KETERBUKAAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Oleh. Ir. Agoes Widjanarko, MIP

KETERBUKAAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN Click to edit Master subtitle style UMUM Oleh Ir. Agoes Widjanarko, MIP

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM pada Seminar ICT for Good Governance 30 November 2011 12/8/11

Outline 1.

2.

3.

4.

Akses Publik : Informasi Anggaran melalui Media Website Kementerian PU . Sistem Pemantauan Anggaran. Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

12/8/11

http://www.pu.go.id

Dasar Hukum •

•

•

•

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government 12/8/11

http://www.pu.go.id

Gambaran Umum •

Terwujudnya pemerintah yang bertanggung jawab, demokrasi, efisien, efektif, mencegah korupsi dan

penyalahgunaan wewenang, disiplin menjalankan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. •

Terwujudnya pelayanan informasi tentang program, kebijakan dan hasil-hasil pembangunan yang sedang berlangsung dan telah dicapai, serta memberikan peluang bagi setiap orang atau organisasi-organisasi, lembaga sosial lainnya untuk ikut melakukan pengawasan publik dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan. 12/8/11

http://www.pu.go.id

Akses Informasi Anggaran Kementerian PU melalui Website Kementerian PU Informasi Pagu Anggaran / DIPA.

Pagu per Program

Pagu per Satminkal 12/8/11

http://www.pu.go.id

Akses Informasi Anggaran Kementerian PU melalui Website Kementerian PU Informasi Pagu Anggaran / DIPA.

Pagu per Satker 12/8/11

http://www.pu.go.id

Akses Informasi Anggaran Kementerian PU melalui Website Kementerian PU Rencana Umum Pengadaan per Tahun, Satminkal, Provinsi atau seluruh Paket Kegiatan.

Daftar Paket

12/8/11

http://www.pu.go.id

Akses Informasi Anggaran Kementerian PU melalui Website Kementerian PU Melalui E-Procurement dapat dilihat rencana pelelangan, proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung, ataupun hasil penetapan pemenangnya, sehingga masyarakat dapat melihat, mengikuti bahkan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses yang berlangsung (Peraturan Menteri PU Nomor 207/PRT/ M/2005, tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik)

12/8/11

http://www.pu.go.id

Akses Informasi Anggaran Kementerian PU melalui Website Kementerian PU

Daftar Paket yang dilelang 12/8/11

http://www.pu.go.id

Akses Informasi Anggaran Kementerian PU melalui Website Kementerian PU Status/Progres Pelaksanaan Pelelangan

Pengumuman Pelelangan

12/8/11

http://www.pu.go.id


Progres Pelelangan

12/8/11

http://www.pu.go.id


12/8/11

http://www.pu.go.id

Hasil Evaluasi Teknis


Hasil Evaluasi Penawaran Harga 12/8/11

http://www.pu.go.id


Pengumuman Pemenang 12/8/11

http://www.pu.go.id


Penunjukkan Pemenang

12/8/11

http://www.pu.go.id

Pengendalian Internal melalui Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Sejak Tahun 2002 hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengembangkan Sistem Informasi yang digunakan sebagai sarana pengendalian internal dan pemantauan pelaksanaan anggaran. Terdapat 2 (dua) sistem, yaitu : 1.

Pemantauan Pelelangan (E-Procurement)

2.

Pemantauan Pelaksanaan (E-Monitoring)

12/8/11

http://www.pu.go.id

Pemantauan Pelelangan (E-Procurement) §

Telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan dengan menggunakan Sistim Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian proses pengadaan yang sedang berlangsung.

§

Informasi tentang besaran paket-paket yang sedang dilelang, tahapan proses pelelangan serta besar pagu anggaran dan jumlah paket yang dilelang dapat diketahui 12/8/11

http://www.pu.go.id

Pemantauan Pelelangan (E-Procurement)

12/8/11

http://www.pu.go.id

Monitoring Pengadaan secara real time :

1.

Jumlah paket yang telah diumumkan

2.

Jumlah paket terkontrak

3.

Status/Progres Pelaksanaan Pelelangan

12/8/11

http://www.pu.go.id

Monitoring Pengadaan secara real time : Jumlah paket yang telah diumumkan

12/8/11

http://www.pu.go.id

Monitoring Pengadaan secara real time :

12/8/11

http://www.pu.go.id

Pemantauan Pelaksanaan (E-Monitoring) Progres pelaksanaan fisik dan keuangan dari setiap Satuan Kerja dapat diketahui setiap saat melalui Sistem E-Monitoring yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri PU No. 02 dan 03 Tahun 2008).

12/8/11

http://www.pu.go.id

•

DIPA

12/8/11

http://www.pu.go.id


Pemantauan Pelaksanaan (Sistem E-Monitoring) •

Progres Realisasi Fisik dan Keuangan per Program, per Provinsi, per Satminkal

Presentase Progres Keuangan

12/8/11

http://www.pu.go.id

Presentase Progres Fisik


12/8/11

http://www.pu.go.id

Implementasi Undang Undang No. 14 Tahun 2008 •

•

Implementasi Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam rangka menjadi salah satu upaya melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (termasuk Informasi Anggaran). Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan beberapa tahapan dalam melaksanakan implementasi UU-KIP tersebut, diantaranya adalah : –

–

–

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Kepmen PU No.156/KPTS/M/2011) Penyusunan Peraturan Menteri tentang Klasifikasi Informasi (Draft Final) Peningkatan Website PU menjadi Portal Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan sarana untuk akses data dan informasi bidang Pekerjaan Umum (Launching Tgl. 1 Desember 2011)

12/8/11

http://www.pu.go.id

Halaman Utama Portal Kementerian Pekerjaan Umum

12/8/11

http://www.pu.go.id

Tampilan Layanan Informasi Publik

12/8/11

http://www.pu.go.id

Pengembangan Saat ini dan Rencana ke depan 1.

Penyelesaian Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian PU

2.

Pengembangan Data Center dan Data Warehouse

3.

Pengembangan Aplikasi-aplikasi Pendukung

12/8/11

http://www.pu.go.id

Pengembangan Saat ini dan Rencana ke depan Penyelesaian Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian PU

12/8/11

http://www.pu.go.id

PROSES DATA WAREHOUSE UNTUK EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM (TAHAP 1) ET

L

e - Procurement ETL

Aplikasi E - Reporting

e - Monitoring ETL

AKSES HAK

Data Warehouse

n

ETL

al

SAK

{B1343C2F-FAF8-4D66-84BF-065235F4B997}

r

{FBCCCA6C-B016-452C-A296-9D21A18A918E}

{5D2DDD41-A4DF-4305-93BB-5C8D591C1B4D}

e t In

SIMAK BMN ET L

ETL SI SDA-SDA

12/8/11

http://www.pu.go.id

SI SJATAN BALI TBANG

3131

ETL

al

n

r

e

st

Report

k

E

{7AD320A5-14E0-4792-8A0D-D348F4234C6D}

Sistem Informasi Infrastruktur Ke-PU-an

Sistem Informasi Existing Data Infrastruktur Sistem Informasi Paket Kegiatan Pembangunan Infrastruktur 12/8/11

http://www.pu.go.id

Sistem Informasi Infrastruktur Ke-PU-an

12/8/11

http://www.pu.go.id

Pengembangan Saat ini dan Rencana ke depan RENCANA DATA CENTER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

12/8/11

http://www.pu.go.id

Pengelolaan Situation Room

12/8/11

http://www.pu.go.id

Faktor Penentu Keberhasilan TIK

mbangan nUnit sunan infrstruktur Pengelola NSPM SDMTIK data

{150D2765-BBBB-4924-BDE4-0E6A5E0170A3}

Implementasi Cetak Biru TIK Kementerian PU {4AB82D53-4374-4FAE-BBBC-04A932F248E0}

Pengelolaan Data

12/8/11

http://www.pu.go.id

Kesimpulan

Kementerian Pekerjaan Umum memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana dalam mewujudkan transparansi dan disiplin dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsipprinsip Good Governance.

12/8/11

http://www.pu.go.id

KETERBUKAAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Oleh. Ir. Agoes Widjanarko, MIP

Recommend Documents