KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta
No.
: Kt!'c>l
PROGRAM
BINA
DIREKTORAT
l2l
10, Telp.02l, - 72796585 Fax. 021 - 72796585
-Db-4 /uA-
Jakarta,Sb Juni 2014
Lampiran : 1(satu) berkas Kepada Yth:
Kasatker Perencanaan Dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi (terlampir) di
Tempat
Perihal
:
Permintaan Data Dasar Teknis DAK Bidang lnfrastruktur Air Minum dan Sanitasi TA.2015
Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan
dan KLN Kementerian PU
Nomor
89/ND/SR/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Permintaan Data Dasar Teknis DAK Bidang lnfrastruktur Air Minum dan SanitasiTA,2015, bersama inikamisampaikan beberapa halsebagaiberikut:
1.
Perlu dilakukan pembaharuan Data Dasar Teknis yang akan digunakan dalam perhitungan lndeks
Teknis DAK Bidang lnfrastruktur Air Minum dan Sanitasi TA.2015 sesuai dengan kriteria Teknis terlampir yang telah dituangkan dalam Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor
:
KU,01,03-S/163 Tanggal
22 Mei 2014 Perihal
Penyampaian Data Usulan Kebutuhan Alokasi, Program/Kegiatan, dan Kriteria Teknis DAK Bidang lnfrastruktur Tahun 20 1 5.
2.
Jika tidak ada perubahan/pembaharuan Data Dasar Teknis maka dapat menggunakan Data Dasar Teknis tahun sebelumnya (TA.2014). Apabila ada perubahan Data Dasar Teknis DAK Bidang lnfrastruktur TA.2015 khususnya Bidang Air Minum dan Sanitasi maka dapat disesuaikan dengan kebutuhannya, dan disampaikan kepada kami paling lambat tanggal
7
Juli 2014 ke Subdit Program
Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program atau melaluiemail : ditienck@vahoo,com. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,
Lampiran I : Daftar Satker Randal Propinsi
1. 2.
Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi NAD Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Sumatera Utara
3,
4. 5.
Satker Perencanaan dan Pengendaiian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Sumatera Barat Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfraskuktur Permukiman Propinsi Riau Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Kepulauan Riau
6. 7. 8.
Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Jambi Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Bengkulu Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Sumatera Selatan
9.
Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Bangka Belitung
Satker Perencanaan Satker Perencanaan Satker Perencanaan Satker Perencanaan Satker Perencanaan Satker Perencanaan Satker Perencanaan Barat 17, Satker Perencanaan Tengah 18, Satker Perencanaan
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
dan dan dan dan dan dan dan
Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian
Program Program Program Program Program Program Program
lnfrastruktur lnfrastruktur lnfrastruktur lnfrastruktur lnfrastruktur lnfrastruktur lnfrastruktur
Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman
Propinsi Lampung Propinsi Banten Propinsi Jawa Barat Propinsi Jawa Tengah Propinsi Dl Yogyakarta Propinsi Jawa Timur Propinsi Kalimantan
dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Kalimantan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Kalimantan
Selatan
19. Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Kalimantan Timur
20. Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruklur Permukiman Propinsi Sulawesi Utara
21. Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Gorontalo 22. Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Sulawesi Tengah 23. Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrashuktur Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan 24, Salker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Sulawesi Barat 25. Satker Perencanaan dan Pengendalian Program lnfrastruktur Permukiman Propinsi Sulawesi Tenggara 26. Satker Perencanaan 27. Satker Perencanaan 28. Satker Perencanaan 29, Satker Perencanaan 30, Satker Perencanaan 31. Satker Perencanaan 32, Satker Perencanaan
Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan dan dan dan
Program Program Program Program Program Program Program
lnfrastruktur Permukiman lnfraskuktur Permukiman lnfrastruktur Permukiman lnfrastruktur Permukiman lnfraskuktur Permukiman lnfrastruktur Permukiman lnfrastruktur Permukiman
Propinsi Bali Propinsi NTT Propinsi NTB Propinsi Maluku Propinsi Maluku Utara Propinsi Papua Propinsi Papua Barat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT
JENDERAL
Jl. Pattimura20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Te\p.7392681, Fax 7243623
Nomor : Lampiran :
KU.01.o3-Sj 1 (satu)berkas
/tos
Jakarla,
22 Mei 2014
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan u.p. Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan di Jakarta
Periha! :
Penyampaian Data Usulan Kebutuhan Alokasi, Program/Kegiatan, dan Kriteria Teknis DAK Bidang lnfrastruktur Tahun 2015
Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No.: S-2S21MK.7t2O14 tanggal 6 Mei 2014 perihal Usulan Kebutuhan DAK TA 2015, Usulan Program/Kegiatan DAK TA 2015, dan lndikator Kriteria Teknis, Data Teknis dan lndeks Teknis DAK TA ZO1S, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. 2. 3.
Usulan Kebutuhan Alokasi DAK Bidang lnfrastruktur TA. 2015 disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah yang saat ini sangat memerlukan dukungan Pusat (sebagaimana terlampir). Ruang lingkup program/kegiatan yang akan didanai DAK TA. 2015 sesuai dengan permen pU Nomor: 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang lnfrastruktur. Penyusunan Kriteria Teknis DAK Bidang lnfrastruktur didasari dari hasil Trilateral Meeting DAK TA.2015 yang dilaksanakan pada 16 April 2014, yang menjadi acuan untuk RKp 2015. Kriteria Teknis DAK TA.2015 untuk Subbidang Jalan, lrigasi, Air Minum, dan Sanitasi telah disusun dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana dan kebutuhan infrastruktur (sebagaimana terlampir).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
Tembusan : Kepada Yth. 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan); 2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU; 3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PU; 4. DirekturJenderal Cipta Karya, Kementerian PU; 5. Pertinggal.
' Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
Nomo| Tanggal
:
Ktl. ol . o9-Sj/ Lb,
Mei2014 USULAN KRITERIA TEKNIS DAK TAHUN 2015 SUBBIDANG JALAN, IRIGASI, AIR MINUM, DAN SANITASI
A. SUBBIDANG JALAN (PROVINSUKABUPATEN/KOTA) - Panjang Jalan Merupakan total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota, sesuai dengan
-
-
-
-
yang telah tertuang dalam
SK
Gubernur/BupatiMalikota. Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap (Rusak Ringan dan Rusak Berat) Merupakan total panjang jalan provinsi/kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Kriteria kondisi jalan mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor: 1o/PRT lMl2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang lnfrastruktur, Lampiran ltentang Petunjuk Teknis Subbidang Jalan. Luas Wilayah . Luas Wilayah Provinsi Merupakan total luas wilayah daratan kabupaten/kota dari provinsi tersebut (berdasarkan Permendagri No. 6/2008). . Luas Wilayah Kabupaten/Kota Merupakan luas wilayah kabupatenikota (Permendagri No. 6/2008). Jumlah Penduduk Merupakan jumlah penduduk provinsi/kabupaten/kota berdasarkan data BPSKepedulian . Besaran APBD Pembangunan pada tahun berjalan Merupakan total besaran anggaran pembangunan dalam APBD provinsi yang bersangkutan. . Alokasi untuk sektor Jalan (di luar DAK) Merupakan besaran alokasi anggaran untuk subbidang jalan dalam APBD provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan. Pelaporan Merupakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2013.
B. SUBBIDANG IRIGASI (PROVINSUKABUPATEN/KOTA) Luas Daerah lrigasi
-
-
Merupakan total luas daerah irigasi dan irigasi rawa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PU Nomor: 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah lrigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerinlah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan perubahannya yang telah diverifikasi oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekeriaan Umum. Kondisi Daerah lrigasi Merupakan total luas daerah irigasi dan irigasi rawa dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
-
lndeks Penanaman Merupakan luas tanam padi dalam satu tahun
provinsi/kab
u
paten/kota yang
bersangkutan.
-
Kepedulian . Besaran APBD Pembangunan pada tahun berjalan
Merupakan
. -
di
total besaran anggaran
pembangunan
dalam
APBD
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Alokasi untuk sektor lrigasi (di luar DAK) Merupakan besaran alokasi anggaran untuk subbidang irigasi dalam APBD provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pelaporan Merupakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK Subbidang lrigasi TA. 2013.
c. SUBBIDANG AIR MINUM (KABUPATEN/KOTA) - Jumlah Penduduk Miskin Merupakan total jumlah penduduk miskin (sesuai dengan definisi dari BPS). Ketercakupan Masyarakat Belum Terlayani Merupakan prosentase jumlah penduduk yang belum terfasililasi air minum melalui PDAM/Pamsimas pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
-
ldle Capacity
Merupakan selisih antara
total kapasitas yang mampu dihasilkan
oleh
PDAM/Pamsimas terhadap kapasitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
-
Pelaporan Merupakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Air Minum TA. 2013.
D. SUBBIDANG SANITASI (KABUPATEN/KOTA) - Koefisien Program Sanitasi Merupakan penilaian terhadap keikutsertaan kabupaten/kota dalam Program
-
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Cakupan PelaYanan Sanitasi Merupakan prosentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana sanitasi melalui PDPAL/Sanimas pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Rawan Sanitasi Merupakan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi. Pelaporan Merupakan hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK Subbidang sanitasi TA. 2013.
USULAN KEBUTUHAN ALOKASI DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2015 dalam
1.
Jalan Jalan Provinsi Jalan KabuPaten/Kota
lrigasi 2.
lrigasi Provinsi rig a si Kab u P aten/Kota Air Minum Sanitasi TOTAL t
3. 4.
828
118,073 19,851 98,257 57,990 16,165 41,824 20,961 18,256
10,105
2',15,280
6,105 662 5,443 2,287 496 1,791 885
23,614 Usulan tersebut 3,963 merupakan 20% dari 19,651 perkiraan kebutuhan 11,598 penanganan Per tahun 3,233 9,365 4,192 3,651 43,055
Tahun 2OL5 Perkiraan Kebutuhan Dana Bidang Air Minum dan Sanitasi
/ Kelurahan
L
Jumlah Desa
2
rrrrnleh ncsa/Kel rawan air bersih
3
Jumlah IKK/Perkotaan
4
Pembangunan Baru SPAM
5
Ootimalisasi SPAM
L
Jumtah Desa/Kelurahan
:
Desa/Kel
72.690
Desa/Kel
21.89s
IKK
6.520
Desa/Kel
21.895
600
13.137.000
IKK
6.520
1.200
7.824.000
Desa/Kel
72.690
IKK
6.520
IKK
6.s20
400
2.608.000
IKK
6.520
400
2.608.000
4
DarahanpunAn Peneetolaan Persampahan (3R) Pembangunan Drainase Limbah
IKK
6.s20
2.000
5
2
I
13.040.000
FORM DATA TEKNIS KABUPATEN/KOTA DAK 2OL4 BTDANG SAN|TAS!
PPSP
(ssK/MPSS)
Tangga RT
I
PROPINSIACEH
1
Kab.Aceh Barat
2
Aceh Besar
3
Aceh Selatan dst..
il
PROPtNSt....
L
Kab
2
Kab..
3
Kab
dst... Catatan
:
Kolom 3 (tiga) dan Kolom 7 (Tujuh) diisi oleh Direktorat PPLP (Rentek PPLP) Mohon Satker Randal Propinsi dapat Mengisi Kolom 4 (Empat), Kolom 5 (Lima), dan Kolom 6 (enam) berdasarkan data BPS yang terbaru
FORM DATA TEKNTS KABUPATEN/KOTA DAK 2014 BTDANG AtR MTNUM DATA TEKNIS DAERAH
NO
Updating Jml RT Eetum I enayant AM
Updatlns RT Miskin
Updatlng Data ldle Capacity
(RT)
(RT)
fl/do
3
4
5
2
1
I
PROPINSI ACEH
7
Ka
2
Aceh Besar
3
Aceh Selatan
6
b.Aceh Barat
dst..
I
PROPtNSt.......
1
Kab
2
Kab Kab
dst...
Catatan: Kolom
5 (lima) diisi oleh Direktorat
PAM (Rentek PAM)
Mohon Satker Randal Propinsi dapat Mengisl Kolom3 (tiga), dan Kolom 4 (Empat) berdasarkan data
BPS yang
terbaru
