING) 1. Pemeliharaan/Pengendalian OPTpada kegiatan Bongkar Ratoon NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA LAMPUNG SUMSEL SULAWESI SELATAN GORONTALO JUMLAH


VOLUME (Ha) 130 640 30 40 25 45 135 1.045

55

2. Pemeliharaan/Pengendalian OPT Pada kegiatan Rawat Ratoon (Refocusing) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH JAMBI JUMLAH

VOLUME (Ha) 840 11.950 235 8.500 300 380 255 320 225 270 23.275

3. Pemeliharaan/Pengendalian OPT pada kegiatan Perluasan (Refocusing) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

LOKASI / PROVINSI JAWA TENGAH SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO SUMATERA BARAT JUMLAH


VOLUME (Ha) 295 280 210 140 50 55 1.030

56

Lampiran 7. Rencana Kegiatan Pemberdayaan/ Pelatihan Pekebun Tahun 2015 (Refocusing dan APBN-P) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

LOKASI / PROVINSI ACEH SUMUT SUMBAR JAMBI SUMSEL LAMPUNG JABAR JATENG DIY JATIM NTB SULSEL SULTENG SULTRA GORONTALO MALUT PAPUA JUMLAH

REFOCUSING (Ha) 1 1 1 1 1 1 2 5 2 5 0 1 0 0 1 0 0 22

APBN-P (Ha)

TOTAL (Ha)

6 0 0 1 0 16 0 0 0 0 4 10 4 4 2 1 1 49

7 1 1 1 1 17 2 5 2 5 4 11 4 4 3 1 1 71

Lampiran 8. RENCANA KEGIATAN PENGADAAN ALAT DAN MESIN PERKEBUNAN (ALSINBUN) TAHUN 2015 (Refocusing dan APBN-P) 1. Traktor dan Implemen NO

LOKASI / PROVINSI

REFOCUSING (Ha)

APBN-P (Ha)

TOTAL (Ha)

1.

ACEH

7

8

15

2.

SUMUT

0

4

4

3.

SUMSEL LAMPUNG JABAR

4.

5.

7

0

7

12

27 20

39

5


25

57

NO

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

LOKASI / PROVINSI

REFOCUSING (Ha)

JATENG DIY JATIM SUSULSEL GORONTALO PAPUA NTB SULTRA SULTENG MALUT JUMLAH

11 0 14 10 2 3 6 15 2 0 94

APBN-P (Ha)

TOTAL (Ha)

201 4 366 22 2 0 10 0 0 2 666

212 4 380 32 4 3 16 15 2 2 760

2. Alat Pemupukan (Fertilizer Aplicator) NO

LOKASI / PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JABAR JATENG DIY JATIM SUMSEL LAMPUNG SULSEL GORONTALO

VOLUME (Unit) 5 14 6 32 2 2 2 6 69

JUMLAH 3. Alat Pengangkat Tebu (Grabloader) NO

1. 2. 3. 4.

LOKASI / PROVINSI

ACEH SUMUT SUMSEL LAMPUNG

REFOCUSING (Ha)

1 2 6 10


APBN-P (Ha)

0 0 0 2

TOTAL (Ha)

1 2 6 12

58

NO

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

LOKASI / PROVINSI

REFOCUSING (Ha)

JABAR JATENG DIY JATIM NTB SULSEL GORONTALO JUMLAH

11 17 3 22 0 5 4 81

APBN-P (Ha)

TOTAL (Ha)

0 2 0 0 3 2 0 9

11 19 3 22 3 7 4 90

4. Mesin Tebang Tebu (Cane Thumpher) LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

JAWA TIMUR

34

JUMLAH

34

5. Hand Refractometer NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR D.I. Yogyakarta SUMATERA SELATAN LAMPUNG SUMUT SULAWESI SELATAN GORONTALO JUMLAH


VOLUME (Unit) 23 50 142 50 32 50 5 35 30 417

59

6. Harvester NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

VOLUME (Unit) 5 13 14 2 5 7 7 2 2 2 2 61

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR D.I. Y SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH SUMATERA UTARA NUSA TENGGARA BARAT JUMLAH

7. Dump Truck/Truck NO

LOKASI / PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ACEH SUMUT SUMSEL LAMPUNG JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. Y JAWA TIMUR NTB SULSEL SULTRA SULTENG GORONTALO MALUT PAPUA JUMLAH

REFOCUSING (Ha)

3 2 4 5 6 10 2 13 4 5 5 2 2 0 2 65


APBN-P (Ha)

TOTAL (Ha)

3 0 0 7 0 0 0 0 4 6 5 0 0 2 0 27

6 2 4 12 6 10 2 13 8 11 10 2 2 2 2 92

60

8. GPS REFOCUSING (Ha)

APBN-P (Ha)

TOTAL (Ha)

ACEH

15

10

25

2.

SUMSEL

15

0

15

3.

LAMPUNG

20

78

98

4.

NTB

20

30

50

5.

SULSEL

15

46

61

6.

SULTRA

30

0

30

7.

SULTENG

10

0

10

8.

MALUT

0

5

5

9.

PAPUA

10

0

10

135

169

304

APBN-P (Ha)

TOTAL (Ha)

1 130 33 77 0 0 13 2 0 256

15 130 38 77 25 5 13 2 5 310

NO

LOKASI / PROVINSI

1.

JUMLAH

9. Pompa Air NO

LOKASI / PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ACEH LAMPUNG NTB SULSEL SULTRA SULTENG GORONTALO MALUT PAPUA JUMLAH

REFOCUSING (Ha)

14 0 5 0 25 5 0 0 5 54


61

10. DRONE (APBN-P) LOKASI / NO PROVINSI 1. 2.

REFOCUSING (Ha)

JATENG PUSAT JUMLAH

APBN-P (Ha)

0 0 0

1 1 2

TOTAL (Ha)

1 1 2

Lampiran 9. LOKASI KEGIATAN PEMANTAPAN DATABASE TEBU ONLINE TAHUN 2015 (REFOCUSING) 1. Komputer, Printer dan Jaringan Internet NO

PROVINSI/KABUPATEN

VOLUME (Unit)

I

Sumatera Utara 1 Langkat

2/3 2

II

Sumatera Selatan 1 Ogan Ilir 2 Oku Timur 3 OKI Lampung 1 Lampung Utara 2 Lampung Tengah 3 Way Kanan

5 2 2 1 6/5 2 2 2

III

IV

Jawa Barat 1 Cirebon 2 Majalengka 3 Subang 4 Sumedang 5 Indramayu 6 Kuningan


16/15 5 3 2 2 2 2

62

NO

PROVINSI/KABUPATEN

V

Jawa Tengah 1 Brebes 2 Tegal 3 Pemalang 4 Pekalongan 5 Kudus 6 Jepara 7 Rembang 8 Pati 9 Batang 10 Sukoharjo 11 Wonogiri 12 Boyolali 13 Sragen 14 Klaten 15 Purworejo 16 Semarang 17 Grobogan 18 Purbalingga 19 Magelang 20 Kebumen 21 Temanggung 22 Blora 23 Kendal 24 Banjarnegara 25 Banyumas 26 Cilacap

V

D.I. Yogyakarta 1 Bantul 2 Sleman


VOLUME (Unit) 61/62 2 3 3 2 2 3 4 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2

63

NO

PROVINSI/KABUPATEN 3 4

VI

Kulonprogo Gunung Kidul

Jawa Timur 1 Magetan 2 Madiun 3 Ponorogo 4 Malang 5 Kota Malang 6 Pasuruan 7 Probolinggo 8 Lumajang 9 Jember 10 Situbondo 11 Bondowoso 12 Ngawi 13 Jombang 14 Lamongan 15 Nganjuk 16 Kediri 17 Kota Kediri 18 Blitar 19 Mojokerto 20 Sidoarjo 21 Gresik 22 Tulungagung 23 Trenggalek 24 Bojonegoro 25 Tuban 26 Mojokerto Kota


VOLUME (Unit) 2 3 76 2 3 2 5 2 2 4 2 2 7 3 2 5 5 2 3 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2

64

NO

PROVINSI/KABUPATEN

VOLUME (Unit)

VII

Gorontalo 1 Gorontalo 2 Boalemo

7 3 3

VIII

Sulawesi Selatan 1 Bone 2 Takalar 3 Gowa 4 Jeneponto

9/8 2 3 2 2

2. GPS NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LOKASI / PROVINSI JABAR JATENG DIY JATIM SUMUT LAMPUNG SUMSEL SULSEL GORONTALO JUMLAH


VOLUME (Unit) 15 130 13 140 4 12 4 10 5 333

65

Lampiran 10. SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENDUKUNG DATABASE TEBU ON-LINE TAHUN 2015 (REFOCUSING)

1. Komputer PC

Spesifikasi Teknis

No 1

Platform

Komputer Desktop

2

Processor Onboard

Minimal Intel@ Core 5

3

Memory (RAM)

Minimal 4 GB DDR3

4

Video Card Memory

Minimal 1 GB

5

Hard Drive Type

Minimal 1TB SATA 7200pm

6

Display Size

18-20” LCD

7

Operating System

Windows 7 Profesional Gov (Upgrade active)

2. Printer Spesifikasi Teknis

No 1

Printing Method

InkJet

2

Max. Media Sizes

A4

3

Print Speed Black

Min 27 ppm

4

Print Speed Color

Min 15 ppm

5

Hard Drive Type

Minimal 1TB SATA 7200pm

6

PC Connectivity

USB 2.0 Hi-Speed

7

OS Compatibility

Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7


66

3. GPS Spesifikasi Teknis

No 1

≥ 100 Track / poin

2

Dapat Merekam Track dan poin Penghitungan area

3

Dimensi unit, L x P x T

6,0 x 15,0 x 3,0 cm Sampai 6,1 x 16,0 x 3,6 cm

4

Ukuran layar, L x P

4,0 x 5,0 cm Sampai 4,2 x 5,8 cm

5

Resolusi layar, L x P

≥ 150 x 240 pixel

6

Jenis layar

7

Berat

(250 sampai 300 gr) termasuk baterai

8

Baterai

NiMH atau Lithium direkomendasikan

9

Masa pakai baterai

≥10 jam

10

Kedap air

Ya

11

Peta Dasar

Ya (Dapat diisi dengan peta dasar)

12

Memori internal

> 1 GB

13

Memori Eksternal

4 GB

14

Altimeter barometrik

Ya

15

Dapat digunakan untuk navigasi

Ya

Ya

Warna


67

Lampiran 11. RENCANA KEGIATAN PENDAMPINGAN/PENGAWALAN ANALISIS RENDEMEN TEBU PETANI TAHUN 2015 (REFOCUSING) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JABAR JATENG DIY JATIM SUMUT SUMSEL LAMPUNG SULSEL GORONTALO JUMLAH

Lampiran 12. REKRUTMEN (Refocusing dan APBN-P) NO

VOLUME (Paket) 5 10 1 33 1 1 1 3 1 56

LOKASI / PROVINSI

LOKASI / PROVINSI

TKP/PLP-TKP

TAHUN

2015

REFOCUSING (Paket)

APBN-P (Paket)

TOTAL (Paket)

1 1 1 1 1 1 1 7

1. 2.

ACEH LAMPUNG

1 0

3.

SULTRA

1

0 1 0

4. 5. 6. 7.

SULTENG NTB MALUT PAPUA JUMLAH

1 1 0 1 5

0 0 1 0 2


68

Lampiran 13. PELATIHAN TKP / PLP-TKP TAHUN 2015 (Refocusing dan APBN-P) REFOCUSING (Paket)

APBN-P (Paket)

TOTAL (Paket)

ACEH

1

0

1

2.

LAMPUNG

0

1

1

3.

SULTRA

1

0

1

4.

SULTENG

1

0

1

5.

NTB

1

0

1

6.

MALUT

0

1

1

7.

PAPUA

1

0

1

5

2

7

NO

LOKASI / PROVINSI

1.

JUMLAH

Lampiran 14. OPERASIONAL TENAGA KONTRAK PENDAMPING (TKP) DAN PETUGAS LAPANG PEMBANTU TKP (PLP-TKP) TAHUN 2015 (Refocusing dan APBN-P) NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

LOKASI / PROVINSI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMSEL LAMPUNG SULSEL GORONTALO SULTRA SULTENG NTB MALUT PAPUA JUMLAH

REFOCUSING (Orang) 23 169 19 171 28 8 12 20 19 8 40 8 8 0 8 541


APBN-P (Orang) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 8

TOTAL (Orang) 23 169 19 171 28 8 12 24 19 8 40 8 8 4 8 549

69

Lampiran 15. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU TAHUN 2015 (REFOCUSING) APBN-P TOTAL REFOCUSING LOKASI / NO (Paket) (Paket) PROVINSI (Paket) 0 3 1. ACEH 3 0 1 2. SUMUT 1 0 1 3. SUMBAR 1 0 4 4. SUMSEL 4 2 3 5. JAMBI 1 5 6 6. LAMPUNG 1 0 1 7. JABAR 1 0 1 8. JATENG 1 0 1 9. DIY 1 0 1 10. JATIM 1 2 3 11. N T B 1 4 5 13. SULSEL 1 6 6 14. SULTRA 0 3 4 15. GORONTALO 1 2 2 16. MALUT 0 2 2 17. PAPUA 0 26 44 JUMLAH 18 Lampiran 16. PENGAWALAN RINTISAN KEBUN BENIH TEBU TAHUN 2015 (Refocusing dan APBN-P) APBN-P TOTAL REFOCUSING LOKASI / NO (Paket) (Paket) (Paket) PROVINSI 0 4 1. ACEH 4 0 2 3. NTB 2 0 4 4. SULTRA 4 0 2 5. SULTENG 2 0 2 6. PAPUA 2 0 14 JUMLAH 14


70

Lampiran 17. FORM RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) Provinsi Kabupaten Kecamatan D e s a/Kelurahan Nama Kelompok Tani Nama Ketua Kelompok Tani No

Petani

Luas (ha)

1 2 3 4 5

: : : : : :

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

Paket Bantuan Benih ............*) Vol. Rp. Vol. Rp.

Tanda Tangan

dst *)

Dapat ditambah kolom dan diisi sesuai dengan paket bantuan yang diterima, misalnya pupuk (pupuk an organik, organik), bahan pengendali OPTramah lingkungan(agensia hayati, Feromon Sex, dll), dan sebagainya.

Mengetahui/Menyetujui Tim Teknis Kab./Kota .......

Ketua Kelompok Tani,

..........................

.....................

Nip.

Anggota Kelompok Tani 1.

...............................

2.

...............................


71

Lampiran 18. FORM REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : :

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK ……, ................. 2015 Nomor Lampiran Perihal

: : :

Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran ............................... Provinsi ..................................................... Sesuai dengan Surat Keputusan *) ....... No……. tanggal…..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan …….., dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan... sebesar Rp ……… (terbilang....................................) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir, dengan rekapitulasi sebagai berikut: No. 1 1. 2. 3. Dst.

Kegiatan 2

Jumlah Anggaran(Rp) 3

Jumlah

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan kelompok tani penerima bantuan Nomor: ………… Tanggal ………, selanjutnya Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/Kelompok……………No. Rekening…………… pada cabang/unit Bank…..……. di ………………. MENYETUJUI : Ketua Tim teknis Kab/Kota ...... ............................ Nip.

Ketua kelompok ..... ……………………………..

MENGETAHUI/MENYETUJUI Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Provinsi......... ................................. Nip.

*) Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunanatas nama Gubernur


72

Lampiran 19. FORM KUITANSI DANA BANTUAN SOSIAL Kuitansi Dana Bantuan Sosial KUITANSI No. …….. Sudah terima dari

: Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi ..........................................

Uang sebanyak

: Rp..................................................

Terbilang

: .....................................................

Untuk pembayaran

: Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan ................ Di Desa/Kelurahan.................................... Kecamatan............................................. Kabupaten/Kota ...................................... Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Kelompok Tani penerima bantuan Nomor …...........… tanggal................

Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi ...................

..................................... NIP

Setuju dibayar, Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi.....................

..................................... NIP

……,.........…………… 2015

Yang Menerima, Petani/Ketua Kelompok Materai Rp. 6.000

...................................... Tgl ............................... Bendaharawan, Provinsi...........

.................................... NIP.


73

Lampiran 20. FORM SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PPK DENGAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. ………………………………………. ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..........……………. PROVINSI..................................................... Dengan KELOMPOK …………………………….. Tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN...... Pada hari ini,..…..tanggal...…bulan…..........tahun dua ribu...….bertempat Kantor.............Jalan......., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

di

1. ....…(nama lengkap)

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).......... DIPA Tahun Anggaran 2015 No................ Tanggal..........yang berkedudukan di jalan............ yang untukselanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ....…(nama lengkap)

: Ketua Kelompok…….......,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok …………..yang berkedudukan di Desa/Kelurahan…….............…. Kecamatan............…..Kabupaten/Kota …....……. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan..., dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. 2. 3. 4.

DIPA …….. Nomor ……… tanggal…………………. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: ……./Permentan/OT.140/12/2014 tanggal ….. Desember 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015; Pedoman Teknis tentang Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi... Yang Membidangi Perkebunan, Nomor......tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan.


74

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan.... sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok. Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan...yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah: (1)Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ......... Nomor : …………..tanggal …………. (2)Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. …………….. (dengan huruf). Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan...dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ditandatangani.Pelaksanaannya melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara...................., dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok tani................................................Desa/Kelurahan....................….. Kecamatan.... ………...….Kabupaten/Kota………..……....pada Bank ………………dengan Nomor Rekening : …….……….. Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kepada petani sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal; Pasal 6 PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri .............., sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 2.3.1.1.1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA; 2.3.1.1.2. Keadaan memaksa (forcé majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah:


75

a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 8 LAIN-LAIN (1) Bea materai yang timbul akibat pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; (2) Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; (3) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9 PENUTUP Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok…..

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi ..................

Materai Rp. 6000 …………………………

……………………………….. Nip. MENGETAHUI/MENYETUJUI Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi....................

.................................. Nip.


76

Lampiran 21. CONTOH RINGKASAN KONTRAK RINGKASAN KONTRAK Nomor dan Tanggal DIPA : .................................................... Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : .................................................... Nomor SPK/Kontrak : .................................................... Tanggal SPK/Kontrak : .................................................... Nama Pelaksana :Kelompok Tani.................................. Alamat Pelaksana :Desa................Kecamatan................ Kabupaten....................................... Nilai SPK/Kontrak : Rp. ................,(........................... rupiah) Uraian dan Volume Pekerjaan : .................................................... Cara Pembayaran : Pembayaran sekaligus 100% Rekening pada :Bank ............................................. Nomor Rekening : .................................................... Jangka Waktu Pelaksanaan : Mulai tanggal ............. sampaidengan ........... Bulan Penyelesaian Pekerjaan : ............... (bulan pernerbitan SPM). Ketentuan Sanksi: Apabila dalam pelaksanaannya Kelompok Tani penerima bantuan tidak mampu atau tidak mau membayar setelah barang diterima/digunakan atau tidak mau melaksanakan kegiatan, maka Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan (TP Provinsi) atau Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan (TP Kabupaten/Kota atau TP Mandiri) ………….. diberikan kewenangan secara sepihak untuk menarik dana yang sudah ditransfer ke petani untuk dipindahkan/dialihkan ke kelompok tani yang mau dan mampu melaksanakan, serta SK CP/CL nya segera direvisi. Pencairan dana bansos dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SPK, jika kegiatan tidak terlaksana atau terlaksana sebagian (sesuai RUK) maka seluruh atau sisa dana harus disetor kembali ke Kas Negara.


77

Apabila tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sebagaimana mestinya, maka secara sepihak diputuskan hubungan kerjasama dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya. Mengetahui : Bank .....................*)

.................................

..............,.............2015 Pejabat Pembuat Komitmen Materai Rp.6.000

................................. Nip.

Ket :*) Bank yang menyalurkan dana Bansos ke rekening kelompok


78

Lampiran 22. FORM SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………… Ketua Kelompok Tani : …………………………………… Desa : …………………………………… Kecamatan : …………………………………… Kabupaten : …………………………………… Dengan ini menyatakan bahwa : 1.

Uang bantuan yang diterima akan digunakan untuk pembelian paket bantuan sesuai RUK dengan anggaran yang kami terima.

2.

Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan sesuai RUK tersebut di areal yang sudah ditetapkan.

3.

Kami sanggup mengembalikan dana apabila penggunaan tidak sesuai dengan peruntukan pada butir 1 dan 2 diatas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……, ……………………… 2015 Menyetujui, Ketua Tim Teknis Kabupaten/ Kota .................... ....................... Nip.

Ketua Kelompok Materai Rp 6.000,-

........................

Mengetahui/Menyetujui, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Pejabat yang Membidangi Perkebunan …………………

Nip.

…………………………………………….


79

Lampiran 23. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT BANSOS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI ................................................. Nomor :........................................ TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU PADA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......... TAHUN ANGGARAN ........ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

:

1.

2.

Mengingat

:

1.

2.

3. 4.

5.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kegiatan Pengembangan Tebu dipandang perlu menetapkan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Tebu pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota................... Tahun Anggaran..... bahwa Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 No 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);


80

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Memperhatikan

:

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418); Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Pertanian Tahun 2013; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Pertanian Nomor...........tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013. Peraturan lainnya yang terkait.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Pengembangan Tebu Provinsi Dinas....... Tahun Anggaran...... Nomor DIPA:....... Tanggal............ MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:


81

KESATU

:

Menetapkan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Tebu pada Dinas Provins/Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran..... sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). *) Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial bertugas untuk memanfaatkan paket bantuan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas pemanfaatannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). **)

KETIGA

:

Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan sosial ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi Pengembangan Tebu Dinas......... Tahun Anggaran.............

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada Tanggal:

......................... .........................

Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota

.................................. NIP......................... SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Perkebunan; 2. Kepala Dinas...... Provinsi.......... 3. Kepala Dinas....... Kabupaten/Kota.......... 4. KPPN....... 5. Yang bersangkutan; Keterangan pada diktum Kedua : *) Untuk bantuan sosial dengan pola transfer uang. **) Untuk bantuan sosial dengan pola transfer barang/jasa. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015

82

Lampiran 24. FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Pada hari ini ........... tanggal .......... bulan ............. Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. ........... :

2. ...........

Ketua Kelompok Tani .............. sebagai Penanggung Jawab Kegiatan ................ sebagai Kegiatan Bantuan Sosial yang berkedudukan di ................ selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . : Penangkar/Penyedia Jasa .............. yang berkedudukan di .............. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Pesanan benih/barang ............ Kelompok Tani ......... Nomor ....... Tanggal ......... 2015, kedua belah pihak menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan penyediaan benih/barang ....... sesuai pesanan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan benih/barang ............ dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan .......... dimaksud dalam keadaan baiklengkap dan cukup. PIHAK KEDUA : .....................

PIHAK PERTAMA: ..............................

.....................

..............................


83

Lampiran 25. FORM PENYERAHAN BANTUAN KEPADA PETANI PENYERAHAN BANTUAN KEPADA PETANI Provinsi Kabupaten Kecamatan D e s a/Kelurahan Nama Kelompok Tani Nama Ketua Kelompok Tani No

Petani

Luas (ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

: : : : : :

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

Paket Bantuan Benih ...............*) Vol. Rp. Vol. Rp.

Tanda Tangan

Dst

*)

Dapat ditambah kolom dan diisi sesuai dengan paket bantuan yang diterima, misalnya pupuk (pupuk an organik, organik), bahan pengendali OPTramah lingkungan(agensia hayati, Feromon Sex, dll), dan sebagainya.

Menyetujui Tim Teknis Kab./Kota,

Ketua Kelompok Tani,

(...................)

(....................)


84

Lampiran 26. FORM SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEPUTUSAN KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......................sesuaikan) Nomor : ……….. TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU TAHUN 2014 PADA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….. TAHUN ANGGARAN…… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang

:

1.

2.

Mengingat

:

1.

2.

3. 4.

5.

6.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kegiatan Pengembangan Tebu dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Provinsi/Kabupaten/KotaKegiatan Pengembangan Tebu pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota......TA .....dengan komitmen; bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran


85

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. Memperhatikan

:

Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Negara Nomor 4418); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor ........................ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; Peraturan Menteri Keuangan Repblik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Pertanian Tahun 2013; Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Pertanian Nomor ……. tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013; Peraturan lainnya yang terkait.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Pengembangan Tebu Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota .......... Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA : … tanggal …. ...... …… MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Menunjuk Koordinator Tim Teknis Pengembangan Tebu pada Provinsi/Kabupaten/Kota ….. meliputi :

Kegiatan Dinas

1. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan Pengembangan Tebu di Kabupaten …. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2015

86

2. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan Pengembangan Tebu di Kabupaten …. 3. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan Pengembangan Tebu di Kabupaten …. KEDUA

:

Bahwa Koordinator Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratip dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial dalam wilayah kerjanya.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KEEMPAT

:

Bahwa segala biaya akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Pengembangan Tebu Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran …

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : ……………………… Pada tanggal : ………………...... Kepala Dinas ............................ Provinsi/Kabupaten/Kota ....... ………………………………….. Nip ……......................

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Perkebunan; 2. Kepala Dinas …. Provinsi ….. 3. Kepala Dinas …. Kabupaten/Kota …. 4. KPPN …. 5. Yang bersangkutan.


87

Lampiran 27. FORM LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN Laporan Perkembangan Kegiatan (Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun)

1. Perkembangan Kegiatan Nama

:

Nama Kelompok

:

Jenis Usaha Kegiatan

:

Lokasi Kegiatan

:

- Desa/kecamatan

:

- Kabupaten

:

- Provinsi

:

2. Laporan

: Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun (Pilih salah satu sesuai dengan waktu pelaporan)

TARGET NO

KEGIATAN

Anggaran (Rp)

REALISASI Fisik (ha/ unit)

Anggaran (Rp)

%*)

FISIK (ha/ unit)

Masalah %*)

Rencana Tindak Lanjut

Ket

.............., ...................... Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan Nama................................ Nip. Keterangan: *) Realisasi dibandingkan dengan target


88

KATA PENGANTAR. Jakarta, 27 Maret 2015 Direktur Jenderal Perkebunan. Ir. Gamal Nasir, MS NIP

Recommend Documents