PENGANTAR. Jakarta, Maret 2007 Direktur Jenderal, Ir. Agoes Widjanarko, MIP NIP

PENGANTAR Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahwa setelah berakhirnya suatu Tahun Anggaran setiap Lembaga Pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerjanya masing-masing. Demikian halnya Direktorat Jenderal Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum, sebagai Lembaga Pemerintah Tingkat Eselon I telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2006, yang selanjutnya disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2006. Dalam proses penyusunan laporan yang menyajikan segala kegiatan sekaligus sebagai piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja selama satu tahun, sepenuhnya mengacu pada Keputusan Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Meskipun telah ditetapkan bahwa sebagai landasan penyusunan adalah RENSTRA Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005-2009, namun agar terdapat kesinambungan isi laporan, maka landasan yang digunakan pada Rencana Stratejik Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah Rencana Stratejik Tahun 2005 – 2009, sehingga laporan ini dapat tetap mencerminkan sasaran pencapaian yang konsisten selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan demikian LAKIP Tahun 2005 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP-LAKIP tahun berikutnya. Apa yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang masih perlu disempurnakan, untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk perbaikannya. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2006 yang lalu.

Jakarta, Maret 2007 Direktur Jenderal,

Ir. Agoes Widjanarko, MIP NIP. 110023320

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005

i

DAFTAR ISI

PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................... ii IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................... iii BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Lingkup Tugas....................................................................... 1.2. Struktur Organisasi ................................................................ 1.3. Kondisi yang Mempengaruhi ...................................................

1 1 5

BAB II. PERENCANAAN STRATEJIK 2.1. Rencana Stratejik 2.1.1. Visi ............................................................................. 2.1.2. Misi ............................................................................. 2.1.3. Tujuan dan Sasaran ..................................................... 2.1.4. Kebijakan, Program, dan Kegiatan ................................. 2.2. Rencana Kinerja 2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan .............................................. 2.2.2. Kegiatan ...................................................................... 2.2.3. Indikator Kinerja ...........................................................

6 6 7 8 13 29 41

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Pengukuran Kinerja ................................................................ Evaluasi Kinerja ..................................................................... Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................... Aspek Keuangan .................................................................... Hal-hal yang Memerlukan Perhatian untuk Peningkatan Kinerja .

44 50 62 87 93

BAB IV. PENUTUP ........................................................................... 99 LAMPIRAN-LAMPIRAN


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengemban tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana ke-Cipta Karya-an, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005, telah merumuskannya dengan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara garis besar pencapaian pembangunan bidang Cipta Karya selama tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1.

SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG a. Perkotaan dan Perdesaan Rencana kinerja Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yang telah ditargetkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 meliputi 1.840 desa pada 45 kabupaten tersebar di 4 propinsi. Kegiatan ini mencapai sasaran fisik sebanyak 1.840 desa (100%) dan sasaran keuangan Rp 450.395.193.000,(90,75%). b. Pendukung dan Penunjang  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Rencana kinerja yang diprogramkan dicapai tahun anggaran 2006 untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 1.808 personil. Pada tahun 2006 pencapaian sasaran untuk Peningkatan Kualitas SDM sebanyak 1.808 personil (100%).  Penyusunan Rencana, Program, Kebijakan dan Pengaturan (NSPM) Pada tahun 2006 direncanakan sebanyak 153 paket rumusan yang dihasilkan. Pencapaian sasaran fisik pada tahun 2006 sebanyak 143 paket kegiatan (93,46%).  Keuangan Pencapaian sasaran keuangan Rp 153.402.294.823,- (78,24%).

2.

SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM Pelaksanaan pengembangan di bidang air minum, secara program tergabung dengan pembangunan pengembangan sistem pelayanan air limbah. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum ditangani oleh Satuan Kerja Sementara (SKS) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi. Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi


iii

bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sektor air minum dan sektor air limbah. Pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas pelayanan, meningkatkan kapasitas dan pembangunan sistem baru yang terintegrasi dengan sistem kota, peningkatan pelayanan/pengelolaan sanitasi, serta menuju sasaran Millennium Development Goal (MDG), gerakan nasional percepatan penyediaan air minum dan sanitasi serta mendukung Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR). Jumlah investasi yang digunakan untuk pengembangan fisik sistem penyediaan air minum yang memberi pengaruh pada tingkat manfaat adalah sebesar Rp 454,989 milyar yang tersebar di 385 lokasi di 32 propinsi di Indonesia. Diharapkan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut dapat memberi manfaat kepada 1.065.696 jiwa. Investasi tersebut di atas direalisasikan untuk kegiatan :  Pembangunan intake kapasitas 227 l/d  Pembangunan broncaptering kapasitas 171 l/d  Pengadaan dan pemasangan pipa sepanjang 1.010.276 m  Pembangunan IPA kapasitas 982 l/d  Pembangunan reservoir volume 8.081 m3  Pengadaan dan pemasangan pompa kapasitas 946 l/d  Pengadaan dan pemasangan terminal air/hidran umum sejumlah 677 unit  Pembangunan sumur kapasitas 156 l/d  Pengadaan mobil tangki sejumlah 3 unit  Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah sejumlah 2.211 unit Selain pekerjaan fisik, dilakukan pula pekerjaan non-fisik yang terdiri dari penyusunan NSPM, bantuan teknis (bantek), dan bimbingan teknis. Pada TA 2006 Direktorat Pengembangan Air Minum melalui Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah telah menghasilkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri, 42 bantuan teknis, dan 31 NSPM senilai Rp 36,153 milyar. 3.

SEKTOR PENGEMBANGAN PLP a. Rencana Kinerja Tahunan  Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Pengembangan sistem pengelolaan persampahan bertujuan untuk peningkatan kebersihan kawasan perkotaan dan derajat kesehatan masyarakat. Kriteria Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan meliputi:  Stimulasi (reward) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana TPA regional untuk kawasan perkotaan kota besar dan metropolitan  Initial investment yang bersifat stimulan dan reward untuk pemerintah kabupaten/kota yang sudah mengoperasikan TPA dengan baik tetapi masih perlu dioptimalkan operasionalnya.


iv

 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Pengembangan sistem drainase bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisasi tingkat genangan sehingga dapat menurunkan tingkat gangguan ekonomi kota dan kerugian harta benda yang berskala nasional, serta untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dalam upaya dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNSPR). Kriteria Pengembangan Sistem Drainase meliputi :  Stimulasi rehabilitasi dan pembangunan sistem drainase primer di kawasan strategis perkotaan kota besar dan metropolitan yang rawan terhadap genangan/banjir dan akan menimbulkan gangguan berskala nasional dan regional serta kerugian harta benda.  Rehabilitasi dan pembangunan drainase dalam upaya dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNSPR).  Perhatian diberikan pada daerah yang selalu tergenang di perkotaan.  Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pengembangan sistem pengelolaan air limbah bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan padat penduduk dan rawan penyakit, serta kawasan strategis lainnya di kota besar dan metropolitan menuju sasaran Millennium Development Goal (MDG) dan gerakan nasional percepatan pembangunan air minum dan sanitasi. Kriteria Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi :  Pengembangan prasarana dan sarana air limbah terpusat di wilayah strategis, cepat tumbuh, dan padat di kawasan perkotaan kota besar dan metropolitan.  Optimalisasi sistem terpusat yang telah dibangun baik namun tingkat pelayanannya masih rendah (< 60% cakupan pelayanan)  Bantuan fisik dalam rangka penyiapan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah terpusat di kota-kota sedang/ibukota kabupaten baru/kota baru.  Penyediaan prasarana dan sarana air limbah sistem on-site terkait dengan kawasan pelayanan air bersih di kawasan rawan sanitasi. b. Kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman  Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan TA. 2006 Kegiatan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang direncanakan antara lain sebagai berikut :  Pengadaan Dump Truck sejumlah 54 unit  Pengadaan Truck Sampah sejumlah 15 unit  Pengadaan Arm Roll Truck sejumlah 48 unit  Pengadaan Container Sampah sejumlah 78 unit  Pengadaan Landasan Container Sampah sejumlah 14 unit  Pengadaan Bulldozer sebanyak 3 unit  Pengadaan Excavator sejumlah 2 unit


v

 Pembuatan Trans Depo/TPS sejumlah 46 unit  Optimalisasi TPA sejumlah 3 unit  Pengembangan TPA sejumlah 2 unit  Pembangunan TPA sejumlah 3 paket Diharapkan dengan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan persampahan tersebut dapat memberi manfaat kepada 206.000 jiwa.  Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan TA. 2006 Pengembangan sistem drainase direalisasikan untuk :  Pembangunan saluran drainase perkotaan primer sepanjang 110.612 meter  Peningkatan saluran drainase perkotaan sekunder sepanjang 53.536 meter Pembangunan Prasarana dan Sarana Drainase ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 235.000 jiwa dengan luas areal penanggulangan genangan air seluas 1.100 Ha.  Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah TA. 2006 Kegiatan Pengembangan sistem Air Limbah yang direncanakan antara lain:  Truck/Mobil Tinja sejumlah 27 unit  Pembangunan IPAL sejumlah 3 unit  Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat sejumlah 27 unit  Rehabilitasi IPLT sejumlah 15 unit  Pembangunan IPLT sejumlah 6 unit  Denpasar Sewerage Development Project sejumlah 1 paket  Pengembangan Sewerage sejumlah 13 unit  Rehabilitasi IPAL sejumlah 1 unit  SANIMAS di 86 Lokasi  Pembangunan MCK/Septictank Komunal sejumlah 34 unit  Pembangunan MCK Knock Down sejumlah 61 unit  Pengadaan WC Mobile sejumlah 1 unit  Pelatihan/Sosialisasi Bidang Air Limbah sejumlah 11 pertemuan  Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Air Limbah sejumlah 4 paket  Penyusunan Studi/DED/Evaluasi sejumlah 94 laporan Diharapkan dengan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah tersebut dapat memberi manfaat kepada 108.400 jiwa. 4.

SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a. Pengembangan Kawasan Agropolitan Realisasi kinerja kegiatan pengembngan kawasan Agropolitan meliputi :  Jalan poros desa sepanjang 163.829 meter  Jalan usaha tani sepanjang 129.114,38 meter  Jembatan sebanyak 20 unit  Pasar sebanyak 18 unit  Los Pasar sebanyak 5 unit  Puskesmas sebanyak 1 unit


vi

 Dermaga sebanyak 1 unit b. Pengembangan Prasarana Sarana Perdesaan (DPP/KTP2D) Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan melalui program KTP2D dengan dana senilai Rp 61.821.121.000,- yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan :  Jalan lingkungan sepanjang 117.015,51 meter  Saluran lingkungan sepanjang 61.051,24 meter  Jalan setapak sepanjang 3.500 meter  Plat duiker sepanjang 68 meter  Box culvert sebanyak 9 unit  Gorong-gorong sebanyak 9 unit  Jembantan sebanyak 1 unit  Talud sepanjang 225 meter  Tambatan perahu sebanyak 1 unit  Shelter sebanyak 1 unit  Bahan bangunan sebanyak 80 unit  Balai pertemuan sebanyak 1 unit  Kios sebanyak 6 unit c. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) d. Penataan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP) e. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pelaksanaan Pengembangan Permukiman dengan dana Rp 214.585.065.200,yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan rusunawa dan PSD Permukiman sebanyak 23 twin blok. f. Dukungan Kawasan Perumahan PNS/TNI-Polri/Pekerja g. Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Terpencil/Pulau Kecil Tersedianya prasarana dan sarana permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil, dan daerah tertinggal dengan dana Rp 26.893.865.000,- yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan :  Jalan lingkungan sepanjang 32.548,89 meter  Saluran lingkungan sepanjang 6.137,22 meter  Jalan setapak sepanjang 6.218,09 meter  Box culvert sebanyak 5 unit  Plat duiker sepanjang 20 meter  MCK sebanyak 11 unit  Bahan bangunan sebanyak 160 unit  Rumah pelintas batas sebanyak 30 unit  Tambatan perahu sebanyak 4 unit  Sumur bor sebanyak 7 unit  Talud sepanjang 170 meter  Balai pertemuan sebanyak 1 unit  Dermaga sepanjang 522,50 meter


vii

 

Rumah tumbuh sepanjang 522,50 meter Penjemuran ikan sepanjang 522,50 meter

h. Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Perbatasan Pengembangan Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan dengan dana senilai Rp 71.106.680.000,- yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan :  Jalan lingkungan sepanjang 11.905 meter  Saluran lingkungan sepanjang 7.962 meter  Jalan poros desa sepanjang 41.195 meter  Jembatan sebanyak 3 unit  Talud sepanjang 816 meter  Pompa sebanyak 10 unit  Genset sebanyak 2 unit  IPA sebanyak 3 unit  Rumah pompa sebanyak 1 unit  Tangki kimia sebanyak 3 unit  Reservoir sebanyak 8 unit  Pos jaga sebanyak 3 unit  Pipa air bersih sepanjang 105.958 meter  Hidrant Umum (HU) sebanyak 93 unit  Broncaptering sebanyak 12 unit  Bak air sebanyak 6 unit  Pasar sebanyak 3 unit  Bak sampah sebanyak 2 unit  Mess sebanyak 1 unit i. j.

Satker Pengembangan Permukiman (Daerah) Rencana kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2006 meliputi :  Terehabilitasinya prasarana dan sarana permukiman pasca konflik/ bencana alam dengan dana senilai Rp 4.493.225.000,- yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan :  Jalan lingkungan sepanjang 1.330 meter  Saluran lingkungan sepanjang 2.060 meter  Jalan setapak sepanjang 3.400 meter  Pembangunan rumah sebanyak 160 unit  MCK sebanyak 10 unit  Cubluk sebanyak 60 unit  Sumur dangkal sebanyak 11 unit


viii

 Tersedianya dukungan prasarana dan sarana dasar pada Kasiba/Lisiba dengan dana senilai Rp 51.704.116.000,- yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan :  Jalan poros sepanjang 89.594,97 meter  Saluran lingkungan sepanjang 43.407,41 meter  Jalan setapak sepanjang 1.028,57 meter  Gorong-gorong sebanyak 68 unit  Talud sepanjang 965 meter  Plat duiker sepanjang 116 meter k. Satker Pengembangan Perbatasan l.

Prasarana

dan

Sarana

Permukiman

Kawasan

Satker Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan dengan dana senilai Rp 86.714.589.000,- yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan :  Jalan lingkungan sepanjang 1.511 meter  Saluran lingkungan sepanjang 3.884 meter  Jalan setapak sepanjang 1.000 meter  Gorong-gorong sebanyak 8 unit  Pipa air bersih sepanjang 3.900 meter  Jalan poros desa sepanjang 265.305,27 meter  Plat duiker sebanyak 3 unit  Tambatan perahu sebanyak 2 unit  Jembatan sebanyak 11 unit  Terminal sebanyak 1 unit  Los pasar sebanyak 7 unit  Kios pasar sebanyak 4 unit  Pasar desa sebanyak 5 unit

m. Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman n. Satker Pengembangan Permukiman (Pusat)  Sistem Pengembangan Kawasan Perumahan Rencana kinerja yang telah ditargetkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 meliputi :  Pendidikan dan Pelatihan 1 laporan  Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 paket  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 5 laporan 2 paket  Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 5 laporan  Pemantauan dan Evaluasi 4 laporan 1 paket  Penguatan Kelembagaan 1 paket


ix



Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Standarisasi 4 paket

 Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru Rencana kinerja yang telah ditargetkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 10 paket  Pengembangan Kelembagaan 2 laporan  Pengembangan Sistem Informasi 2 laporan  Pemantauan dan Evaluasi 4 laporan  Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Metropolitan Rencana kinerja yang telah ditargetkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 3 laporan 5 paket  Pemantauan dan Evaluasi 1 laporan  Pengadaan Meubelair 1 set  Pengadaan Alat Pengolah Data 2 paket  Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa 1 paket  Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komunitas 1 paket  Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan 1 laporan  Penguatan Kelembagaan 8 paket  Bantuan Sarana dan Prasarana 12 paket  Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Rencana kinerja yang telah ditargetkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 7 paket  Pengembangan Lingkungan Perumahan pada KTP2D 1 laporan  Bantuan Studi 1 laporan  Monitoring dan Evaluasi 1 laporan  Pengembangan Perumahan dan Permukiman Rencana kinerja yang telah ditargetkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 10 paket  Pengembangan Kawasan Perbatasan 1 laporan  Pengembangan Pulau Kecil/Terpencil/Tertinggal 1 laporan  Bantuan Studi 1 laporan o. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Rencana kinerja yang telah ditargetkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 meliputi : Penetapan kelurahan/desa yang telah membentuk BKM, Sosialisasi dan Diseminasi, Rembug Warga, Evaluasi NUP, Persetujuan NOL Kontrak oleh ADB, dan Pencairan Komponen Infrastruktur.


x

p. Satker Pengembangan PS Kawasan Desa Agropolitan 5.

SEKTOR BANGUNAN GEDUNG Dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis di atas, maka Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan menyusun rencana kegiatan yang secara umum terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan utama yaitu : a. Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Bencana Rencana kegiatan dalam Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di daerah bencana adalah untuk membantu pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan pasca bencana tsunami dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. b. Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Rencana kegiatan dalam Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan melalui sosialisai dan pelatihan peraturan perundang-undangan dan standar teknis penataan bangunan dan lingkungan serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat (empowerment ). c. Program Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Rencana kegiatan dalam Program Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan meliputi kegiatan penyusunan NSPM penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undangundang No. 72 tahun 1959 tentang Rumah Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan. d. Program Pembinaan Bangunan Gedung dalam rangka memenuhi Keselamatan dan Keamanan Rencana kegiatan dalam Program Program Pembinaan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memenuhi Keselamatan dan Keamanan di 33 propinsi yang meliputi kegiatan bantuan teknis prenyusunan peraturan daerah, fasilitasi percontohan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis, serta pelatihan tenaga pendata harga dan keandalan bangunan gedung. e. Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Rencana Kegiatan dalam Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara meliputi kegiatan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara dalam rangka pengalihan status golongan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III.


xi

f. Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Rencana Kegiatan dalam Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya meliputi kegiatan rehabilitasi bangunan gedung Istana Kepresidenan agar laik fungsi serta rehabilitasi bangunan gedung pada Kebun Raya. g. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional Rencana Kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan, dan Tradisional meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menata lingkungan permukimannya, khususnya dalam pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukimannya agar terwujud lingkungan yang nyaman, sehat, dan aksesibel, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerjanya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. h. Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/ Bersejarah dan Lingkungannya Rencana Kegiatan dalam Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/Bersejarah dan lingkungannya meliputi kegiatan rehabilitasi bangunan bersejarah dan lingkungannya untuk laik fungsi sehingga dapat mendorong pengembangan ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keserasian lingkungan. i. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat Rencana Kegiatan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penataan lingkungan yang lebih nyaman serta terbangunnya modal sosial kemasyarakatan sesuai konsep tridaya.


xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005, Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi yang meliputi : 1. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, serta evaluasi kinerja pembangunan Bidang Cipta Karya. 2. Pembinaan teknis dan penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) untuk air minum, air limbah, persampahan, drainase, terminal, pasar, dan fasilitas sosial – fasilitas umum lainnya. 3. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan. 4. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta standarisasi bidang permukiman, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan tata bangunan. 5. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum (PU) bagi pengembangan kawasan perumahan rakyat. 6. Fasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaan kawasan. 7. Penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan, perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil. 8. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarkat miskin dan rawan air. 9. Pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan bangunan gedung serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara. 10. Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial. 11. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Cipta Karya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum, maka perangkat institusi/unit kerja yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, meliputi :


1

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Cipta Karya didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Bagian Kepegawaian dan Ortala, yang terdiri dari :  Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian  Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administarasi Jabatan Fungsional  Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana b. Bagian Keuangan, yang terdiri dari :  Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan  Sub Bagian Anggaran Pembiayaan  Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, yang terdiri dari :  Sub Bagian Perundang-undangan  Sub Bagian Bantuan Hukum  Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi d. Bagian Umum, yang terdiri dari :  Sub Bagian Rumah Tangga  Sub Bagian TU dan Kearsipan  Sub Bagian Perlengkapan e. Kelompok Jabatan Fungsional 2. Direktorat Bina Program Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, yang terdiri dari :  Seksi Rencana dan Kebijakan  Seksi Rencana Jangka Menengah b. Sub Direktorat Program dan Anggaran, yang terdiri dari :  Seksi Program Air Minum dan Penyehatan  Seksi program Tata Bangunan dan Permukiman c. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, yang terdiri dari :  Seksi Perencanaan dan Pelaporan  Seksi Evaluasi Kinerja d. Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi, yang terdiri dari :  Seksi Kerjasama Luar Negeri  Seksi Investasi e. Sub Direktorat Data dan Informasi, yang terdiri dari :  Seksi Data dan Sistem Informasi  Seksi Dokumentasi dan Publikasi f. Sub Bagian Tata Usaha


2

3. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis dan Pengaturan, yang terdiri dari :  Seksi Perencanaan  Seksi Pengaturan b. Sub Direktorat Penataan Lingkungan Wilayah I, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah Sumatera  Seksi Wilayah Jawa c. Sub Direktorat Penataan Lingkungan Wilayah II, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi  Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua d. Sub Direktorat Bangunan Gedung, yang terdiri dari :  Seksi Bangunan Gedung Wilayah I  Seksi Bangunan Gedung Wilayah II e. Sub Direktorat Gedung dan Rumah Negara, yang terdiri dari :  Seksi Gedung Negara  Seksi Rumah Negara f.

Sub Bagian Tata Usaha

4. Direktorat Pengembangan Permukiman Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Permukiman didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis dan Pengaturan, yang terdiri dari :  Seksi Perencanaan  Seksi Pengaturan b. Sub Direktorat Pengadaan Permukiman Baru, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah I  Seksi Wilayah II c. Sub Direktorat Peningkatan Permukiman Wilayah I, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah Sumatera  Seksi Wilayah Jawa d. Sub Direktorat Peningkatan Permukiman Wilayah II, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah Kalimantan/Sulawesi  Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua e. Sub Direktorat Kawasan Metropolitan, yang terdiri dari :  Seksi Perencanaan dan Pelaporan  Seksi Pembinaan/Fasilitasi f. Sub Bagian Tata Usaha 5. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman didukung oleh organisasi yang terdiri dari :


3

a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis dan Pengaturan, yang terdiri dari :  Seksi Perencanaan  Seksi Pengaturan b. Sub Direktorat Pengembangan Sistem Air Limbah, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah I  Seksi Wilayah II c. Sub Direktorat Pengembangan Sistem Drainase dan Sampah, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah I  Seksi Wilayah II d. Sub Direktorat Investasi Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang terdiri dari :  Seksi Analisis Wilayah I  Seksi Analisis Wilayah II e. Sub Pengelolaan dan Pengusahaan, yang terdiri dari :  Seksi Bintek OP  Seksi Pembinaan Teknis f.

Sub Bagian Tata Usaha

6. Direktorat Pengembangan Air Minum Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Air Minum didukung oleh organisasi yang terdiri dari : a. Sub Direktorat Perencanaan Teknis dan Pengaturan, yang terdiri dari :  Seksi Perencanaan  Seksi Pengaturan b. Sub Direktorat Wilayah I, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah Sumatera  Seksi Wilayah Jawa c. Sub Direktorat Wilayah II, yang terdiri dari :  Seksi Wilayah Kalimantan/Sulawesi  Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua d. Sub Direktorat Investasi, yang terdiri dari :  Seksi Investasi Wilayah I  Seksi Investasi Wilayah II e. Sub Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan, yang terdiri dari :  Seksi Bintek O dan P  Seksi Bintek Manajemen dan Kelembagaan Adapun Struktur Organisasi dapat digambarkan, sebagai berikut :


4

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

SEKRETARIAT DITJEN. CIPTA KARYA

DIREKTORAT BINA PROGRAM

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

KABAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

SUBDIT. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SUBDIT. PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN




KABAG. PER-UU-AN

SUBDIT. PROGRAM DAN ANGGARAN

SUBDIT. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

SUBDIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH I

SUBDIT. PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

SUBDIT. PENATAAN LINGKUNGAN WIL. I

KABAG. UMUM

SUBDIT. KLN DAN POLA INVESTASI

SUBDIT. PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL. I

SUBDIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH II

SUBDIT. PENGEMB. SISTEM DRAINASE DAN PERSAMPAHAN

SUBDIT. PENATAAN LINGKUNGAN WIL. II

KABAG. KEUANGAN

SUBDIT. EVALUASI KINERJA

SUBDIT. PENINGKATAN PERMUKIMAN WIL. II

SUBDIT. INVESTASI AIR MINUM

SUBDIT. INVESTASI PLP

SUBDIT. BANGUNAN GEDUNG

SUBDIT. DATA DAN INFORMASI

SUBDIT. KAWASAN METROPOLITAN

SUBDIT. PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

SUBDIT. PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

SUBDIT. PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA


DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP

4

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1.3. KONDISI YANG MEMPENGARUHI Tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang ada, antara lain : 1. Timbulnya permasalahan daerah yang semakin kompleks atau multi dimensional. 2. Terjadinya degradasi sosial masyarakat yang semakin tajam dan mengarah pada terjadinya kenflik sosial masyarakat di berbagai daerah. 3. Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan pengangguran, terutama di daerah perkotaan. 4. Perkembangan sektor informal yang kurang terkendali. 5. Terjadinya degradasi daya dukung lingkungan baik di perkotaan maupun di perdesaan. 6. Keterbatasan tersedianya infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang dapat mendukung pengembangan perekonomian lokal. 7. Semakin menurunnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan umum. 8. Masih terbatasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance and Management). 9. Kerjasama yang masih kurang kondusif antara Eksekutif dengan Legislatif. 10. Dalam masa transisi proses desentralisasi masih perlu pemantapan.


5

BAB II PERENCANAAN STRATEJIK 2.1.

RENCANA STRATEJIK

Dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun Rencana Stratejik yang dirancang dan digunakan sebagai acuan awal dalam menuju sasaran yang akan dicapai. Penyusunan Rencana Stratejik sepenuhnya mempertimbangkan tuntutan lingkungan stratejik yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Rencana Stratejik yang dimaksud pada hakekatnya memuat tujuan akhir yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya. Secara garis besar, prasarana dan sarana yang saling mendukung antar sektoral sangat beragam, dengan demikian kegiatan dan kebijakan yang ada sangat bersifat multi (lintas) sektoral. Rumusan yang konstruktif dan terpadu dimaksudkan untuk mengantisipasi kondisi yang mempengaruhi serta tantangan yang dihadapi. Untuk itu telah dirumuskan langkahlangkah perencanaan dalam bentuk Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, serta Program yang dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1.1. VISI Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.

2.1.2. MISI  Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.  Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.  Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.


6

 Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.  Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.  Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN a. TUJUAN

b.

Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan teknologi dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis dan Indonesia yang lebih sejahtera.

SASARAN

 Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) dalam penanganan pasca bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah.  Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi pasca konflik pada 60 kawasan antara lain NAD, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.  Tersedianya PS (infrastruktur) permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil, dan daerah tertinggal di 11 propinsi.  Terdukungnya pengembangan PS (infrastruktur) permukiman di daerah perbatasan sebanyak 60 kawasan pada 7 propinsi.  Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur SDM yang profesional dan handal serta terwujudnya sistem institusi/organisasi yang efektif sebanyak 130 paket.  Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan konstruksi dan keselamatan bangunan serta penataan lingkungan permukiman di 160 kabupaten/kota.  Tersedianya berbagai perangkat kebijakan, pedoman, prosedur sebanyak 150 paket NSPM, serta pengembangan piranti lunak, bantuan teknik, dan bimbingan teknik sebanyak 50 paket.  Terfasilitasinya prasarana dan sarana permumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau 671 unit, dukungan rusunawa 30 ribu unit, dan meningkatnya kualitas permukiman di perdesaan di 665 kawasan, serta terentaskannya kemiskinan di 9.571 kelurahan.  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan PS air minum kepada 11 juta jiwa di perkotaan dan perdesaan (terutama kawasan rawan air bersih perkotaan dan perdesaan), pengelolaan sanitasi di 276 kabupaten/kota, pengembangan drainase dan pengelolaan sistem


7

 





persampahan, serta meningkatnya kualitas lingkungan permukiman di kawasan kumuh dan nelayan seluas 1.700 ha yang mencakup sekitar 4,2 juta unit. Meningkatnya penerapan standar keselamatan bangunan gedung di 32 propinsi dan terehabilitasinya bangunan gedung negara di 15 propinsi. Meningkatnya kualitas lingkungan dan vitalitas kawasan perekonomian kota, bersejarah, pariwisata, dan kawasan lainnya melalui revitalisasi 247 kawasan serta tertatanya kembali lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah pada 395 kawasan, termasuk fasilitasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 150 kota. Tersedianya PS (infrastruktur) perkotaan dan perdesaan, terutama akses jalan, di kawasan cepat tumbuh, di daerah pinggiran kota melalui kawasan desa pusat pertumbuhan, serta kawasan agropolitan dan daerah tertinggal di 31 propinsiuntuk meningkatkan keterkaitan hubungan kota-desa. Meningkatnya keikutsertaan swasta dalam investasi pembangunan PS (infrastruktur) air minum di 50 kota metro/besar/sedang.

2.1.4. KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN a. KEBIJAKAN Orientasi kebijakan pembangunan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya yang digariskan mencakup butir-butir sebagai berikut :  Penanggulangan dampak konflik sosial dan bencana dalam rangka tanggap darurat dan peningkatan pelayanan infrastruktur di pulau-pulau, daerah terisolir, dan perbatasan.  Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, dan SDM yang professional dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.  Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU (Capacity Building).  Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) penyelenggaraan infrastruktur perumahan permukiman.  Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.  Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan.  Pembinaan bangunan gedung dalam rangka menuju standar keselamatan dan keamanan bangunan sesuai standar yang berlaku dan pengelolaan gedung dan rumah negara.  Peningkatan produktivitas fungsi kawasan perkotaan dan revitalisasi kawasan bersejarah, pariwisata, dan kawasan lainnya yang menurun kualitasnya serta pembinaan ruang terbuka hijau.  Peningkatan pelayanan infrastruktur perdesaan, kawasan agropolitan, daerah tertinggal dan dalam rangka keterkaitan kota-desa.  Mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum.


8

b.

PROGRAM Secara garis besar, klasifikasi program diorientasikan pada penyelenggaraan prasarana dan sarana bidang Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Pengembangan Permukiman, Tata Bangunan dan Lingkungan serta Pendukung dan Penunjang, masing-masing untuk kurun waktu tahun 20052009 adalah sebagai berikut : 1. SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG  Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Selama tahun 2005 – 2009 diprogramkan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan yang meliputi Penataan dan Revitalisasi Kawasan dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) di 32 propinsi di Indonesia.  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Selama tahun 2005 – 2009 diprogramkan untuk meningkatkan sumber daya manusia sebanyak 11.200 personil.  Penyusunan Rencana, Program, Kebijakan dan Pengaturan (NSPM) Penyusunan Rencana, Program, Kebijakan dan Pengaturan (NSPM) selama tahun 2005–2009 diprogramkan sebanyak 750 paket rumusan yang dihasilkan. 2. SEKTOR AIR MINUM  Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum kegiatan penyusunan kebijakan dan NSPM.  Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum, dengan kegiatan: perbaikan PS Air Minum di kawasan kerusuhan sosial, termasuk di NAD, Maluku, Maluku Utara, Papua.  Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum, dengan kegiatan Program Pembinaan Kapasitas Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dengan kegiatan tersebar di seluruh 32 propinsi di Indonesia.  Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum, dengan kegiatan pengembangan kapasitas air minum sebanyak 15 ribu l/dt dan dukungan PS air minum untuk kawasan rawan air di 5.200 kawasan.  Pengembangan Sistem Air Minum dengan kegiatan fasilitasi penyediaan air minum mendukung perumahan serta penyediaan air minum di perkotaan dan perdesaan. 3. SEKTOR PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN  Program Pengembangan Sistem Persampahan dan Drainase dengan kegiatan penyusunan kebijakan dan NSPM.  Program Pengembangan sistem persampahan dan drainase dengan kegiatan pengembangan PSDPP, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil di 330 kawasan perdesaan.


9

 Program Pengembangan Sistem Persampahan dan Drainase dengan kegiatan Program Pembinaan Kapasitas Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dengan kegiatan tersebar di seluruh 32 propinsi di Indonesia.  Pengembangan Sistem Persampahan dan Drainase, dengan kegiatan :  Pengembangan persampahan regional di kota Metro, besar, dan sedang di 173 kota/kabupaten, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa kota.  Stimulasi pengembangan prasarana drainase untuk penanggulangan genangan di perkotaan dan kawasan strategis pada 306 lokasi.  Program pengembangan sistem persampahan dan drainase dengan kegiatan penataan dan revitalisasi kawasan di kawasan strategis, potensial, dan kota lama yang mengalami degradasi ekonomi, sosial, dan budaya di 247 kawasan.  Program pengembangan sistem air limbah di 276 kabupaten/kota untuk fasilitasi pengembangan sistem air limbah terpusat di kota metropolitan/besar serta percontohan sistem air limbah di kota sedang dan kecil. 4. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN  Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan penyusunan kebijakan dan NSPM serta bantek pengembangan perumahan sebanyak 300 paket.  Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan dengan kegiatan piranti lunak peraturan perundang-undangan, peningkatan fungsi kawasan, pengembangan perdesaan terpadu, pengembangan perkotaan, NSPM, kebijakan, bantek, bintek pengembangan perkotaan dan perdesaan.  Program pengembangan perumahan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial sebanyak 22.000 unit rumah serta penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah.  Dukungan pengembangan perumahan, dengan kegiatan:  Dukungan PSD perumahan dan permukiman pada Kasiba/Lasiba sebanyak 1,3 juta unit PSD.  Dukungan PSD perumahan dan permukiman pada Rusunami sebanyak 65 ribu unit PSD.  Fasilitasi pengembangan Rusunawa dan PSD Permukiman sebanyak 60.000 unit.  Program Pembangunan PSDPP jalan desa. 5. SEKTOR BANGUNAN GEDUNG  Program Pengembangan Komunitas Perumahan dengan kegiatan penyusunan kebijakan dan NSPM serta bantek pemberdayaan komunitas perumahan sebanyak 130 paket.


10

 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :  Fasilitasi Penyediaan perumahan dan PSD Permukiman yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, penataan dan rehabilitasi lingkungan kumuh sebanyak 4,5 unit;  Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebanyak 6.000 KK.  Pengembangan perumahan dengan kegiatan rehabilitasi gedung negara di 15 propinsi, pembinaan gedung dan rumah negara di 32 propinsi, dan peningkatan kebun raya istana presiden.  Program pemberdayaan komunitas perumahan dengan kegiatan fasilitasi perbaikan, dan penataan kembali lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah di 395 lokasi.  Program pengembangan perumahan dengan kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung di 160 kota/kabupaten.  Program pemberdayaan komunitas perumahan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman di 80 kota/kabupaten.

c.

KEGIATAN  Rehabilitasi dan pembangunan rumah sebanyak 100.000 unit dalam rangka penanganan pasca bencana alam di NAD dan Nias, kerusuhan sosial sebanyak 22.000 unit di berbagai wilayah di Indonesia, serta penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah di 6 propinsi.  Penyediaan PS (infrastruktur) air minum, air limbah, persampahan, dan drainase untuk 60 kawasan di 6 propinsi pada daerah lokasi pasca konflik meliputi : NAD, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.  Penyediaan PS (infrastruktur) air minum dan pengelolaan sanitasi di pulaupulau kecil dan terpencil di 11 propinsi.  Pengembangan PS (infrastruktur) permukiman, persampahan, dan drainase di pulau-pulau kecil dan terpencil di 11 propinsi.  Penyediaan PS (infrastruktur) air minum, jalan poros, persampahan, dan drainase pada kawasan perbatasan di 9 propinsi.  Fasilitasi pengembangan permukiman di 190 kawasan di daerah tertinggal dan pulau kecil serta 60 kawasan di daerah perbatasan.  Pendampingan kepada daerah dalam penyiapan strategi pembangunan kota, penyusunan RPJM, penyiapan Renstra, pengembangan sosial-budaya dan ekonomi lokal, serta penanganan lingkungan di 250 kota.  Pendampingan dalam pemberdayaan komunitas perumahan sebanyak 300 paket dan penyusunan pedoman 130 paket.  Penguatan kelembagaan pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung di 160 kabupaten/kota.  Kegiatan penyusunan kebijakan dan NSPM sektor air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, serta bidang jalan kota sebanyak 150 paket.


11

 Melakukan kegiatan piranti lunak peraturan perundang-undangan, peningkatan fungsi kawasan, pengembangan perdesaan terpadu, pengembangan perkotaan, kebijakan, bantek dan bintek pengembangan perkotaan dan perdesaan sebanyak 50 paket di 32 propinsi.  Melakukan kegiatan pengembangan perumahan meliputi :  Dukungan PSD permukiman pada Kasiba/Lisiba sebanyak 671 unit  Fasilitas pengembangan rusunawa dan PSD Permukiman sebanyak 3.794 kelurahan  Penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebanyak 3.794 kelurahan.  Peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan melalui program KTP2D di 665 kawasan.  Pengembangan kapasitas air minum sebanyak 15 ribu l/dt dan dukungan PS (infrastruktur) air minum untuk kawasan rawan air di 5.200 kawasan, serta pengembangan sistem air limbah di 276 kabupaten/kota.  Kegiatan pengembangan PS (infrastruktur) persampahan dan drainase meliputi :  Pengembangan persampahan regional di beberapa kota metro dan besar, dan stimulan TPA di 173 kota sedang.  Stimulasi pengembangan prasarana dan drainase untuk penanggulangan genangan di perkotaan dan kawasan strategis pada 306 lokasi.  Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan penyediaan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat sebanyak 4,2 juta unit rumah dan peningkatan kualitas kawasan kumuh seluas 1.700 ha di 32 propinsi.  Rehabilitasi bangunan gedung negara di 15 propinsi dan peningkatan kebun raya/istana presiden.  Penataan dan revitalisasi kawasan strategis, potensial yang mengalami degradasi ekonomi, sosial, dan budaya di 247 kawasan.  Kegiatan fasilitasi perbaikan dan penataan kembali lingkungan tradisional dan bersejarah di 395 lokasi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman.  Bantuan teknis dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan sebanyak 150 kota, kegiatan pengembangan PS (infrastruktur) desa pusat pertumbuhan seperti pembangunan jalan poros desa sepanjang 8.000 km, serta pengembangan jalan akses 1.200 km untuk mendukung 1 juta rumah dan jalan sekunder perkotaan.  Pengembangan PS (infrastruktur) desa agropolitan (jalan poros, terminal, pasar desa/regional) sebanyak 238 kawasan yang tersebar di 31 propinsi.  Fasilitasi keterlibatan swasta dalam penyediaan air minum untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan dan penyediaan air minum di 50 perkotaan metro/besar/sedang.


12

2.2.

RENCANA KINERJA

2.2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 1.

SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG  Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Rencana kinerja yang telah ditargetkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 meliputi 1.840 desa dengan 45 kabupaten tersebar di 4 propinsi.  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Rencana kinerja yang diprogramkan dicapai tahun anggaran 2006 untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 1.808 personil.  Penyusunan Rencana, Program, Kebijakan dan Pengaturan (NSPM) Rencana kinerja yang telah diprogramkan untuk dicapai tahun anggaran 2006 sebanyak 153 paket rumusan yang dihasilkan.

2.

SEKTOR AIR MINUM Jumlah investasi yang digunakan untuk pengembangan fisik sistem penyediaan air minum yang memberi pengaruh pada tingkat manfaat adalah sebesar Rp 454,989 milyar yang tersebar pada 385 lokasi di 32 propinsi di Indonesia. Diharapkan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut dapat memberi manfaat kepada 1.065.696 jiwa.

3.

SEKTOR PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN  Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Pengembangan sistem pengelolaan persampahan bertujuan untuk peningkatan kebersihan kawasan perkotaan dan derajat kesehatan masyarakat. Kriteria Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan meliputi :  Stimulasi (reward) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana TPA regional untuk kawasan perkotaan kota besar dan metropolitan  Initial investment yang bersifat stimulan dan reward untuk Pemerintah kabupaten/kota yang sudah mengoperasikan TPA dengan baik tetapi masih perlu dioptimalkan operasionalnya.  Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Pengembangan sistem drainase bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisasi tingkat genangan sehingga dapat menurunkan tingkat gangguan ekonomi kota dan kerugian harta benda yang berskala nasional serta untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dalam upaya dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNSPR). Kriteria Pengembangan Sistem Drainase meliputi :  Stimulasi rehabilitasi dan pembangunan sistem drainase primer di kawasan strategis perkotaan kota besar dan metropolitan yang rawan


13

 

terhadap genangan/banjir dan akan menimbulkan gangguan berskala nasional dan regional dan kerugian harta benda. Rehabilitasi dan pembangunan drainase dalam upaya dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNSPR). Perhatian diberikan pada daerah yang selalu tergenang di perkotaan

 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pengembangan sistem pengelolaan air limbah bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan padat penduduk dan rawan penyakit, serta kawasan strategis lainnya di kota besar dan metropolitan, serta menuju sasaran Millennium Development Goal (MDG) dan gerakan nasional percepatan pembangunan air minum dan sanitasi. Kriteria Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi :  Pengembangan prasarana dan sarana air limbah terpusat di wilayah strategis dan cepat tumbuh, dan padat di kawasan perkotaan kota besar dan metropolitan.  Optimalisasi sistem terpusat yang telah dibangun baik namun tingkat pelayanannya masih rendah (< 60% cakupan pelayanan)  Bantuan fisik dalam rangka penyiapan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah terpusat di kota-kota sedang/Ibu Kota Kab baru/Kota Baru.  Penyediaan prasarana dan sarana air limbah sistem on-site terkait dengan kawasan pelayanan air bersih di kawasan rawan sanitasi. 4.

SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Rencana kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2006 meliputi :  Program penanggulangan dampak konflik sosial dan bencana dalam rangka tanggap darurat/rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil, daerah terisolir, dan perbatasan melalui kegiatan :  Pembangunan PS Permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil, daerah tertinggal dengan dana Rp 26.893.865,- di 45 kota/kabupaten pada 50 kawasan dengan jumlah penduduk terlayani 40.473 jiwa.  Pembangunan PS Permukiman pasca konflik/bencana dengan dana Rp 4.493.225,- di 5 kota/kabupaten dengan jumlah KK terlayani 160 KK. Selain itu, ada Satker Inpres 6/2003 yang bertujuan untuk mendukung penanganan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya pada daerah pasca konflik di Maluku dan Maluku Utara yang pada tahun 2006 mempunyai anggaran dana sebesar Rp 40.000.000.000,-.  Pembangunan PS Permukiman di daerah perbatasan dengan dana Rp 71.106.680,- di 24 kota/kabupaten pada 24 kawasan dengan jumlah penduduk terlayani 38.150 jiwa.  Program meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha di daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU melalui kegiatan :


14

Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program dengan dana Rp 60.085.463,- dengan produk 113 NSPM dan 269 Bantek.  Program penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui kegiatan :  Pembangunan PS Permukiman pada Kasiba/Lisiba dengan dana Rp 51.704.116,- di 76 kota/kabupaten pada 76 kawasan dengan jumlah KK terlayani 35.750 KK.  Pembangunan PS Permukiman dan pengembangan rusunawa dengan dana Rp 214.585.066,- dengan jumlah rusunawa terbangu 23 twin blok dan jumlah penduduk terlayani 8.800 jiwa.  Pembangunan PS Permukiman di daerah perdesaan melalui program KTP2D dengan dana Rp 61.821.121,- di 128 kota/kabupaten pada 130 kawasan dengan jumlah KK terlayani 40.000 KK. 

 Program peningkatan produktivitas fungsi kawasan perkotaan dan revitalisasi kawasan bersejarah, pariwisata, dan kawasan lainnya yang menurun kualitasnya mulai TA 2006 terdapat dalam penganggaran pembinaan ruang terbuka hijau melalui kegiatan :  Pembangunan PS Permukiman melalui kegiatan NUSSP dengan dana Rp 137.257.447,- di 32 kota/kabupaten pada 358 kelurahan dengan jumlah penduduk terlayani 686.101 jiwa, serta dengan dana Rp 58.650.000 dengan produk 2 NSPM dan 14 Bantek.  Pembangunan PS Permukiman dengan dana Rp 10.800.000,- di 6 kota dengan jumlah penduduk terlayani 39.874 jiwa.  Program peningkatan pelayanan infrastruktur perdesaan, kawasan agropolitan, daerah tertinggal dan dalam keterkaitan kota-desa.  Pembangunan PS Permukiman dengan dana Rp 86.714.589,- di 121 kota/kabupaten dengan jumlah penduduk terlayani 500.000 jiwa.  Pembangunan PS Permukiman dengan dana Rp 496.291.000,- di 4 propinsi pada 94 kawasan dengan jumlah penduduk terlayani 2.760.000 jiwa.  Pembangunan PS Permukiman dengan dana Rp 86.714.589,- di 32 propinsi pada 94 kawasan dengan jumlah penduduk terlayani 451.200 jiwa. 5.

SEKTOR BANGUNAN GEDUNG Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan menyusun rencana kegiatan tahun 2006 yang secara umum terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan utama yaitu :  Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Bencana Rencana kegiatan dalam Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di daerah bencana adalah untuk membantu pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan pasca bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun anggaran 2006, program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :


15















Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Terbuka Hijau Lingkungan, dengan target : - Tersedianya pedoman penataan ruang terbuka hijau 1 NSPM - Tertib pembangunan ruang terbuka hijau 50% - Masyarakat dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk kegiatan rekreatif 50 % - Lingkungan perkotaan menjadi asri 50 % - Dana Rp 500 juta dengan lokasi 50 kabupaten/kota Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Sumatera, dengan target : - Terlaksananya bantek PBL TA 2006 Wilayah Sumatera 1 Bantek - Masalah PBL teratasi 60% - Peningkatan ketrampilan SDM PBL 120 orang - Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran 60% - Dana Rp 700 Juta dengan produk 60 paket Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Jawa, dengan target : - Terlaksananya bantek PBL TA 2006 Wilayah Jawa 1 Bantek - Masalah PBL teratasi 60% - Peningkatan ketrampilan SDM PBL 120 orang - Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran 60% - Dana Rp 600 Juta dengan produk 60 paket Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Jawa, dengan target : - Terlaksananya bantek PBL TA 2006 Wilayah Jawa 1 Bantek - Masalah PBL teratasi 60% - Peningkatan ketrampilan SDM PBL 110 orang - Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran 60% - Dana Rp 450 Juta dengan produk 60 paket Bantek Penanganan Kawasan Kumuh, dengan target : - Terlaksananya bantek penanganan kawasan kumuh 1 Bantek - Penanganan program kawasan kumuh menjadi terarah 50% - Kendala penanganan kawasan kumuh teratasi 50% - Pelaksanaan kegiatan memenuhi sasaran 50% - Dana Rp 750 Juta dengan produk 50 paket Bantek Penanganan Kawasan Kota Bandanaira, dengan target : - Terlaksananya bantek penanganan kawasan Kota Bandanaira 1 Bantek - Peningkatan Kawasan Bandanaira 50% - Kawasan Bandanaira menjadi tertata 50% - Masalah kawasan Kota Bandanaira teratasi 50% - Dana Rp 750 Juta di 50 kawasan/paket Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dengan target : - Terlaksananya bantek PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 1 Bantek - Masalah PBL teratasi 50%


16

-

Peningkatan ketrampilan SDM PBL 120 orang Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran 50% Dana Rp 800 Juta dengan produk 50 paket

 Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Rencana kegiatan dalam Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan :  Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara, dengan target : - Terlaksananya kegiatan bantuan teknis bangunan gedung di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia 33 paket - Standarisasi pemahaman mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh Indonesia 100% - Pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas bantuan teknis dengan baik sehingga diperoleh hasil pembangunan yang tepat waktu, mutu, dan jumlah serta tertib administrasi 80% - Terwujudnya BGN yang sesuai fungsi memenuhi syarat administratif dan teknis 75% - Produk 100 paket, 80 orang, dan 75 kabupaten/kota  Penyusunan raperda bangunan Gedung Kabupaten/Kota, dengan target : - Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya setempat yang siap diajukan dalam sidang DPRD pada masa sidang Tahun 2006 25 paket - Terselenggaranya tertib administrasi dan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung di daerah 50% - Terwujudnya bangunan gedung yang andal, fungsional, dan berjatidiri 50% - Menurunnya tingkat pelanggaran persyaratan bangunan gedung 30% - Dana Rp 1.827 Juta dengan produk 25 paket di 30 kabupaten/kota  Penyusunan Rencana Induk Kebakaran (RIK), dengan target : - Tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penanggulangan bahaya kebakaran 33 paket - Ketersediaan Rencana Induk Kebakaran kabupaten/kota 50% - Meningkatnya kemampuan kelembagaan pemadam kebakaran di kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas pencegahan terjadinya bencana kebakaran 50% - Menurunnya kejadian kebakaran, jumlah kerugian, dan korban jiwa 50% - Dana Rp 16.162 Juta pada 50 wilayah  Pembinaan Bangunan Gedung, dengan target : - Terlaksananya kegiatan bantuan teknis bangunan gedung di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia 41 paket


17

-







Standarisasi pemahaman mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh Indonesia 100% - Pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas bantuan teknis dengan baik sehingga diperoleh hasil pembangunan yang tepat waktu, mutu dan jumlah serta tertib administrasi 80% - Meningkatnya bangunan gedung yang sesuai fungsi, memenuhi syarat administratif dan teknis 75% - Dana Rp 41 Juta dan untuk 75 orang Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Propinsi, dengan target : - Terlaksananya pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara sesuai peraturan dan perundang-undagan yang berlaku 67 paket - Tersedianya informasi mengenai proses dan kelengkapan pengalihan status dan pengalihan status rumah negara di propinsi dan kabupaten/kota 80% - Semakin tertibnya pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara di propinsi dan kabupaten/kota 80% - Meningkatnya fasilitas dan kenyamanan atas pelayanan BG dan RN 80 % - Dana Rp 358.380 Juta Digitalisasi Arsip Bangunan Gedung Negara, dengan target : - Terbangunnya sistem pengarsipan bangunan gedung dan rumah di tingkat propinsi di seluruh Indonesia 17 paket - Berfungsinya sistem pengarsipan bangunan gedung dan rumah negara di daerah pada tingkat propinsi 100% - Terlayaninya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi mengenai bangunan gedung dan rumah negara di daerah 100% - Meningkatnya pendataan BGN yang memenuhi syarat administrasi 100% Inventarisasi Arsitektur dan Bangunan Gedung, dengan target : - Terselenggranya inventarisasi arsitektur dan bangunan gedung 12 paket - Tersedianya informasi arsitektur dan bangunan gedung 100% - Terlayaninya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi mengenai arsitektur bangunan gedung di daerah 100% - Meningkatnya arsitektur dan bangunan gedung yang terdata 100%

 Program

Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Rencana kegiatan dalam Program Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan meliputi kegiatan penyusunan NSPM penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-undang No. 72 tahun 1959 tentang Rumah Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penataan


18

bangunan dan lingkungan, peningkatan kapasitas menejemen pemerintah daerah, dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU, yaitu :  Penyusunan Pedoman Pembinaan Teknis Pemberdayaan Komunitas dan Penataan Lingkungan, dengan target : - Tersedianya pedoman pembinaan teknis pemberdayaan komunitas dan penataan lingkungan 1 NSPM - Standarisasi pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan 40% - Kegiatan tersebut terarah dan sesuai sasaran 40% - Berkurangnya penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni 40% - Dana Rp 500 Juta  Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lingkungan Bersejarah/Tradisional, dengan target : - Tersedianya Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lingkungan Bersejarah/Tradisional 1 NSPM - Standarisasi perencanaan lingkungan bersejarah 85% - Kegiatan tersebut terarah dan sesuai sasaran 85% - Menurunnya perusakan lingkungan bersejarah/tradisional 50% - Dana Rp 500 Juta  Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung, dengan target : - Tersedianya pedoman teknis perencanaan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung 1 NSPM - Standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana BG 50% - Kegiatan tersebut terarah dan sesuai sasaran 50% - Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan pengguna bangunan gedung 50% - Dana Rp 398.726 Juta  Bantek dan Fasilitasi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Wilayah I dan II, dengan target : - Terlaksananya Bantek dan fasilitasi pembinaan teknis bangunan gedung Wilayah I dan II 1 bantek - Masalah BG teratasi 50% - Peningkatan ketrampilan SDM PBL 120 orang - Kegiatan sesuai sasaran 50% - Dana Rp 1.056 Juta  Penyusunan Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung, dengan target : - Tersedianya pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung 1 NSPM - Standarisasi pemeriksaan berkala BG 50% - Kegiatan sesuai sasaran 40% - Menurunnya angka kecelakaan dan bahaya dalam bangunan gedung 50% - Dana Rp 422.500 Juta


19













Penyusunan Pedoman Teknis Pemb. dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Di Atas/Di Bawah Air serta PSU : - Tersedianya pedoman teknis pemb. dan pemanfaatan BG di atas/di bawah air serta PSU 1 NSPM - Standarisasi pemanfaatan BG di atas/di bawah air 50% - Kegiatan sesuai sasaran 50% - Berkurangnya kawasan kumuh di sekitar aliran air serta PSU 50% - Dana Rp 400.401 Juta Penyusunan Pedoman Teknis Model RIK Kebakaran Kabupaten/Kota, dengan target : - Tersedianya pedoman teknis Model RIK Kebakaran kabupaten/kota 1 NSPM - Standarisasi model RIK 35% - Kegiatan sesuai sasaran 35% - Menurunnya tingkat kebakaran gedung 35% - Dana Rp 422.440Juta Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus, dengan target : - Tersedianya pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus 1 NSPM - Standarisasi penyelenggaraan BG fungsi khusus 30% - Kegiatan sesuai sasaran 30% - Meningkatnya bangunan gedung dengan fungsi khusus yang pembangunannya sesuai ketentuan dan efisien biaya 30% - Dana Rp 400.042Juta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, dengan target : - Terlaksananya pengelolaan gedung dan rumah Negara 3 paket - Meningkatnya fungsi lembaga penyelengara BGRN 80% - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan BGRN 80% - Meningkatnya kepuasan atas pelayanan BG dan RN 80% - Dana Rp 1.450Juta Review Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dengan target : - Laporan review pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara 1 NSPM - Tersedianya pedoman teknis pembnagunan bangunan gedung negara 50% - Perbaikan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara 50% - Penyusunan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara yang lebih baik 50% - Dana Rp 300.910 Juta Bimbingan Teknis Pengelolaan BGRN di Pusat, Wilayah Barat, dan Wilayah Timur : - Terlaksananya program pengelolaan BGRN di pusat, wilayah barat dan wilayah timur 1 bantek - Masalah BGRN teratasi 50%


20













- Peningkatan ketrampilan SDM PBL 40 orang - Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran 50% - Dana Rp 700 Juta Kajian Pelaksanaan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara, dengan target : - Terlaksananya pembinaan teknis bangunan gedung dan rumah negara 1 bantek - Peningkatan kemampuan penyelenggara pembangunan bangunan gedung dan rumah negara 85% - Peningkatan tertib pembangunan BGN 95% - Masalah pembinaan BGRN teratasi 83% - Dana Rp 450 Juta Bantek pelaksanaan Progaram PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dengan target : - Terlaksananya program PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 1 bantek - Masalah PBL teratasi 50% - Peningkatan ketrampilan SDM PBL 50 orang - Kegiatan sesuai sasaran 50% - Dana Rp 800 Juta Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dengan target : - Terlaksananya program PBL TA 2006 Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua 1 bantek - Masalah PBL teratasi 50% - Peningkatan ketrampilan SDM PBL 50 orang - Kegiatan sesuai sasaran 50% - Dana Rp 900 Juta Pengawasan dan Supervisi, dengan target : - Laporan pengawasan dan supervisi 33 paket - Meningkatnya kualitas program 50% - Tersedianya data dan masalah 60% - Peningkatan kualitas pembinaan program 60% Bantek Penyusunan Audit Atas UPP 1 dan UPP 2, dengan target : - Tersedianya audit atas UPP 1 dan UPP 2 1 paket - Masalah teratasi 85% - Peningkatan ketrampilan SDM PBL 95% - Kegiatan sesuai sasaran 83% - Dana Rp 1.000 Juta Bantek Penyusunan RTBL (Koridor JL. Sisingamangaraja), dengan target : - Tersedianya dokumen RTBL (Koridor Jl.Sisingamangaraja) 1 bantek - Masalah teratasi 90% - Peningkatan ketrampilan SDM PBL 85 orang - Kegiatan sesuai sasaran 50% - Dana Rp 500 Juta


21







Rencana Teknis Memorandum Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkugan di Daerah, dengan target : - Terselenggaranya kegiatan memorandum kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di daerah 33 paket - Terumuskan kegiatan PBL TA 2007 33 paket - Rencana program terarah dan sesuai sasaran 60% - Peningkatan mutu perencanaan 60% Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan target : - Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di setiap propinsi 33 paket - Meningkatnya pemahaman para pelaksana dan stakeholder serta aparat pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan 20 orang - Pemerintah daerah mampu menyelaraskan pelaksanaan kegiatan di daerah dengan pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan 33 paket - Terwujudnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan 100% Rencana Teknis Identifikasi Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan target : - Terlaksananya identifikasi kegiatan penataan bangunan dan lingkungan 33 paket - Teridentifikasi program PBL 90% - Program sesuai sasaran 85% - Peningkatan kualitas kegiatan penataan bangunan dan lingkungan 85%

 Program Pembinaan Bangunan Gedung dalam rangka memenuhi Keselamatan dan Keamanan Rencana kegiatan dalam Program Program Pembinaan Bangunan Gedung dalam rangka memenuhi Keselamatan dan Keamanan di 33 propinsi yang meliputi kegiatan bantuan teknis prenyusunan peraturan daerah, fasilitasi percontohan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis, pelatihan tenaga pendata harga dan keandalan bangunan gedung. Meningkatnya manajemen pelayanan pengelolaan gedung yang memenuhi standar  Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan dan Fasilitasi Raperda Bangunan Gedung, dengan target : - Terlaksananya bantuan teknis peningkatan pemantapan kelembagaan 32 paket - Inventarisasi Peraturan Daerah terkait manajemen penyelenggaraan bangunan gedung di daerah 30% - Inventarisasi fungsi kelembagaan, bangunan gedung di daerah 30% - Rancangan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung 40 paket - Dana Rp 1.546 Juta


22









Pelatihan Teknis Tenaga Pendata HSBG dan Keselamatan Bangunan, dengan target : - Terselenggaranya sosialisasi BG 33 paket - Tersedianya tenaga pendata harga satuan bahan bangunan di setiap kabupaten/kota yang terampil, cekatan dan mampu menghitung harga satuan bahan bangunan dan harga satuan/m2 untuk menuju keselamatan bangunan gedung 1.320 orang - Tersedianya informasi harga bangunan, upah tenaga kerja, harga satuan pekerjaan pembangunan dan harga satuan bangunan gedung negara per m2 di setiap kabupaten/kota sebagai acuan dalam pelaks pembangunan BGN di propinsi dan kabupaten/kota 33 kabupaten/kota - Meningkatnya BGN yang pembangunanya sesuai ketentuan dan efisien biayanya 75% - Dana Rp 2.067Juta Penyusunan RTBL, dengan target : - Terbangunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang implementatif dengan memasukkan kaidah penataan bangunan dan lingkungan yang sehat, harmoni, dan berjatidiri 41 paket - Terciptanya kawasan yang harmoni sesuai kaidah tata bangunan dan lingkungan dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal namun visioner dengan memberikan ruang-ruang inovasi untuk membentuk kawasan yang harmoni dan berjatidiri 50% - Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan 50% - Menurunnya jumlah kawasan kumuh 50% - Dana Rp 15.813 Juta Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung, dengan target : - Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bangunan Gedung di setiap propinsi 23 paket - Jumlah peserta sosialisasi 920 orang - Meningkatnya pemahaman masyarakat dan stakeholders serta aparat pemerintah tentang Peraturan dan Perundang-undangan tentang bangunan gedung 50% - Pemerintah daerah mampu menyelaraskan peraturan daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya 40% Pengembangan Sistem Informasi Arsitektur Bangunan Gedung, dengan target : - Terbangunnya sistem informasi arsitektur bangunan gedung di daerah 18 paket - Berfungsinya sistem informasi arsitektur bangunan gedung di daerah 35% - Terlayaninya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi arsitektur bangunan gedung di daerah 35% - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi arsitektur 40%


23



Pemantauan dan Evaluasi, dengan target : - Laporan pemantaun dan evaluasi program 33 paket - Peningkatan kualitas program PBL 50% - Ketersediaan informasi dan masalah program 60% - Peningkatan kualitas pembinaan program 60%

 Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Rencana Kegiatan dalam Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara meliputi kegiatan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara dalam rangka pengalihan status golongan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III dan terlaksananya kegiatan bantuan teknis bangunan gedung di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia :  Percontohan Aksesbilitas BGN, dengan target : - Fisik percontohan aksesbilitas BGN 67 paket - Meningkatnya jumlah bangunan gedung negara yang aksesibel 67 paket - Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan aksesbilitas BGN 67 paket - Peningkatan kuantitas dan kualitas BGN yang aksesibel dan ramah 67 paket - Dana Rp 332.380 Juta  Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Rencana Kegiatan dalam Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya meliputi : kegiatan rehabilitasi bangunan gedung Istana Kepresidenan agar laik fungsi serta rehabilitasi bangunan gedung pada Kebun Raya, terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan, dan terbukanya aksesbilitas masyarakat untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera.  Lanjutan Rehabilitasi Wisma Negara, dengan target : - Terlaksananya rehabilitasi Istana Kepresidenan Wisma Negara 1 Paket - Meningkatnya kualitas bangunan Istana Kepresidenan Wisma Negara 80% - Meningkatnya kualitas konstruksi dan keselamatan Istana Kepresidenan Wisma Negara 80% - Meningkatnya umur pemanfaatan Istana Kepresidenan Wisma Negara 80%  Lanjutan Rehablitasi Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali, dengan target : - Terlaksananya Rehabilitasi Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali 1 paket - Meningkatnya kualitas bangunan Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali 80%


24

-













Meningkatnya kualitas konstruksi dan keselamatan Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali 80% - Meningkatnya umur pemanfaatan Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali 80% Lanjutan Rehabilitasi Istana Kepresidenan Bogor, dengan target : - Terlaksananya rehabilitasi Istana Kepresidenan Bogor 1 bantek - Meningkatnya kualitas bangunan Istana Kepresidenan Bogor 80% - Meningkatnya kualitas konstruksi dan keselamatan Istana Kepresidenan Bogor 80% - Meningkatnya umur pemanfaatan Istana Kepresidenan Bogor 80% Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Bogor, dengan target : - Terlaksananya rehabilitasi kebun raya Bogor 1 bantek - Meningkatnya kualitas bangunan/sarana kebun raya Bogor 80% - Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan kebun raya Bogor 80% - Meningkatnya kulaitas dan kuantitas pengelolaan koleksi kebun raya Bogor 80% - Dana Rp 3.673 Juta Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Raya Cibodas, dengan target : - Terlaksananya rehabilitasi Cibodas 1 paket - Meningkatnya kualitas bangunan/sarana Cibodas 80% - Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan Cibodas 80% - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan koleksi Cibodas 80% - Dana Rp 3.673 Juta Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya, dengan target : - Terlaksananya rehabilitasi Kebun Raya 1 paket - Meningkatnya kualitas bangunan/sarana Kebun Raya 80% - Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan Kebun Raya 80% - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan koleksi Kebun Raya 80% - Dana Rp 3.673 Juta, 1 paket dan 80 % Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Bedugul, dengan target : - Terlaksananya rehabilitasi Kebun Raya Bedugul 1 paket - Meningkatnya kualitas bangunan /sarana Kebun Raya Bedugul 80% - Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan Kebun Raya Bedugul 80% - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan koleksi Kebun Raya Bedugul 80% - Dana Rp 3.673 Juta Lanjutan rehabilitasi Istana Kepresidenan Cipanas, dengan target : - Terlaksananya rehabilitasi Cipanas 1 paket - Meningkatnya kualitas bangunan/sarana Cipanas 80% - Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan Cipanas 80%


25

-

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan koleksi Cipanas 80% Dana Rp 3.673 Juta

 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional Rencana Kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menata lingkungan permukimannya khususnya dalam pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukimannya agar terwujud lingkungan yang nyaman, sehat, dan aksesibel, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerjanya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu juga berkurangnya kawasan permukiman yang tidak layak huni dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.  Dukungan PSD Lingkungan Permukiman, dengan target : - Terlaksananya program PSD lingkungan permukiman 155 kab/kota - Luas kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki 90% - Jumlah kepala keluarga yang menerima manfaat 80% - Perbaikan lingkungan kumuh 50% - Dana Rp 97.274 Juta  Pembinaan Penataan Lingkungan Wilayah, dengan target : - Terlaksananya pembinaan penataan lingkungan wilayah 33 paket - Masalah penataan lingkungan teratasi 90% - Kegiatan sesuai sasaran 80% - Terwujudnya tata wilayah sesuai fungsi memenuhi syarat administrasi dan tertib 50% - Dana Rp 11.849 Juta  Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/ Bersejarah dan Lingkungannya Rencana Kegiatan dalam Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/Bersejarah dan lingkungannya meliputi kegiatan rehabilitasi bangunan bersejarah dan lingkungannya untuk laik fungsi, sehingga dapat mendorong pengembangan ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keserasian lingkungan. Berkurangnya kawasan permukiman yang tidak layak huni dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin :  Pendampingan Pelaksanaan Kawasan Kumuh, dengan target : - Terlaksananya pendampingan kawasan kumuh 61 paket - Tersusun DED pembangunan untuk pembangunan kawasan permukiman kumuh dan nelayan 90% - Tersedianya Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) sebagai forum fasilitator pada tingkat desa/kelurahan yang memiliki kapasitas untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan 80% - Terbentuknya forum peduli bangunan dan lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta 80%


26

-







Terciptanya lingkungan permukiman kumuh dan nelayan sehat, produktif, harmoni, dan berkelanjutan 50% - Dana Rp 14.194 Juta Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional, dengan target : - Terlaksananya pendampingan penataan lingkungan permukiman tradisional 23 paket - Tersusun DED pembangunan untuk pembangunan kawasan permukiman tradisional/bersejarah 85% - Tersedianya Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) sebagai forum fasilitator pada tingkat desa/kelurahan yang memiliki kapasitas untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan 90% - Terbentuknya forum peduli bangunan dan lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta 80% - Terciptanya lingkungan permukiman tradisional/bersejarah yang harmoni dan berjatidiri 50% - Dana Rp. 2.062 Juta Penyusunan Rencana Tindak Revitalisasi Lingkungan Permukiman Tradisional, dengan target : - Tersusun Dokumen Rencana Tindak Revitalisasi Kawasan, Tradisional/Bersejarah di semua lokasi terpilih yang telah dimasukkan dalam dokumen memorandum kegiatan pada tahun 2006 14 paket - Tersedianya dokumen RTRP tradisional/bersejarah yang dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan penataan kawasan tradisional/bersejarah untuk Tahun Anggaran 2007 90% - Meningkatnya kualitas yang nyaman, sehat, dan aksesibel 80% - Meningkatnya produktifitas dan tingkat kesejahteraan 50% - Dana Rp 5.050 Juta Dukungan PSD Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/ Bersejarah, dengan target : - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam menata dan merehabilitasi lngkungan permukiman tradisional/bersejarah 33 kabupaten/kota - Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional/ bersejarah 90% - Meningkatnya kualitas lingkunan yang nyaman, sehat, dan aksesibel 80% - Meningkatnya produktifitas kerja serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya 50% - Dana Rp 11.849 Juta

 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat Rencana Kegiatan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penataan lingkungan


27

yang lebih nyaman serta terbangunnya modal sosial kemasyarakatan sesuai konsep tridaya. Terlaksananya bantuan teknik untuk pelaksanaan P2KP di propinsi yang merupakan lokasi P2KP sehingga kegiatan lebih terarah dan sinergi dengan kegiatan lain. Serta Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pejabat/aparat instansi terkait dalam melaksanakan program P2KP di wilayah sasaran : 

Bantek Penyusunan Audit Atas UPP1 dan UPP2, dengan target : - Terlaksananya bantuan teknis dan penyiapan audit atas UPP 1 dan UPP II 1 bantek - Meningkatnya pelaksanaan bantuan teknis dan penyiapan audit atas UPP 1 dan UPP II 85% - Meningkatnya kualitas audit atas UPP I dan UPP II 95% - Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam program penaganan dalam program penanganan kemiskinan perkotaan 83% - Dana Rp 1.000 Juta



Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dengan target : - Terlaksananya BLM 176 paket - Terlaksananya pembentukan kelompok BKM melalui pemberdayaan masyarakat 3.784 unit - Tersalurkannya bantuan langsung masyarakat dengan cara yang bersih dari KKN 40% - Terlaksananya efisiensi pendanaan dan optimalisasi penyaluran BLM 40% - Meningkatkan produktifitas kerjasama antara masyarakat dalam pelaksanaan pencairan dana BLM 50% - Dana Rp 356,380 Juta



Bantuan Teknis P2KP, dengan target : - Terlaksananya bantuan teknik untuk pelaksanaan P2KP di propinsi yang merupakan lokasi P2KP sehingga kegiatan lebih terarah dan sinergi dengan kegiatan lain 42 paket - Meningkatnya pelaksanaan bantuan teknis P2KP 85% - Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pejabat instansi terkait dalam melaksanakan program P2KP di wilayah sasaran 95% - Terselenggaranya Program P2KP TA 2006 secara akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip good governance dan clean governance mengacu kepada NSPM yang dikeluarkan Ditjen. Cipta Karya 83% - Dana Rp 522.054 Juta



Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahap II, dengan target : - Terlaksananya bantuan teknik untuk pelaksanaan P2KP di masingmasing propinsi yang merupakan lokasi P2KP sehingga kegiatan lebih terarah dan sinergi dengan kegiatan lain 26 paket - Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pejabat/aparat instansi terkait dalam melaksanakan program P2KP di wilayah sasaran 85% - Terselenggaranya Program P2KP Tahun Anggaran 2006 secara akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip good governance dan


28

clean governance mengacu kepada NSPM yang telah dikeluarkan

oleh Ditjen. Cipta Karya 95% Meningkatnya kepedulian dan kebijakan yang pro-poor dari pejabat dan instansi terkait 83% - Dana Rp 58.630 Juta Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 3, dengan target : - Terlaksananya bantuan manajemen P2KP 3 16 paket - Meningkatnya bantuan manajemen P2KP 3 85% - Meningkatkannya kapasitas manajemen P2KP 3 95% - Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam program penanganan kemiskinan 83% - Dana Rp 463,423 Juta, 16 Paket, 85 dan 90 % -



2.2.2. KEGIATAN 1. SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG a. PERKOTAAN DAN PERDESAAN Pengembangan Kelembagaan sebanyak 15 paket Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Program 1 paket Fasilitas Penguatan Organisasi sebanyak 2 paket Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 1 paket Pengembangan Lingkungan Perumahan pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) sebanyak 2 paket PENDUKUNG DAN PENUNJANG  Penyelanggaraan Legal Drafting pada 4 lokasi diperuntukkan bagi 200 orang peserta, dengan biaya Rp 275.328.000, Pelaksanaan Pembinaan Hukum Kontrak/Perjanjian dan Perizinan kepada 30 orang petugas, dengan nilai Rp 312.442.000, Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi PP Nomor 16 Tahun 2005 sebanyak 6 lokasi untuk 240 orang peserta dengan nilai Rp 371.043.000, Penyelenggaraan Diseminasi Pengelolaan Keuangan, dengan kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan, dan Pembinaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), bagi 614 orang pegawai di 6 (enam) lokasi senilai Rp 1.492.878.000, Penyelenggaraan Pelatihan dan Pembinaan Teknis bagi aparat Satuan Kerja, melalui kegiatan Pelatihan Calon Bendahara Pengeluaran dan Pembinaan Teknis Penerapan SAI di lingkungan Ditjen. Cipta Karya, untuk masing-masing 3 (tiga) lokasi bagi 279 orang dengan nilai Rp 1.102.138.000, Pelaksanaan Advokasi Hukum dalam rangka penangan dan peningkatan Aset milik DJCK dengan nilai Rp 303.431.000, Penyusunan 3 buah Sistem Aplikasi Keuangan yang meliputi: Sistem Aplikasi Penggajian, Sistem Aplikasi PNBP, Sistem Aplikasi Peraturan keuangan, dengan nilai Rp 567.202.000,     b.


29

 Penyusunan Program dan Rencana Kerja serta pengendalian anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan nilai Rp 317.212.000, Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perumahan dan Permukiman, sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 400.000.000, Penyusunan RPP Air Limbah sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 400.000.000, Penyusunan Naskah Akademis penyusunan RUU perkotaan sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 400.000.000,-.  Penyusunan Materi Rapermen PU yang terencana, terpadu, dan sistematis dengan nilai Rp 350.186.000, Penyusunan Kebijakan dan NSPM berupa Rapermen PU tentang Pengelolaan Persampahan sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 350.186.000, Penyusunan Kebijakan dan NSPM berupa Rapermen PU tentang bidang SPAM sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 350.186.000, Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan Perundang-undangan dan bantuan hukum, dengan nilai Rp 650.154.000, Pelaksanaan efektifitasi bantuan dan pertimbangan hukum dalam rangka penangan masalah hukum, dengan nilai Rp 300.534.000, Rehabilitasi sarana kebakaran Basement Gedung Utama senilai Rp 188.517.000, Penyediaan Prasarana dan sarana PLP pada daerah konflik/bencana, dengan nilai Rp 5.000.000.000, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak bencana alam dengan nilai Rp 246.250.000, Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian dengan nilai Rp 725.186.000, Penyelenggaraan Pelatihan Penatausahaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Ditjen. Cipta Karya, untuk 25 orang peserta dengan nilai Rp 340.041.000, Pelaksanaan kegiatan pembinaan standar keselamatan bangunan untuk 30 orang dengan nilai Rp 101.505.000, Pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran, bagi 40 orang peserta dengan nilai Rp 579.159.000, Pembinaan Teknis Peningkatan Keamanan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan untuk 30 orang senilai Rp 378.603.000, Pengadaan Peralatan dan Mesin senilai Rp 359.500.000, Penyusunan proyek selesai di lingkungan Ditjen. Cipta Karya, untuk 10 lokasi, senilai Rp 364.257.000, Konsolidasi Inventarisasi BMN di lingkungan DJCK, sebanyak 1 paket senilai Rp 148.063.000, Penyusunan rincian tugas, fungsi, dan tatalaksana hubungan kerja dan SOP, sebanyak 6 paket dan 6 SOP, senilai Rp 2.574.880, Penyusunan Sistem Informasi melalui penempatan ”touch-screen” sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 250.000.000,-


30

 Rehabilitasi Mess Pejompongan seluas 400 m2, senilai Rp 240.000.000, Peningkatan kemampuan 290 orang SDM yang handal dan profesional dalam pengelolaan PS bidang Cipta Karya melalui kegiatan 1 program Diklat Tahunan dan 4 modul Diklat Fungsional, dengan nilai Rp 3.780.400.000, Penyediaan Prasarana dan sarana PLP pada daerah konflik/bencana, dengan nilai Rp 16.180.000.000, Rehabilitasi Wisma Sanita, senilai Rp 428.343.000, Penyelenggaraan prasarana dan sarana kantor, meliputi : operasional kantor, pengelolaan gaji pegawai, TKK, pemeliharaan gedung, listrik, komunikasi, air, gas, serta keperluan operasional lainnya senilai Rp 52.687.958.000, Rehabilitasi Sarana Kerja Kantor Setditjen. Cipta Karya dan rehabilitasi sarana kebakaran gedung Blok B 1/c, senilai Rp 689.719.000, Kegiatan Kebijakan dan Strategi  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program sebanyak 19 paket  Pengembangan Kelembagaan sebanyak 3 paket  USDRP Consult to Support IUDP sebanyak 6 paket  USDRP Consult to Support PMU sebanyak 1 paket  Kegiatan Pembinaan Pemrograman dan Penganggaran  Administrasi Umum selama 1 (satu) tahun  Pengadaan Meubelair sebanyak 3 paket  Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4 sebanyak 2 paket  Perbaikan Peralatan Kantor dan Sarana Gedung sebanyak 1 paket  Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak 1 paket  Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebanyak 1 paket  Pengembangan Kelembagaan sebanyak 5 paket  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program sebanyak 19 paket  Kegiatan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi  Administrasi Umum selama 1 (satu ) tahun  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program sebanyak 4 paket  Penyuluhan dan Penyebaran Informasi sebanyak 3 paket  Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi sebanyak 1 paket  Monitoring dan Evaluasi sebanyak 3 paket  Kegiatan Data dan Informasi  Administrasi Umum selama 1 (satu) tahun  Pengembangan Sistem Informasi Manajemen sebanyak 13 paket  Pameran/Visualisasi/Publikasi/Promosi sebanyak 8 paket  Kegiatan Evaluasi Kinerja  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program sebanyak 10 paket


31

  

Evaluasi/Laporan Kegiatan sebanyak 2 paket Monitoring dan Evaluasi sebanyak 5 paket Pengembangan Kelembagaan sebanyak 1 paket

2.

SEKTOR AIR MINUM

3.

SEKTOR PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada sektor air minum untuk tahun anggaran 2006, yaitu :  Pembangunan intake kapasitas 227 l/d  Pembangunan broncaptering kapasitas 171 l/d  Pengadaan dan pemasangan pipa sepanjang 1.010.276 m  Pembangunan IPA sejumlah kapasitas 982 l/d  Pembangunan reservoir volume 8.081 m3  Pengadaan dan pemasangan pompa kapasitas 946 l/d  Pengadaan dan pemasangan terminal air/hidran umum sejumlah 677 unit  Pembangunan sumur kapasitas 156 l/d  Pengadaan mobil tangki sejumlah 3 unit  Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah sejumlah 2.211 unit Selain pekerjaan fisik, dilakukan pula pekerjaan non-fisik yang terdiri dari penyusunan NSPM, bantuan teknis (bantek), dan bimbingan teknis.

a.

b.

Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Kegiatan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang direncanakan antara lain sebagai berikut :  Pengadaan Dump Truck sejumlah 54 unit  Pengadaan Truck Sampah sejumlah 15 unit  Pengadaan Arm Roll Truck sejumlah 48 unit  Pengadaan Container Sampah sejumlah 78 unit  Pengadaan Landasan Container sampah sejumlah 14 unit  Pengadaan Bulldozer sejumlah 3 unit  Pengadaan Excavator sejumlah 2 unit  Pembuatan Trans Depo/TPS sejumlah 46 unit  Optimalisasi TPA sejumlah 3 unit  Pengembangan TPA sejumlah 2 unit  Pembangunan TPA sejumlah 3 paket Diharapkan dengan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan persampahan tersebut dapat memberi manfaat kepada 206.000 jiwa Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Pengembangan sistem drainase direalisasikan untuk :  Pembangunan saluran drainase perkotaan primer sepanjang 110.612 meter  Peningkatan saluran drainase perkotaan sekunder sepanjang 53.536 meter


32

c.

4.

Pembangunan Prasarana dan Sarana Drainase ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 235.000 jiwa dengan luas areal penanggulangan genangan air seluas 1.100 Ha. Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kegiatan pengembangan sistem air limbah yang direncanakan :  Truck/Mobil Tinja sejumlah 27 Unit  Pembangunan IPAL sejumlah 3 Unit  Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat sejumlah 27 unit  Rehabilitasi IPLT sejumlah 15 unit  Pembangunan IPLT sejumlah 6 unit  Denpasar Sewerage Development Project sejumlah 1 paket  Pengembangan Sewerage sejumlah 13 unit  Rehabilitasi IPAL sejumlah 1 unit  SANIMAS di 86 lokasi  Pembangunan MCK/Septictank Komunal sejumlah 34 unit  Pembangunan MCK Knock Down sejumlah 61 unit  Pengadaan WC Mobile sejumlah 1 unit  Pelatihan/Sosialisasi Bidang Air Limbah sejumlah 11 pertemuan  Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Air Limbah sejumlah 4 paket  Penyusunan Studi/DED/Evaluasi sejumlah 94 laporan Diharapkan dengan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah tersebut dapat memberi manfaat kepada 108.400 jiwa.

SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a.

Satker Pengembangan Permukiman (Daerah) Kegiatan yang diprogramkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 meliputi :  Tersedianya prasarana dan sarana permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil, dan daerah tertinggal, yaitu :  Jalan lingkungan sepanjang 32.548,89 meter  Saluran lingkungan sepanjang 6.137,22 meter  Jalan setapak sepanjang 6.218,09 meter  Box culvert sebanyak 5 unit  Plat duiker sepanjang 20 meter  MCK sebanyak 11 unit  Bahan bangunan sebanyak 160 unit  Rumah pelintas batas sebanyak 30 unit  Tambatan perahu sebanyak 4 unit  Sumur bor sebanyk 7 unit  Talud sepanjang 170 meter  Balai pertemuan sebanyak 1 unit  Dermaga sepanjang 522,50 meter  Rumah tumbuh sepanjang 522,50 meter  Penjemuran ikan 522,50 meter


33

b.

 Terehabilitasinya prasarana dan sarana permukiman pasca konflik/bencana alam, yaitu:  Jalan lingkungan sepanjang 1.330 meter  Saluran lingkungan sepanjang 2.060 meter  Jalan setapak sepanjang 3.400 meter  Pembangunan rumah sebanyak 160 unit  MCK sebanyak 10 unit  Cubluk sebanyak 60 unit  Sumur dangkal sebanyak 11 unit  Tersedianya dukungan prasarana dan sarana dasar pada Kasiba/ Lisiba, yaitu :  Jalan poros sepanjang 89.594,97 meter  Saluran lingkungan sepanjang 43.407,41 meter  Jalan setapak sepanjang 1.028,57 meter  Gorong-gorong sebanyak 68 unit  Talud sepanjang 965 meter  Plat duiker sepanjang 116 meter  Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan melalui Program KTP2D, yaitu :  Jalan lingkungan sepanjang 117.015,51 meter  Saluran lingkungan sepanjang 61.051,24 meter  Jalan setapak sepanjang 3.500 meter  Plat duiker sepanjang 68 meter  Box culvert sebanyak 9 unit  Gorong-gorong sebanyak 9 unit  Jembatan sebanyak 1 unit  Talud sepanjang 225 meter  Tambatan perahu sebanyak 1 unit  Shelter sebanyak 1 unit  Bahan bangunan sebanyak 80 unit  Balai pertemuan sebanyak 1 unit  Kios sebanyak 6 unit Satker Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan Kegiatan Pengembangan Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan yang diprogramkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 meliputi :  Jalan lingkungan sepanjang 11.905 meter  Saluran lingkungan sepanjang 7.962 meter  Jalan poros desa sepanjang 41.195 meter  Jembatan sebanyak 3 unit  Talud sepanjang 816 meter  Pompa sebanyak 10 unit  Genset sebanyak 2 unit  IPA sebanyak 3 unit  Rumah pompa sebanyak 1 unit  Tangki kimia sebanyak 3 unit


34

c.

d.

e.

 Reservoir sebanyak 8 unit  Pos jaga sebanyak 3 unit  Pipa air bersih sepanjang 105.958 meter  Hidrant Umum (HU) sebanyak 93 unit  Broncaptering sebanyak 12 unit  Bak air sebanyak 6 unit  Pasar sebanyak 3 unit  Bak sampah sebanyak 2 unit  Mess sebanyak 1 unit Satker Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan yang diprogramkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 meliputi :  Jalan lingkungan sepanjang 1.511 meter  Saluran lingkungan sepanjang 3.884 meter  Jalan setapak sepanjang 1.000 meter  Gorong-gorong sebanyak 8 unit  Pipa air bersih sepanjang 3.900 meter  Jalan poros desa sepanjang 265.305,27 meter  Plat duiker sebanyak 3 unit  Tambatan perahu sebanyak 2 unit  Jembatan sebanyak 11 unit  Terminal sebanyak 1 unit  Los pasar sebanyak 7 unit  Kios pasar sebanyak 4 unit  Pasar desa sebanyak 5 unit Satker Inpres 6/2003 Kegiatan yang diprogramkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 meliputi :  Pipa air bersih 11.418 meter  Jembatan pipa 120 meter  Pompa 2 unit  Sumur bor 3 unit  Reservoir 4 unit  Genset 2 unit  Hidran umum 35 unit  Sambungan rumah 383 meter  Gedung negara 6 unit  Pembangunan rumah semi permanen 100 unit  Saluran 2.500 meter  Jalan poros desa 200 meter  Gorong-gorong 16 meter  Septic tank komunal 2 unit  Truk tangki 3 unit Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman yang diprogramkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 adalah pembangunan rusunawa dan PSD Permukiman sebanyak 23 twin blok.


35

f.

Satker Pengembangan Permukiman (Pusat)  Sistem Pengembangan Kawasan Perumahan Kegiatan tahun anggaran 2006 meliputi :  Pendidikan dan Pelatihan 1 laporan  Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 paket  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 5 laporan 2 paket  Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 5 laporan  Pemantauan dan Evaluasi 4 laporan 1 paket  Penguatan Kelembagaan 1 paket  Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Standarisasi 4 paket  Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru Kegiatan tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 10 paket  Pengembangan Kelembagaan 2 laporan  Pengembangan Sistem Informasi 2 laporan  Pemantauan dan Evaluasi 4 laporan  Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Metropolitan Kegiatan tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 3 laporan 5 paket  Pemantauan dan Evaluasi 1 laporan  Pengadaan Meubelair 1 set  Pengadaan Alat Pengolah Data 2 paket  Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa 1 paket  Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komunitas 1 paket  Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan 1 laporan  Penguatan Kelembagaan 8 paket  Bantuan Sarana dan Prasarana 12 paket  Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Keggiatan tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 7 paket  Pengembangan Lingkungan Perumahan pada KTP2D 1 laporan  Bantuan Studi 1 laporan  Monitoring dan Evaluasi 1 laporan  Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 10 paket  Pengembangan Kawasan Perbatasan 1 laporan  Pengembangan Pulau Kecil/Terpencil/Tertinggal 1 laporan  Bantuan Studi 1 laporan


36

g.

h.

5.

Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Kegiatan tahun anggaran 2006 meliputi : Penetapan kelurahan/desa yang telah membentuk BKM, Sosialisasi dan Diseminasi, Rembug Warga, Evaluasi NUP, Persetujuan NOL Kontrak oleh ADB, dan Pencairan Komponen Infrastruktur. Satker Pengembangan PS Kawasan Desa Agropolitan Kegiatan tahun anggaran 2006 meliputi :  Jalan poros desa sepanjang 163.829 meter  Jalan usaha tani sepanjang 129.114,38 meter  Jembatan sebanyak 20 unit  Pasar sebanyak 18 unit  Los Pasar sebanyak 5 unit  Puskesmas sebanyak 1 unit  Dermaga sebanyak 1 unit

SEKTOR BANGUNAN GEDUNG  Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Bencana Rencana kegiatan dalam Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di daerah bencana adalah untuk membantu pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan pasca bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun anggaran 2006, program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :  Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Terbuka Hijau Lingkungan  Bantek Pelaks Program PBL TA 2006 Wilayah Sumatera  Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Jawa  Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Jawa  Bantek Penanganan Kawasan Kumuh  Bantek Penanganan Kawasan Kota Bandanaira  Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi  Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Rencana kegiatan dalam Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, melalui sosialisai dan pelatihan peraturan perundang-undangan dan standar teknis penataan bangunan dan lingkungan, serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat (empowerment). Meningkatnya jumlah bangunan gedung yang laik fungsi dan diselenggarakan secara tertib, serta meningkatnya manajemen pelayanan pengelolaan gedung dan rumah negara yang memenuhi ISO standar.  Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara


37

     

Penyusunan raperda bangunan Gedung Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Induk Kebakaran (RIK) Pembinaan Bangunan Gedung Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Propinsi Digitalisasi Arsip Bangunan Gedung Negara Inventarisasi Arsitektur dan Bangunan Gedung

 Program

Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Rencana kegiatan dalam Program Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan meliputi kegiatan penyusunan NSPM penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-undang No. 72 tahun 1959 tentang Rumah Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan, peningkatan kapasitas menejemen pemerintah daerah, dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU, yaitu :  Penyusunan Pedoman Pemb. Teknis Pemberdayaan Komunitas dan Penataan Lingkungan  Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lingkungan Bersejarah/Tradisional  Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung  Bantek dan Fasilitasi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Wilayah I dan II  Penyusunan Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung  Penyusunan Pedoman Teknis Pemb. dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Di Atas/Di Bawah Air serta PSU  Penyusunan Pedoman Teknis Model RIK Kebakaran Kabupaten/Kota  Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus  Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara  Review Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara  Bimbingan Teknis Pengelolaan BGRN di Pusat, Wilayah Barat, dan Wilayah Timur  Kajian Pelaksanaan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara  Bantek pelaksanaan Progaram PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi  Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua  Pengawasan dan Supervisi  Bantek Penyusunan Audit Atas UPP 1 dan UPP 2  Bantek Penyusunan RTBL (Koridor JL. Sisingamangaraja)  Rencana Teknis Memorandum Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkugan di Daerah


38

 

Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Rencana Teknis Identifikasi Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

 Program Pembinaan Bangunan Gedung dalam rangka memenuhi Keselamatan dan Keamanan Rencana kegiatan dalam Program Program Pembinaan Bangunan Gedung dalam rangka memenuhi Keselamatan dan Keamanan di 33 propinsi yang meliputi kegiatan bantuan teknis prenyusunan peraturan daerah, fasilitasi percontohan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis, pelatihan tenaga pendata harga dan keandalan bangunan gedung. Meningkatnya manajemen pelayanan pengelolaan gedung yang memenuhi standar  Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan dan Fasilitasi Raperda Bangunan Gedung  Pelatihan Teknis Tenaga Pendata HSBG dan Keselamatan Bangunan  Penyusunan RTBL  Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung  Pengembangan Sistem Informasi Arsitektur Bangunan Gedung  Pemantauan dan Evaluasi  Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Rencana Kegiatan dalam Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara meliputi kegiatan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara dalam rangka pengalihan status golongan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III dan terlaksananya kegiatan bantuan teknis bangunan gedung di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia :  Percontohan Aksesbilitas BGN  Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Rencana Kegiatan dalam Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya meliputi : kegiatan rehabilitasi bangunan gedung Istana Kepresidenan agar laik fungsi serta rehabilitasi bangunan gedung pada Kebun Raya, terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan, dan terbukanya aksesbilitas masyarakat untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera.  Lanjutan Rehabilitasi Wisma Negara  Lanjutan Rehablitasi Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali  Lanjutan Rehabilitasi Istana Kepresidenan Bogor  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Bogor  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Raya Cibodas  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Bedugul  Lanjutan rehabilitasi Istana Kepresidenan Cipanas


39

 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional Rencana Kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menata lingkungan permukimannya khususnya dalam pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukimannya agar terwujud lingkungan yang nyaman, sehat, dan aksesibel, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerjanya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu juga berkurangnya kawasan permukiman yang tidak layak huni dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.  Dukungan PSD Lingkungan Permukiman  Pembinaan Penataan Lingkungan Wilayah  Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/ Bersejarah dan Lingkungannya Rencana Kegiatan dalam Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/Bersejarah dan lingkungannya meliputi kegiatan rehabilitasi bangunan bersejarah dan lingkungannya untuk laik fungsi, sehingga dapat mendorong pengembangan ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keserasian lingkungan. Berkurangnya kawasan permukiman yang tidak layak huni dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin :  Pendampingan Pelaksanaan Kawasan Kumuh  Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional  Penyusunan Rencana Tindak Revitalisasi Lingkungan Permukiman Tradisional  Dukungan PSD Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/ Bersejarah  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat Rencana Kegiatan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penataan lingkungan yang lebih nyaman serta terbangunnya modal sosial kemasyarakatan sesuai konsep tridaya. Terlaksananya bantuan teknik untuk pelaksanaan P2KP di propinsi yang merupakan lokasi P2KP sehingga kegiatan lebih terarah dan sinergi dengan kegiatan lain. Serta Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pejabat/aparat instansi terkait dalam melaksanakan program P2KP di wilayah sasaran :  Bantek Penyusunan Audit Atas UPP1 dan UPP2  Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)  Bantuan Teknis P2KP  Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahap II  Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 3


40

2.2.3. INDIKATOR KINERJA 1.

SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG

a. PERKOTAAN DAN PERDESAAN

 Terlaksananya pengendalian dan pengamanan PKPS BBM

b. PENDUKUNG DAN PENUNJANG  Terselenggarakannya tata administrasi di bidang hukum, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset (BMN) di lingkungan Ditjen. Cipta Karya  Tersusunnya pedoman aplikasi dalam penggajian, sistem komputerisasi PNBP, aplikasi peraturan keuangan  Terselenggarakannya pembinaan hukum kontrak/perjanjian dan perijinan, penyusunan naskah akademis RUU, Rapermen PU  Tersedianya prasarana dan sarana PLP pada daerah lokasi pasca konflik/ bencana  Terselenggarakannya pembinaan pegawai dan penyusunan modul diklat fungsional, pembinaan teknis peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan aset, proyek selesai, pencegahan bahaya kebakaran, keamanan, dan pemeliharaan hasil pembangunan  Tersusunnya Sistem Informasi ke-Cipta Karya-an dan Sistem Informasi Kepegawaian  Tersedianya PS AM pada daerah lokasi pasca konflik/bencana  Terselenggaranya administrasi umum  Terselenggaranya peningkatan layanan umum dan operasional  Terselenggaranya administrasi pegawai dan rehabilitasi PS perkantoran  Terfasilitasinya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunam AM dan PLP  Terlaksananya pengembangan sistem tata laksana kelembagaan yang efektif dalam pembangunan AM dan AL serta persampahan dan drainase  Terfasilitasinya upaya membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan keberdayaan masyarakat lokal di kawasan perdesaan dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik  Terlaksananya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan produktivitas kota-kota kecil dan menengah  Terlaksananya peningkatan kapasitas pemerintah lokal dan keberdayaan masyarakat dalam mengelola pembangunan perdesaan  Tersedianya peralatan dan mesin  Terlaksananya tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan infrastruktur PU  Tersusunnya NSPM, Wasdal, Bantek, dan Diseminasi/Sosialisasi bidang Pengembangan AM, PLP, Penataan Bangunan dan Lingkungan, serta Pengembangan Permukiman


41

 Tersedianya standar dan peraturan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat  Tersedianya standar dan peraturan dalam mewujudkan perkembangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi yang strategis dalam sistem perkotaan nasional  Tersusunnya regulasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan  Terkelolanya dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan agar pertumbuhannya dapat berkelanjutan

2.

SEKTOR AIR MINUM

3.

SEKTOR PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN  Tersedianya PS persampahan di daerah pasca bencana alam :  buldozer 3 unit  excavator 2 unit  jumlah lokasi 1 lokasi  jumlah jiwa yang terlayani 880.000 jiwa  volume timbunan sampah terangkut 900 m3/hari  Tersedianya SDM yang profesional bidang ke-PLP-an :  Pelatihan fasilitator PS AL - Terlaksananya pelatihan di 22 propinsi dan untuk 300 personil  Pelatihan teknis bidang ke-PLP-an - Terlaksananya pelatihan di 32 propinsi dan untuk 900 personil  Terlaksananya tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan infrastruktur PU :  Administrasi umum mendukung operasional 32 SNVT di propinsi dan 1 Satker di pusat - Terlaksananya tertib administrasi umum SNVT dan Satker Pusat di 32 propinsi  Tersusunnya NSPM, wasdal, bantek rencana program  Bantek, Rencana Program dan Studi lainnya - Bantek, rencana program, dan studi lainnya 131 laporan  Tersedianya PS AL di perkotaan dan perdesaan  Sistem AL terpusat mendukung RSH di 31 kabupaten/kota  Pengembangan sewerage di 7 kabupaten/kota  Penyediaan PS AL kawasan kumuh di 29 kabupaten/kota  Truk tinja 25 unit  SANIMAS 46 kabupaten/kota  Jumlah jiwa yang terlayani 598.031 jiwa  Tersedianya PS persampahan di perkotaan dan perdesaan  Pengembangan TPA 6 unit  Pembangunan TPA 5 unit  Dump truck 74 unit  Arm roll truck 55 unit  Buldozer 5 unit


42

 Excavator 3 unit  Truk sampah 3 unit  TPS 44 unit  Kontainer 55 unit  Landasan kontainer 17 unit  Komposting di 3 kabupaten/kota  Jumlah jiwa yang terlayani 440.000 jiwa  Volume timbulan sampah yang terangkut 1.100 m3/hari  Tersedianya PS Drainase di perkotaan dan perdesaan  Saluran air 217.681 meter  Gorong-gorong 1 paket  Pintu air 2 paket  Jumlah jiwa yang terlayani 108.000 jiwa  Luas area genangan yang tertangani 2.176 ha

4.

SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

5.

SEKTOR BANGUNAN GEDUNG

 Tersedianya PS Permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil, dan daerah tertinggal  Terehabilitasinya PS Permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial  Tersedianya PS Permukiman di daerah perbatasan  Tersusunnya rencana teknis pengembangan permukiman  Tersedianya dukungan PSD Permukiman pada Kasiba/Lisiba  Terfasilitasinya Pengembangan Rusunawa dana PSD Permukiman  Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan melalui program KTP2D  Terfasilitasinya perbaikan, penataan kembali lingkungan kota, dan peningkatan pemerintah daerah/masyarakat  Terkelolanya dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan agar pertumbuhannya dapat berkelanjutan  Terlaksananya pengembangan PS di kawasan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)  Tersedianya infrastruktur perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Pembangunan Prasarana Perdesaan)  Terlaksananya pengembangan PS di kawasan Desa Agropolitan untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi lokal.

 Terfasilitasinya masyarakat untuk pembangunan bangunan gedung dan lingkungan yang aman terhadap bencana  Meningkatnya jumlah bangunan gedung yang laik fungsi dan diselenggarakan secara tertib, serta meningkatnya manajemen pelayanan pengelolaan gedung dan rumah negara yang memenuhi ISO standar  Berkurangnya kawasan permukiman yang tidak layak huni dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin


43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGUKURAN KINERJA Dalam mengukur akuntabilitas kinerja, terhadap program yang telah dipersiapkan, disajikan data pencapaian sasaran yang direncanakan di tahun 2005 (secara fisik); tingkat pencapaian terhadap program yang direncanakan, realisasi dan efisiensi keuangan untuk tahun yang bersangkutan. Masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut : 1. SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG a. Perkotaan dan Perdesaan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan mencapai sasaran fisik sebanyak 1.840 desa (100%) dan sasaran keuangan Rp 450.395.193.000,(90,75%). b. Pendukung dan Penunjang Pada tahun 2006 direncanakan 153 paket kegiatan dengan rencana sasaran fisik 100% dan keuangan 100%. Pencapaian sasaran fisik: 143 paket kegiatan (93,46%) untuk Penyusunan Rencana, Program, Kebijakan, dan Pengaturan (NSPM), 1.808 personel (100%) untuk pencapaian sasaran Peningkatan Kualitas SDM, dan pencapaian sasaran keuangan Rp 153.402.294.823,- (78,24%). 2. SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM a. Realisasi Fisik Sampai dengan Akhir Desember 2006, pada SNVT Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi dari total 1.239 paket, terdapat 1.009 paket pekerjaan fisik dan 230 paket pekerjaan non-fisik. Dari jumlah paket tersebut, 27 paket masih dalam proses lelang karena belum memberikan laporan rinci sampai bulan Desember 2006. Paket-paket tersebut merupakan penambahan paket baru dari sisa kontrak yang ada sebelumnya. Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola sebanyak 187 paket. Realisasi pelaksanaan fisik sampai akhir Desember 2006 sesuai dengan hasil pelaporan dari daerah mencapai 100%. b. Realisasi Keuangan Realisasi keuangan SNVT Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi mencapai 97,52% dan SVT Pengembangan Air Minum 97,98%.


44

3. SEKTOR PENGEMBANGAN PLP Pengukuran kinerja merupakan suatu ukuran yang digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Departemen Pekerjaan Umum. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, serta cara pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan penyusunan dasar dan cara perhitungan pencapaian output dan outcome serta didasarkan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2006. 4. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a. Satker Pengembangan Permukiman (Daerah)  Pencapaian kinerja Pengembangan Pulau-pulau Kecil/Terpencil dan Daerah Tertinggal pada tahun anggaran 2006 terlihat dari penyerapan dana yang mencapai Rp 26.729.711.000,- (± 99%), cakupan wilayah 53 kabupaten/kota (100%), dan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 92.252 jiwa (388%).  Pencapaian kinerja Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 59.927.905.400,-, cakupan wilayah 136 kabupaten/kota (106%), dan jumlah penduduk terlayani mencapai 88.807 jiwa (344%)  Pencapaian kinerja untuk Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/Program selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 14.796.545.000,- serta produk berupa 57 NSPM dan 156 Bantuan Teknis. b. Satker Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Perbatasan  Pencapaian kinerja Penanganan Pengembangan Kawasan Perbatasan  Selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 terlihat dari penyerapan dana senilai Rp 69.086.961.000,- (97%), cakupan wilayah 27 kabupaten/kota (117%), dan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 55.350 jiwa (145%).  Pencapaian kinerja untuk Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 5.349.150.000,- dan produk berupa 7 NSPM serta 54 Bantuan Teknis. c. Satker Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan (Propinsi)  Pencapaian kinerja untuk Peningkatan Kualitas Permukiman di Desa Pusat Pertumbuhan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 79.492.803.600,- (92%), cakupan wilayah mencapai 124 kabupaten/kota (102%), dan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 515.000 jiwa (103%).  Pencapaian kinerja untuk Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 8.422.408.000,- dan produk berupa 3 NSPM serta 92 Bantuan Teknis.


45

d. Satker Inpres 6/2003  Pencapaian kinerja pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp. 39.906.722.000,- (99.77%). e. Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman  Pencapaian kinerja untuk pembangunan rusunawa dan PSD permukiman tahun 2006 dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 214.585.065.200,- (100%) dengan capaian pembangunan 23 twin blok (100%) dan jumlah penduduk terlayani 8.800 jiwa (100%). f. Satker Pengembangan Permukiman (Pusat)  Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perkotaan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terselesaikan dengan baik. Penyerapan dana untuk tiap-tiap paket pekerjaan cukup beragam dengan rata-rata penyerapan mencapai 99,73% dari jumlah dana yang telah dialokasikan.  Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Metropolitan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa seluruh paket pekerjaan yang direncanakan dalam Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kawasan Metropolitan telah dapat diselesaikan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan tingkat penyerapan dana untuk tiap paket pekerjaan berbeda-beda, namun secara keseluruhan tingkat realisasi penyerapan dana mencapai 98,13%.  Kegiatan Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa paket pekerjaan yang direncanakan dapat diselesaikan sepenuhnya. Untuk realisasi penyerapan dana, meskipun berbeda-beda untuk tiap paket pekerjaan, secara keseluruhan mencapai 99,55% dari jumlah dana yang telah dialokasikan.  Kinerja untuk kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa paket pekerjaan yang direncanakan dapat diselesaikan sepenuhnya. Untuk realisasi penyerapan dana, meskipun berbeda-beda untuk tiap paket pekerjaan, secara keseluruhan mencapai 99,90% dari jumlah dana yang telah dialokasikan. g. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)  Untuk penyerapan dana, kinerja Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) menunjukkan bahwa dari 932 paket kontrak SP3 pada 357 BKM yang tersebar di 32 kabupaten/kota senilai Rp 125.439.171.000,- baru dapat diserap sebesar Rp 108.411.024.000,yang terdiri dari DIPA 2006 sebesar Rp 137.257.447.000,-.  Untuk pelaksanaan Satker Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman dengan dana senilai Rp 58.650.000.000,- yang terdiri dari dana APBN murni sebesar Rp 9.650.000.000,- dan PHLN sebesar Rp 49.000.000.000,- dengan capaian produk 2 NSPM dan 14 Bantek dengan penyerapan dana sebesar Rp 37.777.101.000,- (70,50%).


46

5.

SEKTOR BANGUNAN GEDUNG Pengukuran kinerja kegiatan pada tahun 2006 didasarkan pada Rencana Kinerja Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan yang telah ditetapkan. Dokumen Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian yang meliputi : program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan rencana capaiannya. Sasaran yang akan dicapai (target sasaran) oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan pada tahun 2006 antara lain :  Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan konstruksi dan keselamatan bangunan serta penataan lingkungan permukiman di 160 kabupaten/kota  Tersedianya berbagai perangkat kebijakan, pedoman, dan prosedur 150 NSPM (Norma, Standar, Pedoman, Manual), serta pengembangan piranti lunak, bantuan teknik, dan bimbingan teknik 50 produk  Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur/ SDM yang profesional dan handal serta terwujudnya sistem fungsi organisasi yang efektif dan efisien sebanyak 130 produk  Meningkatnya penerapan standar keselamatan dan keamanan bangunan gedung di 32 propinsi dan terehabilitasinya bangunan gedung di 15 propinsi  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan PS air minum kepada 11 juta jiwa di perkotaan dan pedesaan (terutama di kawasan rawan air bersih perkotaan dan pedesaan), pengelolaan sanitasi di 276 kota/kabupaten, pengembangan drainase dan pengelolaan sistem persampahan, serta meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh dan nelayan seluas 1.700 ha yang mencakup sekitar 4,2 juta unit  Meningkatnya kualitas lingkungan dan vitalitas kawasan perekonomian kota, bersejarah, pariwisata, dan kawasan lainnya melalui revitalisasi 247 kawasan serta tertatanya kembali lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah pada 395 kawasan termasuk fasilitasi terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di 150 kota  Terfasilitasinya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau sebanyak 671 ribu unit, dukungan rusunawa 30 ribu unit, meningkatnya kualitas permukiman di perdesaan di 665 kawasan, serta terentaskannya kemiskinan 3.790 kelurahan. Dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2006 tersebut, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui 9 (sembilan) program utamanya melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :  Program Bantuan Teknis pembangunan Bangunan Gedung dan lingkungan didaerah bencana;  Bantuan teknis (bantek) penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) koridor Jl. Sisingamangaraja


47

     

Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Sumatera Bantek pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Jawa Bantek Penanganan Kawasan Kumuh Bantek Penanganan Kawasan Kota Bandanaira Bantek Pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi

 Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung  Peningkatan dan pemantapan kelembagaan dan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bangunan gedung  Pelatihan teknis tenaga pendata harga satuan bangunan dan gedung (HSBG) dan keselamatan bangunan  Pembinaan teknis pembangunan gedung negara  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bangunan Gedung  Penyusunan Rencana Induk Kebakaran (RIK)  Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)  Pembinaan Bangunan Gedung  Program Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan  Penyusunan Pedoman Pembinaan Teknis Pemberdayaan komunitas dan penataan lingkungan  Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lingkuangan Bersejarah/Tradisional  Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung  Bantek dan Fasilitasi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung (BG) Wilayah I dan II  Penyusunan Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung  Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung (BG) Di Atas/Di Bawah Air serta PSU  Penyusunan Pedoman Teknis Model RIK Kebakaran Kabupaten/Kota  Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus  Pengelolaan Bangunan Bedung dan Rumah Negara (BGRN)  Review Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara  Bimbingan Teknis Pengelolaan BGRN di Pusat, Wilayah Barat, dan Wilayah Timur  Kajian Pelaksanaan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara


48

 Program Pembinaan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memenuhi Keselamatan dan Keamanan  Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung  Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan dan Fasilitasi Raperda Bangunan Gedung  Pengembangan Sistem Informasi Arsitektur Bangunan Gedung  Pelatihan Teknis Tenaga Pendata HSBG dan Keselamatan Bangunan Gedung  Pemantauan dan Evaluasi  Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara  Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung Negara (BGN)  Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya  Lanjutan Rehabilitasi Wisma Negara  Lanjutan Rehablitasi Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali  Lanjutan Rehabilitasi Istana Kepresidenan Bogor  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Bogor  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Raya Cibodas  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Bedugul  Lanjutan Rehabilitasi Istana Kepresidenan Cipanas  Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan, dan Tradisional  Dukungan PSD Lingkungan Permukiman  Pembinaan Penataan Lingkungan Wilayah  Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/Bersejarah dan Lingkungannya  Pendampingan Pelaksanaan Kawasan Kumuh  pendampingan Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional  Penyusunan Rencana Tindak Revitalisasi Lingkungan Permukiman Tradisional  Dukungan PSD Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional/ Bersejarah  Pembinaan Penataan Lingkungan Wilayah  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat  Bantek Penyusunan Audit Atas UPP1 dan UPP2  Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)  Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahap II  Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahap III


49

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan tahun 2005 telah ditetapkan indikator untuk masing-masing kegiatan (Indikator kinerja kegiatan) mengukur pencapaian sasaran program. Indikator kinerja kegiatan tersebut mencakup 5 (lima) aspek, yaitu :  Masukan (Inputs) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan dapat terlaksana (menghasilkan output) seperti sumber daya manusia, dana, material, sarana, waktu, teknologi, dan lainnya  Keluaran (Outputs) : merupakan produk atau jasa (fisik maupun nonfisik) yang dihasilkan langsung dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masukan  Hasil (Outcomes) : segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) pada jangka menengah. Outcomes mengukur seberapa jauh produk atau jasa suatu kegiatan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat  Manfaat (Benefits) : manfaat atau kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misalnya tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik  Dampak (Impacts) : ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, dan kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian sasaran (target) dengan realisasi pencapaian sasaran (realisasi) yang akan menghasilkan prosentase tingkat capaian. Dengan pengukuran tersebut dapat dilaksanakan analisis dan evaluasi capaian kinerja kegiatan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2006.

3.2. EVALUASI KINERJA 1. SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG a. Perkotaan dan Perdesaan Kinerja untuk kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 85,25%, sedangkan untuk penyerapan dana mencapai 90,75% dari jumlah dana yang dialokasikan. b. Pendukung dan Penunjang  Terhadap indikator masukan yaitu dana, kegiatan Pendukung dan Penunjang menunjukkan kinerja yang tidak menggembirakan pada akhir tahun anggaran. Hal ini dikarenakan penyerapan hingga akhir tahun anggaran baru mencapai 78,24%. Rendahnya penyerapan karena ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh PHLN belum terealisasi serta terjadi efisiensi pengunaan dana APBN.


50

 Terhadap indikator keluaran yaitu jumlah paket kegiatan, kegiatan Pendukung dan Penunjang menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan karena dari 153 paket kegiatan yang direncanakan di luar administrasi umum, terlaksana sebanyak 143 paket kegiatan atau 93,46%. Tidak terpenuhinya rencana pelaksanaan dikarenakan beberapa paket kegiatan yang dibiayai oleh PHLN masih dalam proses.  Terhadap indikator hasil yaitu prosentase kegiatan, kegiatan Pendukung dan Penunjang menunjukkan kinerja yang menggembirakan, dikarenakan dari 143 paket yang telah berjalan, semuanya menunjukkan prosentase fisik 100% (atau telah selesai dilaksanakan). 2. SEKTOR AIR MINUM Peningkatan kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Departemen Pekerjaan Umum. Evaluasi kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan pengembangan air minum yang telah ditetapkan. Setelah itu dilakukan penilaian atas pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan hasil perencanaan strategis dan analisis pencapaian kinerja untuk menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja. Dalam evaluasi kinerja diadakan penilaian kinerja program dan penilaian kinerja kebijakan. Di dalam perhitungan dilakukan pencapaian output dan outcome dengan didasarkan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2006. 3. SEKTOR PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Peningkatan kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Departemen Pekerjaan Umum. Evaluasi kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan pengembangan air minum yang telah ditetapkan. Setelah itu dilakukan penilaian atas pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan hasil perencanaan strategis dan analisis pencapaian kinerja untuk menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja. Dalam evaluasi kinerja diadakan penilaian kinerja program dan penilaian kinerja kebijakan. Di dalam evaluasi kinerja dilakukan perhitungan pencapaian output dan outcome dengan didasarkan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2006. Hal itu dilakukan berdasarkan hasil-hasil perhitungan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Evaluasi Kinerja dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, serta perbaikan untuk pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.


51

4. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a. Satker Pengembangan Permukiman (Daerah)  Pengembangan Pulau-pulau Kecil/Terpencil dan Daerah Tertinggal  Pencapaian kinerja Pengembangan Pulau-pulau Kecil/Terpencil dan Daerah Tertinggal pada tahun anggaran 2006 terlihat dari penyerapan dana yang mencapai Rp 26.729.711.000,- (± 99%), cakupan wilayah 53 kabupaten/kota (100%), dan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 92.252 jiwa (388%).  Pengembangan Lingkungan Perumahan pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D).  Pencapaian kinerja Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 59.927.905.400,-, cakupan wilayah 136 kabupaten/kota (106%), dan jumlah penduduk terlayani mencapai 88.807 jiwa (344%). b. Satker Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan Pencapaian kinerja Penanganan Pengembangan Kawasan Perbatasan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, terlihat dari penyerapan dana senilai Rp 69.086.961.000,- (97%), cakupan wilayah 27 kabupaten/kota (117%), dan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 55.350 jiwa (145%). Pencapaian kinerja untuk Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 5.349.150.000,- dan produk berupa 7 NSPM serta 54 Bantuan Teknis. c. Satker Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan (Propinsi) Pencapaian kinerja untuk Peningkatan Kualitas Permukiman di Desa Pusat Pertumbuhan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 79.492.803.600,- (92%), cakupan wilayah mencapai 124 kabupaten/kota (102%), dan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 515.000 jiwa (103%). Pencapaian kinerja untuk Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 8.422.408.000,- dan produk berupa 3 NSPM serta 92 Bantuan Teknis. d. Satker Inpres 6/2003 Satker Inpres 6/2003 yang ada pada daerah pasca konflik di Maluku dan Maluku Utara dengan hasil pembangunan meliputi : pipa air bersih 11.418 meter, jembatan pipa 120 meter, pompa 2 unit, sumur bor 3 unit, reservoir 4 unit, genset 2 unit, hidran umum 35 unit, sambungan rumah 383 meter, rehab. Gedung negara 6 unit, Pemb. Rumah semi permanen 100 unit, saluran 2.500 meter, jalan poros desa 200 meter, gorong-gorong 16 meter, septictank komunal 2 unit, truck tangki 3 unit. Pencapaian kinerja pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp. 39.906.722.000,- (99.77%).


52

e. Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Pencapaian kinerja pembangunan rusunawa dan PSD permukiman tahun 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 214.585.065.200,(100%) dengan capaian pembangunan 23 twin blok (100%) dan jumlah penduduk terlayani 8.800 jiwa (100%). f. Satker Pengembangan Permukiman (Pusat)  Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perkotaan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik. Penyerapan dana untuk tiap-tiap paket pekerjaan cukup beragam dengan rata-rata penyerapan mencapai 99,73% dari jumlah dana yang telah dialokasikan.  Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Metropolitan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa seluruh paket pekerjaan yang direncanakan dalam Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kawasan Metropolitan telah dapat diselesaikan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 100%. Tingkat penyerapan dana untuk tiap paket pekerjaan berbeda-beda, namun secara keseluruhan tingkat realisasi penyerapan dana mencapai 98,13%.  Kegiatan Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa paket pekerjaan yang direncanakan dapat diselesaikan sepenuhnya. Untuk realisasi penyerapan dana, meskipun berbeda-beda untuk tiap paket pekerjaan, secara keseluruhan mencapai 99,55% dari jumlah dana yang telah dialokasikan.  Kinerja untuk kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa paket pekerjaan yang direncanakan dapat dapat diselesaikan sepenuhnya. Untuk realisasi penyerapan dana, meskipun berbeda-beda untuk tiap paket pekerjaan, namun secara keseluruhan mencapai 99,90% dari jumlah dana yang telah dialokasikan. g. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Untuk penyerapan dana, kinerja Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) menunjukkan bahwa dari 932 paket kontrak SP3 pada 357 BKM yang tersebar di 32 kabupaten/kota senilai Rp 125.439.171.000,baru dapat diserap sebesar Rp 108.411.024.000,- yang terdiri dari DIPA 2006 sebesar Rp 137.257.447.000,-. Untuk pelaksanaan Satker Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman dengan dana senilai Rp 58.650.000.000,- yang terdiri dari dana APBN murni sebesar Rp 9.650.000.000,- dan PHLN sebesar Rp 49.000.000.000,- dengan capaian produk 2 NSPM dan 14 Bantuan Teknis dengan penyerapan dana sebesar Rp 37.777.101.000,- (70,50%).


53

5. SEKTOR BANGUNAN GEDUNG Evaluasi kinerja dimaksudkan agar dapat diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan agar didapatkan penilaian serta pelajaran (lesson learned) dalam rangka umpan balik perbaikan kegiatan di masa datang. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan isian pada Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK). Penilaian (evaluasi) dilakukan berdasarkan hasil perhitungan tingkat capaian sasaran terhadap masing-masing aspek indikator kinerja. a. Terhadap Indikator Masukan (Inputs) Masukan (Inputs) yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau menghasilkan keluaran (outputs). Inputs kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan tahun 2006 meliputi :  Dana Pada tahun anggaran 2006, pagu dana APBN untuk kegiatan PBL adalah Rp 441.444.909.550, yang dialokasikan pada kegiatan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung (PTBG) sebesar Rp 38.457.263.000 dan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman (PLP) Rp 402.987.646.550. Setelah melalui proses lelang, maka disetujui anggaran kegiatan PBL sebesar Rp 275.767.125.025,- atau 62,47% dari pagu yang disediakan. Dilihat dari sifat pengelolaannya, 76,05 % dari dana tersebut dikelola secara swakelola dan 24 % dikelola secara kontraktual. Dilihat dari paket kegiatannya, dana tersebut dialokasikan untuk membiayai 1.114 paket kegiatan yang terdiri dari 704 paket swakelola dan 410 kontraktual. Menurut jenis kegiatannya, paket kegiatan dapat dibedakan menjadi : 170 paket capacity building, 602 paket software/kajian, 486 paket pendampingan, 14 paket monitoring dan evaluasi, serta 300 paket pembangunan prasarana fisik.  SDM Pelaksanaan kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan tahun 2006 didukung oleh seluruh staf pada Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan serta staf pelaksana pada 33 Satuan Kerja (Satker) yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia. Paket kontraktual yang berjumlah 410 paket, pelaksanaan kegiatannya didukung oleh para konsultan dan pendamping baik di tingkat pusat (Direktorat PBL) maupun di tingkat propinsi (Satker). Evaluasi input dapat dilakukan antara lain dengan melihat realisasi keuangan kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) tahun 2006, baik realisasi menurut Satker Propinsi, realiasi keuangan menurut jenis program, maupun realisasi keuangan menurut masing-masing sub-direktorat. Pada tabel di bawah terlihat bahwa masukan (Inputs) kegiatan pada masingmasing SNVT Propinsi beragam, baik dari jumlah paket maupun nilai dananya karena didasarkan pada usulan yang diajukan oleh masing-masing propinsi. Usulan dari daerah tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah tersebut. Prioritas diberikan untuk wilayah yang tertinggal dan terkena


54

bencana alam serta memiliki permasalahan yang spesifik. Usulan kegiatan dari SNVT propinsi juga disusun berdasarkan capaian atau kinerja pelaksanaan kegiatan PBL pada tahun sebelumnya. Hal ini sekaligus merupakan mekanisme insentif. Insentif yang dibangun untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas pelaksanaan kegiatan PBL. Tabel 1 Realisasi Keuangan Kegiatan PBL pada SNVT Propinsi Tahun 2006 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Jumlah Paket

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat TOTAL

54 48 47 28 23 56 54 25 28 24 11 42 28 46 65 37 30 52 25 60 34 22 71 47 22 26 27 26 22 29 33 23 1139

Pagu Dana (Ribuan Rp) 30.477.628 20.420.000 13.409.000 6.816.000 5.542.000 11.472.000 20.302.000 17.806.000 8.128.000 14.031.000 1.359.000 8.063.000 40.125.940 119.887.700 6.129.000 59.106.000 16.035.172 16.096.439 13.039.000 20.420.000 10.372.540 15.029.185 19.384.220 23.088.000 14.044.000 5.871.316 11.332.000 8.827.650 15.886.231 14.577.517 17.162.000 5.137.880


Realisasi (%) 64.00 83.78 60.32 30.25 56.00 89.00 78.00 45.00 58.59 82.00 93.24 5.00 83.00 92.00 55.38 39.27 80.00 32.90 55.26 89.00 79.00 90.00 72.00 35.80 83.00 85.24 89.00 60.00 95.00 82.00 80.00

55

Tabel 2 Realisasi Keuangan Program PBL Tahun 2006 No. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

9.

Jumlah Kegiatan

Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembinaan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memenuhi Keselamatan dan Keamanan

Pagu (juta rupiah)

7

Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung Bersejarah dan Lingkungan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Realisasi Keuangan (%)

4.550

187

380.901

150

693.218

180

5.000

84.62

67

5.000

57.026

8

30.867

11.56

188

109.123

131

33.155

261

1.401.487

Berdasarkan struktur organisasi pada Direktorat PBL, maka realisasi keuangan dapat dilihat pada masing-masing sub-direktorat dalam tabel di bawah ini : Tabel 3 Realisasi Keuangan Tingkat Sub Direktorat PBL Tahun 2006 No.

Sub Direktorat

Jumlah Kegiatan

Pagu ( juta rupiah )


14.218

31.30

1.

Perencanaan dan Pengaturan

27

2.

Penataan Lingkungan Wilayah I

10

6000

15.31

3.

Penataan Lingkungan Wilayah II

10

6.825

18.40

4.

Bangunan Gedung

9

5000

84.62

5.

Gedung dan Rumah Negara

18

35.78

57.02

b. Terhadap Indikator Keluaran (Outputs) Evaluasi atas indikator keluaran (outputs) dapat dilihat dari realisasi fisik kegiatan. Dari analisis atas E-monitoring status Bulan Desember 2006 dapat diperoleh data realisasi fisik yang menggambarkan capaian kegiatan terhadap outputs.


56

Tabel 4 Realisasi Fisik Program PBL Tahun 2006 No.

Jumlah Kegiatan

Program

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan Penguatan Kelembagaan 2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyusunan NSPM Penyelenggaraan 3. Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembinaan Bangunan Gedung Dalam 4. Rangka Memenuhi Keselamatan dan Keamanan Pengelolaan Gedung dan Rumah 5. Negara Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana 6. Kepresidenan dan Kebun Raya Peningkatan Kualitas Lingkungan 7. Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional Penataan dan Revitalisasi Penataan 8. Bangunan Gedung Bersejarah dan Lingkungan Penanggulangan Kemiskinan di 9. Perkotaan 1.

7

Pagu (juta rupiah)

Realisasi Fisik (%)

4.550

187

380.901

150

693.218

180

5.000

67

5.000

8

30.867

188

109.123

131

33.155

261

1.401.487

88.04

68.823 12.44

Di tingkat sub-direktorat, tingkat capaian outputs pelaksanaan kegiatan tahun 2006 dapat dilihat dari capaian realisasi fisik sebagai berikut : Tabel 5 Realisasi Fisik Tingkat Sub Direktorat PBL Tahun 2006 No.

Sub Direktorat

Jumlah Kegiatan

Pagu (juta rupiah)

Realisasi Fisik (%)

1.

Perencanaan dan Pengaturan

27

14.218

56.84

2.

Penataan Lingkungan Wilayah I

10

6000

18.54

3.

Penataan Lingkungan Wilayah II

10

6.825

22.59

4.

Bangunan Gedung

9

5000

88.04

5.

Gedung dan Rumah Negara

18

35.78

68.82

c. Terhadap Indikator Hasil (Outcomes) Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (outputs) pada jangka menengah. Hasil kegiatan PBL tahun 2006 ini diukur dari seberapa jauh produk atau jasa kegiatan PBL dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan berbagai pihak yang menjadi sasaran program tersebut.


57

Tabel 6 : Realisasi Target Kegiatan PBL Tahun 2006 No.

Kegiatan

Target

Realisasi

1.

Revitalisasi kawasan

Terevitalisasi 247 kawasan

2.

Ruang terbuka hijau

Tebangun ruang terbuka hijau pada 150 kota

3.

Prasarana air minum

Terbangun sarana air minus untuk 11 juta jiwa di 276 kota/kabupaten

Terbangun sarana air minus untuk 244.297 jiwa

4.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh dan nelayan

Meningkatnya kualitas permukiman kumuh seluas 1.700 ha mencakup 4,2 juta unit

Meningkatnya kualitas permukiman kumuh seluas 486.4 ha

5.

Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman

- 671 ribu unit rusunawa - 30 ribu unit permukiman pedesaan di 665 kawasan

Terlaksana rehabilitasi gedung di 15 propinsi

6.

Penanggulangan kemiskinan

Telaksana program P2KP pada 3.790 kelurahan

Terlaksana kegiatan peningkatan kapasitas pemda di bidang PBL pada 160 kota/kab

7.

Standar keselamatan dan keamanan gedung

Tersusun peraturan keselamatan gedung pada 32 propinsi

Tersusun NSPM 150 produk

8.

Terehabilitasinya bangunan gedung

Terlaksana rehabilitasi gedung di 15 propinsi

Dikembangkannya piranti lunak, bantuan teknis, bimbingan teknik 50 produk

9.

Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan konstruksi dan keselamatan bangunan serta penataan lingkungan permukiman

Terlaksana kegiatan peningkatan kapasitas pemda di bidang PBL pada 160 kota/kab

Terlaksana panduan kapasitas penyelenggaraan infrastruktur/SDM sebanyak 130 produk

10.

Penyusunan NSPM



11.

Pengembangan piranti lunak, bantuan teknis, bimbingan teknik



12.

Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan infrastruktur/SDM serta terwujudnya sistem organisasi yang efektif



Terevitalisasi 33 kawasan

Dari 12 jenis kegiatan utama program Penataan Bangunan dan Lingkungan pada tahun 2006, sebagian besar mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor – faktor pendukung atas capaian target tersebut antara lain :


58

 Pelaksanaan kegiatan PBL tahun 2006, baik di tingkat pusat maupun propinsi dilaksanakan oleh para staf yang sudah memiliki pengalaman cukup lama dalam pengelolaan kegiatan PBL.  Dukungan pendanaan untuk kegiatan PBL semakin meningkat baik jumlah maupun volumenya, sehingga memberikan dukungan sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan PBL.  Partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dinilai juga meningkat, khususnya untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung seperti kegiatan penanggulangan kemiskinan dan revitalisasi kawasan kumuh. Hal itu karena masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut. d. Terhadap Indikator Manfaat (Benefits) Sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kegiatan PBL tahun 2006, maka diharapkan pelaksanaan kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, pemerintah daerah terutama dalam bentuk meningkatnya kapasitas dalam penataan bangunan dan lingkungan serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan penataan bangunan dan lingkungan. Hasil kajian tentang manfaat kegiatan penataan bangunan dan lingkungan yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Teknik (KMT) menyimpulkan manfaat kegiatan PBL dapat dilihat dari dua sisi, yakni manfaat menurut jenis programnya dan manfaat dari sisi benefit-nya. Menurut programnya, manfaat dari pelaksanaan kegiatan PBL tahun 2006 adalah :  Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan  Masyarakat pada 150 kota dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk kegiatan rekreatif.  Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM pemerintah daerah pada 33 propinsi dalam bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.  Teridentifikasi dan terinventarisasinya permasalahan 247 kawasan kumuh di Indonesia yang dapat digunakan untuk menyusun rencana revitalisasi kawasan tersebut menjadi kawasan dengan kualitas lingkungan yang lebih baik.  Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung  Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah pada 33 propinsi dalam melaksanakan tugas bantuan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan dengan baik sehingga diperoleh hasil pembangunan yang tepat waktu, mutu, dan jumlah serta tertib administrasi.  Meningkatnya kemampuan kelembagaan pemadam kebakaran di kabupaten/kota pada 33 propinsi di Indonesia dalam pelaksanaan tugas pencegahan terjadinya bencana kebakaran.


59

Tersedianya informasi mengenai proses dan kelengkapan pengalihan status rumah negara di propinsi dan kabupaten/kota yang mendorong semakin tertibnya pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara di propinsi dan kabupaten/kota.  Terlayaninya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi mengenai arsitektur bangunan gedung di daerah.  Program penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan :  Adanya kepastian aturan dalam bidang penataan bangunan dan lingkungan yang akan mendorong partisipasi masyarakat dan penegakkan hukum melalui : Standarisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penataan Lingkungan, Standarisasi Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung, Standarisasi Pemanfaatan Bangunan Gedung Di Atas atau Di Bawah Air, Pedoman Teknis Model Rencana Induk Kebakaran (RIK) Kabupaten/Kota, dan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.  Menurunnya angka kecelakaan dan ancaman bahaya dalam bangunan gedung, meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan BGRN, peningkatan tertib pembangunan BGN, peningkatan kualitas pembinaan program, rencana program terarah dan sesuai sasaran serta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pelaksanaan kegiatan di daerah dengan pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan.  Program Pembinaan Bangunan Gedung Dalam Rangka Memenuhi Keselamatan dan Keamanan :  Adanya inventarisasi fungsi kelembagaan bangunan gedung di daerah dan rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung akan meningkatkan Bangunan Gedung Negara (BGN) yang pembangunanya sesuai ketentuan dan efisien biayanya.  Tersedianya informasi harga bangunan, upah tenaga kerja, harga satuan pekerjaan pembangunan dan harga satuan bangunan gedung negara per m2 di setiap kabupaten/kota sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan BGN di propinsi dan kabupaten/kota yang akan mendorong transparansi dalam pengelolaan BGN.  Terciptanya kawasan yang harmoni sesuai kaidah tata bangunan dan lingkungan dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal namun visioner dengan memberikan ruang-ruang inovasi untuk membentuk kawasan yang harmoni dan berjatidiri.  Meningkatnya pemahaman masyarakat dan stakeholders serta aparat pemerintah tentang peraturan dan perundang-undangan tentang bangunan gedung serta berfungsinya sistem informasi arsitektur bangunan gedung di daerah.  Program Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara :  Meningkatnya jumlah bangunan gedung negara yang aksesibel dan mendorong meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan aksesbilitas BGN. 


60



Peningkatan kuantitas dan kualitas BGN yang aksesibel dan ramah bagi masyarakat dan lingkungan.

 Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya  Meningkatnya kualitas konstruksi dan keselamatan Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Wisma Negara, Istana Kepresidenan Tampak Siring di Bali, Bangunan Gedung dan Lingkungan Kebun Raya Bogor, Bangunan Gedung dan Lingkungan Cibodas, Gedung dan Lingkungan Kebun Raya Bedugul, dan Bangunan Gedung dan Lingkungan Cipanas yang akan meningkatkan kualitas pemeliharaan asset negara dan aksesibilitas masyarakat.  Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional :  Semakin luas kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki yang meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang menerima manfaat.  Terwujudnya tata wilayah sesuai fungsi, memenuhi syarat administrasi dan tertib serta meningkatkan kenyamanan dan kesehatan warga masyarakat penghuninya.  Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung Bersejarah dan Lingkungan :  Tersedianya Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) sebagai forum fasilitator pada tingkat desa/kelurahan yang memiliki kapasitas untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan.  Terbentuknya forum peduli bangunan dan lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta.  Terciptanya lingkungan permukiman kumuh dan nelayan sehat, produktif, harmoni, dan berkelanjutan.  Mendorong terciptanya lingkungan permukiman tradisional/ bersejarah yang harmoni dan berjatidiri.  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan :  Meningkatnya kualitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dalam mewujudkan gerakan bersama dalam menanggulangi kemiskinan.  Tersalurkannya bantuan langsung masyarakat dengan secara efektif, transparan, dan bersih dari KKN serta adanya efisiensi pendanaan dan optimalisasi penyaluran BLM.  Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pejabat instansi terkait dalam melaksanakan program P2KP di wilayah sasaran untuk mendukung terselenggaranya Program P2KP TA 2006 secara akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip good governance dan clean governance, dan mengacu kepada NSPM yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya.


61

e. Terhadap Indikator Dampak (Impacts) Dampak sebuah kegiatan dapat mencerminkan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dampak dapat dilakukan dengan mengukur indikator dari sasaran yang telah ditetapkan. Dampak dapat juga dimengerti sebagai ukuran pengaruh sosial ekonomi dan lingkungan dari suatu kegiatan. Hasil kajian tentang dampak pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan tahun anggaran 2006 diperoleh informasi tentang dampak kegiatan sebagai berikut :  Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman (PLP) melalui : Pendampingan Penataan Kawasan Kumuh dan Nelayan, Pendampingan Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional, dan Penyusunan Rencana Tindak Revitalisasi Lingkungan Permukiman Tradisional (RTRP) dirasakan oleh masyarakat berdampak pada :  Terbangunnya visi dan persepsi sosial tentang tata lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, serta produktif karena dampak dari sosialisasi yang intensif dan efektif serta karena pendekatan kegiatan yang berbasis pada budaya lokal.  Meningkatnya kerjasama di tingkat masyarakat untuk penataan lingkungan permukimannya (gotong-royong).  Pada beberapa wilayah dirasakan bahwa revitalisasi lingkungan kumuh juga telah membuka peluang usaha dan meningkatkan usaha yang telah ada.  Kegiatan P2KP yang dilaksanakan dalam jangkauan wilayah dan kelompok sasaran yang luas memiliki dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, yaitu :  Terbangunnya kelembagaan sosial dalam bentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada hampir sebagian besar wilayah di Indonesia memberikan dampak penguatan dan kepercayaan diri bagi komunitas untuk secara mandiri menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.  Terbangunnya koordinasi dan sinergitas yang melembaga dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama dan program-program peningkatan kapasitas pemerintah daerah.  Terbangunnya kerjasama masyarakat melalui BKM dan KSM dengan berbagai pihak (Perbankan, Pengusaha, dan LSM) dalam memajukan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungannya.

3.3. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG a. Perkotaan dan Perdesaan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dilaksanakan di 45 kabupaten/kota yang tersebar di 4 propinsi meliputi 1.579 desa melalui operasional OMS,


62

dengan pembangunan fisik melalui 3 tahap, tahap I berjumlah 1.840 desa, tahap II 1.690 desa, tahap III 1.272 desa. Kinerja untuk kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 85.25%, sedangkan untuk penyerapan dana mencapai 90.75% dari jumlah dana yang dialokasikan. b. Pendukung dan Penunjang Secara umum, pelaksanaan kegiatan Pendukung dan Penunjang Bidang Cipta Karya telah sesuai dengan sasarannya (100%). Dari rencana 153 paket kegiatan telah terealisasi 143 paket (93,46%). Beberapa paket yang tidak terlaksana merupakan paket kegiatan yang dibiayai oleh PHLN yang hingga akhir tahun anggaran masih dalam proses pelaksanaan. 2. SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM Kebijakan pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum di perkotaan dan perdesaan di Indonesia saat ini adalah berupa peningkatan pelayanan bagi penduduk. Penyebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata serta perbedaan kondisi kualitas dan tipikal berbagai sumber daya (terutama SDM) mengakibatkan penyediaan prasarana dan sarana menjadi lebih sulit dan lebih mahal. Namun konsekuensi tersebut tidak menjadi kendala karena kebijakan Direktorat Jenderal saat ini mengarah kepada pengembangan prasarana dan sarana dasar yang di antaranya adalah pengembangan sektor air minum, sanitasi, dan persampahan, untuk mengejar sasaran yang tertuang dalam MDG (Millenium Development Goals). Pembangunan prasarana dan sarana air minum yang dilaksanakan selama ini adalah merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, di samping penyelenggaraan pembangunan lainnya seperti aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan lain-lain. Meskipun demikian, aspek pembangunan prasarana dan sarana ini memegang peranan penting dalam mendukung fungsi dasar kegiatan ekonomi dan kehidupan pada umumnya. Direktorat Pengembangan Air Minum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, perencanaan teknis, serta pembinaan dan standarisasi teknis di bidang air minum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Air Minum menyelenggarakan fungsi :  Penyusunan rencana teknis pengembangan serta perumusan norma, standar, pedoman, dan manual bidang air minum.  Pengembangan investasi bidang air minum.  Pengawasan dan pengendalian serta pembimbingan dan fasilitasi pengembangan bidang minum.  Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia bidang air minum.  Pembinaan pengelolaan dan pengusahaan air minum.  Pelaksanaan tata usaha Direktorat Pengembangan Air Minum.


63

a. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakaan selama ini merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan perdesaan, di samping penyelenggaraan pembangunan lainnya seperti aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial, dan penanganan bencana alam dan lain-lain. Meskipun demikian, aspek pembangunan prasarana dan sarana ini memegang peranan penting dalam mendukung fungsi ekonomi bagi kehidupan pada umumnya. Dengan keterbatasan dana pemerintah dalam pembangunan, maka cakupan pembangunan dibatasi hanya prasarana dan sarana dasar untuk skala kabupaten/kota saja. Hasil pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minm adalah sebagai berikut : Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pelaksanaan pengembangan di bidang air minum secara program tergabung dengan pembangunan pengembangan sistem pelayanan air limbah. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum ditangani oleh Satuan Kerja Sementara (SKS) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi. Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sektor air minum dan sektor air limbah. Pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas pelayanan, meningkatkan kapasitas dan pembangunan sistem baru yang terintegrasi dengan sistem kota, serta peningkatan pelayanan/pengelolaan sanitasi menuju sasaran Millennium Development Goal (MDG), gerakan nasional percepatan penyediaan air minum dan sanitasi serta mendukung Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR). Kriteria Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi :  Bantuan Fisik Mendesak Terbatas (Optimalisasi Sistem) PS Air Bersih:



-

Pembangunan/rehabilitasi mendesak dan optimalisasi sistem unit produksi.

-

Perluasan pelayanan terutama untuk masyarakat tidak mampu.

-

Fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana air bersih.

-

Pembangunan prasarana dan sarana air minum untuk daerah miskin perkotaan dan perdesaan.

-

Penyediaan air minum untuk daerah rawan air bersih dan kekeringan.

Peningkatan kapasitas pelayanan dan pembangunan jaringan baru yang terintegrasi dengan sistem kota.

Bantuan teknis penyehatan PDAM. Program peningkatan prasarana dan sarana air bersih yang diperuntukan bagi :


64

-

Pembangunan prasarana dan sarana air minum untuk pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

-

Penyediaan prasarana dan sarana di kawasan perumahan dalam mendukung Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah.

-

Bantuan fisik perbaikan mendesak dan penanganan dampak bencana alam.

-

Initial investment dan stimulasi bagi pembangunan prasarana

penyediaan air bersih di kawasan perkotaan/perdesaan di ibukota kabupaten baru/kota baru yang belum mempunyai PS air minum Jumlah investasi yang digunakan untuk pengembangan fisik sistem penyediaan air minum yang memberi pengaruh pada tingkat manfaat adalah sebesar Rp 454,989 milyar yang tersebar di 385 lokasi di 32 propinsi di Indonesia. Diharapkan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum dapat memberi manfaat kepada 1.065.696 jiwa. Investasi tersebut direalisasikan untuk kegiatan :  Pembangunan intake kapasitas 227 l/d  Pembangunan broncaptering kapasitas 171 l/d  Pengadaan dan pemasangan pipa sepanjang 1.010.276 m  Pembangunan IPA kapasitas 982 l/d  Pembangunan reservoir volume 8.081 m3  Pengadaan dan pemasangan pompa kapasitas 946 l/d  Pengadaan dan pemasangan terminal air/hidran umum 677 unit  Pembangunan sumur kapasitas 156 l/d  Pengadaan mobil tangki sejumlah 3 unit  Pengadaan dan pemasangan sambungan rumah sejumlah 2.211 unit Selain pekerjaan fisik dilakukan pula pekerjaan non-fisik yang terdiri dari penyusunan NSPM, bantuan teknis (bantek), dan bimbingan teknis. Pada TA. 2006 Direktorat Pengembangan Air Minum melalui Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah telah menghasilkan 2 Rancangan Peraturan Menteri, 42 bantuan teknis, dan 31 NSPM dengan nilai Rp 36,153 milyar. b. Pencapaian Kinerja Program Kinerja pencapaian sasaran program Direktorat Pengembangan Air Minum sampai dengan akhir tahun 2006 telah mencapai 100%. c. Pencapaian Kinerja Kebijakan Kinerja pencapaian sasaran program dalam kerangka kebijakan Direktorat Pengembangan Air Minum sampai dengan akhir tahun 2006 telah mencapai 113 % untuk penyusunan NSPM, 107 % untuk Bantek, dan 100 % untuk penyusunan Rapermen PU. Pelaksanaan program dalam kerangka kebijakan ini untuk penyusunan NSPM dan Rapermen PU dikonsentrasikan di tingkat pusat. Adapun untuk bantuan teknis tersebar di tingkat pusat dan di 32 propinsi.


65

3. SEKTOR PENGEMBANGAN PLP Kebijakan pembangunan Prasarana dan Sarana PLP khususnya di daerah perkotaan di Indonesia saat ini berupa peningkatan pelayanan bagi penduduk. Kondisi eksisting yang ada saat ini adalah penduduk di wilayah Indonesia yang terbentang mulai dari barat hingga ke timur kondisi penyebarannya sangat tidak merata sehingga mengakibatkan penyediaan prasarana dan sarana menjadi lebih sulit dan lebih mahal. Namun konsukuensi tersebut tidak menjadi kendala karena kebijakan Direktorat Jenderal saat ini mengarah kepada pengembangan prasarana dan sarana yang diantaranya adalah pengembangan sektor air minum, sanitasi, dan persampahan untuk mengejar sasaran yang tertuang dalam MDG (Millenium Development Goals). Pembangunan prasarana dan sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman perkotaan yang dilaksanakan selama ini adalah merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan pembangunan perkotaan, di samping penyelenggaraan pembangunan lainnya seperti aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan lain-lain. Meskipun demikian aspek pembangunan prasarana dan sarana ini memegang peranan penting dalam mendukung fungsi dasar kegiatan ekonomi dan kehidupan pada umumnya. Direktorat pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, perencanaan teknis, serta pembinaan dan standarisasi teknis di bidang air limbah, drainase dan persampahan. Dalam melaksanakan tugasnya di atas, Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi :  Penyusunan rencana teknis pengembangan serta perumusan norma, standar, pedoman dan manual bidang air limbah, persampahan, dan drainase.  Pengembangan investasi bidang air limbah, persampahan, dan drainase.  Pengawasan dan pengendalian serta pembimbingan dan fasilitasi pengembangan bidang air limbah, persampahan, dan drainase.  Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia bidang air limbah, persampahan, dan drainase.  Pembinaan pengelolaan dan pengusahaan air limbah, persampahan, dan drainase.  Pelaksanaan tata usaha direktorat. a. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan selama ini merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan perdesaan, di samping penyelenggaraan pembangunan lainnya seperti aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial dan penanganan bencana alam, dan lain-lain. Meskipun demikian, aspek pembangunan prasarana dan sarana ini memegang peranan penting dalam mendukung fungsi ekonomi bagi kehidupan pada umumnya. Dengan keterbatasan dana pemerintah dalam pembangunan, maka cakupan dibatasi nya yaitu hanya prasarana dan sarana dasar saja untuk skala kabupaten/kota. Pada prinsipnya pembangunan penyehatan lingkungan permukiman meliputi : drainase, persampahan dan air limbah.


66

Hasil pelaksanaan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman adalah sebagai berikut :  Pembangunan Pengembangan Sistem Pelayanan Air Limbah Pelaksanaan pembinaan terhadap sub sektor air llimbah dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Air Minum. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah ditangani oleh Satuan Kerja Sementara (SKS) Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah. Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan sektor air minum dan sub sektor air limbah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Pengembangan sistem pelayanan air limbah bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas pelayanan, meningkatkan kapasitas dan pembangunan sistem baru yang terintegrasi dengan sistem kota, peningkatan pelayanan/pengelolaan sanitasi menuju sasaran Millennium Development Goal (MDG), gerakan nasional percepatan penyediaan air minum dan sanitasi serta mendukung Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR). Kriteria Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi :  Pengembangan prasarana dan sarana air limbah terpusat di wilayah strategis, cepat tumbuh, dan padat di kawasan perkotaan kota besar dan metropolitan.  Optimalisasi sistem terpusat yang telah dibangun baik namun tingkat pelayanannya masih rendah (< 60% cakupan pelayanan)  Bantuan fisik dalam rangka penyiapan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah terpusat di kota-kota sedang/ibukota kabupaten baru/kota baru.  Penyediaan prasarana dan sarana air limbah sistem on-site terkait dengan kawasan pelayanan air bersih di kawasan rawan sanitasi. Jumlah investasi yang digunakan untuk pengembangan sistem pengelolaan air limbah adalah sebesar Rp 192,839 milyar yang tersebar di 95 lokasi kabupaten/kota di 31 propinsi di Indonesia. Diharapkan dengan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah tersebut dapat memberi manfaat kepada 612.894 jiwa. Investasi tersebut direalisasikan untuk kegiatan :  Kegiatan Non Fisik

-

Studi Kebutuhan Air Limbah sejumlah 10 laporan Penyusunan Outline Air Limbah sejumlah 3 laporan Penyusunan DED Air Limbah sejumlah 30 laporan Supervisi Air Limbah sejumlah 6 laporan Pelatihan Fasilitator Air Limbah sejumlah 23 Pelatihan


67



-

Monitoring dan Evaluasi SANIMAS sejumlah 20 laporan

-

Peningkatan IPAL sejumlah 8 paket

Bantek Optimalisasi Air Limbah sejumlah 16 laporan

Diseminasi dan Penyiapan Masyarakat sejumlah 4 kegiatan Kegiatan Fisik Peningkatan Sewerage sejumlah 9 paket Pembuatan Air Limbah Terpusat RSH sejumlah 27 unit SANIMAS sejumlah 99 lokasi Peningkatan IPLT sejumlah 6 unit DSDP sejumlah 1 unit Rehabilitasi IPLT sejumlah 12 unit Pengadaan Truck Tinja sejumlah 27 unit Septic Tank Komunal sejumlah 13 unit Pembuatan MCK Komunal 24 unit Pengadaan MCK Mobile/Knock Down sejumlah 63 unit

 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase (di luar Program Pusat) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan. Satuan Kerja Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan dibagi menjadi dua sektor yaitu pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan pengembangan sistem drainase. Jumlah investasi yang dialokasikan untuk pengembangan sistem drainase dan pengelolaan fisik persampahan perkotaan adalah sebesar Rp. 237,321 milyar yang tersebar di 32 propinsi di seluruh Indonesia (termasuk Propinsi Sulawesi Barat). Pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan drainase dan persampahan bertujuan untuk peningkatan kebersihan kawasan perkotaan dan derajat kesehatan masyarakat. Ø Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Kriteria Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan meliputi:  Stimulasi (reward) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana TPA regional untuk kawasan perkotaan kota besar dan metropolitan  Initial investment yang bersifat stimulan dan reward untuk pemerintah kabupaten/kota yang sudah mengoperasikan TPA dengan baik tetapi masih perlu dioptimalkan operasionalnya. Jumlah investasi yang digunakan untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebesar Rp 72,16 milyar yang tersebar di 32 propinsi dan 91 lokasi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Investasi tersebut direalisasikan untuk :


68





Fisik

-

Administrasi Umum di 32 propinsi

-

Pengembangan Komposting sejumlah 8 paket

Penyusunan Data Base PLP sejumlah 34 laporan Pendidikan dan Pelatihan PLP sejumlah 32 pelatihan Penyusunan DED sejumlah 104 laporan Penyusunan Outline Plan sejumlah 10 laporan Bantek Pengelolaan Persampahan sejumlah 8 laporan Monitoring dan Evaluasi sejumlah 19 paket

Pendukung Operasional Kegiatan sejumlah 69 paket Non Fisik Pembangunan/Peningkatan TPA sejumlah 20 paket Pengadaan Alat Berat Wheel Loader sejumlah 1 unit Pengadaan Alat Berat Excavator sejumlah 3 unit Pengadaan Alat Berat Bulldozer sejumlah 7 unit Pengadaan Dump Truck kapasitas 6 m3 sejumlah 64 unit Pengadaan Pick Up sampah sejumlah 2 unit Pengadaan Arm Roll Truck kapasitas 6 m3 sejumlah 76 unit Pengadaan Container kapasitas 6 m3 sejumlah 103 unit Pengadaan Landasan Container sejumlah 43 unit Pengadaan Motor Sampah sejumlah 2 unit

Diharapkan dengan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dapat memberi manfaat kepada 4,045 juta jiwa. Ø Pengembangan Sistem Drainase Pengembangan sistem drainase bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisasi tingkat genangan sehingga dapat menurunkan tingkat gangguan ekonomi kota dan kerugian harta benda yang berskala nasional serta untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dalam upaya dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNSPR). Kriteria Pengembangan Sistem Drainase meliputi :  Stimulasi rehabilitasi dan pembangunan sistem drainase primer di kawasan strategis perkotaan kota besar dan metropolitan yang rawan terhadap genangan/banjir dan akan menimbulkan gangguan berskala nasional dan regional dan kerugian harta benda.  Rehabilitasi dan pembangunan drainase dalam upaya dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNSPR).


69

Perhatian diberikan pada daerah yang selalu tergenang di perkotaan Jumlah alokasi anggaran untuk komponen pengembangan sistem drainase sebesar Rp 119,603 milyar yang tersebar di 32 propinsi di seluruh Indonesia. Investasi tersebut direalisasikan untuk :  Supervisi Drainase sejumlah 28 paket kegiatan  Pembangunan saluran drainase perkotaan primer sepanjang 259.930 meter  Peningkatan saluran drainase perkotaan sekunder sepanjang 2.430 meter Pembangunan Prasarana dan Sarana Drainase ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 262.360 jiwa dengan luas areal penanggulangan genangan air seluas 2.611 Ha. 

b. Pencapaian Kinerja Program Total kinerja pencapaian sasaran program Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman sampai dengan akhir tahun 2006 telah mencapai 96,91 % dengan realisasi :  Terwujudnya Prasarana dan sarana persampahan dan drainase yang handal (Program Pengembangan sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan) sebesar 96,91 %.  Terwujudnya Prasarana dan Sarana Air Limbah (Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah) 96,36 %.  Terwujudnya Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang didukung kelembagaan dan SDM yang memadai 92,91%. c. Pencapaian Kinerja Kebijakan Pencapaian kinerja kebijakan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah telah dilaksanakannya kebijakan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang meliputi :  Pemerintah pada semua tingkat berfungsi sebagai fasilitator dalam melaksanakan program nasional PLP dan peran fasilitasi harus didukung oleh perundangan dan peraturan yang berlaku  Pengembangan prasarana sarana PLP terkait erat dengan kebijakan dan program nasional meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan  Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan prasarana sarana PLP melibatkan peran masyarakat dan swasta dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman  Perkuatan perundangan dan peraturan serta perangkat pendukungnya (NSPM) serta mendorong upaya penerapan hukum Melalui pelaksanaan program-program pembangunan fisik, non fisik dan pembinaan di 33 propinsi di Indonesia.


70

4. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN a. Satker Pengembangan Permukiman (Daerah) Pencapaian kinerja untuk tiap kegiatan adalah sebagai berikut :  Pengembangan Pulau-pulau Kecil/Terpencil dan Daerah Tertinggal Pengembangan Pulau-pulau Kecil/Terpencil dan Daerah Tertinggal pada tahun anggaran 2006 dilaksanakan di 29 propinsi dengan hasil pembangunan meliputi :  Jalan lingkungan sepanjang 63.005,79 meter  Jalan desa sepanjang 2.025 meter  Saluran lingkungan sepanjang 7.517,02 meter  Jalan setapak sepanjang 12.547,50 meter  Gorong-gorong sebanyak 1 unit  Plat duiker sebanyak 86 unit  Bahan bangunan sebanyak 160 unit  Rumah pelintas batas sebanyak 30 unit  Tambatan perahu sebanyak 3 unit  Sumur bor sebanyak 6 unit  Talud sepanjang 1.844,50 meter  Balai pertemuan sebanyak 1 unit  Jembatan sebanyak 1 unit  Shelter sebanyak 1 unit  Bordes sebanyak 3 unit  Rehabilitasi sarana ibadah sebanyak 3 unit Pencapaian kinerja Pengembangan Pulau-pulau Kecil/Terpencil dan Daerah Tertinggal pada tahun anggaran 2006 terlihat dari penyerapan dana yang mencapai Rp 26.729.711.000,- (± 99%), cakupan wilayah 53 kabupaten/kota (100%), dan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 92.252 jiwa (388%).  Penanganan Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial Penanganan Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial pada tahun anggaran 2006 dilaksanakan di 3 propinsi dengan hasil pembangunan meliputi :  Jalan lingkungan sepanjang 862,38 meter  Saluran lingkungan 2.510 meter  Gorong-gorong sebanyak 5 unit  Jalan setapak sepanjang 4.577,40 meter  Cubluk sebanyak 60 meter  MCK sebanyak 10 unit  Sumur dangkal 11 unit  Pembangunan rumah pengungsi sebanyak 160 unit Selain itu, ada Satker Inpres 6/2003 di daerah pasca konflik di Maluku dan Maluku Utara dengan hasil pembangunan meliputi :  Pipa air bersih 11.418 meter  Jembatan pipa 120 meter  Pompa 2 unit  Sumur bor 3 unit  Reservoir 4 unit


71

 Genset 2 unit  Hidran umum 35 unit  Sambungan rumah 383 meter  Rehabilitasi gedung negara 6 unit  Pembangunan rumah semi permanen 100 unit  Saluran 2.500 meter  Jalan poros desa 200 meter  Gorong-gorong 16 meter  Septictank komunal 2 unit  Truck tangki 3 unit  Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran 2006 dilaksanakan di 33 propinsi dengan hasil pembangunan meliputi :  Jalan lingkungan sepanjang 11.014,76 meter  Jalan setapak sepanjang 5.097,72 meter  Saluran lingkungan sepanjang 47.518,64 meter  Jalan poros sepanjang 83.920,60 meter  Gorong-gorong sebanyak 58 unit  Jembatan sebanyak 1 unit  Talud sepanjang 1.818 meter  Plat duiker sebanyak 259 unit  Pengembangan Lingkungan Perumahan pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Pengembangan Lingkungan Perumahan pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) pada tahun anggaran 2006 dilaksanakan di 33 propinsi dengan hasil pembangunan meliputi :  Jalan lingkungan sepanjang 154.957,04 meter  Jalan desa sepanjang 6.960,30 meter  Saluran lingkungan sepanjang 73.174.77 meter  Jalan setapak sepanjang 11.747,20 meter  Plat duiker sebanyak 120 unit  Gorong-gorong sebanyak 24 unit  MCK sebanyak 4 unit  Jembatan sebanyak 7 unit  Talud sepanjang 3.612,16 meter  Tambatan perahu sebanyak 1 unit  Shelter sebanyak 1 unit  Bahan bangunan sebanyak 80 unit  Balai pertemuan sebanyak 2 unit  Kios sebanyak 6 unit  Rehabilitasi sarana ibadah 7 unit Pencapaian kinerja Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 59.927.905.400,-, cakupan wilayah 136 kabupaten/kota (106%), dan jumlah penduduk terlayani mencapai 88.807 jiwa (344%)


72

 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program Pencapaian kinerja untuk Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 14.796.545.000,- dan produk berupa 57 NSPM serta 156 Bantuan Teknis. b. Satker Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perbatasan Pencapaian kinerja untuk Satker Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasana Perbatasan pada tahun anggaran 2006 dilaksanakan di 7 propinsi dengan hasil pembangunan meliputi :  Jalan lingkungan sepanjang 5.880 meter  Saluran lingkungan sepanjang 8.209 meter  Jalan poros desa sepanjang 52.260,76 meter  Jembatan sepanjang 7 unit  Talud sepanjang 962,51 meter  Tambatan perahu sebanyak 1 unit  IPA sebanyak 1 unit  Rumah pompa sebanyak 1 unit  Box culvert sebanyak 2 unit  Reservoir sebanyak 6 unit  SPL sebanyak 1 unit  BPT sebanyak 2 unit  Pos jaga sebanyak 1 unit  Pipa air bersih sepanjang 94.661,86 meter  Jembatan pipa sepanjang 2 unit  Hidran umum (HU) sebanyak 82 unit  Kran umum sebanyak 10 unit  Bronchaptering sebanyak 11 unit  Bak air sebanyak 4 unit  Pasar sebanyak 3 unit  Mess sebanyak 1 unit Pencapaian kinerja Penanganan Pengembangan Kawasan Perbatasan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, terlihat dari penyerapan dana senilai Rp 69.086.961.000,- (97%), cakupan wilayah 27 kabupaten/kota (117%), dan jumlah penduduk yang terlayani 55.350 jiwa (145%). Pencapaian kinerja untuk Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program selama pelaksanaan tahun anggaran 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 5.349.150.000,- dan produk berupa 7 NSPM serta 54 Bantuan Teknis. c. Satker Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan (Propinsi) Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa Pusat Pertumbuhan pada tahun anggaran 2006 dilaksanakan di 32 propinsi dengan hasil pembangunan meliputi :  Jalan lingkungan sepanjang 3.633 meter


73

 Saluran lingkungan sepanjang 7.256 meter  Jalan setapak sepanjang 1.000 meter  Gorong-gorong sebanyak 13 unit  Jalan poros desa sepanjang 351.345,67 meter  Plat duiker sebanyak 17 unit  Tambatan perahu sebanyak 2 unit  Jembatan sebanyak 19 unit  Terminal sebanyak 2 unit  Talud sepanjang 1.599 meter  Los pasar sebanyak 6 unit  Kios pasar sebanyak 4 unit  Pasar desa sebanyak 4 unit Pencapaian kinerja untuk Peningkatan Kualitas Permukiman di Desa Pusat Pertumbuhan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 79.492.803.600,- (92%), cakupan wilayah 124 kabupaten/kota (102%), dan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 515.000 jiwa (103%). Pencapaian kinerja untuk Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/Program selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 dapat dilihat dari penyerapan dana sebesar Rp 8.422.408.000,- dan produk berupa 3 NSPM serta 92 Bantuan Teknis. d. Satker Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Pembangunan rusunawa dan PSD permukiman pada tahun anggaran 2006 dilaksanakan di 14 kota dengan hasil pembangunan sebanyak 23 twin blok. Pencapaian kinerja untuk pembangunan rusunawa dan PSD permukiman tahun 2006, dapat dilihat dari penyerapan dana Rp 214.585.065.200,(100%) dengan capaian pembangunan 23 twin blok (100%) dan jumlah penduduk terlayani 8.800 jiwa (100%). e. Satker Pengembangan Permukiman (Pusat)  Kegiatan Sistem Pengembangan Kawasan Perumahan Kegiatan Sistem Pengembangan Kawasan Perumahan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman pada tahun 2006 meliputi :  Pendidikan dan Pelatihan 1 laporan  Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 paket  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 5 laporan dan 3 paket  Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 5 laporan  Pemantauan dan Evaluasi 4 laporan 1 paket  Penguatan Kelembagaan 1 paket  Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Standarisasi 4 paket Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perkotaan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terselesaikan dengan


74









baik. Penyerapan dana untuk tiap-tiap paket pekerjaan cukup beragam dengan rata-rata penyerapan mencapai 99,73% dari jumlah dana yang telah dialokasikan. Kegiatan Pengembangan Perumahan Permukiman Kegiatan Pengembangan Perumahan Permukiman yang dilaksanakan pada tahun 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 12 paket  Pengembangan Kawasan Perbatasan 1 laporan  Pengembangan Pulau-pulau Kecil/Terpencil/Tertinggal 1 laporan  Bantuan Studi 1 laporan Kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Metropolitan Kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Metropolitan pada tahun anggaran 2006 melipuiti :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 3 laporan 8 paket  Evaluasi/Laporan Kegiatan 1 laporan  Pengadaan Meubelair 1 set  Pengadaan Alat Pengolah Data 2 paket  Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa 1 paket  Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan 1 laporan  Penguatan Kelembagaan 15 paket  Bantuan Sarana dan Prasarana 1 laporan 12 paket Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Metropolitan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa seluruh paket pekerjaan yang direncanakan dalam Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kawasan Metropolitan telah dapat diselesaikan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan tingkat penyerapan dana untuk tiap paket pekerjaan berbeda-beda, namun secara keseluruhan tingkat realisasi penyerapan dana mencapai 98,13%. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa paket pekerjaan yang direncanakan dapat diselesaikan sepenuhnya. Untuk realisasi penyerapan dana, meskipun berbeda-beda untuk tiap paket pekerjaan, secara keseluruhan mencapai 99,55% dari jumlah dana yang telah dialokasikan. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru Kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru pada tahun anggaran 2006 meliputi :  Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 11 paket  Pengembangan Kelembagaan 2 laporan  Pengembangan Sistem Informasi 2 laporan  Pemantauan dan Evaluasi 4 laporan


75

Kinerja untuk kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru selama pelaksanaan tahun anggaran 2006 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa paket pekerjaan yang direncanakan dapat diselesaikan sepenuhnya. Untuk realisasi penyerapan dana, meskipun berbeda-beda untuk tiap paket pekerjaan, namun secara keseluruhan mencapai 99,90% dari jumlah dana yang telah dialokasikan. f. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) yang dilaksanakan di 32 kabupaten/kota yang tersebar di 17 propinsi meliputi: 958 paket kontrak Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan pada 228 BKM di 26 kabupaten dan kota. Untuk penyerapan dana, kinerja Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) menunjukkan bahwa dari 932 paket kontrak SP3 pada 357 BKM yang tersebar di 32 kabupaten/kota dengan nilai Rp 125.439.171.000,- baru dapat diserap sebesar Rp 108.411.024.000,yang terdiri dari DIPA 2006 sebesar Rp 137.257.447.000,-. Untuk pelaksanaan Satker Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman dengan dana senilai Rp 58.650.000.000,- yang terdiri dari dana APBN murni sebesar Rp 9.650.000.000,- dan PHLN Rp 49.000.000.000,dengan capaian meliputi produk 2 NSPM dan 14 Bantek dengan penyerapan dana sebesar Rp 37.777.101.000,- (70,50%). g. Satker Pengembangan PS Kawasan Desa Agropolitan Pembangunan Kawasan Desa Agropolitan pada tahun anggaran 2006 meliputi pembangunan :  Jalan poros sepanjang 163.829 meter  Jalan usaha tani sepanjang 129.114,38 meter  Jembatan sebanyak 20 unit  Pasar sebanyak 18 unit  Los pasar sebanyak 5 unit  Puskeswan sebanyak 1 unit  Dermaga sebanyak 1 unit 5. SEKTOR BANGUNAN GEDUNG Analisis ini meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis akuntabilitas kinerja (AKIP) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan tahun 2006 dilakukan pada setiap program utama untuk mengetahui sejauh mana setiap program tersebut memberikan sumbangan bagi pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi direktorat. a. Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Bencana Rencana kegiatan dalam Program Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Bencana adalah untuk membantu


76

pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan pasca bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun anggaran 2006, program ini dilaksanakan melalui kegiatan :  Penyusunan pedoman Penataan ruang terbuka hijau lingkungan : Tersedianya pedoman penataan ruang terbuka hijau, Tertib pembangunan ruang terbuka hijau, Masyarakat dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk kegiatan rekreatif, Lingkungan perkotaan menjadi asri. Rp 500 Juta, 1 NSPM, 50 kota/kabupaten  Bantek pelaksanaan Program PBL TA 2006 wilayah Sumatera : Terlaksananya bantek PBL TA 2006 wilayah Sumatera, Masalah PBL teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, dan Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran. Rp 700 Juta, 60 paket, 120 orang terlatih  Bantek pelaksanaan Program PBL TA 2006 wilayah Jawa : Terlaksananya bantek PBL TA 2006 wilayah Jawa, Masalah PBL teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran. Rp 600 Juta, 120 orang, 60 paket  Bantek pelaksanaan Program PBL TA 2006 wilayah Jawa: Terlaksananya bantek PBL TA 2006 wilayah Jawa, Masalah PBL teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran. Rp 450 Juta, 110 orang, 60 paket  Bantek penanganan kawasan kumuh : Terlaksananya bantek penanganan kawasan kumuh, Penanganan program kawasan kumuh menjadi terarah, Kendala penanganan kawasan kumuh teratasi, dan Pelaksanaan kegiatan memenuhi sasaran Rp 750 Juta, 50 paket dan kawasan  Bantek penanganan kawasan Kota Bandanaira : Terlaksananya bantek penanganan kawasan Kota Bandanaira, Peningkatan kawasan Bandanaira, Kawasan Bandanaira menjadi tertata, Masalah kawasan kota Bandanaira teratasi. Rp 750 Juta, 50 kawasan/paket  Bantek pelaksanaan Program PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi : Terlaksananya bantek PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Masalah PBL teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, dan Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran. Rp 800 Juta, 50 paket, 120 orang b. Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Rencana kegiatan dalam Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, melalui sosialisasi dan pelatihan peraturan perundang-undangan dan standar teknis penataan bangunan dan lingkungan, serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat (empowerment), meningkatnya jumlah bangunan gedung yang laik fungsi dan diselenggarakan secara tertib, serta meningkatnya manajemen pelayanan pengelolaan gedung dan rumah negara yang memenuhi ISO standar.  Pembinaan teknis pembangunan gedung negara : Terlaksananya kegiatan bantuan teknis bangunan gedung di seluruh propinsi dan


77











kabupaten/kota di Indonesia, Standarisasi pemahaman mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh Indonesia, Pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas bantuan teknis dengan baik sehingga diperoleh hasil pembangunan yang tepat waktu, mutu, dan jumlah serta tertib administrasi, dan terwujudnya BGN yang sesuai fungsi memenuhi syarat administratif dan teknis. Rp 33 Juta, 100 paket, 80 orang, dan 75 kabupaten/kota Penyusunan raperda bangunan gedung kabupaten/kota : Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung yang mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya setempat yang siap diajukan dalam sidang DPRD pada masa sidang tahun 2006, Terselenggaranya tertib administrasi dan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, dan Terwujudnya bangunan gedung yang andal, fungsional dan berjatidiri, dan menurunnya tingkat pelanggaran persyaratan bangunan gedung. Rp 1.827 Juta, 25 paket, 30 kabupaten/ kota Penyusunan Rencana Induk Kebakaran (RIK) : Tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penanggulangan bahaya kebakaran, ketersediaan rencana induk kebakaran kabupaten/kota, Meningkatnya kemampuan kelembagaan pemadam kebakaran di kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas pencegahan terjadinya bencana kebakaran, dan Menurunnya kejadian kebakaran, jumlah kerugian, dan korban jiwa. Rp 16.162 Juta, 33 paket, pada 50 wilayah Pembinaan Bangunan Gedung : Terlaksananya kegiatan bantuan teknis bangunan gedung di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Standarisasi pemahaman mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh Indonesia, Pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas bantuan teknis dengan baik sehingga diperoleh hasil pembangunan yang tepat waktu, mutu, dan jumlah serta tertib administrasi, Meningkatnya bangunan gedung yang sesuai fungsi, memenuhi syarat administratif dan teknis. Rp 41 Juta, paket, 75 orang, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Propinsi : Terlaksananya pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara sesuai peraturan dan perundang-undagan yang berlaku, Tersedianya informasi mengenai proses dan kelengkapan pengalihan status dan pengalihan status rumah negara di propinsi dan kabupaten/kota, Semakin tertibnya pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara di propinsi dan kabupaten/kota dan meningkatnya fasilitas dan kenyamanan atas pelayanan BG dan RN. Rp 358,380 Juta, 67 Paket, 80 % Digitalisasi arsip bangunan gedung negara : terbangunya sistem pengarsipan bangunan gedung dan rumah di tingkat propinsi di seluruh Indonesia, berfungsinya sistem pengarsipan bangunan gedung dan rumah negara di daerah pada tingkat propinsi, terlayaninya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi mengenai


78

bangunan gedung dan rumah negara di daerah, meningkatnya pendataan BGN yang memenuhi syarat adminstrasi. Rp Juta, 17 Paket  Inventarisasi arsitektur dan bangunan gedung : Terselenggaranya inventarisasi arsitektur dan bangunan gedung, Tersedianya informasi arsitektur dan bangunan gedung, Terlayaninya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi mengenai arsitektur bangunan gedung di daerah, Meningkatnya arsitektur dan bangunan gedung yang terdata. Rp. Juta, 12 Paket c. Program Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Rencana kegiatan dalam Program Penyusunan NSPM Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan meliputi kegiatan penyusunan NSPM penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebagai tindak lanjut Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undangundang No. 72 tahun 1959 tentang Rumah Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan. Peningkatan kapasitas menejemen pemerintah daerah, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU.  Penyusunan pedoman Pembangunan Teknis pemberdayaan komunitas dan penataan lingkungan : Tersedianya pedoman Pembangunan Teknis pemberdayaan komunitas dan penataan lingkungan, Standarisasi pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan, Kegiatan tersebut terarah dan sesuai sasaran dan berkurangnya penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni. Rp 500 Juta, 1 NSPM, 40 %  Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lingkungan Bersejarah/Tradisional : Tersedianya Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Lingkungan Bersejarah/Tradisional, Standarisasi perencanaan lingkungan bersejarah, Kegiatan tersebut terarah dan sesuai sasaran, dan Menurunnya perusakan lingkungan bersejarah/tradisional. Rp 500 Juta, 1 NSPM, 85 % dan 50 %  Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kelengkapan sarana dan prasarana Bangunan Gedung: Tersedianya Pedoman Teknis Perencanaan Kelengkapan sarana dan prasarana Bangunan Gedung, Standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana BG, Kegiatan tersebut terarah dan sesuai sasaran, dan meningkatnya kenyamanan dan keselamatan pengguna bangunan gedung. Rp 398,726 Juta, 1 NSPM, 50 %  Bantek dan fasilitasi pembinaan teknis B gedung Wilayah I dan II : Terlaksananya Bantek dan fasilitasi pembinaan teknis B gedung Wilayah I dan II, Masalah BG teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, dan Kegiatan sesuai sasaran. Rp 1.056 Juta, 120 orang, 50 %  Penyusunan pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung: Tersedianya pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung, Standarisasi pemeriksaan berkala BG, Kegiatan sesuai sasaran dan menurunnya angka kecelakaan dan bahaya dalam bangunan gedung. Rp 422,500Juta, NSPM, 50 %


79

 Penyusunan pedoman teknis pemb. dan pemanfaatan BG di atas/di bawah air serta PSU : Tersedianya pedoman teknis pemb. Dan pemanfaatan BG di atas/di bawah air serta PSU, Standarisasi pemanfaatan BG di atas/di bawah air, Kegiatan sesuai sasaran, berkurangnya kawasan kumuh di sekitar aliran air serta PSU. Rp 400,401 Juta, 1 NSPM, 50 %  Penyusunan pedoman teknis Model RIK Kebakaran kabupaten/kota : Tersedianya pedoman teknis Model RIK Kebakaran kabupaten/kota, Standarisasi model RIK, Kegiatan sesuai sasaran , menurunya tingkat kebakaran gedung. Rp 422,440Juta, 1 NSPM, 35 %  Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus : Tersedianya pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus, Standarisasi penyelenggaraan BG fungsi khusus, Kegiatan sesuai sasaran, meningkatna bangunan gedung dengan fungsi khusus yang pembanunanya sesuai ketentuan dan efisien biaya. Rp 400,042Juta, 1 NSPM, 30 %  Pengelolaan gedung dan rumah negara : Terlaksananya pengelolaan gedung dan rumah negara, meningkatnya fungsi lembaga penyelengara BGRN, meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan BGRN, meningkatnya kepuasan atas pelayanan BG dan RN. Rp 1.450 Juta, 3 Paket, 80 %  Review pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara : laporan review pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara, Tersedianya pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara, perbaikan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara, penyusunan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara yang lebih baik. Rp 300,910 Juta, 1 NSPM, 50 %  Bimbingan teknis pengelolaan BGRN di pusat, wilayah barat dan wilayah timur: Terlaksananya program pengelolaan BGRN di pusat, wilayah barat dan wilayah timur, Masalah BGRN teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, Pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran. Rp 700 Juta, 1 Bantek, 40 orang, 50 %  Kajian pelaksanaan pembinaan teknis bangunan gedung dan rumah negara : Terlaksananya pembinaan teknis bangunan gedung dan rumah negara, Peningkatan kemampuan penyelenggara pembangunan bangunan gedung dan rumah negara, Peningkatan tertib pembangunan BGN, dan Masalah pembinaan BGRN teratasi. Rp 450 Juta, 1 Bantek, 85 %  Bantek pelaksanaan Progaram PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi : Terlaksananya program PBL TA 2006 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Masalah PBL teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, Kegiatan sesuai sasaran. Rp 800 Juta, 1 Bantek, 50 orang, 50 %  Bantek pelaksanaan Progaram PBL TA 2006 Wilayah Bali, Nusa tenggara, Maluku dan Papua : Terlaksananya program PBL TA 2006 Wilayah Bali, Nusa tenggara, Maluku dan Papua, Masalah PBL teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, Kegiatan sesuai sasaran. Rp 900 Juta, 50 orang, 50 %


80

 Pengawasan dan supervisi : Laporan pengawasan dan supervisi, Meningkatnya kualitas program, Tersedianya data dan Masalah dan Peningkatan kualitas pembinaan program. Rp. Juta, 33 Paket, 50 orang, 60 %.  Bantek penyusunan audit atas UPP 1 dan UPP 2 : Tersedianya audit atas UPP 1 dan UPP 2, Masalah teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL dan Kegiatan sesuai sasaran. Rp 1.000 Juta, 1 Paket, 85 orang, 95 %  Bantek Penyusunan RTBL (koridor JL. Sisingamangaraja) : Tersedianya dokumen RTBL(koridor Jl. Sisingamangaraja), Masalah teratasi, Peningkatan ketrampilan SDM PBL, Kegiatan sesuai sasaran. Rp 500 Juta, Bantek, 85 orang, 50 %  Rencana teknis memorandum kegiatan penataan bangunan dan lingkugan di daerah : terselenggaranya kegiatan memorandum kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di daerah, Terumuskan kegatan PBL TA 2007, Rencana program terarah dan sesuai sasaran, dan peningkatan mutu perencanaan. Rp. Juta, 33 Paket, 60 %  Sosialisasi pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan: terselenggaranya kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di setiap propinsi, meningkatnya pemahaman para pelaksana dan stakeholder serta aparat pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan penataan bangaunan dan lingkungan, pemerintah daerah mampu menyelaraskan pelaksanaan kegiatan didaerah dengan pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, terwujudnya sosialisasi pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan. Rp Juta, 33 paket, 20 Orang, 100 %  Rencana teknis identifikasi kegiatan penataan bangunan dan lingkungan: terlaksananya identifikasi kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, Teridentifikasi program PBL, Program sesuai sasaran, Peningkatan kualitas kegiatan penataan bangunan dan lingkungan. Rp Juta, 33 Paket, 90 orang, 85 % d. Program Pembinaan Bangunan Gedung dalam Rangka Memenuhi Keselamatan dan Keamanan Rencana kegiatan dalam Program Program Pembinaan Bangunan Gedung dalam rangka memenuhi Keselamatan dan Keamanan di 33 propinsi yang meliputi kegiatan bantuan teknis prenyusunan peraturan daerah, fasilitasi percontohan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis, pelatihan tenaga pendata harga dan keandalan bangunan gedung. Meningkatnya manajemen pelayanan pengelolaan gedung yang memenuhi standar.  Peningkatan dan pemantapan kelembagaan dan fasilitasi raperda bangunan gedung : Terlaksananya bantuan teknis peningkatan pemantapan kelembagaan, Inventarisasi Peraturan Daerah terkait menajemen penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah, Inventarisasi fungsi kelembagaan, bangunan Gedung di daerah, dan Rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Rp 1.546 Juta, 32 Paket, 30, 40 %


81

 Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG dan Keselamatan bangunan : Terselenggaranya sosialisasi BG, Tersedianya tenaga pendata harga satuan bahan bangunan di setiap kabupaten/kota yang terampil, cekatan dan mampu menghitung harga satuan bahan bangunan dan harga satuan/m2 untuk menuju keselamatan bangunan gendung, Tersedianya informasi harga bangunan, upah tenaga kerja, harga satuan pekerjaan pembangunan dan harga satuan bangunan gedung negara per m2 di setiap kabupaten/kota sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan BGN di propinsi dan kabupaten/kota, meningkatnya BGN yang pembangunannya sesuai ketentuan dan efisien biayanya. Rp 2.067Juta, 33 Paket, 1.320 Orang, 33 Kota/Kabupaten, 75%  Penyusunan RTBL : Terbangunnya Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) yang implementatif dengan memasukkan kaidah penataan bangunan dan lingkungan yang sehat, harmoni dan berjatidiri, Terciptanya kawasan yang harmoni sesuai kaidah tata bangunan dan lingkungan dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal namun visioner dengan memberikan ruang-ruang inovasi untuk membentuk kawasan yang harmoni dan berjatidiri, meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan, menurunnya jumlah kawasan kumuh. Rp 15.813 Juta, 41 Paket, 50 %  Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung : Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bangunan Gedung i setiap propinsi, Jumlah peserta sosialisasi, Meningkatnya pemahaman masyarakat dan stakeholders serta aparat pemerintah tentang Peraturan dan Perundang-undangan tentang bangunan gedung, Pemerintah daerah mampu menyelaraskan peraturan daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya. Rp. Juta, 23 Paket, 920 orang, 50 %  Pengembangan sistem informasi arsitektur bangunan gedung : terbangunnya sistem informasi arsitektur bangunan gedung di daerah, berfungsinya sistem informasi arsitektur bangunan gedung di daerah, Terlayaninya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan informasi arsitektur bangunan gedung di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakta atas kebutuhan informasi arsitektur. Rp. Juta, 18 Paket, 35 dan 40 %  Pemantauan dan evaluasi : Laporan pemantaun dan evaluasi program, Peningkatan kualitas program PBL, Ketersediaan informasi dan masalah program, Peningkatan kualitas pembinaan program. Rp. Juta, 33 Paket, 50 dan 60 % e. Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Rencana Kegiatan dalam Program Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara meliputi kegiatan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara dan pengeloaan rumah negara dalam rangka pengalihan status golongan rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III. terlaksananya keagiatan bantuan teknis bangunan gedung di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia :


82

 Percontohan aksesbilitas BGN : Fisik percontohan aksesbilitas BGN, Meningkatnya jumlah Bangunan gedung negara yang aksesibel, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan aksesbilitas BGN, Peningkatan kuantitas dan kualitas BGN yang aksesibel dan ramah. Rp 332,380 Juta, 67 Paket f. Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Rencana Kegiatan dalam Program Rehabilitasi Bangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Kebun Raya meliputi kegiatan rehabilitasi bangunan gedung Istana Kepresidenan agar laik fungsi serta rehabilitasi bangunan gedung pada Kebun Raya; Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dan terbukanya aksesbilitas masyarakat untuk mendukung terwujudya Indonesia yang lebih sejahtera  Lanjutan Rehabilitasi Wisma Negara : terlaksananya rehabilitasi Istana Kepresidenan Wisma Negara, meningkatnya kualitas bangunan Istana Kepresidenan Wisma Negara, meningkatnya kualitas konstruksi dan keselamatan Istana Kepresidenan Wisma Negara, dan meningkatnya umur pemanfaatan Istana Kepresidenan Wisma Negara. Rp. Juta, 1 paket, 80 %  Lanjutan Rehablitasi Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali : terlaksananya rehabilitasi Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali, meningkatnya kualitas bangunan Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali, meningkatnya kualitas konstruksi dan keselamatan Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali, meningkatnya umur pemanfaatan Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali, Rp. Juta, 1 paket, 80 %  Lanjutan Rehabilitasi Istana Kepresidenan Bogor : terlaksananya rehabilitasi Istana Kepresidenan Bogor, meningkatnya kualitas bangunan Istana Kepresidenan Bogor, meningkatnya kualitas konstruksi dan keselamatan Istana Kepresidenan Bogor, meningkatnya umur pemanfaatan Istana Kepresidenan Bogor. Rp. Juta, 1 Paket, 80%  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Bogor : terlaksananya rehabilitasi kebun raya Bogor, meningkatnya kualitas bangunan/sarana kebun raya Bogor, meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan kebun raya Bogor, meningkatnya kulaitas dan kuantitas pengelolaan koleksi kebun raya Bogor. Rp 3.673 Juta, 80 %  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Raya Cibodas : terlaksananya rehabilitasi Cibodas, meningkatnya kualitas bangunan/sarana Cibodas, meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan Cibodas, meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan koleksi Cibodas. Rp. 3.673 Juta, 1 paket, 80 %  Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya : terlaksananya rehabilitasi Kebun Raya, meningkatnya kualitas bangunan/sarana Kebun Raya, meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan Kebun Raya, meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan koleksi Kebun Raya. Rp 3.673 Juta, 1 paket dan 80 %


83

 Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Bedugul: terlaksananya rehabilitasi Kebun Raya Bedugul, meningkatnya kualitas bangunan/sarana Kebun Raya Bedugul, meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan Kebun Raya Bedugul, meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan koleksi Kebun Raya bedugul. Rp 3.673 Juta,1 paket, 80 %  Lanjutan rehabilitasi Istana Kepresidenan Cipanas : terlaksananya rehabilitasi Cipanas, meningkatnya kualitas bangunan/sarana Cipanas, meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungan Cipanas, meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan koleksi Cipanas. Rp 3.673 Juta, 1 Paket, 80 % g. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional Rencana Kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh, Nelayan dan Tradisional meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menata lingkungan permukimannya khususnya dalam pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukimannya agar terwujud lingkungan yang nyaman, sehat, dan aksesibel, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerjanya sertta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berkurangnya kawasan permukiman yang tidak layak huni dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.  Dukungan PSD Lingkungan Permukiman : Terlaksananya program PSD lingkungan permukiman, Luas kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki, Jumlah kepala keluarga yang menerima manfaat, Perbaikan lingkungan kumuh. Rp 97,274 Juta, 155 Kota/kabupaten, 90, 80 dan 50 %  Pembinaan Penataan Lingkungan Wilayah : Terlaksananya Pembinaan penataan lingkungan wilayah, Masalah penataan lingkungan teratasi,Kegiatan sesuai sasaran, terwujudnya tata wilayah sesuai fungsi, memenuhi syarat administrasi dan tertib. Rp 11.849 Juta, 33 Paket, 90, 80 dan 50 % h. Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/ Bersejarah dan Lingkungannya Rencana Kegiatan dalam Program Penataan dan Revitalisasi Penataan Bangunan Gedung/Bersejarah dan lingkungannya meliputi kegiatan rehabilitasi bangunan bersejarah dan lingkungannya untuk laik fungsi, sehingga dapat mendorong pengembangan ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keserasian lingkungan. Berkurangnya kawasan permukiman yang tidak layak huni dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin :  Pendampingan pelaksanaan kawasan kumuh : Terlaksanannya pendampingan kawasan kumuh, Tersusun DED pembangunan untuk pembangunan, kawasan permukiman kumuh dan nelayan, Tersedianya Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) sebagai forum fasilitator pada


84

tingkat desa/kelurahan yang memiliki kapasitas untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan, Terbentuknya forum peduli bangunan dan lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta, dan Terciptanya lingkungan permukiman kumuh dan nelayan sehat, produktif, harmoni dan berkelanjutan. Rp 14.194 Juta, 61 Paket, 90, 80 dan 50 %  Pelaksanaan penataan lingkungan permukiman tradisional : Terlaksananya pendampingan penataan lingkungan permukiman tradisional, Tersusun DED pembangunan untuk pembangunan kawasan permukiman tradisional/bersejarah, Tersedianya Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) sebagai forum fasilitator pada tingkat desa/kelurahan yang memiliki kapasitas untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan, Terbentuknya forum peduli bangunan dan lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta, dan Terciptanya lingkungan permukiman tradisional/ bersejarah yang harmoni dan berjatidiri. Rp 2.062 Juta, 23 Paket, 85, 90 dan 80%  Penyusunan rencana tindak revitalisasi lingkungan permukiman tradisional : Tersusun dokumen Rencana Tindak Revitalisasi Kawasan, Tradisional/Bersejarah di semua lokasi terpilih yang telah dimasukkan dalam dokumen memorandum kegiatan pada tahun 2006, Tersedianya dokumen RTRP tradisional/bersejarah yang dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan penataan kawasan tradisional/bersejarah untuk Tahun Anggaran 2007, meningkatnya kualitas yang nyaman, sehat, dan aksesibel, meningkatnya produktifitas dan tingkat kesejahteraan. Rp 5.050 Juta, 14 Paket, 90, 80 dan 50%  Dukungan PSD penataan lingkungan Permukiman tradisional/ bersejarah: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam menata dan merehabilitasi lingkungan permukiman tradisional/bersejarah, meingkatnya kualitas lingkungan permuliman tradisional/bersejarah, Meningkatnya kualitas lingkunan yang yaman,sehat dan aksesibel, Meningkatnya produktifitas kerja serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Rp 11.849 Juta, 33 Kabupaten/kota, 80, 90 dan 50% i.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat Rencana Kegiatan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penataan lingkungan yang lebih nyaman serta terbangunnya modal sosial kemasyarakatan sesuai konsep tridaya. Terlaksananya bantuan teknik untuk pelaksanaan P2KP di propinsi yang merupakan lokasi P2KP sehingga kegiatan lebih terarah dan sinergi dengan kegiatan lain. Serta Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pejabat/aparat instansi terkait dalam melaksanakan program P2KP di wilayah sasaran :  Bantek penyusunan audit atas UPP1 dan UPP2 : Terlaksananya bantuan teknis dan penyiapan audit atas UPP 1 dan UPP II, Meningkatnya pelaksanaan bantuan teknis dan penyiapan audit atas UPP 1 dan UPP II,


85









Meningkatnya kualitas audit atas UPP I dan UPP II, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam program penaganan dalam program penanganan kemiskinan perkotaan. Rp 1.000 Juta, Bantek, 85 dan 95% Pemberian bantuan langsung masyarakat (BLM) : Terlaksananya BLM, Terlaksananya pembentukan kelompok BKM melalui pemberdayaan masyarakat, Tersalurkanya bantuan langsung masyarakat dengan cara yang bersih dari KKN, Terlaksananya efisiensi pendanaan dan optimalisasi penyaluran BLM, Meningkatkan produktifitas kerjasama antara masyarakat dalam pelaksanaan pencairan dana BLM. Rp 356,380 Juta, 176 Paket, 3.784 Unit, 40 dan 50% Bantuan teknis P2KP : Terlaksananya bantuan teknik untuk pelaksanaan P2KP di propinsi yang merupakan lokasi P2KP sehingga kegiatan lebih terarah dan sinergi dengan kegiatan lain, meningkatnya pelaksanaan bantuan teknis P2KP, Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pejabat instansi terkait dalam melaksanakan program P2KP di wilayah sasaran, Terselenggaranya Program P2KP TA 2006 secara akuntabel,memenuhi prinsip-prinsip good governance dan clean governance mengacu kepada NSPM yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Rp 522,054 Juta, 42 Paket, 85 dan 90% Penanggulangan kemiskinan perkotaan tahap II : Terlaksananya bantuan teknik untuk pelaksanaan P2KP di masing-masing propinsi yang merupakan lokasi P2KP sehingga kegiatan lebih terarah dan sinergi dengan kegiatan lain, Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pejabat/aparat instansi terkait dalam melaksanakan program P2KP di wilayah sasaran, Terselenggaranya Program P2KP Tahun Anggaran 2006 secara akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip good governance dan clean governance mengacu kepada NSPM yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, meningkatnya kepedulian dan kebijakan yang pro-poor dari pejabat dan instansi terkait. Rp 58,630 Juta, 26 Paket, 85 dan 90% Penanggulangan kemiskinan di perkotaan 3 : Terlaksananya bantuan manajemen P2KP 3, meningkatnya bantuan manajemen P2KP 3, meningkatkannya kapasitas manajemen P2KP 3, Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam program penanganan kemiskinan. Rp 463,423 Juta, 16 Paket, 85 dan 90%

Dengan membandingkan antara output dengan input, maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program PBL tahun 2006 cukup efisien. Kemudian dilihat dari tingkat efektifitas (kesesuaian antara tujuan dengan hasil), maka sebagian besar kegiatan PBL tahun 2006 sudah memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis. Perbedaan kinerja (performance gap) baik tingkat SNVT Propinsi, antar program dan antar subdirektorat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti SDM, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan pengaruh dari lingkungan strategis yang melingkupi program itu sendiri. Permasalahan yang muncul dan diidentifikasi berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan program di antaranya adalah :


86

a) Rentang program PBL dilihat dari jenis, cakupan maupun kewilayahan yang sangat luas juga berpangaruh pada tingkat pengendalian dan kinerja pelaksanaan kegiatan, b) euphoria otonomi daerah cenderung mengurangi tingkat efektifitas koordinasi antara pusat dan daerah, dan c) keberadaan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan yang merupakan organisasi yang relatif baru di bawah Dirjen Cipta Karya juga memberikan efek bagi tingkat efektifitas, koordinasi, maupun kerjasama antar sub direktorat di bawahnya.

3.4. ASPEK KEUANGAN 1. SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG a. Perkotaan dan Perdesaan Alokasi dana untuk kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan adalah sebesar Rp 496.291.000,-. Penyerapan dana pada tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp 450.395.193,- atau 90.75%. b. Pendukung dan Penunjang Realisasi penyerapan dana untuk pendukung dan penunjang bidang cipta karya dapat dilihat pada tabel berikut : RENCANA REALISASI % 196.052.763.000,153.402.294.823,78,24 Dari total anggaran kegiatan penunjang dan pendukung pada tahun 2006 sebesar Rp 196.052.763.000,- sebanyak Rp 153.402.294.823,- (78,23%) telah terealisasi. Penyebab di balik rendahnya presentase penyerapan/realisasi dana tahun anggaran 2006 adalah :  Beberapa kegiatan yang dibiayai oleh PHLN masih dalam proses pelaksanaan  Telah terjadi efisiensi penggunaan dana pada kegiatan pendukung dan penunjang yang bersumber dari APBN sebesar Rp 16.984.385.202,-.

2. SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM Pada tahun anggaran 2006 ini, Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 706,845 milyar yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp 666,865 milyar dan DPLN Rp 88,850 milyar termasuk SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Propinsi Maluku dan Maluku Utara sesuai Kepres Nomor 06 Tahun 2003 sebesar Rp 40 milyar. Dari nilai tersebut Direktorat Pengembangan Air Minum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 619,826 milyar. Dari alokasi tersebut alokasi kerangka kebijakan pengembangan air minum (SVT Pusat) adalah Rp 42 milyar, sedangkan alokasi untuk kerangka anggaran pengembangan air minum propinsi (SNVT Propinsi) sebesar Rp 577,826 milyar. Dari alokasi dana tahun 2006 ini belum terdapat perimbangan yang memadai untuk membangun prasarana dan sarana sektor air minum dan sektor air limbah


87

di Indonesia ini ditinjau dari segi jumlah dana. Di samping anggaran yang sangat kecil, juga terdapat kendala lain yaitu SDM yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan serta material yang relatif jauh lebih mahal terutama di Wilayah Timur dibandingkan dengan Wilayah Barat dan Tengah, yang disebabkan masalah transportasi serta peralatan yang lebih sulit untuk memperolehnya. 3. SEKTOR PENGEMBANGAN PLP Pada tahun anggaran 2006 ini, Pengembangan Peyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) melalui Satuan Kerja Sementara (SKS) Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Sampah, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 430.161.303,- yang terdiri dari APBN sebesar Rp 341.311.303.000,- dan DPLN Rp 88.850.000.000,-. Dari alokasi dana tahun 2006 ini belum terdapat perimbangan yang memadai untuk membangun Prasarana dan Sarana ke-PLP-an di Indonesia ini ditinjau dari segi jumlah dana. Di samping anggaran yang sangat kecil, juga terdapat kendala lain yaitu SDM yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan serta material yang relatif jauh lebih mahal terutama di Wilayah Timur dibandingkan dengan Wilayah Barat dan Tengah yang disebabkan masalah transportasi serta peralatan yang lebih sulit untuk memperolehnya. 4. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, dialokasikan dana senilai Rp 942.246.002.000,- untuk mendukung pelaksanaan program-program di lingkungan Direktorat Pengembangan Permukiman pada tahun anggaran 2006. Untuk program yang dilaksanakan di daerah, dialokasikan dana senilai Rp 348.853.771.000,- yang digunakan untuk membiayai Satker Pengembangan Permukiman, Satker Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan, dan Satker Peningkatan Prasarana dan Sarana Kawasan Perbatasan. Untuk program yang dikelola oleh pusat, dialokasikan dana senilai Rp 593.392.231.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni senilai Rp 44.392.231.000,dan Pinjaman Luar Negeri senilai Rp 49.000.000.000,- yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Sistem Pengembangan Kawasan Permukiman, Kegiatan Pengembangan Perumahan Permukiman, Kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Kawasan Metropolitan, kegiatan Pembinaan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan, Kegiatan Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru, Satker Pengembangan Rusunawa, Pengembangan PS Desa Agropolitan, dan Satker Pembinaan Teknis Peningkatan Lingkungan Permukiman (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)). Pinjaman Luar Negeri yang diterima berasal dari Asian Development Bank yang dialokasikan untuk mendukung Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).


88

Alokasi Dana Direktorat Pengembangan Permukiman NO.

SATKER/SKS/KEGIATAN

PAGU (x Rp 1000) RPM

1

TOTAL

DAERAH

348.853.771

-

348.853.771

SNVT P2P (33 PROVINSI)

169,224.771

-

169,224.771

SNVT P2SP (32 PROVINSI)

100.619.000

-

100.619.000

79.010.000

-

79.010.000

544.392.231

49.000.000

593.392.231

10.200.000

-

10.200.000

SNVT P2SP KWS. PERBATASAN (7 PROVINSI) 2

PLN

PUSAT SISTEM PENGEMB. KWS. PERUMAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

8.142.500

-

8.142.500

19.962.143

-

19.962.143

PEMBINAAN PENGEMBANGAN DPP

8.142.500

-

8.142.500

PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

8.142.500

-

8.142.500

PENGEMBANGAN RUSUNAWA

214.585.066

-

214.585.066

PENGEMBANGAN PS DESA AGROPOLITAN NUSSP

128.310.075 137.257.447

-

128.310.075 137.257.447

9.650.000

49.000.000

58.650.000

893.246.002

49.000.000

942.246.002

PEMB. PENGEMB. PERMUK. KWS METROPOLITAN

PEMBINAAN TEKNIS PENATAAN LING. PERMUKIMAN

TOTAL Sumber: Direktorat Pengembangan Permukiman

5. SEKTOR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN a. Alokasi Anggaran Pada Tahun anggaran 2006 pagu dana APBN untuk kegiatan PBL berjumlah Rp 441.444.909.550 , terdiri dari sub kegiatan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Rp 38.457.263.000 dan sub kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Rp 402.987.646.550. Dari sejumlah tersebut 76,05% merupakan kegiatan swakelola dan 24% kontraktual. Setelah melalui proses lelang dan penawaran, maka disetujui anggaran kegiatan PBL sebesar Rp. 275.767.125.025,- atau 62,47% dari pagu yang disediakan. Jumlah paket kegiatan total 1.114 paket, terdiri dari 704 paket swakelola dan 410 paket kontraktual. Menurut jenisnya, kegiatan dapat dibagi menjadi : 170 paket capacity building, 602 paket software/kajian, 486 paket pendampingan, 14 paket monitoring dan evaluasi, dan 300 paket pembangunan prasarana fisik.


89

Tabel 7 Jenis Kegiatan, Jumlah Paket, Pagu, dan Nilai Kontrak/Swakelola Kegiatan PBL APBN TA.2006 Volume dan Nilai Kegiatan No.

Jenis Kegiatan

Jumlah Paket

Pagu

Nilai Kontrak / Swakelola

1

Pembinaan Teknis Bangunan Gedung

374

38.457.263.000

30.709.570.725

2

Penataan Lingkungan Permukiman

665

402.987.646.550

245.057.554.300

1.039

441.444.909.550

275.767.125.025

Total

Dengan jumlah paket pekerjaan dan nilai anggaran yang disetujui, maka nilai rata-rata pekerjaan PBL adalah Rp 247.576.790,-/paket. Untuk kegiatan PTBG, nilai rata-ratanya adalah Rp 114.587.950,-/paket, sedang untuk kegiatan PLP nilai rata-ratanya sebesar Rp 289.666.139,-/paket. Tabel 8 Jenis Kegiatan, Paket, Pagu, dan Nilai Kontrak/Swakelola Kegiatan PTBG - TA. 2006 Volume dan Nilai Kegiatan No. 1

Jenis Kegiatan

Paket


Jenis Pengelolaan Dana 1.1.

Swakelola

191

22.132.817.000

18.156.248.500

1.2.

Kontraktual

77

16.324.446.000

12.553.322.225

268

38.457.263.000

30.709.570.725

Total 2

Pagu

Sifat Kegiatan 2.1.

Capacity Building

103

10.657.546.000

8.113.102.000

2.2.

Pendampingan

18

1.170.686.000

1.102.047.000

2.3.

Monitoring dan Evaluasi

14

1.712.338.000

1.621.398.000

2.4.

Software

89

22.537.554.000

18.143.712.125

2.5.

Fisik

44

2.379.139.000

1.729.311.600

38.457.263.000

30.709.570.725

Total

268

Secara keseluruhan realisasi dana untuk kegiatan PLP adalah Rp 245.057.554.300 atau 60,81 % dari pagu anggaran tahun 2006 yang disediakan yakni Rp 402.987.646.550,-. Walaupun jumlah paket dan nilai pekerjaan swakelola lebih besar di banding kontraktual, namun realisasi dana paket pekerjaan kontraktual lebih besar dari pagu anggaran yang disediakan atau naik sebesar 620%.


90

Tabel 9 Jenis Kegiatan, Paket, Pagu, dan Nilai Kontrak/Swakelola Kegiatan PLP APBN TA.2006 Volume dan Nilai Kegiatan No. 1

Jenis Kegiatan

Paket

Pagu


Jenis Pengelolaan 1.1.

Swakelola

1.2.

Kontraktual

513

313.590.157.700

333

Total

846

186.773.317.700

9.397.488.850 402.987.646.550

58.284.236.600 245.057.554.300

b. Realisasi dan Pengendalian Keuangan Sebagaimana realisasi capaian fisik kegiatan, realisasi keuangan pada masing-masing satuan kerja PBL propinsi di seluruh Indonesia juga dikelompokkan dengan cara yang sama agar memudahkan penilaian dan pemeringkatan. Pengelompokkan ini juga dilakukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan PBL, terutama di tingkat SNVT propinsi. Kemudian dengan pemeringkatan berdasarkan tingkat realisasi keuangan dapat dilakukan tindakan yang diperlukan agar efektifitas dan efisienasi kegiatan dapat terus dijaga, sehingga hasil, manfaat dan dampak kegiatan dapat dicapai sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut contoh hasil monitoring yang menghasilkan pengelompokkan satker propinsi berdasarkan kinerja keuangannya per Bulan September 2006, yaitu: Tabel 10 Satker Propinsi dengan Realisasi Keuangan di Bawah 50% No.

Satuan Kerja Propinsi


Status

1

PBL NAD

12,19

Kritis

2

PBL Sumatera Utara

26,65

Kritis

3

PBL Sumatera Barat

18,64

Kritis

4

PBL Riau

30,25

Kritis

5

PBL Kepulauan Riau

5,96

Kritis

6

PBL Bengkulu

21,90

Kritis

7

PBL Sumatera Selatan

8,53

Kritis

8

PBL Bangka Belitung

24,62

Kritis

9

PBL Lampung

23,12

Kritis

10

PBL Banten

9,55

Kritis

11

PBL DI Yogyakarta

22,17

Kritis

12

PBL Kalimantan Timur

31,73

Kritis

13

PBL Sulawesi Barat

18,50

Kritis

14

PBL NTT

10,07

Kritis

15

PBL Maluku

6,78

Kritis

16

PBL Maluku Utara

10,18

Kritis


91

17

PBL Jambi

38,64

Kritis

18

PBL Jawa Barat

47,43

Kritis

19

PBL Jawa Tengah

39,84

Kritis

20

PBL Jawa Timur

44,22

Kritis

21

PBL Kalimantan Tengah

47,15

Kritis

22

PBL Kalimantan Selatan

48,82

Kritis

23

PBL Sulawesi Utara

44,35

Kritis

24

PBL Sulawesi Tengah

17,86

Kritis

25

PBL Sulawesi Tenggara

38,69

Kritis

26

PBL Papua

29,02

Kritis

Tabel 10 mengelompokkan 26 satuan kerja PBL propinsi dengan realisasi keuangan di bawah 50% sampai dengan kuartal II tahun anggaran 2006. Realisasi keuangan paling rendah dalam kelompok ini adalah satuan kerja PBL Propinsi Kepulauan Riau yakni hanya mencapai 5,96% dan paling tinggi adalah satuan kerja PBL Propinsi Kalimantan Selatan yaitu 48,82%. Tabel 11 Satuan Kerja dengan Realisasi Keuangan 51% - 80% No.



Keterangan

1

PBL Bali

65,39

Waspada

2

PBL Gorontalo

54,74

Waspada

3

PBL Irian Jaya Barat

55,83

Waspada

Tabel 11 menghimpun kelompok satuan kerja PBL propinsi dengan realisasi keuangan menengah yaitu antara 51% – 80%. Ada 3 satuan kerja PBL propinsi pada kelompok ini dengan realisasi terendah satuan kerja PBL Propinsi Gorontalo yaitu 54,74% dan tertinggi satuan kerja PBL Propinsi Bali yakni 65,39 %. Tabel 12 Satuan Kerja dan Realisasi Keuangan di Atas 80% No



Keterangan

1

PBL DKI Jakarta

83,78

Aman

2

PBL Kalimantan Barat

95,96

Aman

3

PBL Sulawesi Selatan

89,47

Aman

4

PBL NTB

84,62

Aman

Kelompok satuan kerja PBL propinsi dengan realisasi keuangan di atas 80% dikelompokkan dalam tabel 12. Satuan kerja PBL Propinsi Kalimantan Barat menempati ranking tertinggi dengan realisasi 95,96% dan menempati urutan paling bawah dalam realisasi keuangan ini adalah satuan kerja PBL Propinsi DKI Jakarta.


92

3.5. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PENINGKATAN KINERJA

PERHATIAN

UNTUK

1. SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN SERTA PENDUKUNG DAN PENUNJANG a. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman yang baru belum banyak melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat, dengan tetap didorong melalui fasilitasi pemerintah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, khususnya pada rencana pemanfaatan kawasan permukiman di masa mendatang. b. Pendukung dan Penunjang  Perumusan indikator kinerja kegiatan khususnya kegiatan non-fisik untuk tahun-tahun mendatang, perlu didefinisikan guna mengkalkulasi kinerja sasaran dan kegiatan secara lebih tajam dan akuntabel. Dengan demikian penyelarasan potensi, peluang, dan kendala yang ada dapat lebih mudah dilakukan.  Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2006 merupakan tahun kedua diberlakukannya sistem unified budget, yang mana dampak dari kebijakan tersebut khususnya pada pelaksanaan anggaran mengalami hambatan. Hambatan ini adalah akibat kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan berbagai pedoman peraturan pendukungnya. Untuk itu, dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang diperlukan peningkatan pembinaan dan sosialisasi peraturan khususnya dalam bidang keuangan kepada para Pejabat Inti Satuan Kerja.  Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik melalui transparansi, belum sepenuhnya unit kerja dapat melaksanakan. Hal ini terlihat dari lambatnya respon unit kerja khususnya di daerah dalam menyampaikan realisasi dan kendala dalam pelaksanaan kegiatannya. Untuk itu, pada tahun mendatang perlu lebih ditingkatkan lagi monitoring dan evaluasi sebagi upaya penerapan prinsip good governance. 2. SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM Dari pelaksanaan TA. 2006 ini terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yaitu sebagai berikut : a. Pembinaan Program Pembinaan program pengembangan perkotaan dan perdesaan perlu mengacu kepada perubahan paradigma, amanat desentralisasi, dan otonomi daerah, serta pembagian kewenanganan Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, peran dan fungsi Satker-Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya di masa mendatang perlu mendapat perhatian, khususnya mengenai reposisi peran sesuai perkembangan, tantangan, dan perubahan paradigma di atas. b. Keseimbangan Pembangunan Daerah Perkotaan dan Perdesaan Pembangunan perdesaan selama ini kurang mendapat perhatian dibanding daerah perkotaan. Dukungan upaya peningkatan hubungan desa-kota


93

(“rural-urban linkages”) dalam mendukung pertumbuhan kawasan, perlu

mendapat perhatian pula. Selain itu, perhatian terhadap upaya pemenuhan “basic need” khususnya desa-desa/kawasan tertinggal, kawasan rawan air, perbatasan, dan nelayan perlu mendapatkan dukungan. c. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya kiranya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM masih perlu mendapatkan perhatian pula. Masukan untuk Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2007 Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, perlu dilakukan langkah-langkah konkret serta upaya terobosan dalam peningkatan pelayanan air minum yang lebih baik kepada masyarakat serta percepatan pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum. Untuk itu diperlukan langkah-langkah terkait dengan penyusunan program serta monitoring dan evaluasi sebagai berikut : a. Penyiapan program yang lebih matang dan siap sehingga pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana b. Proses penganggaran lebih awal dan perbaikan mekanisme penganggaran agar lebih efektif dan tepat waktu c. Pemberlakuan punishment and reward agar dapat memacu perbaikan kinerja. d. Peningkatan kemampuan SDM di Satuan Kerja Sementara dan Satuan Kerja Pusat dalam bidang administrasi dan teknik e. Perbaikan metode, teknik penyampaian dalam Monitoring dan Evaluasi, dengan mengadopsi perkembangan teknologi maupun metode yang ada.

3. SEKTOR PENGEMBANGAN PLP Dari pelaksanaan TA. 2006 ini terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yaitu : a. Pembinaan Program Pembinaan program pengembangan perkotaan dan perdesaan perlu mengacu kepada perubahan paradigma, amanat desentralisasi, dan otonomi daerah, serta pembagian kewenanganan Pusat dan Daerah. Karenanya, peran dan fungsi Satker-Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya di masa mendatang perlu mendapat perhatian, khususnya mengenai reposisi peran sesuai perkembangan, tantangan dan perubahan paradigma di atas. b. Keseimbangan Pembangunan Daerah Perkotaan dan Perdesaan Pembangunan perdesaan selama ini kurang mendapat perhatian dibanding daerah perkotaan. Dukungan upaya peningkatan hubungan desa-kota (“rural-urban linkages”) dalam mendukung pertumbuhan kawasan, perlu mendapat perhatian pula. Selain itu, perhatian terhadap upaya pemenuhan “basic need” khususnya desa-desa tertinggal, kawasan rawan air, perbatasan dan nelayan, perlu mendapatkan dukungan.


94

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya, kiranya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM masih perlu mendapatkan perhatian pula. d. Program Pengembangan Sistem Pelayanan Air Limbah Pengembangan sistem pengelolaan air limbah bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan terutama wilayah penduduk rawan penyakit, dukungan untuk Rumah Siap Huni (RSH) serta kawasan strategis lainnya di kota besar dan metropolitan, serta menuju sasaran Millennium Development Goal (MDG) dan gerakan nasional percepatan pembangunan air minum dan sanitasi. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan kriteria Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah yang meliputi :  Prioritas pengembangan prasarana dan sarana air limbah terpusat di wilayah strategis, cepat tumbuh, dan padat di kawasan perkotaan kota besar dan metropolitan.  Optimalisasi sistem terpusat yang telah dibangun baik namun tingkat pelayanannya masih rendah (< 60% cakupan pelayanan)  Bantuan fisik dalam rangka penyiapan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah terpusat di kota-kota sedang/ibukota kabupaten baru/kota baru.  Penyediaan prasarana dan sarana air limbah sistem on-site terkait dengan kawasan pelayanan air bersih di kawasan rawan sanitasi. e. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dan Drainase (di luar Program Pusat) dibagi menjadi dua satuan kerja yaitu Satuan Kerja Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan. Satuan Kerja Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan dibagi menjadi dua sektor yaitu pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan pengembangan sistem drainase. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan bertujuan untuk peningkatan kebersihan kawasan perkotaan dan derajat kesehatan masyarakat. Kriteria Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan meliputi :  Stimulasi (reward) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana TPA regional untuk kawasan perkotaan kota besar dan metropolitan.  Fasilitas Prasarana dan Sarana Persampahan untuk Daerah Pemekaran serta untuk daerah dengan kinerja yang rendah.  Initial investment yang bersifat stimulan dan reward untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang sudah mengoperasikan TPA dengan baik tetapi masih perlu dioptimalkan operasionalnya. Pengembangan sistem drainase bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisasi tingkat genangan sehingga dapat menurunkan tingkat


95

gangguan ekonomi kota dan kerugian harta benda yang berskala nasional serta untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dalam upaya dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah. Kriteria Pengembangan Sistem Drainase meliputi :  Stimulasi rehabilitasi dan pembangunan sistem drainase primer di kawasan strategis perkotaan kota besar dan metropolitan yang rawan terhadap genangan/banjir dan akan menimbulkan gangguan berskala nasional dan regional dan kerugian harta benda.  Rehabilitasi dan pembangunan drainase dalam upaya dukungan terhadap pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) dan Rumah Sehat Sederhana (RSH)  Perhatian diberikan pada daerah yang selalu tergenang di perkotaan 4. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Hal-hal yang perlu mendapat perhatian : a. Pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman Permasalahan substansi Pengembangan Permukiman antara lain belum tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pengembangan Permukiman yang melibatkan dan disepakati bersama oleh kabupaten/ kota, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur Pengembangan Permukiman dan isue-isue strategis yang dikandungnya. b. Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan Efektivitas pengendalian pembangunan permukiman di kawasan perkotaan belum berjalan baik, yang diharapkan dapat sesuai dengan rencana pengembangan perkotaan dengan tidak menurunkan kualitas lingkungan permukiman dan tetap menjamin berkembangnya kegiatan perkotaan. c. Peningkatan Kepasitas Kelembagaan Keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan permukiman sangat ditentukan oleh kemampuan instansi-instansi terkait dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Melalui Keppres No. 63/2000 telah ditetapkan Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) yang melibatkan departemen/lembaga non-departemen terkait. Di tingkat regional, Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Propinsi dan Kabupaten/Kota (BKP4P dan BKP4K) diharapkan dapat lebih berperan dan menjalankan fungsi koordinasi antar dinas teknis yang terlibat di dalamnya, sehingga tujuan pengembangan permukiman nasional dapat dicapai. d. Peningkatan Kapasitas Investasi Daerah dalam rangka Percepatan Desentralisasi Pelaksanaan kebijakan desentralisasi pembangunan dan pengelolaan perkotaan belum berjalan lancar akibat belum lengkapnya peraturan dan perundangan yang berlaku, selain itu pemahaman terhadap desentralisasi sendiri masih minim di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendukung terwujudnya akuntabilitas publik dalam rangka Good Governance and Management.


96

Untuk menjaga kesinambungan investasi pembangunan perkotaan dan pelaksanaan reformasi penyelenggaraan pembangunan di daerah, perlu adanya reformasi pembangunan perkotaan, khususnya Pengembangan Permukiman. Pelaksanaan reformasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melalui : a. Pelaksanaan reformasi pemerintah daerah untuk meningkatkan partipasi masyarakat dan akuntabilitasnya. b. Pengembangan sistem pembiayaan pembangunan perkotaan melalui pengembangan skema pinjaman dan hibah jangka panjang. c. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana serta pengembangan ekonomi perkotaan. d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka reformasi. 5. SEKTOR BANGUNAN GEDUNG Dilihat dari lingkup tugas dan tanggungjawabnya, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan memiliki posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dari aspek tata bangunan dan lingkungan permukiman. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja harus menjadi issue sentral dalam Direktorat PBL terkait dengan peran pelayanan serta fasilitasi pada masyarakat dan pemerintah daerah. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja Direktorat PBL : a. Aspek Organisasi Organisasi idealnya selaras dengan fungsi dari peran, tugas, dan tanggungjawab yang diemban sehingga kinerja organisasi efektif dan efisien. Melihat rentang kegiatan, baik dari sisi jenis, jumlah, volume, dan jangkauan wilayah program yang luas maka perlu dilakukan review tata organisasi terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan kegiatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecenderungan „absorsifitas‟ (penyerapan muatan) yang berlebihan sehingga membuat organisasi menjadi lamban bergerak untuk merespon dinamika internal maupun lingkungan strategis serta agar organisasi menjadi lebih fokus dan profesional sehingga kinerja organisasi dapat selalu ditingkatkan. b. Aspek Sosial – Budaya Kegiatan utama Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan sangat dekat dengan aspek sosial dan budaya masyarakat, baik kegiatan tata bangunan maupun lingkungan permukiman. Dilihat dari jenis dan materi kegiatan, banyak kegiatan dalam lingkup tugas Direktorat PBL telah merespon secara cerdas aspek sosial budaya masyarakat baik dalam pendekatan maupun dalam pelaksanaan di masyarakat. Hal ini perlu dilanjutkan agar dukungan masyarakat terhadap kegiatan PBL dapat terus meningkat dan konflik dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari aspek sosial-budaya dapat dihindarkan.


97

c. Aspek Hubungan Pusat – Daerah Efek pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dirasakan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, departemen dan instansi yang memiliki kegiatan di daerah pada saat ini merasakan hal yang sama. Situasi euphoria sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah ini perlu dikelola secara baik melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan menegaskan perubahan paradigma pelaksanaan pemerintahan melalui penerapan prinsip good governance dan prinsip peran fasilitasi yang efektif. d. Aspek Lingkungan Strategis Dalam kajian tentang issue-issue strategis selalu diminta perhatian mengenai dampak globalisasi, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Aspek perubahan lingkungan strategis dengan variabel utama globalisasi perlu diterus direspon dengan efektif agar pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan tidak „mengelak‟ dari situasi serta persoalan yang berkembang dalam masyarakat.


98

BAB IV PENUTUP Dari rangkaian uraian sebagaimana telah disajikan sebelumnya, dapat dilihat secara jelas pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu dengan alokasi dana Rp 3,752 trilyun dapat terserap sebesar 3,397 trilyun atau 90,54% dengan ratarata realisasi fisik 96%. Namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaan selama tahun 2006 tidak dijumpai permasalahan. Secara garis besar hal-hal yang menjadi kendala adalah sebagai berikut: 1. Masih ada beberapa paket pekerjaan fisik yang belum mencapai 100%. Hal ini disrbabkan beberapa kegiatan masih dalam masa pemeliharaan pelaksanaan konstruksi. Selain itu, juga disebabkan adanya keterkaitan beberapa kegiatan dengan sumber pembiayaan yang berupa pinjaman luar negeri. 2. Untuk beberapa program apabila diukur dengan rencana kinerja atau sasaran yang hendak dicapai untuk tahun berjalan, tidak menunjukkan deviasi yang signifikan. Tetapi bila dibandingkan dengan rencana stratejik 5 tahunan terjadi deviasi yang signifikan, hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan alokasi dana yang dialokasikan untuk program dimaksud. 3. Secara fisik, program-program yang dilaksanakan hampir seluruhnya dapat mencapai sasaran yang direncanakan pada tahun yang bersangkutan. Namun bila diukur dengan tingkat masyarakat yang dilayani, belum seluruh program dapat diukur secara akurat untuk jangkauan layanan dari hasil prasarana dan sarana yang dibangun. 4. Secara keseluruhan masih dirasakan kurangnya pemenuhan kebutuhan dana bila diukur dengan kebutuhan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nyata. Dari kendala utama yang mengemuka sebagaimana uraian di atas, beberapa langkah yang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi kegiatan pada tahun yang akan datang, yaitu: 1. Penajaman kembali atas program-program berkenaan dengan Rencana Stratejik yang berbasis pada kinerja yang terukur, dengan didukung penetapan indicator kinerja untuk mengukur keberhasilan produk yang berbasis pada out come. 2. Perlu terus digalakkan penetapan standar-standar tingkat pelayanan minimum, agar dalam setiap penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana hasilnya dapat diukur dengan tingkat masyarakat yang dilayani untuk setiap program yang dilaksanakan.


99

3. Konsep utama yang harus dilakukan adalah penggalian sumber-sumber pembiayaan yang menjadi beban berat bagi pemerintah. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara mendorong terciptanya Pemerintah Daerah yang mandiri dalam penyediaan prasarana dan sarana, kesetaraan peran oleh semua elemen terkait dalam pelaksanaan pembangunan, serta lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, sejak pemilihan prasarana dan sarana yang dibutuhkan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan serta evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan. 4. Terus mendorong pemenuhan terhadap program-program yang telah memiliki kesepakatan mengikat dengan Badan/Lembaga Donor, bagi kegiatan yang sebagian pembiayaannya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, serta terus menggalakkan kemitraan baik dengan swasta nasional maupun dengan Badan/Lembaga Luar Negeri, dalam mencari alternatif sumber pembiayaan dalam pemenuhan pembangunan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya.


100

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2004-2009

LAMPIRAN 1 : FORM RS

Instansi : Direktorat Jenderal Cipta Karya Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan & perdesaan yg layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yg handal dalam pengembangan permukiman pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan Misi : - Meningkatkan pembangunan prasrana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dlm rangka mengembangkan permukiman yg layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan utkmemperkuat pengembangan wilayah - Mewujudkan kemandirian daerah mll peningkatan kapasitas pemda, masyarakat & dunia usaha dlm penyelenggaranaan pembangunan infrastruktur permukiman, tmsk pengembangan sistem pembiayaan & pola investasinya - Melaksanakan pembinaan penataan kwsn perkotaan & perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung & rumah negara yg memenuhi standar keselamatan & bangunan gedung - Menyediakan infrasturktur permukiman bg kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kwsn terpencil, pulau-pulau kecil terluar & daerah tertinggal, serta air minum & sanitasi bg masyarakat miskin dan rawan air - Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman & penanggulangan darurat akibat bencana alam & kerusuhan sosial - Mewujudkan organisasi yg efisien, tata laksana yg efektif & SDM yg profesional, serta pengembangan NSPM, dgn menerapkan prinsip good governance SASARAN/KEGIATAN URAIAN (2) (1) Prioritas pembangunan bidang Cipta Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) Karya pada hakekatnya ditujukan untuk dalam penanganan pasca bencana (± meningkatkan pelayanan infrastruktur 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta dasar dan permukiman perkotaan dan kerusuhan sosial di berbagai wilayah di perdesaan dengan mendorong Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. peningkatan kapasitas daerah dalam Penanganan tanggap darurat sebanyak pembangunan untuk mewujudkan 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS perkotaan dan perdesaan yang layak (infrastruktur) permukiman pada daerah huni (livable), berdaya saing ekonomi, lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara berkeadilan dan bersosial budaya lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua TUJUAN

Rehabilitasi PS Permukiman Paska Bencana, Kerusuhan Sosial

LAKIP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

INDIKATOR (3)

Terehabilitasinya PS permukiman pasca bencana, kerusuhan sosial

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM (4) (5)

KET. (6)

Penanggulangan dampak konflik sosial Penanggulangan dampak konflik dan bencana alam dalam rangka sosial dan bencana tanggap darurat dan peningkatan pelayanan infrastruktur di pualu-pulau kecil terpencil, daerah terisolir dan perbatasan

Halaman1 dari 41 Halaman

SASARAN/KEGIATAN URAIAN INDIKATOR (2) (3) (1) Prioritas pembangunan bidang Cipta Terselenggaranya Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) penanggulangan daeruat AM Tersedianya PS AM dan PLP pada daerah Karya pada hakekatnya ditujukan untuk dan dalam penanganan pasca bencana (± PLP lokasi paska koflik/bencana alam meningkatkan pelayanan infrastruktur 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta dasar dan permukiman perkotaan dan kerusuhan sosial di berbagai wilayah di perdesaan dengan mendorong Indonesia sebanyak 22.000 unitpermukiman rumah. Tersedianya PS (infrastruktur) peningkatan kapasitas daerah dalam di Penanganan darurat sebanyak pulau-pulautanggap kecil, terpencil, dan daerah pembangunan untuk mewujudkan 8.300 unit di rumah dan rehabilitasi PS tertinggal 11 propinsi perkotaan dan perdesaan yang layak (infrastruktur) permukiman pada daerah huni (livable), berdaya saing ekonomi, lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara Penyediaan PS Permukiman di Pulau-Pulau Tersedianya PS permukiman di pulau-pulau berkeadilan dan bersosial budaya lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, Kecil, Terpencil dan Daerah Tertinggal kecil, terpencil dan daerah tertinggal dan Papua TUJUAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM (4) (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase, Program Pengembangan

KET. (6)

Peningkatan pelayanan infrastuktur perumahan dan permukiman di pulaupulau kecil terpencil dan daerah terisolir

Terdukungnya pengembangan PS (infrastruktur) permukiman di daerah perbatasan sebanyak 60 kwsn pada 7 propinsi Penyediaan PS Permukiman di Daerah Perbatasan

Tersedianya PS Permukiman di daerah perbatasan

Peningkatan pelayanan infrastuktur perumahan dan permukiman di kwsn perbatasan

Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur/SDM yg profesional dan handal serta terwujudnya sistem institusi/organisasi yg efektif dan efisien sebanyak 130 paket Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM penyehatan lingkungan permukiman

Meningkatnya kelembagaan dan kualitas SDM

Pelaksanaan kegiatan pendukung di direktorat Bina Program

Terlaksananya kegiatan data dan informasi, pembinaan pemrograman dan penganggaran, pengendalian dan pengamanan PKPS BBM, pengembangan hub. LN dan pola investasi, jakstra dan evaluasi kinerja bid. Cipta Karya


Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksanan yg efektif, SDM yg profesional dgn menerapkan prinsipprinsip good governance

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Peningkatan keberdayaan masy. Perdesaan, pemberdayaan masy., pengemb. Kota-kota kecil & menengah, peningkatan PS Perdesaan, pengembangan kelembagaan


SASARAN/KEGIATAN URAIAN INDIKATOR (2) (3) (1) Prioritas pembangunan bidang Cipta Peningkatan Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) Terselenggaranya tata administrasi di bid kapasitas penyelenggaraan Karya pada hakekatnya ditujukan untuk pembangunan dalam penanganan pasca bencana (± infrastruktur/SDM hukum, pengelolaan keuangan, dan meningkatkan pelayanan infrastruktur 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta pengelolaan aset (BMN) di DJCK dasar dan permukiman perkotaan dan kerusuhan sosial di berbagai wilayah di perdesaan dengan mendorong Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Tersusunnya pedoman aplikasi dalam peningkatan kapasitas daerah dalam Penanganan tanggap darurat sebanyak penggajian, sistem komputerisasi PNBP, pembangunan untuk mewujudkan 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS aplikasi peraturan keuangan perkotaan dan perdesaan yang layak (infrastruktur) permukiman pada daerah Terselenggaranya pembinaan hukum huni (livable), berdaya saing ekonomi, lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara kontrak/perjanjian dan perijinan, berkeadilan dan bersosial budaya lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, penyusunan naskah akademis RUU, dan Papua Rapermen PU TUJUAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM (4) (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Meningkatkan tingkat akurasi SDM dalam Terselenggaranya pembinaan pembinaan penanganan administrasi pegawai, pengelolaan pegawai, pembinaan teknis aset dan pengelolaan administrasi kantor Tersusunnya sistem informasi ke-cipta karya-an dan sistem informasi Pelaksanaan administrasi yang baik pelaksanaan administrasi dit. BP Peningkatan palyanan adum

lancarnya pelaksanaan administrasi Dit. BP selama 1 tahun terselenggaranya adum dan peningakatan layanan umum dan operasional Terlaksananaya administrasi pegawai dan rehab PS Perkantoran

KET. (6)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Program Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan Ek. Lokal Pengembangan Perkotaan pengembangan perumahan

Meningkatnya kapasitas pemda dlm penyelenggaranaan konstruksi & keselamatan bangunan serta penataan lingkungan permukiman di 160 kab/kota Penguatan Kelembagaan Pemda dan Masy. Terselenggaranya penguatan kelembagaan Meningkatkan kapasitas pemda & Dlm penyelenggaraan penataan bangunan dan penyelenggaraan bangunan gedung masy. Dlm penyelenggaraan lingkungan pembangunan infrastruktur PU


Penguatan kelembagaan penyelenggaraan BG


SASARAN/KEGIATAN URAIAN INDIKATOR (2) (3) (1) Prioritas pembangunan bidang Cipta Tersedianya Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) berbagai perangkat kebijakan, Karya pada hakekatnya ditujukan untuk pedoman, dalam penanganan bencana (± prosedurpasca sebanyak 150 paket meningkatkan pelayanan infrastruktur NSPM, 100.000serta unit rumah di NAD dan Nias)lunak, serta pengembangan piranti dasar dan permukiman perkotaan dan bantuan kerusuhan sosial di bimbingan berbagai wilayah teknik dan teknik di perdesaan dengan mendorong Indonesia sebanyak sebanyak 50 paket 22.000 unit rumah. peningkatan kapasitas daerah dalam Penanganan tanggap darurat sebanyak pembangunan untuk mewujudkan 8.300 unit rumah dan Teknis rehabilitasi PS Penyusunan Rencana Pengembangan Tersusunnya rencana teknis perkotaan dan perdesaan yang layak AM (infrastruktur) permukiman pada daerah pengembangan AM huni (livable), berdaya saing ekonomi, lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara Penyusunan Rencana TeknisMaluku, Pengembangan Tersusunnya rencana teknis berkeadilan dan bersosial budaya lain NAD, Kalbar, Sulteng, Malut, Permukiman pengembangan permukiman dan Papua TUJUAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM (4) (5)

KET. (6)

Pengembangan Sistem Pelayanan AM dan AL Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha di daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur PU

Penyusunan NSPM yg terkait dlm penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

Tersusunnya NSPM bidang penataan bangunan dan lingkungan

penyusunan NSPM penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

Pemberian bantek penysusunan pedoman pemabngunan BG ddan lingkungan di daerah bencana

Tersusunnyabantek pembangunan gedung dan lingkungan

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Bencana

Pelaksanaan kegiatan pendukung di direktorat Bina Program


Pengembangan sist. Pelayanan AM dan AL, pemberdayaan komunitas perumahan, pengembangan

Terfasilitasinya prasarana dan sarana permumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau 671 unit, dukungan rusunawa 30 ribu unit, dan meningkatnya kualitas permukiman di perdesaan di 665 kawasan, serta terentaskannya kemiskinan di 9.571 kelurahan.



SASARAN/KEGIATAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET. URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM (2) (3) (4) (5) (1) (6) Prioritas pembangunan bidang Cipta Penyediaan Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) Dukungan PSD Perkim pada Tersedianya dukungan PSD Perkim pada Penyelenggaraan pembangunan Penyelenggaraan pemb. infrastruktur Karya pada hakekatnya ditujukan untuk Kasiba/Lisiba dalam penanganan pasca bencana (± Kasiba/Lisiba infrastuktur permukiman yg layak huni perumahan & permukikman yg layak meningkatkan pelayanan infrastruktur 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta dan berkelanjutan huni dan berkelanjutan dasar dan permukiman perkotaan dan Fasilitasi kerusuhan sosial di berbagai wilayah Pengembangan Rusunawa dandiPSD Terfasilitasinya pengembangan Rusunawa perdesaan dengan mendorong Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Perkim dan PSD Perkim peningkatan kapasitas daerah dalam Penanganan tanggap darurat sebanyak pembangunan untuk mewujudkan 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Terlaksananya peningkatan kualitas perkotaan dan perdesaan yang layak di (infrastruktur) permukiman daerah Daerah Perdesaan Melalui pada Program KTP2D permukiman di daerah perdesaan melalui huni (livable), berdaya saing ekonomi, lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara program KTP2D berkeadilan dan bersosial budaya lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, Fasilitasi Perbaikan, Penataan Kembali Terfasilitasinya perbaikan, penataan dan Papua Lingkungan Kota & Peningkatan kembali lingk. Kota & peningkatan Pemda/Masyarakat pemda/masyarakat TUJUAN

Pelaksanaan P2KP

Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Pengelolaan dan Pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan Pengendalian Pertumbuhan Kota-Kota Besar & terkelolanya dan terkendalinya Metropolitan pertumbuhan kota-kota besar & metropolitan agar pertumbuhannya dapat berkelanjutan Pelaksanaan kegiatan pendukung di direktorat Terlaksananya evaluasi kinerja bid. Cipta Bina Program Karya

Program pengendalian kota-kota besar dan metropolitan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan PS air minum kepada 11 juta jiwa di perkotaan dan perdesaan (terutama kawasan rawan air bersih perkotaan dan perdesaan), pengelolaan sanitasi di 276 kabupaten/kota, pengembangan drainase dan pengelolaan sistem persampahan, serta meningkatnya kualitas lingkungan permukiman di kawasan kumuh dan nelayan seluas 1.700 ha yang mencakup sekitar 4,2 juta unit.



SASARAN/KEGIATAN URAIAN INDIKATOR (2) (3) (1) Prioritas pembangunan bidang Cipta Peningkatan Terdukungnya (infrastruktur) PS penyediaan AM yg handalPSdan memadai Tersedianya PS AM Karya pada hakekatnya ditujukan untuk dalam penanganan pasca bencana (± meningkatkan pelayanan infrastruktur 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta dasar dan permukiman perkotaan dan Pengembangan kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Sistem AL Tersedianya PS Air Limbah perdesaan dengan mendorong Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. peningkatan kapasitas daerah dalam Penanganan tanggap darurat sebanyak Tersedianya PS Persampahan pembangunan untuk mewujudkan 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS dan Pengembangan Persampahan Regional perkotaan dan perdesaan yang layak Stimulasi (infrastruktur) TPA permukiman pada daerah huni (livable), berdaya saing ekonomi, lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara Tersedianya PS Drainase Stimulasi prasarana berkeadilan dan bersosial budaya lain NAD,pengembangan Kalbar, Sulteng, Maluku,Drainase Malut, untuk penanggulangan genangan di perkotaan dan Papua & kawasan strategis TUJUAN

Penataan lingkungan permukiman kumuh, nelayan dan tradisional melalui pemberdayaan masyarakat

Tertatanya lingk. Permukiman kumuh, nelayan dan trasdisional

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET. KEBIJAKAN PROGRAM (4) (5) (6) Peningkatan penyehatan lingkungan Pengembangan Sistem Pelayanan permukiman baik di perkotaan maupun AM dan AL perdesaan dan desa nelayan untuk Pengembangan Sistem Pengolahan menanggulangi kemiskinan Air Limbah Pengembangan PS Persampahan

Pengembangan PS Drainase

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, nelayan dan tradisional

Meningkatnya penerapan standar keselamatan bangunan gedung di 32 propinsi dan terehabilitasinya bangunan gedung negara di 15 propinsi. Pembinaan penyelenggaraan BG kpd para pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung

Terbinanya para pemangku kepentingan penyelenggaraan bangunan gedung

Pemberian bantek pembangunan BG negara dan pelayanan pengelolaan RN

Terselenggaranya bantek pembangunan BG dan RN

Pembinaan BG dlm rangka memenuhi Pembinaan BG dlm rangka standar keselamatan dan bangunan memenuhi keselamatan dan dan pengelolaan rumah negara keamanan Pengelolaan gedung dan RN Rehabilitasi BG istana kepresidenan dan kebun raya

Meningkatnya kualitas lingkungan dan vitalitas kawasan perekonomian kota, bersejarah, pariwisata, dan kawasan lainnya melalui revitalisasi 247 kawasan serta tertatanya kembali lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah pada 395 kawasan, termasuk fasilitasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 150 kota.



SASARAN/KEGIATAN URAIAN INDIKATOR (2) (3) (1) Prioritas pembangunan bidang Cipta Penataan Terdukungnya penyediaan (infrastruktur) dan revitalisasi BG PS bersearah dan Terlaksananya peningkatan kualitas Karya pada hakekatnya ditujukan untuk lingkungannnya dalam penanganan bencana yangpasca mempunyai nilai(±strategis gedung bersejarah melalui penataan dan meningkatkan pelayanan infrastruktur 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta revitalisasi BG bersejarah dan dasar dan permukiman perkotaan dan kerusuhan sosial di berbagai wilayah di lingkungannnya perdesaan dengan mendorong Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. peningkatan kapasitas daerah dalam Penataan Penanganan dan tanggap Revitalisasi darurat kawasan sebanyak Terlaksananya peningkatan kualitas & pembangunan untuk mewujudkan 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS fungsi kwsn yg menurun kualitasnya perkotaan dan perdesaan yang layak (infrastruktur) permukiman pada daerah melalui penataan & revitalisasi kwsn huni (livable), berdaya saing ekonomi, lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara Tersedianya PS (infrastruktur) perkotaan berkeadilan dan bersosial budaya lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan perdesaan, dan Papua terutama akses jalan, di kawasan cepat tumbuh, di daerah pinggiran kota melalui kawasan desa pusat pertumbuhan, serta kawasan agropolitan dan daerah tertinggal di 31 propinsi untuk meningkatkan keterkaitan hubungan kota-desa. TUJUAN

Pengembangan PS DPP

Penyediaan Infrastruktur perdesaan sesuai kebutuhan

Pengembangan PS Desa Agropolitan


CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET. KEBIJAKAN PROGRAM (4) (5) (6) Peningkatan produktivitas fungsi Penataan dan Revitalisasi penataan kawasan perkotaan dan revitalisasi BG Bersejarah dan Lingkungannya kwsn bersejarah, pariwisata dan kawasan lain yang menurun

Program Pengembangan Perumahan

Terlaksananya Pengembangan PS di kwsn. Peningkatan pelayanan infrastrukutr Meningkatkan pelayanan infrastruktur DPP perdesaan, kwsn agropolitan, daerah perdesaan, daerah tertinggal dan tertinggal dan dalam rangka keterkaitan dalam rangka keterkaitan kota-desa Tersedianya infrastruktur perdesaan sesuai kota-desa kebutuhan masyarakat setempat (pembangunan prasarana perdesaan) Terlaksananya Pengembangan PS di kwsn Desa Agropolitan utk meningkatkan produktifitas dan ekonomi lokal


LAMPIRAN 2 : FORM RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2006 Instansi: Direktorat Jenderal Cipta Karya Sasaran

Kegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) (3) 100%

Uraian

Indikator

(1) Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) dalam penanganan pasca bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua

(2) Terehabilitasinya PS permukiman pasca bencana, kerusuhan sosial

Tersedianya PS (infrastruktur) permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil, dan daerah tertinggal di 11 propinsi

Tersedianya PS permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil dan daerah tertinggal

100%

Terdukungnya pengembangan PS (infrastruktur) permukiman di daerah perbatasan sebanyak 60 kwsn pada 7 propinsi


100%

Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur/SDM yg profesional dan handal serta terwujudnya sistem institusi/organisasi yg efektif dan efisien sebanyak 130 paket


100%


100%

Tersedianya PS AM dan PLP pada daerah lokasi paska koflik/bencana alam


100%

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana Tingkat Ket. Capaian (Target) (8) (9) 44,493,225 5 7,325

(4) Penanggulangan dampak konflik sosial dan bencana

(5) Pembangunan PS Permukiman

(6) Dana Lokasi Pelayanan

(7) Rp. 1.000,Kota/Kab Jiwa

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM dan AL

Penyediaan PS AM pada daerah konflik/bencana

Dana Produk

Rp. 1.000

Penyediaan PS PLP pada daerah konflik/bencana

Dana Produk

Rp. 1.000 Paket

5,000,000 1

Peningkatan pelayanan infrastuktur perumahan dan permukiman di pulau-pulau kecil terpencil dan daerah terisolir

Pembangunan PS Permukiman di PulauPulau Kecil, Terpencil dan Tertinggal

Dana Lokasi

Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Jiwa

26,893,865 54 50 135,838

Peningkatan pelayanan infrastuktur perumahan dan permukiman di kwsn perbatasan

Pembangunan PS Permukiman Darah Perbatasan


71,106,680 24 24 83,181

Rp. 1.000 Prop % Rp. 1.000

49,564,000 32 100 6,400,000 16 8,000,000 16 1,390,000 4 750,000 2

Pelayanan Dana Lokasi Pelayanan

Dana Bantuan Teknis % Pencapaian Dana Peningkatan keberdayaan masy. Kegiatan Data dan Informasi Produk Perdesaan, pemberdayaan masy., Kegiatan Pengembangan Hub. Kerjasama LN dan Pola InvestasiDana pengemb. Kota-kota kecil & Produk menengah, peningkatan PS Kegiatan Kebijakan dan Strategi Dana Perdesaan, pengembangan Produk kelembagaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Dana Produk Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bantuan teknis Pengembangan PLP

Paket

Paket

Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket

25,180,000 1

Halaman 8dari41Halaman

Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator



Terselenggaranya tata administrasi di bid hukum, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset (BMN) di DJCK

Tersusunnya pedoman aplikasi dalam penggajian, sistem komputerisasi PNBP, aplikasi peraturan keuangan

Rencana Tingkat Capaian (Target) (3)

100%

Program


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Uraian (5) Kegiatan Pembinaan Pemrograman dan Anggaran Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan PKPS BBM Tersedianya tenaga yang handal dan profesional dalam penyusunan peraturan per UU-an (Legal Drafting) bidang CK Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, advokasi dan bantuan hukum

100% Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi

Pelatihan dan pembinaan teknis bagi aparat satker Terselenggaranya pembinaan hukum kontrak/perjanjian dan perijinan, penyusunan naskah akademis RUU, Rapermen PU

100%

Penyusunan sistem aplikasi keuangan Penyusunan program dan rencana kerja serta pengendalian anggaran satker DJCK Penyusunan naskah akademik dan materi rapermen/RPP Penyusunan kebijakan dan NSPM Rehabilitasi Sarana Kebakaran

Terselenggaranya pembinaan pembinaan pegawai, pembinaan teknis

Tersusunnya sistem informasi kecipta karya-an dan sistem informasi kepegawaian

100%

Program Pengembangan Kelembagaan

Pelaksanaan monev Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan

100%

Penyusunan sistem informasi kepegawaian Penyusunan studi Rehabilitasi Mess Pejompongan


Indikator Kinerja

Satuan

(6)

(7)

Dana Produk Dana Produk Dana Produk jumlah

Rp. 1.000

Dana Produk jumlah Dana Produk jumlah Dana Produk jumlah Dana Produk Dana Produk Dana Produk Dana Produk Dana Produk

Rp. 1.000

Dana Produk Dana Produk Jumlah Dana Produk Dana Produk Dana Produk

Rp. 1.000

Paket

Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket Pegawai

Paket Pegawai



Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket

Paket

Rp. 1.000 Paket

Pegawai Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket


Ket.

(9)

11,046,100 21 11,280,000 10 275,328 1 200 1,566,561 4 30 1,863,921 1 854 1,102,138 1 279 567,202 1 317,212 1 1,550,186 4 700,366 2 188,517 1 246,250 1 1,573,072 5 155 1,005,186 1 3,087,200 3 240,000 1


Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

(1) Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) dalam penanganan pasca bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta kerusuhanyang sosialbaik di Pelaksanaan administrasi berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua


Meningkatnya kapasitas pemda dlm penyelenggaranaan konstruksi & keselamatan bangunan serta penataan lingkungan permukiman di 160 kab/kota


Terselenggaranya penguatan kelembagaan penyelenggaraan bangunan gedung


100% 100%

100%

100%

Program

(4) Penanggulangan dampak Kinerja konflik Program Pengembangan sosial dan bencana Pengelolaan AM dan AL Pengembangan Ek. Lokal Pengembangan Perkotaan

pengembangan perumahan


Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

(5)

(6) Dana Produk Jumlah

(7) Rp. 1.000

Dana Produk Dana Produk

Rp. 1.000

Penyelenggaraan prasarana dan sarana kantor

Dana Produk

Rp. 1.000

Rehabilitasi Sarana Kerja Kantor Setditjen. Cipta Karya dan rehabilitasi sarana kebakaran

Dana Produk

Rp. 1.000

Peningkatan kemampuanSDM yang handal dan profesional dalam pengelolaan PS bidang Cipta Karya Kegiatan Pembinaan Pemrograman dan Anggaran Rehabilitasi Wisma Sanita

Pembinaan teknis pembangunan gedung negara Penyusunan Raperda BG kab/kota

Penyusunan RIK

Pembinaan BG

Pengelolaan BG dan RN Propinsi

Digitalisasi arsip BG negara

Inventarisasi arsitektur dan BG


Paket

Pegawai Paket

Rp. 1.000 Paket

Paket Paket

Dana Rp. 1.000,Bintek Paket % Standarisasi pemahaman penyelenggaraan gedung Dana Rp. 1.000,Raperda Paket % Terselenggaranya tertib administasi dan teknis penyelenggaraan bangunan Dana Pedoman Ketersediaan RIK kab/kota Dana Bantek Standarisasi pemahaman penyelenggaraan gedung Dana Pengelolaan BGRN Tersedianya informasi mengenai proses pengalihan status RN Dana Sistem pengarsipan Berfungsinya sistem pengarsipan BG dan RN Dana Inventarisasi Tersedianya informasi arsitektur dan BG

Rencana Tingkat Ket. Capaian (Target) (8) (9) 3,780,400 1 290 2,000,000 2 428,343 1

52.687.958 1

690 1

33 100 1,827,000 25 50

Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Paket %

16,162,000 33 50

Rp. 1.000,Paket %

356,380 67 80

Rp. 1.000,Paket %

17 100

Rp. 1.000,Paket %

12 100

41 100


Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

(1) Terdukungnyaberbagai penyediaan PS Tersedianya perangkat (infrastruktur) dalam penanganan pasca kebijakan, pedoman, prosedur sebanyak bencana 100.000 unitpengembangan rumah di NAD 150 paket(±NSPM, serta dan Nias) serta kerusuhan piranti lunak, bantuan tekniksosial dan di berbagai wilayah di Indonesia bimbingan teknik sebanyak 50sebanyak paket 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua

(2) Terehabilitasinya PS permukiman Tersusunnya rencana teknis pasca bencana, AM kerusuhan sosial pengembangan

Rencana Tingkat Capaian (Target) (3) 100%

Tersusunnya rencana teknis pengembangan permukiman

100%

Tersusunnya NSPM bidang penataan bangunan dan lingkungan

100%


Program

Uraian

(4) (5) PenanggulanganSistem dampak konflik Pengembangan program dan sarana AM Pengembangan Pelayanan sosial dan AM dan ALbencana

Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha di daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur PU penyusunan NSPM penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

Penyusunan program & rencana kerja/teknis/program

Penyusunan pedoman pembangunan teknis pemberdayaan komunitas dan penataan

Indikator Kinerja

Satuan


(6)

(7)

Dana Produk

Rp. 1.000,NSPM Bantek Rapermen Rp. 1.000,NSPM Bantek

36,153,000 31 42 2 60,085,463 113 269

Rp. 1.000,NSPM %

500,000 1 40

Rp. 1.000,NSPM %

500,000 1 85

Rp. 1.000,NSPM % Rp. 1.000,Bantek % Rp. 1.000,%

398,726 1 50 1,056,000 1 50 422,500 50

Rp. 1.000,NSPM %

400,041 1 50

Rp. 1.000,NSPM % Rp. 1.000,NSPM %

422,440 1 35 400,042 1 30

Rp. 1.000,Paket %

1,450,000 3 80

Dana Produk

Dana Pedoman teknis Standarisasi pemberdayaan masyarakat dan penataan lingk Dana Penyusunan pedoman perencanaan dan Pedoman teknis pembangunan kwsn lingk Standarisasi perencanaan lingk. bersejarah/tradisional Bersejarah Dana Penyusunan pedoman teknis perencanaan Pedoman teknis kelengkapan sarana dan prasarana BG Standarisasi kelengkapan PS BG Dana Bantek dan fasilitasi bintek BG wil 1 dan II Bantek Masalah teratasi Dana Penyusunan pedoman teknis pemeriksanaan Produk berkala BG Standarisasi pemeriksaan berkala Dana Penyusunan pedoman teknis pembangunan Pedoman teknis dan pemanfaatan BG diatas/dibawah air serta Standarisasi pemanfaatan BG PSU diatas/dibawah air serta PSU Dana Penyusunan pedoman teknis model RIK Pedoman teknis kab/kota Standarisasi model RIK Dana Penyusunan pedoman teknis Pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung fungsi Standarisasi penyelenggaraan BG khusus fungsi khusus Pengelolaan BG dan RN Dana Pengelolaan BGRN Meningkatnya fungsi lembaga penyelenggara BGRN

Ket.

(9)


Sasaran Uraian

Kegiatan Indikator

(1) (2) Terdukungnya penyediaan PS Terehabilitasinya PS permukiman (infrastruktur) dalam penanganan pasca pasca bencana, kerusuhan sosial bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua

Tersusunnya bantek pembangunan gedung dan lingkungan


100%

Program


Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Daerah Bencana

Uraian

Indikator Kinerja

(5)

(6)

Review pedoman teknis pembangunan BG negara

Dana Laporan Tersedianya pedoman teknis Dana Bimbingan teknis pengelolaan BGRN di Program pengelolaan BGRN pusat, wil barat dan wil timur Masalah teratasi Dana Kajian pelaksanaan pembinaan teknis BG Bintek dan RN Peningkatan kemampuan penyelenggara pembangunan BG dan RN Dana Bantek pelaksanaan program PBL TA 2006 Program PBL wil kalimantan, sulawesi, bali, nusa tenggara, Masalah teratasi maluku dan papua Pengawasan dan supervisi Dana Laporan Meningkatnya kualitas program Dana Bantek penyusunan audit atas UPP 1 dan Audit UPP 2 Masalah teratasi Bantek Penyusunan RTBL Dana Dokumen RTBL Masalah teratasi Dana Rencana teknis memorandum kegiatan PBL Kegiatan memorandum di daerah Terumusnya kegiatan PBL T.A. 2007 Sosialisasi pelaksanaan kegiatan PBL Dana Terselenggaranya sosialisasi Meningkatnya pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan PBL Rencana teknis identifikasi kegiatan PBL Dana Terlaksananya identifikasi Teridentifikasinya program PBL Penyusunan pedoman penataan RTH lingk. Dana

Bantek pelaksanaan program PBL Th 2006 Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi


Pedoman Tertib pembangunan RTH Dana Bantek Masalah PBL teratasi

Satuan (7)


Rp. 1.000,NSPM % Rp. 1.000,Bantek % Rp. 1.000,Bantek %

300,910 1 50 700,000 1 50 450,000 1 85

Rp. 1.000,Bantek % Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Bantek % Rp. 1.000,Paket Paket Rp. 1.000,Paket orang

1,700,000 2 50

Ket.

(9)

33 50 1,000,000 1 85 500,000 1 90 33 33 33 20

Rp. 1.000,Paket %

33 90

Rp. 1.000,NSPM % Rp. 1.000,Bantek %

500,000 1 50 2,550,000 4 60


Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator





Program


Uraian (5)

100%

(6)

(7) Rp. 1.000,Bantek %

750,000 1 50

Rp. 1.000,Bantek % Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek

750,000 1 50 3,726,000 10 1,550,000 4 32,781,600 26 2,050,000 5 1,199,800 4

Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Pelayanan Jiwa Dana Rp. 1.000,Pembangunan PS Permukiman (Rusunawa) TB TB Pelayanan Jiwa Pembangunan PS Permukiman (KTP2D) Dana Rp. 1.000,Lokasi Kota/Kab Kwsn Pelayanan Jiwa Pembangunan PS Permukiman (NUSSP) Dana Rp. 1.000,Lokasi Kota/Kab Kwsn Pelayanan Jiwa Dana Rp. 1.000,Bantek penyusunan audit atas UPP1 dan Bantek Bantek UPP2 % Meningkatnya pelaksanaan bantek dan penyiapan audit Pemberian BLM Dana Rp. 1.000,BLM paket unit Terlaksananya pembentukan kelompok BLM

51,704,116 76 76 165,340 214,585,066 23 11,520 61,821,121 128 130 378,652 137,257,447 32 358 686,101 1,000,000 1 85

Pengembangan sist. Pelayanan AM dan AL, Pengembangan sist. Pelayanan DR dan SP, pemberdayaan komunitas perumahan, pengembangan perumahan, lingkungan sehat, keterkaitan pembangunan antar kota, peningkatan ps perdesaan

Kegiatan Pembinaan Pemrograman & Anggaran Kegiatan Pengembangan Hub. Kerjasama LN dan Pola Investasi Kegiatan Kebijakan dan Strategi

Pembangunan PS Permukiman Kasiba/Lisiba

Tersedianya dukungan PSD Perkim pada Kasiba/Lisiba

100%


Terfasilitasinya pengembangan Rusunawa dan PSD Perkim

100%


Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan melalui program KTP2D Terfasilitasinya perbaikan, penataan kembali lingk. Kota & peningkatan pemda/masyarakat

100%


100%

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan (P2KP)

100%



Satuan

Dana Bantek Penanganan program kwsn kumuh menjadi terarah Dana Bantek Peniingaktan kwsn bandanaira Dana Produk Dana Produk Dana Produk Dana Produk Dana Produk

Bantek penanganan kwsn kumuh

Bantek penanganan kwsn kota Bandanaira


Indikator Kinerja


Kegiatan Evaluasi Kinerja Kegiatan Data dan Informasi

Dana Lokasi

Ket.

(9)

356,380,000 176 3,784


Sasaran Uraian

Kegiatan Indikator

(1) (2) Terdukungnya penyediaan PS Terehabilitasinya PS permukiman (infrastruktur) dalam penanganan pasca pasca bencana, kerusuhan sosial bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua Pengelolaan dan Pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan

terkelolanya dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar & metropolitan agar pertumbuhannya dapat berkelanjutan Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja bid. Cipta Karya Tersedianya PS AM

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan PS air minum kepada 11 juta jiwa di perkotaan dan perdesaan (terutama kawasan rawan Tersedianya PS Air Limbah air bersih perkotaan dan perdesaan), pengelolaan sanitasi di 276 kabupaten/kota, pengembangan drainase Tersedianya PS Persampahan dan pengelolaan sistem persampahan, serta meningkatnya kualitas lingkungan permukiman di kawasan kumuh dan Tersedianya PS Drainase nelayan seluas 1.700 ha yang mencakup sekitar 4,2 juta unit.

Tertatanya lingk. Permukiman kumuh, nelayan dan trasdisional


Program


Uraian (5) Bantuan tekis P2KP

Penanggulangan kemiskinan perkotaan tahap II

Penanggulangan kemiskinan di perkotaan 3

100%

Program pengendalian kota-kota besar dan metropolitan

Pembangunan PS Permukiman

Kegiatan Evaluasi Kinerja 100%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pengembangan sistem penyediaan AM

100%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, nelayan dan tradisional

Pengelolaan sistem AL

100% 100%

100%

Pengembangan PS Persampahan

Pengembangan PS Drainase

Dukungan PSD lingkungan permukiman

Pembinaan penataan lingkungan wilayah


Indikator Kinerja

Satuan


(6)

(7)

Dana Bantek Meningkatnya pelaksanaan bantek P2KP Dana Bantek pelaksanaan P2KP Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparat terkait P2KP Dana Bantuan manajemen P2KP Meningkatnya bantuan manajemen P2KP 3 Dana Lokasi

Rp. 1.000,paket %

522,054 42 85

Rp. 1.000,paket %

58,630 26 85

Rp. 1.000,paket %

463,423 16 85

Rp. 1.000,Kota/Kab

10,800,000 6

Pelayanan

Jiwa

Dana Produk Dana Kwsn yg ditangani Kab/kota yg ditangani Penerima manfaat Dana Kota yg ditangani % Pencapaian Dana Kota yg ditangani % Pencapaian Dana Kota yg ditangani % Pencapaian Dana Program Luas kwsn permukiman kumuh yg diperbaiki Dana Pembinaan Masalah penataan lingkungan teratasi

Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,lokasi kab/kota jiwa Rp. 1.000,kab/kota % Rp. 1.000,kab/kota % Rp. 1.000,kab/kota % Rp. 1.000,kab/kota %

13,080,000 8 454,989,000 385 289 1,065,696 192,840,000 95 100 117,719,000 91 100 119,603,000 145 100 97,274,000 155 90

Rp. 1.000,paket %

11,849,000 33 90

Ket.

(9)

39,874


Sasaran Uraian

Kegiatan Indikator

(1) (2) Terdukungnya penerapan penyediaanstandar PS Terehabilitasinya PS permukiman Meningkatnya Terbinanya para pemangku (infrastruktur)bangunan dalam penanganan pasca bencana, kerusuhan sosial keselamatan gedung di pasca 32 kepentingan penyelenggaraan bencana (± 100.000 unit rumah di NAD bangunan gedung propinsi dan terehabilitasinya bangunan dan Nias) serta di kerusuhan sosial di gedung negara 15 propinsi. berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua



100%

Program

(4) Penanggulangan dampak Pembinaan BG dlm rangkakonflik sosial dan bencana memenuhi keselamatan dan keamanan

Pengelolaan gedung dan RN

Rehabilitasi BG istana kepresidenan dan kebun raya


Uraian

Indikator Kinerja

(5)

(6)

Peningkatan & pemantapan kelembagaan dan fasiltasi raperda BG

Satuan (7)


Dana Bantek Inventarisasi perda terkait manajemen penyelenggaraan BG di daerah Dana Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG & Sosialisasi keselamatan bangunan Tersedianya tenaga pendata HSBG Penyusunan RTBL Dana RTBL yg implementatif Terciptanya kwsn yg harmoni sesuai kaidah PBL Sosialisasi peraturan BG Dana Sosialisasi Jml Peserta sosialisasi Pengembangan sistem informasi arsitektur BG Dana Sistem informasi arsitektur BG Berfungsinya sistem informasi arsitektur BG di daerah Pemantauan dan evaluasi Dana Laporan Peningkatan kualitas program PBL Percontohan aksesbilitas BGN Dana Fisik percontohan Meingkatnya jumlah BG negara yg aksesibel Dana Lanjutan rehabilitasi istana kepresidenan Rehabilitasi istana kepresidenan Meningkatnya kualitas bangunan/sarana istana kepresidenan

Rp. 1.000,Paket %

1,546,000 32 30

Rp. 1.000,Paket orang Rp. 1.000,Paket %

2,067 33 1,320 15,813 41 50

Lanjutan rehabilitasi kebun raya

Dana Rehabilitasi kebun raya Meningkatnya kualitas bangunan/sarana kebun raya


Ket.

(9)

23 920 18 35

Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Paket Paket

33 50 332,380,000 67 67

Rp. 1.000,Bantek %

14,692,000 4 80

Rp. 1.000,Bantek %

14,692,000 4 80


Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

(1) Terdukungnya kualitas penyediaan PS Meningkatnya lingkungan dan (infrastruktur) dalam penanganankota, pasca vitalitas kawasan perekonomian bencana (± pariwisata, 100.000 unitdan rumah di NAD bersejarah, kawasan dan Nias) serta revitalisasi kerusuhan 247 sosial di lainnya melalui kawasan berbagai wilayahkembali di Indonesia sebanyak serta tertatanya lingkungan 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap permukiman tradisional dan bersejarah darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan pada 395 kawasan, termasuk fasilitasi rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada (RTH)daerah di 150 lokasi kota. paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua

(2) Terehabilitasinya PS permukiman Terlaksananya peningkatan pasca bencana, kerusuhan sosial kualitas gedung bersejarah melalui penataan dan revitalisasi BG bersejarah dan lingkungannnya

Terlaksananya peningkatan kualitas & fungsi kwsn yg menurun kualitasnya melalui penataan & revitalisasi kwsn Tersedianya PS (infrastruktur) perkotaan Terlaksananya Pengembangan dan perdesaan, terutama akses jalan, di PS di kwsn. DPP kawasan cepat tumbuh, di daerah pinggiran kota melalui kawasan desa Tersedianya infrastruktur pusat pertumbuhan, serta kawasan perdesaan sesuai kebutuhan agropolitan dan daerah tertinggal di 31 propinsi untuk meningkatkan keterkaitan masyarakat setempat (pembangunan prasarana hubungan kota-desa. perdesaan) Terlaksananya Pengembangan PS di kwsn Desa Agropolitan utk meningkatkan produktifitas dan ekonomi lokal



Program

(4) Penanggulangan dampak konflik Penataan dan Revitalisasi sosial danBG bencana penataan Bersejarah dan Lingkungannya

Uraian

Indikator Kinerja

(5)

(6)

(7)

Pendampingan pelaksanaan kawasan kumuh

Dana Pendampingan Tersusunnya DED Dana Pendampingan Tersusunnya DED Dana Dokumen Tersedianya dokumen RTRP tradisional/bersejarah Dana Lokasi Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional/bersejarah Dana DED Fisik

Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Paket %

14,194,000 61 90 2,062,000 23 85 5,050,000 14 90

Rp. 1.000,Kab/kota %

11,849,000 33 90

Rp. 1.000,Paket Paket

110,360,000 61 62

Dana Lokasi

Rp. 1.000,Kota/Kab

86,714,589 121

Pelayanan Dana Lokasi

Jiwa Rp. 1.000,Prop Kwsn Jiwa

500,000 496,291,000 4 94 2,760,000


128,310,075 32 94 664,300

Pelaksanaan penataan lingkungan permukiman tradisional Penyusunan rencana tindak revitalisasi lingkungan permukiman tradisional

Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman tradisional/bersejarah

100%


Penataan dan Revitalisasi Kawasan

100%

Program Peningkatan PS Perdesaan

Pembangunan PS Kwsn DPP

100%


Pembangunan PS Pedesaan (PPIP)

Pelayanan 100%

Satuan


Program Pengembangan Ekonomi Pembangunan PS Kwsn Agropolitan Lokal

Dana Lokasi Pelayanan

Ket.

(9)


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2006

LAMPIRAN 3 : FORM PKK

Instansi: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kegiatan Program


Uraian (2) Pembangunan PS Permukiman

Indikator Kinerja

Peningkatan pelayanan infrastuktur perumahan dan permukiman di pulau-pulau kecil terpencil dan daerah terisolir Peningkatan pelayanan infrastuktur perumahan dan permukiman di kwsn perbatasan

Pembangunan PS Permukiman di Pulau-Pulau Kecil, Terpencil dan Tertinggal

(3) Dana Lokasi Pelayanan Dana Produk Dana Produk Dana Lokasi

Pembangunan PS Permukiman Darah Perbatasan

Pelayanan Dana Lokasi

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bantuan teknis Pengembangan PLP

Penyediaan PS AM pada daerah konflik/bencana Penyediaan PS PLP pada daerah konflik/bencana

Peningkatan keberdayaan masy. Perdesaan, pemberdayaan masy., pengemb. Kota-kota kecil & menengah, peningkatan PS Perdesaan, pengembangan kelembagaan

Pelayanan Dana Bantek % Pencapaian Kegiatan Data dan Informasi Dana Produk Kegiatan Pengembangan Hub. Kerjasama LN dan Pola Investasi Dana Produk Kegiatan Kebijakan dan Strategi Dana Produk Kegiatan Evaluasi Kinerja Dana Produk


Satuan (4) Rp. 1.000,Kota/Kab Jiwa Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000 Paket

Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Jiwa Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Jiwa Rp. 1.000 Prop % Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket

Rencana Tingkat Capaian (Target) (5) 44,493,225 5 7,325 23,180,000 1 5,000,000 1 26,893,865 54 50 135,838 71,106,680 24 24 83,181 49,564,000 32 100 6,040,852 16 6,450,000 16 400,000,000 1 350,000,000 1

Realisasi (6) 44,211,549 12 10,950 22,754,724 1 4,865,077 1 26,729,711 54 63 164,617 69,086,961 27 47 88,300 46,049,580 32 100 6,007,362 16 5,529,495 15 383,489,330 1 335,558,120 1

Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Tingkat (Target) (7) (8) 99.37 240 149 98.17 100 97.3 100 99 100 119 121 97 117 196 106 92.91 100 100 99.45 100 85.73 93.75 95.87 100 95.87 100

Halaman17dari41Halaman

(3) Dana Produk Dana Produk jumlah

(4) Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Pegawai

(Target) (5) 10,346,100 19 275,328 1 200

(6) 10,079,876 19 237,246 1 200

Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Tingkat (Target) (7) (8) 97.43 100 86.17 100.00 100

Dana Produk jumlah Dana Produk jumlah Dana Produk jumlah Dana Produk Dana Produk Dana Produk Dana Produk Dana Produk Dana Produk Dana Produk Jumlah Dana Produk

Rp. 1.000 Paket Pegawai Rp. 1.000 Paket Pegawai Rp. 1.000 Paket Pegawai Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Rp. 1.000 Paket Pegawai Rp. 1.000 Paket

1,566,561 4 30 1,863,921 1 854 1,102,138 1 279 567,202 1 317,212 1 1,550,186 4 700,366 2 188,517 1 246,250 1 1,573,072 5 155 975,186 2

1,447,138 4 30 1,847,913 1 854 1,100,000 1 279 567,112 1 315,655 1 1,461,143 4 674,474 2 185,124 1 215,209 1 1,491,355 5 155 942,656 2

92.37 100 100 99.14 100 100 99.81 100 100 99.98 100 99.51 100 94.25 100 96.3 100 98.20 100 87.39 100 94.81 100 100 96.66 100

Kegiatan Program

(1) Penanggulangan dampak konflik sosial dan bencana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Uraian (2) Kegiatan Pembinaan Pemrograman dan Anggaran Tersedianya tenaga yang handal dan profesional dalam penyusunan peraturan per UU-an (Legal Drafting) bidang CK Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, advokasi dan bantuan hukum Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/diseminasi

Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan teknis bagi aparat satker Penyusunan sistem aplikasi keuangan Penyusunan program dan rencana kerja serta pengendalian anggaran satker DJCK Penyusunan naskah akademik dan materi rapermen/RPP Penyusunan kebijakan dan NSPM Rehabilitasi Sarana Kebakaran Program Pengembangan Kelembagaan

Pelaksanaan monev Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan

Penyusunan sistem informasi kepegawaian


Indikator Kinerja

Satuan

Rencana Tingkat Capaian

Realisasi


Kegiatan Program


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan Ek. Lokal Pengembangan Perkotaan pengembangan perumahan


Uraian

Satuan

(3) (4) Penyusunan studi Dana Rp. 1.000 Produk Paket Rehabilitasi Mess Pejompongan Dana Rp. 1.000 Produk Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Dana Rp. 1.000 Produk Paket Dana Rp. 1.000 Peningkatan kemampuanSDM yang handal dan Produk Paket profesional dalam pengelolaan PS bidang Cipta Jumlah Pegawai Karya Kegiatan Pembinaan Pemrograman dan Anggaran Dana Rp. 1.000 Produk Paket Rehabilitasi Wisma Sanita Dana Rp. 1.000 Produk Paket Penyelenggaraan prasarana dan sarana kantor Dana Rp. 1.000 Produk Paket Rehabilitasi Sarana Kerja Kantor Setditjen. Cipta Karya dan rehabilitasi Danasarana kebakaranRp. 1.000 Produk Paket Pembinaan teknis pembangunan gedung negara Dana Rp. 1.000,Bintek Paket % Standarisasi pemahamana penyelenggaraan gedung Penyusunan Raperda BG kab/kota Dana Rp. 1.000,Raperda Paket Terselenggaranya tertib administasi % dan teknis penyelenggaraan bangunan Penyusunan RIK Dana Rp. 1.000,Pedoman Paket Ketersediaan RIK kab/kota % Pembinaan BG Dana Rp. 1.000,Terlaksananya bantek Paket % Standarisasi pemahamana penyelenggaraan gedung


(2)

Indikator Kinerja


Realisasi

Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Tingkat (Target) (7) (8) 99.33 100 98.46 100 100 100 93.01 100 100 80.70 100 97.46 100 78.29 100 100 100 98.6 100 89.6

(Target) (5) 3,087,200 3 240,000 1 359,500 1 3,780,400 1 290 2,000,000 2 428,343 1 52.687.958 1 689,719 1 4,943,000 32 100

(6) 3,066,363 3 236,311 1 359,500 1 3,516,125 1 290 1,614,016 2 417,467 1 41,245,124 1 689,719 1 4,873,800 32 90

1,827,000 25 50

1,598,630 25 44

87.5 100 87

16,162,000 33 50 5,000,000 41 100

15,580,200 33 44 4,925,000 4 81

96.4 100 87.2 98.5 100 81


Kegiatan Satuan


(4) Rp. 1.000,Paket %

(Target) (5) 356,380 67 80

Rp. 1.000,Paket %

1,214,000 17 100

965,130 17 77

79.5 100 77

Rp. 1.000,Paket %

325,617 12 100

250,399 12 78

76.9 100 78

Rp. 1.000,NSPM Bantek Rapermen Rp. 1.000,NSPM Bantek

42,000,000 31 134 2 60,085,463 113 269

36,153,000 31 42 2 67,015,773 129 356

86.08 100 31.34 100 112 114 132

Penyusunan pedoman pembangunan teknis pemberdayaan komunitas Danadan penataan lingkungan Rp. 1.000,Pedoman teknis NSPM % Standarisasi pemberdayaan masyarakat dan penataan lingk Penyusunan pedoman perencanaan dan pembangunan kwsn lingkDana bersejarah/tradisionalRp. 1.000,Pedoman teknis NSPM Standarisasi perencanaan lingk. % Bersejarah

500,000 1 40

390,500 1 31

78.1 100 77

500,000 1 85

493,000 1 75

98.6 100 88

Program


Indikator Kinerja

Uraian (2) Pengelolaan BG dan RN Propinsi



Pengembangan Sistem Pelayanan Pengembangan program dan sarana AM AM dan AL

(3) Dana Pengelolaan BGRN Tersedianya informasi mengenai proses pengalihan status RN Dana Sistem pengarsipan Berfungsinya sistem pengarsipan BG dan RN di daerah Dana Inventarisasi Tersedianya informasi arsitektur dan BG Dana Produk

Penyusunan program & rencana kerja/teknis/program Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha di daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastuktur PU penyusunan NSPM penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Realisasi Tingkat (Target) (6) (7) (8) 272,274 76.4 67 100 64 79.5


Dana Produk


Kegiatan Program


Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

(2) (3) (4) Penyusunan pedoman teknis perencanaan kelengkapan sarana dan Dana prasarana BG Rp. 1.000,Pedoman teknis NSPM Standarisasi kelengkapan PS BG % Bantek dan fasilitasi bintek BG wil 1 dan II Dana Rp. 1.000,Bantek Bantek Masalah teratasi % Penyusunan pedoman teknis pemeriksanaan berkala BG Dana Rp. 1.000,Produk nspm Standarisasi pemeriksaan berkala % Penyusunan pedoman teknis pembangunan dan pemanfaatan BG Dana diatas/dibawah air serta Rp.PSU 1.000,Pedoman teknis NSPM % Standarisasi pemanfaatan BG diatas/dibawah air serta PSU Penyusunan pedoman teknis model RIK kab/kota Dana Rp. 1.000,Pedoman teknis NSPM Standarisasi model RIK % Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung fungsi Dana khusus Rp. 1.000,Pedoman teknis NSPM Standarisasi penyelenggaraan BG % fungsi khusu Pengelolaan BG dan RN Dana Rp. 1.000,Pengelolaan BGRN Paket % Meningkatnya fungsi lembaga penyelenggara BGRN Review pedoman teknis pembangunan BG negara Dana Rp. 1.000,Laporan NSPM Tersedianya pedoman teknis % Bimbingan teknis pengelolaan BGRN di pusat, wil barat dan wil timur Dana Rp. 1.000,Bantek Program pengelolaan BGRN Masalah teratasi %



Realisasi

Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Tingkat (Target) (7) (8) 88.4 100 76 84.03 100 53 79.6 100 77 73.5 100 77

(Target) (5) 398,726 1 50 1,056,000 1 50 422,500 1 50 400,041 1 50

(6) 352,474 1 38 887,360 1 27 336,310 1 39 294,030 1 39

422,440 1 35 400,042 1 30

417,793 1 27 301,632 1 20

98.9 100 78 75.4 100 66

5,000,000 5 80

4,675,000 5 73

93.5 100 91

300,910 1 50 700,000 1 50

236,214 1 44 676,200 1 27

78.5 100 88.7 96.6 100 54


Kegiatan Program


Uraian (2) Kajian pelaksanaan pembinaan teknis BG dan RN

Indikator Kinerja

Satuan


(3) (4) Dana Rp. 1.000,Bintek Bantek % Peningkatan kemampuan penyelenggara pembangunan BG Bantek pelaksanaan program PBL TA 2006 wil kalimantan, sulawesi, Dana bali, nusa tenggara,Rp. maluku 1.000,dan papua Program PBL Bantek Masalah teratasi % Pengawasan dan supervisi Dana Rp. 1.000,Laporan Paket Meningkatnya kualitas program % Bantek penyusunan audit atas UPP 1 dan UPP 2 Dana Rp. 1.000,Audit Paket Masalah teratasi % Bantek Penyusunan RTBL Dana Rp. 1.000,Dokumen RTBL Bantek Masalah teratasi % Rencana teknis memorandum kegiatan PBL di daerah Dana Rp. 1.000,Kegiatan memorandum Paket terumusnya kegiatan PBL T.A. 2007 Paket Sosialisasi pelaksanaan kegiatan PBL Dana Rp. 1.000,Sosialisasi Paket Meningkatnya pemahaman para orang pelaksana dan stake hoder tentang pelaksanaan kegiatan PBL Rencana teknis identifikasi kegiatan PBL Dana Rp. 1.000,Identifikasi Paket Teridentifikasinya program PBL % Penyusunan pedoman penataan RTH lingk. Dana Rp. 1.000,Bantuan Teknis Pembangunan Pedoman NSPM Bangunan Gedung dan Lingkungan Tertib pembangunan RTH % di Daerah Bencana Bantek pelaksanaan program PBL Th 2006 Sumatera, Jawa, Kalimantan Dana dan Sulawesi Rp. 1.000,Bantek Bantek Masalah PBL teratasi %


(Target) (5) 450,000 1 85


1,700,000 2 50 4,334,000 33 50 1,000,000 1 85 500,000 1 90 2,358,000 33 33 673,000 33 20

1,456,600 2 34 4,312,330 33 34 985,000 1 60 437,500 1 59 1,579,860 33 33 594,932 33 20

85.85 100 67.25 99.5 100 67 98.5 100 71 87.5 100 65 67 100 100 88.4 100 100

2,542,000 33 90 500,000 1 50 2,550,000 4 60

2,236,960 33 77 492,500 1 48 2,404,800 4 36

88 100 85 98.5 100 95.4 93.8 100 63.38


Satuan


(4) Rp. 1.000,Bantek %

(Target) (5) 750,000 1 50


Rp. 1.000,Bantek % Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Bantek Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Jiwa Rp. 1.000,TB Jiwa Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Jiwa

750,000 1 50 3,010,790 12 1,550,000 4 35,276,919 29 2,050,000 5 1,600,000 5 11,280,000 10 51,704,116 76 76 165,340 214,585,066 24 11,520 61,821,121 128 130 378,652

664,500 1 39 2,604,725 12 12,174,238 4 15,359,531 22 1,863,136 5 1,513,963 5 7,575,058 9 51,130,558 89 121 329,835 214,585,066 24 11,520 59,927,905 136 170 444,035

Kegiatan Program


Uraian

Indikator Kinerja

(2) Bantek penanganan kwsn kumuh

(3) Dana Bantek Penanganan program kwsn kumuh menjadi terarah Bantek penanganan kwsn kota Bandanaira Dana Bantek Peniingaktan kwsn bandanaira Dana Pengembangan sist. Pelayanan AM Kegiatan Pembinaan Pemrograman dan Anggaran Produk dan AL, Pengembangan sist. Kegiatan Pengembangan Hub. Kerjasama LN dan Pola Investasi Dana Pelayanan DR dan SP, Produk pemberdayaan komunitas Kegiatan Kebijakan dan Strategi Dana perumahan, pengembangan Produk perumahan, lingkungan sehat, Kegiatan Evaluasi Kinerja Dana keterkaitan pembangunan antar Produk kota, peningkatan ps perdesaan Kegiatan Data dan Informasi Dana Produk Kegiatan Pengendalian PKPS BBM Dana Produk Pembangunan PS Permukiman kasiba/lisiba Dana Penyelenggaraan pemb. Lokasi infrastruktur perumahan & permukikman yg layak huni dan Pelayanan berkelanjutan Pembangunan PS Permukiman rusunawa Dana TB Pelayanan Pembangunan PS Permukiman ktp2d Dana Lokasi Pelayanan


88.6 100 78.9 86.51 100 785.43 100 43.54 75.86 90.88 100 94.62 100 67.15 90 99 117 159 199 100 100 100 97 106 131 117


(Target) (5) 137,257,447 32 358 686,101 1,000,000 1 85

(6) 108,411,024 32 362 686,101 697,000 1 65

Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Tingkat (Target) (7) (8) 79 100 101 100 69.7 100 77

185,823,000 176 3,784

78,510,200 176 3,784

42.25 100 100

522,054 42 85

453,143 42 80

86.8 100 93.6

58,630 26 85

58,630 40 78

100 100 91.7

463,423 16 85

312,811 14 65

67.5 88 76.5

10,800,000 6

8,734,587 6

81 100

39,874 13,080,000 8

39,874 10,417,842 7

100 79.65 87.5

Kegiatan Program

Uraian


(2) Pembangunan PS Permukiman nussp


Bantek penyusunan audit atas UPP1 dan UPP2

Pemberian BLM

Bantuan tekis P2KP



pengendalian kota-kota besar dan metropolitan

Pembangunan PS Permukiman

Kegiatan Evaluasi Kinerja


Indikator Kinerja

Satuan

(3) Dana Lokasi

(4) Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Pelayanan Jiwa Dana Rp. 1.000,Bantek dan penyiapan audit Bantek Meningkatnya pelaksanaan bantek % dan penyiapan audit Dana Rp. 1.000,BLM paket unit Terlaksananya pembentukan kelompok BLM Dana Rp. 1.000,Bantek pelaksanaan P2KP paket Meningkatnya pelaksanaan bantek % P2KP Dana Rp. 1.000,Bantek pelaksanaan P2KP paket % Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparat terkait P2KP Dana Rp. 1.000,Bantuan manajemen P2KP paket Meningkatnya bantuan manajemen % P2KP 3 Dana Rp. 1.000,Lokasi Kota/Kab Pelayanan Dana Produk

Jiwa Rp. 1.000,Bantek


Realisasi


Kegiatan Program

(1) Penanggulangan dampakKinerja konflik Program Pengembangan sosial dan bencana Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, nelayan dan tradisional

Pembinaan BG dlm rangka memenuhi keselamatan dan keamanan

Uraian (2) Pengembangan sistem penyediaan AM

Indikator Kinerja

(3) Dana Kwsn yg ditangani Kab/kota yg ditangani Penerima manfaat Pengelolaan sistem AL Dana Kota yg ditangani % Pencapaian Penyediaan PS Persampahan Dana Kota yg ditangani % Pencapaian Penyediaan PS Drainase Dana Kota yg ditangani % Pencapaian Dukungan PSD lingkungan permukiman Dana Lokasi Luas kwsn permukiman kumuh yg diperbaiki Pembinaan penataan lingkungan wilayah Dana Pembinaan Masalah penataan lingkungan teratasi Peningkatan & pemantapan kelembagaan dan fasiltasi raperda BGDana Bantek Inventarisasi perda terkait manajemen penyelenggaraan BG Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG & keselamatan bangunan Dana Sosialisasi Tersedianya tenaga pendata HSBG Penyusunan RTBL Dana RTBL yg implementatif Terciptanya kwsn yg harmoni sesuai kaidah PBL


Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Tingkat (Target) (7) (8) 122.25 143.8 135.09 65.68 96.36 100 100 96.91 159.34 100 96.91 100 100 9.19 100 89.5

Satuan


(4) Rp. 1.000,lokasi kab/kota jiwa Rp. 1.000,kab/kota % Rp. 1.000,kab/kota % Rp. 1.000,kab/kota % Rp. 1.000,kab/kota %

(Target) (5) 372,188,000 285 440 741,096 192,840,000 95 100 117,719,000 91 100 119,603,000 145 100 97,274,000 155 90

(6) 454,989,000 385 289 1,065,696 185,820,180 95 100 114,081,150 145 100 115,907,370 91 100 8,939,480 155 81

Rp. 1.000,paket %

21,164,000 33 90

16,592,600 33 89

78.4 100 99.1

Rp. 1.000,Paket %

1,546,000 32 30

1,369,760 32 28

88.6 100 93


2,067,000 33 1,320 15,813,000 41 50

1,854,100 33 1,320 13,994,500 41 36

89.7 100 100 88.5 100 71.5

Realisasi


Kegiatan Program


Uraian (2) Sosialisasi peraturan BG

Indikator Kinerja

(3) Dana Sosialisasi Jml Peserta sosialisasi Pengembangan sistem informasi arsitektur BG Dana Sistem informasi arsitektur BG Berfungsinya sistem informasi arsitektur BG di daerah Pemantauan dan evaluasi Dana Laporan Peningkatan kualitas program PBL Pengelolaan gedung dan RN Percontohan aksesbilitas BGN Dana Fisik percontohan Meingkatnya jumlah BG negara yg aksesibel Dana Rehabilitasi BG istana kepresidenan Lanjutan rehabilitasi Istana kepresidenan Rehabilitasi istana kepresidenan dan kebun raya Meningkatnya kualitas bangunan/sarana istana kepresidenan Lanjutan rehabilitasi kebun raya Dana Rehabilitasi kebun raya Meningkatnya kualitas bangunan/sarana kebun raya Dana Penataan dan Revitalisasi penataan Pendampingan pelaksanaan kawasan kumuh Pendampingan BG Bersejarah dan Lingkungannya Tersusunnya DED Pelaksanaan penataan lingkungan permukiman tradisional Dana Pendampingan Tersusunnya DED Penyusunan rencana tindak revitalisasi lingkungan permukiman tradisional Dana Dokumen Tersedianya dokumen RTRP tradisional/bersejarah


Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Tingkat (Target) (7) (8) 75.6 100 100 76 100 65

Satuan


(4) Rp. 1.000,Paket orang Rp. 1.000,Paket %

(Target) (5) 1,437,000 23 920 5,112,000 18 35

(6) 1,086,370 23 920 3,885,120 18 23

Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Paket Paket

1,728,000 33 50 332,380,000 67 67

136,166 33 38 332,380,000 67 67

78.8 100 76 100 100 100

Rp. 1.000,Bantek %

14,692,000 4 80

12,899,560 4 54

87.8 100 67

Rp. 1.000,Bantek %

14,692,000 4 80

12,899,560 4 54

87.8 100 67

Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Paket % Rp. 1.000,Paket %

14,194,000 61 90 2,062,000 23 85 5,050,000 14 90

10,929,400 61 54 2,051,690 23 85 3,888,500 14 79

77 100 60 99.5 100 99.9 77 100 88

Realisasi


(Target) (5) 11,849,000 33 90

Prosentase Pencapaian Rencana Ket. Realisasi Tingkat (Target) (6) (7) (8) 11,796,900 99.56 33 100 90 99.56

110,360,000 61 62

107,247,848 61 62

97.18 100 100

86,714,589 121 140 500,000 496,291,000 4 94 2,760,000 128,310,075 32 94 664,300

79,492,804 124 149 515,000 450,395,193 4 1,840 2,760,000 126,373,108 32 94 664,300

92 102 106 103 91 100 100 100 98 100 100 100

Kegiatan Program



Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

(2) (3) (4) Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman tradisional/bersejarah Dana Rp. 1.000,Lokasi Kab/kota Meningkatnya kualitas lingkungan % permukiman tradisional/bersejarah Penataan dan Revitalisasi Kawasan Dana Rp. 1.000,DED Paket Fisik Paket


Pembangunan PS Kwsn DPP


Pembangunan PS Pedesaan (PPIP)

Program Pengembangan Ekonomi Pembangunan PS Kwsn Agropolitan Lokal

Dana Lokasi kwsn Pelayanan Dana Lokasi Pelayanan Dana Lokasi Pelayanan


Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Jiwa Rp. 1.000,Prop Kwsn Jiwa Rp. 1.000,Kota/Kab Kwsn Jiwa



LAMPIRAN 4 : FORM PPS

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2006 Instansi : DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

44,211,549 12 10,950

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (%) 5 99.37 240 149

2

2

100%

26,729,711 54 63 164,617

99 100 119 121

Terdukungnya pengembangan PS Tersedianya PS (infrastruktur) permukiman di daerah Permukiman di daerah perbatasan sebanyak 60 kwsn pada 7 perbatasan propinsi

100%

69,086,961 27 47 88,300

97 117 196 106

Meningkatkan kapasitas Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan kelembagaan dan kualitas infrastruktur/SDM yg profesional dan Terlaksananya kegiatan handal serta terwujudnya sistem data dan informasi, pembinaan pemrograman dan penganggaran, pengendalian dan

100%

100

92.91 86.32

Sasaran

Indikator Sasaran

Rencana tingkat capaian (target)

Realisasi

1 2 Terdukungnya penyediaan PS Terehabilitasinya PS (infrastruktur) dalam penanganan permukiman pasca pasca bencana (± 100.000 unit rumah bencana, kerusuhan sosial di NAD dan Nias) serta kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat

3 100%

4


Tersedianya PS permukiman di pulaupulau kecil, terpencil dan daerah tertinggal

68 bantek ADUM 1 thn Pengadaan alat 1 pkt

66 bantek ADUM 1 thn Pengadaan alat 1 pkt

Ket. 6

97 100 100



Halaman 28dari 41 Halaman

Terselenggaranya tata administrasi di bid hukum, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset (BMN) di DJCK Tersusunnya pedoman aplikasi dalam penggajian, sistem komputerisasi PNBP, aplikasi peraturan keuangan

Terselenggaranya pembinaan hukum kontrak/perjanjian dan perijinan, penyusunan naskah akademis RUU, Rapermen PU

Terselenggaranya pembinaan pembinaan pegawai, pembinaan teknis Tersusunnya sistem informasi ke-cipta karyaan dan sistem informasi kepegawaian



Pelaksanaan administrasi yang baik

lancarnya pelaksanaan administrasi Dit. BP selama 1 tahun

Meubelair 1 pkt ADUM 1 thn Kendaraan 1 pkt

Meubelair 1 pkt ADUM 1 thn Kendaraan 1 pkt

100 100

terselenggaranya adum dan peningakatan layanan umum dan operasional Terlaksananaya administrasi pegawai dan rehab PS Perkantoran

Meningkatnya kapasitas pemda dlm penyelenggaranaan konstruksi & keselamatan bangunan serta penataan lingkungan permukiman di


Pembinaan teknis pembangunan gedung negara

Penyusunan Raperda BG kab/kota

Penyusunan RIK

Pembinaan BG

Pengelolaan BG dan RN Propinsi




4,873,800 32 90 1,598,630 25 44 15,580,200 33 44 4,925,000 4 81 272,274 67 64 965,130 17 77 250,399 12

98.6 100 89.6 87.5 100 87 96.4 100 87.2 98.5 100 81 76.4 100 79.5 79.5 100 77 76.9 100 Halaman 30dari 41 Halaman

Tersedianya berbagai perangkat Tersusunnya rencana kebijakan, pedoman, prosedur teknis pengembangan AM sebanyak 150 paket NSPM, serta pengembangan piranti lunak, bantuan teknik dan bimbingan teknik sebanyak Tersusunnya rencana teknis pengembangan permukiman

100%

100%

78 31 42 2

78 100 31.3 100

67,015,773 129 356

112 114 132

Penyusunan pedoman pembangunan teknis pemberdayaan komunitas dan 390,500 penataan lingkungan Tersusunnya NSPM 1 bidang penataan 31 bangunan dan lingkungan Penyusunan pedoman perencanaan dan pembangunan kwsn lingk bersejarah/tradisional 493,000 1 75 Penyusunan pedoman teknis perencanaan kelengkapan sarana dan prasarana 352,474 BG 1 38 Bantek dan fasilitasi bintek BG wil 1 dan II 887,360 1 27 Penyusunan pedoman teknis pemeriksanaan berkala BG 336,310 1 39 Penyusunan pedoman teknis pembangunan dan pemanfaatan BG diatas/dibawah 294,030air serta PSU 1 39 Penyusunan pedoman teknis model RIK kab/kota 417,793 1 27 Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus 301,632 1 20 Pengelolaan BG dan RN 4,675,000 5 73 Review pedoman teknis pembangunan BG negara 236,214 1 44 Bimbingan teknis pengelolaan BGRN di pusat, wil barat dan wil timur 676,200


78.1 100 77 98.6 100 88 88.4 100 76 84.03 100 53 79.6 100 77 73.5 100 77 98.9 100 78 75.4 100 66 93.5 100 91 78.5 100 88.7 96.6 Halaman 31dari 41 Halaman

1 100 27 54 Kajian pelaksanaan pembinaan teknis BG dan RN 398,700 88.6 1 100 74 87.5 Bantek pelaksanaan program PBL TA 2006 wil kalimantan, sulawesi, bali,1,456,600 nusa tenggara, maluku dan 85.85 papua 2 100 34 67.25 Pengawasan dan supervisi 4,312,330 99.5 33 100 34 67 Bantek penyusunan audit atas UPP 1 dan UPP 2 985,000 98.5 1 100 60 71 Bantek Penyusunan RTBL 437,500 87.5 1 100 59 65 Rencana teknis memorandum kegiatan PBL di daerah 1,579,860 67 33 100 33 100 Sosialisasi pelaksanaan kegiatan PBL 594,932 88.4 33 100 20 100 Rencana teknis identifikasi kegiatan PBL 2,236,960 88 33 100 77 85 Penyusunan pedoman penataan RTH lingk. 492,500 98.5 Tersusunnya bantek 1 100 pembangunan gedung dan 48 95.4 lingkungan Bantek pelaksanaan program PBL Th 2006 Sumatera, Jawa, Kalimantan dan 2,404,800 Sulawesi 93.8 4 100 36 63.375 Bantek penanganan kwsn kumuh 732,000 97.6 1 100 44 88.5 Bantek penanganan kwsn kota Bandanaira 664,500 88.6 1 100 39 78.9 Terlaksananya kegiatan data dan informasi, pembinaan pemrograman dan penganggaran, pengendalian dan pengamanan PKPS BBM, pengembangan hub. LN dan pola investasi, jakstra LAKIP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA dan evaluasi kinerja bid. Cipta Karya

47 bantek ADUM 1 thn Perbaikan Ged. 1 pkt Pengadaan alat 1 pkt

40 bantek ADUM 1 thn Perbaikan Ged. 1 pkt Pengadaan alat 1 pkt

85 100 100 100


data dan informasi, pembinaan pemrograman dan penganggaran, pengendalian dan pengamanan PKPS BBM, pengembangan hub. LN dan pola investasi, jakstra dan evaluasi kinerja bid. Cipta Karya

Terfasilitasinya prasarana dan sarana permumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau 671 unit, dukungan rusunawa 30 ribu unit, dan meningkatnya kualitas permukiman di perdesaan di 665 kawasan, serta terentaskannya kemiskinan di 9.571

100%

51,130,558 89 121 329,835

98.89 117.11 159.21 199.49


100%

214,585,066 23 8,800

100 100 100

Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan melalui program KTP2D

100%

59,927,905 136 170 444,035

97 106 131 117

Terfasilitasinya perbaikan, penataan kembali lingk. Kota & peningkatan pemda/masyarakat

100%

108,411,024 32 362 686,101

79 100 101 100

37,777,101 2 14

64 100 100

697,000 1 65 78,510,200 176 3,784

69.7 100 77 42.25 100 100


Bantek penyusunan audit atas UPP1 dan UPP2 Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan (P2KP)


Pemberian BLM


Bantuan tekis P2KP

453,143 42 80 58,630 40 78 312,811 14 65 8,734,587 6 39,874



Pengelolaan dan Pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan PS air minum kepada 11 juta jiwa di perkotaan dan perdesaan (terutama kawasan rawan air bersih perkotaan dan perdesaan), pengelolaan sanitasi di 276 kabupaten/kota, pengembangan drainase dan pengelolaan sistem persampahan, serta meningkatnya kualitas lingkungan permukiman di kawasan kumuh dan nelayan seluas 1.700 ha yang mencakup sekitar 4,2 juta unit.

terkelolanya dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar & metropolitan agar pertumbuhannya dapat berkelanjutan

100%


8 bantek

7 bantek

86.8 100 93.6 100 100 91.7 67.5 88 76.5 81 100 100

88

Tersedianya PS AM

100%

1,062,696 385 32

Tersedianya PS Air Limbah

100%

100

96.36 selesai 92.85

Tersedianya PS Persampahan

100%

100

96.91 selesai 93.92

Tersedianya PS Drainase

100%

100

96.91 selesai 93.92


143.8 135.1 106.7


lingkungan permukiman di kawasan kumuh dan nelayan seluas 1.700 ha yang mencakup sekitar 4,2 juta unit.

Tertatanya lingk. Permukiman Dukungan kumuh, nelayan PSD lingkungan dan trasdisional permukiman

Pembinaan penataan lingkungan wilayah

Meningkatnya penerapan standar keselamatan bangunan gedung di 32 propinsi dan terehabilitasinya bangunan gedung negara di 15


Peningkatan & pemantapan kelembagaan dan fasiltasi raperda BG

Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG & keselamatan bangunan

Penyusunan RTBL

Sosialisasi peraturan BG

Pengembangan sistem informasi arsitektur BG

Pemantauan dan evaluasi

Terselenggaranya bantek Percontohan aksesbilitas BGN pembangunan BG dan RN

8,939,480 155 81 16,592,600 33 89

9.19 100 89.5 78.4 100 99.1

1,369,760 32 28

88.6 100 93

1,854,100 33 1,320 13,994,500 41 36 1,086,370 23 920 3,885,120 18 23 136,166 33 38 332,380,000 67 67

89.7 100 100 88.5 100 71.5 75.6 100 100 76 100 65 78.8 100 76 100 100 100

Lanjutan rehabilitasi wisma negara, istana kepresidenan tampak siring, istana 12,899,560 kepresidenan bogor, istana 87.8 kepresidenan cipanas, Meningkatnya kualitas lingkungan dan Terlaksananya 4 100 vitalitas kawasan perekonomian kota, peningkatan kualitas 54 67 bersejarah, pariwisata, dan kawasan gedung bersejarah melalui 87.8 lainnya melalui revitalisasi 247 penataan dan revitalisasi Lanjutan rehabilitasi kebun raya bogor, cibodas, bedugul dan purwodadi12,899,560 4 100 kawasan serta tertatanya kembali BG bersejarah dan 54 67 lingkungan permukiman tradisional lingkungannnya dan bersejarah pada 395 kawasan, termasuk fasilitasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 150 kota. Halaman 35dari 41 Halaman LAKIP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

lainnya melalui revitalisasi 247 kawasan serta tertatanya kembali lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah pada 395 kawasan, termasuk fasilitasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 150 kota. Terlaksananya peningkatan kualitas & fungsi kwsn yg menurun kualitasnya melalui

Tersedianya PS (infrastruktur) perkotaan dan perdesaan, terutama akses jalan, di kawasan cepat tumbuh, di daerah pinggiran kota melalui kawasan desa pusat pertumbuhan, serta kawasan agropolitan dan daerah tertinggal di 31 propinsi untuk meningkatkan

Pendampingan pelaksanaan kawasan kumuh

10,929,400 61 54 Pelaksanaan penataan lingkungan permukiman tradisional 2,051,690 23 85 Penyusunan rencana tindak revitalisasi lingkungan permukiman tradisional3,888,500 14 79 Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman tradisional/bersejarah11,796,900 33 90

Terlaksananya Pengembangan PS di kwsn. DPP

100%

Tersedianya infrastruktur perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat (pembangunan prasarana perdesaan)

100%

Terlaksananya Pengembangan PS di kwsn Desa Agropolitan utk meningkatkan produktifitas

100%


77 100 60 99.5 100 99.9 77 100 88 99.56 100 99.56

79,492,804 124 149 515,000 450,395,193 4 1,840 2,760,000

92 102 106 103 91 100 100 100

126,373,108 32 94 451,200

98 100 100 100


LAMPIRAN 4 : FORM PPS

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2006 Instansi : DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Sasaran

Indikator Sasaran


1 2 Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) dalam penanganan Terehabilitasinya PS permukiman pasca pasca bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta bencana, kerusuhan sosial kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua

3 100%


Tersedianya PS permukiman di pulau-pulau kecil, terpencil dan daerah tertinggal

Terdukungnya pengembangan PS (infrastruktur) permukiman di daerah perbatasan sebanyak 60 kwsn pada 7 propinsi Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur/SDM yg profesional dan handal serta terwujudnya sistem institusi/organisasi yg efektif dan efisien sebanyak 130 paket


Realisasi 4 Pembangunan PS Permukiman di 12 Kab/kota

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (%) 5 240

Pembangunan PS AM & PLP di lokasi bencana/paska koflik 2 pkt

100

100%

Pembangunan PS Permukiman di 54 kab/kota

100


100%

Pembangunan PS Permukiman di 47 kwsn

196


100%

Bantek PLP di 32 prop

100

Terlaksananya kegiatan data dan informasi, pembinaan pemrograman dan penganggaran, pengendalian dan pengamanan PKPS BBM, pengembangan hub. LN dan pola investasi, jakstra dan

100%

68 paket kegiatan

97


100%

9 paket kegiatan

100

Tersusunnya pedoman aplikasi dalam penggajian, sistem komputerisasi PNBP, aplikasi peraturan keuangan

100%

2 paket kegiatan

100

Ket. 6



Sasaran

Indikator Sasaran

1 Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) dalam penanganan pasca bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua

2 Terehabilitasinya PS permukiman pasca Terselenggaranya pembinaan hukum bencana, kerusuhan kontrak/perjanjian dansosial perijinan, penyusunan naskah akademis RUU, Rapermen PU

3 100%

4 6Pembangunan paket kegiatanPS Permukiman di 12 Kab/kota

Terselenggaranya pembinaan pegawai, pembinaan teknis

100%

11 paket kegiatan

100

Tersusunnya sistem informasi ke-cipta karyaan dan sistem informasi kepegawaian

100%

1 paket kegiatan

100


100%

2 pkt kegiatan

100

100%

Rehab wisma sanita 1 pkt

100

100%

Penyelenggaraan PS Perkantoran 1 pkt Rehab PS Kantor 1 pkt

100 100

Meningkatnya kapasitas pemda dlm penyelenggaranaan konstruksi & keselamatan bangunan serta penataan lingkungan permukiman di 160 kab/kota


100%

Tersedianya berbagai perangkat kebijakan, pedoman, prosedur sebanyak 150 paket NSPM, serta pengembangan piranti lunak, bantuan teknik dan bimbingan teknik sebanyak 50 paket

Tersusunnya rencana teknis pengembangan AM

100%

Tersusunnya rencana teknis pengembangan permukiman Tersusunnya NSPM bidang penataan bangunan dan lingkungan

100%

Bintek pembangunan gedung negara 32 pkt Raperda BG 25 pkt RIK 33 pkt Pembinaan BG 41 pkt Pengelolaan BG dan RN Propinsi 67 pkt Ssitem Pengarsipan 17 pkt Inventarisasi arsitektur dan BG 12 pkt 31 pkt NSPM 42 pkt Bantek 2 Pkt Rapermen 129 pkt NSPM 356 Pkt Bantek pedoman pembangunan teknis pemberdayaan komunitas dan penataan lingkungan 1 pkt pedoman perencanaan dan pembangunan kwsn lingk bersejarah/tradisional 1 pkt pedoman teknis perencanaan kelengkapan sarana dan prasarana BG 1 pkt Bantek dan fasilitasi bintek BG wil 1 dan II sebanyak 1 pkt pedoman teknis pemeriksanaan berkala BG 1 pkt

100 100 100 100 100 100 100 100 31.3 100 114 132 100

Pelaksanaan administrasi yang baik


100%

Realisasi


Ket. 6

100 100 100 100


Sasaran

Indikator Sasaran

1 2 Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) dalam penanganan Terehabilitasinya PS permukiman pasca pasca bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta bencana, kerusuhan sosial kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua



Rencana tingkat capaian (target) 3

Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (%) 5

Tersusunnya bantek pembangunan gedung dan lingkungan

100%


100%

4 Pembangunan Permukimandan di 12pemanfaatan Kab/kota BG pedoman teknisPS pembangunan diatas/dibawah air serta PSU 1 pkt pedoman teknis model RIK kab/kota 1 pkt pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus 1 pkt Pengelolaan BG dan RN 5 pkt Review pedoman teknis pembangunan BG negara 1 pkt Bimbingan teknis pengelolaan BGRN di pusat, wil barat dan wil timur 1 pkt Kajian pelaksanaan pembinaan teknis BG dan RN 1 pkt Bantek pelaksanaan program PBL TA 2006 2 pkt Pengawasan dan supervisi 33 pkt Bantek penyusunan audit atas UPP 1 dan UPP 2 sebanyak 1 pkt Bantek Penyusunan RTBL 1 pkt Rencana teknis memorandum kegiatan PBL 33 pkt Sosialisasi pelaksanaan kegiatan PBL 33 pkt Rencana teknis identifikasi kegiatan PBL 33 pkt pedoman penataan RTH lingk. 1 pkt Bantek pelaksanaan program PBL Th 2006 4 pkt Bantek penanganan kwsn kumuh 1 pkt Bantek penanganan kwsn kota Bandanaira 1 pkt 42 pket kegiatan


100%

Pembangunan PS Permukiman di 89 kab/kota

117


100%

Pembangunan Rusunawa sebanyak 24 TB

100

Ket. 6

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85


Sasaran 1 Terdukungnya penyediaan PS (infrastruktur) dalam penanganan pasca bencana (± 100.000 unit rumah di NAD dan Nias) serta kerusuhan sosial di berbagai wilayah di Indonesia sebanyak 22.000 unit rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak 8.300 unit rumah dan rehabilitasi PS (infrastruktur) permukiman pada daerah lokasi paska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua

Indikator Sasaran


Realisasi


2 Terehabilitasinya PS permukiman pasca Terlaksananya peningkatan kualitas bencana, kerusuhan permukiman di daerahsosial perdesaan melalui program KTP2D

3 100%

4 12 Kab/kota Pembangunan PS Permukiman di 136 kab/kota

Terfasilitasinya perbaikan, penataan kembali lingk. Kota & peningkatan pemda/masyarakat

100%

Pelaksanaan NUSSP di 32 kab/kota

100

Terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan (P2KP)

100%

100

terkelolanya dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar & metropolitan agar pertumbuhannya dapat berkelanjutan Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja bid. Cipta Karya

100%

Bantek penyusunan audit atas UPP1 dan UPP2 sebanyak 1 pkt BLM 176 pkt Bantuan tekis P2KP 42 pkt Bantek pelaksanaan P2KP 26 pkt Bantuan manajemen P2KP 14 pkt Pembangunan PS Permukiman di 6 kab/kota

100%

7 paket kegiatan

88

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan PS air minum kepada 11 juta jiwa di perkotaan dan perdesaan (terutama kawasan rawan air bersih perkotaan dan perdesaan), pengelolaan sanitasi di 276 kabupaten/kota, pengembangan drainase dan persampahan

Tersedianya PS AM Tersedianya PS Air Limbah Tersedianya PS Persampahan Tersedianya PS Drainase Tertatanya lingk. Permukiman kumuh, nelayan dan trasdisional

100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan PS AM di 289 kab/kota Penyediaan PS ALdi 95kab/kota Penyediaan PS Persampahan di 145 kab/kota Penyediaan PS Drainase di 91 kab/kota Dukungan PSD lingkungan permukiman 155 kab/kota Pembinaan penataan lingkungan wilayah 33 pkt

135 100 159 100 100 100

Meningkatnya penerapan standar keselamatan bangunan gedung di 32 propinsi dan terehabilitasinya bangunan gedung negara di 15 propinsi.


100%

Peningkatan & pemantapan kelembagaan dan fasiltasi raperda BG 32 pkt Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG & keselamatan bangunan 33 pkt RTBL 41 pkt Sosialisasi peraturan BG 23 pkt sistem informasi arsitektur BG 18 pkt Pemantauan dan evaluasi 33 pkt Percontohan aksesbilitas BGN 67 pkt

100

Pengelolaan dan Pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan



100%

Ket. 6

100 100 100 88 100

100 100 100 100 100 100


Sasaran

Indikator Sasaran

1 Terdukungnya kualitas penyediaan PS (infrastruktur) penanganan Meningkatnya lingkungan dan vitalitasdalam kawasan pasca bencanakota, (± 100.000 unit rumah di NAD Nias) serta perekonomian bersejarah, pariwisata, dandan kawasan lainnya kerusuhan sosial di247 berbagai wilayah Indonesiakembali sebanyak melalui revitalisasi kawasan sertaditertatanya 22.000 unit permukiman rumah. Penanganan tanggap darurat sebanyak lingkungan tradisional dan bersejarah pada 3958.300 unit rumahtermasuk dan rehabilitasi (infrastruktur) permukiman pada kawasan, fasilitasiPS dalam pengelolaan Ruang Terbuka daerah lokasidipaska konflik pada 60 kwsn antara lain NAD, Hijau (RTH) 150 kota. Kalbar, Sulteng, Maluku, Malut, dan Papua

2 Terehabilitasinya PS permukiman pasca Terlaksananya peningkatan kualitas gedung bencana, kerusuhan sosial dan revitalisasi bersejarah melalui penataan BG bersejarah dan lingkungannnya Terlaksananya peningkatan kualitas & fungsi kwsn yg menurun kualitasnya melalui penataan & revitalisasi kwsn

Tersedianya PS (infrastruktur) perkotaan dan perdesaan, terutama akses jalan, di kawasan cepat tumbuh, di daerah pinggiran kota melalui kawasan desa pusat pertumbuhan, serta kawasan agropolitan dan daerah tertinggal di 31 propinsi untuk meningkatkan keterkaitan kota-desa


Terlaksananya Pengembangan PS di kwsn. DPP Tersedianya infrastruktur perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat (pembangunan prasarana perdesaan) Terlaksananya Pengembangan PS di kwsn Desa Agropolitan utk meningkatkan produktifitas dan ekonomi lokal


Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (%) 5 100 100

3 100%

4 Pembangunan PS Permukiman di 12 Kab/kota Lanjutan rehabilitasi istana kepresidenan 4 pkt Lanjutan rehabilitasi kebun raya 4 pkt

100%

Pendampingan pelaksanaan kawasan kumuh 61 pkt penataan lingkungan permukiman tradisional 23 pkt rencana tindak revitalisasi lingkungan permukiman tradisional 14 pkt Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman tradisional/bersejarah 33 pkt Fisik Penataan dan revitalisasi kawasan 62 pkt

100 100 100

100%

Pengembangan PS DPP di 124 kab

102

100%

PPIP di 4 propinsi

100

100%

Pengembangan PS Agropolitan di 32 kab/kota

100

Ket. 6

100 100


PENGANTAR. Jakarta, Maret 2007 Direktur Jenderal, Ir. Agoes Widjanarko, MIP NIP

Recommend Documents