KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. Laporan Kinerja. Direktorat Jenderal Cipta Karya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Cipta Karya

2016

1

2

laporan kinerja

T.A 2016

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Cipta Karya


media pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi dan merupakan piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya selama 1 (satu) tahun

3

4

laporan kinerja

6

laporan kinerja


Daftar Isi

7

8

laporan kinerja

Daftar Isi


5 9 13 21 31 39 81 85

9

Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Perencanaan Kinerja Kapasitas Organisasi Akuntabilitas Kinerja Penutup Lampiran

10

laporan kinerja

Daftar Gambar 1.1. 4.14 Gambar 3.7 19 Gambar 67 Gambar Struktur Organisasi Direktorat 38 Sistem Pelaksanaan Struktur Kondisi sebelum dan sesudah

20 23 26 33 33

34 34 35 37

Jenderal Karya Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik Sanitasi Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya Gambar 2.2. Strategi Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Program Gambar 3.1. Komposisi SDM DJ CK Berdasarkan Status Kepegawaian Gambar 3.2. Komposisi SDM DJ CK Berdasarkan Status Kepegawaian ASN di Setiap Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Gambar 3.3. Komposisi SDM DJ CK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gambar 3.4. Komposisi SDM DJ CK Berdasarkan Jenis Kelamin Gambar 3.5. Komposisi SDM Berjenis Kelamin Perempuan pada Posisi Struktural di Lingkungan DJCK Gambar 3.6 Persebaran Alokasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Cipta Karya

57 58

61 62 63 64

66

Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Gambar 4.7. Capaian Nasional berdasarkan Capaian Kontribusi Ditjen Cipta Karya (APBN) Gambar 4.8. Kinerja Penyelenggaraan Output Mendukung Sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat” Gambar 4.9 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Kepulauan Mentawai Gambar 4.10 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Manokwari Gambar 4.11 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Kabupaten Buton Utara. Gambar 4.12 Kinerja penyelenggaraan output pendukung sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman” Gambar 4.13 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek pada Kawasan Wasela Timur, Halmahera timur, Maluku Utara

68 69 71 72 73 76

pelaksanaan proyek pada Kawasan Argasunya, Cirebon Gambar 4.15 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek pada Kawasan Bulak, Kota Surabaya Gambar 4.16 Kinerja output pendukung sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat” Gambar 4.17 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek pada TPA Bungo, Jambi Gambar 4.18 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek pada IPLT Batang Hari, Jambi Gambar 4.19 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek IPLT Bangka Tengah, Bangka Belitung Gambar 4.20 Pelayanan Publik Pengurusan Rumah Negara Golongan III


Daftar Tabel 2.1. 26 Tabel Target Sasaran Program

4.2. 46 Tabel Jumlah sistem/aplikasi

4.10. 60 Tabel Peningkatan cakupan

28

51

78

29 30 30 32 36 44

Direktorat Jenderal Cipta Karya Tabel 2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Ditjen. Cipta Karya Tahun 2016 Tabel 2.3. Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum dari Dana APBNP Tahun 2016. Tabel 2.4. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman Layak dari Dana APBNP Tahun 2016 Tabel 2.5. Perhitungan Peningkatan Akses Sanitasi dari Dana APBNP Tahun 2016 Tabel 3.1 Data Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Cipta Karya Tabel 3.2 Data Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tabel 4.1. Rincian Rata-Rata Nilai Kinerja Individu Ditjen. Cipta Karya

52 53 55 55 56 57

Direktorat Jenderal Cipta Karya Tabel 4.3. Jumlah Lembaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Tabel 4.4. Jumlah SDM Lembaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya Tabel 4.5. Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP unit organisasi DJCK Tabel 4.6. Jumlah NSPK yang di terbitkan dalam tahun 2016 Tabel 4.7. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Penyelenggaraan Permukiman Tabel 4.8. Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016 Tabel 4.9. Kontribusi Ditjen Cipta Karya terhadap Sasaran Program Nasional

78 79

pelayanan air minum Periode 2011-2016 Tabel 4.11. Bobot pada Masing-masing Kriteria Tabel 4.12. Pemenang Penghargaan PUPR tahun 2016 Tabel 4.13. Capaian Outcome Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2016

11

12

laporan kinerja


Bab I Pendahuluan

13

14

laporan kinerja

Pendahuluan Dalam RPJMN III, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja serta capaian yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hasilnya diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan dan seluruh jajaran instansi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai bahan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun mendatang sehingga tersusun program yang lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Pelaksanaan RPJPN terbagi dalam periodesasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 20152019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Dalam RPJMN III, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Buku II RPJMN III Tahun 2015-2019 pada Bab 9 tentang Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana mengamanatkan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh serta mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan. Sejalan dengan RPJMN III, salah satu tujuan Kementerian PUPR yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 20152019 adalah ‘menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua’ yang akan dicapai salah satunya melalui sasaran strategis ‘meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman’ Instrumen kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis ‘meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman’ adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.


Keberhasilan pelaksanaan program pada Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran program, yaitu: 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses air minum; 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator kinerja penurunan luasan permukiman kumuh; 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses sanitasi. Dalam mencapai sasaran program tersebut di atas, dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung 3. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman 6. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas

Laporan Kinerja, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu Unit Organisasi Kementerian PUPR, wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya pada setiap akhir tahun. Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan program untuk mencapai misi dan tujuan organisasi yang disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1.1. Tugas dan Fungsi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 2. Pelaksanaankebijakandibidangpengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 3. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum,

15

16

laporan kinerja

pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukim an, pembinaan penataan bangunan, pengem bang an sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukim an, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/ PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 6 (enam) unit kerja, meliputi: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal, bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui penyelenggaraan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal; c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;

d. pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal; dan e. koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam. 2. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, bertugas melakukan penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air min um dan penyehatan lingkungan permukiman, melalui penyelenggaraan fungsi: a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman; b. penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman; c. penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya; d. pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; e. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi; f. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 3. Direktorat Bina Penataan Bangunan, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan


khusus, serta penyusunan standarisasi dan penguatan kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan melalui penyelenggaraan fungsi: a. penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; e. fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman

tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 4. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, melalui penyelenggaraan fungsi: a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah; d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus;

17

18

laporan kinerja

e. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus; f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 5. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui penyelenggaraan fungsi: a. Penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi penyediaan tanah; d. pemberian bimbingan teknis dan supervise

di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 6. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui penyelenggaraan fungsi: a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan laporan pengembangan sistem penyediaan air minum; b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah; d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; e. penyiapan penyusunan norma, standar,


prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Setiap Unit Kerja, pada pelaksanaan tugasnya, didukung oleh 5 (lima) sub direktorat (subdit.) yang menjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK dan pemberian bimbingan teknis, serta 1 unit Tata Usaha yang menjalankan fungsi dukungan administrasi. Diagram struktur organisasi Direktorat Jenderal Karya, dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya SEKRETARIAT Direktorat Jenderal

BAGIAN KEPEGAWAIAN, DAN TATA LAKSANA

Direktorat KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Direktorat BINA PENATAAN BANGUNAN

SUBBAG TATA USAHA

Direktorat PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUBBAG TATA USAHA

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Direktorat PENGEMBANGAN spam

Direktorat PENGEMBANGAN PLP

SUBBAG TATA USAHA

SUBBAG TATA USAHA

SUBBAG TATA USAHA

SUBDIT KETERPADUAN PERENCANAAN & KEMITRAAN

SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS




SUBDIT KETERPADUAN PEMBIAYAAN

SUBDIT BANGUNAN GEDUNG

SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

SUBDIT spam perkotaan

SUBDIT pengelolaan air limbah

SUBDIT KETERPADUAN PELAKSANAAN

SUBDIT PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

SUBDIT spam perdesaan

SUBDIT pengelolaan persampahan

SUBDIT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

SUBDIT PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN KHUSUS

SUBDIT KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

SUBDIT spam kawasan khusus

SUBDIT penyehatan lingkungan permukiman khusus

SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SUBDIT STANDARISASI DAN KELEMBAGAAN




BALAI TEKNIK AIR MINUM

BALAI TEKNIK SANITASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

19

20

laporan kinerja

Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung pada Direktur Jenderal Cipta Karya, yaitu Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik Sanitasi, dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR. 1. Balai Teknis Air Minum, bertugas melaksanakan bimbingan teknis perencanaan dan pemberdayaan pengelolaan kelembagaan bidang air minum, dengan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan sistem penyediaan air minum; b. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sistem penyediaan air minum; c. pelaksanaan fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum; d. pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum; dan e. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara

bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai. 2. Balai Teknis Sanitasi, memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis perencanaan sistem dan pemberdayaan pengelolaan bidang penyehatan lingkungan permukiman, dengan menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan pembinaan teknis sistem penyehatan lingkungan permukiman; - pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sistem penyehatan lingkungan permukiman; - pelaksanaan fasilitas dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman; - pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman; dan - penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga balai. Diagram struktur organisasi baik Balai Teknik Air Minum maupun Balai Teknik Sanitasi adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik Sanitasi kepala balai

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PEMBERDaAYAAN KELEMBAGAAN

SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN Kelompok Jabatan Fungsional


Bab II Perencanaan Kinerja

21

22

laporan kinerja

Perencanaan Kinerja ‘Penyelenggaraan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ melalui pembangunan yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan’.

P

erencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi bersangkutan. Perencanaan kinerja unit organisasi Cipta Karya, dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai pemangku unit organisasi, dengan Menteri PUPR selaku pemangku Kementerian PUPR. Uraian pada bagian ini menyampaikan ikhtisar halhal penting yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra)dan dokumen perjanjian kinerja (PK), meliputi: output, outcome dan metode pengukuran kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015 – 2019 Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 50/SE/Dc/2016 Tentang Rencana

Strategis Ditjen. Cipta Karya 2015 - 2019, telah tertuang bahwa tujuan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dilaksanakan dalam rangka mencapai ‘Penyelenggaraan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ melalui pembangunan yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan’. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui beberapa sasaran program, meliputi: 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses air minum; 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator kinerja penurunan luasan permukiman kumuh; 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat dengan indikator kinerja cakupan pelayanan akses sanitasi. Upaya pencapaian sasaran program tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sebuah peta strategi yang menggambarkan peta jalan yang harus dilakukan oleh Ditjen.Cipta Karya. Adapun peta strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya

Customers/Stakeholders

Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi: Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman SP 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

SP 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

SP 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Leraning & Growth

Internal Process

Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal: KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMROGRAMAN

PELAKSANAAN PENGELOLAAN

SK 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

SK 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SK 3. Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman

SK 5. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan

SK 4. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik

Untuk melaksanakan internal proses diperlukan: SK 6. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berintegritas

SK 7. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola keuangan dan BMN

SK 8. Meningkatnya kehandalan sistem dan teknologi informasi

23

24

laporan kinerja

Berdasarkan Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya seperti tersebut di atas, tergambarkan bahwa 3 (tiga) sasaran program Ditjen. Cipta Karya dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian salah satu sasaran strategis Kementerian PUPR yaitu ‘Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman’. Sasaran strategis ini merupakan tanggapan Kementerian PUPR terhadap harapan stakeholder/customer yang berupa ‘Meningkatnya kehandalan infratstruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat’. Keberhasilan pelaksanaan sasaran program tersebut, selanjutnya memerlukan proses internal unit organisasi Ditjen. Cipta Karya yang berintegritas. Untuk itu, proses internal dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya melalui pelaksanaan fungsi Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pembangunan (Turbinwas) serta penggunaan tiga strategi pendekatan, yaitu membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Sasaran kegiatan yang harus dicapai dalam proses internal ini terdiri dari: 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pemrograman 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman 3. Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman 4. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi, dan kampanye publik

5. Meningkatnya pengawasan

kualitas

pengendalian

dan

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien, maka diperlukan upayaupaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki unit organisasi melalui proses learning and growth dengan sasaran kegiatan meliputi: 1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan integritas 2. Meningkatnya kualitas tata laksana, tata kelola keuangan dan BMN 3. Meningkatnya kehandalan sistem dan teknologi informasi Keberhasilan pelaksanaan sasaran program memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga tanggung jawab untuk mencapai kinerja sasaran program didistribusikan pada setiap direktorat yang berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat’ dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) yang didukung oleh unit kerja satuan kerja (satker) SPAM baik di pusat maupun di provinsi yang terdiri dari: 1. Satker. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi 2. Satker. Pengembangan Air Minum Strategis 3. Satker. Pengembangan Air MinumBerbasis Masyarakat Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak’ dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) dengan didukung oleh unit kerja Satker. BPB dan PKP baik di pusat maupun


di provinsi yang terdiri dari: 1. Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi 2. Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis 3. Satker. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus 4. Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi 5. Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis 6. Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus 7. Satker. Kawasan Permukiman Pusat Pertumbuhan Sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat’ dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) dengan didukung oleh unit kerja Satker. PPLP baik di pusat maupun di provinsi yang terdiri dari: 1. Satker. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi 2. Satker. Pengembangan Penyehatan Lingkungan PermukimanStrategis 3. Satker. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat Proses internal dalam menterpadukan sistem infratrukturpermukiman yang dimulai sejak tahap perencanaan, pemrograman dan anggaran ketiga sasaran program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) dengan didukung oleh unit kerja Satker. Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Provinsi.

Proses pengelolaan sumber daya organisasi (dukungan manajemen) dikoordinir oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (SetDitjen.) yang didukung oleh unit kerja yang terdiri dari: 1. Balai Teknik Air Minum 2. Balai Teknik Sanitasi 3. Satker. Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan 4. Satker.Sekretariat Nasional Habitat 5. Satker. Tanggap Darurat Permukiman Peta Strategi Ditjen.Cipta Karya didistribusikan secara merata kepada seluruh sumber daya manusia Direktorat Jenderal Cipta Karya, melalui penyusunan indikator kinerja individu. Penyelarasan kinerja unit organisasi dengan kinerja individu yang menggerakan unit organisasi tersebut, secara detail dapat dilihat pada lampiran 6. 2.2. Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019, target sasaran program Ditjen.Cipta Karya yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

25

26

laporan kinerja

No

Tabel 2.1. Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015 2016 2017 Sasaran Program/Indikator Kinerja (%) (%) (%)

2018 (%)

2019 (%)

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat. 1

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum.

76 82 88 94 100

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. 2

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan.

8 6 4 2 0

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. 3

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

64 72 85 92 100

Sumber: Renstra Ditjen. Cipta Karya 2015-2018

Penetapan target sasaran program Ditjen. Cipta Karya merujuk pada target pembangunan infrastruktur permukiman sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019, yang melibatkan pendanaan multi stakeholder. Komposisi pendanaan tersebut meliputi APBN sebesar 35%, APBD sebesar 25%, Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 10%, Swasta 15%, dan sisanya merupakan pembiayaan dari masyarakat atau lainnya sebesar 15% sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.2. Dalam Renstra DJCK, digambarkan alokasi anggaran APBN diberikan sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun sumberdaya lainnya yang dimaksudkan untuk mendorong pergerakan pembangunan kota/kabupaten. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah kota/ kabupaten diharapkan lebih berperan aktif dalam melaksanakan sasaran program ‘pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman’ guna mencapai sasaran strategis Kementerian PUPR, berupa ‘meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman’. Peran aktif dari sumber pembiayaan lainnya direncanakan didapatkan dari berbagai pihak melalui berbagai skema pembiayaan, antara lain Kerjasama Pemerintah–Swasta (KPS) maupun

melalui corporate social responsibility (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, pendanaan lainnya diharapkan dapat terwujud melalui peran masyarakat pada kegiatan pemberdayaan ataupun kegiatan swadaya masyarakat. Gambar 2.2. Strategi Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Program

15% 10% 15%

35% 25%

n Pemerintah Pusat n Pemerintah Daerah n Sektor Swasta n PHLN n Masyarakat Sumber: Renstra Ditjen. Cipta Karya 2015-2019


Kegiatan utama yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran program Ditjen. Cipta Karya hingga tahun 2019 adalah: 1. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Khusus; b. Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi dan SPAM non-PDAM terfasilitasi; c. Pembinaan penyelenggaraan SPAM/ penyehatan; d. Pendampingan restrukturisasi; e. Fasilitasi opsi pembiayaan SPAM (perbankan); dan f. Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS). 2. Pencapaian target pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak a. Peningkatan kualitas permukiman kumuh; b. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan; c. Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta pembangunan dan pengembangan kawasan rawan atau paska bencana; d. Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan; e. Dukungan legalisasi perda gedung dan pendampingan penyusunan ranperda bangunan gedung; dan f. Penyelenggaraan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan bangunan. 3. Pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat a. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat, penambahan pengolahan air limbah komunal, penambahan IPAL skala kawasan, dan peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT;

b. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, yaitu dengan pembangunan TPA, penyediaan fasilitas 3R komunal, fasilitas pengolahan sementara; dan c. Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan. 2.3. Perjanjian Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja Ditjen. Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 disusun untuk memenuhi target sasaran program dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN TA. 2016, sebagai berikut:

27

28

laporan kinerja

Tabel 2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Ditjen. Cipta Karya Tahun 2016 No

Program/Sasaran

Indikator kinerja

Awal

Target Revisi

1,68 %

0,69 %

0,56 %

0,61 %

2,08 %

2,00 %

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 1

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

2

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

3

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum ddf;akjf ;dek;s Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan d df;akjf ;dek;s Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen. Cipta Karya, 2016

Pada tahun 2016, Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Cipta Karya mengalami sekali perubahan target capaian kinerja karenaterjadinya perubahan alokasi anggaranyang mengakibatkan perubahan target sasaran program. Hal ini disajikan dalam Tabel 2.2., target awal sasaran program adalah 1,68% peningkatan cakupan pelayanan akses air minum, 0,56% penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan dan 2,08% peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi. Target awal ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.855.312.951.000,-. Perubahan alokasi anggaran (APBNP) telah menyebabkan adanya revisi target sasaran program menjadi 0,69% peningkatan cakupan pelayanan akses air minum, 0,61% penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan dan 2% peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi. Target revisi ini didukung dengan alokasi APBN Perubahan kedua sebesarRp17.601.848.801.000. Pada tahun 2016, upaya pencapaian target sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat sebesar 0,69%’ didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan output berupa peningkatan kapasitas SPAM Perkotaan sebanyak 3.219 l/det, peningkatan

kapasitas SPAM Regional sebanyak 300 l/det, peningkatan kapasitas SPAM Khusus sebanyak 75 l/det, serta peningkatan kapasitas SPAM kawasan rawan air sebanyak 215 l/det. Pencapaian target sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak sebesar 0,61%’ didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Direktorat Bina Penataan Bangunan dengan output berupa pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 2.358 Ha, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan seluas 212.530 m2 dan revitalisasi kawasan tematik sebanyak 108 kawasan. Pencapaian target sasaran program ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat sebesar 2%’ didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan output berupa Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional, Kota, Kawasan dan Khusus untuk 670.290 KK atau sekitar 2.681.160 jiwa terlayani sertaSistem Penanganan Persampahan Skala Regional, Kota, Kawasan, dan Khusus untuk 1.810.420 KK atau sekitar 7.241.680 jiwa terlayani.


2.4. Metoda Pengukuran Untuk memudahkan pengukuran kinerja, pada saat penentuan target kinerja perlu diketahui metode pengukuran yang disepakati untuk digunakan. Manfaat adanya informasi metode pengukuran tersebut adalah untuk menjamin konsistensi penggunaan indikator kinerja yang terukur (measurable). 1. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program ‘Meningkatnya Kontribusi terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat’

No

Tabel 2.3. Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum dari Dana APBNP Tahun 2016 L/det Sambungan Jiwa Terlayani Proyeksi Penduduk Kontribusi Output (RKAKL) Rumah* ** *** DJCK

(1) (2) PERKOTAAN 1 SPAM Perkotaan 2 SPAM Regional PERDESAAN 1. SPAM Khusus 2. Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air Total

(3) (4) (5) 3.519 351.900 1.407.600 3.219 321.900 1.287.600 300 30.000 120.000 290 92.800 371.200 75 24.000 96.000 215 68.800 257.200

3.809

444.700

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PSPAM, 2016 Keterangan: * Asumsi untuk Perkotaan, 1 l/det = 100 SR Asumsi untuk Perdesaan, 1 l/det = 320 SR ** Aumsi 1 KK = 4 jiwa ** Data BPS (Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, tahun 2013)

2. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak”

1.778.800

(6)

(7) = (5)/(6) x 100%

258.705.000 0.69%

29

30

laporan kinerja

Tabel 2.4. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman Layak dari Dana APBNP Tahun 2016 Total % No Output Target 2016 Kawasan Pelayanan Kumuh (1)

(2)

1 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 2 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan 3 Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan

(3)

(4)

2.358

Ha

212,530

m2

(5) = (3)/(4)x(5)

38.431 0.61%

108 Kawasan

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PKP dan BPB, 2016

3. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat”

No (1)

Tabel 2.5. Perhitungan Peningkatan Akses Sanitasi dari Dana APBNP Tahun 2016 Unit Satuan Jiwa Terlayani Output (2016) (2)

(3)

(4)

% Pelayanan

(5) = (4)/255.461.700 x 100%

Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal 1. a. Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota 7 Kab./Kota 9 Kawasan 62.250 Jiwa b. Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kawasan 30 Kab./Kota 30 Kawasan 15.750 Jiwa c. Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Komunal 211 Kab./Kota 755 Kawasan 206.750 Jiwa 2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 53 Kab./Kota 53 Kawasan 1.224.000 Jiwa 3. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 44 Kab./Kota 44 Kawasan 3.426.000 Jiwa 4. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R 136 Kab./Kota 194 Kawasan 169.500 Jiwa 5. Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sampah Antara 3 Kab./Kota 3 Kawasan 15.000 Jiwa

Sumber: Direktorat PKP dan BPB Keterangan: Jumlah penduduk : 258.705.000 jiwa merupakan Data BPS (Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, tahun 2013)

1.508750 0,59 3.610.500 1,41


Bab III Kapasitas Organisasi

31

32

laporan kinerja

Kapasitas Organisasi Dalam mewujudkan visi dan misinya membutuhkan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta metode pelaksanaan kegiatan

A

gar suatu organisasidapat beroperasi secara maksimal perlu didukung unsur mana je rial berupa sumberdaya manusia (man), modal (money), bahan (material), alat (machines), dan metode (method). Demikian pula Direktorat Jenderal Cipta Karya, dalam mewujudkan visi dan misinya membutuhkan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta metode pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh 5.708 orang pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan, usia, dan status kepegawaian. Berdasarkan status kepegawaian, SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya terbagi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). ASN terbagi menjadi ASN pusat dan ASN daerah, sedangkan non-ASN terbagi menjadi non-ASN honorer dan non-ASN terkontrak (KI).

3.1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) menjadi ujung tombak beroperasinya organisasi, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan suatu organisasi. Direktorat Jenderal Cipta Karya membutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan, dapat bekerjasama, dan memiliki komitmen terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Tabel 3.1 Data Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Cipta Karya ASN NON ASN Status Total Pegawai Pusat Daerah Pusat Daerah Pegawai di Letak Non Non Sarjana Non Sarjana Non Lingkungan Sarjana Sarjana Sarjana Sarjana DJCK Sarjana Sarjana Penempatan Pusat

218 142 -

- 321 543 234 201 1.659

Daerah

603 233 1.343 - 656 524 458 232 4.049

Jumlah

821 375 1.343

% Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016

-

977 1.067 692 433

5.708

18 27 53 2 100


Gambar 3.1. Komposisi SDM DJCK Berdasarkan Status Kepegawaian

2%

18%

53%

27%

n ASN Pusat n ASN Daerah n Non ASN Honorer n Non ASN Terkontrak (KI)

Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016

Komposisi SDM dilingkungan Direktorat Jenderal CiptaKaryapadatahun 2016 didominasi oleh nonASN honorer yaitu sebanyak 3.043 orang (53% dari

total SDM DJCK). Persebaran SDM pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Dit PSPAM

Daerah

Dit PLP

Daerah

Dit bpb

Daerah

Dit PKP

Daerah

Dit KIP

Daerah

SETDITJEN

Gambar 3.2. Komposisi SDM DJCK Berdasarkan Status Kepegawaian ASN di Setiap Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Daerah

Pusat

Pusat

Pusat

n ASN Daerah

Pusat

n Non ASN Daerah n ASN Pusat

Pusat

n Non ASN Pusat

Pusat 00.00%


10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

33

34

laporan kinerja

Pada Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa persebaran SDM dengan status ASN daerah paling banyak berada di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Satker PSPAM dengan jumlah 419 orang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk SDM dengan status ASN pusat paling banyak berada di Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman sebanyak 190 orang. Persebaran SDM dengan status non-ASN terkontrak (KI) paling banyak pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Satker PPLP sebanyak 329 orang. Untuk SDM dengan status non-ASN honorer terbanyak ada pada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Satker PKP sebanyak 505 orang.

Komposisi SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan tingkat pendidikan terbagi menjadi SD/SLTP/SLTA, D3/D4. S1, S2, dan S3. Pada Gambar 3.3. komposisi SDM didominasi dengan tingkat pendidikanSD/SLTP/SLTA yaitu sebesar 49% atau sebanyak 1.927 orang. Gambar 3.4. Komposisi SDM DJCK Berdasarkan Jenis Kelamin

31%

69%

n Laki-laki n Perempuan Gambar 3.3. Komposisi SDM DJCK Berdasarkan Tingkat Pendidikan


12%

49%

31% 8%

n SD/SLTP/SLTA Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016

n D3/D4

n S 1

n S 2


Berdasarkan jenis kelamin, komposisi SDM dengan status ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya terbagi menjadi 1.630 orang pegawai laki-laki (64%) dan 907 (36%) orang pegawai perempuan. Komposisi SDM berjenis kelamin perempuan pada posisi struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilihat pada Gambar 3.5. Pegawai perempuan dengan jabatan pengawas yang turut menyumbang penentuan kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan menduduki posisi sebagai Eselon IV sebanyak 18 orang atau sekitar 50% dari jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan struktural. Gambar 3.5. Komposisi SDM Berjenis Kelamin Perempuan pada Posisi Struktural di Lingkungan DJCK

3.2. Sarana dan Prasarana Dalam mendukung pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Jenderal Cipta karya memerlukan sarana dan prasarana yang terdiri dari kendaraan operasional dan bangunan gedung sebagai berikut: 1. Bangunan Gedung Bangunan gedung yang dimiliki Direktorat Jenderal Cipta Karya seluas 219.983,92 m2 yang terdiri dari depo dan gedung kantor dan laboratorium. Depo digunakan untuk penyimpanan sarana dan prasarana tanggap darurat. 2. Kendaraan Operasional Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah 483 buah kendaraan dengan kondisi baik sebanyak 366 unit, rusak ringan 40 unit, dan rusak berat 77 unit.

11% 50%

n Eselon II n Eselon III n Eselon IV Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2016

39%

35

36

laporan kinerja

Tabel 3.2 Data Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Cipta Karya No.

Sarana dan Prasarana

Jumlah Bangunan

1.

Gedung / Bangunan

- Gedung Ditjen. Cipta Karya

1

- Depo PS Tanggap Darurat

1

- Wisma Sanita Pejompongan

1

- Gedung Kantor Satker Bangkim

1

- Gedung Kantor Tanggap Darurat

1

- Mess Pejompongan

1

- Gedung TC Pejompongan

1

- Gedung Ex Tata Bangunan

1

- Gedung Kantor Habitat Wijaya I

1

- Gedung Kantor BPPSPAM

1

- Gedung Cipta Karya Cipaku V

1

- Gedung Balai Teknik Wilayah 1

1

- Gedung Arsip Bekasi

1

- Gedung B.I.C

- Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen

- Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen

- Rumah Negara Golongan III Tipe A Darurat

15

- Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen

69

- Rumah Negara Golongan III Tipe B Semi Permanen

- Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen

- Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen

- Rumah Negara Golongan III Tipe C Darurat

- Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen

- Rumah Negara Golongan III Tipe D Semi Permanen

- Rumah Negara Golongan III Tipe D Darurat

- Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen

91

- Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen

52

- Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat

- Rumah Negara Golongan III Lainnya

Jumlah 892

2.

Kendaraan Operasional Unit

1 81 1

9 217 25 6 214 31 2

1 64

Kendaraan Bermotor Roda 2

- Sepeda Motor

37

Kendaraan Bermotor Roda 4

- Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)

- Pick Up

1

- Jeep

8

- Mobil Pers Van

1

Jumlah 78


68


3.3. Alokasi Anggaran Pada awal tahun 2016, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan anggaran sejumlah Rp17.855.312.951.000,- yang merupakan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon II. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mendapat anggaran kegiatan yang terbesar, yaitu mencapai 32% dari total anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya. Anggaran tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program “meningkatnya kontribusi terhadap pengurangan luasan kawasan kumuh”. Selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016, telah terjadi 2 (dua) kali revisi yang berdampak pada perubahan komposisi anggaran dan target kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditunjukkan pada Gambar 3.6.

Pengembangan Kawasan Permukiman (32%). Unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Bina Penataan Bangunan mendapatkan tambahan pagu anggaran karena adanya kebijakan penambahan dana untuk tunjangan kinerja pada Setditjen Cipta Karya dan untuk mendukung pembangunan venue Asian Games. Menindaklanjuti Instruksi Presiden no. 8 tahun 2016 tentang langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 20016, alokasi anggaran Ditjen. Cipta Karya mengalami perubahan yang kedua, menjadi Rp. 17.718.709.608.000 (22 desember 2016). Adanya kebijakan menteri PUPR yang dituangkan dalam surat Sekertaris Jenderal Kementerian

Gambar 3.6 Persebaran Alokasi Anggaran Per Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Cipta Karya 6,000,000,000,000 5,000,000,000,000 4,000,000,000,000 3,000,000,000,000 2,000,000,000,000 n Alokasi Awal n Alokasi Perubahan

1,000,000,000,000 0

Setditjen

Dit KIP

Dit PKP

Dit BPB

Dit PLP

Dit PSPAM

Sumber: RKAKL Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016

Pagu anggaran dari APBNP pada Bulan September 2016 sebesar Rp 17.601.848.801.000,memperlihatkan bahwa komposisi anggaran terbesar tetap berada pada unit kerja Direktorat

PUPR no. KU.01.01-Mn/846, tanggal 6 September 2016 tentang Penyampaian usulan Penghematan (self bloking) kementerian PUPR TA. 2016, maka alokasi anggaran Ditjen. Cipta Karya harus

37

38

laporan kinerja

dihemat lagi sebesar Rp. 1.500.000.000,-, sehingga besarnya anggaran efektif yang digunakan untuk mewujudkan program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman adalah sebesar Rp. 16.218.709.608.000,-. 3.4. SISTEM YANG MEWADAHI PELAKSANAAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Proses analisis pencapaian sasaran program untuk mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta Karya, baik sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana digunakan satu sistem evaluasi kinerja yang disebut sebagai SIMEKA. Pada pelaksanaan operasionalisasinya, SIMEKA didukung oleh sistem lainnya terkait proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan

evaluasi. Dalam proses perencanaan, sistem yang digunakan adalah SIPPa (Sistem Informasi Perencanaan dan Pemrograman) untuk proses usulan Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA). Alat yang digunakan untuk proses pemantauan pelaksanaan kegiatan secara elektronik, disebut e-Monitoring. Untuk proses evaluasi SDM digunakan alat yang berupa sistem evaluasi kinerja individu, disebut e-kinerja, sedangkan alat untuk melakukan analisis dan evaluasi sarana dan prasarana unit organisasi digunakan Sistem Informasi Manejemen Barang Milik Negara (SIMBMN). Selain itu, alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, digunakan e-performance. Secara detail sistem yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Direkotat Jenderal Cipta Karya, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.7. Sistem Pelaksanaan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya

e-hrm pu 2 ehrm.pu.go.id

4 e-monitoring 4.1 Pagu DIPA 4.2 Rencana AKSI 4.3 Progress Pelaksanaan DIPA

e-performance

3

emonitoring.pu.go.id/ e-performance

3.1 Realisasi Kinerja Outcome

sippa 5 sippa.ck.pu.go.id

1

3.1 Manfaat

5.1 RKA K/L 5.2 Profil ke CK-an Kab/Kota 5.1 Kinerja Satker 5.2 Kinerja Kab/Kota

bpsdm 6 kinerja.pu.go.id

1 sim bmn 1.1 Profil Kapasitas Sarpa Unit Kerja

5.1 Data Master 5.2 Renstra & PR JMN 5.3 Peta SS dan IKU CK 5.4 Elemen KKE 5.5 Setting

admin unit kerja 6 (Esl 1, Esl 2 dan Satker) 6.1 Distribusi RKT 6.2 Create PK 6.3 Isi Variabel Pengukuran 6.4 Tindak Lanjut LHP

5.1 Status Entry data Pengaturan

6.1 LAKIP 6.2 LKE dan LJP 6.3 Capaian PK

6.1 Informasi SKP

SIM di lingkungan PU yang Relevan

10 PUBLIK

3

2.1 Data Pegawai

5 Super admin

10.1 Renstra dan Realisasinya 10.2 LAKIP Eselon 1,2, dan Satker 10.3 Profil Kinerja ke CK an Kab-Kota

Pengguna Publik

Sumber: Proses Bisnis SIMEKA Tahun 2016

pimpinan unit kerja 7 (Esl 1, Esl 2 dan Satker) 7.1 Penilaian Alasan ke SKP 7.1 Capaian PK (+ cascadingnya) 7.2 LKE 7.3 LHP 7.4 Capaian Renstra

SIMEKA 2016

9.1 Informasi sebagai dasar Penilaian KKE

9.1 Nilai KKE 9.2 BA Temuan (LHP) 9.3 Narasi LKE

9 evaluator implementasi sakip

8.1 Capaian Kinerja Individu

8 pegawai

2

Pengguna Sistem Internal CK


Bab IV Akuntabilitas Kinerja

39

40

laporan kinerja

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja melakukan pemantauan kinerjanya secara berkala melalui sistem informasi e-monitoring.

A

kuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dokumen perjanjian kinerja kemudian melakukan pengukuran capaian kinerjanya

Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja melakukan pemantauan kinerjanya secara berkala melalui sistem informasi e-monitoring. Analisa dan evaluasi kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari penggunaan sumber daya sebagai input atau modal organisasi (learning and growth perspective), proses bisnis dalam menghasilkan output (internal perspective) sampai dengancapaian program yang dihasilkan oleh organisasi (customer/stakeholder perspective). 4.1. Dukungan Sumber Daya Penggunaan sumber daya sebagai input organisasi Ditjen. Cipta Karya di tahun 2016 menunjukkan kinerja sebagai berikut:

4.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen. Cipta Karya berkomitmen untuk memiliki SDM yang berkualitas, dalam arti kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran program dan berintegritas dalam pelaksanaan tugasya. Kinerja sasaran kegiatan meningkatnya SDM yang berkualitas digambarkan melalui: 1. Persentase Pegawai yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (assesment) Salah satu tantangan mewujudkan SDM Ditjen. Cipta Karya yang berkualitas adalah jumlah ASN teknis yang lebih sedikit daripada ASN non-teknis dengan kompetensi teknis yang belum memadai. Pemetaan terhadap ASN yang mengikuti standar kompetensi jabatan (assessment) selama tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa rata-rata 57,42%ASN Ditjen. Cipta Karya telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Pada tahun 2016, upaya peningkatan kompetensi teknis telah dilakukan, antara lain melalui penyusunan standar kompetensi teknis bidang cipta karya serta kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi teknis.


2. Kualitas Kehadiran Pegawai Komitmen SDM Ditjen. Cipta Karya dapat dilihat dari ketaatan dalam mematuhi ketentuan jam kerja. Sejak diberlakukannya aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (data finger print) di awal tahun 2016, tingkat kehadiran pegawai Ditjen. Cipta Karya terlihat bervariasi.

Dari Gambar 4.1. dan 4.2. terlihat bahwa pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2016 merupakan periode dengan tingkat intensitas bekerja tertinggi. Pada periode tersebut ratarata 24,7% pegawai Ditjen. Cipta Karya datang sebelum pukul 09.00 dan pulang di atas pukul 18.30 dengan tingkat

Gambar 4.1. Tingkat Kehadiran Pegawai Ditjen. Cipta Karya di Atas Pukul 09.00 300

Jumlah Pegawai

250 200

SETDITJEN PKP

150

PPLP BPB

100

KIP PSPAM

50 0 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES Sumber: Subdit PDSI – Direktorat KIP

Gambar 4.2. Tingkat Kepulangan Pegawai Ditjen. Cipta Karya di Atas Pukul 18.30 300

Jumlah Pegawai

250 200

SETDITJEN PKP

150

PPLP BPB

100

KIP PSPAM

50 0 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES Sumber: Subdit PDSI – Direktorat KIP

41

laporan kinerja

kehadiran pegawai tertinggi terdapat pada Direktorat PSPAM yaitu sebesar 26,57% pegawai.

terlihat bahwa kemajuan penyerapan anggaran Ditjen. Cipta Karya semakin meningkat sejak Bulan Juli hingga Bulan

Gambar 4.3. Kemajuan Penyerapan Anggaran Ditjen Cipta Karya TA. 2016 (status 13 Jan 2017 Pukul 12.00 WIB) PAGU DIPA: Rp. 17,72 T 20.000

Rp. 17,72 T (100%)

18.000

Rencana Akhir Desember 2016 Rp. 15,25T (86,09%)

16.000

Dalam Milyar Rupiah

42

14.000 12.000

Rp. 14,18 T (80,04%)

10.000 8.000 6.000 4.000

rencana 2.000

realisasi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

pagu djck

Sumber: Direktorat KIP

Peningkatan intensitas bekerja secara umum terjadi pada Unit Kerja Satker. dalam rangka mengejar ketertinggalan progres kegiatan. Tingkat kedisiplinan terendah pegawai terjadi pada Bulan Juni 2016, dimana rata-rata 19,08% pegawai Ditjen. Cipta Karya hadir di atas pukul 09.00 dan pulang sebelum pukul 18.30. Hal ini disebabkan karena Bulan Juni Tahun 2016 bertepatan dengan Bulan Ramadhan dan Bulan Syawal.

Gambaran intensitas kerja SDM Ditjen. Cipta Karya sebagaimana disampaikan sebelumnya, menunjukkan keselarasan dengan kurva kemajuan penyerapan anggaran (Kurva S). Pada Gambar 4.3,

Desember beriringan dengan tingkat intensitas bekerja SDM Ditjen. Cipta Karya. 4.1.2. Tata kelola Keuangan, Barang Milik Negaran (BMN) dan Tata Laksana Kinerja sasaran kegiatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, BMN dan tata laksana digambarkan melalui pencapaian sebagai berikut: 1. Nilai aset dalam proses hibah Pemanfaatan infrastruktur permukiman hasil pembangunan yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya, sangat bergantung dengan status aset dari prasarana dan sarana terbangun tersebut. Aset yang belum diserah terimakan kepada


- Perubahan ketentuan Kementerian Keuangan untuk memproses hibah BMN yang terlalu cepat sehingga mengakibatkan tersendatnya proses alih status/hibah BMN yang sedang berlangsung

pemerintah daerah atau masyarakat akan menyebabkan tidak adanya keberlanjutan pengelolaan aset tersebut sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Pada tahun 2016, dari seluruh total aset BMN Ditjen. Cipta Karya senilai 68 Trilyun, sebesar 70%-nya atau setara dengan 47,6 Trilyun, merupakan aset yang berpotensi untuk dihibahkan namun hanya 8 Trilyun saja aset yang dapat diusulkan, 7,2 Trilyun aset yang dapat diproses dan 3,1 Trilyun aset yang telah diserah terimakan (Gambar 4.4.).

Hasil survey yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Tahun 2016 di 8 (delapan) provinsi menunjukkan bahwa sarana prasarana yang sudah diserahterimakan memiliki aspek keberlajutan yang cukup tinggi dan terbukti dapat memberikan

Gambar 4.4. Total BMN Potensi, Usulan dan Proses Alih Status/Hibah BMN 2016

70

68.0 n Total aset

60 50

n Potensi 47,6

n Usulan n Proses

40

n Serah Terima

30 20 8,0

10 0

7,2

3,1

Total aset Potensi Usulan Proses Serah Terima

Sumber: Bagian Barang Milik Negara (BMN) – Setditjen Cipta Karya

Masih rendahnya nilai aset yang dapat diproses alih status/hibah pada tahun 2016 antara lain karena: - Usulan hibah dari satuan kerja masih sedikitnya - Satker belum fokus untuk memproses alih status/hibah BMN

manfaat yang cukup besar kepada masyarakat. Sebagai contoh, pada sektor air minum, keberlanjutan pengelolaan infrastruktur air minum ditunjukkan dengan adanya lembaga pengelola yang dibentuk oleh Pemda. Selain itu, dukungan partisipasi masyarakat

43

44

laporan kinerja

terhadap pemeliharan infrastruktur permukiman yang dibangun telah dapat memberikan layanan dan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna. Lebih detil terkait hasil survey evaluasi manfaat dapat dilihat pada lampiran. 2. Tingkat kualitas laporan keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Ditjen. Cipta Karya Tahun 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Status laporan keuangan ini menurun setelah sebelumnya pada tahun 2014 mendapatkan status Wajar Tanpa

Namun demikian, upaya untuk memperoleh status WTP atas Laporan Keuangan Ditjen. Cipta Karya Tahun 2016 tetap dilakukan, antara lain melalui percepatan proses likuidasi aset. 3. Persentase Tingkat Kinerja SDM Kinerja pada aspek ini dapat dilihat dari hasil penilaian kinerja individu terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disusun di awal tahun. Penilaian terhadap kinerja individu (status 18 Januari 2017) menunjukkan rata-rata nilai kinerja individu sebesar 86,67%1 atau berkategori Baik, dengan rincian per unit kerja Eselon II sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rincian Rata-Rata Nilai Kinerja Individu Ditjen. Cipta Karya Unit Kerja Eselon II

Rata-rata Nilai Kinerja Individu (%)

Seditjen 87,36% Direktorat KIP

88,23%

Direktorat BPB

86,30%

Direktorat PKP

85,31%

Direktorat PPLP

88,63%

Direktorat PSPAM

84,19%

Total Rata-Rata

86,67%

Sumber: Bagian Kepegawaian – Seditjen Cipta Karya

Pengecualian (WTP). Beberapa hal yang menyebabkan opini WDP adalah: - Banyak aset yang belum diserah terimakan kepada pemerintah kabupaten/kota - Penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat - Pengelolaan dan penatausahaan rumah negara golongan III terkait piutang

Jika nilai kinerja SDM ini dibandingkan dengan kinerja rata-rata capaian output, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja output tahun 2016 sebesar 94,27% didukung oleh kinerja individu dengan rata-rata kinerja sebesar 86,67%. Beberapa faktor yang ditengarai berperan terhadap tidak optimalnya kinerja SDM dalam menghasilkan kinerja capaian output adalah:

1 Nilai ini diukur dengan mererata nilai kinerja atas SKP seluruh individu


- komposisi SDM Ditjen Cipta Karya yang masih didominasi oleh SDM non teknis - kompetensi teknis yang tidak memadai khususnya pada Unit Kerja Satker Tantangan terbesar dalam mengelola dan menilai kinerja SDM pada tahun 2016 adalah: - penyusunan SKP belum sesuai dengan kinerja individu - belum ada standar teknis uraian kegiatan sesuai nama jabatan - SKP belum dianggap sebagai bagian dari tata laksana kegiatan Kinerja penyelenggaraan tata laksana juga dapat dilihat pada penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), dimana pada Tahun 2016 terdapat satuan kerja yang telah berhasil mendapat sertifikasi SMM yaitu Satker. Balai Teknis Informasi Permukiman dan Perkotaan (BTIPP). Kinerja Satker. ini dibuktikan melalui penghargaan Sertifikat ISO 9001:2015, Sertifikat ISO 27001:2013 dan Sertifikat Eco Hotel dari lembaga sertifikasi internasional TÜV SUD Indonesia. 4.1.3. Keandalan Sistem dan Teknologi Informasi Penguatan keandalan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan secara komprehensif melalui pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan TIK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

serta Rencana Induk Pengembangan (RIP) TIK Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pengelolaan teknologi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan serta menjadi media penyebar luasan informasi dengan mem perhatikan efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan risiko terkait TIK dan mempertimbangkan penggunaan teknologi mutakhir, tepat guna, dan berkelanjutan. Pengelolaan TIK dibagi menjadi 4 (empat) pilar utama yaitu: 1. sumber daya manusia dan manajemen TIK (brainware) Pada pilar brainware telah diterbitkan SE Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Infor masi Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang memuat panduan dalam manajemen dan teknis pengelolaan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pengembangan (RIP) TIK Tahun 2016-2019 yang berisi langkahlangkah untuk mewujudkan target pengembangan TIK sampai dengan tahun 2019. 2. perangkat keras (hardware) Pengelolaan perangkat keras (hardware) diwujudkan dengan membangun jaringan komunikasi data antara pusat dengan 33 provinsi yang meliputi jaringan kabel, nirkabel, absensi elektronik, video conference dan sistem

45

46

laporan kinerja

server provinsi menggunakan teknologi Virtual Private Network (VPN). Saat ini telah dikembangkan jaringan CCTV kegiatan strategis yang meliputi kegiatan PLBN di 7 (tujuh) lokasi (Entikong, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw, Nanga Badau dan Aruk) dan TPA Regional di 2 (dua) lokasi (Legok Nangka dan Nambo).

4. substansi data dan informasi (dataware) Pilar terakhir dalam Pengelolaan Data dan Informasi (dataware) telah dikembangkan Data Warehouse Cipta Karya yang merupakan kumpulan aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung proses dalam pengambilan keputusan.

3. perangkat lunak (software) Pada pilar pengelolaan perangkat lunak (software) telah difasilitasi 47 sistem/ aplikasi aktif di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah terhosting di Virtual Private Server (VPS) Pusdatin Kementerian PUPR dan dapat diakses pada alamat web http:// ciptakarya.pu.go.id. Seluruh sistem/ aplikasi tersebut telah didampingi tata kelolanya agar sesuai dengan standar Kementerian PUPR. Pada akhir Desember 2016, dari 65 sistem/aplikasi yang ada, 47 sistem/aplikasi sudah hosting di web Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan sisanya masih dalam proses hosting seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kinerja lain terkait penguatan keandalan sistem dan teknologi informasi di tahun 2016 adalah dengan dikembangkannya Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA). Sistem ini merupakan salah satu sistem yang dihasilkan Ditjen Cipta Karya untuk mengadopsi Grand Design Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Organisasi Ditjen. Cipta Karya sebagaimana tertera pada Gambar 4.5.

Tabel 4.2. Jumlah sistem/aplikasi Direktorat Jenderal Cipta Karya No

Unit Kerja

Jumlah Aplikasi

Server Cipta Karya

Hosting di Luar Server

1.

Dit. PSPAM

8

6

2

2.

Dit. PPLP

11

7

4

3.

Dit. PKP

9

7

2

4.

Dit. BPB

9

6

3

5.

Dit. KIP

10

10

-

17

9

8

6. Setditjen 7. BPPSPAM

1

Total

65

Sumber: Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi tahun 2016

- 44

1 21


Gambar 4.5. Grand Design Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJCK PERENCANAAN KINERJA rPjm

ORGANISASI

Rencana Program jangka Menengah

renstra

tusi

Tugas & Fungsi

Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya

PENGUKURAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA rKP

Rencana Kerja Program

renja

Pengukuran Kinerja tahunan/ Triwulan

rKakl

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga

DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

rKP

Rencana Kerja

Monitoring dan Evaluasi tahunan/ Triwulan

IKU/IKP

Indikator Kinerja Utama

Komitmen Pimpinan untuk Melaksanakan Rencana Kinerja dalam bentuk dokumen PK

renstra aksi

Pelaksanaan Kerja

Hasil dan Laporan (LaKIP)

FEEDBACK

INDIVIDU

Komitmen Pegawai untuk Melaksanakan RKT dalam bentuk dokumen SKP (AKP berbasis kinerja organisasi)

PERENCANAAN KINERJA PEGAWAI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU}

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

EVALUASI

MONITORING KINERJA PEGAWAI

HASIL KINERJA PEGAWAI

Reward and Punishment

LEGENDA : Menggambarkan proses internal organisasi : Menggambarkan hubungan keterkaitan antara organisasi dan pegawai : Menjadi warning, mendapat catatan dari itjen


Grand Design SAKIP Ditjen. Cipta Karya menggambarkan suatu siklus perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja yang terjadi secara bersama-sama pada unit organisasi dan individu Ditjen Cipta Karya. Kinerja organisasi dan kinerja individu akan saling terhubung melalui penggunaan seperangkat indikator kinerja. Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja Perencanaan merupakan tahap awal dari manajemen kinerjayang dimulai dengan perumusan visi dan misi organisasi, perumusan tugas pokok dan struktur organisasi, sasaran dan fungsi-fungsi unit organisasi hingga uraian jabatan,

sasaran kinerja dan rencana tindakan kinerja setiap orang di masing-masing unit organisasi. Pada unit organisasi, tahapan ini menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Pada individu/pegawai, rencana kinerja ini berisikan uraian jabatan dan tugas serta sasaran kinerja dari jabatan individu tersebut. Seperti halnya pada unit organisasi, masing-masing individu juga memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). 2. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan

47

48

laporan kinerja

tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Pada individu, pernyataan tekad ini tercermin dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang ditandatangani bersama dengan atasan langsung individu tersebut. 3. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikatorindikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 4. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, serta penilaian atas

pencapaian hasil;penilaianatasaktivitas, program, kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangundangan; penilaian atas pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya. 5. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pelaporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas setiap instansi yang harus mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dialokasikan kepadanya. Laporan kinerja memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi/individu dalam pencapaian hasil kinerja dibandingkan dengan kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun. Proses bisnis SIMEKA dalam mengintepretasikan Grand Design SAKIP dapat dilihat pada Gambar 4.6. Proses bisnis SIMEKA terbagi menjadi 6 (enam) modul aplikasi utama yang terbagi dalam 3 (tiga) proses inputproses-output.


Gambar 4.6. Proses Bisnis SIMEKA 1 PERENCANAAN A.4

2 PERJANJIAN KINERJA 3 PENGUKURAN

4 PENGOLAHAN DATA INDUK

pengelolaan data renstra

A.1

E-MONITORING

DIPA/RKAKL

DATA MASTER (WILAYAH, ORGANISASI, PEGAWAI) PETA SS & IKU n KKE n

pembuatan rkt

(load data pagu)

PEMBUATAN RENCANA AKSI

A.7

(load rencana aksi emon)

A.15

review renstra

B.1

pengelolaan Peta SS, IKU Jabatan, dan Cascadingnya

A.9

A.8

A.1

PENYUSUNAN LAKIP

INPUT HASIL PEMANTAUAN & PENGUKURAN

LOAD PROGRES PELAKSANAAN DIPA DARI EMON

A.2

SETTING SANDINGAN

A.11

PENYUSUNAN LAKIP

A.12

INFORMASI UNTUK EVALUATOR KKE

A.13

DASHBOARD UNTUK PIMPINAN

A.13

INFORMASI UNTUK PUBLIK

IKU VS NOMENKLATUR OUTPUT

SETTING VARIABEL DAN RUMUS

A.3 IKU, MANFAAT, KETERPADUAN, EVALUASI SATKER

A.10

REALISASI KINERJA

Daftar IKU, JFU Pegawai Entry Nilai SKP

n

B.2

A.13

n

A.16

KELOLA LKE & LHE

INFORMASI CAPAIAN SKP

B

KINERJA INDIVIDU

A

KINERJA ORGANISASI

A.4

PEMBUATAN PK

6 EVALUASI

n

database simeka A.6

5 PELAPORAN

INPUT

PROSES

OUTPUT


Keenam modul tersebut adalah Perencanaan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Pengolahan, Pelaporan dan Evaluasi. Pada setiap modul, proses input hingga output akan selalu mengkaitkan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Pada proses perencanaan, terdapat data yang diinput antara laindata master berupa matriks renstra yang meliputi indikator kinerja serta peta sasaran strategis IKU. Kedua data tersebut diproses dengan output yang dihasilkan diantaranya adalah Form RKT serta Peta Sasaran Strategis dan IKU yang terselaraskan hingga individu. Pada tahapan Perjanjian Kinerja, data yang diinput berupa pagu DIPA, target PK serta variabel rumusan kinerja. Data input ini akan diproses untuk menghasilkan output berupa

PK dan Rencana Aksi. Output PK selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penyusunan SKP. Tahap pengukuran meliputi input progres pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari E-Monitoring yang selanjutnya akan diproses untuk dipantau dan diukur kinerjanya. Output dari tahapan pengukuran adalah data dan informasi pelaksanaan output yang akan dilaporkan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan. Tahapan Pengolahan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses SAKIP karena pada tahapan ini data dan informasi realisasi kinerja outcome akan dihasilkan melalui seperangkat variabel rumusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Output dari tahapan ini adalah informasi realisasi kinerja yang akan menjadi input bagi tahapan selanjutnya.

49

50

laporan kinerja

Pada tahapan pelaporan, input berupa data dan informasi realisasi kinerja yang akan dimanfaatkan bagi penyusunan Laporan Kinerja, Penilaian Kinerja Pegawai, Evaluasi Implementasi SAKIP dan informasi untuk pimpinan. Pada tahapan evaluasi, fitur pada SIMEKA ditujukan bagi para evaluator untuk menilai implementasi SAKIP unit kerja melalui pengelolaan kertas kerja evaluasi. SIMEKA dapat diakses melalui http://ciptakarya. pu.go.id/simeka. 4.2. Proses Bisnis Internal Direktorat Jenderal Cipta Karya Proses bisnis internal Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam menghasilkan output pada tahun 2016 menunjukkan kinerja sebagai berikut: 4.2.1. Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Sasaran kegiatan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan infrastruktur permukiman tahun 2016 digambarkan melalui: 1. Konsistensi penyelenggaraan infra struktur permukiman terhadap RPI2JM Untuk menjaga dan memastikan keterpaduan penyelengggaraan infra struktur permukiman perlu diperhatikan konsistensi antara proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran yang dapat diukur dengan membandingkan kegiatan yang ada dalam dokumen penganggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga) dengan RPI2JM yang menjadi dasar perencanaan penyelenggaraan infrastruktur per mukiman dengan perhitungan sebagai berikut:

(Jumlah kegiatan dalam DIPA yang sesuai RPI2JM) ×100% (Total jumlah kegiatan dalam DIPA) Konsistensi penyelenggaraan infra struktur permukiman tahun 2016 menun jukkan nilai sebesar 75%, naik dari persentase tahun 2015 yaitu sebesar 70%. Angka ini diukur dari kesesuaian RPI2JM terhadap Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL). Hasil tersebut diperoleh dari kegiatan Fasilitasi Rencana Penyusunan Strategi Rencana Aksi Daerah di tingkat Provinsi yang dilaksanakan untuk men dapatkan RPI2JM Bidang Cipta Karya yang berkualitas dalam rangka mewu jud kan permukiman layak huni dan berkelanjutan sebagai target RPJMN 2015-2019 dan mendorong terlaksana nya gerakan 100-0-100. Sampai dengan tahun 2016 sebanyak 302 kabupaten/ kota telah memiliki RPI2JM yang berkualitas. 2. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Dengan menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, status penyerapan anggaran Ditjen. Cipta Karya per tanggal 31 Desember adalah 87,14% terhadap pagu efektif. Kinerja penyelenggaraan ini belum maksimal dikarenakan: a. terdapat pagu yang masuk kategori penghematan sebesar 1,5 Trilyun yang dananya melekat (tidak bisa dihilangkan)


b. terdapat 16 kegiatan PHLN dengan pagu 1,17 Trilyun yang ditolak oleh Kementerian Keuangan c. terdapat 14 paket kegiatan dengan total 193,73 Miliar yang semula ditargetkan akan terkontrak pada Desember 2016, namun belum dapat terialisasi karena: - adanya lelang ulang terkait adanya sanggah dan aduan - tanda tangan kontrak menunggu terbitnya SK Satker.

pembangunan infrastruktur permukiman, adalah belum siapnya kelembagaan di tingkat daerah untuk menerima dan mengelola infrastruktur terbangun. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan di daerah antara lain dengan mengoptimalkan pendampingan kepada lembaga pengelola dan SDM pengelolanya, dengan kinerja sebagai berikut: 1. Jumlah lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

Tabel 4.3. Jumlah Lembaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya No 1.

Sektor Air Minum

Jumlah Lembaga Pengelola yang mendapat pendampingan

Jumlah Lembaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya

35 PDAM

35 PDAM

9 UPTD

9 UPTD

2.

Sanitasi

57 kabupaten/kota

2 kabupaten/kota (Halmahera dan Bojonegoro)

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

22 Forum Komunitas Hijau (FKH)

22 FKH

4.

Permukiman

11.067 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

11.067 BKM

33 provinsi (Bappeda PU dan Dinas PU)

33 provinsi (Bappeda PU dan Dinas PU)

Sumber : Direktorat PSPAM, Direktorat PPLP, Direktorat PKP, Direktorat BPB

- keterlambatan pokja - masih menunggu izin multiyears d. Sebagian satker belum melakukan updating e-monitoring Pada pencapaian output belanja, kinerja Ditjen. Cipta Karya adalah sebesar 89,51%. Kinerja yang belum maksimal ini disebabkan adanya pembatalan pelaksanaan kegiatan karena ketidaksiapan readiness criteria. 4.2.2. Kapasitas kelembagaan Salah satu kendala dalam pemanfaatan

Pada sektor air minum, upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan melalui: a. pendampingan kepada 21 PDAM untuk penggunaan aplikasi Info Air Minum dan kepada 14 PDAM untuk penguatan kelembagaan penyelenggara SPAM b. pendampingan kepada 4 BLU untuk memproses UPTD menjadi PPK BLUD dan kepada 5 BLU untuk perbaikan penguatan struktur organisasi dan kelengkapan dokumen peraturan

51

52

laporan kinerja

Pada sektor sanitasi, upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan melalui pendampingan kepada kabupaten/kota dalam membentuk unit pengelola persampahan dan sanitasi. Pada tahun 2016, dari 57 kabupaten/ kota yang didampingi baru terealisasi 2 unit pengelola persampahan dan sanitasi yaitu di Kabupaten Halmahera dan Kabupaten Bojonegoro. Pada sektor penataan bangunan dan lingkungan, upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola antara lain dilakukan melalui lokalatih kepada 22 Forum Komunitas Hijau, sementara pada sektor permukiman upaya peningkatan kapasitas lembaga pengelola dilakukan melalui sosialisasi NSPK pada 33 pemerintah provinsi (Dinas PU dan BAPPEDA Provinsi), pembinaan kepada 11.067 BKM yang terlibat dalam program KotaKu (Kota Tanpa Kumuh). 2. Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

Pada tahun 2016, hasil pendampingan kepada lembaga pengelola menghasil kan peningkatan kapasitas terhadap SDM lembaga pengelola dengan total sebanyak 2.149 orang melalui mekanisme pembinaan teknis pada Balai Teknis Air Minum dan Balai Teknis Sanitasi, pembinaan teknis oleh direktorat teknis terkait serta pelatihan. 4.2.3. Pengendalian dan pengawasan Sasaran kegiatan pengendalian dan pengawasan pada tahun 2016 dapat dilihat kinerjanya sebagai berikut: 1. Tingkat implementasi SAKIP Nilai implementasi SAKIP menggambar kan seberapa jauh tingkat akuntabilitas kinerja organisasi Ditjen Cipta Karya. Pada tahun 2015, tingkat akuntabilitas kinerja Dijten Cipta Karya mencapai 72,81%2. Angka ini bermakna bahwa kinerja organisasi Ditjen. Cipta Karya “sangat baik” dengan intepretasi bahwa organisasi Ditjen. Cipta Karya telah akuntabel dan telah memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat baik.

Tabel 4.4. Jumlah SDM Lembaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya No

Sektor

Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya

1.

Air Minum

2.

Sanitasi

430 orang

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan - TABG - Tim Pengkaji Teknis

134 orang 9 orang

4.

Permukiman

201 orang

Sumber: Direktorat BPB, Direktorat PSPAM, Balai Teknik Air Minum, Balai Teknik Sanitasi

2 Surat Irjen Kementerian PUPR kepada Dirjen Cipta Karya No. Kj.06.01-Ij/630 tanggal 28 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015

1.375 orang


Detail capaian kinerja SAKIP Ditjen. Cipta Karya sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut: Tabel 4.5. Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP unit organisasi DJCK No

Komponen

Bobot/Nilai Maksimal

Nilai Hasil Evaluasi

A.

Perencanaan Kinerja

30%

24,03%

B.

Pengukuran Kinerja

25%

19,38%

C.

Pelaporan Kinerja

5%

12,96%

D.

Evaluasi Kinerja

10%

Tidak Dinilai

E.

Capaian Kinerja

20%

9,17%

Jumlah

90%

65,53%

Total Nilai

100%

72,81%

Sumber: Surat Irjen Kementerian PUPR kepada Dirjen Cipta Karya No. Kj.06.01-Ij/630 tanggal 28 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2015

Walaupun telah akuntabel, namun masih terdapat beberapa catatan dari evaluator terhadap pelaksanaan kinerja Ditjen. Cipta Karya agar dapat ditindaklanjuti sehingga tingkat akuntabilitas kinerja meningkat di tahun berikutnya sebagai berikut: a. Pencantuman tujuan dalam Renstra Ditjen. Cipta Karya 2015-2019 yang berorientasi pada hasil/output penting yang harus diwujudkan; b. Reviu Renstra Ditjen. Cipta Karya 2015-2019 agar tujuan, target serta indikator kinerja selaras dengan target kinerja Renstra Kementerian PUPR maupun RPJMN; c. Pengukuran kinerja secara berjenjang dari staf hingga manajerial; d. Penyediaan data akurat atas selisih realisasi terhadap target Renstra 2015; e. Tujuan dalam Renstra disertai dengan target keberhasilan; dan f. Reward and punishment atas hasil pengukuran kinerja Eselon IV ke atas. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya terkait catatan evaluator tersebut di tahun 2016 antara lain:

a. Reviu terhadap target kinerja dan indikator kinerja dalam Renstra Ditjen. Cipta Karya 2015-2019 agar selaras dengan target kinerja dalam RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR; b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA) yang terintegrasi dengan sistem lainnya seperti SiPPa, Sipro, E-mon, dan Sistem Kepegawaian; c. Inisiasi penyusunan indikator kinerja individu yang berjenjang dari staf hingga manajerial; d. Sosialisasi penyusunan SKP berbasis kinerja organisasi; e. Penetapan 10 (sepuluh) tenaga evaluator SAKIP; dan f. Sosialisasi SAKIP dan tata cara penyusunan laporan kinerja ke seluruh entitas akuntabilitas kinerja. 2. Penyelesaian temuan Itjen, BPKP, dan BPK-RI Pada status 31 Desember 2016, dari total temuan sebanyak 71,9 M telah ditindaklanjuti sebesar

53

54

laporan kinerja

54,93%, sedangkan sisanya belum ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut: a. Progres Temuan Inspektorat Jenderal Pada temuan Inspektorat Jenderal, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 1,43 M untuk Kode 01 (Keborosan), 3,59 M untuk Kode 02 (Kebocoran) dan 380 kejadian untuk Kode 03-10 (Administrasi) b. Progres Temuan BPK Pada temuan BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang belum ditindaklanjuti sebesar 4,667 M, dengan sisa temuan terbesar dari Direktorat Pengembangan PLP (termasuk MSMHP, USRI) sebesar 4,066 M c. Progres Temuan BPKP Pada temuan BPKP, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar 32,924 M untuk Kode 01 (Keborosan), 1,947 M untuk Kode 02 (Kebocoran) dan 1.999 kejadian untuk Kode 03-10 (Administrasi)

Dalam menyikapi permasalahan proses tindak lanjut temuan BPK-RI, Itjen dan BPKP pada Satker. di lingkungan Ditjen. Cipta Karya yang sering kali melampaui batas waktu 60 hari, pada di tahun 2016 Ditjen. Cipta Karya telah memberikan peringatan dini kepada Satker. terkait untuk segera menindaklanjuti temuan sebelum 60 hari sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4.2.4. Peningkatan Kualitas Pengaturan Pengelolaan Infrastruktur Permukiman Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kuantitas landasan hukum penyelenggaraan infrastruktur permukiman, Ditjen. Cipta Karya mendorong penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang permukiman baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun ranperda/ perkab/perwali oleh pemerintah daerah. Capaian kinerja sasaran kegiatan peningkatan kualitas pengaturan dan pengelolaan infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut: 1. Jumlah NSPK bidang permukiman yang diterbitkan tahun 2016 Pada tahun 2016, Ditjen. Cipta Karya telah menerbitkan 20 (dua puluh) NSPK yang terdiri dari 1 (satu) Peraturan Presiden, 1 (satu) Peraturan Pemerintah, 6 (enam) Peraturan Menteri PUPR, 1 (satu) Surat Edaran Menteri PUPR, 5 (lima) Surat Edaran Dirjen Cipta Karya, 2 (dua) Pedoman Teknis, 1 (satu) Penyusunan Pedoman, 1 (satu) Penyusunan Rancangan UndangUndang, 1 (satu) Penyusunan Bahan, dan 1 (satu) Penyempurnaan Panduan (Tabel 4.6). Judul NSPK secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran.


Tabel 4.6. Jumlah NSPK yang di terbitkan dalam tahun 2016 No

Komponen

Jumlah NSPK tahun 2016

1.

Air Minum

6 NSPK

2.

Bina Penataan Bangunan

4 NSPK

3.

Pengembangan Kawasan Permukiman

5 NSPK

4.

Penyehatan Lingkungan Permukiman

3 NSPK

5.

Dukungan Manajemen

2 NSPK

Sumber: Seditjen, Direktorat KIP, Direktorat PSPAM, Direktorat PPLP, Direktorat PKP, Direktorat BPB

2. Jumlah pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan penyelenggaraan infrastruktur per mukim an (dokumen perencanaan/ ranperda/perkab/perwali) Pada tataran pemerintahan daerah, Ditjen. Cipta Karya telah mendorong adanya peningkatan kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman melalui penyusunan dokumen peren canaan/ranperda/perkab/ perwali penye lenggaraan infratruktur permukiman, dengan kinerja di tahun 2016 seperti yang tergambar dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari total 514 kabupaten/kota3, sebanyak 469 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM), 424 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah tentang bangunan gedung (Perda BG), 26 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki SK TABG, 16 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah tentang penetapan kawasan kumuh (Perda Kumuh) dan 479 pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Tabel 4.7. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Penyelenggaraan Permukiman

No

Bentuk Peraturan

Sektor

Pemerintah Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Tahun 2016

Akumulasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Peraturan

1.

Air Minum

RIS SPAM

16 Kab/Kota

469 Kab/Kota

2.

Bina Penataan Bangunan

Perda BG

69 kab/kota

443 Kab/Kota

SK TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)

11 Kab/Kota

26 Kab/Kota

Pengembangan Kawasan Permukiman

Perda Kumuh

19 Kab/Kota

22 Kab/Kota

96 Kab/Kota

96 Kab/Kota

Penyehatan Lingkungan Permukiman

SSK

165 Kab/kota

479 Kab/Kota

3.

4.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)


3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

55

56

laporan kinerja

1. Jumlah publikasi yang diterbitkan Selama tahun 2016, Ditjen. Cipta Karya telah menerbitkan sebanyak 12 buletin yang membahas tentang bidang Cipta Karya. 2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga Desember 2016 adalah 71,42%, sisanya masih dalam proses tindak lanjut. Selain menerbitkan publikasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Ditjen. Cipta Karya juga mengikuti pameran baik berskala nasional maupun internasional sebanyak 15 kali, kampanye dan talkshow sebanyak 26 kali, penyelenggaraan Duta Sanitasi, penyerbarluasan informasi PIP2B, serta pembuatan video ataupun film bertema permukiman.

Tahun 2016 merupakan tahun terakhir pendampingan penyusunan Rancangan Perda BG melalui APBN.Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian Perda BG, pada tahun 2016 Ditjen. Cipta Karya melakukan strategi percepatan penyelesaian Perda BG melalui kegiatan pendampingan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM serta menyediakan Model Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan.Bantuan teknis dari pemerintah pusat berupa Model Perda BG ini dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perda BG agar sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan Gedung (PPBG). 4.2.5. Peningkatan Kualitas Komunikasi, Edukasi dan Kampanye Publik Upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat penyelenggaran infra struktur permukiman telah dilakukan oleh Ditjen.Cipta Karya melalui peningkatan kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik.Kinerja sasaran kegiatan ini di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

4.3. Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Capaian kinerja Ditjen. Cipta Karya, pada akhir tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016 Sasaran Program

Indikator Kinerja

Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Target APBN (%)

Target Capaian Kinerja APBNP (%) Terhadap (%) APBNP (%)

1,68

0,69

0,69

100

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan

0,56

0,61

0,64

104,91

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

2,08

2,00

1,93

96,5



Rata-rata capaian kinerja Ditjen. Cipta Karya pada tahun 2016 adalah sebesar 100,47%, dengan dengan kinerja tertinggi pada pencapaian sasaran program “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak” yaitu sebesar 104,91%.

Alokasi anggaran APBN Ditjen. Cipta Karya Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman telah memberikan kontribusi peningkatan capaian sasaran program nasional yang ditunjukkan pada Tabel 4.9 dan Gambar 4.7.

Jika dibandingkan dengan target nasional maka kontribusi Ditjen. Cipta Karya (APBN) adalah sebagai berikut: Tabel 4.9 Kontribusi Ditjen Cipta Karya Terhadap Sasaran Program Nasional Sasaran Program

Indikator Kinerja

Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat






Baseline 2014 68.11

10

61.06

2015 TR

2016 CA

TR

2017 CA

TR

TA

2018 TR

2019 TR

76 70.97 82 71.66 88 1.11 94 100

8 9.18 6 8.44 4 0.3 2

64 62.14 72 64.07 85 3.57 92 100

Sumber: Direktorat PSPAM, Direktorat PPLP, Direktorat PKP Keterangan : TR : Target Renstra (%), CA: Capaian APBN (%), TA : Target APBN (%)

Gambar 4.7. Capaian Nasional berdasarkan Capaian Kontribusi Ditjen Cipta Karya (APBN) 120 100 80 60 40

84,8

68.38 68.38 61.06 61.06

78.8 73.37 71.66 85 71.05 72 64 64.07 62.14

92,1 92

100

Target Renstra layanan air minum (%)

100 Capaian layanan air minum (%) Target Renstra Penanganan kumuh (%) Capaian Penanganan kumuh (%)

20

10

9.18

0

10 2014

8 2015

8.86 6 2016

4 2017

0

2 2018

Sumber: Subdit Perencanaan Teknis Direktorat PSPAM, Direktorat PPLP, Direktorat PKP, Direktorat BPB

0 2019

Target Renstra Layanan Sanitasi (%) Capaian Layanan Sanitasi (%)

57

58

laporan kinerja

4.3.1. Sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi Masyarakat” Kinerja sasaran ini digambarkan melalui indikator meningkatnya cakupan pelayanan akses air minum. Pada tahun 2016, telah terealisasi sebanyak 3.780 liter/detik atau setara dengan 0.69% cakupan pelayanan akses air minum. Angka realisasi ini merupaan total target kapasitas SPAM terbangun baik di perkotaan maupun di perdesaan berdasarkan perhitungan full capacity SPAM terbangun.

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 menyebutkan bahwa, Ditjen. Cipta Karya berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis kesembilan (SS9) ‘meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak’. Pencapaian sasaran Strategis tersebut diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Sasaran Strategis =

IKP 1+IKP 2+IKP 3 3

Keterangan : IKP 1 : Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum IKP 2 : Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan IKP 3 : Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

Pelaksanaan kinerja sasaran ini didukung oleh output yang dilaksanakan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM). Kecenderungan kinerja output yang diselenggarakan Direktorat PSPAM dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun 2016 ditunjukkan oleh Gambar 4.8.

Pada tahun 2016, target sasaran ini adalah 83%, dengan realisasi capaian sebesar 75,76%. Terjadinya selisih capaian ini dipengaruhi oleh kinerja cakupan pelayanan akses sanitasi yang belum dapat tidak terealisasi dengan baik.

Gambar 4.8. Kinerja Penyelenggaraan Output Mendukung Sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat” 120.00 100.00

100.00

92.15 80.00

75.00 62.77

60.00

Target (%)

45.08 40.00 20.00 0.00

Realisasi (%)

39.85

17.76 TR I

9.22 TR II

TR III

TR IV

Sumber: Subdit Perencanaan Teknis Direktorat PSPAM, Direktorat PPLP, Direktorat PKP, Direktorat BPB


Dalam mencapai target 0,69% telah dilakukan pembangunan di 231 kawasan SPAM Perkotaan, 22 SPAM Kawasan Rawan Air, 10 SPAM Kawasan Khusus, 2 Kawasan SPAM Regional, 64 Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air, 33 Kawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Khusus serta 421 SDM lembaga pengelola mendapat pembinaan teknis dengan kinerja fisik rata-rata sebesar 92,15%. Selain pendekatan pembangunan untuk menambah kapasitas terbangun, di tahun 2016 dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain seperti: 1. Rapat konsultasi regional dan rapat penajaman program SPAM, yang merupakan upaya penjaringan usulan pengembangan SPAM dan seleksi atas usulan tersebut sesuai dengan readiness criteria yang sudah ditetapkan. 2. Sinkronisasi air baku untuk air minum, yang merupakan kegiatan rapat koordinasi bersama antara Ditjen. Cipta Karya dan Ditjen. Sumber Daya Air, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka upaya penjaminan air baku untuk air minum, sehingga target kapasitas SPAM terbangun dapat tetap terpenuhi. 3. Mid Term Review yang merupakan kegiatan konsolidasi tengah tahun dalam upaya pendataan potensi permsalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan SPAM termasuk upaya pendataan komitmen Pemda dalam bentuk Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) dan target sambungan rumah (SR) yang akan dibangun oleh pemerintah daerah dengan DDUB tersebut. 4. Rapat koordinasi evaluasi akhir tahun,

yang merupakan kegiatan konsolidasi pengembangan SPAM di akhir tahun dalam upaya pendataan dan konsolidasi hasil pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Walaupun realisasi cakupan pelayanan air minum telah sesuai target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala serta tantangan sebagai berikut: 1. revisi DIPA yang meliputi rekomposisi MYC, self blocking, tunggakan PMK, serta pergeseran FAS yang memerlukan waktu relatif lama 2. pelaksanaan konstruksi yang terhambat di lapangan (ijin crossing, ijin hutan lindung, sengketa sumber air/lahan, pengiriman material) pada Satker PSPAM Provinsi Jambi, Satker PSPAM Strategis, dan Satker PSPAM Provinsi Jawa Timur 3. gagal lelang atau lelang ulang di beberapa satker provinsi (Jawa Timur, DIY, NTB, Jawa Tengah, Satker PSPAM Strategis) akibat kurang cermat dalam merujuk kaidah pelelangan yang berlaku 4. tidak maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknik kepada pengelola PDAM yang dilakukanoleh Balai Teknis Air Minum karena adanya penghematan dan perubahan prioritas dari pembinaan teknis menjadi peningkatan kualitas prasana dan sarana Balai Teknis Air Minum 5. adanya keterbatasan sumber air baku pada daerah pelayanan 6. masih adanya kapasitas produksi (idle capacity) pada sistem eksisting 7. komitmen pemerintah daerah yang masih rendah untuk membangun jaringan distribusi perpipaan 8. masih kurangnya komitmen PDAM

59

60

laporan kinerja

ini disandingkan dengan target Renstra sebagaimana disampaikan pada Bab II (82%), maka masih terdapat selisih sebesar 9,173% di tahun 2016 atau sebesar 27,173% terhadap target tahun 2019. Ini berarti, ratarata yang harus dicapai per tahun hingga 2019 adalah sebesar 9,057%.

untuk mempercepat perluasan pemasangan sambungan rumah 9. masih besarnya biaya penyambungan SR pada konsumen Pada dokumen Renstra Ditjen. Cipta Karya 2016-2019 disampaikan bahwa dalam memenuhi target 100% cakupan pelayanan air minum di tahun 2019, pendanaan APBN berkontribusi sebesar 35% dan sisanya merupakan kontribusi dari APBD, swasta dan masyarakat. Jika menggunakan asumsi bahwa dengan pendanaan 35% mampu menghasilkan peningkatan cakupan pelayanan air minum sebesar 0,69% di tahun 2016, maka diperkirakan sisa pendanaan lainnya mampu menghasilkan tambahan cakupan pelayanan air minum sebesar 1,207%. Ini berarti pada tahun 2016 diperkirakan akan terdapat penambahan cakupan pelayanan air minum secara nasional sebesar 1,857%.

Berdasarkan baseline cakupan pelayanan air minum nasional tahun 2015 sebesar 70,97% dan dengan potensi realisasi cakupan pelayanan air minum tahun 2016 sebesar 1,857%, maka cakupan pelayanan air minum nasional hingga tahun 2016 diperkirakan sebesar 72,827%. Jika realisasi

Jika kinerja sasaran tahun 2016 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, maka peningkatan cakupan pelayanan air minum pada periode 20112016 menunjukkan tren yang positif sebagaimana terlihat pada tabel 4.10.

Pembangunan sistem penyediaan air minum telah memberikan manfaat berupa pelayanan air minum untuk masyarakat melalui pemanfaatan sambungan rumah. Hasil evaluasi manfaat yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya terhadap prasarana dan sarana terbangun tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa peningkatan akses air minum aman akan menurunkan angka keluhan diare sebesar 3,49% dan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 33,23%4. Pada 8 (delapan) provinsi lokasi survey, pada umumnya,pemanfaat langsung infrastruktur air minum merasakan kondisi lebih baik setelah mendapatkan akses air

Tabel 4.10. Peningkatan cakupan pelayanan air minum Periode 2011-2016 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum (%)

0,60

1,04

1,49

1,64

2,205

0,69

Kapasitas air (l/det)

3.650

6.396

9.264

10.353

7.574

3.870

Sasaran Program/ Indikator

Sumber: Direktorat PSPAM 4 Evaluasi manfaat dilakukan melalui dua tahapan: 1) Evaluasi Manfaat Total: menganalisa kontribusi cakupan air minum aman terhadap tingkat keluhan diare dan angka harapan hidup dengan menggunakan metode regresi., 2) Evaluasi Manfaat Parsial yang dilakukan dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat pengguna pada 8 (delapan) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, DI Jogyakarta, NTB, Maluku utara dan Bali. Lebih detail terkait hasil survey, dapat dilihat pada lampiran.


minum. Bentuk manfaat terbesar infrastruktur air minum adalah pada penghematan waktu dan tenaga serta penghematan biaya yang tergolong cukup tinggi. Akses air minum membantu menurunkan biaya masyarakat untuk mendapat air minum, lebih murah bila dibandingkan dengan membeli air di pasaran. Lebih detail terkait hasil survey manfaat atas pelayanan air minum dapat dilihat pada lampiran. Beberapa output terbangun yang telah memberikan manfaat antara lain: 1. SPAM Desa Saliguma, Dusun Gotab, Kecamatan Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Gambar 4.9 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Kepulauan Mentawai

Koordinat : 1°30´740” S 99°09´950” E

Sumber: Pamsimas.org

61

62

laporan kinerja

2. SPAM Desa Inoduas, Kecamatan Manokwari Utara, Provinsi Papua Barat Gambar 4.10 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Manokwari

Koordinat: 00°49´687” S 134°02´632” E



3. SPAM Desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar 4.11 Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Kabupaten Buton Utara

Koordinat: 00°49´687” S 134°02´632” E Koordinat : 04°41´484” S 123°03´305” E


Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2016, maka dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun mendatang akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut antara lain: 1. melakukan penyesuaian target tahunan pada periode 2017-2019 dalam rangka mewujudkan cakupan pelayanan akses air minum 100% 2. mengoptimalkan peran turbinwas Ditjen. Cipta Karya untuk mendorong peran swasta, masyarakat dan APBD dalam meningkatkan cakupan

pelayanan air minum nasional 3. membangun lebih banyak SPAM jaringan perpipaan baru sebagai salah satu upaya terbesar untuk mencapai 100% cakupan akses air minum 4. mengembangkan SPAM Regional sebagai salah satu solusi atas kondisi ketersediaan air baku yang tidak merata 5. menetapkan kebijakan kabupaten/ kota binaan, yaitu kabupaten/kota yang memiliki akses AM baik (men dekati 100%) yang akan difasilitasi untuk mencapai pelayanan 100%

63

64

laporan kinerja

4.3.2. Sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak” Kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman layak digambarkan melalui indikator kinerja “penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan” dengan target di tahun 2016 sebesar 0,61%. Pada tahun 2016, realisasi kinerja sasaran ini adalah 0,64% atau setara dengan 2.462,74 Ha di 141 kabupaten/kota.

Pelaksanaan sasaran ini di tahun 2016 masih terkendala dengan: 1. Penetapan lokasi penanganan permukiman kumuh 2. Proses perubahan akun belanja dari bantuan sosial ke belanja bantuan pemerintah yang memerlukan perubahan pada pedoman umum dan panduan pelaksanan yang cukup lama 3. Penghematan dengan proses self blocking pada kegiatan utama yang mengakibatkan kegiatan pendukung tidak dapat terserap 4. Masih kurang sempurnanya formulasi penghitungan capaian penanganan permukiman kumuh.

Sasaran ini didukung oleh output yang dihasilkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Direktorat Bina Penataan Bangunan. Adapun kecenderungan pengelolaan kinerja output ini di tahun 2016 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar 4.11. dengan ratarata kinerja fisik sebesar 96,28%.

Selain pendekatan pembangunan fisik untuk menuntaskan kawasan kumuh, di tahun 2016, dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung permukiman yang layak huni seperti:

Gambar 4.12 Kinerja penyelenggaraan output pendukung sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman” 120.00 100.00

100.00

96.28

80.00 61.83

60.00

54.39

Realisasi (%)

40.00 30.53 27.05

20.00 11.36 0.00

Target (%)

TR I

6.94 TR II

Sumber : Laporan Rencana Aksi (E-Monitoring status 9 Januari 2017)

TR III

TR IV


1. Penyusunan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permu kiman kumuh. Lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi kriteria dan tipologi; penetapan lokasi dan perencanaan penanganan; pola-pola penanganan; pengelolaan; dan pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal. 2. Penyusunan SE Dirjen.Cipta Karya No. 40/ SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh yang menjadi dasar pelaksanaan program KotaKu (Kota Tanpa Kumuh). Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. 3. Pendampingan kepada kabupaten/kota untuk legalisasi perda kumuh, dengan realisasi ditahun 2016 sebanyak 21 Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 4. Pendampingan penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada kabupaten/kota. Pendampingan ini merupakan bentuk fasilitasi kepada kabupaten/kotadalam penanganan permukiman kumuh. Pada tahun 2016, terdapat 96 kabupaten/kotayang berhasil menghasilkan dokumen RP2KPKP. 5. Pendampingan legalisasi 67 Peraturan Daerah Bangunan Gedung.

6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung seluas 210.107 m2 yang meliputi pembangunan 13 (tiga belas) kebun raya, rehabilitasi pembangunan istana kepresidenan, pembangunan Tempat Evakuasi Sementera (TES) di 3 (tiga) lokasi, renovasi Gelora Bung Karno sebagai dukungan bagi terlaksananya Asian Games XVIII, serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di 7 (tujuh) lokasi. 7. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan seluas 212.530 m2 yang meliputi penataan kawasan strategis di 9 (sembilan) lokasi. 8. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 26.144 Ha yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW). 9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus seluas 438,38 Ha, yang diantaranya meliputi kawasan permukiman pasca bencana erupsi Gunung Sinabung – Kabupaten Karo seluas 250 Ha, Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) di kawasan perbatasan secara multi years contract seluas 188,38 Ha, pengembangan kawasan permukiman di 10 (sepuluh) lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui penyusunan dokumen perencanaannya, serta kawasan permukiman rawan bencana dan pulaupulau kecil terluar melalui penyusunan dokumen rencana implementasi dan roadmap kegiatan jangka pendek. 10. Pendampingan pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan di 11.067 kel/desa di 269 kabupaten/kota. 11. Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan sebanyak 80 kawasan yang meliputi penataan

65

66

laporan kinerja

Ruang Terbuka Pendukung Kebun Raya di 12 kawasan, penataan RTH di 4 (empat) kawasan, Penataan Kawasan Revitalisasi Kota Pusaka di 8 (delapan) kawasan, Penataan Kota Hijau (P2KH) di 7 (tujuh) kawasan.

Upaya Ditjen. Cipta Karya dalam ber kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman diapresiasi oleh masyarakat sebagai pemanfaat. Hasil evaluasi manfaat yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya terhadap prasarana dan sarana terbangun untuk pengurangan kawasan kumuh tahun 2014-2015, menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur kawasan kumuh akan menurunkan angka keluhan diare sebesar 15,81% dan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 41,95%5. Pada 8 (delapan) provinsi lokasi survey, pemanfaat langsung infrastruktur kawasan

kumuh (infrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan) merasakan kondisi lebih baik. Bentuk manfaat terbesar infrastruktur kawasan kumuh adalah pada kenyamanan lingkungan, kesehatan serta penghematan waktu dan tenaga. Lebih detail terkait hasil survey manfaat atas penyediaan infrastruktur kawasan kumuh dapat dilihat pada lampiran. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di tahun 2016, telah memberikan manfaat kepada masyarakat, melalui meningkatnya kualitas kawasan permukiman, diantaranya: 1. Peningkatan kualitas jalan desa (agropolitan) di Kawasan Wasela Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Gambar 4.13 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek pada Kawasan Wasela Timur, Halmahera timur, Maluku Utara

Koordinat: 1°14’45.5”N+128°13’30.8”E

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 2016 5 Evaluasi manfaat dilakukan melalui dua tahapan: 1) Evaluasi Manfaat Total: menganalisa kontribusi cakupan air minum aman terhadap tingkat keluhan diare dan angka harapan hidup dengan menggunakan metode regresi., 2) Evaluasi Manfaat Parsial yang dilakukan dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat pengguna pada 8 (delapan) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, DI Jogyakarta, NTB, Maluku utara dan Bali. Lebih detail terkait hasil survey, dapat dilihat pada lampiran.


2. Peningkatan kualitas kawasan melalui pembangunan jembatan di Kawasan Argasunya Kota Cirebon Gambar 4.14 Kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pada Kawasan Argasunya, Cirebon

Koordinat: 6°46’27.26” S 108° 32’ 25.92” E

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 2016

67

68

laporan kinerja

3. Pekerjaan Penahan Jalan Kawasan Bulak, Kota Surabaya Gambar 4.15 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek pada Kawasan Bulak, Kota Surabaya

Koordinat: 7º 14’12.48”S 112º47’43,24” E

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 2016

Dengan memperhatikan kinerja tahun 2016, untuk mempercepat pengurangan luasan kumuh hingga 0% pada akhir tahun 2019, rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut: 1. pemantapan basis data dan sistem informasi 2. penguatan kelembagaan nasional dan daerah 3. peningkatan kapasitas melalui pelatihan peningkatan inisiatif dan penguatan kapasitas

4. penguatan peran dan kapasitas masyarakat 5. pengelolaan hasil (lingkungan permukiman dan infrastruktur) dan evaluasi 4.3.3. Sasaran “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat” Kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat layak digambarkan melalui


783 kawasan pada 212 kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur air limbah khusus di 774 kawasan pada 200 kabupaten/kota, pembangunan TPA regional di 2 kawasan pada 2 kabupaten/kota, pembangunan TPA skala Kota di 46 kawasan pada 46 kabupaten/kota, pembangunan sistem persampahan skala kota di 148 kawasan pada 196 kabupaten/kota, pembangunan sistem persampahan khusus di 144 kawasan pada 192 kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur drainase seluas 850 Ha, serta bimbingan teknis kepada 430 SDM pengelola bidang sanitasi.

indikator kinerja “cakupan pelayanan sanitasi” dengan target di tahun 2016 sebesar 2% yang terdiri dari 0,60% untuk air limbah dan 1,33% untuk persampahan. Pada tahun 2016, realisasi kinerja sasaran ini adalah 1,93% atau setara dengan 984.175 KK dengan rincian sebesar 0,6% untuk air limbah (304.675 KK) dan 1,33% untuk persampahan (679.500KK). Tidak maksimalnya pencapaian kinerja sasaran ini, dikarenakan terdapat beberapa output yang memiliki target pelayanan cukup besar batal dilaksanakan antara lain karena ketidaksiapan lahan. Pelaksanaan kinerja sasaran ini dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui pembangunan infrastruktur air limbah skala kota di 33 kabupaten/kota, pembangunan infrastruktur air limbah skala kawasan di

Kinerja penyelenggaraan output untuk mendukung pencapaian sasaran ini di tahun 2016 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar 4.15. dengan rata-rata kinerja fisik sebesar 93,32%.

Gambar 4.16 Kinerja output pendukung sasaran “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat” 120.00 100.00

100.00

93.32

80.00 67.42 60.00 40.00 20.00

Target (%)

56.80 36.79 11.47

Realisasi (%)

35.88

9.62

0.00 TR I

TR II

Sumber : Laporan Rencana Aksi (E-Monitoring status 9 Januari 2017)

TR III

TR IV

69

70

laporan kinerja

Terhadap penyelenggaraan output tersebut, masih dijumpai kendala antara lain: 1. Tidak tuntasnya proses pembebasan lahan TPA Anambas – Provinsi Riau yang menyebabkan Rp14,59 M tidak bisa terserap dan pembatalan paket 2. Perubahan lokasi yang mengakibatkan paket drop pada IPLT Desa Madurejo – Sleman Yogyakarta, IPLT Kota Dumai, IPLT Raja Ampat 3. Penolakan dari masyarakat yang mengakibatkan paket drop pada IPAL Kota Kalabahi – Alor, IPLT Pohuwato – Gorontalo, TPA Kabupaten Bone Bolango 4. Belum ada dokumen lingkungan yang mengakibatkan paket drop pada IPAL Kawasan Painan Utara Kabupaten Pesisir Selatan 5. Keterlambatan persetujuan ijin Multi Years Contract oleh Kementerian Keuangan yang tidak memungkinkan penyerapan pada TPA Banjarbakula, TPA Balikpapan, TPA Rawa Kucing Tangerang dengan total Rp11,39 M 6. Tidak disetujuinya drop alokasi anggaran PHLN untuk MSMHP, DSDP-II, MSMIP, Sanimas IDB, ERIC/KFW dengan total Rp145,58 M

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, cakupan pelayanan akses sanitasi tahun 2016 mengalami penurunan, dimana semula hanya 1,94% atau setara dengan 4.955.956 jiwa menjadi 1,93% atau setara dengan 4.920.875 jiwa. Realisasi 1,93% merupakan kontribusi dari penggunaan APBN yang di dalam struktur pembiayaan hanya berperan sebesar 35% saja. Dengan menggunakan asumsi bahwa 35% mampu menghasilkan 1,93%, maka diperkirakan pendanaan non-APBN yang berjumlah

65%, mampu berkontribusi meningkatkan cakupan pelayanan akses sanitasi sebesar 3,58%. Pada tingkat nasional penambahan cakupan pelayanan sanitasi di tahun 2016 diperkirakan adalah sebesar 5,51%.

Berdasarkan capaian cakupan pelayanan sanitasi nasional tahun 2015 sebesar 62,14% (BPS) realisasi tahun 2016 berpotensi untuk mampu menambah cakupan pelayanan sanitasi nasional menjadi 67,65%.

Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang dilakukan oleh Ditjen.Cipta karya telah memberikan manfaat langsung dan ada yang memberikan manfaat tidak langsung kepada masyarakat. Hasil evaluasi manfaat yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya terhadap prasarana dan sarana terbangun tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa peningkatan akses sanitasi akan menurunkan angka keluhan diare sebesar 13,09% dan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 32,42%6. Pada 8 (delapan) provinsi lokasi survey, pemanfaat langsung infrastruktur sanitasi merasakan kondisi lebih baik setelah mendapatkan akses sanitasi.Bentuk manfaat terbesar infrastruktur sanitasi adalah pada kesehatan diikuti manfaat berupa kenyamanan lingkungan yang tergolong cukup tinggi. Lebih detail terkait hasil survey manfaat atas pelayanan air minum dapat dilihat pada lampiran.Beberapa contoh sarana dan prasarana sanitasi terbangun yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain:

6 Evaluasi manfaat dilakukan melalui dua tahapan: 1) Evaluasi Manfaat Total: menganalisa kontribusi cakupan air minum aman terhadap tingkat keluhan diare dan angka harapan hidup dengan menggunakan metode regresi., 2) Evaluasi Manfaat Parsial yang dilakukan dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat pengguna pada 8 (delapan) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, DI Jogyakarta, NTB dan Bali. Lebih detail terkait hasil survey, dapat dilihat pada lampiran.


1. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Bungo, Jambi Gambar 4.17 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek pada TPA Bungo, Jambi

Koordinat: 7º 14’12.48”S 112º47’43,24” E

Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 2016

71

72

laporan kinerja

2. Pembangunan IPLT Batang Hari, Jambi Gambar 4.18 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek pada IPLT Batang Hari, Jambi

Koordinat: 1º42’36,36”S 103º04’57,74”E

Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 2016


3. Pembangunan IPLT Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung Gambar 4.19 Kondisi sebelum dan sesudah Pelaksanaan Proyek IPLT Bangka Tengah, Bangka Belitung

Koordinat: 2º24’27.80”S 106º12’09.96” E

Sumber: Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 2016

Selain penggunaan pendekatan pembangunan baik melalui pembangunan sistem ataupun pemberdayaan masyarakat dilakukan juga beberapa kegiatan untuk mendorong meningkatnya cakupan pelayanan akses sanitasi, yaitu: 1. Peningkatan kesadaran Pemda dan masyarakat melalui pelaksanaan program PPSP serta menjalin kemitraan/kerjasama dengan K/L lain dan AKKOPSI 2. Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan

diantaranya melalui penyusunan RUU Sanitasi, serta fasilitasi perda sanitasi 3. Peningkatan kemampuan pendanaan melalui fasilitasi CSR, kemitraaan dengan pihak donor melalui pinjaman/ hibah, serta kemitraan dengan badan usaha/swasta 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan, serta pelatihan teknis kepada pemerintah daerah

73

74

laporan kinerja

Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2015 dan selisih target yang harus dicapai dalam mewujudkan 100% cakupan pelayanan akses sanitasi di tahun 2019, maka rencana tindak lanjut untuk dilaksanakan pada periode berikutnya antara lain: 1. pengembangan pengelolaan air limbah yang diselaraskan dengan penyediaan air minum 2. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi yang berpihak pada masyara kat berpenghasilan rendah dan menge depankan peran aktif masyarakat 3. mempercepat penyusunan peraturanperaturan yang bersifat operasional 4. memperkuat peran turbinwas Ditjen. Cipta Karya untuk mendorong pengembangan struktur kelembagaan di daerah yang representatif dalam pengelolaan sanitasi 5. pengembangan kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan alokasi investasi dari swasta 6. mendorong pemerintah daerah untuk memiliki master plan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang 7. mendorong pengembangan pengolah an air limbah sistem terpusat (off site) serta kualitas TPA sesuai dengan ketentuan teknis 8. perkuatan dan penerapan hukum 9. mengubah cara pandang atau prilaku terhadap masalah sanitasi 10. meningkatkan dana penelitian dalam bidang sanitasi

4.4. Capaian Kinerja Lainnya 4.4.1. Dukungan Pembangunan Infrastruktur Asian Games Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Ditjen. Cipta Karya ikut menunjang penyelenggaraan Asian Games melalui rehabilitasi Venue Gelora Bung Karno dengan alokasi dana sebesar Rp 2,8 T (pendanaan tahun jamak). Dukungan Ditjen Cipta Karya berupa rehabilitasi 12 bangunan venue olahraga, training facilities, penataan kawasan GBK Senayan dan penataan kawasan Wisma Atlet Kemayoran. 4.4.2. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Ditjen. Cipta Karya ikut mendukung pembangunan PBLN di 7 (tujuh) lokasi prioritas yaitu Entikong, Aruk, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamasin, dan Skouw. Kinerja kegiatan ini di bulan Desember tahun 2016 adalah 99,13% (fisik) dengan lembaga pengelola/institusi pengelola PLBN Terpadu dalam proses pembentukan oleh BNPP. Pada tahun 2016, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan PLBN Motaain NTT telah diresmikan oleh Presiden RI. Pada tahun 2017, selanjutnya Ditjen. Cipta Karya akan melanjutkan pembangunan tahap kedua untuk zona pendukung PLBN terkait pengembangan pemukiman, seperti misalnya pembangunan pasarserta peme nuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi.


4.4.3. Penataan Kawasan Permukiman Nelayan/ Tepi Air Dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI (Direktif Presiden), Ditjen. Cipta Karya bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penataan kawasan permukiman nelayan/tepi air di 11 (sebelas) lokasi prioritas percontohan, yaitu: 1. Kampung Beting, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 2. Kampung Sumberjaya, Kota Bengkulu 3. Kampung Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah 4. Kampung Nelayan Indah, Kota Medan, Sumatera Utara 5. Kampung Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 6. Kampung Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa tengah 7. Kampung Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah 8. Kampung Kuin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 9. Kampung Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 10. Kampung Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 11. Kampung Hamadi, Kota Jayapura, Papua

4.4.4. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Ditjen. Cipta Karya turut mendukung pengembangan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, yaitu: 1. Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara 2. Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung 3. Kepulauan Seribu, Provinsi DKI 4. Tanjung Lesung, Provinsi Banten 5. Borobudur, Provinsi jawa Tengah 6. Bromo, Tengger Semeru, Provinsi Jawa Tengah 7. Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Barat 9. Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara 10. Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Pada tahun 2016, penataan kawasan tepi air dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: 1. penataan fisik di 3 (tiga) lokasi yaitu: di Kampung Beting Kota Pontianak (22 Ha), Kampung Sumberjaya Kota Bengkulu (11,8 Ha), Kampung Tegalsari Kota Tegal (27 Ha). Penataan fisik ini diperkirakan telah memberikan manfaat kepada 2.456 KK. 2. penyusunan dokumen perencanaan (DED) pada 8 (delapan) lokasi lainnya

4.4.5. Kerjasama Pelatihan Teknik Air Minum Ditjen. Cipta Karya turut mendukung MOU (Memorandum of Understanding) Kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Timor Leste dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui kerjasama pelatihan air minum dan sanitasi. Pelatihan ini dilaksanakan di Balai Teknik Air Minum, Ditjen. Cipta Karya di Bekasi, pada tanggal 1419 November 2016 dengan jumlah peserta 15 orang yang berasal dari Timur Leste.

Pada tahun 2016, Ditjen Cipta Karya memberikan dukungan berupa penyusunan dokumen perencanaan kawasan (DED) dan penyusunan dokumen lapangan.

75

76

laporan kinerja

4.4.6. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) P2KH merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 terkait dengan pemenuhan ruang terbuka hijau. Dalam program ini terdapat delapan atribut kota hijau, yaitu Green Planning and Design, Green Building; Green Open Space; Green Waste; Green Water; Green Transportation; Green Energy; dan Green Community. Kota Hijau merupakan metafora dari kota berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu dan bangunan hijau, serta mensinergikan partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau.

Hingga tahun kelima pelaksanaan program ini, telah ada 165 kabupaten/kota yang menjadi anggota P2KH untuk menyusun Rencana Aksi Kota Hijau, Masterplan Ruang Terbuka Hijau, dan Peta Komunitas Hijau, serta telah membentuk Forum Komunitas Hijau, menyelenggarakan festival dan aksi kota hijau, serta melaksanakan penataan fisik kawasan hijau di setiap kotanya.

4.5. Pelayanan Publik Pada tahun 2016, Ditjen. Cipta Karya melakukan pelayanan publik secara langsung baik kepada masyarakat maupun kepada kementerian/lembaga. Pelayanan publik tersebut antara lain: 4.5.1. Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Negara (BGN) Ditjen. Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan memberikan dukung an pembinaan teknis kepada setiap kementerian dan lembaga negara yang hendak membangun atau merenovasi bangun an gedung negara. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk penyediaan tenaga pengelola teknis dan konsultasi. Pada tahun 2016 kinerja pelayanan publik ini adalah pembinaan teknis BGN terhadap 1.050 bangunan gedung negara. 4.5.2. Pengurusan Rumah Negara Pelayanan publik lain yang dilakukan oleh Ditjen. Cipta Karya adalah terkait pengurusan rumah negara. Pelayanan yang diberikan di antaranya berupa pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III, pengalihan status Rumah Negara Golongan III menjadi pribadi, penyerahan hak milik sampai dengan pelepasan hak atas tanah.

Gambar 4.20 Pelayanan Publik Pengurusan Rumah Negara Golongan III

Sumber: Dokumentasi Subdit Pemantauan dan Evaluasi, 2016


Pada tahun 2016, kinerja pelayanan publik ini berupa pengalihan status rumah negara Golongan III sebanyak 503 unit, pelayanan atas sewa beli rumah negara sebanyak 353 unit dan pelayanan atas sewa rumah negara sebanyak 120 unit. Data secara nasional menunjukkan hingga saat ini terdapat 43.871 rumah negara yang telah dialihkan statusnya, dimana Rumah Sewa SK Golongan III sebanyak 1962 rumah, SK Pengalihan 3.996 rumah, status pengalihan Sewa Beli 4.653 rumah, dan status pengalihan Hak Milik sebesar 33.260 rumah.7 4.5.3. PUPR Award Penghargaan PUPR Tahun 2016 merupakan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berprestasi dan berkinerja baik dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk didalamnya adalah Sub Bidang Cipta Karya. Ditjen. Cipta Karya fokus memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang berprestasi/ berhasil menunjukkan kinerja dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan keberlanjutan dengan memadukan ke-4 komponen yang termasuk dalam Sub Bidang Cipta Karya, yaitu Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bina Penataan Bangunan. Kategori penilaian dibagi menjadi Kabupaten dan Kota sedangkan mekanisme yang digunakan dalam penyelenggaraan Penghargaan PUPR Sub Bidang Cipta Karya mengacu pada mekanisme penilaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016. Penilaian dilakukan kepada instansi pemerintah

kota/kabupaten terhadap pembangunan infrastruktur permukiman.Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Penghargaan PUPR Sub Bidang Cipta Karya yang melibatkan unsur purnakarya dari seluruh komponen di Ditjen. Cipta Karya. Penilaian dilakukan dengan cara mengelompokkan kabupaten/kota sesuai dengan wilayahnya. Pembagian wilayah tersebut meliputi: 1. Wilayah Barat : Pulau Sumatera 2. Wilayah Tengah : Pulau Jawa dan Kalimantan 3. Wilayah Timur : Pulau Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua Penilaian dilakukan untuk mendapatkan usulan longlist Sub Bidang Cipta Karya yang kemudian digabungkan dengan usulan longlist oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian PUPR. Setelah adanya penggabungan usulan longlist, disepakati shortlist dengan cara mempertimbangkan daerah yang paling banyak diusulkan oleh seluruh unit organisasi dan ditindaklanjuti dengan survey ke daerah untuk mendapatkan nilai sebagai nominasi pemenang pada masing-masing kategori dan wilayah. Penyelenggaraan Penghargaan PUPR Tahun 2016 mengusung tema “Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman” yang bermaksud untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan keterpaduan antar sektor dan pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pemrograman, pembiayaan, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, 7 Sistem Informasi Rumah Negara 2016

77

78

laporan kinerja

juga diharapkan tercapainya efisiensi dan efektifitas pembangunan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kriteria penilaian yang telah disepakati terdiri dari perencanaan dan pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan aset, capaian terhadap target Sub Bidang Cipta Karya, dan manfaat dengan bobot yang dapat dilihat melalui tabel berikut. Kriteria tersebut di atas disesuaikan lagi dengan masing-masing komponen pada Ditjen. Cipta Karya. Tabel 4.11. Bobot pada Masing-masing Kriteria Bobot Komponen (%) Perencanaan dan Pengaturan 15 Pelaksanaan dan Pengelolaan Aset 35 Capaian terhadap Target Sub Bidang Cipta Karya 30 Manfaat 20 Sumber: Buku Panduan Penghargaan PUPR, 2016

Setelah melalui proses penilaian maka Tim Juri Kementerian PUPR memutuskan bahwa pemenang Penghargaan PUPR Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 4.12. Pemenang Penghargaan PUPR tahun 2016 Kabupaten kota Wilayah Barat Wilayah Tengah Wilayah Timur

Tanah Datar Gresik Tabanan

Banda Aceh Malang Mataram

Sumber: Hasil Penilaian Penghargaan PUPR, 2016

Selain pemenang tersebut di atas, adapula pemenang Penghargaan Khusus, yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya diberikan penghargaan khusus karena Pemerintah Kota mendapatkan nilai tertinggi selama 3 tahun terakhir. Hal ini mempunyai makna bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya dinilai stabil dan berkomitmen tinggi terhadap pencapaian permukiman layak huni dan berkelanjutan.

4.6. Penyerapan Anggaran Dengan menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di tahun 2016. Hasil analisa pendekatan ini seperti tercantum dalam e-Performance memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen. Cipta Karya dapat dinilai sebesar 93,41% atau sangat baik (hasil perhitungan terlampir). Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu: 4.6.1. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran dalam mencapai sasaran tersebut di atas adalah 80,12% dari pagu anggaran APBN yang teralokasi dalam DIPA Perubahan kedua sebesar Rp 17.718.709.608.000,- atau 91,53% terhadap pagu efektif sebesar Rp 16.218.709.608.000,. Tidak maksimalnya penyerapan ini dikarenakan adanya dana self blocking dan drop loan. 4.6.2. Konsistensi perencanaan dengan implementasi Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 72,86%. Hal ini disebabkan oleh adanya proses revisi yang berulang kali terjadi sehingga menyebabkan rencana penyerapan dana berubah. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi tertinggi terdapat pada Bulan Juni 2016 yaitu sebesar 87,57%.


4.6.3. Output Terhadap penggunaan anggaran di tahun 2016 telah dihasilkan berbagai output yang hingga akhir Desember 2016 telah terealisasi dengan tingkat kinerja rata-rata sebesar 94,80%. Output yang terealisasi tidak maksimal umumnya berasal dari sektor PLP yang disebabkan adanya kegagalan pelaksanaan kegiatan akibat permasalahan readiness criteria. 4.6.4. Efisiensi Efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat, serta tidak membuang waktu, tenaga serta biaya. Dalam konteks pelaksanaan tugas di Ditjen. Cipta Karya, efisiensi yang terjadi di tahun 2016 adalah sebesar 57,34%. Kegagalan pelaksanaan kegiatan pada sektor PLP menjadi penyebab utama ketidakefisienan pelaksanaan output Ditjen. Cipta Karya karena kegiatan PLP yang gagal memiliki kontribusi pendanaan dan cakupan pelayanan yang cukup besar. 4.6.5. Aspek Manfaat Pada pencapaian kinerja sasaran di tahun 2016, atas penggunaan anggaran Ditjen. Cipta Karya telah tercapai kinerja sebesar 100,31%. Terdapat sasaran program yang tidak tercapai sesuai target karena adanya kegagalan pelaksanaan, yaitu pada sasaran program “meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat”. Tabel 4.13. Capaian Outcome Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2016 Target Realisasi Realisasi/ Outcome Outcome Outcome Target Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akses sanitasi bagi masyarakat Sumber: Direktorat PSPAM

0,69 0,61 2,00

0,69 0,64 1,92

1,00 1,05 0,96

79

80

laporan kinerja


Bab V Penutup

81

82

laporan kinerja

Penutup

D

alam rangka mewujudkan program Pengembangan dan Pembinaan Infrastruktur Permukiman, pada tahun anggaran 2016, seluruh komponen sumber daya unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tiga sasaran program yang telah dituangkan dalam perencanaan kinerja. Adapun target capaian perencanaan kinerja tersebut telah disepakati antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan seluruh pimpinan unit kerja dan Kepala Satuan Kerja dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada beberapa pokok capaian, terdapat kegiatan memberikan kontribusi melebihi target pencapaian sasaran program yang sudah disepakati dalam perjanjian kinerja. Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun anggaran 2016, adalah: 1. Terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat’ telah terlaksana kegiatan yang dapat menambah kapasitas pelayanan sebesar 3.780 l/ detik. Peningkatan pelayanan tersebut memberikan kontribusi pencapaian pelayanan air minum melalui dana APBN sebesar 0,69%. 2. Terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak’ telah terlaksana kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada beberapa kawasan

dengan total seluas 2.464,74 Ha. Hasil kegiatan dengan dana APBN Ditjen. Cipta Karya pada TA. 2016 tersebut telah menurunkan luasan kawasan kumuh dan meningkatkan permukiman layak sebesar 0,64%. 3. Terhadap sasaran ‘meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat’, telah dilaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan pada 984.175 KK, dan memberikan kontribusi pada tercapainya peningkatan akses sanitasi sebesar 1,93%. Pencapaian tersebut di atas didukung oleh 5.708 orang yang terdiri dari 45% Aparat Sipil Negara (ASN) maupun tenaga professional dan tenaga pendukung non-ASN sebesar 55% dari total sumber daya manusia yang turut menyumbang pencapaian organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Realisasi anggaran dalam mencapai sasaransasaran tersebut di atas adalah 80,12% dari pagu anggaran APBN yang teralokasi dalam DIPA perubahan, Rp 17.718.709.608,-, atau 91,53% terhadap pagu efektif, Rp 16.118.709.608,-. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pencapaian target sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Masih perlunya optimalisasi fungsi perencanaan program dan anggaran, serta pengendalian pelaksanaan untuk meminimalkan proses revisi anggaran dan kesiapan readiness criteria. 2. Masih perlunya dukungan SDM professional


dengan kompetensi teknis bidang infrastruktur permukiman untuk menjaga kualitas dan kesinambungan manfaat pembangunan. 3. Masih perlunya dukungan ketersediaan data dan informasi permukiman, khususnya terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. 4. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan untuk memantau pencapaian manfaat dari pembangunan infrastruktur permukiman. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memberikan berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis kesembilan (SS-9) sebesar 75,76 % dari target yang tertera dalam Renstra Kementerian PUPR, 83%. Terjadinya selisih antara capaian terhadap target SS-9 tersebut, disebabkan tidak tercapainya cakupan pelayanan akses sanitasi, seperti telah dijelaskan pada bab II dan bab IV. Berdasarkan hasil kinerja tahun 2016, beberapa rencana aksi yang dilakukan sebagai perbaikan ke depan antara lain: 1. Pengelolaan Kinerja a. Peningkatan dukungan SDM Ditjen. Cipta Karya melalui pelaksanaan assessment centre yang berbasis kompetensi dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi teknis b. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja dan sistem aplikasi lain yang ada di Ditjen. Cipta Karya yang terintegrasi untuk melakukan pengelolaan data kinerja c. Mengembangkan sistem arsitektur data dan informasi kinerja, nomenklatur program/kegiatan baikdalam proses reviu Renstra maupun dalam penyusunan anggaran

d. Meningkatkan nilai alih status/hibah BMN melalui penatausahaan BMN, peningkatan kompetensi teknis untuk pengelola BMN, serta pembinaan pengamanan dan hibah BMN 2. Program dan Kegiatan a. mengoptimalkan peran turbinwas Ditjen. Cipta Karya untuk mendorong peran swasta, masyarakat dan APBD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur cipta karya di daerah; b. melakukan pembinaan terkait pemahaman dan konsistensi pemanfatan peraturan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur cipta karya; c. melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan luasan permukiman kumuh di perkotaan dan memelihara kualitas permukiman layak; d. meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat dan menjalin kemitraan/kerjasama dengan kementerian/ lembaga lain dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur cipta karya e. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target kinerja yang lebih akurat dengan memanfaatkan sistem informasi terbangun dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor terkait lainnya f. mendorong peningkatan manfaat infrastruktur terbangun, melalui fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah (pemda, masyarakat) dalam penerimaan ataupun pemanfaatan infrastruktur terbangun

83

84

laporan kinerja


Lampiran

85

86

laporan kinerja


Daftar Isi Lampiran 88 146 89 191 90 194 91 198 64 199 121

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (DIPA Awal) Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Revisi) Realisasi PK 2016

PMK Cipta Karya

Sertifikasi

Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Peta Sebaran

Judul – Judul NSPK

Peta Strategi

Penyelarasan Kinerja

87

Hasil Pelaksanaan Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Permukiman

88

laporan kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (DIPA Awal)


2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Revisi)

89

90

laporan kinerja

3. Realisasi PK 2016 No

PROGRAM/SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

TARGET CAPAIAN (4)

(5)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 1.

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat


1,68 %

0,68 %

2.



0,56 %

0,62 %

3.



2,08 %

1,93 %


4. Peta Sebaran

91

92

laporan kinerja


93

94

laporan kinerja


95

96

laporan kinerja


97

98

laporan kinerja


99

100

laporan kinerja


101

102

laporan kinerja


103

104

laporan kinerja


105

106

laporan kinerja


107

108

laporan kinerja


109

110

laporan kinerja


111

112

laporan kinerja


113

114

laporan kinerja


115

116

laporan kinerja


117

118

laporan kinerja


119

120

laporan kinerja


5. Peta Strategi

1) Direktorat Jenderal Cipta Karya


Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi: Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman SP 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

SP 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

SP 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Leraning & Growth

Internal Process












121

122

laporan kinerja

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Cipta Karya sasaran strategis KODE SK URAIAN

KODE IKU

IKU URAIAN

SK-1

Meningkatnya SK-1.1 kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat


SK-2


SK-2.1

TARGET PELAKSANA SATUAN 2015-2019 %

RUMUS/FORMULA PENGHITUNGAN

Direktorat PSPAM / Satker Provinsi

Jumlah jiwa yang terlayani akses air minum dari hasil pembangunan oleh DJCK / Jumlah jiwa yang terayani air minum seluruhnya (nasional) X 100%

Persentase penurunan % luasan permukiman kumuh perkotaan

Direktorat PKP / Satker Provinsi

Luas pengurangan permukiman kumuh sebagai hasil pembangunan oleh DJCK /Luas pengurangan permukiman kumuh nasional X 100%

SK-2.2

Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik.

Direktorat BPB / Satker Provinsi

Jumlah Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik / Bagunan Gedung Negara yang dikelola seluruhnya X 100%.

SK-2.3

Rata-rata lama waktu Hari pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara


Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan Rumah Negara dari mulai pengajuan hingga terbitnya keputusan/ijin

SK-2.4

Jumlah RTH Fungsional yang direvitalisasi

%


Dijumlahkan RTH fungsional yang direvitalisasi

%

SK-3


SK-3.1


%

Direktorat PPLP / Satker Provinsi

Jumlah jiwa yang terlayani akses sanitasi dari hasil pembangunan oleh DJCK / Jumlah jiwa yang terayani air minum seluruhnya (nasional) X 100%

SK-4

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

SK-4.1

Persentase kegiatan dalam % RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

Direktorat KIP

Jumlah kegiatan dalam RPIJM yang terakomodasi dalam DIPA / Jumlah kegiatan di dalam RPIJM seluruhnya X 100%

SK-4.2

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Direktorat KIP

Jumlah anggaran beserta output belanja yang terserap / Jumlah anggaran dan output belanja seluruhnya X 100%

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

SK-5.1

Persentase lembaga % pengelola yang meningkat kapasitasnya

• Direktorat PSPAM • Direktorat PKP • Direktorat PPLP • Direktorat BPB

Jumlah Lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya / Jumlah lembaga pengelola yang diberikan fasilitasi seluruhnya X 100%

SK-5.2

Jumlah SDM lembaga SDM pengelola yang meningkat kapasitasnya

•Direktorat PSPAM •Direktorat PKP •Direktorat PPLP •Direktorat BPB

Dijumlahkan SDM yang diberikan pembinaan/bimbingan teknis.

Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman

SK-6.1

Jumlah NSKK bidang permukiman yang diterbitkan

NSKK

• Direktorat PSPAM Dijumlahkan seluruh NSKK yang • Direktorat PKP tersusun atau diterbitkan dari seluruh • Direktorat PPLP Direktorat Teknis. • Direktorat BPB

SK-6.2

Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/ Perwali penyelenggaraan infrastruktur permukiman

%

• Direktorat PSPAM • Direktorat PKP • Direktorat PPLP • Direktorat BPB

SK-5

SK-6

%

Jumlah Kab/Kota yang dapat menyusun Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan infrastruktur permukiman / Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi penyusunan Ranperda/Perkab/Perwali seluruhnya X 100% (Ranperda/Perkab/Perwali yang dimaksud adalah seluruh dokumen penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang akan diterbitkan menjadi Perda, seperti RISPAM, Perda Bangunan Gedung dsb).


sasaran strategis KODE SK URAIAN

KODE IKU

SK-7

SK-7.1

Jumlah publikasi yang diterbitkan

Naskah

Setditjen

Dijumlahkan naskah publikasi yang diterbitkan di berbagai media

SK-7.2

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

%

Setditjen

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan masyarakat seluruhnya X 100%

Tingkat akuntabilitas kinerja

%

Direktorat KIP

Mengukur kinerja penerpan SAKIP dari hasil pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai kategori yang ditetapkan MenPAN & RB.

SK-8

Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik

Meningkatnya SK-8.1 kualitas pengendalian dan pengawasan

IKU URAIAN

TARGET PELAKSANA SATUAN 2015-2019

RUMUS/FORMULA PENGHITUNGAN

Kriteria pengukuran : Kategori AA=100%; Kategori A=85%; Kategori B=75%; Kategori CC=65%; Kategori C=50%; Kategori D=30%.

SK-9

Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berkualitas

SK-10 Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN

SK-11 Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi

SK-8.2

Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan

%

Direktorat KIP

Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan (sesuai kriteria) secara tepat waktu /Jumlah kegiatan seluruhnya X 100%

SK-8.3

Persentase LHP yang ditindaklanjuti

%

Setditjen

Jumlah LHP yang ditindaklanjuti / Jumlah LHP seluruhnya X 100%

SK-9.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

%

Setditjen

Jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan / Jumlah pejabat seluruhnya X 100%

SK-10.1 Nilai aSKet dalam proses hibah

%

Setditjen

Jumlah aSKet hasil kegiatan yang diserah terimakan / Jumlah aSKet hasil kegiatan seluruhnya X 100%

SK-10.2 Tingkat Kualitas Laporan Keuangan

%

Setditjen

Mengukur kinerja pengelolaan / pertanggungjawaban keuangan dari hasil penilaian/audit laporan keuangan oleh BPKKriteria Pengukuran: WTP=100%; WDP=90%;TW=80%; TMP=70%

SK-10.3 Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian ATAU Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

%

Setditjen

Jumlah usulan keputusan kepegawaian yang diproses tepat waktu / Jumlah usulan keputusan kepegawaian seluruhnya X 100% ATAU Jumlah pejabat dan pegawai yang menyampiakan SKP dan Penilaian SKP secara teat waktu / Jumlah pejabat dan pegawai seluruhnya X 100%

SK-11.1 Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK

%

Direktorat KIP

Jumlah bagian sistem informasi DJCK yang sudah diintegrasikan / Jumlah bagian sistem informasi DJCK seluruhnya X 100%

123

laporan kinerja

2) Sekretariat Direktorat Jenderal


Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi: Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman SP 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

Internal Process

Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui proses internal:

Leraning & Growth

124

KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMROGRAMAN










Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal INDIKATOR KINERJA sasaran strategis UTAMA (IKU) SETDITJEN (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-1 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

SK-1.1 Persentase penyerapan % anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen

SK-2 Meningkatnya SK-2.1 Jumlah Rancangan kualitas pengaturan Peraturan (NSKK) pengelolaan bidang permukiman infrastruktur yang diterbitkan permukiman

PELAKSANA Bagian Keuangan dan Subbagian Kas dan Umum Perbendaharaan

Ranper Bagian Hukum dan (NSKK) Komunikasi Publik

Subbagian Perundangundangan

Subbagian Advokasi Hukum

IKU BAGIAN DAN SUBBAG Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen

Jumlah Rancangan Peraturan (NSKK) bidang permukiman yang diterbitkan Persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum Persentase surat izin penghunian/ pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu Persentase kasus yang diberikan advokasi hukum

SK-3 Meningkatnya SK-3.1 Jumlah publikasi yang kualitas komunikasi, diterbitkan edukasi dan kampanye publik

Naskah Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Subbagian Komunikasi Publik


%

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Subbagian Komunikasi Publik


SK-4 Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan

%

Bagian Keuangan dan Subbagian Verifikasi Umum dan Pelaporan

Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen

SK-4.2 Tingkat kepatuhan % pelaporan pelaksanaan kegiatan Setditjen

Bagian Keuangan dan Subbagian Kas dan Umum Perbendaharaan

Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Setditjen

SK-4.3 Persentase LHP yg ditindaklanjuti

%


Persentase LHP yg ditindaklanjuti

SK-5 Meningkatnya SDM SK-5.1 Persentase pejabat yang kompeten dan yang telahmemenuhi berintegritas standar kompetensi jabatan.

%

Bagian Kepegawaian, Subbagian Organisasi, dan Tata Pengembangan Laksana Pegawai

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

SK-5.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian.

%

Bagian Kepegawaian, Subbagian Tata Organisasi, dan Tata Usaha Kepegawaian Laksana

Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian. Persentase kelengkapan data base kepegawaian

Bagian Kepegawaian, Subbagian Organisasi, dan Tata Organisasi dan Tata Laksana Laksana

Persentase kelengkapan SOP Direktorat Jenderal Persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai

SK-4.1 Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen

SK-6 Meningkatnya SK-6.1 Persentase kelengkapan % kualitas tata laksana SOP Direktorat Jenderal dan tata kelola keuangan dan BMN SK-6.2 Tingkat Kualitas Laporan Keuangan

%


Tingkat Kualitas Laporan Keuangan (WTP =100%)

SK-6.3 Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan

%

Bagian Keuangan danUmum

Subbagian Umum

Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan Persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran

SK-6.4 Nilai aSKet dalam proses hibah

Rp.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan BMN Subbagian Penatausahaan BMN Subbagian Pengamanan BMN

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Subbagian Umum

Nilai aSKet dalam proses hibah Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SIMAK BMN Persentase Satker yang mencaai ratarata pengamanan fisik sebesar ....%

125

126

laporan kinerja

Penjabaran IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Sekretaris Direktorat Jenderal Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen

Jumlah Rancangan Peraturan (NSKK) bidang permukiman yang diterbitkan

Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SIMAK BMN

Persentase peningkatan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Persentase LHP Ditjen CK yg ditindaklanjuti


Nilai aSKet dalam proses hibah

Tingkat Kualitas Laporan Keuangan


Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen Kabbag Kepegawaian dan Ortala


Kabbag Hukum dan Komunikasi Publik

Kabbag Pengelolaan Barang Milik Negara

Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

Persentase penyerapan anggaran & pencapaian output belanja Setditjen





Persentase peningkatan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian Persentase kelengkapan data base kepegawaian

Kasubbag Pengembangan Pegawai Persentase peningkatan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

Persentase LHP Ditjen CK yg ditindaklanjuti Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen Kasubbag Kas dan Perbendaharaan


Kasubbag Perundang-undangan

Kasubbag Penatausahaan BMN

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen


Presentase unit kerja yang menapai target PNBP

Persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum

Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan

Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen

Persentase kasus yang diberikan advokasi hukum

Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana


Kasubbag Pemanfaatan dan Pengalihan BMN

Kasubbag Advokasi Hukum Persentase surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu



Kasubbag Pengamanan BMN

Kasubbag Komunikasi Publik

Kasubbag Umum

Persentase Satker yang mencaai rata-rata pengamanan fisik

Persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai

Persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran


Persentase penyelesaian analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan.

Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipanjabatan, analisa beban kerja, peta jabatan.


Persentase Satker yang mencapai rata-rata pengamanan fisik

IKU Sesditjen yang menjadi IKU Direktur Jenderal CK

IKU Kabbag yang menjadi IKU Sesditjen

IKU Kasubbag yang menjadi IKU Kabbag

IKU Sesditjen yang TIDAK menjadi IKU Direktur

IKU Kabbag yang TIDAK menjadi IKU Sesditjen

IKU Kasubbag yang TIDAK menjadi IKU Kabbag


3) Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Peta Strategi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman



Leraning & Growth

Internal Process








127

128

laporan kinerja

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (SK) (IKU) DIREKTORAT KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-1 Meningkatnya SK-1.1 Persentase dalam keterpaduan RPIJM yang perencanaan, terakomodasi di penganggaran dan dalam DIPA pemrograman

%

PELAKSANA

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan

IKU SUBDIERKTORAT DAN SEKSI/SUBBAG TU

Seksi Keterpaduan Perencanaan

Seksi Kemitraan

SK-1.2 Persentase % penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan

Seksi Keterpaduan Pembiayaan I

Seksi Keterpaduan Pembiayaan II SK-2 Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan

SK-2.1 Tingkat akuntabilitas kinerja

%

SK-2.2 Tingkat kepatuhan % pelaporan pelaksanaan kegiatan

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaianoutput belanja bidang PKP dan PBL Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan Persentase penyerapan anggaran dan pencapaianoutput belanja bidang SPAM dan PPLP Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan SPAM dan PPLP

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Seksi Persentase rata-rata capaian Tingkat Pemantauan dan akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM Evaluasi I dan PPLP serta Satker terkait Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang SPAM dan PPLP yang tersusun Persentase rata-rata capaian Tingkat Seksi akuntabilitas kinerja Direktorat PKP dan Pemantauan BPB serta Satker terkait. dan Evaluasi II Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang PKP dan BPB yang tersusun

Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan

Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II


Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusun Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun

%

Subbaggian Tata Usaha

SK-3 Meningkatnya SDM SK-3.1 Persentase ketepatan % yang kompeten waktu penyelesaian dan berintegritas usulan keputusan kepegawaian


SK-3.2 Persentase tingkat % pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai


SK-4 Meningkatnya SK-4.1 Tingkat ketepatan kualitas tata laksana waktu penyampaian dan tata kelola Laporan Keuangan keuangan dan BMN (SAI)

%


SK-4.2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN

%


Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilaksanakan Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun


sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (SK) (IKU) DIREKTORAT KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-5 Meningkatnya SK-5.1 Persentase % kualitas layanan penyelesaiantahapan sistem dan integrasi sistem teknologi informasi informasi DJCK SK-5.2 Persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman

%

PELAKSANA

IKU SUBDIERKTORAT DAN SEKSI/SUBBAG TU

Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi Pengembangan Sistem Informasi

Persentase penyelesaiantahapan integrasi sistem informasi DJCK Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman

Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi Pengelolaan Data

Persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman Jumlah Pedoman Pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusun

Penjabaran IKU Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA


Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK Persentase kelengkapan data base per sektor

Kasubdit. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan

Kasi Keterpaduan Perencanaan Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan unfrastruktur permukiman yang tersusun Kasi Fasilitas Kemitraan Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun.

Kasubdit. Keterpaduan Pembiayaan

Kasubdit Keterpaduan Pelaksanaan

Kasubdit. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi



Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK

Persentase realisasi pembiyaan lainnya pembangunan infrastruktur permukiman

Jumlah pedoman dan juknis yang tersusun

Persentase kelengkapan data base per sektor

Kasi Keterpaduan Pembiayaan I Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang PKP dan PBL Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang PKP dan PBL

Kasi Keterpaduan Pelaksanaan I Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK

Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilksanakan

Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi

Kasi Keterpaduan Pembiayaan II

Kasi Keterpaduan Pelaksanaan II

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang SPAM dan PPLP


Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan SPAM dan PPLP

Kasi Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun

Kasi Pengelolaan Data

Tingkat akuntabilitas kinerja DJCK


Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP

Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat akuntabilitas kinerja DJCK Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP

Kasi Pemantauan dan Evaluasi I Tingkat akuntabilitas kinerja DJCK Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP dan BPB serta Satker terkait Kasi Pemantauan dan Evaluasi II

Persentase kelengkapan data base per sektor


Jumlah Pedoman Pengelolaan data

Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM dan PPLP serta Satker terkait

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI) Kasubbag Tata Usaha Persentase LHP yg ditindaklanjuti Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran

IKU Direktur KIP yang menjadi IKU Direktur Jenderal CK

IKU Kasubdit/Kasubbag yang menjadi IKU Direktur KIP

IKU Kasi yang menjadi IKU Kasubdit (Dari Satu Kasi)

IKU Direktur KIP yang TIDAK menjadi IKU Direktur Jenderal

IKU Kasubdit/Kasubbag yang TIDAK menjadi IKU

IKU Kasi yang menjadi IKU Kasubdit (Gabungan IKU Kasi-Kasi)

IKU Kasi yang TIDAK menjadi IKU Kasubdit

129

laporan kinerja

4) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Peta Strategi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman



Internal Process


Leraning & Growth

130









Untuk melaksanakan internal proses diperlukan: SK 7. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas


SK 9. Meningkatnya kualitas layanan sistem teknologi informasi


Sasaran Strategis Dan Rancangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pengembangan Kawasan sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SETDITJEN (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-1 Meningkatnya SK-1.1 Persentase penurunan kontribusi terhadap luasan permukiman pemenuhan kumuh perkotaan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

%

SK-1.2 Luas peningkatan Ha kualitas permukiman di daerah perdesaan

SK-1.3 Luas peningkatan % kualitas permukiman di kawasan khusus

PELAKSANA Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus

IKU BAGIAN DAN SUBBAG

Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan I

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaandi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan I

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan II


Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Kawasan Persentase Satker yang memenuhi Permukiman Khusus I target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

SK-2 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Kawasan Permukiman Khusus II


SK-2.1 Persentase dalam RPIJM % yang terakomodasi di dalam DIPA

Subdirektorat Perencanaan Teknis

Seksi Penyusunan Rencana

Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

SK-2.2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja



Persentase penyerapananggaran dan pencapaian output belanja

%

131

132

laporan kinerja

sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SETDITJEN (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

SK-3.1 Jumlah Kelurahan % yang mendapatkan pendampingan masyarakat SK-3.2 Jumlah SDM lembaga SDM pengelola yang meningkat kapasitasnya

PELAKSANA

IKU BAGIAN DAN SUBBAG

Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan

Seksi Kelembagaan

Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat


Seksi Kelembagaan

Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

NSKK Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan

Seksi Standarisasi

Jumlah NSKK bidang permukiman yang tersusun

SK-4.2 Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman

%

Subdirektorat Standardisasai Dan Kelembagaan

Seksi Standarisasi

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman


%


Seksi Analisa Teknis


SK-5.2 Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan

%





%


SK-6 Meningkatnya SDM SK-6.1 Persentase ketepatan yang kompeten dan waktu penyelesaian berintegritas usulan keputusan kepegawaian

%


SK-6.2 Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

%


%


SK-7 Meningkatnya SK-7.1 Tingkat ketepatan kualitas tata laksana waktu penyampaian dan tata kelola Laporan Keuangan keuangan dan BMN SK-7.2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN

%


SK-4 Meningkatnya SK-4.1 Jumlah NSKK bidang kualitas pengaturan Permukiman yang tersusun



Penjabaran IKU Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Permukiman Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP


Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan

Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus

Kasubdit. PKP Perkotaan

Kasubdit PKP Perdesaan

Kasubdit. PKP Khusus

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Kws Perkotaan

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Kws Perdesaan

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Kws Khusus

Persentase peningkatan produktivitas masyarakat

Kepala Satker Provinsi dan/atau Satker Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan



Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab Perwali penyelenggaraan permukiman


Kasubdit. Standarisasi dan Kelembagaan Jumlah NSKK bidang permukiman yang tersusun

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)

Kasubdit. Perencanaan Teknis

Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan

Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman


Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat






Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP Kasi Penyusunan Rencana Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Kasi Analisa Teknis Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP

Kasi KP Perkotaan I

Kasi KP Perdesaan I

Kasi KP Khusus I

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa



Kasi KP Perkotaan II

Kasi KP Perdesaan II

Kasi KP Khusus II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua



Kasi Standarisasi Jumlah NSKK bidang permukiman yang tersusun Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman Kasi Kelembagaan Persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

Kasubbag Tata Usaha

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran








133

laporan kinerja

5) Direktorat Bina Penataan Bangunan Peta Strategi Direktorat Bina Penataan Bangunan


Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi: Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman SP 1.Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

Internal Process


Leraning & Growth

134













Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Bina Penataan Bangunan sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-1. Meningkatnya SK-1.1 Persentase Bagunan kontribusi terhadap Gedung Negara yang pemenuhan terkelola dengan kebutuhan hunian baik. dan permukiman yang layak SK-1.2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung

SK-1.3 Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara

PELAKSANA

IKU SUBDIREKTORAT DAN SEKSI/ SUBBAG TU

%

Subdirektorat Bangunan Gedung

Seksi Bangunan Gedung Negara

Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik

m2

Subdirektorat Bangunan Gedung

Satker Provinsi

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Seksi Bangunan Gedung Umum

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja

Seksi Wilayah I

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)

Hari

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara

Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) Seksi Wilayah II

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)

SK-1.4 Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun

%

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus

SK-1.5 Penyelenggaraan Penataan Bangunan

Ha

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus

Satker Provinsi

Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera Jumlah kawasan yang direvitalisasi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera

Penyelenggaraan Penataan Bangunandi wilayah Pulau Jawa dan Sumatera Seksi Wilayah I


Satker Provinsi

Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Jumlah kawasan yang direvitalisasi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Penyelenggaraan Penataan Bangunandi wilayah PulauKalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Seksi Wilayah II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah PulauPulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

135

136

laporan kinerja

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Bina Penataan Bangunan sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU

PELAKSANA

IKU SUBDIERKTORAT DAN SEKSI/ SUBBAG TU

SK-2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman





SK-2.2 Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja

%




SK-3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

SK-3.1 Keswadayaan Masyarakat

%

Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan Subdirektorat

Seksi Kelembagaan

Keswadayaan Masyarakat

SK-3.2 Jumlah SDM lembaga SDM Standardisasai dan pengelola yang Kelembagaan meningkat kapasitasnya

Seksi Kelembagaan


Seksi Standarisasi

Jumlah NSKK bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan yang diterbitkan

SK-4 Meningkatnya SK-4.1 Jumlah NSKK bidang NSKK Subdirektorat kualitas pengaturan penataan bangunan Standardisasai dan gedung dan lingkungan Kelembagaan yang diterbitkan SK-4.2 Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan Bangunan Gedung

%


Seksi Standarisasi

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan Bangunan Gedung


%





%





%



%



%



%


%




Penjabaran IKU Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktur Bina Penataan Bangunan Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara

Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun

Kasubdit. Bangunan Gedung

Kasubdit Pengelolaan Rumah Negara

Kasubdit. PBL Khusus


Persentase Satker yang memenuhi target kinerja penyelenggaraan BG





Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti


Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik. Luas Penyelenggaraan Bangunan Gedung


Luas Penyelenggaraan Penataan Bangunan


Kepala Satker Provinsi dan/atau Satker


Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PBL


Kasubdit. Standardisasai dan Kelembagaan Jumlah NSKK bidang PBL yang tersusun


Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PBL

Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat


Luas Penyelenggaraan Penataan Bangunan

Jumlah SDM bidang BG dan PBL yang meningkat kapasitasnya


Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP Kasi Penyusunan Rencana Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Kasi Analisa Teknis Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti

Kasi KP Perkotaan I Persentase Satker yang memenuhi target kinerja penyelenggaraan BG

Kasi Wilayah I Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di wilayahJabodetabek

Kasi KP Khusus I

Kasi Standarisasi


Jumlah NSKK bidang PBL yang tersusun

Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jabodetabek Kasi Bangunan Gedung Negara Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik.

Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat BPB

Kasi Wilayah II Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di luar wilayahJabodetabek

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan

Luas Penyelenggaraan Bangunan Gedung



Jumlah NSKK bidang PBL yang tersusun

Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PBL Kasi Kelembagaan

Kasi Wilayah II Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat Jumlah SDM bidang BG dan PBL yang meningkat kapasitasnya

Kasubbag Tata Usaha

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran

Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jabodetabek








137

laporan kinerja

6) Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Peta Strategi Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi: Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman SP 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

Internal Process


Leraning & Growth

138













Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Bina Penataan Bangunan sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-1. Meningkatnya SK-1.1 Persentase peningkatan % kontribusi terhadap cakupan pelayanan pemenuhan akses air minum di kebutuhan air perkotaan minum bagi masyarakat

SK-1.2 Persentase peningkatan % cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan

SK-1.3 Persentase peningkatan % cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus


PELAKSANA Subdirektorat SPAM Perkotaan

Subdirektorat SPAM Perdesaan

Subdirektorat SPAM Khusus


Satker Provinsi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi SPAM Perkotaan I


Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi SPAM Perkotaan II


Satker Provinsi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi SPAM Perdesaan I


Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi SPAM Perdesaan II


Satker Provinsi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi SPAM Khusus I


Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi SPAM Khusus II










%

139

140

laporan kinerja

sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

SK-3.1 Persentase lembaga % pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya SK-3.2 Jumlah SDM lembaga SDM pengelola yang meningkat kapasitasnya

SK-4 Meningkatnya SK-4.1 Jumlah NSKK bidang kualitas pengaturan Permukiman yang tersusun

PELAKSANA



Seksi Kelembagaan

Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya


Seksi Kelembagaan


Seksi Standarisasi



SK-4.2 Persentase Pemda % Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM


Seksi Standarisasi

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM


%





%





%



%



%



%


%




Penjabaran IKU Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan SPAM Kasubdit. Perencanaan Teknis

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus

Kasubdit Pengembangan SPAM Perkotaan

Kasubdit Pengembangan SPAM Perdesaan

Kasubdit. Pengembangan SPAM Khusus

Kepala Satker Provinsi dan/atau Satker Terkait




Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan

Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Jumlah NSKK bidang SPAM yang tersusun


Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/ Perwali penyelenggaraan SPAM


Kasubdit. Standardisasai dan Kelembagaan Jumlah NSKK bidang SPAM yang tersusun

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan

Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus

Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya



Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan SPAM Kasi Penyusunan Rencana Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Kasi Analisa Teknis Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan SPAM

Kasi SPAM Perkotaan I

Kasi SPAM Perdesaan I

Kasi SPAM Khusus I




Kasi SPAM Perkotaan II

Kasi SPAM Perdesaan II

Kasi SPAM Khusus II




Kasi Standarisasi Jumlah NSKK bidang SPAM yang tersusun Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM Kasi Kelembagaan Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya









141

laporan kinerja

7) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Peta Strategi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman


Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi: Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saiang; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman SP 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

Internal Process


Leraning & Growth

142













Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Bina Penataan Bangunan sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-1. Meningkatnya SK-1.1 Persentase peningkatan % kontribusi terhadap akses pelayanan air pemenuhan limbah kebutuhan air minum bagi masyarakat

PELAKSANA Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah

Satker Wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

IKU SUBDIREKTORAT DAN SEKSI/SUBBAG TU Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Pengelolaan Air Persentase Satker yang memenuhi Limbah I target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa Satker Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Pengelolaan Air Persentase Satker yang memenuhi Limbah II target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua SK-1.2 Persentase peningkatan % akses pelayanan persampahan

SK-1.3 Persentase peningkatan % akses sanitasi di kawasan khusus


Subdirektorat Pengelolaan Persampahan

Satker Wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Pengelolaan Persampahan I


Satker Wilayahdi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Pengelolaan Persampahan II


Subdirektorat Satker Wilayah Pulau Penyehatan Sumatera dan Jawa Lingkungan Permukiman Khusus SeksiPenyehatan Lingkungan Permukiman Khusus I

Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa. Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Satker Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua








Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja

%

143

144

laporan kinerja

sasaran strategis INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT (SK) KODE KODE URAIAN URAIAN SAT SK IKU SK-3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

SK-3.1 Persentase lembaga % pengelolayang meningkat kapasitasnya SK-3.2 Jumlah SDM lembaga SDM pengelola yang meningkat kapasitasnya

PELAKSANA

IKU SUBDIREKTORAT DAN SEKSI/SUBBAG TU


Seksi Kelembagaan

Persentase lembaga pengelolayang meningkat kapasitasnya


Seksi Kelembagaan



Seksi Standarisasi

Jumlah NSKK bidang PLP yang tersusun

SK-4.2 Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan PLP

%


Seksi Standarisasi

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PLP


%





%





%



%



%



%


%


SK-4 Meningkatnya SK-4.1 Jumlah NSKK bidang kualitas pengaturan PLP tersusun



Penjabaran IKU Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan PLP


Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah

Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan

Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus

Kasubdit. Pengelolaan Air Limbah

Kasubdit Pengelolaan Persampahan

Kasubdit. PLP Khusus




Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Kepala Satker Provinsi dan/atau Satker Terkait Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah

Jumlah NSKK bidang PPLP yang tersusun


Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PPLP


Kasubdit. Standardisasai dan Kelembagaan Jumlah NSKK bidang PPLP yang tersusun

Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan

Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PPLP

Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus

Persentase lembaga pengelola (UPTD dan non UPTD) yang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan PLP Kasi Penyusunan Rencana Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Kasi Analisa Teknis Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan PLP

Kasi Pengelolaan Air Limbah I

Kasi Pengelolaan Persampahan I

Kasi PLP Khusus I




Kasi Pengelolaan Air Limbah II

Kasi Pengelolaan Persampahan II

Kasi PLP Khusus II




Kasi Standarisasi Jumlah NSKK bidang SPAM yang tersusun Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan PPLP Kasi Kelembagaan Persentase lembaga pengelola (UPTD dan non UPTD) yang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya









145

146

laporan kinerja

6. Penyelarasan Kinerja

1) Sekretariat Direktorat Jenderal

NO.

PEJABAT STRUKTURAL BAGIAN/ SUBBAGIAN NAMA JABATAN IKU

PELAKSANA NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

1. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 1.1.

Kepala Subbag Tata Usaha Kepegawaian

(1).Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

Analis Kepegawaian

(2). Persentase kelengkapan data base kepegawaian

Persentase berkas usulan kenaikan pangkat yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas

Persentase berkas kenaikan gaji berkala yang disiapkan tepat waktu


Persentase berkas untuk update DUK / SIMKA yang disiapkan tepat waktu


Persentase dokumen identitas pegawai Dokumen Identitas yang disiapkan tepat waktu terdiri dari Askes, Taspen, Karpeg, Karsu, Karis. Persentase berkas mutasi dan pensiun pegawai yang disiapkan tepat waktu


Persentase Dokumen SKP yang selesai diperiksa tepat waktu Pengolah Data dan Informasi

Persentase konsep laporan Daftar Urut kepangkatan yang disusun tepat waktu Persentase Data Pegawai di SIMKA yang diperbaharui tepat waktu

1 pegawai = 1 data

Persentase konsep laporan nominasi kenaikan pangkat dan pensiun yang diselesaiakan tepat waktu Persentase laporan rekapitulasi pegawai yang disusun tepat waktu Persentase Konsep SK Kenaikan Pangkat yang disusun tepat waktu Persentase laporan hasil monev kepegawaian yang disusun tepat waktu 1.2.

Kepala Subbag Pengembangan Pegawai

(1). Persentase peningkat an pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (2). Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

Analis Kepegawaian

Persentase dokumen penawaran diklat yang disiapkan tepat waktu

Persentase berkas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) pembinaan = 1 (satu) berkas

Persentase pemutakhiran materi diklat/bintek dan evaluasi hasil bintek yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) diklat/bimtek = 1 (satu) berkas

Persentase konsep Ijin Belajar yang disusun tepat waktu Persentase berkas fasilitasi 1 (satu) fasilitasi = Peningkatan Kompetensi Teknis Aparat 1 (satu) berkas Satker yang disiapkan tepat waktu


NO.

1.3.


Subbag Organisasi dan Tata Laksana


IKU

KETERANGAN

Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas

Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparat yang disiapkan tepat waktu


Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Ketrampilan dalam pengelolaan Gedung yang disiapkan tepat waktu


(1). Persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai (2). Persentase penyelesaian analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan

2. BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM 2.1

Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan

(1). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen

Bendahara Pengeluaran

(2). Presentase unit kerja yang menapai target PNBP

Persentase dokumen buku kas umum (BKU) yang disusun tepat waktu

Persentase dokumen Buku Kas Bank, Kas Tunai, Uang Persediaan (UP) dan Panjar yang disusun tepat waktu Persentase dokumen Buku Pengawasan Anggaran dan Laporan Keadaan Kas (LKKA) yang disiapkan tepat waktu

Penata Keuangan

Persentase Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja yang disusun tepat waktu

1 (satu) Satker = 1 (satu) Laporan

Persentase dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas Triwulan dan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) Satker = 1 (satu) dokumen. 1 (satu) Berita Acara = 1 (satu) dokumen.

Persentase berkas Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur-faktur, Daftar Gaji serta Honorarium PNS dan CPNS yang disiapkan tepat waktu


Persentase dokumen SPT Pajak Tahunan PNS yang disusun tepat waktu

1 (satu) pegawai = 1 (satu) Dokumen

Persentase berkas administrasi gaji dan transfer gaji yang disiapkan tepat waktu


Persentase berkas administrasi KGB, kenaikan pangkat dan SKPP yang disiapkan tepat waktu


147

148

laporan kinerja

NO.



IKU Persentase berkas SPT Pajak tahunan dan Surat Pertangungjawaban Mutlak Pegawai yang disiapkan tepat waktu

Pengadministrasi Umum

KETERANGAN 1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas

Persentase data dokumen yang diinput ke dalam Buku Kas Umum (BKU) tepat waktu Persentase Dokumen Pembukuan Pajak yang disiapkan tepat waktu Persentase data dokumen laporan pajak yang diinput tepat waktu

2.2.

Kepala Subbagian Verifikasi dan Pelaporan

(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti

Penelaah LHP dan Kerugian Persentase berkas LHP yang diinput Negara dalam database tepat waktu

(2). Tingkat Kualitas Laporan Keuangan

Persentase konsep laporan bulanan LHP dan tindak lanjut tingkat eselon I yang disusun tepat waktu

1 (satu) bulan = 1 (satu) konsep laporan

(3). Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen

Persentase konsep laporan final Rekening Satker yang disusun tepat waktu

1 (satu) satker = 1 (satu) konsep laporan

Persentase konsep laporan bulanan Satuan: Konsep Laporan LHP dan tindak lanjut tingkat 1 (satu) bulan = 1 (satu) Kementerian yang disusun tepat waktu konsep laporan Pengadministrasi umum

Persentase data dokumen SPP yang diinput tepat waktu Persentase dokumen Lembar-2 SPPD yang diketik tepat waktu

Pengolah database SPM

Verifikator

Persentase dokumen perjalanan dinas yang direkap tepat waktu

1 (satu) berkas = 1 (satu) perjalanan dinas

Persentase berkas data perusahaan yang diinput di aplikasi SPP/SPM tepat waktu

1 (satu) berkas = 1 (satu) perusahaan

Persentase berkas data SPP/SPM yang diinput dan dicetak tepat waktu

1 (satu) berkas = 1 (satu) perusahaan

Persentase dokumen SPP yang diverfikasi tepat waktu Persentase dokumen data yang dimasukkan ke dalam Buku Pengawasan Anggaran tepat waktu

Penyusun Monev dan Pelaporan

Persentase berkas data ADK yang dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan tepat waktu Persentase konsep laporan LRA Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu Persentase konsep laporan Neraca Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu Persentase konsep laporan penjelasan hasil rekonsiliasi yang disusun tepat waktu

Verifikator Data dan Informasi

Persentase berkas data ADK yang dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan tepat waktu


NO.



IKU Persentase konsep laporan LRA Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu Persentase konsep laporan Neraca Tingkat Eselon I yang disusun Persentase konsep laporan Calk Eselon I yang disusun tepat waktu

2.3.

Kepala Subbagian Umum

(1). Persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran

Pengadmnistrasi Umum

(2). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan

Persentase konsep surat undangan yang disusun tepat waktu

Persentase surat yang dicatat dibuku agenda dan didistribusikan tepat waktu Persentase konsep laporan kegiatan swakelolan yang disiapkan tepat waktu Arsiparis

Persentase berkas penyusunan ksepakatan bersama yang disiapkan tepat waktu Persentase berkas permohonan perubahan status rumah negara yang disiapkan tepat waktu

3. BAGIAN hukum dan komunikasi publik 3.1.

Kepala Subbagian Perundangundangan

(1). Jumlah Rancangan Peraturan (NSPK) bidang permukiman yang diterbitkan

Perancang Peraturan Perundangan

(2). Persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum

Persentase dokumen yang ditelaah tepat waktu

Persentase konsep usul prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun tepat waktu Persentase konsep Surat Edaran yang disusun tepat waktu Persentase konsep hasil telaahan peraturan perundang-undangan yang disusun tepat waktu Persentase berkas diseminasi produk perundang-undangan yang disiapkan tepat waktu Persentase konsep laporan hasil evaluasi peraturan perundangundangan yang disiapkan tepat waktu

3.2.

Kepala Subbagian Advokasi Hukum

(1). Persentase surat izin Penelaah Bantuan Hukum penghunian/peman faatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu

Persentase konsep pemberian bantuan hukum yang disusun tepat waktu

(2). Persentase kasus yang diberikan advokasi hukum

Persentase konsep penyelesaian perkara dan sengketa yang disusun tepat waktu Persentase konsep penyelesaian masalah hukum BMN yang disusun tepat waktu

KETERANGAN

149

150

laporan kinerja

NO.


PELAKSANA NAMA JABATAN Arsparis

IKU Persentase berkas penyelesaian perkara yang disiapkan tepat waktu Persentase konsep surat dalam rangka penyuluhan bantuan hukum yang disusun tepat waktu

Penelaah Bantuan Hukum

Persentase konsep rekomendasi hasil telaahan kontrak yang disusun tepat waktu Persentase konsep Surat Kesepakatan Bersama yang disusun tepat waktu Persentase konsep konsep Surat Perjanjian Kerjasama yang disusun Persentase berkas usulan penetapan status Rumah Negara yang disiapkan tepat waktu Persentase Konsep Surat Izin Penghunian Rumah Negara yang disusun tepat waktu Persentase berkas usulan perubahan status Rumah Negara yang disiapkan tepat waktu.

3.3.

Kepala Subbag Komunikasi Publik

(1). Jumlah publikasi yang diterbitkan (2). Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

4. BAGIAN pengelolaan barang milik negara 4.1.

Kepala Subbagian Penatausahaan BMN


Pengolah BMN

Persentase konsep surat usulan penghapusan BMN yang disusun tepat waktu. Persentase konsep Berita Acara Penghapusan BMN yang disusun tepat waktu.

4.2.

Kepala Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan BMN

Nilai asset dalam proses hibah

Penelaah Laporan BMN

Persentase konsep laporan rekonsiliasi BMN yang disusun tepat waktu. Persentase konsep laporan BMN Satker yang disusun tepat waktu.

Pengolah BMN

Persentase konsep surat usulan penghapusan BMN yang disusun Persentase konsep Berita Acara Penghapusan BMN yang disusun tepat waktu.

4.3.

Kepala Subbagian Pengamanan BMN

Persentase Satker yang mencaai rata-rata pengamanan fisik

Penelaah Laporan BMN

Persentase konsep laporan rekonsiliasi BMN yang disusun tepat waktu. Persentase konsep laporan BMN Satker yang disusun tepat waktu.

KETERANGAN


2) Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman NO.



IKU

KETERANGAN

1. SUBDIT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN 1.1.

Kasi Keterpaduan Perencanaan

(1). Persentase dalam Penelaah Kebijakan dan RPIJM yang Strategi terakomodasi di dalam DIPA

Jumlah konsep Jakstra yang disusun

Satuan: Konsep

(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusun

Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah konsep sinkronisasai rencana pembangunan dengan RPI2JM yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah dokumen usulan program dalam MP yang diperiksa

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas bahan Rakor Pinjaman dan Hibah LN yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep MoU yang disusun

Satuan: Konsep


Satuan: berkas


Satuan: berkas


Satuan: Dokumen


Satuan: berkas


Satuan: Konsep


Satuan: berkas

Pengintegrasi Perencanaan Program Penelaah Kebijakan dan Strategi

Pengintegrasi Perencanaan Program 1.2.

Kasi Fasilitas Kemitraan

(1). Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan

Penyusun Program dan Rencana Anggaran

(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun

2. SUBDIT KETERPADUAN PEMBIAYAAN 2.1

Kasi Keterpaduan Pembiayaan I

(1). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang PKP dan PBL

Pengolah Pengembangan Investasi

(2). Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang PKP dan PBL.


151

152

laporan kinerja

NO.

2.2


Kasi Keterpaduan Pembiayaan II


IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: Dokumen


Satuan: berkas


Satuan: Konsep


Satuan: berkas


Satuan: berkas


Satuan: Dokumen


Satuan: berkas


Satuan: Konsep

Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSR yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: Konsep


Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSR yang disiapkan

Satuan: berkas


Jumlah dokumen laporan Konsolidasi Data MP yang diperiksa

Satuan: dokumen

Jumlah konsep Pembahasan Pengintegrasian SIPPA DJCK yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah konsep Pembahasan pedoman yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas Kertas Kerja RKAKL yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan dokumen DIPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan Revisi RKAKL/ DIPA/POK yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan

Satuan: berkas


3. SUBDIT KETERPADUAN PELAKSANAAN 3.1.

Kasi Keterpaduan Pelaksanaan I

(1). Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun


(2). Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilaksanakan


NO.



Kasi Keterpaduan Pelaksanaan II

KETERANGAN

Jumlah konsep profil kegiatan CK yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah konsep kontrak yang disusun

Satuan: Konsep surat

Jumlah konsep SK yang disusun


Jumlah konsep SPK jasa konsultasi yang disusun


Jumlah dokumen laporan Konsolidasi Data MP yang diperiksa

Satuan: dokumen

Jumlah konsep Pembahasan Pengintegrasian SIPPA DJCK yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah konsep Pembahasan pedoman yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas Kertas Kerja RKAKL yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan dokumen DIPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan Revisi RKAKL/ DIPA/POK yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep profil kegiatan CK yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah konsep kontrak yang disusun


Jumlah konsep SK yang disusun


Jumlah konsep SPK jasa konsultasi yang disusun


(1). Persentase Pengolah Data dan kelengkapan data base Informasi per sektor

Jumlah konsep laporan 2 mingguan pemantauan kegiatan yang disusun

Satuan: Konsep Laporan

(2). Jumlah Pedoman Pengelolaan data yang diterbitkan

Jumlah konsep laporan 3 bulanan pemantauan kegiatan yang disusun

Pengolah Data dan Anggaran

3.2.

IKU

(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti


(2). Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun

Pengolah Data dan Anggaran

4. SUBDIT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI 4.1.

Seksi Pengelolaan Data

Pengolah Data dan Informasi

Jumlah konsep laporan monitoring pelaksanaan pembangunan yang disusun


Jumlah konsep laporan peta tematik dan GIS yang disusun


153

154

laporan kinerja

NO.




4.2.

Seksi Pengembangan Sistem Informasi

(1). Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK


(2). Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi


IKU

KETERANGAN

Jumlah bahan pengelolaan aplikasi dan situs web yang dikumpulkan

Satuan:

Jumlah laporan pengaduan layanan yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah laporan penyelesaian tindakan perbaikan yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah konsep artikel yang disusun untuk buletin

Satuan: Konsep Artikel

Jumlah konsep naskah hasil peliputan yang disusun untuk buletin

Satuan: Konsep Berita

Jumlah konsep naskah produk publikasi yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah naskah yang di upload di website

Satuan: Naskah

Jumlah konsep e-mail yang disusun

Satuan: Konsep E-mali

Jumlah dokumen laporan kinerja yang diperiksa

Dokumen LAKIP dan PK dari Unit/UKM

Jumlah konsep laporan kinerja yang disusun

Konsep PK dan LAKIP DJCK

Jumlah dokumen laporan kinerja yang diperiksa

Dokumen kinerja dari Subdit/Subbag/Satker.

Jumlah konsep laporan kinerja yang disusun

Konsep PK dan LAKIP Bina Program

5. SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI 5.1.

Kasi Pemantauan dan Evaluasi I

(1). Tingkat akuntabilitas kinerja DJCK

Pengevaluasi Program dan Kebijakan

(2). Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP dan BPB serta Satker terkait Pengevaluasi Program dan Kebijakan

Pengevaluasi Program dan Kinerja

Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun

Pengolah Data dan Sistem Informasi

Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SIMEKA

5.2.

Kasi Pemantauan dan Evaluasi II

(1). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP

Pengevaluasi Program dan Kinerja

(2). Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM dan PPLP serta Satker terkait

Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun


Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SIMEKA


NO.


6

Subbag Tata Usaha

(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti

PELAKSANA NAMA JABATAN Analis Kepegawaian

IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan

Satuan: Berkas; 1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas

(2). Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan


(3). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)

Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan


(4). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN

Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan



Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun


(6). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran

Jumlah berkas daftar rapel gaji, Satuan: Berkas; kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, 1 (satu) pegawai = 1 kenaikan pangkat yang disiapkan (satu) berkas

Penata Keuangan

Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun

Satuan: konsep












Pengelola BMN


Satuan: konsep

Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun

Satuan: konsep surat

Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun

Satuan: konsep laporan

Jumlah konsep lapoan Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang disusun


Jumlah konsep laporan Rekon Internal Bulanan yang disusun


155

156

laporan kinerja

NO.



IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep laporan rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN yang disusun


Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun


Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep Kartu Inventaris Barang Satuan: konsep yang disusun Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan Satuan: konsep laporan yang disusun

3) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman NO.



IKU

KETERANGAN

SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS (1). Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan

Pejabat Pembuat Komitmen

(2). Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan (3). Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus


(4). Persentase peningkatan produktivitas masyarakat Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan

Urusan Pengujian dan Penerimaan SPP

Pengawas

Pelapor E-Monitoring

Pelaksana Administrasi

Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu

1 pengadaan barang/ jasa = 1 laporan

Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu


Jumlah konsep Rencana Anggaran yang disampaiakan tepat waktu

Satuan: konsep

Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu

1 kegiatan konstruksi = 1 laporan

Jumlah berkas SPM yang diproses tepat waktu

1 kegiatan = 1 berkas

Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu

1 kegiatan = 1 konsep laporan

Jumlah berkas SPP yang diperiksa tepat waktu


Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu


Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis


Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu

1 kegiatan = 1 laporan

Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu


Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu


Jumlah surat yang dicatat di buku agenda Satuan: surat Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu

Satuan: surat


NO.


PELAKSANA NAMA JABATAN UUKB

Urusan Pelaporan

IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas BMN yang diverifikasi

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan BMN dan LKB per semester yang disampikan tepat waktu


Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu

1 Wajib Pajak = 1 berkas

Jumlah Laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu


1. SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 1.1

Kasi Kawasan Permukiman Perkotaan I

Persentase Satker yang Pengintegrasi Perencanaan Jumlah konsep dan substansi materi memenuhi target kinerja Program teknis yang disusun di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian Penyusun Monev dan Pelaporan

Pengolah Data dan informasi

Satuan: Konsep

JumlahL aporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Satuan: Laporan

Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Satuan: Laporan

Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap

Satuan: berkas

Jumlah berkas data/ informasi progress Satuan: berkas fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon Pengolah Anggaran


Pelaksana Teknik

Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa

Satuan: berkas

Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas-berkas SPP yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan


Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Swakelola yang disiapkan

Satuan: dokumen

Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan

Satuan: konsep

Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa

Satuan: berkas

157

158

laporan kinerja

NO. 1.2.

PEJABAT STRUKTURAL BAGIAN/ SUBBAGIAN NAMA JABATAN IKU Kasi Kawasan Permukiman Perkotaan II



IKU

Pengintegrasi Perencanaan Jumlah konsep dan substansi materi Program teknis yang disusun

KETERANGAN Satuan: Konsep

Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian Penyusun Monev dan Pelaporan


Jumlah Laporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Satuan: Laporan


Satuan: Laporan


Satuan: berkas



Pelaksana Teknik


Satuan: berkas


Satuan: berkas


Satuan: berkas




Satuan: dokumen


Satuan: berkas


Satuan: konsep


Satuan: berkas

Jumlahberkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data dan informasi terkait program SPPIP dan RPKPP yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Fisik Pekerjaan dan Kebenaran Administrasi yang disiapkan


Jumlah konsep Laporan Monitoring melalui E-moniting yang disiapkan


2. SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN 2.1.

Kasi Kawasan Permukiman Perdesaan I

Persentase Satker yang Pengolah data dan memenuhi target kinerja Informasi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa



NO.


PELAKSANA NAMA JABATAN Pelaksana Teknik Jenjang II

2.2.

Kasi Kawasan Permukiman Perdesaan II


IKU

KETERANGAN


Satuan: Konsep


Satuan: Berkas

Pelaksana Anggaran Jenjang II

Jumlah berkas SPP yang diperiksa

Satuan: Berkas

Jumlah konsep laporan yang disusun

Satuan: Konsep


Jumlah berkas SPPD dan SK yang diberikan nomor

Satuan: Berkas

Jumlah berkas II SPPD yang diketik

Satuan: Berkas

Jumlah berkas SPP yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.

Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas






Satuan: Konsep


Satuan: Berkas



Satuan: Berkas


Satuan: Konsep



Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas



Pengolah data dan Informasi


Pelaksana Teknik Jenjang II

3 SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS 3.1.

Kasi Kawasan Permukiman Khusus I

Persentase Satker yang Pengolah data dan memenuhi target kinerja Informasi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa


159

160

laporan kinerja

NO.



Kasi Kawasan Permukiman Khusus II


KETERANGAN




Satuan: Konsep


Satuan: Berkas



Satuan: Berkas


Satuan: Konsep



Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi

Satuan: Berkas


Satuan: Berkas






Satuan: Konsep


Satuan: Berkas



Satuan: Berkas


Satuan: Konsep



Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


3.2.

IKU

Pengolah data dan Informasi




Satuan: Konsep



Satuan: Laporan


Satuan: Laporan


NO.


PELAKSANA NAMA JABATAN Pengolah Data dan informasi

IKU Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap

KETERANGAN Satuan: berkas



Pelaksana Teknik


Satuan: berkas


Satuan: berkas


Satuan: berkas




Satuan: dokumen


Satuan: berkas


Satuan: konsep


Satuan: berkas


Satuan: Konsep




Satuan: Laporan


Satuan: Laporan


Satuan: berkas




Satuan: berkas


Satuan: berkas


Satuan: berkas

161

162

laporan kinerja

NO.



Pelaksana Teknik

4 SUBDIT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN 4.1.

Kasi Standarisasi

(1). Jumlah NSPK bidang permukiman yang tersusun (2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman

4.2.

Kasi Kelembagaan

(1). Persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat (2). Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

5 SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS 5.1.

Kasi Penyusunan Rencana

(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA (2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

5.2.

Kasi Analisa Teknis

(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti (2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP

IKU

KETERANGAN




Satuan: dokumen


Satuan: berkas


Satuan: konsep


Satuan: berkas


NO.



IKU

KETERANGAN

6 KASUBBAG TATA USAHA (1). Persentase LHP yang ditindaklanjuti

Analis Kepegawaian

















Penata Keuangan


Satuan: konsep










Satuan: Konsep surat Satuan: Berkas;

Jumlah berkas daftar rapel gaji, 1 (satu) pegawai = 1 kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, (satu) berkas kenaikan pangkat yang disiapkan

Pengelola BMN


Satuan: konsep









163

164

laporan kinerja

NO.



IKU

KETERANGAN






Satuan: konsep


4) Direktorat Bina Penataan Bangunan NO.

SUB DIREKTORAT / SEKSI NAMA JABATAN

IKU

SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS (1). Luas Penyelenggaraan Bangunan Gedung (2). Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara (3). Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun (4). Luas Pemyelenggaraan Penataan Bangunan (5). Persentase peningkatan produktivitas masyarakat 1. SUBDIT BANGUNAN GEDUNG 1.1.

Kasi Bangunan Gedung Umum

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja penyelenggaraan BG

1.2.

Kasi Bangunan Gedung Negara


2. SUBDIT PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 2.1.

Kasi Wilayah I

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di wilayah Jabodetabek Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jabodetabek

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN


NO. 2.2.

SUB DIREKTORAT / SEKSI NAMA JABATAN Kasi Wilayah II

IKU


IKU

KETERANGAN

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di luar wilayah Jabodetabek Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jabodetabek

3. SUBDIT PBL KHUSUS 3.1.

Kasi Wilayah I

3.2.

Kasi Wilayah II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

4. SUBDIT STANDARRDISASI DAN KELEMBAGAAN 4.1.

Kasi Standarisasi

(1). Jumlah NSPK bidang PBL yang tersusun (2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan PBL

4.2.

Kasi Kelembagaan

Kasi Penyusunan rencana

Kasi Analisa Teknis

Satuan: Konsep

Jumlah konsep materi harmonisasi RPP Satuan: Konsep Penyusun Monev dan Pelaporan

Jumlah konsep undangan pembahasan yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah kosep laporan kegiatan yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas materi Deseminasi yang disiapkan

(2). Jumlah SDM bidang BG dan PBL yang meningkat kapasitasnya

Jumlah berkas bahan dan materi Workshop yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep Laporan Kegiatan yang disusun

Satuan: Konsep

(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA (2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

5.2.

Jumlah konsep materi Rapermen yang disusun

(1). Persentase Satker Penyusun Bimbingan yang memenuhi target Teknis kinerja pemberdayaan masyarakat

5. SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS 5.1.

Penyusun NSPK

(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti (2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat BPB

Satuan: berkas

165

166

laporan kinerja

NO.


IKU


IKU

KETERANGAN

6. KASUBBAG TATA USAHA (1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti

Analis Kepegawaian

















Penata Keuangan


Satuan: konsep












Pengelola BMN


Satuan: konsep










NO.


IKU


IKU

KETERANGAN






Satuan: konsep


5) Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum NO.


IKU


IKU

KETERANGAN

SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS (1). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan


(2). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan (3). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus


Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan


Pengawas








Satuan: konsep



















Jumlah surat yang dicatat di buku agenda

Satuan: surat

Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu

Satuan: surat

167

168

laporan kinerja

NO.


IKU

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN UUKB

Urusan Pelaporan





Pengawas



UUKB

Urusan Pelaporan


IKU

KETERANGAN


Satuan: berkas












Satuan: konsep




















Satuan: surat


Satuan: surat


Satuan: berkas












NO.


IKU

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN Penyusun Program dan Rencana Anggaran



Pengawas



UUKB

Urusan Pelaporan

IKU

KETERANGAN


Satuan: konsep


1 kegiatan konstrksi = 1 laporan


















Satuan: surat


Satuan: surat


Satuan: berkas







Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SPAM yang disusun


Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah I A yang direkapitulasi

Satuan: dokumen

Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah I A yang disusun

Satuan: Konsep laporan

1. SUBDIT PENGEMBANGAN SPAM PERKOTAAN 1.1.

Kasi SPAM Perkotaan I

Persentase Satker yang Pengolah Data Monev dan memenuhi target kinerja Pelaporan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa


Penata Keuangan

169

170

laporan kinerja

NO.


IKU

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN Pengolah Data Monev dan Pelaporan


Penata Keuangan

1.2.

Kasi SPAM Perkotaan II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Pengolah Data Monev dan Pelaporan


IKU

KETERANGAN




Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah I B yang direkaiputlasi

Satuan: dokumen


Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah IB yang disusun





Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah dokumen hasil perjalanan Satuan: dokumen dinas kegiatan Subdit Wilayah II A yang direkaiputlasi Penata Keuangan

Pengolah Data Monev dan Pelaporan


Penata Keuangan


Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah II A yang disusun





Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah II B yang direkaiputlasi

Satuan: dokumen


Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah II B yang disusun



NO.


IKU


IKU

2. SUBDIT PENGEMBANGAN SPAM PERKOTAAN 2.1.

Kasi SPAM Perdesaan I


2.2.

Kasi SPAM Perdesaan II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

3. SUBDIT PENGEMBANGAN SPAM KHUSUS 3.1.

Kasi SPAM Khusus I

Persentase Satker yang Pengolah Data dan memenuhi target kinerja Informasi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Jumlah laporan pendampingan terhadap PDAM dalam penyusunan proposal pinjaman perbankan yang disusun Jumlah konsep daftar minat PDAM untuk melakukan pinjaman perbankan yang disusun


Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda Jumlah surat yang didistribusikan

Bendahara

Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun

Pengelola Database SPM

Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun Jumlah konsep Laporan Realisasi Anggaran yang disusun

3.2.

Kasi SPAM Khusus II



Jumlah laporan pendampingan terhadap PDAM dalam penyusunan proposal pinjaman perbankan yang disusun Jumlah konsep daftar minat PDAM untuk melakukan pinjaman perbankan yang disusun



Bendahara




KETERANGAN

171

172

laporan kinerja

NO.


IKU

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN Pengolah Data dan Informasi

IKU Jumlah laporan pendampingan Pemda dalam penyusunan studi kelayakan KPS yang disusun Jumlah konsep daftar minat Kabupaten/ Kota untuk mengikuti program hibah air minum yang disusun



Bendahara





Jumlah laporan pendampingan Pemda dalam penyusunan studi kelayakan KPS yang disusun Jumlah konsep daftar minat Kabupaten/ Kota untuk mengikuti program hibah air minum yang disusun



Bendahara





Kasi Standarisasi

Jumlah NSPK bidang SPAM yang tersusun Persentase Pemda Kab/ Kota yang memiliki Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM

Penyusun NSPK

Jumlah konsep materi teknis dan batang tubuh peraturan perundangundangan yang disusun Jumlah konsep final peraturan perundang-undangan bidang air minum yang siap dilegislasi oleh Bagian/Biro Hukum yang disusun

KETERANGAN


NO.


IKU

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN Pengadministrasi Umum

IKU

KETERANGAN


4.2.

Kasi Kelembagaan

Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

5. SUBIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS 5.1.


(1). Persentase dalam Penyusun Rencana, RPIJM yang Program dan Anggaran terakomodasi di dalam DIPA

Jumlah Bahan Presentasi yang dibuat

Satuan: Naskah

(2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Jumlah berkas kegiatan Manajemen Advisory Penyusunan Rencana Induk SPAM Wilayah I & II yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda

Satuan: surat

Jumlah surat yang didistribusikan

Satuan: surat

Penyusun Rencana, Program dan Anggaran

Jumlah konsep RKA yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah berkas kegiatan Penyiapan dan Penyusunan Program 2014 yang didokumentasikan

Satuan: berkas


Jumlah berkas kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Air Baku untuk Air Minum yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah berkas Usulan Air Baku yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah berkas kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan hasil pemantauan DAK yang disusun



Satuan: Naskah

Jumlah berkas kegiatan Pendampingan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengembangan Air Minum yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah berkas kegiatan Kampanye Publik Bidang Air Minum yang didokumentasikan

Satuan: berkas


Satuan: Naskah


5.2.

Kasi Analisa Teknis

(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti

Penyusun Monitoring dan Evaluasi

(2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan SPAM Pengolah Data dan Sistem Informasi


173

174

laporan kinerja

NO.


IKU


IKU

KETERANGAN


Analis Kepegawaian

















Penata Keuangan


Satuan: konsep











Jumlah berkas daftar rapel gaji, Satuan: Berkas; kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, 1 (satu) pegawai = 1 kenaikan pangkat yang disiapkan (satu) berkas Pengelola BMN


Satuan: konsep








NO.


IKU


IKU

KETERANGAN








Satuan: konsep


6) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman NO.


IKU


IKU

KETERANGAN

SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS (1). Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah


(2). Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan (3). Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus




Pengawas








Satuan: konsep




















Satuan: surat


Satuan: surat

175

176

laporan kinerja

NO.


IKU

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN UUKB

Urusan Pelaporan





Pengawas



UUKB

Urusan Pelaporan

IKU

KETERANGAN


Satuan: berkas












Satuan: konsep


1 kegiatan konstrksi = 1 laporan


















Satuan: surat


Satuan: surat


Satuan: berkas








NO.


IKU


IKU

KETERANGAN

1. SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN AIR LIMBAH 1.1.

Kasi Pengelolaan Air Limbah I

Persentase Satker yang Pengolah Pengembangan memenuhi target kinerja Investasi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa


1.2.

Kasi Pengelolaan Air Limbah II


Jumlah berkas bahan dan kelengkapan Satuan: Berkas administrasi terkait pengembangan investasi bidang air limbah di daerah yang dikumpulkan Jumlah laporan monitoring ke daerah dalam rangka mendokumentasikan potensi pengembangan investasi daerah yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah konsep penyusunan rencana pengembangan investasi bidang air limbah yang disiapkan

Satuan: konsep

Jumlah konsep surat-surat terkait pengembangan investasi yang disiapkan


Jumlah berkas bahan dan kelengkapan Satuan: Berkas administrasi terkait pengembangan investasi bidang air limbah di daerah yang dikumpulkan Jumlah laporan monitoring ke daerah dalam rangka mendokumentasikan potensi pengembangan investasi daerah yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah konsep penyusunan rencana pengembangan investasi bidang air limbah yang disiapkan

Satuan: konsep

Jumlah konsep surat-surat terkait pengembangan investasi yang disiapkan


Pengolah Bimbingan Teknis Jumlah SOP pemeliharaan kegiatan air dan Bantuan Teknis limbah yang dikumpulkan

Penyusun Bimbingan Teknik

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas data terkait penerapan standar operasi dan pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas pendampingan penerapan dokumen perencanaan kegiatan air limbah I yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah konsep fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana air limbah akibat bencana dan kerusuhan sosial yang disiapkan

Satuan: konsep

Jumlah berkas data terkait pemanfaatan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah berkas perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang PLP untuk subdit air limbah untuk wilayah I yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait Satuan: Berkas bidang air limbah dengan instansi atau K/L terkait yang dikumpulkan

177

178

laporan kinerja

NO.


PEJABAT FUNGSIONAL

IKU

NAMA JABATAN

IKU Jumlah berkas bahan laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah naskah notulen pembahasan kegiatan air limbah yang dibuat

Satuan: naskah

Pengolah Bimbingan Teknis Jumlah SOP pemeliharaan kegiatan air dan Bantuan Teknis limbah yang dikumpulkan


KETERANGAN

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas data terkait penerapan standar operasi dan pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas pendampingan penerapan dokumen perencanaan kegiatan air limbah I yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah konsep fasilitasi perbaikan sarana dan prasarana air limbah akibat bencana dan kerusuhan sosial yang disiapkan

Satuan: konsep

Jumlah berkas data terkait pemanfaatan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah berkas perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang PLP untuk subdit air limbah untuk wilayah I yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait Satuan: Berkas bidang air limbah dengan instansi atau K/L terkait yang dikumpulkan Jumlah berkas bahan laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah naskah notulen pembahasan kegiatan air limbah yang dibuat

Satuan: naskah

Jumlah data teknis Evaluasi Kegiatan persampahan yang dikumpulkan

Satuan: data

Jumlah data untuk pemutakhiran database a yang diinput

Satuan: data

Jumlah data dan informasi e-monitoring yang direkap

Satuan: data

Jumlah berkas koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan

Satuan: berkas

2. SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.1.

Kasi Pengelolaan Persampahan I

Persentase Satker yang Pengolah Data dan memenuhi target kinerja Informasi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa


NO.


IKU


Penyusun monev dan Pelaporan


Penyusun monev dan Pelaporan

IKU Jumlah berkas monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas untuk Konsinyasi dan Diseminasi TPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan untuk kegiatan Satuan: berkas koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yag disusun

Satuan: laporan

Jumlah data teknis Evaluasi Kegiatan persampahan yang dikumpulkan

Satuan: data

Jumlah data untuk pemutakhiran database a yang diinput

Satuan: data

Jumlah data dan informasi e-monitoring yang direkap

Satuan: data

Jumlah berkas koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas untuk Konsinyasi dan Diseminasi TPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan untuk kegiatan Satuan: berkas koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang diumpulkan Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yang disusun

2.2.

Kasi Pengelolaan Persampahan II

Persentase Satker yang Pengolah Pengembangan memenuhi target Investasi kinerja di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua


KETERANGAN

Satuan: laporan

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait Satuan: berkas bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan Jumlah berkas bahan sosialisasi Satuan: berkas dan diseminasi produk-produk dan peraturan terkait investasi infrastruktur yag disiapkan Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Implementation Consultant for emission reduction in cities yang disiapkan

Satuan: dokumen

Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah berkas kegiatan Konsinyasi dan Diseminasi DED TPA dan 3R yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait Satuan: berkas bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan

179

180

laporan kinerja

NO.


IKU


IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas bahan sosialisasi Satuan: berkas dan diseminasi produk-produk dan peraturan terkait investasi infrastruktur yang disiapkan Kasi PLP Khusus I

Penyusun Bimbingan Teknis

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Implementation Consultant for emission reduction in cities yang disiapkan

Satuan: dokumen

Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah berkas kegiatan Konsinyasi dan Diseminasi DED TPA dan 3R yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan perencanaan dan Satuan: berkas penyelenggaraan bimbingan teknis yang disiapkan Jumlah konsep laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang disusun


Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait Satuan: berkas bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan Jumlah berkas pelaksanaan kegiatan Diseminasi 3R yang disiapkan Penyusun Bimbingan Teknis

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan perencanaan dan Satuan: berkas penyelenggaraan bimbingan teknis yang disiapkan Jumlah konsep laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang disusun


Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait Satuan: berkas bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan Jumlah berkas pelaksanaan kegiatan Diseminasi 3R yang disiapkan

Satuan: berkas

3. SUBDIREKTORAT PLP KHUSUS 3.1.

Kasi PLP Khusus I

Persentase Satker yang Penyusun Monev dan memenuhi target kinerja Pelaporan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Jumlah berkas bahan untuk kegiatan Satuan: berkas koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan Jumlah berkas jadwal monitoring ke daerah yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi drainase di 33 provinsi yang disusun



NO.


IKU



IKU

KETERANGAN

Jumlah laporan kegiatan swakelola sudbit drainase yang dikumpulkan

Satuan: laporan

Jumlah konsep laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disiapkan


Jumlah data dan sistem informasi subdit drainase yang diolah

Satuan: Data

Jumlah naskah form ulir pengumpulan data dan penyebarluasan informasi bidang drainase yang disiapkan

Satuan: Naskah

Jumlah data e-monitoring per 2 Satuan: Data minggu dan merekapitulasi form P1-P9 setiap Satker per 2 minggu yang diolah



Jumlah dokumen info umum dan pemaketan kegiatan Direktorat yang diinput secara online

Satuan: dokumen

Jumlah naskah penyajian informasi pekerjaan drainase Satker di 33 propinsi yang disusun

Satuan: Naskah

Jumlah laporan evaluasi hasil monitoring yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah berkas bahan untuk kegiatan Satuan: berkas koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan Jumlah berkas jadwal monitoring ke daerah yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi drainase di 33 provinsi yang disusun


Jumlah laporan kegiatan swakelola sudbit drainase yang dikumpulkan

Satuan: laporan

Jumlah konsep laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disiapkan


Jumlah data dan sistem informasi subdit drainase yang diolah

Satuan: Data

Jumlah naskah formulir pengumpulan data dan penyebarluasan informasi bidang drainase yang disiapkan

Satuan: Naskah

Jumlah data e-monitoring per 2 Satuan: Data minggu dan merekapitulasi form P1-P9 setiap Satker per 2 minggu yang diolah Jumlah dokumen info umum dan pemaketan kegiatan Direktorat yang diinput secara online

Satuan: dokumen

Jumlah naskah penyajian informasi pekerjaan drainase Satker di 33 propinsi yang disusun

Satuan: Naskah

181

182

laporan kinerja

NO.

3.2.


Kasi PLP Khusus II

IKU

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua




IKU

KETERANGAN

Jumlah laporan evaluasi hasil monitoring yang disusun

Satuan: laporan


Satuan: laporan

Jumlah naskah daftar kebutuhan bimbingan teknis drainase perkotaan yang disusun

Satuan: naskah

Jumlah konsep Kerangka Acuan Kerja/ TOR yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas materi teknis sistem drainase perkotaan yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan materi teknis perencanaan/ kelembagaan/peran masyarakat yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah konsep laporan kegiatan pemetaan kebutuhan NSPK dengan menganalisis kegiatan sektor drainase yang disusun


Jumlah dokumen bahan NSPK (kebijakan/peraturan/panduan/ pedoman) sebagai bahan konsultasi panduan drainase yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah laporan hasil monitoring di provinsi wilayah barat (Sumatera dan Jawa) yang disusun

Satuan: laporan


Satuan: laporan

Jumlah naskah daftar kebutuhan bimbingan teknis drainase perkotaan yang disusun

Satuan: naskah

Jumlah konsep Kerangka Acuan Kerja/ TOR yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas materi teknis sistem drainase perkotaan yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan materi teknis perencanaan/ kelembagaan/peran masyarakat yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah konsep laporan kegiatan pemetaan kebutuhan NSPK dengan menganalisis kegiatan sektor drainase yang disusun


Jumlah dokumen bahan NSPK (kebijakan/peraturan/panduan/ pedoman) sebagai bahan konsultasi panduan drainase yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah laporan hasil monitoring di provinsi wilayah barat (Sumatera dan Jawa) yang disusun

Satuan: laporan


Satuan: laporan


NO.


IKU


IKU

KETERANGAN


Kasi Standarisasi

(1). Jumlah NSPK bidang SPAM yang tersusun

Penyusun NSPK

(2). Persentase Pemda Penyelenggara Diseminasi/ Kab/Kota yang sosialisasi memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan PPLP

Jumlah konsep NSPK bidang PLP yang diusun

Satuan: konsep

Jumlah berkas rencana Satuan: Berkas penyelenggaraan workshop Penyiapan NSPK bidang PLP yang disiapkan Jumlah laporan pelaksanaan Lomba Poster dan Karya Tulis tingkat SMP di Provinsi yang dikumpulkan

Satuan: Laporan

Jumlah notulen rapat-rapat persiapan dalam rangka kegiatan Jambore Sanitasi yang disusun

Satuan: Notulen

Jumlah surat dan undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan subdit yang didistribusikan

Satuan: Surat

Jumlah dokumen rencana kerja untuk penyegaran duta sanitasi 2008-2013 yang disiapkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumenrencana fasilitasi kegiatan kampanye dan edukasi bidang PLP yang disiapkan

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas bahan kampanye Satuan: Berkas Gerakan Peduli Sanitasi yang disiapkan

4.2.

Kasi Kelembagaan

Jumlah surat undangan workshop fasilitasi kelembagaan TPA Regional yang diketik

Satuan: Surat

Jumlah konsep pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi yang disiapkan


Jumlah berkas bahan untuk pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan Fasilitasi ang dibuat

Satuan: Laporan

Jumlah draft buku panduan yang disusun


Jumlah berkas rencana penyelenggaraan workshop yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah naskah tayangan terkait bidang pembinaan kelembagaan yang disiapkan

Satuan: Naskah

(1). Persentase dalam Penyusun program dan RPIJM yang Rencana Anggaran terakomodasi di dalam DIPA

Jumlah berkas Bahan Sosialisasi Konsultasi Regional, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

(2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

(1). Persentase lembaga pengelola (UPTD dan non UPTD) yang meningkat kapasitasnya

Pengolah Kinerja Kelembagaan

(2). Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

5. SUBIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS 5.1.


183

184

laporan kinerja

NO. 5.2.

SUB DIREKTORAT / SEKSI NAMA JABATAN Kasi Analisa Teknis

IKU (1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN Penyusun Monev dan Pelaporan

(2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan PLP


IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas data prakiraan maju kebutuhan penganggaran yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah Laporan hasil Konsultasi Regional, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Satker Propinsi Wilayah Tengah yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah berkas data Persiapan Sinkronisasi dan Penajaman Kegiatan Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas Data Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data Petunjuk Khusus Kegiatan per Satuan Kerja Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas Format, Bahan dan Perangkat Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data identifikasi Permasalahan dan Potensi Permasalahan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas Data Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data Hasil Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah laporan rekapitulasi Daftar Inventarisasi Permasalahan bidang PLP yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah dokumen Rencana Kerja Kementerian (aplikasi) Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen konsep DIPA (aplikasi) Satuan: Dokumen Satker Propinsi yang dikumpulkan Jumlah dokumen Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan/atau DIPA Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen


NO.


IKU


IKU

KETERANGAN

Jumlah dokumen data dukung Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan/ atau DIPA Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Daftar Usulan Program/Kegiatan dari surat permohonan kabupaten/kota yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Daftar Usulan Program/Kegiatan dari Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/kota yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Daftar Usulan Satuan: Dokumen Program/Kegiatan dari Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten/ kota yang dikumpulkan Jumlah naskah Format Isian Readiness Criteria sektor Pengembangan PLP yang dibuat

Satuan: Naskah


















Analis Kepegawaian

Penata Keuangan


Satuan: konsep







185

186

laporan kinerja

NO.


IKU


IKU

KETERANGAN




Satuan: Konsep surat Satuan: Berkas;

Jumlah berkas daftar rapel gaji, 1 (satu) pegawai = 1 kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, (satu) berkas kenaikan pangkat yang disiapkan

Pengelola BMN


Satuan: konsep














Satuan: konsep



7. PMK Cipta Karya Penyerapan Anggaran

Akumulasi realisasi anggaran (RA)

ESELON I Cipta Karya

Penyerapan Anggaran (P)

Akumulasi pagu anggaran (PA)

14.134.215

79,77

17.718.710

Konsistensi Antara Perencanaan Dan Implementasi Bulan

Rencana Rencana Penyerapan Penyerapan Dana kumulatif Dana (RPD) (RPDK)

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK)

Realisasi Anggaran (RA)

Tingkat penyerapan tiap bulan

januari

63.766

63.766

30.230

30.230

0,00

februari

374.696

438.462

194.426

224.656

51,24

maret

1.019.593

1.458.055

716.778

941.434

64,57

april

1.906.393

3.364.448

1.680.249

2.621.683

77,92

mei

3.161.797

6.526.246

2.751.451

5.373.134

82,33

juni

4.520.105

11.046.351

4.300.685

9.673.818

87,57

juli

6.093.718

17.140.069

5.122.985

14.796.803

86,33

agustus

7.815.033

24.955.102

6.905.481

21.702.284

86,97

september

10.066.383

35.021.485

8.241.796

29.944.080

85,50

oktober

12.021.995

47.043.480

9.888.440

39.832.520

84,67

nopember

13.844.084

60.887.564

11.338.197

51.170.716

84,04

desember

17.700.196

78.587.760

14.134.215

65.304.931

83,10

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K)

72,85

Konsistensi Antara Perencanaan Dan Implementasi indikator kinerja keluaran (output) IKK Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (NSPK)

Realisasi output (RKK)

target output (TKK)

RKK / TKK

5

6

1,00

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM (Laporan)

965

965

1,00

SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi (Kawasan)

231

231

1,00

SPAM Kawasan Rawan Air Terfasilitasi (Kawasan)

20

22

1,00

3.219

3.184

0,99

75

75

1,00

Pembangunan SPAM Regional (Kawasan) Lpd

300

300

1,00

Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air (Kawasan) Lpd

215

221

1,03

30

33

1,10

Pembangunan SPAM Perkotaan (IKK) Lpd Pembangunan SPAM Kawasan Khusus (Kawasan) Lpd

Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Khusus (Kawasan) Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan (NSPK)

4

4

1,00

Penyelenggaraan Bangunan Gedung (m2)

210.593

210.107

1,00

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (m2)

212.530

206.899

0,97

7

6

0,86

108

105

0,97

Fasilitasi Edukasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kecamatan) Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan (Kawasan)

Pencapaian keluaran

94,80

187

188

laporan kinerja

indikator kinerja keluaran (output) IKK Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman (NSPK)

target output (TKK)

Realisasi output (RKK)

RKK / TKK

2

2

1,00

507

507

1,00

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)

2.358

2.462,74

1,00

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha)

1.752

28.135

1,00

435

438,38

1,01

11.067

11.067

1,00

Perintisan Inkubasi Kota Baru (Rencana Teknis)

2

2

1,00

Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (NSPK)

3

3

1,00

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman (Laporan)

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus (Ha) Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan)

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Kab/kota)

508

508

1,00

2.350

2.350

1,00

427

850

1,00

110.000

110.000

1,00

1.657.370

531.950

1,00

604.930

261.100

0,43

60.185

40.500

0,67

2.825

950

0,34

40.250

35.700

0,89

2.800

700

0,25

10

10

1,00

Pembiyaan Infrastruktur Permukiman (Laporan)

9

9

1,00

Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman (Laporan)

8

8

1,00

Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman (Laporan)

8

8

1,00

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman (Laporan)

12

12

1,00

Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman (Laporan)

68

68

1,00

Dokumentasi Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala (Laporan)

16

16

1,00

Laporan Admistrasi Keuangan Dan Akuntansi (Laporan)

15

15

1,00

penanganan perkara (Laporan)

16

16

1,00

Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (Laporan)

12

12

1,00

Laporan Penyelenggaraan Habitat (Laporan)

9

9

1,00

Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya (Tahun)

1

1

1,00

Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak (Paket)

7

7

1,00

Layanan Publik (PNBP) (Tahun)

1

1

1,00

91

91

1,00

8

8

1,00

Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional (KK) Sistem Pengelolaan Drainase Kawasan / Lingkungan (Ha) Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional (KK) Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota (KK) Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota (KK) Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan (KK) Sistem Pengolahan Air Limbah Khusus (KK) Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan (KK) Sistem Penanganan Persampahan Khusus (KK) Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman (Laporan)

Laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka

Laporan Pembinaan Teknis Cipta Karya (Laporan) Laporan Penyelenggaraan Balai (Laporan)

Pencapaian keluaran


Volume

Keluaran

Anggaran per Realisasi Target Realisasi Pagu per Output (TVK) (RVK) Output (PAK) (RAK)

[ 1(RAK/ RVK)/ (PAK/ TVK) ]*100

RAK/ RVK

(RAK/ PAK/ RVK)/ TVK (PAK/ TVK)

665.768

822.952

0,81 19,10

286.236 331.369

0,86 13,62

EFISIENSI %

Efisiensi NILAI EFISIENSI

Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (NSPK)

5

6

4.114.759

3.994.608

(Laporan)

965

965

319.770.955

276.218.151

SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi (Kawasan

231

231

793.507.653

723.044.173 3.130.061 3.435.098

SPAM Kawasan Rawan Air Terfasilitasi (Kawasan

20

22

24.831.791

23.778.923 1.080.860 1.241.590

3.219

3.184

75

75

177.205.877

Pembangunan SPAM Regional (Kawasan) Lpd

300

300

Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air (Kawasan) Lpd

215

221

30

33

4

4

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM

Pembangunan SPAM Perkotaan (IKK) Lpd Pembangunan SPAM Kawasan Khusus (Kawasan) Lpd

Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Khusus (Kws) Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan (NSPK) Penyelenggaraan Bangunan Gedung (m2)

210.593 210.107

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (m2) 212.530

206.899

1.697.900.356 1.561.219.377

490.333

527.462

0,91

8,88

0,87 12,95 0,93

7,04

96.275.953 1.283.679 2.362.745

0,54 45,67

144.466.479

28.069.837

93.566

481.555

0,19 80,57

155.119.346

153.847.367

696.142

721.485

0,96

134.724.719

128.850.721 3.904.567 4.490.824

4.100.000

3.476.390

1.639.099.924 1.521.608.764 339.928.673

318.343.202

869.098 1.025.000

3,51

0,87 13,05 0,85 15,21

7.242

7.783

0,93

6,95

1.539

1.599

0,96

3,80

Fasilitasi Edukasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kecamatan) Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan (Kawasan) Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman (NSPK)

7

6

28.478.500

25.118.037 4.186.340 4.068.357

1,03 -2,90

108

105

360.276.383

357.394.172 3.403.754 3.335.892

1,02 -2,03

2

2

2.900.000

2.627.690 1.313.845 1.450.000

507

507

215.276.752

2.358 1.752

0,91

9,39

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman (Laporan)

199.667.796

393.822

424.609

0,93

7,25 4,28 60,71

2.463

1.824.425.184 1.719.601.598

698.247

773.717

0,90

9,75

28.135

1.439.631.881 1.031.640.206

36.668

821.708

0,04 95,54

519.347.367 1.184.697 1.645.853

0,72 28,02

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan (Ha) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus (Ha) Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan) Perintisan Inkubasi Kota Baru (Rencana Teknis)

435

438

715.946.191

11.067

11.067

1.242.650.964

767.336.970

2

2

2.799.940

1.679.964

3

3

4.105.427

69.336

112.284

0,62 38,25

839.982 1.399.970

0,60 40,00

3.384.925 1.128.308 1.368.476

0,82 17,55

Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (NSPK) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Kab/kota) Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional (KK) Sistem Pengelolaan Drainase Kawasan / Lingkungan (Ha)

508

508

575.281.217

412.246.520

2.350

2.350

105.086.768

88.556.619

427

850

521.405.716

446.219.012

133.827.803

811.509 1.132.443 37.684

0,72 28,34

44.718

0,84 15,73

524.964 1.221.091

0,43 57,01

Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional (KK)

110.000

110.000

113.967.757

1.036

1.217

0,85 14,84

Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota (KK)

1.657.370

531.950 1.262.529.853 1.105.849.898

2.079

762

2,73 -172,90

Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota (KK)

604.930

261.100

495.658.084

390.826.399

1.497

819

1,83 -82,68

60.185

40.500

442.209.669

350.937.593

8.665

7.348

1,18 -17,93

2.825

950

23.063.491

19.878.423

20.925

8.164

2,56 -156,30

Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan (KK) Sistem Pengolahan Air Limbah Khusus (KK)

189

laporan kinerja

Volume

Anggaran per Realisasi Target Realisasi Pagu per Output (TVK) (RVK) Output (PAK) (RAK)

Keluaran Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan (KK) Sistem Penanganan Persampahan Khusus (KK)

RAK/ RVK

(RAK/ PAK/ RVK)/ TVK (PAK/ TVK)

[ 1(RAK/ RVK)/ (PAK/ TVK) ]*100

40.250

35.700

116.067.322

107.130.138

3.001

2.884

1,04 -4,06

2.800

700

4.794.806

3.294.511

4.706

1.712

2,75 -174,84

EFISIENSI %

190

NILAI EFISIENSI

Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman 10

10

11.350.000

Pembiyaan Infrastruktur Permukiman (Laporan)

(Laporan)

9

9

15.325.444

13.900.178 1.544.464 1.702.827

9.202.580

920.258 1.135.000

0,91

0,81 18,92 9,30

Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman (Laporan)

8

8

14.100.000

12.973.410 1.621.676 1.762.500

0,92

7,99

8

8

13.500.000

11.639.700 1.454.963 1.687.500

0,86 13,78

12

12

13.500.000

12.715.650 1.059.638 1.125.000

0,94

5,81

68

68

128.909.285

123.237.276 1.812.313 1.895.725

0,96

4,40

Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman (Laporan) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman (Laporan) Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman (Laporan) Dokumentasi Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala (Laporan)

16

16

12.301.060

11.432.605

714.538

768.816

0,93

7,06

Laporan Admistrasi Keuangan Dan Akuntansi (Laporan)

15

15

13.495.779

13.359.472

890.631

899.719

0,99

1,01

dalam rangka penanganan perkara (Laporan)

16

16

15.134.018

14.157.874

884.867 945.876

0,94

6,45

Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (Laporan)

12

12

11.260.992

10.559.432

879.953 938.416

0,94

6,23

Laporan Penyelenggaraan Habitat (Laporan)

9

9

42.434.293

40.202.249 4.466.917 4.714.921

0,95

5,26

Prasarana & Sarana Gedung, Kantor & Peralatannya (Tahun)

1

1

12.968.769

12.604.347 12.604.347 12.968.769

0,97

2,81

Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak (Paket)

7

7

195.750.956

51.678.252 7.382.607 27.964.422

0,26 73,60

Laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum

Layanan Publik (PNBP) (Tahun) Laporan Pembinaan Teknis Cipta Karya (Laporan) Laporan Penyelenggaraan Balai (Laporan)

1

1

3.021.930

91

91

16.068.881

8

8

11.317.211

1.852.443 1.852.443 3.021.930 14.571.261

160.124 176.581

9.431.764 1.178.970 1.414.651

0,61 38,70 0,91

9,32

0,83 16,66

Aspek Manfaat CAPAIAN HASIL (Outcome) direktorat Cipta Karya

target realisasi realisasi/ capaian outcome outcome target hasil

Outcome Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

0,69

0,69

1,00


0,61

0,64

1,05

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akses sanitasi bagi masyarakat

2,00

1,92

0,96

100,31

Sangat Baik direktorat

ASPEK IMPLEMENTASI (CH)

Cipta Karya

(CH)

(CH)

(CH)

ASPEK NILAI ASPEK NILAI ASPEK MANFAAT IMPLEMENTASI EVALUASI (CH) (I) (NK)

79,77 72,85 94,80 60,71 100,31 79,60 93,41


8. Sertifikasi

Sistem Manajemen Mutu (SMM 1)

191

192

laporan kinerja




193

194

laporan kinerja

9. Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1) Pengembangan Kawasan Permukiman + Penataan Permukiman Kumuh Karang Waru Kumuh Karangwaru Lokasi Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakrata Lokasi Koordinat : Longitude 110º 21.49’ 90.9” Latitude 7º 46.30’ 99.4’ Manfaat : Mengurangi kawasan kumuh seluas 0,7 Ha

Kondisi Awal

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


2) Bina Penataan Bangunan + Penyelenggaraan Penataan Bangunan Sail Karimata Lokasi Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat Lokasi Koordinat : Longitude 109º 57’ 12.95” Latitude -1º 15’ 41.57’’ Manfaat : Mendukung kegiatan Sail Karimata 2016 melalui penataan kawasan seluas 5 Ha

Pekerjaan Pelataran

Pekerjaan Signage

Pekerjaan Ornamen Tugu

195

196

laporan kinerja

3) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum + Pembangunan IPA Pontianak Lokasi Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Lokasi Koordinat : longitude 109º 22’ 24.21” Latitude 0º 03’ 39.92” Manfaat : Memberikan layanan air minum untuk 13.000 SR dari target total sebesar 24.000 SR

Bangunan Operasional

Intake

IPA Kapasitas 300 liter/detik


4) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman + Pendampingan Operasional IPLT Suwung Lokasi Kota Bali, Provinsi Bali Lokasi Koordinat : longitude 115º 26,43’ 97.22” Latitude 8º 69.19’ 66.66” Manfaat : Jaringan pipa (5 km) cakupan pelayan sebesar 1.300 SR (6.500 Jiwa) dan IPLT kapasitas 400 m3/ hari : cakupan pelayanan 153.000 jiwa (wilayah Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Kota Denpasar yang tidal terlayani DSDP

Pekerjaan Pipa Jaringan Air Limbah

Bangunan IPLT Suwung

197

198

laporan kinerja

10. Judul-Judul NSPK No 1

Sektor PKP

Judul NSPK SE DJCK No.40/se/dc/2016 tentang Pedoman Umum kota tanpa kumuh. Permen PUPR No.2/PRT/m/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh PP no.14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman SE DJCK No. 63/se/dc/2016 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pengembangan kawasan permukiman SE DJCK No. 17/se/dc/2016 tentang pedoman pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah

2

PSPAM

Perpres No.90/2016 tentang BPPSPAM Permen PUPR No.10/2016 tentang pemberlakuan SKKNI Permen PUPR No.19/2016 tentang pemberian dukungan oleh pemerintah pusat dan/ atau Pemda dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR No.25/2016 tentang Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM Permen PUPR No.36 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPPSPAM dan Sekretariat BPPSPAM

3

BPB

Penyusunan pedoman teknis kemudahan bangunan gedung Pedoman teknis pemanfaatan bangunan gedung diatas dan atau dibawah tana/air dan atau prasarana umum SE Menteri PUPR tentang bangunan gedung hijau Pedoman teknis kelayakan fungsi bangunan gedung

4

PPLP

Penyusunan rancangan Undang-undang bidang Sanitasi Penyusunan bahan NSPK bidang PPLP Penyempurnaan panduan bidang pengeloaan persampahan

5

Dukungan Manajemen

SE Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya. SE Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 80 / SE/ DC/ 2016 Tentang Pedoman Pengelola Sistem Informasi Kehadiran Pegawai DJCK


11. Hasil Pelaksanaan Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Permukiman

RINGKASAN PELAKSANAAN SURVEY EVALUASI MANFAAT INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

TAHUN 2016

199

200

laporan kinerja

Pendahuluan

1.1 EVALUASI MANFAAT Evaluasi manfaat infrastruktur permukiman dilakukan di 10 provinsi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya tahun 2016. Evaluasi dilakukan berupa; 1. Evaluasi Manfaat Infrastruktur Permukiman kepada para pemanfaat yang dilakukan dengan cara menggali informasi kondisi akses/ manfaat sebelum dan setelah menerima layanan tersebut. 2. Evaluasi Bentuk dan Tingkat Manfaat, yang menunjukkan berbagai bentuk manfaat yang diperoleh setelah menerima layanan

tersebut. Sedangkan tingkat manfaat adalah besaran manfaatkan yang dirasakan dengan adanya infrastruktur tersebut.. 3. Evaluasi Keberlanjutan Manfaat, menunjuk kan kecenderungan keberlanjutan pelayan an infrastruktur yang diterima, dalam bentuk dukungan/partisipasi masyarakat maupun pemerintah. Untuk perhitungan bentuk evaluasi, tingkat manfaat dan keberlanjutannya, dilakukan dengan metode interpolasi kontinyu, dengan kriteria sebagai berikut

Tabel 1. Kategori Besaran dan Keberlanjutan Manfaat Kategori

Besaran Manfaat

Keberlanjutan Manfaat Manfaat yang ditimbulkan potensial akan meningkat

76% - 100% Tinggi

Manfaat yang dirasakan besar

51% - 75% Cukup tinggi

Manfaat yang dirasakan cukup besar Manfaat yang ditimbulkan potensi masih terus ada

26% - 50% Cukup rendah

Manfaat yang dirasakan cukup kecil

Manfaat yang ditimbulkan potensial menurun

Manfaat yang dirasakan kecil

Manfaat yang ditimbulkan potensial menghilang/ habis

0% - 25% Rendah


1.2 DATA DAN INFORMASI Data dan informasi dikumpulkan secara langsung dari 10 provinsi, dengan fokus pada beberapa kabupaten/kota di provinsi. Sumber data adalah pengguna langsung infrastruktur yang dibangun tahun 2014 berupa infrastruktur air minum, air limbah, drainase lingkungan, jalan lingkungan dan pengelolaan sampah. Jumlah informan di setiap daerah tidak sama,

Sumatera Utara

karena tujuan analisisnya adalah tingkat nasional. Karena itu bagi daerah yang jumlah informannya sedikit atau tidak ada, maka tidak dapat diolah dengan metode statistik yang digunakan, sehingga dikosongkan. Provinsi-provinsi yang disurvei untuk pengumpulan datanya adalah sebagai berikut,

Kalimantan Barat Kalimantan Selatan

Lampung

Sulawesi Selatan NTB DIY

Jawa Timur

Bali

Maluku Utara

201

202

laporan kinerja

Hasil Evaluasi Manfaat Infrastruktur Permukiman Evaluasi manfaat infrastruktur permukiman disajikan dengan menampilkan data dan informasi tentang outcome infrastruktur permukiman berupa akses penduduk terhadap infrastruktur permukiman seperti sanitasi, air minum dan persentase luas permukiman kumuh serta persentase sampah yang diangkut ke TPA pada ibu kota provinsi. Outcome tersebut selanjutnya menimbulkan beberapa bentuk manfaat langsung maupun tidak langsung

seperti terhadap persentase penduduk dengan keluhan diare, Angka Harapan Hidup, tingkat pendapatan dan tingkat kemiskinan. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap manfaat infrastruktur permukiman dari pendapat para pengguna langsung, termasuk tingkat manfaat dan keberlanjutannya. Uraian hasil evaluasi manfaat disajikan untuk setiap provinsi.


Provinsi Bali Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Bali jika dibandingkan dengan data nasional, menunjukkan bahwa akses sanitasi layak dan air minum pada Provinsi Bali lebih tinggi daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, untuk persentase permukiman kumuh nilainya lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan timbulan sampah nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Bali dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Angka harapan hidup dan jumlah serta persentase penduduk miskin nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.1 Data sekunder Outcome dan Benefit Provinsi Bali Kategori

2014 Nasional 2015 Nasional

Outcome % Sanitasi layak % Air Minum aman

79,4

% Permukiman Kumuh

89,1

61,1

85,5

68,4

91,3

71

480,88

38.431

40,49

61

% Timbulan Sampah Terangkut Provinsi (di ibu kota provinsi)

62,1

Manfaat/Benefit % Penduduk keluhan diare Angka Harapan Hidup (tahun) PDRB/kapita (Rp.000)

3,92

3,8

71,19

70,6

38.113

42.432

3,83 28513.57

195.960 27727.78 218.790

Jumlah penduduk miskin (jiwa)

4,77

Persentase penduduk miskin

10,96

5,27

Sumber Data : BPS dan Dit. KIP

Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Hasil survei manfaat infrastruktur permukiman yang dilakukan kepada pengguna langsung di Provinsi Bali terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Hasil uji sampel berpasangan di Provinsi Bali Sektor

Hasil Uji (1-tail test)

Keterangan

Air Minum

0,111

Kurang signifikan

Air Limbah

0,045

Signifikan

Drainase Lingkungan

0,008

Sangat Signifikan

Jalan Lingkungan Pengelolaan Sampah Sumber : Hasil Perhitungan

0,037

Signifikan

11,93

203

204

laporan kinerja

Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.3 Bentuk manfaat Infrastruktur di Provinsi Bali INFRASTRUKTUR

Terbesar-1

Terbesar-2

BENTUK MANFAAT Terbesar-3

Terbesar-4

Air minum

Ekonomi/ penghematan

Penghematan waktu/tenaga

Kesehatan

Ketertiban Masyarakat

Air Limbah

Kenyamanan Lingkungan

Kesehatan

Ekonomi/ Penghematan


Drainase Lingkungan


Kesehatan



Jalan Lingkungan




Persampahan

Kebersihan Lingkungan


Kesehatan

Terbesar-5 Kenyamanan Lingkungan



Sumber : Hasil Perhitungan

Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Hasil survei manfaat infrastruktur permukiman yang dilakukan kepada pengguna langsung di Provinsi Bali terdapat dalam tabel berikut :

Gambar 2.1 Tingkat Manfaat Infrastruktur Air minum/bersih Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

25

50


Gambar 2.2 Air Mengalir Lancar dan Jernih pada Sambungan Rumah

75

100


Air Limbah Bentuk manfaat paling besar adalah pada kesehatan dan kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada penghematan waktu/tenaga.

Gambar 2.3 Tingkat Manfaat Infrastruktur Air Limbah Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan

Drainase Lingkungan Bentuk manfaat paling besar adalah kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada ketertiban masyarakat.

0

25

Gambar 2.4 Infrastruktur Drainase Lingkungan

Gambar 2.5 Tingkat Manfaat Infrastruktur Drainase Lingkungan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

25

50

75

100

50

75

100

205

206

laporan kinerja

Jalan Lingkungan Bentuk manfaat paling besar adalah ketertiban masyarakat sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan lingkungan. Persampahan Bentuk manfaat paling besar adalah kebersihan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada penghematan biaya/ekonomi.

Gambar 2.6 Tingkat Manfaat Infrastruktur Jalan Lingkungan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

25

50

75

100


25

50

75

100

Gambar 2.8 Tempat dan proses pengolahan sampah

Hasil survei kepada pengguna/ pemanfaat infrastruktur menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman memiliki nilai yang “tinggi” dimana tingkat dukungan partisipasi tertinggi terdapat pada infrastruktur air minum, seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut

Gambar 2.9 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur Sampah Jalan Lingkungan Drainase lingkungan Air Limbah Air Minum 0

25

50

75

100


Untuk hasil layanan infrastruktur permukiman menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lingungan memiliki nilai layanan yang tinggi sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air limbah. Berikut tabel ringkasan evaluasi manfaat di Provinsi Bali :

Gambar 2.10 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur Sampah Jalan Lingkungan Drainase lingkungan Air Limbah Air Minum 0

25

50

75

100

Tabel 2.4 Ringkasan Evaluasi Manfaat Infrastruktur Bali 1

Manfaat

Hasil pembangunan infrastruktur permukiman yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna langsung ialah terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pembangunan infrastruktur permukiman.

2

Bentuk Manfaat

Sebagian besar bentuk manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terciptanya kenyamanan lingkungan.

3

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharan dan dukungan infrastruktur permukiman masih berlangsung namun, perlu dilakukan peningkatan, terutama pada infrastruktur jalan lingkungan yang dikategorikan rendah agar infrastruktur permukiman yang dibangun tetap memberikan layanan dan manfaat bagi masyarakat pengguna sehingga tidak saja mengandalkan peran dari pemerintah saja.

4

Outcome

hasil layanan infrastruktur permukiman sudah memberikan benefit yang cukup bagus berdasarkan hasil survei, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diberikan sudah membuat masyarakat puas terhadap layanan yang sudah diberikan.

207

208

laporan kinerja

Provinsi D.I. Yogyakarta Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi D.I Yogyakarta dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk persentase permukiman kumuh nilainya lebih tinggi dibanding ratarata nasional dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa, hal tersebut menunjukkan kondisi capaian 2 indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi D.I Yogyakarta dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Angka harapan hidup dan jumlah serta persentase keluhan diare dan penduduk miskin nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik sementara, untuk pendapatan per kapita angkanya masih di bawah rata-rata nasional dan jumlah serta persentase penduduk miskin nilainya masih di atas rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.5 Data sekunder Outcome dan Benefit Provinsi D.I Yogyakarta Kategori


Outcome % Sanitasi layak

82,5

% Air Minum aman

77,3

% Permukiman Kumuh

86,3

62,1

61,1

81,0

71

68,4

406,04

38.431

26,25

61

% Timbulan Sampah Terangkut Provinsi (di ibu kota provinsi) Manfaat/Benefit % Penduduk keluhan diare

3,37

3,8

Angka Harapan Hidup (tahun)

74,5

70,6

25.693

42.432

PDRB/kapita (Rp.000) Jumlah penduduk miskin (jiwa) Persentase penduduk miskin Sumber Data : BPS dan Dit. KIP

3,13

532.580 27727.78 485.560 28513.57 14,64

10,96

13,21

11,93


Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei terhadap infrastruktur permukiman kepada peng guna langsung air minum dan air limbah di Provinsi D.I Yogyakarta menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.6 Hasil uji sampel berpasangan di Provinsi DI. Yogyakarta Sektor


Keterangan

Air Minum

0,001

Sangat Signifikan

Air Limbah

0,004

Sangat Signifikan

Drainase Lingkungan Jalan Lingkungan Pengelolaan Sampah Sumber : Hasil Perhitungan

Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut : Tabel 2.7 Bentuk manfaat Infrastruktur Permukiman Provinsi D.I Yogyakarta INFRASTRUKTUR Air minum/bersih

Terbesar-1 Kesehatan Kesehatan

Air limbah

Terbesar-2


Terbesar-4

Terbesar-5










Air Minum Bentuk manfaat terbesar dari infrastruktur air minum/bersih di Provinsi DI. Yogyakarta adalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah penghematan biaya/ekonomi. Lebih lengkap terkait bentuk dan tingkat manfaat Air Minum adalah sebagai berikut:

Gambar 2.11 Tingkat Manfaat Infrastruktur Air minum/bersih Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0 Sumber : Hasil Perhitungan

25

50

75

100

209

210

laporan kinerja

Air Limbah Bentuk manfaat paling besar adalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah pada penghematan waktu/tenaga. Lebih lengkap terkait bentuk dan tingkat manfaat Air Minum adalah sebagai berikut:

Gambar 2.12 Tingkat Manfaat Infrastruktur Air Limbah Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

25

50

75

100

Gambar 2.13 Kondisi instalasi Pengolahan Air Limbah

Gambar 2.14 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur

Tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman, menunjukkan nilai yang cukup tinggi, dimana tingkat dukungan partisipasi terbesar terpada pada infrastruktur air minum, seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah :

Air Limbah

air Minum

0

25

50

75

100

Gambar 2.15 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur Air Limbah

air Minum

0

25

50

75

100


Hasil layanan infrastruktur yang dirasakan paling besar manfaatnya oleh pengguna langsung di DI. Yogyakarta adalah pada infrastruktur air minum sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air limbah. Hasil wawancara pada pihak pemerintah daerah menya takan bahwa, secara umum pembangunan infrastruktur permukiman berupa jalan lingkungan di Provinsi D.I Yogyakarta yang dirasakan pengguna (masyarakat) dirasa kan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini :

Hasil wawancara kepada pengelola tentang infrastruktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di Provinsi D.I Yogyakarta, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lingkungan yang dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong tinggi bagi wilayah. Hasil survey untuk mengetahui keberlanjutan

Gambar 2.18 Tingkat dukungan pemerintah daerah/kelembagaan terhadap infrastruktur permukiman jalan Lingkungan air Limbah air Minum 0

25

Gambar 2.16 Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan infrastruktur bagi wilayah

air Limbah air Minum 25

50

75

100

Gambar 2.17 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah jalan Lingkungan air Limbah air Minum 0

25

50

75

50

75

100

Berikut tabel ringkasan evaluasi manfaat Provinsi D.I Yogyakarta

jalan Lingkungan

0

dari infrastruktur permukiman yang dibangun, menunjukkan bahwa dukung an yang diberikan oleh pemerintah daerah cukup tinggi dan tingkat dukungan dari pemerintah daerah/ kelembagaan paling tinggi adalah terhadap jalan lingkungan sementara yang paling rendah adalah pada infrastruktur air limbah.

100

211

212

laporan kinerja

Tabel 2.8 Ringkasan Evaluasi Manfaat D.I Yogyakarta 1

Manfaat

Masyarakat pengguna infrastruktur permukiman merasakan terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik di lingkungan tempat tinggalnya semenjak adanya layanan infrastruktur permukiman dibandingkan dengan sebelum adanya layanan infrastruktur permukiman.

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah pada kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan sebelum adanya layanan infrastruktur permukiman, selain itu bentuk manfaat lain yang dirasakan adalah : penghematan biaya ekonomi serta penghematan waktu dan tenaga setelah mereka mengakses layanan infrastruktur permukiman.

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap beberapa infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup rendah, oleh karena itu perlu peningkatan kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menjaga infrastruktur permukiman agar tetap memberikan manfaat karena dari hasil survei yang dilakukan kepada pemerintah, dukungan yang diberikan sudah cukup optimal dan nilainya tergolong tinggi secara umum.

Outcome

Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah cukup baik dan mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pengguna langsung walaupun, beberapa kendala operasional masih terjadi di lapangan.

3

4


Provinsi Jawa Timur Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Jawa Timur dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk persentase permukiman kumuh nilainya di atas rata-rata nasional dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding ratarata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian 2 indikator outcome belum mencapai target secara nasional.

Untuk manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Jawa Timur dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. persentase keluhan diare nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk angka harapan hidup dan PDRB/kapita nasional nilainya masih di bawah rata-rata nasional serta untuk jumlah serta persentase penduduk miskin angkanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.9 Data sekunder Outcome dan Benefit Provinsi Jawa Timur 2014

Kategori

Nasional

2015

Nasional


63,7

61,1

% Air Minum aman

75,6

68,4

% Permukiman Kumuh % Timbulan Sampah Terangkut Provinsi (di ibu kota provinsi) Manfaat/Benefit

62,1 63,5

71

76,6

38.431

1.710,14

61

22,05

% Penduduk keluhan diare Angka Harapan Hidup (tahun) PDRB/kapita (Rp.000) Jumlah penduduk miskin (jiwa)

2,5

3,8

70,45

70,6

39.904

42.432

4.748.420


2,32

27727.78 4.775.970

12,3

10,96

28513.57

12,3


Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei terhadap pengguna langsung infrastruktur permu kiman (air minum, air limbah dan jalan lingkungan) di Provinsi Jawa Timur menggam barkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.10 Hasil uji sampel berpasangan di Provinsi Jawa Timur Sektor


Keterangan

Air Minum

0,111

Kurang signifikan

Air Limbah

0,045

Signifikan

Drainase Lingkungan

0,008

Sangat Signifikan

Jalan Lingkungan Pengelolaan Sampah Sumber : Hasil Perhitungan

0,037

Signifikan

11,93

213

214

laporan kinerja

Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel 2.11 Bentuk manfaat Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur

INFRASTRUKTUR

Terbesar-1

Terbesar-2


Air minum/bersih

Kesehatan



Air limbah


Kesehatan


Jalan Lingkungan




Terbesar-5 Ketertiban Masyarakat


Air Minum Bentuk manfaat paling besar adalah kesehatan dan penghematan biaya/ ekonomi sementara bentuk manfaat paling kecil adalah ketertiban masyarakat. Lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman, adalah sebagai berikut:


Gambar 2.20 Infrastruktur air minum/bersih (HIPAM) yang digunakan untuk mendistribusikan layanan air minum kepada masyarakat pengguna

25

50

75

100


Air Limbah Bentuk manfaat paling besar adalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah ketertiban masyarakat. Jalan Lingkungan Bentuk manfaat paling besar adalah kenyamanan lingkungan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah penghematan waktu/tenaga.


25

50

75

100

Gambar 2,22 Tingkat Manfaat Infrastruktur Jalan Lingkungan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

Gambar 2.23 Proses sebelum (atas) dan sesudah (bawah) pembangunan jalan lingkungan

25

50

75

100

215

216

laporan kinerja

Tingkat keberlanjutan infra struktur permukiman menun jukkan nilai yang tinggi dimana tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur air minum sementara, dukungan terendah adalah pada infrastruktur jalan lingkungan, seperti yang di tampilkan dalam gambar 2.24. Hasil manfaat layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infra struktur air minum dan jalan lingkungan sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air limbah. Hasil wawancara kepada pengelola (pemerintah daerah atau kelompok yang ada di masyarakat selaku pengelola) menunjukkan bahwa pem bangunan infrastruktur permu kiman di Provinsi Jawa Timur dirasakan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah seperti yang di tampilkan dalam gambar 2.26 Hasil survei kepada pengelola, menunjukkan bahwa infra struktur yang dirasakan ke se suai annya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infra struk tur air minum/bersih se mentara, infrastruktur yang

Gambar 2.24 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur jalan Lingkungan air Limbah air Minum 0

25

50

75

100

Gambar 2.25 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur jalan Lingkungan air Limbah air Minum 0

25

50

75

100

Gambar 2.26 Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan infrastruktur bagi wilayah jalan Lingkungan air Limbah air Minum 0

25

50

75

100

Gambar 2.27 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah jalan Lingkungan air Limbah air Minum 0

25

50

75

100


Gambar 2.28 Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap infrastruktur permukiman

kesesuaiannya bagi wilayah tergolong rendah adalah pada infrastruktur drainase lingkung an dan ruang terbuka publik. Hasil wawancara kepada pengelola tentang infrastruktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa infrastruktur air minum/bersih dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong tinggi bagi wilayah sementara, infrastruktur ruang terbuka publik dan drainase lingkungan nilainya tergolong rendah.

jukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah dae rah cukup tinggi dan tingkat dukung an dari pemerintah daerah/kelembagaan paling tinggi adalah terhadap air minum/bersih.

Hasil survey terkait keber lan jutan dari infrastruktur permu kiman yang dibangun, menun

Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur di Provinsi Jawa Timur.

jalan Lingkungan air Limbah air Minum 0

25

50

75

100

Tabel 2.12 Ringkasan Evaluasi Manfaat Infrastruktur Jawa Timur 1

Manfaat

Masyarakat pengguna infrastruktur permukiman merasakan terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik di lingkungan tempat tinggalnya sesudah adanya layanan infrastruktur permukiman dibandingkan sebelum adanya layanan dari infrastruktur permukiman .

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah kondisi kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, bentuk manfaat lain ialah penghematan biaya ekonomi serta penghematan waktu dan tenaga setelah mereka mengakses layanan infrastruktur permukiman.

3

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, hal tersebut ditunjang karena sudah terbentuknya organisasi pemeliharan dan pengelola di tingkat masyarakat juga, ditunjang dari adanya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah cukup optimal.

4

Outcome

Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah cukup baik, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan infrastruktur permukiman sudah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat puas atas layanan yang sudah diberikan dari adanya infrastruktur permukiman yang dibangun.

217

218

laporan kinerja

Provinsi Kalimantan Barat Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Kalimantan Barat dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum Akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih bagus dibandingkan rata-rata nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara timbulan sampah nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan permukiman kumuh angkanya di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian 2 indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Kalimantan Barat dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Persentase dan jumlah penduduk miskin nilainya lebih rendah dibandingkan tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk keluhan diare angkanya di atas rata-rata nasional, angka harapan hidup di bawah rata-rata nasional dan PDRB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.13 Data Sekunder Outcome dan Benefit Provinsi Kalimantan Barat 2014

Kategori

Nasional

2015

Nasional

Outcome 62,1

% Sanitasi layak

63,7

61,1

39,8

% Air Minum aman

75,6

68,4

68,4

71

186,56

38.431

60,7

61

% Permukiman Kumuh % Timbulan Sampah Terangkut Provinsi (di ibu kota provinsi) Manfaat/Benefit % Penduduk keluhan diare Angka Harapan Hidup (tahun) PDRB/kapita (Rp.000) Jumlah penduduk miskin (jiwa)

2,5

3,8

70,45

70,6

4,43

39.904

42.432

4.748.420

27727.78

405.510

28513.57

12,3

10,96

8,48

11,93

Persentase penduduk miskin Sumber Data : BPS dan Dit. KIP

Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei kepada pengguna langsung atas pemanfaatan infrastruktur permukiman (air minum dan jalan lingkungan) di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.14 Hasil Uji Sampel Berpasangan Provinsi Kalimantan Barat Sektor Air Minum Air Limbah Drainase Lingkungan Jalan Lingkungan Pengelolaan Sampah Sumber : Hasil Perhitungan

Hasil Uji (1-tail test) 0,008

Keterangan Sangat Signifikan


Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Bentuk Manfaat Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

INFRASTRUKTUR

Terbesar-1

Air minum/bersih


Jalan Lingkungan



BENTUK MANFAAT Terbesar-3 Kesehatan

Terbesar-4 Ekonomi/ penghematan

Terbesar-5 Ketertiban Masyarakat


Air Minum Bentuk manfaat paling besar adalah penghematan waktu/ tenaga sementara bentuk manfaat paling kecil adalah ketertiban masyarakat. Lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut:


25

50

75

100


Gambar 2.30 Infrastruktur pengolahan air minum/bersih (kiri) dan bersama dengan pengelola air minum/ bersih dari unsur PDAM setempat (kanan)

219

220

laporan kinerja

Jalan Lingkungan Bentuk manfaat paling besar adalah Penghematan waktu/ tenaga walaupun, output belum sepenuhnya selesai dibangun sehingga dalam pemanfaatannya belum optimal pelayanannya.

Gambar 2.31 Tingkat Manfaat Infrastruktur Jalan Lingkungan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

Hasil survei kepada pengguna/ pemanfaat infrastruktur, me nunjukkan tingkat keber lan jutan infrastruktur per mukiman yang cukup tinggi, seperti yang ditampilkan dalam gambar 2.32 ; Hasil survei kepada pengguna langsung di Pro vinsi Kalimantan Barat, menun jukkan bahwa tingkat dukungan partisipasi masya rakat terbesar adalah pada infrastruktur jalan lingkungan sementara, dukungan te rendah adalah pada infrastruktur air minum/bersih. Hasil survei kepada peng guna langsung di Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi adalah pada infrastruktur jalan lingkungan sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air minum/bersih.

25

50

75

100

Gambar 2.32 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur permukiman

Jalan Lingkungan Air Bersih/Minum

0

25

50

75

100

Gambar 2.33 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman

Jalan Lingkungan Air Bersih/Minum

0

25

50

75

100


Hasil wawancara pada pihak pemerintah daerah menun jukkan bahwa pembangunan infra struktur permukiman di Provinsi Kalimantan Barat yang dirasakan pengguna (masya rakat) sudah sesuai dengan prio ritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah dengan nilai yang cukup tinggi seperti yang ditampilkan dalam gambar 2.34 Infrastruktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infrastruktur air minum/bersih dan drainase lingkungan sementara, infrastruktur yang kesesuaiannya bagi wilayah tergolong rendah adalah pada infrastruktur ruang terbuka publik dan jalan lingkungan.

Gambar 2.34 Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan infrastruktur bagi wilayah Ruang Terbuka Publik Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Air Minum 0

25

50

75

100

Gambar 2.35 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah Ruang Terbuka Publik Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Air Minum 0

25

50

75

100

Gambar 2.36 Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap infrastruktur permukiman Ruang Terbuka Publik

Hasil wawancara kepada pengelola tentang infra struktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, me nunjukkan bahwa infrastruktur air minum/bersih dan drainase lingkungan dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong tinggi bagi wilayah. Survei kepada pemerintah daerah selaku pihak yang berkepentingan

Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Air Minum 0

dalam pengelolaan dan pemeliharaan, menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah cukup tinggi dengan tingkat dukungan paling tinggi adalah terhadap air minum/bersih sementara

25

50

75

100

yang paling rendah adalah pada drainase lingkungan. Untuk ruang terbuka publik dan jalan lingkungan, belum mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah adalah karena output belum dapat

221

222

laporan kinerja

dimanfaatkan oleh pengguna, untuk ruang terbuka publik misalnya belum dimanfaatkan karena belum serah terima ke pemerintah daerah, sementara untuk jalan lingkungan masih dalam tahap proses pengerjaan. Berikut ringkasan evaluasi manfaat Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat Tabel 2.16 Ringkasan Evaluasi Manfaat Kalimantan Barat 1

Manfaat

Pengguna infrastruktur permukiman merasakan terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik semenjak adanya layanan infrastruktur permukiman dibandingkan sebelum adanya layanan. Pengguna merasakan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari nya sehingga kendala yang muncul sebelum adanya infrastruktur permukiman sudah teratasi.

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah penghematan waktu/ tenaga, semenjak adanya layanan infrastruktur permukiman, mereka tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya lebih, bentuk manfaat lain ialah kondisi lingkungan yang lebih baik termasuk kesehatan.

3

Keberlanjutan

4

Outcome

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup rendah, rendahnya tingkat partisipasi tersebut karena merasa pemeliharan dan pengelolaan sepenuhnya sudah menjadi tugas pemerintah, walaupun begitu namun, beberapa aspek masyarakat perlu untuk ikut ambil bagian dalam pemeliharaan terutama untuk bantuan dana operasional layanan agar infrastruktur permukiman tidak hanya mengandalkan bantuan atau dukungan dari pemerintah saja. Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah cukup baik dan nilainya tergolong cukup tinggi serta sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pengguna langsung sehingga masyarakat cukup puas atas layanan dari adanya infrastruktur permukiman.


Provinsi Kalimantan Selatan Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, timbulan sampah nilainya lebih baik dibanding nasional sehingga menunjukkan kondisi yang lebih baik sementara, untuk akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara angka permukiman kumuh di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian 3 indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Persentase dan jumlah penduduk miskin nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk keluhan diare angkanya masih di atas rata-rata nasional, angka harapan hidup dan PDRB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.17 Data sekunder Outcome dan Benefit Provinsi Kalimantan Selatan Kategori



48,4

61,1

60,1

% Air Minum aman

61,7

68,4

62,2

71

1.895,51

38.431

70,61

61

% Permukiman Kumuh % Timbulan Sampah Terangkut Provinsi (di ibu kota provinsi)

62,1

Manfaat/Benefit 3,99

% Penduduk keluhan diare Angka Harapan Hidup (tahun) PDRB/kapita (Rp.000)

3,8

67,47

70,6

33.546

42.432

3,87

189.490 27727.78 189.160 28513.57


4,83


10,96

4,75

11,93


Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei terhadap pengguna lang sung atas pemanfaatan infrastruktur permukiman (air minum dan air limbah) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.18 Hasil uji sampel berpasangan Provinsi Kalimantan Selatan Sektor


Keterangan

Air Minum Air Limbah Drainase Lingkungan Jalan Lingkungan Pengelolaan Sampah Sumber : Hasil Perhitungan

0,000

Sangat Signifikan

223

224

laporan kinerja

Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infra struktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel 2.19 Bentuk Manfaat Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

INFRASTRUKTUR

Terbesar-1

Terbesar-2


Terbesar-4

Air minum/bersih




Kesehatan

Air limbah


Ketertiban masyarakat



Terbesar-5

Kesehatan


Air Minum Bentuk manfaat paling besar adalah penghematan biaya/ ekonomi sementara bentuk manfaat paling kecil adalah kesehatan dan penghematan waktu/tenaga. Lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infra struktur permukiman adalah sebagai berikut :


Gambar 2.38 Kantor pengelola air minum/bersih (kiri) dan foto setelah melakukan wawancara dengan pengelola air minum/bersih dari PDAM (kanan)

25

50

75

100


Air Limbah Semua bentuk manfaat memiliki nilai yang sama besar. Hasil survei kepada pengguna/ pemanfaat infrastruktur me nunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan infrastruktur per mukiman memiliki nilai yang tinggi dengan ting kat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur air limbah sementara, dukungan te ren dah adalah pada infrastruktur air minum/bersih, seperti yang ditampilkan dalam gambar sebagai berikut; Hasil survei kepada pengguna langsung di Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa hasil layan an infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi adalah infrastruktur air limbah sementara, hasil layanan te rendah adalah pada infra struktur air minum/bersih. Hasil wawancara pada pihak pemerintah daerah menun jukkan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman di Provinsi Kalimantan Barat dirasa kan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah dengan hasil sebagai berikut;


25

50

75

100

Gambar 2.40 Plang pengelola air limbah di Kota Banjarmasin

Gambar 2.41 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur permukiman Air Limbah

air Minum

0

25

50

75

100

225

226

laporan kinerja

Infrastruktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infrastruktur air limbah sementara, infrastruktur yang kesesuaiannya bagi wilayah tergolong rendah adalah pada infrastruktur air minum/bersih.


Hasil wawancara kepada pengelola tentang infrastruktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa infrastruktur air limbah dirasa kan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong cukup tinggi bagi wilayah sementara, infra struktur air minum tergolong cukup rendah.


Untuk hasil keberlanjutan dari infrastruktur permukiman yang dibangun, dilakukan survei kepada pemerintah daerah selaku pihak yang ber kepentingan dalam penge lo laan dan pemeliharaan, dengan hasil survei menunjukkan bahwa disajikan dalam gambar sebagai berikut : Dari hasil survei yang dilakukan kepada pemerintah daerah dan pengelola infrastruktur per mukiman di Provinsi Kalimantan Selatan hasilnya menunjukkan bahwa secara

Air Limbah

air Minum

0

25

50

75

100

Air Limbah

air Minum

0

25

50

75

100

Gambar 2.44 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah Air Limbah

air Minum

0

25

50

75

100

Gambar 2.45 Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap infrastruktur permukiman Air Limbah

air Minum

0

25

50

75

100


umum dukungan yang diberikan oleh peme rin tah daerah cukup tinggi dan tingkat dukungan dari pemerintah daerah/kelem ba gaan nilainya sama tinggi terhadap air minum/bersih dan air walaupun, untuk air minum/bersih di lapangan kondisi existing nya belum dapat dimanfaatkan oleh pengguna karena masih

dalam tahap proses penger jaan namun, dukungan terhadap infrastruktur terse but ditunjukkan dengan telah disediakannya dana dan lahan agar output segera sele sai dibangun dan segera dapat dimanfatkan. Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.20 Ringkasan Evaluasi Manfaat Kalimantan Barat 1

Manfaat

Pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur permukiman adalah efektivitas dan efisien dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, selain itu, manfaat lain yang dirasakan adalah pada terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik. .

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat yang dirasakan dari infrastruktur permukiman adalah penghematan biaya/ekonomi dan manfaat lain yang dirasakan adalah kenyamanan lingkungan.

3

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, cukup tingginya dukungan partisipasi tersebut dikarenakan masyarakat memiliki sense of belong yang baik mengingat infrastruktur yang dibangun tersebut dibutuhkan oleh masyarakat pengguna sehingga, mereka ikut membantu dalam hal pemeliharaan infrastruktur permukiman.

4

Outcome

Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah cukup baik walaupun untuk infrastruktur air minum/bersih beberapa output belum selesai dibangun sehingga belum dapat dimanfaatkan.

227

228

laporan kinerja

Provinsi Lampung Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Lampung dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, akses sanitasi layak, air minum serta timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara, angka permukiman kumuh di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian indikator-indikator outcome pada indikator-indikator tersebut belum mencapai target nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Lampung dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Angka keluhan diare nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara untuk angka harapan hidup dan PDRB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional, untuk Persentase dan jumlah penduduk miskin angkanya di atas rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.21 Data sekunder Outcome dan Benefit Provinsi Lampung Kategori



37,3

61,1

44,8

% Air Minum aman

49,9

68,4

55,1

71

1.835,02

38.431

10,79

61


62,1


% Penduduk keluhan diare Angka Harapan Hidup (tahun) PDRB/kapita (Rp.000)

2,89

3,8

69,66

70,6

28.782

42.432

1.439.400 27727.78 1.100.680 28513.57


17,93


10,96

13,57

11,93


Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei terhadap infrastruktur permukiman (air minum, air limbah, drainase lingkungan, jalan lingkungan) kepada pengguna langsung di Provinsi Lampung menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.22 Hasil uji sampel berpasangan Provinsi Kalimantan Selatan Sektor


Keterangan

Air Minum

0,000

Sangat Signifikan

Air Limbah

0,247

Tidak Signifikan

0,5

Tidak Signifikan


0,000

Sangat Signifikan


Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut : Tabel 2.23 Bentuk manfaat infrastruktur permukiman Provinsi Lampung INFRASTRUKTUR

Terbesar-1

Terbesar-2


Terbesar-4

Terbesar-5

Air minum/bersih



Kesehatan


Air Limbah

Kesehatan





Drainase


Kesehatan Ekonomi/




Lingkungan Jalan Lingkungan

Ketertiban Lingkungan

penghematan


Kesehatan



Air Minum Bentuk manfaat paling besar adalah penghematan biaya/ ekonomi sementara bentuk manfaat paling kecil adalah kenyamanan lingkungan. Le bih detail terkait besaran bentuk dan tingkat man faat setiap infrastruktur per mu kiman adalah sebagai berikut:


Gambar 2.47 Pengguna sedang menunggu giliran mendapatkan layanan air minum/bersih

25

50

75

100

229

230

laporan kinerja

Air Limbah Bentuk manfaat terbesar adalah kesehatan sementara, bentuk manfaat terendah adalah ketertiban masyarakat. Drainase Lingkungan Bentuk manfaat terbesar adalah kenyamanan lingkungan semen tara, bentuk manfaat terendah adalah penghematan waktu/tenaga.


25

50

75

100

Gambar 2.49 Tingkat Manfaat Infrastruktur Drainase Lingkungan Kesehatan

Jalan Lingkungan Bentuk manfaat terbesar adalah ketertiban lingkungan dan penghematan biaya/ ekonomi sementara, bentuk manfaat terendah adalah penghematan waktu/tenaga.

Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

25

50

75

Gambar 2.50 Infrastruktur drainase lingkungan yang dibangun untuk mengurangi genangan di lokasi sekitar permukiman pengguna

100


Hasil survei kepada peng guna/pemanfaat infrastruktur menunjukkan tingkat keber lanjutan infrastruktur per mukiman yang tinggi, dengan tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur Drainase Lingkungan sementara, dukung an terendah adalah pada infrastruktur air limbah. Hasil survei kepada pengguna langsung di Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur drainase lingkungan.

Gambar 2.51 Tingkat manfaat infrastruktur jalan lingkungan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

25

50

75

100

Gambar 2.52 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur permukiman Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Air Limbah Air Bersih/Minum 0

25

50

75

100

Gambar 2.53 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan

Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permu kiman di Provinsi Lampung

Air Limbah Air Bersih/Minum 0

25

50

75

100

Tabel 2.24 Ringkasan Evaluasi Manfaat Infrastruktur permukiman Lampung 1

Manfaat

Pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik dibanding sebelum adanya pembangunan infrastruktur permukiman..

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna langsung diantaranya ialah kenyamanan lingkungan, penghematan waktu/tenaga dan penghematan biaya/ekonomi.

3

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang tinggi, terutama pada infrastruktur drainase lingkungan. Tingginya dukungan partisipasi tersebut dikarenakan pada tingkat masyarakat sudah ada organisasi yang ikut membantu dalam hal pemeliharaan infrastruktur permukiman.

4

Outcome

Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong memiiliki nilai yang tinggi terutama untuk layanan dari infrastruktur air minum/bersih dan drainase lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil layanan yang diberikan mampu untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna

231

232

laporan kinerja

Provinsi Maluku Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Maluku Utara dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, indikator outcome belum mencapai target secara nasional, akses sanitasi layak, air minum dan timbulan sampah nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional serta permukiman kumuh angkanya di atas ratarata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian indikator-indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Maluku Utara dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, angka keluhan diare persentase dan jumlah penduduk miskin nilainya lebih bagus daripada tingkat nasional dan menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, angka harapan hidup dan PDRB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.25 Data sekunder Outcome dan Benefit Provinsi Maluku Utara Kategori



55,8

% Air Minum aman

57,0

61,1 68,4


59,2

62,1

60,1

71

503,1

38.431

4,26

61


3,8

67,33

70,6

PDRB/kapita (Rp.000)

21.124

42.432


84.790 27727.78

% Penduduk keluhan diare Angka Harapan Hidup (tahun)

7,45


10,96

3,22

72.650 28513.57 6,26


Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei terhadap infrastruktur permukiman (air minum, drainase lingkungan dan jalan lingkungan) kepada pengguna langsung di Provinsi Lampung menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.26 Hasil uji sampel berpasangan Provinsi Maluku Utara Sektor Hasil Uji (1-tail test) Keterangan Air Minum Air Limbah Drainase Lingkungan Jalan Lingkungan Pengelolaan Sampah Sumber : Hasil Perhitungan

0,211

Tidak Signifikan

11,93


Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses bebe rapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampil kan dalam tabel di bawah sebagai berikut : Tabel 2.27 Bentuk manfaat infrastruktur permukiman Provinsi Maluku Utara INFRASTRUKTUR

Terbesar-1


Terbesar-2

Air minum/bersih

Kesehatan


Drainase



Lingkungan Jalan Lingkungan



Terbesar-4

Terbesar-5



Air Minum Bentuk manfaat paling besar adalah kesehatan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah kenyamanan. Lebih detail terkait bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut :


25

50

75

100

75

100


Drainase Lingkungan Semua bentuk manfaat nilainya rata memiliki nilai yang sama besar yaitu penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan lingkungan.

Gambar 2.55 Tingkat Manfaat Drainase Lingkungan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0 Sumber : Hasil Perhitungan

25

50

233

234

laporan kinerja

Gambar 2.56 infrastruktur drainase lingkungan yang digunakan untuk mengalirkan air (kiri) dan proses wawancara dengan pengelola infrastruktur drainase lingkungan(kanan)

Drainase Lingkungan Semua bentuk manfaat nilainya rata dan memiliki nilai yang sama besar yaitu penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan lingkungan. Jalan Lingkungan Semua bentuk manfaat nilainya rata dan memiliki nilai yang sama besar yaitu penghematan waktu/tenaga dan kenyamanan lingkungan.

Gambar 2.56 Tingkat Manfaat Infrastruktur Drainase Lingkungan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

25

50

75

100

75

100

Gambar 2.57 Tingkat Manfaat Jalan Lingkungan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan 0

25

50


Gambar 2.58 Infrastruktur jalan lingkungan yang sering dipakai pengguna dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari

Hasil survei kepada pengguna/ pemanfaat infrastruktur menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman memiliki nilai yang tinggi, dimana tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada insfrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan seperti yang ditampilkan dalam gambar di samping :

Gambar 2.59 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur permukiman Jalan Lingkungan Drainase lingkungan

0

25

50

75

100


Jalan Lingkungan Drainase lingkungan Air Bersih/Minum

0

25

50

75

100

235

236

laporan kinerja

Hasil survei kepada pengguna langsung di Provinsi Maluku Utara, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan. Hasil wawancara pada pihak pemerintah menunjukkan bahwa secara umum pembangunan infrastruktur permukiman di Provinsi Maluku Utara dirasakan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah. Infrastruktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah infrastruktur air minum/ bersih dan jalan lingkungan sementara, infrastruktur yang kesesuaiannya bagi wilayah tergolong rendah adalah pada infrastruktur air limbah dan drainase lingkungan. Sedangkan infrastruktur air minum/bersih dan jalan lingkungan dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong cukup tinggi bagi wilayah.

Gambar 2.61 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah Jalan Lingkungan Drainase lingkungan Air Limbah Air Minum 0

25

50

75

100

Berdasarkan hasil survey ke pada pemerintah daerah selaku pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan peme liharaan menunjukkan bahwa keberlanjutan dari infrastruktur permukiman yang dibangun cukup tinggi dimana tiingkat dukungan dari pemerintah daerah/kelembagaan tertinggi adalah terhadap infrastruktur jalan lingkungan sementara, nilai terendah adalah pada pada air limbah. Gambar 2.62 Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap infrastruktur permukiman Jalan Lingkungan Drainase lingkungan Air Limbah Air Minum 0

25

50

75

100


Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Maluku Utara: Tabel 2.28 Ringkasan Evaluasi Manfaat Infrastruktur permukiman Maluku Utara 1

Manfaat

Pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan lebih baik yang menunjang efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah kenyamanan lingkungan lalu, manfaat lain yang dirasakan adalah penghematan waktu/tenaga untuk mencapai tujuan ketika melaksanakan kegiatan sehari-hari.

3

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, cukup tingginya dukungan partisipasi tersebut dikarenakan masyarakat pro aktif terlibat dalam hal pemeliharaan dan mereka merasa infrastruktur tersebut vital untuk menunjang kegiatan seharihari mereka. Untuk air minum/bersih karena pengelolaannya dilakukan oleh PDAM angka partisipasi masyarakat tidak begitu besar dibanding infrastruktur lain.

4

Outcome

Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah baik dengan nilai yang tergolong tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dari infrastruktur permukiman sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna selama ini.

237

238

laporan kinerja

Provinsi Nusa Tenggara Barat Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, akses sanitasi layak, air minum, dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding ratarata nasional sementara, angka permukiman kumuh di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa kondisi capaian indikator-indikator outcome tersebut belum mencapai target nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum angka harapan hidup dan PDRB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara, angka keluhan diare serta persentase dan jumlah penduduk miskin angkanya di atas rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.29 Data sekunder manfaat dan outcome Provinsi Nusa Tenggara Barat Kategori



59,4

61,1

63,7

% Air Minum aman

64,3

68,4

71,7

71

725,44

38.431

45,06

61


62,1

Manfaat/Benefit % Penduduk keluhan diare

6,17

3,8

Angka Harapan Hidup (tahun)

64,9

70,6

17.229

42.432

PDRB/kapita (Rp.000)

6,59

816.960 27727.78 802.290 28513.57


17,11


10,96

16,61

11,93


Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei terhadap infrastruktur permukiman air minum, air limbah dan jalan lingkungan kepada pengguna langsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.30 Hasil uji sampel berpasangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sektor Hasil Uji (1-tail test) Keterangan Air Minum

0,000

Sangat Signifikan

Air Limbah

0,000

Sangat Signifikan

0,018

Signifikan



Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel 2,31 Bentuk manfaat infrastruktur permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

INFRASTRUKTUR

Terbesar-1

Terbesar-2


Air minum/bersih




Air Limbah


Kesehatan

Ketertiban lingkungan

Jalan Lingkungan




Terbesar-4

Terbesar-5



Air Minum Bentuk manfaat paling besar adalah penghematan waktu/ tenaga sementara bentuk manfaat paling kecil adalah ketertiban masyarakat. Lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut :

Gambar 2.63 Tingkat Manfaat Infrastruktur Air Minum/bersih Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan

0

25

50


Gambar 2.64 papan program air minum/bersih (kiri) dan instalasi air minum/bersih yang sedang mengalir (kanan)

75

100

239

240

laporan kinerja

Air Limbah Bentuk manfaat kesehatan dan kenyamanan lingkungan memiliki nilai yang sama besar sementara ketertiban lingkungan memiliki nilai terendah.

Gambar 2.65 Tingkat Manfaat Air Limbah Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat Ekonomi/Penghematan

Jalan Lingkungan Bentuk manfaat penghematan waktu/tenaga dan kenyaman an lingkungan memiliki nilai yang sama besar sementara, ekonomi/penghematan memiliki nilai yang rendah dibanding lainnya.

0

25

50

75

100

75

100


25

50

Gambar 2.67 Wawancara dengan pengguna layanan jalan lingkungan (kiri) dan pengelola jalan lingkungan (kanan)

Hasil survei kepada pengguna/ pemanfaat infrastruktur me nunjukkan bahwa tingkat ke berlanjutan infrastruktur per mukiman menunjukkan nilai yang tinggi, dengan tingkat dukungan partisipasi masya rakat terbesar adalah pada infrastruktur jalan lingkungan.


Hasil survei kepada peng guna langsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur jalan lingkungan sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur air limbah. Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur per mukim an di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 2,68 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur permukiman Jalan Lingkungan Air Limbah

0

25

50

75

100


Jalan Lingkungan Air Limbah Air Bersih/Minum

0

25

50

75

100

Tabel 2.31 Ringkasan Evaluasi Manfaat Infrastruktur permukiman Maluku Utara 1

Manfaat

Pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan lebih baik yang menunjang efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat dari adanya infrastruktur permukiman adalah timbulnya kenyamanan lingkungan dan kondisi kesehatan yang lebih baik, khususnya semenjak mengakses layanan air minum/bersih.

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, cukup tingginya dukungan partisipasi khususnya pada infrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan dikarenakan masyarakat pro aktif terlibat dalam hal pemeliharaan. Mereka merasa infrastruktur tersebut vital untuk menunjang kegiatan sehari-hari mereka. Untuk air minum/bersih karena pengelolaannya dilakukan oleh PDAM sehingga partisipasi masyarakat tidak begitu besar dibanding infrastruktur lain.

Outcome

Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah baik dengan nilai yang tergolong tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dari infrastruktur permukiman sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna dan masyarakat puas terhadap layanan yang diberikan dari layanan infrastruktur permukiman.

3

4

241

242

laporan kinerja

Provinsi Sulawesi Selatan Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian-capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, akses sanitasi layak dan air minum nilainya lebih bagus dibanding nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, untuk permukiman kumuh angkanya di atas rata-rata nasional dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding ratarata nasional. Hal tersebut menunjukkan kondisi capaian outcome pada 2 indikator tersebut belum mencapai target nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum angka keluhan diare dan persentase serta jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai yang lebih baik dibanding nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, angka harapan hidup dan PDRB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.32 Data sekunder Outcome dan Benefit Provinsi Sulawesi Selatan Kategori



71,1

61,1

72,4

% Air Minum aman

68,9

68,4

72,1

71

2.163,11

38.431

49,55

61


62,1


3,5

3,8

69,6

70,6

35.593

42.432

2,99

806.350 27727.78 864.510 28513.57


9,56


10,96

10,16

11,93


Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei terhadap infrastruktur permukiman air minum, air limbah, jalan lingkungan dan pengelolaan sampah kepada pengguna langsung di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.33 Hasil uji sampel berpasangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sektor Hasil Uji (1-tail test) Keterangan Air Minum

0,028

Signifikan

Air Limbah

0,000

Sangat Signifikan

Jalan Lingkungan

0,002

Sangat Signifikan

Pengelolaan Sampah

0,008

Sangat Signifikan

Drainase Lingkungan



Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses beberapa infrastruktur beragam, seperti yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.34 Bentuk manfaat infrastruktur permukiman Provinsi Sulawesi Selatan INFRASTRUKTUR

Terbesar-1

Terbesar-2


Terbesar-4

Terbesar-5

Air minum/bersih

Kesehatan





Air Limbah


Kesehatan




Jalan Lingkungan




Persampahan

Kebersihan Lingkungan

Kesehatan



Air Minum Bentuk manfaat paling besar adalah kesehatan sementara bentuk manfaat paling kecil adalah kenyamanan ling kungan, penghematan waktu/tenaga dan ketertiban masyarakat dengan nilai yang sama rata. Lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat

manfaat setiap infrastruktur permukiman maka, dibuat

ke dalam gambar di bawah sebagai berikut :


25


Gambar 2.71 wawancara bersama pengelola air minum/bersih

50

75

100

243

244

laporan kinerja

Jalan Lingkungan Bentuk manfaat yang memiliki nilai paling tinggi adalah ke nyamanan lingkungan semen tara ketertiban masya rakat memiliki nilai yang paling rendah dibanding bentuk manfaat lainnya.


Persampahan Bentuk manfaat yang memiliki nilai paling tinggi adalah kenyamanan lingkungan semen tara bentuk manfaat penghematan waktu/tenaga dan ketertiban masyarakat me miliki nilai lebih rendah dibandingkan kenyamanan lingkungan. Hasil survei kepada pengguna/ pemanfaat infrastruktur me nunjukkan tingkat keber lanjutan infrastruktur permu kiman yang tinggi, seperti yang ditampilkan dalam gambar di samping

25

50

75

100

Gambar 2.73 Infrastruktur jalan lingkungan yang sering digunakan warga untuk aktifitasnya sehari-hari

Gambar 2.74 Tingkat Manfaat Infrastruktur Persampahan Kesehatan Penghematan waktu/tenaga Kenyamanan Lingkungan Ketertiban Masyarakat

Hasil survei kepada pengguna langsung di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur air limbah semen tara nilai terendah adalah pada infrastruktur persampahan. Hasil survei kepada pengguna langsung di Provinsi Sulawesi

Ekonomi/Penghematan 0

25

50

75

100

Gambar 2.75 Tingkat dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman Sampah Jalan Lingkungan Air Limbah Air Bersih/Minum 0

25

50

75

100


Selatan, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur jalan lingkungan dan air limbah sementara, hasil layanan terendah adalah pada infrastruktur persampahan.


Dari hasil wawancara pada pihak pemerintah, secara umum pembangunan infra struktur permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan dirasakan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mempunyai arti penting bagi wilayah tergolong cukup rendah seperti yang ditampilkan dalam gambar di samping


Hasil survei kepada pengelola di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa infra struktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infrastruktur persampahan sementara infrastruktur jalan lingkungan nilainya lebih rendah. Hasil wawancara kepada pengelola di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lingkungan dirasakan memiliki arti penting

Sampah Jalan Lingkungan Air Limbah Air Bersih/Minum 0

25

50

75

100

Sampah Jalan Lingkungan 0

25

50

75

100

Gambar 2.78 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah Sampah Jalan Lingkungan 0

cukup tinggi bagi wilayah sementara, infrastruktur persampahan walaupun mempunyai nilai yang cukup tinggi namun lebih rendah nilainya dibandingkan jalan lingkungan. Untuk hasil keberlanjutan dari infrastruktur permukiman yang dibangun, dilakukan

25

50

75

100

survei kepada pemerintah daerah selaku pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pemeliharaan, dengan hasil survey menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan pemerintah daerah cukup tinggi yaitu pada infrastruktur jalan lingkungan.

245

246

laporan kinerja

Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permu kim an di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 2.79 Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap infrastruktur permukiman Sampah Jalan Lingkungan 0

25

50

75

100

Tabel 2.35 Ringkasan evaluasi manfaat Infrastruktur permukiman Sulawesi Selatan 1

Manfaat

Pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan lebih baik yang menunjang efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah kenyamanan lingkungan dan kondisi kesehatan yang lebih baik semenjak mereka mengakses layanan air minum/bersih khususnya.

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup tinggi, terutama pada infrastruktur air limbah, hal tersebut dikarenakan selain masyarakat pro aktif terlibat dalam hal pemeliharaan juga sudah terbentuknya organisasi pemelihara infrastruktur. Untuk infrastruktur persampahan nilainya rendah karena belum adanya inisiatif untuk ikut merawat dan menjaga infrastruktur permukiman sehingga beluma da organisasi yang khusus menjadi pemelihara infrastruktur tersebut.

Outcome

Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah baik dengan nilai yang tergolong tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dari infrastruktur permukiman sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna selama ini dan masyarakat sebagai pengguna merasakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan dari adanya infrastruktur permukiman.

3

4


Provinsi Sumatera Utara Manfaat Dan Outcome Infrastruktur Permukiman Capaian outcome dan manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Sumatera Utara dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum, akses sanitasi layak nilainya lebih bagus dibanding nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, angka air minum dan timbulan sampah terangkut nilainya lebih rendah dibanding rata-rata nasional sementara, angka permukiman kumuh di atas rata-rata nasional. Hal itu menunjukkan kondisi capaian outcome pada 3 indikator tersebut belum mencapai target nasional.

Manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Sumatera Utara dapat dibandingkan dengan tingkat nasional. Secara umum persentase serta jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai yang lebih baik dibanding nasional, hal tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sementara, angka keluhan diare di atas ratarata nasional serta angka harapan hidup dan PDRB/kapita nasional angkanya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36 Data Sekunder Outcome dan Benefit Provinsi Sumatera Utara Kategori



66,9

61,1

67,9

% Air Minum aman

66,9

68,4

71,4

71

288,96

38.431

16,55

61


62,1


5,2

3,8

68,04

70,6

38.046

42.432

5,09

1.360.600 27727.78 1.508.140 28513.57


9,88


10,96

10,83

11,93


Keberlanjutan dan Tingkat Manfaat Infrastruktur Permukiman Survei kepada pengguna langsung infrastruktur per mukiman air limbah dan jalan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.37 Hasil uji sampel berpasangan Provinsi Sumatera Utara Sektor


Keterangan

Air Minum Air Limbah Drainase Lingkungan Jalan Lingkungan Pengelolaan Sampah Sumber : Hasil Perhitungan

0, 017

Signifikan

247

248

laporan kinerja

Bentuk manfaat yang dirasakan oleh pengguna/ pemanfaat langsung setelah mengakses bebe rapa infrastruktur permukiman, seperti yang ditam pilkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.38 Bentuk manfaat infrastruktur permukiman Provinsi Sumatera Utara

INFRASTRUKTUR

Terbesar-1

Air Limbah

Kesehatan

Jalan Lingkungan


Terbesar-2



Kesehatan

Terbesar-4

Terbesar-5



Air Limbah Bentuk manfaat paling besar dari infrastruktur air limbah adalah kesehatan. Lebih detail terkait besaran bentuk dan tingkat manfaat setiap infrastruktur Permukiman adalah sebagai berikut:


Jalan Lingkungan Bentuk manfaat yang memiliki nilai paling tinggi adalah kenyamanan lingkungan dan penghematan waktu/ tenaga sementara ketertiban masyarakat dan kesehatan memiliki nilai yang lebih rendah. Hasil survei kepada pengguna/ pemanfaat infrastruktur, tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman, menunjukkan nilai yang tinggi, seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah :

25

50

75


Gambar 2.81 Jaringan infrastruktur air limbah yang berada di tengah kawasan permukiman

100


Hasil survei kepada pengguna langsung di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar adalah pada infrastruktur jalan lingkungan sementara nilai terendah adalah pada infrastruktur air limbah.


25

50

75

100

Gambar 2.83 Infrastruktur jalan lingkungan yang sering dilalui oleh warga

Hasil survei kepada pengguna langsung di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa hasil layanan infrastruktur yang tergolong nilainya tinggi oleh pengguna langsung adalah pada infrastruktur air limbah sementara, hasil layanan terendah adalah pada jalan lingkungan. Hasil wawancara pada pihak pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan infra struktur permukiman di Provinsi Sumatera Utara yang dirasakan pengguna (masyarakat) dirasakan sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayah dan mem punyai arti penting bagi wilayah tergolong cukup rendah seperti yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini : Hasil survei kepada pengelola di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa

Gambar 2.84 Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat terhadap infrastruktur permukiman Jalan Lingkungan Air Limbah 0

25

50

75

100

Gambar 2.85 Tingkat manfaat hasil layanan infrastruktur permukiman Jalan Lingkungan Air Limbah 0

25

50

75

100

249

250

laporan kinerja

infrastruktur yang dirasakan kesesuaiannya paling tinggi bagi wilayah adalah pada infrastruktur jalan lingkungan, air limbah, dan air minum/ bersih sementara infrastruktur persampahan dan drainase lingkungan nilainya lebih rendah.

Gambar 2.86 Tingkat manfaat kesesuaian pembangunan infrastruktur bagi wilayah Sampah Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Air Limbah Air Bersih/Minum 0

Hasil wawancara kepada pengelola tentang infrastruktur yang memiliki arti penting bagi wilayah di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lingkungan, drainase lingkungan dan air minum/bersih dirasakan memiliki arti penting bagi wilayah dengan nilai yang tergolong tinggi bagi wilayah sementara, infrastruktur persampahan dan air limbah walaupun mempunyai nilai yang cukup tinggi namun lebih rendah nilainya dibandingkan jalan lingkungan. Hasil survei kepada pengguna/ pemanfaat infrastruktur, tingkat keberlanjutan infrastruktur permukiman yang terdiri dari tingkat dukungan partisipasi masyarakat dan hasil layanan infrastruktur permukiman, menunjukkan nilai yang tinggi, seperti yang ditampilkan dalam gambar di samping

25

50

75

100

Gambar 2.87 Tingkat manfaat arti penting infrastruktur bagi wilayah Sampah Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Air Limbah Air Bersih/Minum 0

25

50

75

100

Gambar 2.88 Tingkat dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman Sampah Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Air Limbah Air Bersih/Minum 0

Hasil survei kepada pengguna langsung di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa tingkat dukungan partisipasi masyarakat terbesar ada lah pada infrastruktur jalan lingkungan, drainase lingkungan, air limbah

25

50

75

100

dan air minum sementara, nilai terendah adalah pada infrastruktur persampahan. Berikut ringkasan evaluasi manfaat infrastruktur permukiman di Provinsi Sumatera Utara.


Tabel 2.39 Ringkasan evaluasi manfaat Infrastruktur permukiman Sumatera Utara 1

Manfaat

Pengguna infrastruktur permukiman merasakan manfaat yang dirasakan dari adanya infrastruktur permukiman adalah terciptanya kondisi lingkungan lebih baik yang menunjang efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

2

Bentuk Manfaat

Bentuk manfaat dari adanya infrastruktur permukiman adalah timbulnya kenyamanan lingkungan dan kondisi kesehatan yang lebih baik semenjak mereka mengakses layanan air limbah khususnya.

3

Keberlanjutan

Dukungan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan hasil yang cukup rendah, terutama pada infrastruktur air limbah hal tersebut dikarenakan menurut masyarakat, tugas untuk memelihara dan merawat infrastruktur merupakan bagian dari kewajiban pemerintah. Untuk infrastruktur persampahan nilainya rendah karena belum adanya inisiatif untuk ikut merawat dan menjaga infrastruktur permukiman sehingga beluma da organisasi yang khusus menjadi pemelihara infrastruktur tersebut.

4

Outcome

Hasil layanan infrastruktur permukiman secara umum tergolong sudah baik dengan nilai yang tergolong tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa layanan dari infrastruktur permukiman sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna selama ini dan masyarakat sebagai pengguna merasakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan dari adanya infrastruktur permukiman.

251

252

laporan kinerja


253

254

laporan kinerja

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. Laporan Kinerja. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Recommend Documents