KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT IMPLEMENTASI SPSE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TA 2016

IMPLEMENTASI SPSE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TA 2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dasar Hukum • Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 – Pasal 106

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing. – Pasal 108

(3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP • Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 57/SE/M/2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)


2

Surat Edaran Menteri PUPR Tentang Pelaksanaan e-Procurement • •

•

•

Tahun anggaran 2015 penerapan Full E-Procurement diberlakukan di semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di pusat dan 32 (tiga puluh dua) propinsi Tahun Anggaran 2015 Penerapan Semi E-Procurement diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 (dua) propinsi berikut: Propinsi Papua dan Papua Barat kecuali kota Jayapura dan Kota Manokwari diberlakukan secara Full EProcurement. Full E-Procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukan dokumen (file) penawaran melalui sistem e-Procurement, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang (Aanwijzing) masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Semi E-Procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif dan sebagian lagi dilakukan secara manual Mulai Tahun Anggaran 2016 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) diberlakukan untuk seluruh paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


3

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) • • • •

• • •

•

Penjelasan dokumen lelang/seleksi dapat dilakukan secara tatap muka apabila diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan. Pada prinsipnya data penawaran (termasuk data kualifikasi) dari peserta pengadaan disampaikan secara elektronik dan penyerahan dokumen asli (hardcopy) hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP). Substansi yang akan dievaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan. Apabila dalam verifikasi dokumen elektronik dengan dokumen asli yang akan diusulkan Pokja ULP sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan terjadi perbedaan, maka penawaran tersebut tidak gugur, dan data yang digunakan adalah data dokumen elektronik. Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi akan dilakukan pembuktian kualifikasi. Pembukaan dokumen penawaran dapat disaksikan oleh wakil peserta dan berita acara ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jika pada suatu paket pekerjaan setelah seluruh proses dekripsi berhasil dan terdapat lebih dari satu dokumen elektronik yang rusak, berbeda isinya, dan tidak saling melengkapi serta tidak ada keterangan penggantian dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang di Upload paling akhir. Tetapi jika waktu upload nya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir. Dokumen elektronik yang dimaksud adalah dokumen administrasi, teknis,harga, serta dokumen kualifikasi, sesuai data dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Apabila terjadi hambatan teknis terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik, sehingga Pokja ULP tidak dapat mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh, maka segera memberitahukan/menghubungi LPSE untuk diadakan perubahan/penyesuaian jadwal dengan memperhatikan alokasi waktu yang cukup.


4

Implementasi SPSE Kemen PUPR terpusat • Implementasi SPSE di Kemen PUPR dilakukan secara TERPUSAT • Hanya ada 1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian PUPR • LPSE Kemen. PUPR direncanakan akan berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi • Penanganan permasalahan ditangani oleh LPSE jika tidak dapat ditangani akan di eskalasi ke LKPP (termasuk jika terjadi file rusak) • Penyedia jasa yang belum mempunyai kode akses di SPSE agar mendaftar di LPSE Kementerian PUPR (dapat juga mendaftar di LPSE terdekat lalu menerapkan agregasi penyedia jasa agar dapat ikut lelang di semua LPSE)


5

Implementasi SPSE Jaminan Keamanan • SPSE menerapkan enkripsi : SSL (https) dan Apendo (Aplikasi Pengaman Dokumen – Oleh Lemsaneg) • Bandwidth (650 MB) • Redundant server


6

Lelang TA 2016 • Diharapkan dapat mulai lelang di bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran-1, agar di bulan Januari pekerjaan sudah dapat dimulai • Proses lelang dimonitor mingguan oleh Menteri


7

Alur eProcurement Kementerian PUPR T.A. 2016 A4 Data kontrak

RKAKL SIRUP pusat

LKPP

Pemaketan

Data paket

ePurchasing

LKPP

Pejabat pengadaan dan PPK

A3

Sistem Pemantauan Pengadaan LPSE

eMonitoring

Biro PKLN

Pemantauan Progres Fisik dan Keuangan

A2

Data paket

SPSE 3.6

A1

SIRUP lokal

LPSE

LPSE

Data lelang

Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa

Pokja ULP

SPSE 4

LPSE

A5

Data kontrak

Aplikasi Penghubung A1 : eMonitoring – SIRUP Lokal dan Pusat (oleh BPKLN) A2 : SIRUP Lokal – SPSE 3.6 dan SPSE 4 (oleh LKPP – Dit.SPSE) A3 : SIRUP Lokal – Sirup Pusat (reguler dan saat dibutuhkan) (oleh LKPP – Dit. Perencanaan dan Monev) A4 : ePurchasing – eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh LKPP – Dit.SPSE) A5 : SPSE 3.6 dan SPSE 4 – eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata) Aplikasi Lainnya Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata)


8

Perbedaan eProc PU vs LKPP SPSE 3.6 • 1 anggota Pokja 1 Kode akses/Password • Aanwijzing online (semi chat) di rentang waktu tertentu • Pembukaan Penawaran (tanpa saksi) • Dokumen Penawaran Enkripsi -> Apendo • Upload Dokumen Penawaran : sistem 1 file dan 2 file (tidak dapat dipecah) max 500 MB • Jaminan Penawaran -> sesuai dengan aturan/SBD dari Ditjen Bina Konstruksi • Full eProcurement untuk seluruh wilayah KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

9

Akses ke Sistem • Akses sistem di http://lpse.pu.go.id • Atau www.pu.go.id sub menu LPSE, sub sub menu SPSE


10

SPSE Kementerian PUPR http://lpse.pu.go.id


11

SPSE Kementerian PUPR http://lpse.pu.go.id


12

eKatalog https://e-katalog.lkpp.go.id/

• Menampilkan daftar barang-barang yang dapat dibeli melalui ePurchasing


13

ePurchasing • Membeli barang dari eKatalog di INAPROC • Akses melalui SPSE LPSE Kemen PUPR • Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau PPK dengan login di SPSE lalu pilih menu aplikasi eProcurement lainnya


14

SIRUP http://sirup.lkpp.go.id

• Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan • Menampilkan Pemaketan (Swakelola dan Penyedia (kontraktual) • Pemasukan Data melalui eMonitoring • TA 2015 PUPR sudah menampilkan 92 T rupiah


15

Kode Akses SPSE

USER

Surat Permohonan KODE AKSES PPK / PEJABAT PENGADAAN / POKJA

LPSE

Memeriksa dan Mengirimkan kode akses ke User/Pengguna

Datang langsung atau kirim scan asli ke email [email protected] dan [email protected]


16

Format Surat Permohonan -Panitia


17

Format Surat Permohonan – PPK/Pejabat Pengadaan


18

Hubungi Kami • • • •

Email : [email protected] Telp : 021 – 7255789 / 021 – 7395588 ext 199 Fax : 021 – 7232366 Panduan penggunaan sistem dapat di download di : http://edokumen.pu.go.id/pulink/PAQ3G


19

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT IMPLEMENTASI SPSE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TA 2016

Recommend Documents