KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BUKU 1 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
(Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan Pola Kuliah Kerja Nyata Tematik)
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Dengan Pola Kuliah Kerja Nyata Tematik dapat dilaksanakan dengan muatan program dan kegiatan yang disempurnakan dari pelaksanaan kemitraan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pedoman Umum ini disiapkan dalam rangka memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka kemitraan infrastruktur permukiman oleh tim teknis dan perguruan tinggi di daerah masing-masing. Dalam Pedoman Umum ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta penjelasan seputar proses penyelanggaraan kegiatan di lapangan. Sebagai sebuh pedoman diharapkan Pedoman Umum ini bisa dijalankan sebagaimana yang diharapkan untuk memastikan pelaksanaan kemitraan infrastruktur permukiman dengan pola KKN Tematik efektif.
Jakarta Sekretariat Program Kemitraan Infrastruktur Permukiman
i
DAFTAR ISTILAH
BPB
Bina Penataan Bangunan
BPSPAM
Badan Pengelila Sistem Pengelolaan Air Minum
CTPS
Cuci Tangan Pakai Sabun
IMAP
Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi
IMB
Izin Mendirikan Bangunan
LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian untuk Masyarakat
Kemen PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KKN
Kuliah Kerja Nyata
PLP
Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi)
PKP
Pengembangan Kawasan Permukiman
PKS
Perjanjian Kerja Sama
SPAM
Sistem Pengelolaan Air Minum
SPAL-D
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i 1
PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 1.1
Latar Belakang.......................................................................................................... 1
1.2
Tujuan .......................................................................................................................... 1
1.2.1 Umum ...................................................................................................................... 1 1.2.2 Khusus ..................................................................................................................... 1 1.3
Sasaran ........................................................................................................................ 2
1.4
Ruang Lingkup Kegiatan Kemitraan ................................................................ 3
1.4.1 Kegiatan di Tingkat Lembaga ......................................................................... 3 1.4.2 Kegiatan Pendampingan di Masyarakat .................................................... 4 2
MEKANISME PELAKSANAAN ...................................................................................... 7 2.1
Tata Kerja Kerjasama ............................................................................................ 7
2.2
Skenario Lokasi dan Pemilihan TemaKegiatan ........................................... 8
2.3
Tahapan Pendampingan ....................................................................................... 9
2.3.1 Sosialisasi Program Kemitraan ..................................................................... 9 2.3.2 Orientasi Dosen Pembimbing ........................................................................ 9 2.3.3 Pembekalan Mahasiswa (2 hari) ................................................................10 2.3.4 Pelaksanaan Pendampingan dan Keluaran Kegiatan Di Lapangan 10 2.4 Peran dan Tanggung Jawab Pelaku Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan..............................................................................................................................12 2.4.1 Peran Dalam Penyiapan Lokasi ...................................................................12 2.4.2 Peran Koordinasi Dalam Persiapan Pelaksanaan Kemitraan ..........12 2.4.3 Peran Dalam Pembekalan..............................................................................13 2.4.4 Peran Dalam Pengendalian Pelaksanaan Pendampingan .................13 2.4.5 Peran Dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan ....14 2.5 3
Monitoring dan Pelaporan Kegiatan ..............................................................14
PANDUAN DAN MODUL PENDAMPINGAN ..........................................................16 3.1
Maksud dan Tujuan ..............................................................................................16
3.2
Jenis Panduan .........................................................................................................16
3.3
Penyediaan Modul dan Piranti Pelaporan Kegiatan ................................17 iii
4
PENUTUP ..........................................................................................................................18
iv
1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program kemitraan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Perguruan Tinggi telah dimulai pada tahun 2014 dalam rangka pendampingan keberlanjutan pembangunan Air Minum Perdesaan diselenggarakan di daerah dengan melibatkan 7 perguruan tinggi meliputi; Universitas Udayana - Denpasar, Universitas Pattimura -Ambon, Universitas Darussalam – Ambon, Univeritas Halu Oleo – Kendari dan Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta. Pengalaman positif yang telah diperoleh melalui kemitraan tahun 2014 program kemitraan mulai tahun 2015 dikembangkan menjadi program kemitraan infrastruktur pemukiman dengan pola KKN Tematik dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam rangka merespon agenda pemerintah untuk pemenuhan target akses air minum dan sanitasi. Program pembangunan sektor air minum dan sanitasi dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai target 100 % akses masyarakat untuk air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses masyarakat untuk sanitasi dengan nama program kemitraan infrastruktur permukiman poka KKN tematik. Pedoman Umum ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dari pedoman umum kemitraan yang telah dijadikan acuan pada kemitraan tahun 2014.
1.2 Tujuan 1.2.1 Umum Tujuan umum kemitraan infrastruktur permukiman melalui pola KKN tematik secara umum adalah mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung upaya keberlanjutan pembangunan bidang infrastruktur permukiman, 1.2.2 Khusus Melalui peran mahasiswa dalam KKN program kemitraan infrastruktur bertujuan untuk: 1. Memperkuat kapasitas pemerintah pengelolaan infrastruktur permukiman
desa/kelurahan
dalam
2. Mendampingi desa dalam perencanaan program infrastruktur permukiman jangka 5 tahun yang terukur.
3. Mendampingi desa dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui alokasi dana APBN
1.3 Sasaran Sasaran dari pelaksanaan program kemitraan infrastruktur permukiman adalah: a. Keterlibatan
perguruan tinggi dalam mempromosikan dan pemberdayaan masyarakat untuk keberlanjutan infrastruktur permukiman
b. Kemampuan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam
membangun sistem pengelolaan infrastruktur permukiman mencakup sektor sebagai berikut: 1)
SPAM Desa
Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan keberlanjutan SPAM Perdesaan meliputi: a) Penyiapan Kelembagaan pengelola SPAM Desa, b) Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan layanan dan c) Perencanaan pengelolaan SPAM Desa yang berkelanjutan. 2)
Penyehatan Lingkungan
Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan keberlanjutan sanitasi meliputi: a) Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi dan promosi
perubahan perilaku higiene dan saniter khususnya dalam promosi STOP BABS dan pengelolaan persampahan yang sehat b) Pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi air limbah yang
telah dibangun melalui bantuan pemerintah 3)
Pengembangan Permukiman
Kapasitas pemerintah desa/kelurahan dalam penataan kawasan permukiman melalui: a) Penyiapan rencana pengembangan infrastruktur lingkungan
yang berorientasi pada kebutuhan mendatang b) Penyiapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan tata ruang
permukiman berbasis masyarakat 4)
Penataan Bangunan dan Lingkungan
2
Kapasitas pemerintah dea/kelurahan dalam perencanaan dan pengendalian bangunan yang aman meliputi: a) Promosi dan aksi penertiban bangunan dan lingkungan sesuai
dengan peraturan b) Penyiapan sistem mitigasi/pengamanan dari resiko bencana
berbasis masyarakat
1.4 Ruang LingkupKegiatan Kemitraan Ruang lingkup kegiatan program kemitraan insfrastruktur permukiman dengan pola KKN meliputi kegiatan di tingkat kelembagaan dan kegiatan pendampingan lapangan. 1.4.1 Kegiatan di Tingkat Lembaga Kegiatan kemitraan di tingkat lembaga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh tim koordinasi, dan tim teknis serta tim pelaksana di masing-masing perguruan tinggi mitra. Kegiatan program kemitraan di tingkat lembaga mitra meliputi: a) Sosialisasi program kemitraan diikuti oleh perguruan tinggi potensial
dilanjutkan penjaringan minat b) Penyiapan dan penandatangan perjanjian kerjasama kemitraan c) Pelaksanaan pembekalan dan atau orientasi untuk dosen pembimbing
lapangan d) Pembekalan mahasiswa sebelum diturunkan/diberngkatkan ke
lapangan e) Monitoring/pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan f) Koordinasi/konsultasi dan layanan bantuan teknis sesuai dengan
kebutuan spesifik yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh perguruan tinggi g) Pelaporan progres kegiatan di lapangan dengan memanfaatkan piranti
sistem yang ada h) Penyediaan panduan dan format-format yang dibutuhkan dalam
fasiltasi dan pelaporan kegiatan i) Lokakarya evaluasi pelaksanaan kegiatan kemitraan
3
1.4.2 Kegiatan Pendampingan di Masyarakat Kegiatan di tingkat lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dialksanakan oleh mahasiswa dalam rangka pendampingan/pemberdayaan masyarakat untuk infrastrukur permukiman berdasarkan sektor Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM Desa), Penyehatan Lingkunan (sanitasi), Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) dan Bina Penataan BangunanBPB) dengan batasan sebagi berkiut: 1.4.2.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) a. Yang dimaksud SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum yang telah
dibangun, yang sedang dibangunan maupun yang sedang dalam persiapan pembangunan yang dibiayai melalui alokasi dana dari APBN. b. SPAM dalam pendampingan melalui KKN tematik adalah SPAM
Perdesaan atau yang berlokasi di daerah pendampingan KKN c. Pendampingan SPAM pada lokasi KKN tematik difokuskan pada
pendampingan masyarakat dalam penyiapan kelembagaan, peningkatan fungsi kelembagaan dalam rangka keberlanjutan dan penggunaan efektis d. Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksudkan pada butir c)
adalah kegiatan penguatan kapasitas melalui pelatihan terbatas, bantuan teknis secara langsung dan atau melakukan penjaminan kualitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mempersiapkan keberlanjutan sistem dan pengelolaan. e. Penyiapan kelembagaan dalam rangka keberlanjutan sebagaimana
dimaksudkan pada butir d) meliputi: 1)
Pembentukan badan pengelola bagi sistem yang belum membentuk
2)
Penyempurnaan badan pengelola bagi sistem yang telah membentuk tetapi belum lengkap atau tidak/kurang berfungsi dikarenakan beberapa faktor penyebab
3)
Penyiapan sistem pengaturan pengelolaan antara lain; penyiapan peraturan yang disepakati masyarakat, penetapan iuran.
4)
Penyusunan rencana pengelolaan (bisnis plan) yang disepakati dalam rangka pengembangan layanan untuk mencukupi kebutuhan layanan di masa mendatang.
4
f.
Kegiatan pendampingan untuk SPAM untuk desa yang dalam proses persiapan pembangunan adalah kegiatan mempersiapkan masyarakat dan penyiapan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.
g. Kegiatan persiapan masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada
butur f meliputi; 1)
promosi dan atau sosialisasi tentang rencana pembangunan,
2)
penyiapan kelengkapan data/administrasi penyiapan daftar nama calon penerima manfaat
3)
penyiapan panitia yang akan terlibat/mengawal dalam pelaksanaan pembangunan
4)
penyiapan rencana kerja panitia
5)
penyepakan kontribusi cash sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh proyek
misalnya;
h. Fasilitasi
atau mendampingi masyarakat dalam berkomunikasi/berhubungan dengan dinas PU/Satker sehubungan dengan rencana pembangunan.
1.4.2.2 Pendampingan Kegiatan Penyehatan Lingkungan (Sanitasi) a. Yang dimaksud kegiatan penyehatan lingkungan adalah tema kegiatan
pendampingan yang berhubungan sanitasi air limbah dan pengelolaan sampah b. Kegiatan sanitasi air limbah difokuskan pada perubahan perilaku yang
berhubungan dengan praktek air besar dan atau kepemilikan dan penggunaan jamban keluarga. c. Kegiatan sanitasi persampahan sebagaimana pada butir 1) adalah
kegiatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan pendekatan 3 R (reduce, reuse dan recicle). Jenis dan pilihan kegiatan untuk 3 R disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat sesuai dengan permasalahan dihadapi. d. Pendampingan mahasiswa untuk kegiatan sanitasi diarahkan untuk
membangun gerakan masyarakat dan masyarakat sebagai pelaku utama. Kegiatan membangun gerakan masyarakat antara lain: 1)
Promosi/kampanye STOP BABS, kampanye jangan buang sampah di sembarang tempat dengan melibatkan/yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, sekolah atau kelompok kegiatan lainnya yang ada di desa/kelurahan
5
2)
Membentuk gugus tugas kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan gerakan sebagaimana dimaksudkan pada buti a.
e. Kegiatan menyiapkan dan atau memperkuat kelembagaan kelompok
pengelola SPAL komunal yang telah dibangun melalui biaya pemerintah atau sumber lainnya, jika sarana yang telah dibangun tersebut belum dilengkapi dengan kelompok pengelola atau yang telah disiapkan tetapi memerlukan penguatan. Kegiatan ini khususnya untuk lokasi KKN di lokasi perkotaan 1.4.2.3 Penataan Bangunan dan Lingkungan a. Yang
dimakasud pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan penataan dan penertiban bangunan dan lingkungan
b. Kegiatan mahasiswa dalan pendampingan BPB terbatas pada
peningkatan pengetahuan dan penyadaran dan memberikan contohcontoh cara pengendalian penataan bangunan dan lingkungan c. Tema kegiatan spesifik untuk penataan lingkungan permukiman
antara lain; a) Penyiapan peta bangunan dan lingkungan untuk menggambarkan titik titik lokasi yang beresiko untuk diantisipasi b) Promosi pemenuhan IMB untuk pelaksanaan pembangunan, c) Promosi perlunya upaya pengamanan lingungan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh faktor kurang amannya bangunan.
6
2 MEKANISME PELAKSANAAN 2.1 Tata Kerja Kerjasama Mekanisme kerja program kemitraan infrastruktur permukiman adalah sebagaimana bagan air berikut: Gambar 1 Mekanisme Kerja Program Kemitraan Infrastruktur Permukiman
Kementerian
PKS
Rektor
Tim Teknis
Rencana Kerja
LPPM
Pelaksanaan Pendampingan Lapangan
Dosen Pembimbing
Satker/Dinas Teknis
Advisor
Masyarakat
Fasili tasi
Pertanggun gjawaban
Monitoring
Proses Aksi
Koordinasi
Penjelasan mekanisme kerja sebagaimana gambar di atas adalah sebagai berikut: a) Dasar pelaksanaan program kemitraan adalah dokumen perjanjian
kerjasama antara Kementerian PUPERA dengan Peruguruan Tinggi yang telah ditanda tangani bersama b) Tim teknis dan LPPM/universitas menyusun rencana kerja atau
jadwal kegiatan yang disepakati bersama c) Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Satker dan Kementerian
Pekerjaan Umum di provinsi memberikan dukungan d) Dalam
pelaksanaan kegiatan di lapangan dosen pembimbing melakukan supervisi dan fasilitasi
7
e) Konsultan manajemen pelaksanaan program kemitraan memberikan
bantuan teknis dalam proses pembekalan dan layanan bantuan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2.2 Skenario Lokasi dan Pemilihan TemaKegiatan SPAM Desa, Sanitasi dan Pengembangan Permukiman merupakan satu kesatuan komponen yang saling terkait untuk penguatan kapasitas pengelolaan infrastruktur permukiman di perdesaan, sedangkan komponen program yang saling berkaitan untuk kawasan perkotaan adalah Penataan Bangunan dan Lingkungan, sanitasi dan pengembangan permukiman. Khusus untuk sanitasi di wilayah perkotaan memiliki perbedaan karakteristik dan substansi pesan yang berbeda dengan perdesaan. Untuk kawasan perkotaan sanitasi lebih fokus pada peningkatan kualitas septic, regular disludging dan peningkatan status dari on site menuju off site, untuk kawasan perdesaan lebih diarahkan pada peningkatan akses jamban sehat dan membebaskan lingkungan dari praktek Buang Air Besar Sembarangan. Skenario intervensi dalam pelaksanaan KKN tematik adalah sebagai berikut:
Desa
YA
Komposisi Prioritas
Termasuk daerah kumuh
Ada SPAL-D
Ada SPAM Des
Tabel 1 Skenario Penetapan Tema Kegiatan Berdasarkan Lokasi Pendampingan
Air Minum Sanitasi/PLP Bangkim
TIDAK
Sanitasi + PKP
Struktur Fokus Kegiatan
Kota
YA
TIDAK
YA
YA
BPB
Sanitasi
PKP
BPB+Sanitasi PKP
YA
TIDAK
Sanitasi
Air Minum: BPSPAM, peraturan, sistem iuran, Rencana Bisnis SPAM Sanitasi : Gerakan STOP BABS Bangkim: Rencana Infrastruktur sosial/wisata/agro dan ekonomi Sanitasi: STOP BABS, CTPS, PAM RT, Sampah, SPAL RT Bangkim: Rencana Infrastruktur sosial/wisata/agro dan ekonomi BPB : Rencana Mitigasi Resiko Bencana Sanitasi : Badan Pengelola, peraturan dan, promosi reguler disludging Bangkin: Rencana Penataan Tata Ruang dan Penegakan Peraturan Permukiman PBL : Rencana Mitigasi Resiko Bencana Sanitasi: Aksi untuk sampah, Promosi STOP BABS/promosi CTPS Bangkim: Rencana Penataan Tata Ruang dan Penegakan Peraturan Permukiman Sanitasi : Badan Pengelola, peraturan dan, promosi reguler disludging
8
PKP
Bangkim: Rencana Penataan Tata Ruang dan Penegakan Peraturan Permukiman
2.3 Tahapan Pendampingan 2.3.1 Sosialisasi Program Kemitraan a) Sosialisasi program diberikan kepada perguruan tinggi mitra
potensial yang telah dilakukan proses asesmen awal b) Sosialisasi diselenggarakan oleh pusat dan arahan materi substasi
kegiatan tematik disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai inisiator dan mitra utama. c) Kegiatan sosialisasi diselenggaran untuk menyampaikan:
a. Penjelasan tentang arah dan kebijakan program dan seputar ruang lingkup kegiatan kemitraan. b. Tujuan dan keluaran dari program kemitraan c. Penjelasan ruang lingkup kegiatan kemitraan, proses legal yang akan ditindaklajuti setelah pernyataan minat. d. Keluaran dari kegiatan sosialisasi adalah penyataan minat awal yang ditindaklanjuti secara formal dan kesepakatan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan 2.3.2 Orientasi Dosen Pembimbing Orientasi untuk dosen pembimbing dilakukan melalui pelatihan selama tiga hari dengan tujuan untuk memberikan bekal pemahaman mengenai konsep KKN tematik infrastruktur permukiman dan penyamaan persepsi mengenai proses pendampingan/monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan output kegiatan oleh masing masing kelompok mahasiswa tercapai. Hasil dari orientasi ini adalah kesiapan dosen pembimbing untuk melakukan pembekalan kepada mahasiswa di kampus masing-masing sebelum diterjunkan ke lapangan untuk KKN. Materi pembekalan mencakup arah dan kebijakan, pedoman umum pelaksanaan program dan pengenalan aspek teknis infrastruktur permukiman dan langkah langkah pemberdayaan masyarakat selama pelaksanaan pendampingan di lapangan serta pembahasan penggunaan piranti monitoring dan pelaporan.
9
2.3.3 Pembekalan Mahasiswa (2 hari) Tujuan dari pembekalan mahasiswa adalah memberikan pemahaman teknis dan keterampilan praktis dalam pelaksanan pendampingan selama KKN. a. Materi
(hari 1) Materi yang dibahas meliputi materi substasi pemberdataan meliputi: tekknik komunikasi, perencanaan bersama mansyarakat, penguatan kelembagaan, aspek peraturan/kebijakan yang perlu diketahui tentang infrastruktur permukiman. (hari 2) Materi substansi teknis disampaikan secara kelompok fokus meliputi sebagai berikut:
Kel 1 : Air minum Kel 2 : Sanitasi (perdesaan/perkotaan) Kel 3 : PKP Kel 4 : BPB
b. Penyelenggara
Penyelenggaran pembekalan mahasiswa adalah perguruan tinggi mitra masing-masing, dukungan dari sekretariat adalah sebagai narasumber dan fasilitator untuk materi spesfik jika diperlukan oleh masing masing perguruan tinggi. 2.3.4 Pelaksanaan Pendampingandan Keluaran Kegiatan Di Lapangan Pelaksanaan kemitraan pemberdayaan masyarakat untuk keberlanjutan infrastruktur permukiman dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagaimana bagan alir berikut:
Gambar 2 Bagan Alir Pelaksanaan Kemitraan Infrastruktur Permukiman
10
Penyiapan Long list lokasi
Orientasi dosen pembimbing
Pelaksanaan Pendampingan
Identifikasi awal untuk penetapan fokus
Orientasi Mandiri Mhs dengan meng akses website sekretariat
Laporan tengah waktu melalui website
Pembekalan Mahasiswa dalam kelas
Lanjutan Pendampingan
Penetapan lokasi (komposisi desa dan kota)
Penetapan alokasi mahasiswa untuk perdesaan dan perkotaan
Pemberangkatan Mahasiswa
Laporan akhir waktu melalui website
Up load Rencana Kerja yang disepakati dengan Masyarakat melalui website
Penjelasan langkah kegiatan sebagaimana bagan alir di atas adalah sebagai berikut
Kegiatan
Keluaran
Langkah 1 : Orientasi dan penyepakatan rencana kerja pendampingan
Rencana dan Kesepakatan kegiatan selama pendampingan dengan kepala desa
Langkah 2 : Asessmen kondisi eksisting permukiman terpadu
Peta kondisi eksisting permukiman terpadu mencakup aspek air minum, sanitasi dan infrastruktur permukiman lainnya
Langkah 3 : Perencanaan (road map) permukiman terpadu (air minum, sanitasi, bangkim dan pengelolaan kawasan kumuh)
Road Map Infrastruktur Permukiman desa/kelurahan mencakup; a) kondisi eksisting, b) target cakupan dan mutu pelayanan (10 tahun mendatang) air minum dan sanitasi, c) dukungan peraturan dan kelembagaan yang dibutuhkan
Langkah 4 : Fasilitasi pengembangan aturan pengelolaan permukiman terpadu (air minum, sanitasi, bangkim)
Peraturan Pengelolaan Infrastruktur Permukiman mencakup a. Pemanfaatan SPAM, b, Sanitasi Lingkungan (pemanfaatan SPAL-D komunal), c. Syarat perijinan mendirikan pembangunan.
11
Langkah 4.a. Fasilitasi strategi mitigasi resiko bencana untuk kawasan permukiman kumuh.
Petunjuk penanganan dan mitigasi resiko bencana pada kawasan permukiman kumuh perkotaan
Pelatihan tematik untuk setiap langkah. Catatan: Untuk Perencanaan setiap desa/kelurahan dilakukan pelatihan secara khusus.
Laporan pelaksanaan pelatihan masyarakat perencanaan pengelolaan infrastruktur pemukiman terpadu.
Pendampingan kegiatan tematik sesuai pilihan dan kesepakatan (gerakan STOP BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun, Komposting, Aksi Kebersihan Lingkungan.
Laporan pelaksanaan kegiatan tematik sanitasi (pemicuan, komposting, promosi CTBS, aksi masyarakat untuk SPAL) sesuai pilihan kegiatan yang dilaksanakan.
2.4 Peran dan Tanggung Jawab Pelaku Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan 2.4.1 Peran Dalam Penyiapan Lokasi a) Lokasi KKN tematik infrastruktur permukiman adalah lokasi yang
beririsan antara daftar lokasi KKN masing masing perguruan tinggi dengan daftar lokasi penerima dan atau calon penerima program infrastruktur permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya untuk perogram-program yang berkaitan dengan SPAM, PLP, PKP dan BPB. b) Setiap Perguruan Tinggi menyiapkan daftar lokasi KKN dan
Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan lokasi program, selanjutnya ke dua pihak menyepakati lokasi lokasi mana saja yang akan dijadikan lokasi KKN tematik dalam program kerjasama. c) Daftar lokasi yang telah disepakati selanjutnya didokumentasikan ke
dalam data base program kemitraan di sekretariat pusat 2.4.2 Peran Koordinasi Dalam Persiapan Pelaksanaan Kemitraan a) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan
program kemitraan dilaksanakan secara proaktif baik oleh Perguruan Tinggi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. b) Dalam hal rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah
direncanakan Kementerian PUPR melalui sekretariat melakukan komunikasi bagi secara formal melalui penuratan, melalui email maupun komunikasi langsung melalui telepon.
12
c) Untuk melakukan pembahasan mengenai kegiatan dan atau tentang
perjanjian kerjasama dilakukan melalui forum pertemuan yang diselenggarakan oleh sekretariat bertempat di lokasi yang ditetapkan baik di Perguruan Tinggi mitra utama yaitu Universitas Gadjah Mada atau salah satu perguruan tinggi mitra yang diepakati. d) Kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan
tentang rencana kegiatan atau hal-hal yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 2.4.3 Peran Dalam Pembekalan a) Pelaksanaan pembekalan terdiri dari pembekalan untuk dosen
pembimbing dan pembekalan untuk mahasiswa b) Pembekalan
untuk dosen pembimbing diselenggarakan oleh sekretariat dan pembekalan untuk mahasiswa dilakukan oleh masing masing perguruan tinggi
c) Peran sekretariat dan atau konsultan manajemen dalam pelaksanaan
pembekalan mahasisme bersifat membantu dan atau sebagai nara sumber d) Untuk kepentingan dokumentasi setiap perguruan tinggi yang telah
melakukan kegiatan pembekalan memberikan nama-nama mahasiswa berdasarkan kelompok penugasan atau nama desa kepada sekretariat untuk dimasukkan dalam data base. e) Biaya
penyelenggaraan pembekalan untuk dosen pembimbing dibebankan pada sekretariat (pusat) dan untuk pembekalan mahasiswa dibebankan kepada masing-masing perguruan tinggi.
f) Dalam
dukungan pembiayaan dari pusat untuk pelaksanaan pembekalan terbatas untuk membiayai operasional nara sumber atau fasilitator yang ditugaskan oleh pusat.
2.4.4 Peran Dalam Pengendalian Pelaksanaan Pendampingan Peran dalam pengendalian kegiatan dimaksudkan untuk memastikan rencana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan bersama dan dilakukan secara sistematis yaitu: a) Dosen pembimbing melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh mahasiswa b) Tim teknis dan sekretariat memastikan masing-masing perguruan
tinggi melaksanakan rencana kerja yang telah disepakati 13
c) Jika perguruan tinggi mitra memerlukan bantuan teknis untuk
kegiatan spesifik, sekretariat memberikan dukungan melalui bantuan teknis konsultan yang ditugaskan atau tim sekretariat untuk kegiatan yang berkonsekuensi pengambilan keputusan. d) Dalam
kegiatan pengendalian masing-masing mendokumentasikannya sebagai bahan pelaporan
pihak
2.4.5 Peran Dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan Kegiatan monitoring dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a) Kegiatan mahasiswa dimonitor oleh perguruan tinggi melalui dosen
pembimbing atau dengan cara lain sesuai kebijakan perguruan tinggi b) Kegiatan
program kemitraan Kementerian Pekerjaan Umum
(kelembagaan)
dimonitor
oleh
c) Dalam hal pelaksanaan monitoring dari tim pusat untuk melihat ke
lokasi pendampingan KKN dilakukan bersama dengan perguruan tinggi d) Hasil dari kegiatan monitoring bersama pusat disiapkan dalam bentuk
laporan singkat berisi uraian rekomendasi dan umpan balik.
pokok
pokok
kemajuan
dan
e) Pembiayaan kegiatan monitoring di tanggung oleh kedua pihak.
2.5 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Kegiatan monitoring dan pelaporan kegiatan adalah sebagai berikut: a) Monitoring kegiatan lapangan dilaksanakan oleh dosen pembimbung
paling tidak 1 kali (tengah waktu) b) Monitoring Tim Teknis dilaksanakan paling tidak 1 kali di perguruan
tinggi melalui format pertemuan dengan dosen pembimbing dang pejabat LPPM yang membidangi KKN tematik c) Pelaporan progres kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan web
site program dengan cara up load laporan
UP LOAD 1
JENIS LAPORAN
YANG MELAKUKAN
Nama lokasi yang akan di dampingi Nama-nama mahasiswa yang akan KKN
LPPM
14
tematik infrastruktur permukiman UP LOAD 2
Rencana kerja dan kesepakatan kegiatan selama pendampingan dengan kepala desa
Ketua kelompok KKN masing masing lokasi
UP LOAD 3
Laporan status kondisi eksisting permukiman (IMAP)
Ketua kelompok KKN masing-masing lokasi
UP LOAD 4
Rencana (Road Map) Pengelolaan Infrastruktur Permukiman Susunan Tim Pengelolaan Insfrastruktur Desa/Kelurahan (gugus tugas air minum dan atau sanitasi)
Ketua kelompok KKN masing-masing lokasi
UP LOAD 5
Laporan akhir pelaksanaan pendampingan lapangan
Ketua kelompok KKN masing-masing lokasi
UP LOAD 6
Laporan evaluasi hasil pendampingan KKN tematik
LPM
Catatan : Laporan pelaksanaan kegiatan lapangan ditukan kepada Dosen Pembimbing Lapangan masing-masing. Semua dosen pembimbing, pejabat LPM dan mahasiswa mendapatkan passkey website
d) Agregasi hasil monitoring dan pelaporan mencakup beberapa
indikator keluaran yang diolah oleh tim monev sekretarian dan bisa diakses secara terbukan oleh semua perguruan tinggi dan mahasiswa KKN tematik permukiman sebagai berikut Data Umum 1)
2) 3)
Jumlah dan nama perguruan tinggi pelaksana KKN tematik infrastruktur permukiman Jumlah mahasiswa berdasarkan perguruan tinggi Jumlah dan nama desa terdampingi berdasarkan perguruan tinggi
Data Progress (berdasarkan perguruan tinggi) 1)
2)
3) 4) 5)
6) 7)
Jumlah desa yang telah memiliki data eksisting kondisi infrastruktur permukiman Jumlah desa/kel yang telah memiliki perencanaan (road map) terpadu infrstruktur permukiman) Jumlan BPSPAM Terbentuk Jumlah BPSPAM yang memiliki Bisnis Plan Jumlah desa/kel yang memiliki peraturan terpadu air minum, sanitasi dan permukiman Jumlah kawasan kumuh yang memiliki Rencana Mitigasi Resiko Jumlah SPAL-D Komunal yang dilengkapi Badan Pengelola 15
8)
Jumlah Badan Pengelola SPAL-D Komunal yang memiliki bisnis plan pelayanan
3 PANDUAN DAN MODUL PENDAMPINGAN 3.1 Maksud dan Tujuan Panduan dan modul pelaksanaan disiapkan sebagai bahan dan acuan dalam pelaksanaan kemitraan dan kegiatan pendampingan masyarakat di lapangan dengan tujuan: a) Memberikan pedoman bagi perguruan tinggi mengenai langkah langkah dan prosedur pelaksanaan kegiatan b) Memberikan panduan mahasiswa dalam proses pelaksanaan pendampingan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan proses yang standart
3.2 Jenis Panduan a) Panduan
mencakup panduan/pedoman umum dan panduan pemberdayaan masyarakat b) Untuk Panduan Pemberdayaan dilengkapi dengan modul sebagai bahan bacaan dan pengayaan materi pendampingan c) modul teknis berdasarkan sektor infrastruktur permukiman untuk digunakan sesuai kebutuhan. d) Untuk kelengkapan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan disediaakan format isian pelaporan Struktur panduanadalan sebagai berikut: Gambar 3 Bagan Struktur Panduan dan Modul
16
Modul sektor Air Minum Sasaran: • •
Panduan Umum
Sasaran : Pejabat/pelaksana kemitraan dari pemerintah dan perguruan tinggi
Panduan Pemberdayaan
Sasaran: Memandu mahasiswa dalam proses pemberdayaan secara keseluruhan
Modul sektor PLP
Modul sektor BPB
Modul sektor PKP
Memberikan pemahaman mahasiswa tentang sektor infrastruktur permukiman tingkat desa/kelurahan Membantu mahasiswa dalam proses transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur permukiman sesuai tema dan kegiatan yang dipilih Sasaran: Memandu mahasiswa dalam memonitor dan melaporkan capaian Panduan Monev keluaran/hasil pendampingan
3.3 Penyediaan Modul dan Piranti Pelaporan Kegiatan a) Panduan dan piranti pelaksanaan pendampingan serta pelaporan
kegiatan disediakan secara virtual dapa diakses melalui web-site program. b) Cara penggunaan piranti pelaporan sebagaimana dijelaskan pada
bagian monitoring dan pelaporan kegiatan.
17
4 PENUTUP Diharapkan Pedoman Umum dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program kemitraan permukiman dengan pola KKN tematik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjt mengenai pedoman ini dapat menghubung kantor sekretariat program kemitraan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya Direktorat Bina Program di Gedung Heritage lantai base camp Jalan Patimura, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Telepon : ................................, fax: .................email: ...........................
18
