Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Disampaikan oleh: Ir. Rina Agustin Indriani, MURP Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya
Hotel Ambhara, 1 Oktober 2016
Outline 1. Latar Belakang Program Gerakan 100-0-100 2. Kebijakan dan Strategi Bidang Cipta Karya
3. Sasaran Pembangunan Bidang Cipta Karya 4. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya 5. Skenario Pembiayaan
6. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya 7. Strategi Pelaksanaan Gerakan Nasional 100-0-100 8. Kebijakan dan Strategi Sektor 9. Peran Profesi Ahli Penyehatan Lingkungan 10. Penutup
1. Latar Belakang Program Gerakan 100-0-100 RPJMN TAHAP III 2015 – 2019 BIDANG INFRASTRUKTUR Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Berkembangnya jaringan transportasi; Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
NAWACITA PEMERINTAH 2015–2019
3
5
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Meningkatkan kualitas hidup manusia. 3
1. Latar Belakang Program Gerakan 100-0-100 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Goal 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua
Goal 11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan
• Akses Perumahan Layak Bagi Semua, Aman Dan Terjangkau;
TARGET
2030
• Akses layanan infrastruktur dasar; • Penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan; • Layanan ruang publik yang memadai; • Pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman perkotaan.
• Meningkatnya kebutuhan akan permukiman layak dengan akses pelayanan dasar yang memadai; • Masih terbatasnya penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh semua warga kota; • Belum meratanya kepedulian stakeholders pada pembangunan permukiman yang layak bagi semua, aman dan berkelanjutan;
4
2. Kebijakan dan Strategi Bidang Cipta Karya SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN • Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% • Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung • 100% pelayanan air minum • Optimalisasi penyediaan layanan air minum • Peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional • 100% akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) • Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan 5
2. Kebijakan dan Strategi Bidang Cipta Karya
6
3. Sasaran Pembangunan Bidang Cipta Karya VISI KEMENTERIAN PU-PR “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
SASARAN STRATEGIS DITJEN CIPTA KARYA “Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan” INDIKATOR KINERJA OUTCOME DITJEN CIPTA KARYA 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat 7
3. Sasaran Pembangunan Bidang Cipta Karya
1. Pembangunan perkotaan di 5 kawasan metropolitan baru di luar P. Jawa-Bali, 7 kawasan perkotaan metropolitan, pengembangan 20 kota otonom di luar P. Jawa-Bali, pembangunan 10 kota kota baru publik, 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan (RPJMN Tahun 2015-2019) 2. Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 7 Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dan 9 Kawasan Non-PLBN (Inpres No. 6 Tahun 2015)
3. Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 Wilayah Pengembangan Strategis, 24 Pelabuhan Strategis, 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan 22 Kawasan Industri Prioritas (BPIW, 2015) 4. Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan di 30 Kota (Ditjen Cipta Karya, 2016) 8
4. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Perda RTRW
Perda BG Perda Lainnya
WPS STRATEGI SANITASI KOTA
Pengelolaan di Sumber (TPS3R/TPST), Pengelolaan Akhir (TPA), Kampanye, Advokasi Pemda, Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan Pengelola Sampah, Sinkronisasi Lintas Sektor
RKP
(Rencana Kawasan Permukiman)
KETERPADUAN
MASTERPLAN SAMPAH
KETERPADUAN
SPAL Setempat, SPAL Terpusat, Kampanye, Advokasi Pemda, Peningkatan Kapasitas SDM, Bantuan Teknis Kelembagaan, Sinkronisasi Lintas Sektor
RI-SPAM SPAM Regional/Perkotaan/Berbasis Masyarakat/Kawasan Khusus/PDAM Terfasilitasi/PDAM Non Terfasilitasi, Penyehatan PDAM, Peningkatan Kap. SDM
PERATURAN BANGUNAN GEDUNG RTBL, Perda BG, IMB, Sertifikasi Layak Fungsi, Pendataan BG, Bangunan Gedung Hijau, Tim Ahli BG, RTH, Kawasan Pusaka
RPIJM Kab/Kota
9
4. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya RTRW/ Perda
Perda BG
WPS
Perda Lainnya
RPJMD
Integrated Development Plan
RKP RISPK
RTBL
SSK
Bina Marga RP3
RISPAM
RPIJM Kab/Kota
SDA
RKP= Rencana Kawasan Permukiman RP3= Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan RISPK= Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
10
5. Skenario Pembiayaan Kebutuhan Dana Target 100-0-100 Air Minum
245
Bangkim
T
174
Sanitasi
T
254
751,8
Penataan Bangunan
T
34,8 78,8
T
Kebutuhandana untukmencapai target2019
Dukungan Manajemen
33,8
T
46,4 T
35,6
T
Kemampuan APBN (Renstra PUPR 2015-2019)
8,4
T
3,9
128,3
T
dana APBN (Renstra PUPR)
T 11
5. Skenario Pembiayaan KERANGKA PENDANAAN ABPN BIDANG CIPTA KARYA
PROPORSI SUMBER PENDANAAN BIDANG CIPTA KARYA
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 -
APBN (Rp. Miliar)
2015 15,811
2016 24,197
2017 27,027
2018 29,720
2019 31,622
2010-2014
2015-2019
APBN (Rp. Miliar)
TOTAL ALOKASI APBN RP. 128 T 12
6. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur yang Lebih Merata dan Berkelanjutan
Pemerintah
KOORDINASI
KONSOLIDASI
SINERGI
Dunia Usaha/ Swasta
Pemerintah Daerah
Kerangka Regulasi
Kerangka Pendanaan
Kerangka Kelembagaan
13 13
7. Strategi Pelaksanaan Gerakan Nasional 100-0-100 1. Pembangun Sistem, melalui : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional Penyusunan Masterplan/FS 2. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pendampingan penyusunan NSPK daerah Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Kawasan 3. Pemberdayaan Masyarakat untuk skala lingkungan/kawasan: Pembangunan Infrastruktur Permukiman berbasis Masyarakat Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat
14 14
7. Strategi Pelaksanaan Gerakan Nasional 100-0-100
15
8. Kebijakan dan Strategi Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN PERDESAAN
KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Penanganan permukiman kumuh perkotaan terkait dengan upaya penurunan kumuh perkotaan menjadi 0% •
Penanganan komprehensif terhadap 30 kabupaten/kota prioritas kementerian
•
Penanganan permukiman kumuh terhadap kabupaten/kota lainnya dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan perkotaan
Pengembangan permukiman baru dan perkotaan layak huni terkait dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Inkubasi Kota Baru. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman sesuai dengan SPM dan karakteristik permukiman (daratan dan pesisir).
Pengelolaan sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah Menyediakan sarana dan prasarana permukiman sesuai dengan SPM Perdesaan.
Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan • • •
Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas umum permukiman yang memenuhi SPM Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi di kawasan perdesaan sesuai dengan komoditas unggulannya. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan konektivitas kegiatan antar desa maupun antar desa-kota. 16 16
8. Kebijakan dan Strategi Dit. Bina Penataan Bangunan Memberikan dukungan pembangunan sistem penataan bangunan dan lingkungan
Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan teknis
Dukungan penataan bangunan dan lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat
Penyusunan RTBL
Revitalisasi Kws. Tematik Perkotaan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertib, andal dan ramah lingkungan
Peningkatan kualitas perencanaan PBL
Penguatan Kelembagaan
Pendampingan • Perda BG • RTBL • Perwal/Perbup IMB dan SLF • Implementasi Perda BG Partisipasi masyarakat dan dunia usaha Kerjasama masyarakat dan pelaku peduli lingkungan
Mendorong kapasitas dan kompetensi Pemda Memperkuat peran dan fungsi instansi daerah Pembentukan dan peningkatan kelembagaan Memberdayakan aparatur pemerintah terkait hak, kewajiban dan peran dalam penataan bangunan • Meningkatkan pembardayaan pengelolaan rumah negara • • • •
Jejaring dan wadah komunikasi pemerintah masyarakat – swasta – ahli profesi
Penyebarluasan informasi dan sosialisasi program
Layanan atas informasi/produk
17 17
8. Kebijakan dan Strategi Dit. Pengembangan SPAM Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi • • • • • •
Pemenuhan kebutuhan minimal terutama untuk MBR Mengembangkan SPAM dalam rangka pertumbuhan ekonomi Meningkatkan akses melalui SPAM non perpipaan Meningkatkan kualitas air minum Menurunkan tingkat kehilangan air Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM • • • •
• •
Memperkuat dan mengembangkan kapasitas SDM Memperkuat peran dan fungsi instansi tk. Provinsi dan Kab/Kota Mendorong komitmen Pemda Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk operator SPAM Mengembangkan manajemen aset SPAM Mengembangkan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan SPAM Regional
Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan • • • • •
Meningkatkan kemampuan finansial internal Meningkatkan komitmen pemerintah & pemerintah daerah Mengembangkan CSR Meningkatkan pendanaan melalui dana nonpemerintah Meningkatkan sinergitas BUMN - BUMD
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM • • •
Melengkapi produk peraturan perundangan Menerapkan NSPK yang telah tersedia Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai kaidah teknis
18 18
8. Kebijakan dan Strategi Dit. Pengembangan PLP KEBIJAKAN PENANGANAN AIR LIMBAH Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha
Pengembangan SPAL terpusat dan setempat •
• •
•
• •
Pembangunan infrastruktur air limbah sistem setempat melalui hibah dan DAK sanitasi Penerapan kriteria infrastruktur air limbah layak dalam pengajuan IMB Pembangunan dan rehabilitasi IPLT terintergrasi dengan LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) Pembangunan infrastruktur air limbah sistem terpusat komunal, kawasan dan kota melalui APBN Peningkatan kapasitas dan skala penanganan sistem komunal dan kawasan Peningkatan teknologi pada sistem terpusat
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman Pembangunan berbasis masyarakat Peningkatan kerjasama dunia usaha
•
•
•
Pengembangan peraturan perundangan •
Penguatan kelembagaan •
Alternatif sumber pembiayaan • • •
Mendorong alternatif sumber pembiayaan Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah Peningkatan kemitraan
Penyusunan, penyebarluasan informasi dan penerapan peraturan perundangan
• •
•
Fasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah di tingkat masyarakat dan institusi di daerah Peningkatan kapasitas SDM pengelola air limbah permukiman Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan
19 19
8. Kebijakan dan Strategi Dit. Pengembangan PLP KEBIJAKAN PENANGANAN PERSAMPAHAN Peningkatan peran aktif masyarakat
Pengurangan sampah dari sumbernya • • •
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 3R Menerapkan insentif dan disinsentif dalam 3R Mendorong koordinasi lintas sektor (terutama perindustrian dan perdagangan)
Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan •
• • • •
Meningkatkan status kapasitas dan kinerja institusi pengelola Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pelaku kepentingan Meningkatkan kualitas SDM Mendorong pengelolaan kolektid atas penyelenggaraan persampahan regional
• •
• •
Meningkatkan pemahaman pengelolaan sampah sejak dini Menyebarluaskan pemahaman pengelolaan sampah kepada masyarakat Meningkatkan pembinaan masyarakat (khususnya kaum perempuan) Mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan • • • •
Meningkatkan pemanfaatan dan kapasitas sarpas persampahan Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA menuju sanitary landfill Mengembangkan pengelolaan TPA Regional Menerapkan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan
Alternatif sumber pembiayaan • •
Mengembangkan sistem insentif dan iklim kondusif bagi dunia usaha Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan 20 20
8. Kebijakan dan Strategi Dit. Pengembangan PLP KEBIJAKAN PENANGANAN DRAINASE LINGKUNGAN Keterpaduan penanganan genangan •
•
•
Mendorong rencana induk sistem drainase terpadu (drainase lingkungan, utama dan pengelolaan sungai) Mengembangkan sistem drainase berwawasan lingkungan yang mendukung konservasi air Meningkatkan koordinasi antar instansi
Pemanfaatan sistem yang ada •
• •
Pengembangan kapasitas operasi dan pemeliharan sarpras sistem drainase terbangun Penyiapan prioritas optimalisasi drainase lingkungan Pembangunan baru di kawasan strategis (metropolitan dan kota besar)
Peningkatan kapasitas kelembagaan • •
•
Mendorong pembentukan institusi pengelola drainase Meningkatkan kinerja dan kapasitas institusi pengelola Peningkatan kapasitas SDM Pemda
Penguatan peraturan perundangan •
•
Menyiapkan, menyebarluaskan produk hukum terkait drainase (NSPK) Mendorong penerapan sanksi hukum dalam pengelolaan drainase lingkungan 21 21
9. Peran Profesi Ahli Penyehatan Teknik Lingkungan 1. Penguatan Ahli Penyehatan Teknik Lingkungan dalam penyiapan dokumen perencanaan, antara lain dalam penyusunan: • • • •
Masterplan Sektor Masterplan Kota Studi Kelayakan (Pendanaan) Sektor Desain Perencanaan Teknik (DED)
2. Penguatan Kelembagaan dan Capacity Building SDM Bidang Penyehatan Teknik Lingkungan: • •
Pembagian peran Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan infrastruktur bidang permukiman, khususnya air minum dan penyehatan lingkungan permukiman Penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
3. Perlu dilakukan penguatan dalam supervisi pelaksanaan konstruksi: • •
Menjamin mutu dan kualitas pekerjaan konstruksi Penguatan supervisi dalam pelaksanaan konstuksi
4. Pengawasan dan Monitoring pembangunan fisik 5. Pemanfaatan hasil infrastruktur bidang permukiman, khususnya air minum dan penyehatan lingkungan permukiman
22
10. Penutup 1. Pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya sebagai bagian dari Pelayanan Dasar sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara bersama (concurrent)
antara pemerintah daerah dan pusat. 2. Dalam untuk mewujudkan amanat RPJMN tahap III yaitu mendorong Universal akses air minum dan sanitasi yang layak serta perwujudan permukiman yang layak huni (gerakan nasional nasional 100-0-100) maka sinergitas program Cipta Karya dengan program unit kerja terkait dan RPJMD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) perlu
dilakukan secara
berkelanjutan.
23 23
Terimakasih Atas Perhatiannya
