KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BUKU 8 PANDUAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
(Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan Pola Kuliah Kerja Nyata Tematik)
DAFTAR ISTILAH
BPB
Bina Penataan Bangunan
IMAP
Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi
IMB
Izin Mendirikan Bangunan
KKN
Kuliah Kerja Nyata
KK
Kepala Keluarga
LKMD
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LKMK
Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan
LPMD
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LPMK
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
PLP
Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi)
PKP
Pengembangan Kawasan Permukiman
PSE
Prasarana dan Sarana Ekonomi
PSU
Prasarana dan Sarana Umum
RT/RW
Rukun Tetangga/Rukun Warga
SDM
Sumber Daya Manusia
SK
Surat Keputusan
SPAM
Sistem Pengelolaan Air Minum
SPAL
Sistem Pengelolaan Air Limbah
TUPOKSI
Tugas Pokok dan Fungsi
Isi 1
Pendahuluan ................................................................................................................................ 4 1.1
Latar Belakang ..................................................................................................................... 4
1.2
Konsep dan Batasan .......................................................................................................... 5
1.3 Posisi Lembaga Infrastruktur dan Badan PengelolaError! Bookmark not defined. 2
3
4
5
pertimbangan dalam PenyiapaN Kelembagaan Infrastruktur Desa/Kelurahan 7 2.1
Analisis Kebutuhan ............................................................................................................ 7
2.2
Menetapkan Keputusan Model Kelembagaan ......................................................... 8
Ruang Lingkup Tupoksi Kelembagaan Infrastruktur Permukiman .....................10 3.1
Tugas Pokok .......................................................................................................................10
3.2
Fungsi dan Peran ..............................................................................................................10
3.2.1
Kelembagaan Infrastruktur di tingkat desa/kelurahan. ..........................10
3.2.2
Kelembagaan Berdasarkan Sektor Infrastruktur ........................................11
Struktur dan mekanisme kerja Kelembagaan Infrastruktur Permukiman........13 4.1
Struktur Organisasi .........................................................................................................13
4.2
Mekaniske Kerja Kelembagaan ...................................................................................15
Proses pembentukan ..............................................................................................................17 5.1
Prinsip Dasar ......................................................................................................................17
5.2
Langkah Pembentukan...................................................................................................17
5.2.1
Persiapan ....................................................................................................................17
5.2.2
Faktor Yang Perlu Diperhatikan ........................................................................18
5.2.3
Pembentukan/Penyempurnaan Lembaga Yang Telah Ada ....................18
1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Salah satu faktor keberlanjutan pengelolaan infrastruktur khususnya air minum dan sanitasi ditentukan oleh kelembagaan yang berfungsi sebagai pengelola/operator. Pembangunan sarana air minum dan sanitasi dan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang difasilitasi oleh pemerintah dan sumber pembiayaan lain mensyaratkan adanya lembaga di tingkat masyarakat sebagai pengelola dan penanggung jawab keberlanjutan. Untuk fungsi kelembagaan yang efektif diperlukan dukungan beberapa aspek yaitu; cara pemilihan/penyiapan, kualitas dan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM), aspek legal formal, kemampuan dalam memahami dan menterjemahkan mandatnya serta insentif. Pembelajaran menunjukkan, kelembagaan pengelolaan infrastruktur permukiman yang berkinerja tinggi ditandai dengan:
Orang yang terlibat adalah orang yang tepat dan diterima oleh masyarakat Memiliki rasa keterpanggilan dan komitmen untuk menjadikan sarana yang dikelola lebih baik Kemampuan manajemen dan kemampuan teknis Adanya apresiasi dari pemerintah dalam bentuk SK dan insentif yang bernilai secara psikologis.
Pembelajaran terhadap kelembagaan air minum dan sanitasi yang tidak berfungsi maksimal disebabkan oleh:
Proses pembentukan yang hanya mengandalkan sistem penunjukkan dan tidak melaibatkan peranserta masyarakat dalam pemilihannya Tidak cukupnya orientasi mengenai tugas pokok dan fungsinya Tidak adanya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan
Atas dasar pokok pokok pembelajaran di atas proses pembentukan dan pengatan kelembagaan infrastruktur permukiman dengan melibatkan peranserta masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas diperlukan pada lokasi pendampingan KKN tematik infrastruktur permukiman.
1.2 Konsep dan Batasan Konsep kelembagaan infrastruktur yang dibangunan untuk keberlanjutan infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut;
Adanya kelembagaan/pihak yang bertanggungjawab dan menjalankan mandat secara khusus dalam pengelolaan infrastruktur baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di tingkat desa/kelurahan. Adanya kelembagaan pengelola secara khusus untuk setiap bidang infrastruktur dalam pengelolaannya untuk menjamin sarana tersebut dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan Adanya forum pertemuan pengelola sarana dan masyarakat dalam proses penyepakatan setiap keputusan.
Batasan
Yang dimaksud kelembagaan infrastruktur adalah lembaga yang dibentuk secara khusus atau sebagai bagian dari kelembagaan yang telah ada yang memiliki tupoksi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur permukiman Badan pengelola mencakup badan pengelola air minum dan sanitasi atau badan pengelola khusus untuk air minum dan sanitasi Yang dimaksud infrastruktur permukiman mencakup sarana air minum, sarana sanitasi, prasarana dasar yang memberikan nilai ekonomis dan sosial dan bangunan rumah yang ada dalam wilayah desa/kelurahan Lembaga atau badan pengelola bekerja secara efektif di dasarkan pada Surat Keputusan Desa/Kelurahan yang diserta dengan uraia tugas.
1.3 Tujuan Tujuan penyiapan kelembagaan infrastuktur permukiman di desa/kelurahan lokasi KKN tematik adalah: 1.
2. 3.
Menyiapkan kelembagaan infrastruktur permukiman tingkat desa/kelurahan untuk menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman mencakup air minum, sanitasi, pengembangan infrastruktur kawasan permukiman dan penataan bangunan. Memperjelas tanggungjawab pengelolaan instrastutur permukiman di tingkat desa/kelurahan Menjamin keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah dibangun khususnya SPAM Perpipaan, SPAL Komunal, PSE/PSU yang telah dibangun melalui dana bantuan dari pemerintah pusat.
1.4 Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dengan penyiapan kelembagaan infrastruktur permukiman di desa/kelurahan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Lembaga pengelola dan mekanisme pengelolaan SPAM/Air Limbah untuk keberlanjutan sarana yang telah dibangun Sistem iuran dan peraturan penggunaan sarana yang ditetapkan oleh badan pengelola Badan Pengelola Air Minum/Air Limbah Adanya pihak yang menangani secara khusus untuk infrastruktur PSE/PSU dan penataan bangunan. Perencanaan jangka menengah infrastruktur yang ditangani oleh satu pintu tanggung jawab dari keembagaan di tingkat desa/kelurahan dan mengawalnya dalam perencanaan pembiayaan dan pengelolaan pelaksanaanya.
2 PERTIMBANGAN DALAM PENYIAPAN KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR DESA/KELURAHAN
2.1 Analisis Kebutuhan Keputusan perlu tidaknya melakan pembentukan kelembagaan baru atau cukup pengembangkan atau melengkapi kelembagaan yang telah ada didasarkan pada analisis kebutuhan mengacu pada hasil IMAP sebagaimana yang telah dibahas pada panduan 1. Prinsip dasar yang perlu dipegang dan diterima oleh pimpinan dan perangkat desa/kelurahan adalah:
Untuk urusan infrastuktur tingkat desa/kelurahan harus ada YANG BERTANGGUNGJAWAB dalam perencanaan dan pengelolaanya. Sarana Air Minum Perpipaan yang telah dibangun harus ada LEMBABA yang bertanggungjawab dalam PENGELOLAAN untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan pelayanannya. Sarana SPAL Perpipaan yang telah dibangun harus ada LEMBABA yang bertanggungjawab dalam PENGELOLAAN untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan pelayanannya.
Untuk melakukan analisis kebutuhan secara praktis dapat menggunakan beberpa pertanyaan sebagai berikut. Jenis Kelembagaan
Pertanyaan
Jawaban
Rekomendasi
1.
Desa/kel telah telah memiliki tim/kelompok tugas untuk perencanaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman
YA
Lanjutkan ke pertanyaan no 2
TIDAK
Perlu membentuk
Tim desa telah mencakup fungsi untuk perencanaan dan pengelolaan Prasarana ekonomi desa/PSU/bangunan rumah
YA
Lanjut ke pertanyaan no 3
TIDAK
Melengkapi kelembagaan untuk fungsi pengelolaan PSE/PSU/bangunan rumah
YA
Cukup memastikan Rencana kerja ditindak lanjuti rencana pembiayaan melalui mekanisme musbangdes/kel
TIDAK
Melakukan penguatan kapasitas untuk penyusunan Rencana Infrastruktur dan menyipkan rencana usulan kegiatan yang akan
2. Kelembagaan Infrastruktur Tingkat desa/kelurahan
3.
Tim Desa menjalankan fungsi dan perannya dan memiliki Rencana Kerja Infrastruktur permukiman terukur mencakup air minum, sanitasi, PSE/PSU dan penanganan bangunan rumah
Jenis Kelembagaan
Pertanyaan
Jawaban
Rekomendasi dibiayai melalui alokasi dana desa dan sumber pembiayaan lainnya
1.
2.
Badan Pengelola Air Minum/Air Limbah
3.
4.
Desa telah/sedang menerima bantuan proyek SPAM/Air Limbah Perpipaan
YA
Lanjut ke pertanyaan no 2.
TIDAK
Pertanyaan tidak dilanjutkan
Badan Pengelola Air Minum/Air Limbah telah dibentuk
YA
Lanjut ke pertanyaan no 3
TIDAK
Bentuk Badan Pengelola
YA
Tidak perlu membentuk pengurus baru dan lanjut ke pertanyaan no 4
TIDAK
Melengkapi anggota pengurus
YA
Cukup memelihara dukungan masyarakat
TIDAK
Lakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat
Badan Pengelola Air Minum/Air Limbah mencakup ketua, sekretaris, seksi teknis dan seksi iuran/bendahara Semua masyarakat/penerima manfaat terlibat dalam proses pembentukan badan pengelola Air Minum/Air Limbah
2.2 Menetapkan Keputusan Model Kelembagaan Proses analisis kebutuhan sebagaimana tabel diatas akan mengjasilkan beberapa kemungkinan hasil yaitu: 1. 2. 3.
4.
Desa/Kelurahan telah memiliki LPMD/LPMK yang aktif dan menjalankan fungsinya Desa/Kelurahan belum memiliki LPMD/LPMK Desa/Kelurahan telah memiliki LPMD/LPMK tetapi belum/tidak ada seksi yang secara khusus membidangi/menangani kegiatan infrastruktur permukiman Desa/Kelurahan telah memiliki LPMD/LPMK tetapi lembaga tersebut tidak aktif atau tidak menjalankan fungsinya.
Pilihan bentuk kelembagaan berdasarkan beberapa kemunginan di atas adalah sebagai berikut: 1.
2.
Untuk Desa/Kelurahan yang telah memiliki LPMD/LPMK yang aktif maka kelembagaan infrastruktur tingkat desa/kelurahan tidak perlu dibentuk akan tetapi memastikan ruang lingkup kegiatan seksi/bidang infrastruktur mencakup air minum, sanitasi, PSE/PSU dan penataan bangunan. Untuk itu perlu ditambah jumlah personelnya. Untuk seksi air minum dan sanitasi adalah ketua terpilih dari badan pengelola Air Minum atau ketua terpilih dari badan pengelola SPAL-Perpipaan Untuk desa/kelurahan yang belum memiliki LPMD/LPMK maka yang dilakukan adalah membentuk Badan Pengelola Air Minum/Air Limbah, Tim
3.
4.
Kerja PSE/PSU dan Penataan Bangunan, dan untuk pembentukan LPMD/LPMK merupakan tanggungjawab desa/kelurahan (diluar target dari KKN Tematik infrastruktur) Untuk desa/kelurahan yang telah memiliki LPMD/LPMK yang belum ada seksi yang membidangi infrastruktur maka ketua BPSPAM/Air Limbah, Tim Kerja PSE/PSU dan penataan bangunan didorong secara otomatis menjadi seksi infrastruktur dalam kelembagaan LMPD/LPMK Untuk desa/kelurahan yang LPMD/LPMK nya tidak aktif BPSPAM/Air Limbah, Tim Kerja PSE/PSU dan penataan bangunan dibentuk dan diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengaktifkan kembali LPMD/LPMK
Keputusan mengenai kelembagaan pengelolaan air minum, sanitasi, pengembangan permukiman (PSE/PSU) dan penataan bangunan perlu mempertimbangkan kecukupan orang dan kebutuhannya. 1.
2.
3.
Jika di desa/kelurahan terdapat SPAM Perpipaan dan SPAL Perpipaan Komunal yang masing-masing menuntuk adalanya lebaga pengelola yang spesifik maka kedua kelembagaan ini dibentuk karena memiliki obyek kegiatan yang terpisah secara manajemen Jika di desa/kelurahan hanya ada SPAM Perpipaan dan kegiatan sanitasi juga ditangani maka direkomendasikan kelembagaannya adalah Badan Pengelola Air Minum dan Sanitasi (BPSPAM) Untuk kegiatan infrastruktur PSE/PSU dan penataan perumahan apabila masih bisa ditangani langsung dari kelembagaan LPMD/LPMK maka tidak perlu dibentuk secara khusus, akan tetapi jika tidak memungkinkan karena sudah cukup padatnya kegiatan LMD/LPM maka direkomendasikan tim yang menangani PSE/PSU dan penataan bangunan menjadi satu tim karena antara kedua substansi kegiatan ini di tingkat desa/kelurahan saling berkaitan.
3 RUANG LINGKUP TUPOKSI KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
3.1 Tugas Pokok Tugas pokok kelembagaan infrastruktur tingkat desa/kelurahan berdasarkan jenis kelembagaannya adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Memastikan infrastruktur permukiman yang ada di desa/kelurahan dikelola dengan baik, berkelanjutan dan digunakan secara efektif Memastikan desa/kelurahan menempatkan isu infrastruktur permukiman menjadi prioritas yang dibiayai melelaui dana desa Mendorong peranserta masyarakat berperan aktif dalam ikut menyiapkan, memanfaatkan secara efektif dan menjaga keberlanjutan infrastruktur Menjalankan fungsi manajemen pengelolaan infrastruktur permukiman
3.2 Fungsi dan Peran 3.2.1 Kelembagaan Infrastruktur di tingkat desa/kelurahan. Fungsi utama lembaga infrastruktur di tingkat desa adalahfungsi perencanaan dan pengorganisasian, advokasi dan monitoring dan evaluasi. Perencanaan Yaitu menyusun perencanaan kebutuhan infrastruktur secara keseluruhan di tingkat desa/kelurahan. Dalam perencanaan kelembagaan di tingkat desa/kelrahan melakukan koordinasi dengan kelembagaan terkait yang menangani air minum, sanitasi, prasarana ekonomi dan prasarana umum dan bangunan rumah. Output kegiatan dari kelembagaan infrastruktur tingkat desa adalah Rencana Infrastruktur Jangka Menengah yang ditindak lanjuti ke dalam kegiatan pembangunan tahunan yang dibiayai oleh desa/kelurahan dan atau diusulkan ke pihak lain.
Koordinasi Dalam fungsi koordinasi kelembagaan infrastruktur tingkat desa/kelurahan melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurahan dalam menetapkan prioritas kegiatan mana saja yang akan diusulkan melalui dana desa/kelurahan dan kegiatan mana saja yang dbiayai melalui swadaya masyarakat dan yang diusulkan melalui dinas pemerintah. Advokasi Dalam fungsi advokasi kelembagaan infrastruktur tingkat desa/kelurahan mendorong dan meyakinkan kepada pimpinan desa dan perangkat untuk memastikan pemenuhan infrastruktur permukiman yang memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat menjadi program prioritas dalam rencana pembiayaan, mendorong masyarakat untuk berkontribusi baik cash maupun inkind Monitoring dan Evaluasi Dalam fungsi monitoring dan evaluasi kelembagaan infrastruktur tingkat desa/kelurahan memastikan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok kegiatan air minum, sanitasi dan prasarana umum lainnya dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, tercatat, didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan melalui forum pertemuan pertanggungjawban kegiatan di tingkat desa/kelurahan. 3.2.2 Kelembagaan Berdasarkan Sektor Infrastruktur Yang dimaksud kelembagaan berdasarkan sektor infrastruktur ini adalah Badan Pengelola Sanitasi/Air Limbah dan Kelembagaan atau tim yang secara khusus menangani infrastruktur ekonomi/umum dan bangunan. Masing-masing kelompok di atas memiliki ruang lingkup pekerjaan masing-masing sesuai dengan bidang kegiatan yang ditangani. Namun demikian secara prinsip semua kelembagaan yang ada menjalankan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di tingkat kelembagaan masing-masing. Uraian fungsi dan peran dari masing-masing kelembagaan digambarkan sebagaimana matrik sebagai berikut:
Fungsi Manajemen Lembaga Pengelola Infrastruktur Permukiman di Desa/Kelurahan Perencanaan
Pengoganisasian
Badan Pengelola Air Minum/Air Limbah Menyiapkan rencana pengelolaan dan penggunaan sarana yang efektif jangka panjang Menyiapkan rencana pengembangan layanan Menyiapkan rencana kerja operasional tahunan untuk pelayanan SPAM/SPAL Komunal Menyiapkan rencana tarif/iuran pengguna Menyiapkan usulan pembangunan/pengembangan saranan untuk dibiayai melalui dana desa, dana lembaga pengelola dan atau sumber biaya lainnya
Pelaksanaan
Pengendalian
Pembagian tugas dan peran diantara anggota pengurus dalam pengelolaan sarana Menyiapkan dan menjalankan strategi penarikan iuran Melakukan kerjasama dengan lembaga tingkat desa dan masyarakat dalam penyelesaian setiap permasalahan masalah dari sarana yang dikelola Melakukan pelayanan air minum/sanitasi yang adil diantara pengguna Mengelola iuran masyarkat untuk operasi dan pemeliharaan sarana Melakukan pencatatan yang rapi administrasi keuangan dan kegiatan Memberikan pelayanan teknis untuk mengatasi masalah air minum/sanitasi (operasi dan pemeliharaan) Melakukan monitoring fungsi dari sarana Melakukan upaya pelestarian keamanan sumber air minim dan keamanan bangunan sarana SPAM/SPAL Komunal Menyiapkan dan menjalankan peraturan pengelolaan SPAM/SPAL Komunal
Tim PKP/BPB Melakukan pendataan infrastruktur permukiman dan data rumah (BPB/PKP) Menggambarkan rumah yang memenuhi kategori aman (BPB) Menggambarkan titik titik lokasi bangunan yang berpotensi rawan bencana (BPB) Menggambarkan status kondisi infrastruktur permukiman (PKP) Menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur permukiman (PKP) Melakukan koordinasi dengan pimpinan desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait untuk PKP/BPB
Melakukan sosialisasi tentang stadar rumah yang aman (BPB) Melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan dan perencanaan pengembangan infrastruktur permukiman (PKP) Melakukan aksi bersama masyarakat untuk kegiatan BPB/PKP Melakukan monitoring setiap penambahan jumlah bangunan Memastikan setiap pembangunan rumah baru memenuhi standar aman. Melakukan monitoring kondisi dan fungsi infratsruktur permukiman Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kerusakan infrastruktur permukiman
4 STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
4.1 Struktur Organisasi Prinsip utama dalam struktur adalah CUKUP dan SESUAI KEBUTUHAN artinya tidak terlalui banyak dan tidak terlalu sedikit. Kelembagaan infrastruktur permukiman di desa/kelurahan pada prinsipnya merupakan lembaga kemasyarakat yang dalam pembentukannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. Sebagai pertimbangan dalam penetapan struktur organisasi dapat dibaca beberapa pasal dalam peraturan tersebut sebagai berikut:
Pasal 7 Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b. Lembaga Adat; c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d. RT/RW; d. Karang Taruna; dan e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pasal 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pasal 9 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 20 Ayat (1). Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
Berdasarkan peraturan diatas kelembagaan infrastruktur permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah menjadi bagian dari Lembaga Peberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan atau dengan sebutan lainnya. Untuk Badan Pengelola Air Minum dan atau Air Limbah menjadi bagian dari salah satu bidang dalam LPMD/LPMK dan sesuai dengan kebutuhannya Badan Pengelola Air Minum dan atau Air Limbah diperlukan struktur tersendiri karena menyangkut pengelolaan aset yang memiliki perbedaan karakteristik dengan pengelolaan bidang kegiatan lainnya. Ilustrasi Struktur Kelembagaan Infrastruktur Permukiman dalam kerangka LPMD/LPMK dapat digambarkan sebagai berikut Kepala Desa/Lurah LPMD/LPMK Bertanggungjawab, Pengendalian dan fasilitasi
KETUA Sekretaris Bendahara
Bidang yang berkaitan dengan Infrastruktur
Pengelolaan SPAM (Badan Pengelola Air Minum)
Pengelolaan PSE/PSU (Seksi/Bidang PSE/PSU)
Pengelolaan Sanitasi (Badan Pengelola Air Limbah/Sanitasi)
Ketua
Bidang lainnya
Penataan Bangunan (Seksi/Bidang Penertiban Bangunan Rumah)
Ketua Sekretaris
Sekretaris Keuangan & penagihan
Keuangan & penagihan
Sie Teknis
Sie Pelayanan
Sie Teknis
Sie Pelayanan
Sie Persampahan
Sie Promosi dan HBS
Jika di lokasi tidak ada SPAL Perpipaan komunal struktur kelembagaan air minum dan sanitasi disatukan BADAN PENGELOLA AIR MINUM DAN SANITASI Ketua BPSPAMS Sekretaris Bendahara dan Penagihan
Seksi Teknis
Seksi Pelayanan
Seksi Sanitasi
4.2 Mekaniske Kerja Kelembagaan Mekanisme kerja kelembagaan infrastruktur permukiman di desa/kelurahan dapat digambarkan sebagai berikut: Desa/Kelurahan
Mitra, Pembinaan dan Fasilitasi
Mandat
LPMD/LPMK
(bertanggungjawab sebagai urusan wajib)
Perencanaan partisipatif; Pelaksanaan Pengendalian, Pemeliharaan Pengembangan Mobilisasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
BPSPAM/Air Limbah
PSE/PSU
Penataan Bangunan
Operator dan manajemen pelayanan
Keterangan: Pemerintahan Desa/Kelurahan Hubungan pemerintah desa/kelurahan dengan layanan air minum, sanitasi, PSE/PSU dan penataan bangunan merupakan mandat (urusan wajib) yang harus dilakukan sebagai fungsi dari pemerintahan. LPMD/LPMD Dalam kapasitasnya sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan menjalankan fungsi
Perencanaan partisipatif untuk pembangunan secara keseluruhan Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan; memastikan sarana yang telah dibangunan dirawat dan dipelihara Pengembangan kebutuhan kegiatan pembangunan untuk menjawab tuntutan mendatang Mobilisasi partisipasi masyarakat Pengelolaan SPAM/Air Limbah merupakan obyek dari fungsi LPMD/LPMK yang pelaksanaanya dilaksanakan secara khusus melalui peran Badan Pengelola yang dibentuk
BPSPAM/Air Limbah BPSAM/Air Limbah menjalankan fungsi manajemen sebagai operator layanan. Fungsi ini mencakup:
Merencanakan pengelolaan sarana jangka panjang, menengah dan pendek (tahunan, bulanan dan minggua) Menjalankan rencana kegiatan pelayanan (operasi sarana, pendistribusian layanan, penanganan aspek teknis sehari-hari) Pengelolaan aset (mengadministrasikan, merawat dan memelihara dan perencanaan pengembangan sarana) Pengelolaan keuangan (menetapkan tarif, penagihan, pembelanjaan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban) Promosi kegiatan perubahan perilaku masyarakat untuk sanitasi
5 PROSES PEMBENTUKAN
5.1 Prinsip Dasar Sebelum melakukan pembentukan kelembagaan pengelola infrastruktur terdapat prinsip dasar yang perlu dipahami oleh Kepala Desa/Lurah beserta perangkat yaitu: 1. 2.
3.
4.
Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman adalah URUSAN WAJIB desa/kelurahan Pembentukan kelembagaan infrastruktur merupakan mandat bagi desa/kelurahan untuk menjamin keberlanjutan dan penggunaan yang efektif Desa/kelurahan memberikan alokasi biaya pembangunan infrastruktur melalui alokasi dana desa/kelurahan dan membahasnya dalam forum musbangdes/kel Setiap pengguna layanan air minum dan layanan SPAL perpipaan wajib membayar kontribusi biaya pelayanan.
Prinsip di atas perlu dibahas terlebih dahulu oleh mahasiswa dengan pimpinan desa/kelurahan. Untuk memberikan dasar dalam meyakinkan menggunakan data hasil kajian (IMAP) tentang urgensi pentingnya kelembagaan untuk mengelola infrastruktur.
5.2 Langkah Pembentukan 5.2.1 Persiapan Persiapan pembentukan kelembagaan dilakukan melalui serangkaian koordinasi untuk tujuan sebagai berikut:
Menjabarkan uraian pekerjaan pengelolaan infrastruktur (tingkat desa, SPAM, SPAL, PKP dan BPB) Menetapkan kriteria personel yang akan menduduki sebagai ketua Menetapkan Uraian TUPOKSI masing-masing kelembagaan Menetapkan uraian tugas ketua masing-masing kelembagaan Mengidentifikasi orang potensial untuk diusulkan sebagai ketua dari masing-masing kelembagaan yang akan dibentuk
Penjelasan uraian ruang lingkup pekerjaan infrastruktur tingkat desa/kelurahan, Uraian TUPOKSI kelembagaan Infrastruktur dan Uraian Tugas ketua masing masing kelembagaan (BPSPAM, BPSPAL, Tim Teknis BPB dan PKP) sebagaimana terlampir. 5.2.2 Faktor Yang Perlu Diperhatikan Faktor penting yang diperlukan dalam pembentukan badan pengelola adalah sebagai berikut:
SDM: yaitu orang yang tepat, paham tupoksinya dan memiliki komitmen kerja serta jumlah orang yang cukup sesuai kebutuhan Uraian tugas: yaitu penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan, target yang akan dihasilkan, bagaimana melakukan, kapan dievaluasi dan bagaimana cara evaluasi tersebut akan dilakukan Aspek legal: yaitu SK yang diterbitkan oleh kepala desa/kelurahan
5.2.3 Pembentukan/Penyempurnaan Lembaga Yang Telah Ada Pembentukan kelembagaan dilakukan melalui proses pertemuan yang dihadiri Kepala Desa/lurah, unsur perangkat, tokoh masyarakat dan penerima layanan air minum/sanitasi. Target dalam pertemuan, yang pertama adalah: 1. 2. 3. 4.
Menjabarkan dan menyepakati: uraian pekerjaan, tupoksi, kriteria dan uraian tugas sebagaimana yang dihasilkan dalam langkah persiapan. Pembentukan kelembagaan secara partisipatf dan demokratis untuk pembentukan kelembagaan baru Untuk penyempurnaan lembaga yang telah ada adalah penataan dan penyepakatan struktur dan pembagian peran diantara seksi. Menyepakati hasil kelembagaan baru/yang disempurnakan untuk diusulkan penerbitan SK dari Kepala Desa/Lurah
Yang perlu diperhatikan dalam proses pertemuan ini adalah:
Memastikan masyarakat memahami kondisi infrastruktur perdesaan saat ini dan kebutuhan untuk masa mendatang yang perlu direncanakan dari sekarang. Memastikan masyarakat memahami pentingnya adanya pihak yang bertanggungawab dalam pengelolaan infrastruktur permukiman khususnya untuk SPAM/SPAL Perpipaan Masing-masing peserta memberikan kontribusi pendapat dan masukannya untuk keberlanjutan sarana dan harapan terhadap fungsi kelembagaan.
