KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT IMPLEMENTASI SPSE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TA 2016

IMPLEMENTASI SPSE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TA 2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bahasan • Progres 2015 • Implementasi SPSE TA 2016


2

Progres 2015


3


4

Progres Per Balai


5


6

• Implementasi SPSE 2016


7

Dasar Hukum • Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 – Pasal 106

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing. – Pasal 108

(3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP


8

Dasar Hukum • Akan dibuat dasar hukum implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kementerian PUPR di TA 2016 • Kemungkinan dalam bentuk surat Edaran untuk mencabut Surat Edaran No 7 Tahun 2012 terkait PBJ Elektronik


9

Implementasi SPSE Kemen PUPR terpusat • Implementasi SPSE di Kemen PUPR dilakukan secara TERPUSAT • Hanya ada 1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian PUPR • LPSE Kemen. PUPR direncanakan akan berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi • Penanganan permasalahan ditangani oleh LPSE jika tidak dapat ditangani akan di eskalasi ke LKPP (termasuk jika terjadi file rusak) • Penyedia jasa yang belum mempunyai kode akses di SPSE agar mendaftar di LPSE Kementerian PUPR (dapat juga mendaftar di LPSE terdekat lalu menerapkan agregasi penyedia jasa agar dapat ikut lelang di semua LPSE)


10

Implementasi SPSE Jaminan Keamanan • SPSE menerapkan enkripsi : SSL (https) dan Apendo (Aplikasi Pengaman Dokumen – Oleh Lemsaneg) • Bandwidth (650 MB) • Redundant server


11

Lelang TA 2016 • Diharapkan dapat mulai lelang di bulan AGUSTUS Tahun Anggaran-1, agar di bulan Januari pekerjaan sudah dapat dimulai • Tunggu instruksi teknis terkait hal ini (dalam bentuk SE dsb) • Proses lelang dimonitor mingguan oleh Menteri KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

12

Alur eProcurement Kementerian PUPR T.A. 2016 A4 Data kontrak

RKAKL SIRUP pusat

LKPP

Pemaketan

Data paket

ePurchasing

LKPP

Pejabat pengadaan dan PPK

A3

Sistem Pemantauan Pengadaan LPSE

eMonitoring

Biro PKLN

Pemantauan Progres Fisik dan Keuangan

A2

Data paket

SPSE 3.6

A1

SIRUP lokal

LPSE

LPSE

Data lelang

Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa

Pokja ULP

SPSE 4

LPSE

A5

Data kontrak

Aplikasi Penghubung A1 : eMonitoring – SIRUP Lokal dan Pusat (oleh BPKLN) A2 : SIRUP Lokal – SPSE 3.6 dan SPSE 4 (oleh LKPP – Dit.SPSE) A3 : SIRUP Lokal – Sirup Pusat (reguler dan saat dibutuhkan) (oleh LKPP – Dit. Perencanaan dan Monev) A4 : ePurchasing – eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh LKPP – Dit.SPSE) A5 : SPSE 3.6 dan SPSE 4 – eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata) Aplikasi Lainnya Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata)


13

Perbedaan eProc PU vs LKPP SPSE 3.6 • 1 anggota Pokja 1 Kode akses/Password • Aanwijzing online (semi chat) di rentang waktu tertentu • Pembukaan Penawaran (tanpa saksi) • Dokumen Penawaran Enkripsi -> Apendo • Upload Dokumen Penawaran : sistem 1 file dan 2 file (tidak dapat dipecah) max 500 MB • Jaminan Penawaran -> sesuai dengan aturan/SBD dari Ditjen Bina Konstruksi • Full eProcurement untuk seluruh wilayah KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

14

Akses ke Sistem • Akses sistem di http://lpse.pu.go.id • Atau www.pu.go.id sub menu LPSE, sub sub menu SPSE


15

SPSE Kementerian PUPR http://lpse.pu.go.id


16

SPSE Kementerian PUPR http://lpse.pu.go.id


17

eKatalog https://e-katalog.lkpp.go.id/

• Menampilkan daftar barang-barang yang dapat dibeli melalui ePurchasing


18

ePurchasing • Membeli barang dari eKatalog di INAPROC • Akses melalui SPSE LPSE Kemen PUPR • Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau PPK dengan login di SPSE lalu pilih menu aplikasi eProcurement lainnya


19

SIRUP http://sirup.lkpp.go.id

• Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan • Menampilkan Pemaketan (Swakelola dan Penyedia (kontraktual) • Pemasukan Data melalui eMonitoring • TA 2015 PUPR sudah menampilkan 92 T rupiah


20

Kode Akses SPSE

USER

Surat Permohonan

LPSE

Memeriksa dan Mengirimkan kode akses ke User/Pengguna

Datang langsung atau kirim scan asli ke email [email protected]


21

Format Surat Permohonan -Panitia


22

Format Surat Permohonan – PPK/Pejabat Pengadaan


23

Hubungi Kami • • • •

Email : [email protected] Telp : 021 – 7255789 / 021 – 7395588 ext 199 Fax : 021 – 7232366 Panduan penggunaan sistem dapat di download di : http://edokumen.pu.go.id/pulink/PAQ3G


24

Umum (pengadaan barang/jasa) PRA/PASCAKUALIFIKASI METODE PEMILIHAN METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN METODE EVALUASI

6/30/2015

4

CARA MENILAI kompetensi,kemampuan usaha & pemenuhan persyaratan

Calon Penyedia

PRAKUALIFIKASI

PASCAKUALIFIKASI

Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran

 Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat  Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian  Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana  tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu  Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya

SISTEM GUGUR Pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

Sistim gugur u/ADM S I T E M N I L A I u/ shortlist Pekerjaan Jasa Konsultansi

6

PRAKUALIFIKASI Vs PASCAKUALIFIKASI METODE PRA KUALIFIKASI

METODE PASCA KUALIFIKASI

Pekerjaan yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum

Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas untuk penyedia barang dan pekerjaan konstruksi

•

• Pekerjaan yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya

Pemilihan Langsung untuk penyedia pekerjaan konstruksi Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

6/30/2015

8

 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia B/JL KHUSUS:  Pek.berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintah  Pek.kompleks dg teknologi khusus dan hanya 1 penyedia yg mampu  Distribusi obat/alkes tertentu  Kendaraan bermotor GSO  Sewa Hotel

Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks

Pemilihan Penyedia B/JL

Pelelangan Sederhana Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000

Kontes

Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

• Tidak punya harga pasar • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

9

 Pekerjaan Konstruksi Penunjukan Langsung

Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks

KONSTRUKSI KHUSUS:  Pek.kompleks dg teknologi khusus dan hanya 1 penyedia yg mampu  Pek Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan  Sarana dan prasarana di perumahan

Pemilihan Penyedia JK

Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

Pemilihan Langsung Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000

10

 Jasa Lainnya Penunjukan Langsung KEADAAN TERTENTU:  Penanganan darurat  Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres  Pekerjaan bersifat rahasia  Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia JL KHUSUS:  Pek.berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintah  Pek.kompleks dg teknologi khusus dan hanya 1 penyedia yg mampu  Sewa penginapan/ruang rapat  Lanjutan sewa gedung

Pelelangan Umum Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Pelelangan Sederhana Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000

Pemilihan Penyedia B/JL Sayembara

Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

• Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

11

 Penunjukan Langsung  Penanganan darurat  Pek. yang menyangkut pertahanan/keamanan dan ketertiban masyarakat  Penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten  Konsultansi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera

Jasa

Konsultansi Seleksi Umum Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

Pengadaan Langsung • Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum Rp 50 Juta • Kebutuhan operasional K/L/D/I

Seleksi Sederhana Bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 dan bersifat sederhana

Sayembara • Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

6/30/2015

METODE 1 (SATU) SAMPUL

Pengadaan barang/jasa yang evaluasi teknisnya tidak dipengaruhi oleh harga

• • • •

Penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan spesifikasi/volume jelas Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara

METODE 2 (DUA) SAMPUL

Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis menghasilkan nilai yang bervariasi yang mempengaruhi penawaran harga

Administrasi dan Teknis (Sampul I) dan Harga (Sampul II) dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kepada ULP pada suatu waktu

• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang menggunakan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis • Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks

METODE 2 (DUA) TAHAP

Pengadaan barang jasa dimana harga yang akan ditawarkan dipengaruhi oleh waktu atau teknis evaluasi

Penyampaian dokumen penawaran sampul 1 (administrasi dan teknis) pada tahap 1, kemudian sampul 2 yang berisi penawaran harga disampaikan setelah lulus administrasi dan teknis

• B/PK/JL yg kompleks • B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan • B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi • Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau • Membutuhkan penyetaraan teknis

6/30/2015

17

 Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Sistem Gugur #)dgn ambang batas • B/PK/JL yang metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi

Membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap adm, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur

Sistem NIlai • B/PK/JL yang mempunyai metode teknis dan harga yang bervariasi untuk memperoleh efesiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik. • Ketentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harga 70-90%

Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukan

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis B/PK/JL yang dapat di perkirakan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisanya serta diketahui umur ekonomis

Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang

Metode evaluasi Kualitas

Jasa Konsultansi:

• Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau • Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK

Evaluasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh: • Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap) • Penasihatan (advisory), • Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional

Metoda evaluasi kualitas dan biaya

• lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau • besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat

Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya terkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

• Desain jaringan irigasi primer, desain jalan, • Studi kelayakan, • Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung

Metoda evaluasi pagu anggaran

• Ada aturan yang mengatur (standar); • Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau • Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu

Contoh:

• Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung • Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil

Evaluasi penawaran teknis terbaik dengan penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Metoda evaluasi biaya terendah

• Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar

Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis , dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh: • Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana • Pengukuran skala kecil

khusus (pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi konstruksi)

6/30/2015

1. 2.

3. 4. 5.

6.

Kriteria evaluasi tidak dicantumkan (secara lengkap) dalam dokumen lelang/seleksi. Terdapat kriteria evaluasi yang berlebihan (Misal: harus menyediakan juga peralatan pendukung). Perubahan ketentuan dokumen disampaikan dalam Aanwijzing, tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang/seleksi. Cara penilaian/ perlakuan yang berbeda dalam menilai thd BU. Dalam hal pengadaan barang (konstruksi) penetapan Spesifikasi Teknis yang menjurus kepada Produk atau Merk tertentu. Pada paket pekerjaan konsultan konstruksi:  Terdapat kesalahan prosedur dimana Pokja langsung mengusulkan pemenang seleksi tanpa penetapan/pengumuman/mengusulkan terlebih dahulu peringkat teknisnya.  Merubah scope pekerjaan pada tahapan klarifikasi dan negosiasi harga.

Pada paket pekerjaan konsultan konstruksi:  Dalam hal Urutan daftar pendek terdapat peserta yang ber KSO maka penetapan perhitungan ditetapkan oleh pokja serta dituangkan dalam dokumen kualifikasi  Dalam hal seluruh peserta kualifikasi dikuti dari perusahaan baru berdiri maka daftar pendeknya dimulai dari tanggal terbaru dari perusahaan setelah lulus administrasi kualifikasi  Dalam hal peserta kualifikasi (perusahaan baru dan lama setelah lulus administrasi) maka daftar pendek dimulai setelah perusahaan lama diikuti perusahaan yang baru dimuai tanggal paling baru berdirinya perusahaan 8. Jadwal Aanwijzing dan pembukaan penawaran harus pada hari kerja dan jam kerja dituangkan dalam Dokumen Lelang/seleksi. 7.

9. 10.

11. 12. 13. 14.

Pembukaan penawaran dan penutupan penawaran harus dilakukan pada hari yang sama Data yang dievaluasi adalah data yang di web kecuali pekerjaan konstruksi surat jaminan penawaran apabila > 2,5 milyar (yg dievaluasi jaminan penawan asli) Dalam pembukaan penawaran masih mengevaluasi (keterangan LENGKAP/TIDAK LENGKAP) Tatacara evaluasi, Klarifikasi/konfirmasi tidak disertai dengan dokumen tertulis yang memadahi Tidak dilakukan tahapan evaluasi dengan benar sesuai yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan pembuktian kualifikasi Pada paket pekerjaan PK/JK

KEPPRES NO. 54/2010 jo 70/2012

PENGADAAN

PENGADAAN

PEMILIHAN PB/PJ

PELAKSANAAN KONTRAK 3 / 6 Bulan PELAKSANAAN FISIK KONSTRUKSI

PELAKSANAAN FISIK KONSTRUKSI

PEMELIHARAAN

Ket: - Min3 bln pek. Semi permanen - Min. 6 bln pek. Permanen

PEMELIHARAAN

PELAKSANAAN STUDY, DESIGN, SUPERVISI

HAN

KUHPerdata

KUHP TAHUN ANGGARAN I

T. A. II

27

 URUTAN KEKUATAN HUKUM DOKUMEN KONTRAK

 adendum Surat Perjanjian [apabila ada];  pokok perjanjian;  surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;

 syarat-syarat khusus Kontrak;  syarat-syarat umum Kontrak;  spesifikasi khusus;

 spesifikasi umum;  gambar-gambar; dan  dokumen lainnya seperti: jaminan-

jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Mengelola Risiko Kontrak • Risiko sebelum kontrak • Risiko saat pendatanganan kontrak • Risiko pelaksanaan kontrak

• Risiko pemutusan dan pengakhiran kontrak • Risiko setelah kontrak berakhir

PERATURAN TERKAIT PENGADAAN pek konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi PEMERINTAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Undang- Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir dengan PP 92/2010 PP 29/2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana diubah dengan PP 59/2010 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 70/2012 Perpres 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Perka No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11.

12.

13.

14.

Perka No. 15 Tahun 2012 tentang standar dokumen pengadaan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Permen PU 05/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan usaha Jasa Konstruksi Asing. Permen PU 08/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU Permen

PU

07/2011

14/2013, 07/PRT/M/2014

PENJELASAN PRINSIP-PRINSIP PBJ PEMERINTAH 31 1. Efisien : menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan

sasaran yang maksimum. 2. Efektif : sesuai dengan kebutuhan dan sasaran serta memberikan manfaat yang

maksimal 3. Transparan : semua ketentuan dan informasi PBJ jelas dan dapat diketahui

oleh

Penyedia dan masyarakat umum. 4. Terbuka

: dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat/kriteria yang jelas.

5. Bersaing :  persaingan sehat diantara Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan,  hasil kompetitif ,  tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar PBJ.

6. Adil/tidak diskriminatif : perlakuan sama bagi semua peserta PBJ 7. Akuntabel : sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

ETIKA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tertib dan bertanggungjawab Profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Tidak saling mempengaruhi Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai kesepakatan tertulis para pihak; Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam PengadaanBarang/Jasa; Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau KKN Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan,terkait PBJ

YANG MENDASARI PERUBAHAN PERMEN 07/2014 1. 2.

3. 4. 5.

Menyesuaikan dengan Perpres 70/2012 Menyesuaikan dengan ketentuan baru Menyederhanakan proses pengadaan Mendukung penyerapan anggaran Menghilangkan terjadinya multitafsir

KEBERADAAN PERMEN PU 07 THN 2014 



 

Merupakan tindak lanjut perpres yang ditujukan khusus untuk bidang Jasa Konstruksi, karena ada ketentuan dalam UU & PP Jasa Konstruksi yang belum terpenuhi Berisi penegasan terhadap ketentuan yang ada dan penam bahan ketentuan yang belum diatur dalam Perpres 54/2010 jo 70/2012 Berlaku untuk seluruh bidang Jasa Konstruksi Nasional baik di Pusat maupun Daerah Untuk bidang jasa konstruksi diluar bidang konstruksi PU dapat menerbitkan ketentuan lebih rinci dalam bidangnya

LANDASAN HUKUM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI?? UU 18/’99 PP 28/OO jo 04/10

PP 30/’00

PP 29/OO jo 59/10

PERPRES 54 TH 2010 jo 70/12

PERMEN PU NO. 07/2011 jo 14/13 j0 07/14

PENGGUNAAN PERMEN PU *) PERPRES 4/2015 PASAL 109 (7) DAN PASAL 93 (3) PERMEN PU 07/PRT/M/2011 BEBERAPA PASAL DICABUT

LAMPIRAN DICABUT

*) Kecuali Jaminan Penawaran

PERMEN PU 14/PRT/M/2013

PERMEN PU 07/PRT/M/2014

MENCABUT DAN PENYESUAIAN PASAL DGN KETENTUAN BARU

MENAMBAH DGN PASAL BARU

LAMPIRAN PK DAN JK PEDOMAN DAN STANDAR

PEMAKETAN PEKERJAAN 1.

Pemaketan sebanyak-banyaknya untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2.

Dalam melakukan pemaketan dilarang: menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;  menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;  memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau  menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. 

PERMEN PU NO. 07/PRT/M/2014 Tentang Perubahan TERAKHIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

1. Segmentasi a. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5 Miliar, diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. b. Paket pekerjaan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta diperuntukkan bagi usaha kecil. c. Paket pekerjaan jasa konsultansi perorangan ≤ Rp 250 juta. 2. Penerbit Jaminan a. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 50 Miliar dan jasa konsultansi ≤ Rp 2,5 milyar menggunakan surat jaminan → Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi dengan substansi sesuai yang tercantum dalam standart dokumen Permen 14/2013. b. Paket pekerjaan konstruksi > Rp 50 Miliar menggunakan surat jaminan → Bank Umum. Perkerjaan konsultansi > 2,5 milyard -----.bank umum c. Pengadaan sampai dengan < Rp 2,5 Miliar tidak menggunakan surat jaminan penawaran d. Substansi jaminan penawaran harus memasukkan KKN

3. Peserta a. Sangahan dan Sanggah Banding dapat diajukan oleh “siapa saja” (mendapat kuasa dari yang berhak). b. c. d. e.

Sampai dengan nilai 30 Miliar dapat diperuntukan untuk penyedia jasa menengah.(M1atauM2) Dalam mengevaluasi data kualifikasi harus mempertimbangkan datadata yang paling baru.(“up dating”} Dalam verifikasi, data-data kualifikasi apabila pokja ragu akan dikonfirmasikan ke penerbit. lampiran judul“buku pedoman PK ATAU buku pedoman JK” (lampiran Permen) hanya sebagai penuntun para pihak, yang mengikat adalah lampiran buku standar dokumen pengadaan yang dituangkan didalam dokumen pengadaan MASING-MASING POKJA

Kriteria evaluasi pekerjaan konstruksi (1)  Dalam menetapkan/melaksanakan evaluasi teknis untuk metode

sistem

gugur, (gugur ambang batas atau sistem nilai persetujuan eselonI) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Metode Pelaksanaan b. Jangka waktu pelaksanaan(bukan JADWAL) c. Spesifikasi Teknis (hanya

untuk pekerjaan terintegrasi)

d. Personil Inti e. Peralatan utama f. Bagian pekerjaan yang g. RK3K ( ??????)

akan disubkontrakkan

Kriteria evaluasi pekerjaan konstruksi (2) a) Metode pelaksanaan pekerjaan, meliputi: 1) tahapan/urutan pada metode pelaksanaan (secara garis besar) dalam penyelesaian pekerjaan utama; 2) metode kerja setiap kegiatan bagian pekerjaan utama (tidak termasuk proses produksi barang jadi/pabrikan , contoh: lift, pompa, concrete ready mix); 3) metode kerja setiap kegiatan pekerjaan penunjang/sementara yang terkait dengan pekerjaan utama. Catatan: Dilarang mensyaratkan network planning/Critical Path, cash flow, atau diagram; b) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama/Provisional Hand Over (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan. Catatan:  Dilarang menambah persyaratan jadwal kebutuhan material, peralatan, dan personil/tenaga kerja;  Dilarang meneliti urutan secara teknis jenis kegiatan yang

Kriteria evaluasi pekerjaan konstruksi (3) c) Peralatan minimal, meliputi: 1) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (ditetapkan sesuai dengan pekerjaan utama, peralatan utama tidak termasuk peralatan pendukung); dan 2) produktifitas kapasitas dari peralatan yang disediakan dibandingkan dengan yang diperlukan dalam huruf a) di atas. Catatan:  Lokasi dan tahun pembuatan peralatan tidak dijadikan pertimbangan dalam penilaian;  Pokja ULP dapat melakukan pembuktian/peninjauan ke lokasi dan kondisi peralatan  Dalam hal pascakualifikasi, penilaian peralatan menggunakan daftar isian kualifikasi d)Spesifikasi Teknis (hanya untuk pekerjaan terintegrasi).

Kriteria evaluasi pekerjaan konstruksi (4) e) Personil Inti, meliputi: 1) Penilaian personil manajerial (ahli/terampil) pada organisasi pelaksanaan pekerjaan:  usaha non kecil tidak termasuk tenaga terampil dan/atau personil pendukung;  usaha kecil cukup personil pelaksana (tenaga terampil); 2) Kompetensi personil manajerial di atas, meliputi kesesuaian: (1) Jabatan/Posisi; (2) Pendidikan; (3) Profesi/keahlian; dan (4) Tahun Pengalaman (sesuai jabatan/posisi dan profesi/keahlian). Catatan: Sebelum ditetapkan sebagai pemenang harus dipastikan personil inti tidak sedang terikat kontrak. f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, meliputi: 1) Bukan pekerjaan utama; dan 2) Pekerjaan spesialis g) RK3K. Catatan: menggugurkan teknis, untuk meyakini bahwa penawaran harga sudah termasuk biaya keperluan K3 serta penanggulangan bahaya k3

Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)  Dalam dokumen pengadaan, PPK harus menyampaikan identifikasi bahaya yang akan timbul akibat pekerjaan tersebut.  Dalam dokumen penawaran, Penyedia harus mengisi bentuk pengendalian dari identifikasi bahaya dan membuat sasaran serta program K3  Evaluasi teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalian risiko bahaya K3. Catatan : Evaluasi teknis terhadap RK3K :  RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3;  Diharapkan masing-masing Direktorat Jenderal membuat pedoman dalam penilaian terkait evaluasi teknis K3;  Penerapan SMK3 berdasarkan Permen PU no.9 tahun 2008 tentang SMK3.

4. Kriteria Evaluasi (4) a. Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. b. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, terintegrasi, dan/atau diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi. c. Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, terintegrasi, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), harus menggunakan persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait untuk menghindari persyaratan/ kriteria yang diskriminatif dan/ atau pertimbangan yang tidak obyektif.

EVALUASI PENAWARAN

5. Evaluasi Penawaran Harga NO

a. Evaluasi dokumen penawaran harus berdasarkan pada pedoman evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. b. Harga penawaran yang nilainya di bawah 80% HPS.

Penetapan

Harga Penawaran <80% HPS

WAJAR

YES

Klarifikasi Kewajaran Harga

TIDAK WAJAR

Gugur

MENOLAK

TERIMA

Jaminan Pelaksanaan dinaikan sebesar 5% dari HPS

Gugur

Penetapan

6. Evaluasi Kewajaran Harga di bawah 80% HPS : 1) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama; 2) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan; 3) Hasil penelitian butir 1) dan butir 2) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan 4) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 5) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila hasil evaluasi > harga penawaran → tidak wajar dan gugur. Apabila hasil evaluasi ≤ harga penawaran → wajar, tidak gugur, jaminan pelaksanaan menjadi sebesar 5% dari HPS

7. Penetapan Pemenang Pek. Konstruksi (alat/personil sama untuk penawaran beberapa paket) a. Mengikuti beberapa paket pek. konstruksi dalam waktu bersamaan & menawarkan peralatan sama, hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur. b. Dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 paket. c. Mengikuti beberapa paket pek. Konstruksi/jasa konsultansi dalam waktu bersamaan & menawarkan personil sama, hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

8. Sanggahan sanggahan banding

dan

a. Dalam hal jawaban sanggahan banding menyatakan pelelangan/seleksi gagal dan harus dilakukan evaluasi ulang, maka tidak ada sanggahan dan sanggahan banding terhadap hasil evaluasi ulang. b. Apabila peserta keberatan terhadap hasil evaluasi ulang dapat mengajukan pengaduan yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I bersangkutan.

9. Penunjukan Langsung (Lelang Ulang Gagal)

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

10.Keterlambatan (Melewati Tahun Anggaran) a. Keterlambatan & akan melampaui TA berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari tersebut dapat melampaui TA berjalan.*) (<4%) b. Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui TA berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan. c. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dinilai Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Catatan: *) Penkeu No 25/PMK05/2012 tanggal 7 Februari 2012

11. Material On-Site Besaran yang akan dibayarkan dari material on site berkisar antara 50% sampai dengan 70%, dengan ketentuan: a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Berada di lokasi perubahannya;

pekerjaan

sebagaimana

tercantum

dalam

Kontrak

dan

2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; 4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; 5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan 6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, butir a.2) dan butir a.3) tidak diperlukan; c. Pembayaran untuk item atau kontrak harga satuan.

“ Billing Rate ”

(SE Menteri PU Nomor : 03/SE/M/2013) BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERASI) UNTUK TENAGA AHLI BERPENDIDIKAN (S1, S2, S3) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI & SERTIFIKASI PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK ) Klasifikasi 1 AHLI MUDA

AHLI MADYA

AHLI UTAMA

Tahun Pengalaman 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rupiah Per Bulan S1 3 21,100,000 22,900,000 24,600,000 26,400,000 28,200,000 30,000,000 31,700,000 33,500,000 35,300,000 37,100,000 38,800,000 40,600,000 42,400,000 44,100,000 45,900,000 47,700,000 49,500,000 51,200,000 53,000,000 54,800,000

Tahun Pengalaman

Rupiah Per Bulan

4

S2 5

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29,500,000 31,600,000 33,600,000 35,800,000 37,800,000 39,800,000 41,900,000 43,900,000 46,100,000 48,100,000 50,100,000 52,200,000 54,200,000 56,200,000 58,400,000 60,400,000

Tahun Pengalaman

Rupiah Per Bulan

6

S3 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41,400,000 43,700,000 46,000,000 48,200,000 50,400,000 52,800,000 55,000,000 57,200,000 59,400,000 61,800,000 64,200,000 66,800,000

• Sebagai acuan penyusunan HPS/RAB Pekerjaan Konsultansi di Kementerian PU • Biaya langsung personil Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Maksimal

TABEL BESARAN INDEKS WILAYAH PROVINSI DI INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK ) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

Indeks 1.010 0.935 0.935 0.921 0.892 0.907 0.904 0.968 0.871 0.880 0.909 1.000 0.781 0.760 0.816 0.772 0.861 0.913 0.897 0.857 0.952 0.969 0.992 0.929 0.869 0.882 0.927 0.932 0.826 0.882 0.867 1.117 1.064

1. Data Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian SANGGAHAN PU BANDING BENAR TA.2010 - 2014 Rp1.200

83

JUMLAH PAKET

80

Rp1.000

70 60

Rp800

47

50

43

40

Rp600

30

26

30

Rp400

20

Rp200

10 0

NILAI PAKET (MILIAR)

90

NILAI PAKET (MILIAR) JUMLAH PAKET

Rp0 2010

2011

2012

2013

2014

TAHUN ANGGARAN

SANGGAHAN BANDING TIDAK BENAR TA. 2010 - 2014 128

Rp4.500,00

Rp4.000,00

JUMLAH PAKET

120

Rp3.500,00

100

Rp3.000,00

80

Rp2.500,00

59

60

Rp2.000,00 Rp1.500,00

39

40

14

20

Rp1.000,00

3

0

Rp500,00 Rp0,00

2010

2011

2012 TAHUN ANGGARAN

2013

2014


140


No. Data Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatas > Rp. 100 M dan Jasa Konsultansi diatas > Rp. 10 M oleh Menteri PU 2.

80

64

60 40 20

71

35

21

14

0 2010

2011

2012

2013

TAHUN ANGGARAN

2014

Rp12.000 Rp10.000 Rp8.000 Rp6.000 Rp4.000 Rp2.000 Rp0


JUMLAH PAKET

PENETAPAN PEMENANG LELANG DAN SELEKSI TOTAL MENTERI PU TAHUN 2010 - 2014


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT IMPLEMENTASI SPSE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TA 2016

Recommend Documents