KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
Yogyakarta, Agustus 2015
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
1
KOMPONEN DASAR HAK BERMUKIM 1. 2. 3. 4. 5.
Tata Ruang Perijinan Tanah Infrastruktur Dasar (termasuk energi & transportasi umum) Pembiayaan (termasuk pendanaan, pajak, retribusi, dll) Bangunan Gedung (teknik, teknologi dan bahan bangunan strategis) aset komunitas
NEGARA WAJIB HADIR Tata Kelola Kelembagaan Penyelenggaraan di Pusat dan Daerah : Transparan, Akuntabel dan Bebas KKN Menjalankan amanat Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (termasuk UU No 20/2011 tentang Rusun) POLITIK ANGGARAN (Minimal 3% dari APBN/APBD) Dana APBN/APBD dan dana-dana lainnya (dunia usaha, CSR, masyarakat, dll) dialokasikan untuk mendukung program dan terobosan Pemerintah (Pusat & Daerah) Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Public Private Partnership/ PPP) 2
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN Penyelenggaraan Perumahan Perencanaan
Pembinaan
Pemerintah Pusat
Pembangunan
Pemanfaatan
Pengendalian
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota 3
PERMASALAHAN PERUMAHAN
(1)
DATA • Backlog > 13,5 juta unit rumah, tanpa dukungan data yang akurat (ketersediaan rumah dan kebutuhan rumah sesuai tingkat pendapatan) KONDISI SOSIAL, BUDAYA dan EKONOMI MASYARAKAT • Pertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi terus meningkat • Rendahnya daya beli (cost affordability of housing) • Rendahnya akses MBR terhadap perbankan (non-bankable) PEMBANGUNAN RUMAH dan KESERASIAN LINGKUNGAN • Maraknya pembangunan rumah untuk investasi harga rumah semakin meningkat • Pembangunan perumahan tidak diikuti dengan pembangunan jaringan transportasi untuk memudahkan aksesibilitas UU 1/2011 Psl 36 ayat(2) • Lingkungan hunian tidak sesuai SPM lingkungan perumahan • Kualitas bangunan belum maksimal • Ketersediaan PSU belum memenuhi standar/peraturan yang ada AKSES DANA • Persyaratan kredit kepemilikan rumah yang kompleks • Harga rumah tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat • Kebijakan subsidi silang belum maksimal 4
PERMASALAHAN PERUMAHAN
(2)
TANAH DAN PERIJINAN • Tanah untuk perumahan semakin terbatas dan mahal • Perijinan yang sangat komplek dan biaya tinggi • Harga tanah dan biaya konstruksi yang tidak sesuai dengan harga jual yang terjangkau oleh MBR KEMITRAAN dan KESWADAYAAN • Kemitraan dengan Pemda (sinergisitas program dan kebijakan pusat dan daerah belum optimal), Swasta (peranserta pelaku pembangunan belum bersinergi secara optimal) dan Masyarakat masih kurang/rendah • Keswadayaan masyarakat masih rendah dan cenderung semu • Wasdal belum optimal • Pemberitaan mengenai “Rumah Umum” sangat sedikit dibandingkan dengan Rumah Komersial PERATURAN • Produk peraturan yang masih tumpang tindih • Sulit diterapkan karena berbagai masalah dan sangat majemuknya kondisi wilayah Indonesia
5
Amanat: UUD 1945: Ps. 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. UU No.1 Tahun 2011: Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. UU No.20 Tahun 2011: Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. UU No.23 Tahun 2014: Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (d) perumahan dan kawasan permukiman.
PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH Backlog
7,6 juta unit
RUMAH KHUSUS RUMAH NEGARA
berdasarkan konsep penghunian (Sumber : Perpres No.2/2015 tentang RPJMN 2015-2019)
13,5 juta unit
berdasarkan konsep kepemilikan
(Sumber : BPS dan Bappenas)
3,4 juta unit
RUMAH SWADAYA
RTLH
(Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS)
“Setiap Orang/Keluarga/ Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni“
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN SETDITJEN DIT. PERENCANAAN DIT. RUSUN DIT. RUMAH KHUSUS DIT. RUMAH SWADAYA DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
RUMAH UMUM
RUMAH DERET
Perencanaan Teknik dan Evaluasi
RUMAH KOMERSIAL
RUMAH TUNGGAL
Standar dan Pedoman
RUMAH SUSUN
Bantuan Rumah Umum Fasilitasi Hunian Berimbang
PEMANGKU KEPENTINGAN/ STAKEHOLDER
PERAN TURBIN
Fasilitasi Penyediaan Tanah
PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL • Jumlah Rumah Tangga Miskin 15,5 juta* • Rumah Tangga yang belum memiliki rumah 13,5 juta** Kebutuhan Rumah bagi MBR Terkendala adanya Permasalahan Perumahan
Terbangunnya Rumah Umum untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR 1. Keterjangkaun masyarakat 2. Terbangun dalam lingkungan yang layak huni 3. Sesuai dengan klasifikasi keserasian kawasan (intensitas/kepadatan hunian dan intensitas lahan tutupan 4. Mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja
Peran serta stakeholders dalam penyediaan rumah umum dan komersial UU No.1 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara
UU No.1 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang
• Pembinaan; dan • Penyertaan modal negara (PMN) dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi (PP NO.4/2005, Pasal 1 angka 19)
* Data Kemensos, jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat 2015 ** Data BPS tahun 2014, jumlah rumah tangga berdasarkan status kepemilikan rumah tahun 2013
Pembangunan Rumah komersial oleh badan hukum/swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemenuhan kebutuhan rumah umum
7
KEMITRAAN YANG SETARA DAN SINERGIS DALAM MEWUJUDKAN PERUMAHAN RAKYAT 8
Pemerintah / Kementerian
Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
UU Pemda, PP 24/2014
Kebijakan tentang Kemitraan PemerintahSwasta
Pemerintah Daerah
KEMITRAAN P&S
Swasta
Kegiatan Pengembangan Perumahan Obyek Operasional Kemitraan P&S
8
TARGET RPJMN dan RENSTRA TAHUN 2015-2019 RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL (1) A. TARGET RPJMN 2015-2019 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
Sasaran
Indikator
Target 2015
2016
2017
2018
2019
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial
Jumlah dokumen kebijakan teknis dan strategi pengembangan RUK
12
12
12
16
16
Terselenggaranya Pencadangan Tanah dan Pembangunan Rusun melalui Penyertaan Modal Negara untuk Perum Perumnas
Jumlah Modal yang Disertakan
1
1
1
1
1
Terfasilitasinya Pengelolaan Rusunawa bagi MBR yang Dilaksanakan Oleh BUMN
Penyediaan PSO Selisih Tarif Sewa
-
25.000
50.000
75.000
100.000
Tersedianya Suplai Bahan Bangunan yang Terjangkau untuk Pembangunan Rumah Umum bagi MBR yang Disediakan oleh BUMN
Penyediaan Bahan Bangunan Murah
-
-
1
1
1
9
TARGET RPJMN dan RENSTRA TAHUN 2015-2019 RUMAH UMUM dan KOMERSIAL (2) B. TARGET DALAM DRAFT RENSTRA KEMENPUPERA 2015-2019 Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial Sasaran Kegiatan : A
B
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Komersial 2. Jumlah Dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum 4. Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pelaksanaan Hunian Berimbang 5. Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama, Pendataan, dan Pemantauan Penyediaan Tanah 6. Laporan Layanan Perkantoran Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Difasilitasi melalui Bantuan Rumah Umum 1. Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi melalui Bantuan Rumah Umum 2. Laporan Layanan Perkantoran
Dok/ Lap
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Dok
7
7
7
7
7
35
Dok
7
7
7
7
7
35
Dok
8
8
8
8
8
40
Dok
6
6
6
6
6
30
Dok
7
7
7
7
7
35
Lap
12
12
12
12
12
12
Unit
41.700
165.000
170.000
165.000
135.250
676.950
Lap
12
12
12
12
12
12
10
TARGET DAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016 (BERDASARKAN RENJA TAHUN 2016)
11
KEGIATAN DIREKOTAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL NSPK
Perencanaan Teknis
Bantuan PSU Rumah Umum
Hunian Berimbang Rumah Komersial
Fasilitasi Penyediaan Tanah 12
KEGIATAN DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL (1) A
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
A. Penyusunan Rencana dan Strategi B. Penyusunan sistem aplikasi database bidang Rumah Umum dan Komersial, meliputi : 1. Perencanaan Teknik, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja RUK 2. NSPK yang Disusun 3. Pelaksanaan Bantuan PSU untuk Perumahan Umum 4. Pelaksanaan Fasilitasi Hunian Berimbang 5. Pelaksanaan Fasilitasi Penyediaan Tanah C. Data dimaksud dipersiapkan untuk dapat diupload pada web Ditjen Penyediaan Perumahan dan Kemen PUPR
B
FASILITASI PENYEDIAAN BAHAN BANGUNAN MURAH Merupakan salah satu amanat RPJMN 2015-2019 bidang Perumahan, untuk mendukung kebijakan yang akan terkait dengan harga rumah. Dilakukan kajian dan penyusunan Permen PUPR
C
FASILITASI PELAKSANAAN PSO SELISIH TARIF SEWA RUSUNAWA Penyusunan general guidelines pelaksanaan PSO Selisih Tarif Sewa (yang akan dilegalisasi dalam bentuk Permen), antara lain : 1. Penghitungan Biaya Kompensasi PSO 2. Penetapan Margin 3. Prosedur Penganggaran dan Pembayaran PSO 13 4. Mekanisme Pelaksanaan PSO yang efektif
FAKTOR PENENTU HARGA RUMAH S(prmh) = S(frmh) (Clr, T, P, Ad ) Keterangan : S(prmh) : ketersediaan rumah S (fprmh) : faktor penentu ketersediaan Clr
: tenaga kerja dan material (cost of labour and material)
T
: pajak (tax)
P
: profit margin pengembang
Ad
: biaya administrasi
14
PSO SELISIH TARIF SEWA RUMAH SUSUN PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik). RUSUN SEWA Lift, koridor, jalan, taman bermain, dll membutuhkan dana lebih Lahan tidak disediakan oleh Pemda Belum tersedia PSU di sekitar rusun Belum ada jaminan perizinan dan sertifikasi ilustrasi tarif PENETAPAN TARIF SEWA
Kemenpera
Rp. 300.000 Berdasarkan Permenpera 18/2007 (tarif Sewa = 1/3 UMR)
Perum Perumnas Rp. 500.000 Berdasarkan biaya konstruksi, operasional, dll dari Perumnas
Selisih Rp. 200.000
PSO
15
KEGIATAN DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL (2) D
FASILITASI PPPSRS
A. Sebagai upaya dalam memberikan pembinaan bagi pemda dan masyarakat rumah susun dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) B. Bentuk fasilitasi a.l : 1. Penyusunan 4 Rapermen terkait : a. Perizinan mengatur pedoman pelaksanaan perizinan bagi rumah susun b. Promosi mengatur perlindungan terhadap konsumen sejak rusun mulai dipasarkan c. Hak konsumen mengatur perlindungan hak konsumen terhadap bagian bersama d. Pengelolaan mengatur penyelenggaraan pengelolaan rusun 2. Advokasi/penanganan permasalahan PPPSRS
E
FASILITASI PELAKSANAAN HUNIAN BERIMBANG
PARADIGMA BARU HUNIAN BERIMBANG (DALAM PROSES KAJIAN) 1. Komposisi Rumah Mewah : Rumah Menengah : Rumah Sederhana 2. Lokasi penerapan HBkonsep kerjasama 3. Kebijakan Subsidi Silang 4. Prinsip Keserasian Lingkungan dalam Hunian Berimbang Sosbud+ek, Ekologis dan Pengembangan Spiritualitas Keagamaan dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila 5. Pendekatan dalam Implementasi a. Insentif b. Kooperatif dan Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan 16 6. Peran Pelaku (Pemerintah Pusat, Pemda dan Pengembang)
PENGELOLAAN (UU No 20/2011) PENGELOLA BERBADAN HUKUM
Kegiatan Pengelolaan (Pasal 56 s/d 60)
Operasional
Pemeliharaan
Bagian Bersama
Biaya via NPP Pasal 59 (4)
Benda Bersama
Kerjasama
Perawatan
KECUALI RUSUN UMUM SEWA RUSUN KHUSUS RUSUN NEGARA
PELAKU PEMBANGUNAN (Pasal 59)
Rumah Susun Umum Milik PPPSRS : Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun
Mengelola (masa transisi) 1 TAHUN
PPPSRS
IZIN USAHA
Perseorangan dan Badan Hukum
Tanah Bersama
Biaya Pengelolaan Dapat DISUBSIDI PEMERINTAH
DAFTAR PEMDA
Rumah Susun Komersil
KE DEPAN RUMAH SUSUN MERUPAKAN HUNIAN SELURUH MASYARAKAT 17
PERMASALAHAN PPPSRS (RUSUN UMUM DAN KOMERSIAL) PELAKU PEMBANGUNAN • MEMILIKI ASET YANG HARUS DILEPAS SETELAH SARUSUN DIJUAL • ASETNILAI EKONOMI • INDIKASI : PELAKU PEMBANGUNAN SEBAGAI DEVELOPER MEMBANGUNMENJALANKAN DEVELOPMENT PROPERTY
PEMILIK • MERASA DIRUGIKAN DENGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN • ASETNILAI EKONOMI • INDIKASI : PPPSRS ingin mengelola
FAKTA UU RUSUN • Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS • Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi 1 TAHUN • Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS. • PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk pengelola. • Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi • PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan ke PPPSRS. PERMASALAHAN PPPSRS muncul karena adanya masalah hulu-hilir : • Perijinan : semua yang berlaku di rusun harus disampaikan dalam perijinan • Promosi : semua yang berlaku di rusun harus disampaikan saat dilakukan promosi penjualan sarusun • Hak konsumen : hak konsumen rusun harus dijamin dengan pengaturan. UU perlindungan konsumen memuat barang bergerak dan barang tidak bergerak, tapi belummenyentuh terkait rumah/rusun • Pengelolaan rusun : belum diatur apa, bagaimana, waktu pengelolaan dan mekanisme penunjukan pengelola dll belum diatur • Unit/lembaga untuk pembinaan dan wasdal di kabupaten/kota belum ada
DIPERLUKAN PERANGKAT PENGATURAN DAN LEMBAGA PEMBINAAN DAN WASDAL RUSUN UMUM DAN KOMERSIAL: PERIJINAN, PROMOSI, HAK KONSUMEN DAN UNIT/LEMBAGA DI KABUPATEN/KOTA tahun 2016
Catatan : • INDONESIA : RUSUN HUNIAN DAN CAMPURAN • SINGAPURA : RUSUN HUNIAN 18
KESERASIAN PERUMAHAN
Keterkaitan Keserasian Perumahan dan Subsidi Silang untuk mendukung penyelenggaraan Hunian Berimbang Key Issue Mengapa Keserasian Perumahan dan Subsidi Silang perlu dijabarkan pada penyelenggaraan Hunian Berimbang dalam Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman?
Pembangunan sporadis kawasan perumahan sederhana dengan kapling kecil 60-72 m2 dan spesifikasi rumah serta insfrastruktur yang kurang memenuhi standard akan memicu kekumuhan pada kurun waktu jangka panjang 19
Belum tercapainya titik temu antara pihak penyedia perumahan dan pemerintah dalam merumuskan penyelenggaraan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
20
KONSEP SUBSIDI SILANG Realisasi dari penentuan harga faktor-faktor produksi rumah (subsidi silang) : Harga tanah bagi rumah sederhana dengan perhitungan harga pajak yang lebih rendah dari nilai pajak yang diberikan terhadap rumah mewah dan menengah, sehingga penurunan pajak akan berdampak terhadap ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah; Harga bahan bangunan, dapat melalui kerjasama dengan industri bahan bangunan
Harga penyediaan PSU/fasum/fasos hanya dibebankan bagi rumah mewah dan menengah Upah tenaga kerja, hal ini sulit dilakukan intervensi, tetapi bisa dibebankan sebagaian di dalam pembangunan rumah mewah dan menengah Pajak pembangun rumah Biaya administrasi .
21
KEGIATAN DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL (3)
E
FASILITASI PENYEDIAAN TANAH Termasuk mengenai pemanfaatan tanah untuk perumahan. Hal ini perlu dipertegas karena adanya perubahan fungsi lahan dari sawah menjadi lahan perumahan
22
KEGIATAN DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL (4)
E
BANTUAN PSU UNTUK PERUMAHAN UMUM
Tujuan Bantuan PSU untuk mendukung capaian RPJMN 20152019 terkait dengan perumahan: “meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai”
DASAR PENANGANAN • Diperuntukkan bagi rumah umum (rumah umum adalah: rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhn rumah bagi MBR), berbentuk rumah deret, rumah tunggal, dan rumah susun) • Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan (UU No. /20 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Psl 3 huruf f) • Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang (UU No.1/2011 Pasal 47) • Memberikan kemudahan dan-atau bantuan pembangunan rumah bagi MBR oleh pemda (UU No. 1/2011 Pasal 54) • Penyediaan PSU dalam rangka mendorong pembangunan rumah/perumahan baru 23
BANTUAN PSU DASAR HUKUM
TUJUAN BANTUAN PSU
• UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun • RPJMN 2015-2019 • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenrintah • Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Konsep Permen PUPR Nomor....... Tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (poses legalisasi)
• Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai • Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi MBR melalui dukungan penyediaan PSU dalam rangka pembangunan baru
KOMPONEN BANTUAN PSU TAHUN 2015 • Rumah Umum Tunggal dan Rumah Deret jalan lingkungan, berupa lapisan atas, badan jalan atau lapis pondasi bawah sudah terbentuk • Rumah Susun Umum jalan lingkungan dan ruang terbuka publik, berupa lapisan atas, badan jalan atau lapis pondasi bawah sudah
24
PERSYARATAN BANTUAN PSU BANTUAN PSU memfasilitasi pembangunan rumah baru bagi MBR yang dibangun pelaku pembangunan, sebanyak : TA. 2015 : 41.700 unit (40.700 unit pagu definitif) TA. 2016 : 165.000 unit (42.000 unit pagu indikatif) TA. 2017 : 170.000 unit TA. 2018 : 165.000 unit TA. 2019 : 132.250 unit TOTAL : 676.950 unit
PENGUSULAN BANTUAN USULAN LOKSI PERUMAHAN USULAN PEMKAB/PEMKOT USULAN PEMPROV Tembusan
KEMENPU-PR VERIFIKASI LOKASI LOKASI TERPILIH
RUMAH UMUM YANG LAYAK HUNI DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, TERATUR, TERENCANA, TERPADU, DAN BERKELANJUTAN.
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN LOKASI Pelaksanaan Pembangunan Fisk Bantuan PSU oleh Pelaku Pembangunan yg memiliki SBU dan SIUJK (penunjukan langsung) Pelaksanaan Pembangunan Fisik Bantuan PSU oleh Penyedia Barang/Jasa bagi Pelaku Pembangunan yg tidak memiliki SBU,SIUJK dan Perumnas (lelang umum) 25
PETA SEBARAN BANTUAN PSU RUMAH UMUM TA 2015 (tentative) KALBAR 4.869 unit
KALTENG 500 unit
KALSEL 7.594 unit
KALTIM 1.381 unit
SULSEL 2.746 unit
SULTENG 3.069 unit
NAD 2.065 unit SUMUT 3.823 unit
SULTRA 1.755 unit
KEPRI 4.043 unit
SULUT 2.804 unit
RIAU 5.730 unit
GORONTALO 1.700 unit
SUMBAR 3.945 unit
SULBAR 1.988 unit
JAMBI 307 unit
MALUT 972 unit
BABEL 313 unit PAPUA 960 unit
SUMSEL 1.860 unit BENGKULU 148 unit LAMPUNG 2.000 unit
BANTEN 4.508 unit
JABAR 12.845 unit
JATIM 2.434 unit
Wilayah I (Sumatera & Jawa)
Wilayah II (Kalimantan, Bali & Nusa Tenggara)
Wilayah III (Sulawesi, Maluku & Papua)
TOTAL
44.021 unit
14.344 unit
15.994 unit
74.359 unit 26
JADWAL LELANG BANTUAN PSU TAHUN 2015 TAHUN ANGGARAN 2015 Juli Mg I
Mg II
Agustus Mg III
Mg IV
Mg I
Mg II
Mg III
Mg IV
TAHAP I (27 JULI s/d 6 AGUSTUS) TAHAP I (27 JULI s/d 17 AGUSTUS) TAHAP II (30 JULI s/d 9 AGST) TAHAP II (30 JULI s/d 21 AGUSTUS) TAHAP III (3 s/d 12 AGUSTUS) TAHAP III (3 s/d 24 AGUSTUS) TAHAP IV (6 s/d 15 AGUSTUS) TAHAP IV (6 s/d 28 AGUSTUS) Catatan :
LELANG PENUNJUKAN LANGSUNG
LELANG UMUM
27
VERIFIKASI dan RENCANA PEMBANGUNAN BANTUAN PSU TA. 2015 Target Target 2015 : 40.700 unit rumah Total Usulan 2015: 74.359 (25 prov) Hasil Verifikasi (progress 10 Agustus 2015) : 24.907 unit di 51 kabupaten/kota (19 provinsi) 61,20 % dari target Tahun 2015 Minggu ke 2 verifikasi : Prov. Papua dan Prov. Papua Barat Minggu ke 4 verifikasi susulan (dinamisasi usulan) : Prov. Kep. Riau (Kota Batam), Prov. Sumut (Kab : Deli Serdang, Dairi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pak-Pak Bharat 1.519), Prov. Sumsel (Kota Palembang), Prov. Sulsel (Kab. Maros), Prov. Jabar (Kab. Bogor) Jumlah tender melalui penunjukan langsung (10 Agustus 2015) : 11.875 unit rumah
• • •
•
Wil 1 : Jawa, Sumatera 13.857 unit
Wil 2 : Kalimantan, Nusa Tenggara 8.239 unit
Wil 3 : Sulawesi, Maluku, Papua 2.811 unit
PERMASALAHAN BANTUAN PSU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Banyak lokasi yang diusulkan belum memiliki rumah terbangun dan/atau lahan masih kosong Pada lokasi yang sudah terbangun, jumlah unit rumah terbangun kurang dari 50 unit Status lahan perumahan yang diusulkan masih ada yang belum clear and clean Mengundurkan diri Merupakan rumah lama Keamanan, contoh : Papua Pemda tidak berminat Perubahan institusi pusat diikuti perubahan kebijakan maka perlu dikeluarkan permen baru
28
RENCANA TINDAK LANJUT BANTUAN PSU TA 2015 Melanjutkan Pengadaan melalui PELELANGAN UMUM • Akan Dilaksanakan Pemetaan Pekerjaan Berdasarkan Wilayah. Melanjutkan Pengadaan melalui PENUNJUKAN LANGSUNG • Pengembang Diundang Untuk Melalui Proses Penunjukan Langsung RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMDA DALAM RANGKA MONEV + PENJARINGAN USULAN(PERANSERTA PEMDA : pelaksanaan pembangunan fisik dan serah terima/hibah asset)
RENCANA PELAKSANAAN BANTUAN PSU TA 2016 Penjaringan usulan lokasi Bantuan PSU TA 2016 • Rapat Koordinasi pada: Wilayah I di Yogya , 12 Agustus 2015. Wilayah 2 di Banjarmasin, 2-4 September 2015. • Verifikasi pada Bulan September 2015, tender bulan Oktober-November 2015. • Verifikasi dilaksanakan jika usulan dari pemda sudah diserahkan saat kortek • Hasil Verifikasi pada TA 2015 yang <50 unit terbangun dimasukkan ke usulan pada TA 2016
RENCANA KONSEP KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN PSU • • • • • • • •
Komponen Bantuan PSU sesuai dengan kebutuhan (melalui KEPMEN PUPR) Komponen jalan dan ruang terbuka publik akan meliputi lapisan atas dan bawah (perlu persetujuan pimpinan) Meningkatkan pendanaan Menjaring usulan melalui Rapat Koordinasi di 33 provinsi Percepatan verifikasi Pelaksanaan verifikasi dalam 2 (dua ) tahap (USULAN DAN PEMANTAPAN) untuk menjaring usulan secara optimal Rapat Koordinasi Monev Serah terima aset Ke Pemerintah Kabupaten/Kota 29
JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN PSU TAHUN 2016 TAHUN 2015 OKT
Pemasukan Dokumen Usulan Prasarana, Sarana dan Utilitas
NOV
Verifikasi Lapangan
DES
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
RAPAT KOORDINASI
SEP
Penetapan Lokasi
AGS
TAHUN 2016
RAPAT KOORDINASI
RAPAT KOORDINASI
Pengadaan Konsultan MK
Pelaksanaan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PSU Pengadaan Fisik PSU
Catatan :
Pelaksanaan Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
PERSIAPAN SURVEY PELAKSANAAN PENGADAAN
30
TERIMA KASIH
31
