DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Oleh: Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yogyakarta, 13 Agustus 2015
OUTLINE
1. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 – 2019. 2. Program Sejuta Rumah. 3. Skema, Mekanisme dan Persyaratan Bantuan Pembiayaan Perumahan. 4. Skema Pembiayaan Perumahan Selain KPR FLPP. 5. Kinerja KPR FLPP.
Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 - 2019
3
Landasan Hukum Ps. 28H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.
Ps. 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus”.
Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.
“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indones ia Menempati Rumah Yang Layak Huni”
Intervensi Pemerintah untuk Sektor Perumahan PERUMAHAN 1. 2. 3. 4.
Kebutuhan dasar Hak Asasi Pembentuk watak kepribadian bangsa Indikator kesejahteraan/kemajuan suatu bangsa
KENYATAAN
IDEAL
Masih banyak masyarakat kebutuhannya tidak terpenuhi
Semua masyarakat Indonesia menempati/memiliki rumah layak huni dan lingkungan hidup yg baik dan sehat
GAP 1. Backlog/defisit perumahan 2. Rumah tidak layak huni 3. Daerah kumuh
REGULASI
PEMBIAYAAN
PEMERINTAH
PENDANAAN
Tantangan dan Permasalahan Perumahan Desil Keluarga
Rumah Tidak Layak Huni 3,4 juta
Desil 1
Penghasilan Bulanan Kel (Rp juta)
Pengeluaran Bulanan Kel (Rp juta)
Tabungan Per Bulan (Rp juta)
Dana untuk Investasi Perumahan (Rp Jt)
Bentuk Intervensi
1.2
1.2
0%
0.0
Pendanaan/ Belanja APBN
Desil 2
1.8
1.4
21%
0.4
Pendanaan/ Belanja APBN
60%
Desil 3
2.1
1.6
24%
0.5
Pendanaan/ Belanja APBN
Desil 4
2.6
1.8
30%
0.8
Pembiayaan APBN/ KPR Swadaya
Desil 5
3.1
2.1
34%
1.0
BACKLOG Kepemilikan 13,5 jt Kepenghunian 7,6 jt
Pembiayaan KPR FLPP
Desil 6
3.6
2.3
34%
1.3
Pembiayaan KPR FLPP
33% Desil 7
4.2
2.7
36%
1.5
Pembiayaan KPR FLPP
7% Kebutuhan Baru 800 ribu Per Tahun
Desil 8
5.2
3.2
39%
2.0
KPR Komersial
Desil 9
7.0
4.3
39%
2.7
KPR Komersial
Desil 10
13.9
8.2
41%
5.7
KPR Komersial
Rata-Rata
4.5
2.9
30%
1.9
Sumber : BPS dan Bank Dunia
Perkembangan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan PERIODE
SUMBER PEMBIAYAAN JENIS KPR BERSUBSIDI
PMP
BANK DUNIA
TAHUN
II/III
1976-1986
Perumnas & Non Perumnas
√
III/IV/V
1986-1991
Perumnas & Non Perumnas
√
V/VI
1991-1999
Subsidi Bunga (SB)
√
√
√
1999-2000
SB
√
√
√
2000-2001
SB
√
√
√
KLBI
RDI
BANK PELAKSANA
PELITA
√
√
√
√
APBN
Subsidi Selisih Bunga (SSB)
√
√
2003-2010
SSB & Bantuan Uang Muka (BUM)
√
√
2010-2014
FLPP
√
√
FLPP, SSB & BUM
√
√
2002
2015
Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 [1] NO
KEBIJAKAN
STRATEGI
1
Pengembangan Regulasi Dan Kebijakan Untuk Menciptakan Iklim Yang Kondusif
1) Penyusunan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau mengintegrasikan Tapera dalam sistem SJSN; 2) Penyusunan RPP dan Raperpres turunan RUU Tapera; 3) Penyusunan RPP turunan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4) Penyusunan Peraturan Menteri terkait fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan.
2
Peningkatan Peran Bank BTN yang lebih besar dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan
1) Fasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong Bank BTN menjadi Bank yang focus dalam pembiayaan perumahan; 2) Mendorong penempatan dana Taperum PNS, dana TWP TNI/ Polri di Bank BTN; 3) Mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi dan Dana BPJS di Bank BTN.
3
Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PT.SMF)
1) Peningkatan kerjasama dengan PT SMF dalam rangka peningkatan kapasitas stakeholders pembiayaan perumahan; 2) Mendorong revisi PerPres No. 1 tahun 2008 juncto 19/2005.
4
Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam SJSN
1) Pembentukan Badan Pengelola Tapera atau mendorong amandemen UU SJSN dan UU BPJS; 2) Pengembangan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka dan penyediaan lahan.
5
Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan
1) Fasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS dalam instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan; 2) Mendorong penempatan dana Taperum-PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI di Bank BTN.
Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 [2] NO
KEBIJAKAN
STRATEGI
6
Peningkatan Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Yang Menghuni Rumah Layak Melalui Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP)
1) Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 900.000 unit rumah umum (rumah tapak, sarusunami, dan sewa beli); 2) Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 450.000 unit rumah swadaya; 3) Perluasan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR FLPP; 4) Pengembangan skema pembiayaan perumahan baik dari sisi demand maupun supply (kredit konstruksi); 5) Pengembangan skema bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal; 6) Pengembangan skema dan pemberian bantuan uang muka sebanyak 476.000 unit untuk kelompok MBR tertentu; 7) Mendorong pembentukan lembaga Multifinance khusus KPR program; 8) Peningkatan kegiatan bimbingan teknis, khususnya kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Badan Usaha (Pengembang); 9) Pengembangan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal; 10) Pengembangan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya; 11) Fasilitasi linkage program antara Lembaga Keuangan Bank / Bukan Bank (LKB/LKBB); 12) Pemberdayaan LKB/LKBB.
7
Peningkatan peran serta pemda dalam pembiayaan perumahan
1) Peningkatan kegiatan bimbingan teknis kepada Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten dan Pemda Kota; 2) Kerjasama dengan beberapa Kota Metropolitan dan Kota Besar dalam rangka penyiapan penerbitan obligasi daerah dan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pembiayaan perumahan; 3) Fasilitasi Pemda dalam identifikasi proyek perumahan yang feasible dibiayai melalui obligasi daerah; 4) Fasilitasi penyiapan penerapan BLUD pembiayaan perumahan khususnya di kota/ kabupaten yang mempunyai kapasitas fiskal yang memadai.
Target Bantuan Subsidi Dan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 - 2019 JENIS BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
SATUAN
1. Bantuan Uang Muka bagi MBR* - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Rumah Tangga Uang Muka (BUM)
Renstra
2015
DIPA
TARGET DAN ANGGARAN 2016 Pagu 2017 Renstra Anggaran
2018
2019
TOTAL
55,000
55,000
106,500
337,839
124,250
124,370
65,880
476,000
220,000
220,000
479,250
1,351,000
621,250
684,035
395,280
2,399,815
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Rumah Tangga pembiayaan perumahan KPR sejahtera tapak
130,000
65,625
150,000
89,186
175,000
173,500
91,500
720,000
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Rumah Tangga pembiayaan perumahan KPR sarusun
-
25,000
50,000
75,000
26,500
176,500
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Rumah Tangga pembiayaan perumahan KPR sewa beli sarusun
-
-
-
1,500
2,000
3,500
- Jumlah unit rumah yang mendapatkan fasilitas bantuan pembiayaan Kredit Konstruksi
-
1,000
1,500
2,000
1,500
6,000
-
50,000
150,000
200,000
50,000
450,000
Rupiah
Anggaran ( x Rp 1 jt) 2. Bantuan Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) bagi MBR
Unit Rumah
- Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Rumah Tangga pembiayaan perumahan KPR Swadaya Rupiah
Anggaran ( x Rp 1 jt)
10,115,391
5,106,330
25,070,893
9,227,000
42,738,884
58,136,629
ANGGARAN SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA (BA 033.08/ BA 999.07)
220,000
220,000
479,250
1,351,000
621,250
684,035
ANGGARAN FLPP (BA 999.03)
10,115,391
25,070,893
9,227,000
42,738,884
58,136,629
26,030,835 162,092,632
TOTAL ANGGARAN SUBSIDI DAN FLPP (BA 999.03 DAN 999.07)
10,335,391
25,550,143
10,578,000
43,360,134
58,820,664
26,426,115 164,492,447
5,106,330 5,326,330
26,030,835 162,092,632
395,280
Catatan: * ) TA. 2015 dibiayai melalui bansos (BA 033), mulai TA. 2016 dialokasikan melalui BA. 999.07. BA BUN 999.07 selain untuk BUM juga dialokasikan untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB). Pada TA. 2016 telah diusulkan untuk pembayaran SSB tahun kedua yang diterbitkan TA. 2015 sebesar Rp. 1,718 Miliar untuk sebanyak 199,052 unit dan pembiayaan SSB tahun pertama sebesar Rp. 900 Miliar untuk 386,644 unit.
2,399,815
Program Sejuta Rumah
11
Target Sejuta Rumah Tahun 2015 PEMERINTAH 98.300 UNIT PERUMNAS 36.016 UNIT
SEWA 1. 2. 3. 4.
RUSUNAWA PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN BARU RUMAH KHUSUS
1. 2. 3. 4.
NELAYAN BURUH/PEKERJA PNS TNI/POLRI
REI 230.000 UNIT
MBR 603.516 unit
APERSI 155.000 UNIT
MILIK 1. RUSUNAMI 2. RUMAH TAPAK
ASPERI 18.000 UNIT
1. UMUM 2. BURUH/PEKERJA 3. PNS
BPJS-T 35.400 UNIT SEWA & MILIK
NON MBR 396.484 unit
PEMDA 30.000 UNIT
1. RUSUNAWA 2. RUMAH TAPAK
REI 250.000 UNIT
1. RUSUNAMI 2. RUMAH TAPAK
MASYARAKAT 146.484 UNIT
TOTAL 1.000.000 UNIT
1. PNS 2. BURUH / PEKERJA 3. UMUM MILIK 1. UMUM / KOMERSIAL
Gambaran Umum Pembiayaan Program Sejuta Rumah Tahun 2015 Kebutuhan Dana Uang Muka
Potensi Pembiayaan Program Sejuta Rumah NO
LEMBAGA/INSTANSI
POTENSI PEMBIAYAAN
PERUNTUKAN
Paling Banyak Rp 1,85 T
1
BPJS KETENAGAKERJAAN
Rp. 48,5 T
Anggota BPJS Ketenagakerjaan 1)
Dana Penyertaan Bank
2
BAPERTARUM-PNS
Rp. 3,1 T
PNS
Paling Banyak Rp 6,2 T
3
PT. TASPEN
Rp. 2,0 T
PNS
4
PERUM PERUMNAS
Rp. 1,0 T
Umum
5
FLPP
Rp. 5,1 T 2)
Umum
6
APBN KEMEN PUPR
Rp. 8,1 T
Umum
FLPP Paling Banyak Rp 56 T TOTAL : 64.5 T
GRAND TOTAL
Rp. 67,8 T
Catatan: o 1) Diperlukan Revisi PP No.99 Tahun 2013 yaitu perubahan penempatan dana investasi properti dari 5% menjadi 30%; o 2) Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan dana FLPP untuk tahun 2015 sebesar 5 T ke Kementerian Keuangan melalui surat No.KU.01.05-Mn/08 Tanggal 07 Januari 2015 namun tidak terakomodir dalam APBN-P 2015; o Potensi pembiayaan lainnya adalah pinjaman langsung sebesar US.$ 1,5 Milyar dari World Bank, IFC dan ADB ke Bank BTN. Untuk itu diperlukan negosiasi antara Bank BTN dengan World Bank, IFC dan ADB serta pemberian penjaminan dari Pemerintah RI; o Ketersediaan dana uang muka TA 2015 sebesar Rp. 220 Miliar ; o Kebutuhan pembiayaan tersebut telah memperhitungkan penurunan suku bunga KPR FLPP dari 7,25% menjadi 5%, dan penurunan uang muka menjadi 1%*.
Alokasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2016 Untuk Mendukung Program Sejuta Rumah*
NO
TARGET
999.03
89.186
Unit
9.227,00
• SSB Tahun 2016
999.07
386.644
Unit
900,00
• Pembayaran Th-2 SSB Tahun 2015
999.07
199.052
Unit
1.718,00
Bantuan Uang Muka
999.07
337.893
Unit
1.351,00
SKEMA BANTUAN
1.
Dana FLPP
2.
Subsidi Selisih Bunga
3.
SUBTOTAL BA. 999 *)
PAGU INDIKATIF (Rp. Miliar)
KODE ANGGARAN
SATUAN
13.196,00
Sesuai dengan Surat Menteri PU-PR Nomor: KU.01.01-Mn/512 tanggal 29 Juni 2015 Perihal Usulan Pagu Indikatif Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Dana Subsidi Selisih Bunga (SSB), Dan Dana Bantuan Uang Muka Tahun 2016.
14
Skema, Mekanisme, dan Persyaratan Bantuan Pembiayaan Perumahan
15
Dasar Kebijakan KPR FLPP PERMENPERA NO. 14 & 15 TAHUN 2010 DITERBITKAN 30 SEPT 2010 PERMENPERA NO. 4 & 5 TAHUN 2012 DITERBITKAN 8 FEBRUARI 2012
“FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”
PERMENPERA NO. 7 & 8 TAHUN 2012 DITERBITKAN 24 MEI 2012 PERMENPERA NO. 13 & 14 TAHUN 2012 DITERBITKAN 10 JULI 2012 PERMENPERA NO. 27 & 28 TAHUN 2012 DITERBITKAN 8 OKTOBER 2012 PERMENPERA NO. 3 & 4 TAHUN 2014 DITERBITKAN 20 MEI 2014 PERMEN PUPR NO. 20/PRT/M/2014 & 21/PRT/M/2014 TAHUN 2014 DITERBITKAN 19 DESEMBER 2014
PERMEN PUPR NO. 20/PRT/M/2015 TAHUN 2015 DITERBITKAN 23 APRIL 2015
Skema Pembiayaan KPR FLPP
Kemenkeu
Kementerian PUPR Pengajuan FLPP Pengembalian FLPP
Alokasi dari BA. 999.03*
Dana FLPP
Pusat Pembiayaan Perumahan
Penyaluran FLPP
Akad KPR-FLPP Bank Pelaksana
MBR Mengangsur KPR FLPP 5% Membeli Tenor 20 Rumah Tahun
Menerima Rumah
Membangun dan Menjual Rumah
Keterangan: * BA 999.03 = BA Bendahara Umum Negara (BUN) Pengelolaan Investasi Pemerintah FLPP = Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Pencairan KPR FLPP untuk Pembayaran Rumah
Pengembang
17
Persyaratan KPR FLPP Tahun 2015 Uraian
Permen PUPR No. 20 Tahun 2015
Kelompok Sasaran
• MBR dengan penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan untuk rumah tapak dan Rp. 7 juta rupiah per bulan untuk rumah susun; • Tidak memiliki rumah; • Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah; • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan.
Suku Bunga
Maksimum 5% per tahun tetap sepanjang masa pinjaman (max 20 Th)
Harga Jual Maksimum Rumah Tapak
• Antara Rp 110,5 juta (di Jawa dan Sumatera) – Rp 174 juta (Papua dan Papua Barat); • Harga jual sesuai PMK 113/PMK.03/2014; • Harga jual bebas PPN 10% diatur tersendiri melalui PMK 113/PMK.03/2014.
Harga Jual Maksimum Rumah Susun
• Antara Rp 248 juta atau Rp 6,9 juta/m2 (Sulawesi Tengah) – Rp 565,2 juta atau Rp. 15,7 juta/m2 (Papua); • Harga jual tersebut belum bebas PPN 10%; • Harga jual bebas PPN 10% masih menggunakan PP No. 31 Tahun 2007 sebesar Rp. 144 juta.
Ketentuan Lain
• Memanfaatkan untuk tempat tinggal atau hunian • Tidak disewakan atau dialihkan kepemilikannya selama 5 tahun (rumah tapak) dan 20 tahun (rumah susun) 18
Batasan Harga Jual Rumah Sederhana Tapak Bebas PPN Sesuai dengan PMK 113/PMK.03/2014 No
Zona
Tahun 2014
2015
2016
2017
2018
1
Jawa (Kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
Rp105.000.000 Rp110.500.000 Rp116.500.000 Rp123.000.000 Rp130.000.000
2
Sumatera (Kecuali Kep. Riau, dan Bangka Belitung)
Rp105.000.000 Rp110.500.000 Rp116.500.000 Rp123.000.000 Rp130.000.000
3
Kalimantan
Rp115.000.000 Rp121.000.000 Rp128.000.000 Rp135.000.000 Rp142.000.000
4
Sulawesi
Rp110.000.000 Rp116.000.000 Rp122.500.000 Rp129.000.000 Rp136.000.000
5
Maluku dan Maluku Utara
Rp120.000.000 Rp126.500.000 Rp133.500.000 Rp141.000.000 Rp148.500.000
6
Bali dan Nusa Tenggara
Rp120.000.000 Rp126.500.000 Rp133.500.000 Rp141.000.000 Rp148.500.000
7
Papua dan Papua Barat
Rp165.000.000 Rp174.000.000 Rp183.500.000 Rp193.500.000 Rp205.000.000
8
Kep. Riau dan Bangka Belitung
Rp110.000.000 Rp116.000.000 Rp122.500.000 Rp129.000.000 Rp136.000.000
9
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
Rp120.000.000 Rp126.500.000 Rp133.500.000 Rp141.000.000 Rp148.500.000
Penurunan Suku Bunga/Marjin [1] Pada tahun 2015, pemerintah telah menurunkan suku bunga KPR Sejahtera dari semula 7,25% menjadi 5,0%. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keterjangkauan MBR untuk membayar angsuran KPR Sejahtera. Dampak penurunan suku bunga KPR Sejahtera terhadap beban angsuran bulanan MBR digambarkan sebagai berikut: Uraian
KPR Non Subsidi
Harga Jual Uang Muka KPR Tenor Bunga Angsuran per Bulan
KPR Sejahtera Eksisting
100,000,000 20 %
20,000,000
KPR Sejahtera Perubahan
100,000,000 5%
5,000,000
100,000,000 5%
5,000,000
80,000,000
95,000,000
95,000,000
20
20
20
12%
7.25%
5%
880,869
750,857
626,958
Penurunan Suku Bunga/Marjin [2] Dari tabel dapat dilihat bahwa: Penurunan suku bunga KPR Sejahtera dari semula 7,25% menjadi 5% akan menurunkan beban angsuran MBR sebesar Rp. 123.899 per bulannya sehingga penghematan beban angsuran MBR selama masa pinjaman (20 tahun) adalah sebesar Rp. 29.735.816,02. Jika dibandingkan dengan besaran angsuran KPR non subsidi, dengan memanfaatkan KPR Sejahtera dengan suku bunga 5% maka beban angsuran MBR akan berkurang sebanyak Rp. 253.911 per bulan sehingga penghematan beban angsuran MBR selama masa pinjaman (20 tahun) adalah sebesar Rp. 60.938.640,00 serta penurunan beban uang muka sebesar Rp.15.000.000,00. Dari selisih angsuran tersebut, diharapkan MBR dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup lainnya. Disamping itu, dengan penurunan angsuran, diharapkan akan lebih banyak lagi MBR yang terserap dan masuk kriteria penerima kredit/pembiayaan oleh Bank Pelaksana program FLPP
Skema Pembiayaan Perumahan Selain KPR FLPP
22
Skema Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB)
Kemenkeu
Kementerian PUPR Pengajuan Reimbursement SSB
Alokasi dari Dana PNBP BLUPPP/Subsidi *
Akad KPR-SSB Dana Subsidi
Satker Subsidi Bunga
Regulasi dibutuhkan:
Regulasi dibutuhkan:
1. PMK Subsidi selisih bunga
1. PermenPUPR penyaluran KPR selisih bunga
Penyaluran SSB
Bank Pelaksana
MBR Mengangsur KPR SSB 5% Tenor 20 Tahun
Membeli Rumah
Membangun dan Menjual Rumah
Pencairan KPR SSB untuk Pembayaran Rumah
Menerima Rumah
Menyerahkan Rumah
Pengembang Pengembang
Keterangan: * TA. 2015 dialokasikan dari PNBP BLU-PPP, mulai TA. 2016 dianggarkan melalui BA-BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA. 999.07)
23
Skema Bantuan Uang Muka (BUM)
Kemenkeu
Kementerian PUPR Pengajuan BUM Rp. 4 Juta
Alokasi dari Dana Belanja Bansos K-L/Subsidi *
Akad KPR FLPP/SSB
Dana BUM
Satker BUM
Penyaluran BUM
Bank Pelaksana
MBR Mengangsur KPR FLPP/SSB 5% Membeli dengan Rumah potongan BUM Rp. 4 Juta Tenor 20 Tahun Membangun dan Menjual Rumah
Pencairan KPR FLPP/SSB untuk Pembayaran Rumah
Menerima Rumah
Menyerahkan Rumah
Pengembang Pengembang
Keterangan: * TA. 2015 dialokasikan dari Pos Belanja Bansos K/L, mulai TA. 2016 dianggarkan melalui BA-BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA. 999.07)
24
Kinerja KPR FLPP
Progres Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015
KPR FLPP
KPR SSB
Realisasi KPR FLPP Jan - Juli sebesar 54.540 unit
Januari
Februari
Maret
April
Prognosis KPR FLPP
Agustus: 13.530 unit
Mei
Juni
Juli
Agustus
Prognosis KPR SSB akhir Agustus – Desember: 49.063 unit (Target 2015 sebesar 117.133 unit)
Sept
Okt
Nov
Des
1. Total DIPA 2015 Rp. 5,1 Triliun telah digunakan sebanyak Rp. 4,1 Triliun untuk membiayai realisasi KPR FLPP bulan Januari-Juli sebesar 54.540 unit. 2. Sisa dana FLPP sebanyak Rp. 1 Triliun dapat digunakan untuk 13.530 unit yang diperkirakan akan habis pada bulan Agustus. 3. Untuk menjaga keberlangsungan program bantuan pembiayaan perumahan dan memberikan manfaat suku bunga KPR 5% pada kepada MBR, maka KPR subsidi selisih bunga seharusnya mulai untuk digulirkan pada akhir bulan Agustus – Desember 2015. 4. Perkiraan kebutuhan pendanaan KPR SSB untuk akhir bulan Agustus – Desember 2015 dibutuhkan ± Rp. 136,9 Miliar untuk membiayai 49.063 unit (target 117.133 unit).
26
Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP Tahun 2015 Bank Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BTN BNI BRI BRI Syariah Bank Mandiri Bank Artha Graha Bank Mayora
Bank Pembangunan Daerah 1. 2. 3. 4.
BPD Riau Kepri BPD Kalimantan Tengah BPD Papua BPD Sumsel dan Bangka Belitung 5. BPD Jawa Timur 6. BPD Nusa Tenggara Barat 7. BPD Jawa Barat dan Banten
Dalam Proses MoU 1. BPD Sumatera Utara 2. BPD Nusa Tenggara Timur 3. BPD Kalimantan Selatan
Kinerja KPR FLPP 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI Nanggroe Aceh Darusalam
Unit
Realisasi FLPP (Rp) 204 16.695.460.000
Sumatera Utara
2.110
148.239.129.500
Jambi
1.011
73.297.579.650
Sumatera Barat Riau
Sumatera Selatan Bengkulu Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau DKI Jakarta
716
3.057 2.762 893 407 412
1.156 4
51.368.295.000
209.349.535.500 195.802.147.000
68.587.021.250 31.119.372.000 86.944.705.000 408.450.000
20.053
1.629.533.596.900
Jawa Timur
2.685
185.149.527.830
Banten
Dl Yogyakarta Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara Gorontalo
Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua
Papua Barat
Jumlah
2.678 5.262 47 43 58 93
188.254.143.650 411.105.289.650
6.135.337.500 7.356.800.000
175
13.779.705.000
4
685 455
89.275.410.000
304.521.192.500
31.916.396.250
178 16
12.368.325.000 1.160.445.000
332 129
54.450
56,44%
261.000.000
120.469.495.000
241
Jawa
53.271.145.900
1.616 463
23,38%
12,28%
3.217.050.000
122.100.287.500
3.750
Sumatera
Kalimantan
3.231.645.000
1.619 1.136
Nusa Tenggara & Bali 0,36%
27.329.625.000
Jawa Barat
Jawa Tengah
Sulawesi 6,68%
Maluku & Papua 0,88%
35.773.120.800 16.400.350.000
Status: 29 Juli 2015
38.529.425.000 14.028.150.000
4.196.979.158.380
28
Kinerja KPR FLPP Tahun 2010 – 2014 [1] 180000
Rupiah
160.000
160000
6.000.000
133.000
140000
121.000
120000
5.000.000
102.714
80000 60000
76.063
64.785
57.792
40000 20000 0 TARGET REALISASI
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Dalam juta rupiah
109.592
100000
5.363.162
4.000.000
4.656.138
3.688.272
3.000.000 2.587.256 2.000.000 1.000.000
7.959 0 2010
2011
2012
2013
2014
0
160.000
133.000
121.000
57.792
7.959
109.592
64.785
102.714
76.063
242.656
0
2010
Nilai FLPP
242.656
UNIT TARGET
REALISASI
PENCAPAIAN (%)
-
7.959 109.592 64.785 102.714 76.063 361.113
-
160.000 133.000 121.000 57.792 471.792
68.50 48.71 84.89 131.61 76.54
2011
2012
2013
2014
3.688.272 2.587.256 5.363.162 4.656.138
NOMINAL (Dalam Juta Rupiah) 242.656 3.688.272 2.587.256 5.363.162 4.656.138 16.537.485
Kinerja KPR FLPP Tahun 2010 – 2014 [2] PENYALURAN DANA FLPP BERDASARKAN PROVINSI PAPUA BARAT 95 unit Rp 7.983 jt
JABAR 39,27% 141.820 unit Rp 6.679.920 jt
BANTEN 10,71% 38.668 unit Rp 1.743.222 jt
JATIM 7,31% 26.386 unit Rp 1.095.439 jt
KAL-SEL 6,22% 22.452 unit Rp 1.083.390 jt
JATENG 5,73% 20.694 unit Rp 893.388 jt
MALUKU UTARA 194 unit Rp 9.627 jt
SUMSEL 4,15% 14.975 unit Rp 689.232 jt
TOTAL 100% 361.107 unit Rp 16,5T
DKI JAKARTA 204 unit Rp 12.731 jt
KEPULAUAN RIAU 9.236 unit Rp 440.550 jt
BANGKA BELITUNG 766 unit Rp 33.770 jt
SULAWESI SELATAN 7. 314 unit Rp 332.647 jt
NTB 864 unit Rp 34.311 jt
SULAWESI BARAT 1.070 unit Rp 48.921 jt
NTT 1.118 unit Rp 42.130 jt
SUMATERA UTARA 14.600 unit Rp 642.570 jt
KALIMANTAN BARAT 10.535 unit Rp 524.893 jt
NAD 359 unit Rp 18.393 jt
BALI 912 unit Rp 37.164 jt
RIAU 14.756 unit Rp 646.053 jt
JAMBI 6.371 unit Rp 262.341 jt MALUKU 55 unit Rp 1.965 jt
D.I.Y 1.123 unit Rp 45.993 jt
SULAWESI UTARA 4.723 unit Rp 209.150 jt
GORONTALO 1.584 unit Rp 68.395 jt
KALIMANTAN TIMUR 1.099 unit Rp 49.974 jt
PAPUA 1.567 unit Rp 103.627 jt
SULAWESI TENGGARA 1.930 unit Rp 82.511 jt
SULAWESI TENGAH 2.481 unit Rp 106.835 jt
BENGKULU 2.550 unit Rp 113.536 jt
LAMPUNG 2.947 unit Rp 120.387 jt
KALIMANTAN TENGAH 4.436 unit Rp 218.865 jt
SUMATERA BARAT 3.063 unit Rp 130.516 jt
30
