KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1

LAPORAN KINERJA

2015

DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

2

LAPORAN KINERJA 2015

LAPORAN KINERJA

2015


44

LAPORAN LAPORAN KINERJA 2015 KINERJA 2015

Kata Pengantar Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015, tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka turut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkinerja baik, serta memenuhi amanat yang disampaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam kurun waktu tahun 2015. Laporan ini telah disusun sesuai dengan data capaian kinerja yang telah kami hasilkan dalam rangka pelaksanaan rencana kinerja tahun 2015. Adapun sasaran strategis Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman layak, dengan indikator kinerja outcome jumlah kabupaten/ kota yang memiliki RPI2JM berkualitas, konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM, serta tingkat akuntabilitas kinerja. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini akan bermanfaat sebagai acuan bagi perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di tahun 2016. Selain itu, kami sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaannya. Dengan tercapainya rencana kinerja dan terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Unit Kerja Eselon III dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang telah mendukung tercapainya Kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman tahun 2015. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Jakarta,

Januari 2016

Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Dwityo A. Soeranto NIP. 196109301989031001


5

DAFTAR ISI

6

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................

5

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................

6

DAFTAR TABEL ...........................................................................................................................

7

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................................................

8

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1.2. Tugas dan Fungsi ........................................................................................... 1.3. Struktur Organisasi ........................................................................................

10 10 13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perencanaan Strategis ................................................................................. 2.2. Perjanjian Kinerja ........................................................................................... 2.3. Metode Pengukuran ..................................................................................... 2.4. Target Tahun 2015 Berdasarkan Renstra ...............................................

18 22 24 26

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI 3.1. Sumber Daya Manusia (SDM) .................................................................... 3.2. Sarana dan Prasarana ................................................................................... 3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ...........................................

30 32 33

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 4.1. Capaian Kinerja Organisasi ......................................................................... 4.2. Realisasi Anggaran ........................................................................................

36 41

BAB V PENUTUP .....................................................................................................................

45

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL Tabel 2.1.

Kriteria Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Organisasi ....................

21

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja .........................................................................................

23

Tabel 2.3.

Target Output dan Pagu Dana Direktorat KIP Tahun 2015 ............

24

Tabel 2.4.

Output Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis DIrektorat KIP Tahun 2015 .........................................................................

25

Table 2.5.

Target Renstra Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015-2019 .........................................................................................

27

Tabel 2.6.

Sandingan Target Renstra Direktorat KIP Terhadap PK Tahun 2015 ....................................................................................................

28

Tabel 3.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan .....................

31

Tabel 3.2.

Barang Milik Negara Direktorat KIP ........................................................

32

Tabel 3.3.

Pemanfaatan Dana Direktorat KIP Tahun 2015 .................................

34

Tabel 4.1.

Realisasi Penyerapan Anggaran Per Output ......................................

42

Tabel 4.2.

Penyerapan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat KIP .................................................................................................

43


7

DAFTAR GAMBAR

8

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ....................................................................................................

11

Gambar 1.2. Hubungan Kerja Antar Subdirektorat .....................................................

15

Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya .....................................

19

Gambar 3.1. Jumlah Pegawai Direktorat KIP Klasifikasi PNS dan CPNS ...............

30

Gambar 3.2. Jumlah Pegawai Pusat Klasifikasi PNS, CPNS dan Honorer .............

30

Gambar 3.3. Jumlah Pegawai Daerah Klasifikasi PNS, CPNS dan Honorer .........

30

Gambar 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ........................................

31

Gambar 3.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Golongan .................................

31

Gambar 3.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan ........................................

31

Gambar 4.1. Kinerja Output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman .........

36

Gambar 4.2.

38

Kinerja Rata-Rata Untuk Output Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman, KLN Bilateral dan Multilateral Bidang Permukiman, serta Program dan Anggaran Bidang Permukiman .....................................................................................

Gambar 4.3. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Terhadap RPI2JM Tahun 2011-2015 ............................................................................

39

Gambar 4.4. Kinerja Rata-Rata Untuk Output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman serta Data dan Informasi Bidang Permukiman ................................... 40 Gambar 4.5. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2010-2015 LAPORAN KINERJA 2015

41

PENDAHULUAN

1

PENDAHULUAN

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman wajib menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerjanya sebagai wujud dari mandat yang diemban. 1.1.

10

LATAR BELAKANG Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Kementerian/ Lembaga Negara/Pemerintah Daerah wajib menyusun Perjanjian Kinera (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman atau Direktorat KIP sebagai instansi pemerintah, sekaligus unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud dari mandat yang diemban. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat KIP kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta karya yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai alat untuk mempublikasikan capaian kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, atas kinerja


yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk meningkatkan kinerjanya. 1.2.

TUGAS DAN FUNGSI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bagian keempat, mengamanatkan bahwa Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan, pembiayaan dan kemitraan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman; b. Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman; c. Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya; d. Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; e. Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi; f. Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3.

STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai 5 (lima) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut : a. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan; b. Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan; c. Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan; d. Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi dan; f. Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi tersebut digambarkan pada Gambar 1.1.

A. SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman; b. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan infrastruktur permukiman; c. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman


SATKER RANDAL PIP PUSAT DAN PROPINSI

11

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN PROGRAM

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SEKSI KETERPADUAN PERENCANAAN

SEKSI KETERPADUAN PEMBIAYAAN 1

SEKSI KETERPADUAN PELAKSANAAN I

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKSI PEMANTAUAN EVALUASI I

SEKSI FASILITASI KEMITRAAN

SEKSI KETERPADUAN PEMBIAYAAN II

SEKSI KETERPADUAN PELAKSANAAN II

SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

SEKSI PEMANTAUAN EVALUASI II


d. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung oleh dua seksi, yaitu Seksi Keterpaduan Perencanaan dan Seksi Fasilitasi Kemitraan.

12

B. SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN PROGRAM Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya; b. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman; c. Fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan; dan d. Fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya.

c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; dan d. Pemantauan dan pelaporan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

D. SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan pedoman pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman; b. Penyelenggaraan dan pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman; c. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi; dan d. Fasilitasi pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan Program, didukung oleh seksi Keterpaduan Pembiayaan I dan seksi Keterpaduan Pembiayaan III.

C. SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; b. Fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan;


Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan di dukung oleh Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I dan Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi didukung oleh seksi Pengelolaan Data dan Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

E. SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan pedoman evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman; b. Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman; c. Fasilitasi evaluasi kinerja keterpaduan

program pembangunan infrastruktur permukiman; dan d. Penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi didukung oleh Seksi Pemantauan dan Evaluasi I dan Seksi Pemantauan dan Evaluasi II. F. SUB BAGIAN TATA USAHA Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat. G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, dimana masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Jumlah tenaga fungsional pada kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang

dibutuhkan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya peraturan tersebut dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kelompok jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. H. SATUAN KERJA DI BAWAH BINAAN DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, telah dibentuk Satuan Kerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang diamanatkan kepada pejabat struktural di dalam Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Selain itu, dibentuk pula Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman yang berada di tingkat pusat, dan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian program Infrastruktur Permukiman Provinsi yang berada di 33 provinsi di Indonesia. Satuan Kerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang dialokasikan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Direktorat KIP. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No. 7 tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja mempunyai unit kerja sebagai berikut:


13

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); antara lain bertugas menandatangani kontrak/SPK atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang disimpulkan dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggung jawab kepada Kepala Satker Pengguna Anggaran. b. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, antara lain bertugas menguji keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta menandatangani dan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM). c. Bendahara Pengeluaran; antara lain bertugas menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, serta buku tambahan lainnya. d. Unit Akuntansi; terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). e. Pembantu Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Satker Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang membantu menyiapkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dan bertanggung jawab kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. f. Pembantu Bendahara I dan II membantu menyelenggarakan pembukuan, menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), melakukan pengamanan kas serta suratsurat berharga, menguji kebenaran penagihan pembayaran uang muka persediaan sesuai dengan MAK, DIPA dan peraturan yang berlaku, yang meliputi pembayaran atas belanja dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. g. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); bertugas menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyusun Neraca Satuan Kerja sesuai

14


dengan SAI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. h. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); bertugas menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kendali Barang (LKB) Satker Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan SAI. i. Pelaksana Kegiatan bertugas membantu dan bertanggungjawab terhadap kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan. j. Asisten Perencanaan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan, menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyiapkan usulan kegiatan Satker berikutnya, menyiapkan dokumen Revisi/RKAKL, menyiapkan jadwal pelelangan, dan seterusnya. k. Asisten Pelaksana Kegiatan; bertugas melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kontraktual dan swakelola, melaksanakan evaluasi progres pelaksanaan, menyiapkam Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, dan seterusnya. l. Kepala Urusan Umum Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan penunjang seperti pengadaan barang, perjalanan dinas, menyiapkan dokumen yang diperlukan, memproses surat-menyurat, dan seterusnya. m. Kepala Urusan Keuangan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Operasional Kerja (ROK), SPP, menyiapkan Laporan Progres Keuangan, dan seterusnya. I. HUBUNGAN KERJA ANTAR SUBDIREKTORAT Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tiap Subdirektorat pada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman memiliki hubungan kerja dan keterkaitan satu dan lainnya yang saling mengisi dan berinterasi untuk mewujudkan rencana kerja yang telah disepakati. Selanjutnya, hubungan Kerja antar Subdirektorat dilingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Hubungan Kerja antar Sub Direktorat di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

KETERANGAN

SNVT RANDAL PIP PUSAT

: KOMANDO : KOORDINASI

SNVT RANDAL PIP PROVINSI

Hubungan kerja antar Subdirektorat merupakan gambaran dari restrukturisasi organisasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Bagian Keempat. Struktur organisasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman organisasi yang

: FASILITAS DATA DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

baru, mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2015, dimana sebelumnya, yaitu pada periode Januari – April 2015, masih mengacu pada struktur organisasi Direktorat Bina Program. Restrukturisasi tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian terhadap hubungan kerja subdirektorat, namun tidak mengubah struktur penganggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA/RKAKL.


15

16 16

LAPORAN LAPORAN KINERJA 2015 KINERJA 2015

PERENCANAAN KINERJA

17 17

2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan dengan indikator kinerjanya berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dicapai pada satu kurun waktu yang telah ditetapkan. 2.1.

18

PERENCANAAN STRATEGIS Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 menyebutkan bahwa sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman. Layanan infrastruktur dasar ini meliputi peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, serta pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam peta strategi untuk menunjukan tahapan sasaran yang harus dicapai, pada Gambar 2.1. Pada peta strategi, dapat terlihat bentuk dukungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP). Berdasarkan Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, maka Direktorat KIP mendukung pemenuhan Sasaran Strategis: a. Sasaran Strategis Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman; b. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan; c. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi. Untuk mengetahui kinerja dukungan Direktorat KIP terhadap Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka ditetapkanlah indikator kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran strategis yang pertama, yaitu “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman” dilakukan menggunakan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) direktorat yaitu :

1) Rancangan Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019


a. Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memiliki RPI2JM Berkualitas Dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi dalam Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota. RPI2-JM Bidang Cipta Karya disusun oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik kebijakan spasial maupun sektor. RPI2JM, selain mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektor bidang Infrastruktur Permukiman, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah. 1)

Unit kerja yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh kab/kota telah memiliki RPI2JM yang berkualitas adalah

Gambar 2.1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya

Customers/Stakeholders

H a rap an sta keh o ld e rs d an c ust ome r yang h a ru s d ipen uhi : Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman

SS 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

SS 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

SS 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Internal Process

H a rap an sta keh o ld e rs d an c ust ome r d apat dip enuh i me la lu i int e rnal p ro ses : KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMROGRAMAN SS 4. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SS 5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

SS 6. Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SS 7. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan

Leraning & Growth

SS 8. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik

U ntu k m elak sana kan int e rna l p ros es dip e rl uk an : SS 9. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berintegritas

SS 10. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola keuangan dan BMN

SS 11. Meningkatnya kehandalan sistem dan teknologi informasi


19

Direktorat KIP. Upaya yang dilakukan Direktorat KIP selanjutnya adalah melalui penyusunan Pedoman Penyusunan RPI2JM serta melakukan pendampingan kepada Kab/Kota dalam menyusun RPI2JM. Indikator ini menggambarkan kualitas kinerja Direktorat KIP dalam hal perencanaan, yang diukur terhadap total jumlah Kab/kota di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, indikator ini menjadi kinerja dari Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan. Pencapaian indikator kinerja ini selanjutnya didistribusikan kepada jabatan-jabatan yang menjadi bagian didalam seksi-seksi yang terkait. b. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman terhadap RPI2JM Dalam dokumen penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) perlu dijaga dan dipastikan terpadu, serta memberikan manfaat.

20

Indikator ‘Konsistensi Penyelenggaraan Infrastrutkur Permukiman terhadap RPI2JM’ menggambarkan kualitas kinerja Direktorat KIP dalam hal pemrograman dan penganggaran, yang diukur dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Kegiatan dalam DIPA berasal dari RPI2JM X 100% Total jumlah kegiatan dalam DIPA


Unit kerja yang bertanggung jawab lang sung terhadap kualitas indikator ini adalah Sub Direktorat Keterpaduan Pembiayaan. Pencapaian indikator kinerja ini selanjutnya didistribusikan kepada jabatan-jabatan yang menjadi bagian didalam setiap seksi yang terkait. Rincian mengenai tanggung jawab setiap jabatan terkait pada sasaran strategis yang akan dicapai dijelaskan dalam lampiran 4 peta strategis Direktorat

Keterpaduan Infrastruktur Ditjen. Cipta Karya.

Permukiman

Pengukuran pencapaian sasaran strategis yang kedua, yaitu “Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan” dilakukan dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat, yaitu : a. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Indikator kinerja ini menggambarkan kualitas dari upaya Direktorat KIP dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Indikator ini diukur dengan metode pengukuran sebagai berikut : Jumlah anggaran beserta output belanja yang terserap X 100% Jumlah anggaran dan output belanja seluruhnya Unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap kualitas indikator ini adalah Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan. Pencapaian indikator kinerja ini selanjutnya didistribusikan ke dalam setiap seksi yang terkait.

Rincian mengenai tanggung jawab setiap jabatan terkait pada sasaran strategis yang akan dicapai dijelaskan dalam lampiran 4 peta strategis Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya.

b. Persentase tingkat akuntabilitas kinerja Indikator kinerja ini menggambarkan kualitas Ditjen. Cipta Karya dalam melaksanakan kinerja organisasi yang tercermin dari laporan kinerjanya. Indikator ini diukur oleh pihak luar, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, berdasarkan panduan penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Sesuai pedoman Kementerian PAN dan RB, kualitas organisasi Ditjen. Cipta Karya akan dilihat dari kriteria sebagai berikut (Tabel 2.1.) :

Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Organisasi No

Kategori

Nilai Angka

1

AA

>85 – 100

Memuaskan

Intepretasi

2

A

>75 – 85

Sangat Baik

3

B

>65 – 75

Baik, pelu sedikit perbaikan

4

CC

>50 – 65

Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

5

C

>30 – 50

Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap kualitas indikator ini adalah Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi. Pencapaian indikator kinerja ini selanjutnya didistribusikan kepada jabatanjabatan yang menjadi bagian di dalam seksi-seksi yang terkait. Rincian mengenai tanggung jawab setiap jabatan terkait pada sasaran strategis yang akan dicapai dijelaskan dalam lampiran peta strategis Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya. c. Presentase LHP yang ditindak lanjuti Indikator ini menggambarkan kualitas pengendalian Direktorat KIP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima. Indikator ini diukur dengan metode pengukuran sebagai berikut: Jumlah LHP yang ditinjaklanjuti Jumlah LHP seluruhnya

X 100%

Unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap kualitas indikator ini adalah Subbag. Tata Usaha. Pencapaian indikator kinerja ini selanjutnya didistribusikan ke dalam setiap seksi terkait. Rincian mengenai tanggung jawab setiap jabatan terkait pada sasaran strategis yang akan dicapai dijelaskan dalam lampiran 4 peta strategis Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi” dilakukan menggunakan satu Indikator Kinerja

Utama (IKU), yaitu Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK. Indikator ini menggambarkan kualitas internal organisasi Ditjen Cipta Karya dalam memberikan layanan sistem dan teknologi informasi untuk mencapai sasaran strategis. Indikator ini diukur dengan menggunakan metode pengukuran sebagai berikut: Jumlah bagian informasi DJCK yg sudah diintegrasikan Jumlah bagian sistem informasi DJCK seluruhnya

X 100%

Unit kerja yang bertanggung jawab langsung terhadap kualitas indikator ini adalah Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi. Pencapaian indikator kinerja ini selanjutnya didistribusikan kepada jabatan-jabatan yang menjadi bagian di dalam seksi-seksi yang terkait. Rincian mengenai tanggung jawab setiap jabatan terkait pada sasaran strategis yang akan dicapai dijelaskan dalam lampiran peta strategis Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, (terdapat pada lampiran 4). Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis Direktorat KIP yang telah disebutkan diatas, terdapat tanggung jawab yang dilakukan oleh Sub. Bagian Tata Usaha untuk mendukung jalannya internal process dengan melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN, dengan indikator selengkapnya dapat disajikan dalam lampiran 4.


21

2.2.

PERJANJIAN KINERJA Setelah RKAKL/DIPA 2015 ditetapkan, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menandatangani perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Cipta Karya. Dalam perjanjian kinerja tersebut Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman berkomitmen mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntanbel serta berorientasi pada hasil melalui kegiatan penyusunan program, anggaran, kerjasama luar negeri data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) ini seharusnya disusun berdasarkan dokumen Renstra yang telah berstatus final. Namun karena penyusunan PK dilakukan sebelum Renstra Dijten. Cipta Karya selesai disusun, maka perlu dilakukan analisa penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerjanya.

22

Perjanjian Kinerja ini berisi sasaran strategis yang dilakukan oleh Direktorat KIP dalam mendukung peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak serta indikator kinerjanya. Berdasarkan PK yang telah ditandatangani Dirjen Cipta Karya dan Direktur KIP, ditetapkan target kinerja untuk tahun 2015, sebagai berikut: a. Jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas sebanyak 507 kab/kota Penentuan besaran target untuk indikator jumlah Kab/Kota yang memiliki RPI2JM berkualitas dilakukan berdasarkan jumlah Kab/Kota di Indonesia pada tahun 2015 terhadap total Kab/Kota yang harus menyusun RPI2JM. b. Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM sebesar 70% Penentuan besaran target untuk indikator konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM, berdasarkan pada realisasi prosentase kesesuaian RPI2JM terhadap DIPA pada tahun 2014. Sebagaimana tercantum dalam LAKIP Direktorat Bina Program Tahun 2014, prosentase kesesuaian RPI2JM terhadap DIPA tahun 2014 adalah sebesar 75%. Dengan asumsi bahwa pelaksanan proses pemrograman dan penganggaran yang


dilakukan Ditjen Cipta Karya tahun 2015 masih sama dengan tahun 2014, dan di awal tahun terjadi reorganisasi yang akan menghambat pelaksanaan kegiatan, maka ditetapkan target indikator ini sebesar 70%. c. Tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80% Penentuan besaran target indikator tingkat akuntabilitas kinerja ditetapkan dengan asumsi bahwa sepanjang tahun 2014 belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil catatan Inspektorat Jenderal di tahun sebelumnya, terkait reviu Renstra Ditjen. Cipta Karya pada periode 2010-2014. Untuk itu ditetapkanlah tingkat akuntanbilitas kinerja sebesar 80%. Upaya pencapaian indikator kinerja ketiga sasaran tersebut, selanjutnya dilaksanakan melalui sejumlah output. Berdasarkan DIPA Tahun 2015, Direktorat KIP akan melaksanakan 8 (delapan) output yaitu output layanan perkantoran, output kebijakan dan strategi bidang permukiman, output program dan anggaran, output KLN Bilateral dan multilateral, output data dan informasi, output evaluasi kinerja, output perencanaan dan pengendalian, serta output cadangan, dengan targetnya masing-masing sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.2. Anggaran yang diterima oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah sebesar Rp. 279,480,979,00,- dimana pelaksanaan kegiatannya didukung oleh unit kerja Eselon III dan satuan kerja Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sumber informasi target output pada PK berasal dari dokumen penganggaran DIPA, dengan satuan output berupa laporan. Keseluruhan

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja

23

total output Direktorat KIP sebanyak 71 laporan, dengan memperhitungkan output yang dihasilkan dari Satker P2PIP baik Pusat maupun Provinsi. Lebih detail terkait rincian masingmasing output terdapat pada lampiran laporan kinerja ini. Jumlah Kab/Kota yang memiliki RPI2JM berkualitas, Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman terhadap RPI2JM, serta Tingkat Akuntabilitas Kinerja. Keterkaitan antara masing-masing output terhadap indikator kinerja sasaran (outcome) yang didukungnya, dapat dilihat pada Tabel 2.4. (Dokumen PK terdapat pada lampiran 1) Dalam mendukung pencapaian strategis peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak melalui capaian jumlah kabupaten/kota yang

memiliki RPIJM berkualitas sebanyak 507 kab/ kota, pencapaian indikator kinerja ini akan didukung oleh pelaksanaan output kebijakan dan strategis dengan target tahun 2015 sebanyak 14 laporan. Pencapaian Indikator kinerja konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM, di tahun 2015 akan didukung oleh output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman, program dan anggaran bidang permukiman serta kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral bidang permukiman, dengan total target output sebanyak 105. Terakhir, pencapaian indikator kinerja tingkat akuntabilitas kinerja akan didukung oleh output evaluasi kinerja bidang permukiman serta data dan informasi bidang permukiman dengan total target output sebanyak 20 laporan.


Tabel 2.3. Target Output dan Pagu Dana Direktorat KIP Tahun 2015

No. 1

Subdit/Subag/Satker/Output

12

43.927.452.000

1

4.122.801.000

c. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit

391

1.200.800.000

d. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

Unit

40

26.529.857.000

Laporan

14

11.800.000.000

Laporan

24

16.919.202.000

Laporan

10

13.116.650.000

Laporan

10

11.418.922.000

Laporan

10

13.941.800.000

Laporan

139

Bulan Layanan

12

Cadangan

1

- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit

391

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Unit

40

Subdit. Keterpaduan Perencanaan

Subdit. Keterpaduan Pembiayaan a. Program dan Anggaran Bidang Permukiman Subdit. Keterpaduan Pelaksanaan a. Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multiralteral Bidang Permukiman

5

Subdit. Pemantauan dan Evaluasi a. Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multiralteral Bidang Permukiman

24

6

Subdit. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi a. Data dan Informasi Bidang Permukiman

7

75.780.910.000 Cadangan

a. Kebijakan Strategi dan Fasilitas Kemitraan Bidang Permukiman

4

Pagu Dana APBN P (Juni 2015)

Bulan Layanan

b. Ouput Cadangan

3

Jml Output

Subag Tata Usaha a. Layanan Perkantoran

2

Satuan

Satker Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Total - Laporan - Layanan Perkantoran - Cadangan

2.3.

METODE PENGUKURAN Mengacu pada Subbab 2.1, metode pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis kegiatan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, dilakukan berdasarkan analisa sebagai berikut: a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki RPI2JM berkualitas Salah satu prasyarat dimungkinkannya Kab/ Kota mendapat pendanaan APBN adalah jika Kab/Kota tersebut memiliki dokumen perencanaan RPI2JM. Dokumen RPI2JM merupakan dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur


279.480.979.000

Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota, untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dengan telah disusunnya Pedoman Penyusunan RPI2JM tahun 2014, maka

Tabel 2.4. Output Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis Direktorat KIP Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

SATUAN

TARGET PK 2015

Mendukung Peningkatan Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman Yang Layak 1. 2.

3.

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Terhadap RPI2JM

Kab/Kota

507

Laporan

14

%

70

Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman

Laporan

71

Program dan Anggaran Bidang Permukiman

Laporan

24

Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Bidang Permukiman

Laporan

10

%

80

Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

Laporan

10

Data dan Informasi Bidang Permukiman

Laporan

10

Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

target kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, selanjutnya adalah memastikan bahwa Kab/Kota memiliki RPI2JM yang berkualitas.

Indikator ini disusun berdasarkan asumsi seluruh Kab/Kota di tahun 2015 dapat memiliki RPI2JM yang berkualitas. Berdasarkan data bulan Januari 2015, total Kab/Kota diseluruh Indonesia adalah 507 Kab/Kota. Jumlah inilah yang diharapkan akan memiliki RPI2JM yang berkualitas di tahun 2015.

memastikan bahwa semua kegiatan yang teralokasi dalam dokumen DIPA merupakan konsistensi yang berasal dari RPI2JM. Pengawalan tingkat konsistensi dilakukan dengan memastikan readiness kriteria dari setiap kegiatan yang diusulkan. Selama periode 2010-2014, tingkat konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM rata-rata berkisar 73%, dimana ditahun 2015, ditetapkan sebesar 70%.

Output yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja indikator ini di tahun 2015 adalah “Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman” yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan Bidang Permukiman. b. Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketersediaan RPI2JM pada setiap Kab/ Kota, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman juga bertanggung jawab

Besaran target ini diukur dari :

Jumlah kegiatan dalam DIPA yg berasal dari RPI2JM X 100% Total jumlah kegiatan dalam DIPA c. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Indikator ini merupakan indikator pendukung terhadap terlaksananya sasaran strategis program Ditjen Cipta Karya. Indikator ini menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mendukung pelaksanaan


25

program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap indikator ini adalah Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Besaran target indikator tingkat akuntabilitas kinerja didasarkan atas asumsi hasil penilaian Itjen terhadap LaKIP DJCK Tahun 2014. Tahun 2015 diperkirakan tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 80% didasarkan pada: - Tidak adanya perubahan secara signifikan dari Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014, dimana indikator outcome belum menunjukkan hasil; - Terdapat kinerja output dan outcome tahun 2014 yang tidak maksimal, yang mana hal ini akan mempengaruhi penilaian LaKIP pada komponen penilaian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

26


Output yang berkontribusi terhadap kinerja indikator ini adalah Evaluasi Kinerja Bidang

Permukiman, Data dan Informasi Bidang Permukiman. 2.4.

TARGET TAHUN 2015 BERDASARKAN RENSTRA Dokumen Rancangan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 hingga pada saat PK disusun, belum memiliki target kinerja sasaran strategis kegiatan Direktorat KIP. Sehingga, jika ingin mengetahui sejauh mana target PK Tahun 2015 berkorelasi dengan Renstra, dapat menggunakan perbandingan target output. Target output Direktorat KIP sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.5 dan Tabel 2.6, menunjukkan bahwa target tahun 2015 yang ditetapkan dalam DIPA lebih tinggi dibandingkan dengan target output dalam dokumen rancangan Renstra. Pada output perencanaan dan pengendalian, target yang besar dikarenakan adanya perhitungan output masing-masing 1 (satu) laporan pada setiap unit kerja PPK di Satker P2PIP Pusat. Pada output program dan anggaran, besarnya target dikarenakan adanya penggabungan output dari subbag tata usaha.

Tabel 2.5 Target Renstra Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015-2019

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET RENSTRA 2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN, KETERPADUAN PEMBIAYAAN, KETERPADUAN PELAKSANAAN, PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI, SERTA PEMANTAUAN EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN Pengelolaan administrasi perkantoran

Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran

Penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

Bulan

12

12

12

12

12

60

Jumlah laporan penyelenggaraan keterpaduan perencanaan fasilitasi kemitraan bidang permukiman

Laporan

8

8

8

8

8

40

Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan keterpaduan pembiayaan bidang permukiman

Laporan

7

7

7

7

7

35

Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Laporan

7

7

7

7

7

35

Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bidang Permukiman

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman

Laporan

8

8

8

8

8

40

Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah laporan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi

Laporan

7

7

7

7

7

35

Penyelenggaraan Program dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Jumlah laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Laporan

64

64

64

64

64

320

27


Tabel 2.6 Sandingan Target Renstra Direktorat KIP terhadap PK Tahun 2015 SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET PK 2015

REALISASI

PENYELENGG ARAAN KETERPADUAN PERENCAAAN DAN KEMITRAAN, KETERPADUAN PEMBIAYAAN, KETERPADUAN PELAKSANAAN, PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI, SERTA PEMANTAUAN EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN

28

Pengelolaan administrasi perkantoran

Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran

Bulan

12

12

Penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

Jumlah laporan penyelenggaraan keterpaduan perencanaan fasilitasi kemitraan bidang permukiman

Laporan

14

14

Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan keterpaduan pembiayaan bidang permukiman

Laporan

24

24

Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Laporan

10

10

Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bidang Permukiman

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman

Laporan

10

10

Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah laporan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi

Laporan

10

10

Penyelenggaraan Program dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Jumlah laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Laporan

71

71


KAPASITAS ORGANISASI

29 29 29

3

KAPASITAS ORGANISASI

Kapasitas organisasi bertujuan untuk mengkoordinasi kinerja yang didukung oleh sumber daya manusia dengan berbagai macam latar belakang yang disesuaikan dengan posisi pegawai. 3.1.

30

SUMBER DAYA MANUSIA Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dengan beragam latar belakang dan jenjang profesi sesuai dengan program dan kegiatan yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada saat laporan ini ditulis, jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat KIP adalah sebanyak 597 orang, dengan komposisi 52,26% merupakan pegawai dan sisanya sebesar 47,73% merupakan tenaga terkontrak. Jumlah pegawai Direktorat KIP sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1., adalah 312 orang yang terdiri dari 147 pegawai daerah (47,12%) dan 164 pegawai pusat (52,88%). Gambar 3.1. Jumlah Pegawai Direktorat KIP Klasifikasi PNS dan CPNS

147 (47,12%)

Gambar 3.2. Jumlah Pegawai Pusat Direktorat KIP Klasifikasi PNS dan CPNS Total Pegawai Pusat klasifikasi PNS, CPNS dan Honorarium

12 (7,27%) 24 (14,55%) 129 (78,18%) PNS CPNS Honorarium Sumber: Data Kepegawaian Subbag Tata Usaha, 2015

Pegawai Direktorat KIP yang berstatus pegawai daerah tersebar di 33 (tiga puluh tiga) Satuan kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (PPIP) di seluruh Indonesia. Pada Gambar 3.2. dapat terlihat, pada komposisi pegawai pusat, sebanyak 129 orang berstatus PNS (78,18%), 24 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (14,55%) dan sisanya berstatus honor (7,27%). Pada komposisi pegawai daerah, sebanyak 78 orang merupakan PNS (53,06%), 10 pegawai merupakan CPNS (6,8%) dan sisanya merupakan pegawai honor (40,14%).

165 (52,88%)

Pusat Daerah Sumber: Data Kepegawaian Subbag Tata Usaha, 2015

Gambar 3.3. Jumlah Pegawai Daerah Klasifikasi PNS, CPNS dan Honorer Total Pegawai Daerah klasifikasi PNS, CPNS dan Honorarium

59 (40,14 %)

10 (6,8%)

78 (53,06 %) PNS CPNS Honorarium

Sumber: Data Kepegawaian, Subbag Tata Usaha, 2015


Selain klasifikasi jumlah pegawai bedasarkan PNS dan CPNS yang tersebar di pusat dan daerah, komposisi SDM Direktorat KIP dapat juga dilihat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan serta jenis jabatan yang dijelaskan pada Tabel 3.1. dan Gambar 3.4. sebagai berikut : Gambar 3.4. Jumlah Pegawai Direktorat KIP Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Dit. KIP Berdasar Jenis Kelamin

112 (35,90%)

Berdasarkan klasifikasi pendidikan, SDM Direktorat KIP didominasi oleh SDM berpendidikan S1 sebesar 45,51% dan berpendidikan SMA sebesar 29,81%. Pada umumnya, SDM yang berpendidikan SMA ini tidak melaksanakan tugas terkait kegiatan substantif, namun memiliki jabatan sebagai administrasi umum/caraka. Gambar 3.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Golongan Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Jabatan

12 (5,08%)

2 (0,97%) 44 (21,68%)

200 (64,10%)

148 (71,98%) Golongan I

Laki-Laki Perempuan

Golongan II Golongan III


Persebaran SDM berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa, pegawai Direktorat KIP didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 200 orang (64,10%) dan sisanya berjenis kelamin perempuan (35,90%). Walaupun perempuan tidak mendominasi struktur SDM, tetapi beberapa pegawai perempuan dapat menduduki jabatan eselon, dengan rincian, sebanyak 2 orang perempuan menduduki jabatan Eselon III dan 3 (tiga) orang menduduki jabatan Eselon IV. Tabel 3.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Klasifikasi Pendidikan No

Pendidikan

Total

SD

2

SMP

3

0,96%

3

SMA

93

29,81%

4

D3

5 6

S1 S2 Total

4

%

1

Teknik

5

Non Teknik

9

Teknik

57

Non Teknik

85

Teknik

38

Non Teknik

18 312

1,28%

4,49%

45,51% 17,95%

Golongan IV Sumber: Data Kepegawaian, Subbag Tata Usaha, 2015

Berdasarkan status golongan, SDM Direktorat KIP didominasi oleh golongan III sebanyak 148 orang, dan golongan II sebanyak 44 orang. Sementara dari sisi jenis jabatan, sebanyak 190 orang mermiliki jabatan fungsional yang terbagi atas jabatan fungsional umum sebesar 84,54% dan fungsional tertentu sebesar 7,25% atau sebanyak 15 orang. Kecilnya jumlah SDM yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dikarenakan masih rendahnya minat SDM untuk menduduki jabatan tersebut. Gambar 3.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Jumlah Pegawai Dit. KIP Berdasar Jabatan

15 (7,25%)

175 (85,54%)

17 (8,21%)

Struktural Fungsional Umum Fungsional Tertentu


Selain SDM yang berstatus pegawai, Direktorat KIP juga dibantu dengan tenaga out-sourcing


31

yang umumnya bertugas sebagai konsultan individual (tenaga terkontrak) sebanyak 285 orang (47,73% dari seluruh SDM pada Direktorat KIP). Tenaga terkontrak ini tersebar baik di pusat maupun di daerah pada Satker P2PIP provinsi. Besarnya jumlah tenaga outsourcing ini, dikarenakan kurangnya jumlah pegawai pelaksana kegiatan substantif yang harus dilaksanakan. 3.2.

menunjang langsung pelaksanaan kegiatan adalah aset peralatan dan mesin, dengan jumlah terbanyak berupa peralatan kantor jenis komputer terhubung dengan jaringan sebanyak 615 buah. Aset lainnya, yaitu bangunan, telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh Direktorat KIP seluas 677,60 m2. Sementara untuk Satker P2PIP, pada umumnya masih memanfaatkan gedung PIP2B atau bergabung dalam bangunan perkantoran satuan kerja lainnya di lingkungan Ditjen Cipta Karya.

SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan daftar inventaris aset, Direktorat KIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2015 didukung dengan sarana dan prasarana dengan status asset sebagaimana tergambar dalam tabel 3.2. Dari berbagai jenis sarana dan prasarana yang ada, aset yang

Selain peralatan dan mesin, terdapat pula aset tetap yang dalam proses renovasi, yaitu renovasi bangunan/ruangan Satker P2PIP Pusat,

Tabel 3.2 Barang Milik Negara Direktorat KIP NO

32

URAIAN

I.

Tanah

II.

Peralatan dan Mesin 1

TOTAL

SATUAN

HARGA Nihil

Alat Angkutan

31

Unit

a. Kendaraan roda 4

12

Unit

b. Kendaraan roda 2

19

Unit

2,258,852,000

2

Alat Pengolahan

2

Buah

52,481,000

3

Alat Kantor

91

Unit

458,407,200

4

Alat Rumah Tangga

403

Buah

1,259,214,875

5

Alat Studio

54

Buah/Unit

3,907,993,757

6

Alat Komunikasi

45

Buah/Unit

84,918,000

7

Peralatan Pemancar

3

Buah/Unit

4,620,000

8

Alat Laboratorium Fisika/Elektornika

1

Buah/Unit

990,000

9

Peralatan Laborratorium Hydrodinamica

5

Buah/Unit

6,325,000

10

Alat Khusus Kepolisian

2

Buah/Unit

8,140,000

11

Komputer Unit

244

Buah/Unit

2,961,953,250

12

Peralatan Komputer/Peralatan Jaringan

615

Buah/Unit

3,534,853,415

13

Alat Eksplorasi Topografi

III.

Gedung Bangunan

IV

Jalan Irigasi dan Jaringan

V.

Aset Tetap dalam Renovasi

VI.

Aset Bersejarah

VII.

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

VIII.

Aset Tidak Berwujud

Sumber : Hasil Olahan Subag TU – Dit. KIP 2015


1

Buah/Unit

677,60

M2

3

Buah/Unit

3,850,000 Nihil Nihil 2,195,192,103 Nihil 604,279,028

129

132,361,642,601

3.3

CPMU Hibah serta aset tetap tidak digunakan yang direncakanan akan dihapus karena tidak layak pakai.

anggaran adalah sebesar Rp. 288.277.291.000,-. Adapun pemanfaatan dana tersebut, dapat dilihat pada Tabel 3.3.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditanda tangani antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Direktur KIP pada bulan Juni 2015, DIPA Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang digunakan adalah DIPA dengan status APBN-P sebesar Rp. 279.480.979.000,- pada bulan Agustus 2015 terdapat penambahan dana sebesar Rp. 8.796.312.000 disebabkan adanya revisi regular dalam rangka pemanfaatan sisa anggaran Tahun 2015.

Berdasarkan hasil data SDM yang telah dibahas di atas, dan jika dilakukan analisa beban investasi per kapita, maka pada tahun 2015 setiap SDM Direktorat KIP bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran sebesar kurang lebih Rp482,87 juta rupiah, dengan rata-rata nilai kinerja SDM sebesar 89,57%.1) Namun jika tidak memperhitungan SDM yang berpendidikan SMA/SMP/SD (sebanyak 100 orang), maka beban pengelolaan anggaran SDM Direktorat KIP untuk SDM yang mendukung langsung akan melonjak menjadi sebesar Rp580,03 juta.

Dana tambahan sebesar Rp. 8.796.312.000.tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pada Satker P2PIP Provinsi di seluruh Indonesia Pemanfaatan sisa anggaran 2015 tersebut dapat dilakukan karena telah memenuhi kriteria dan telah mendapat persetujuan Menteri PUPR. Adanya tambahan dana akibat pemanfaatan sisa lelang, maka pagu anggaran Direktorat KIP hingga akhir tahun

Besarnya jumlah SDM yang tidak berperan langsung ini, cukup banyak mempengaruhi besarnya investasi per kapita dari Direktorat KIP. Oleh karena itu, berdasarkan analisa serta dalam menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat, maka diperlukan kebijakan pengelolaan SDM untuk mengurangi beban banyaknya SDM yang berkualifikasi pendidikan SMA/SMP/SD, yang tidak berperan langsung dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat KIP.

1) Merupakan hasil kinerja SDM rata-rata berdasarkan penilaian SKP Tahun 2015.


33

Tabel 3.3 Pemanfaatan Dana Direktorat KIP Tahun 2015 NO

34

SATUAN KERJA PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PROVINSI

PEMANFAATAN DANA

1

PROVINSI ACEH

173,624,000

2

PROVINSI SUMATERA UTARA

250,000,000

3

PROVINSI SUMATERA BARAT

129,470,000

4

PROVINSI RIAU

300,000,000

5

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

300,000,000

6

PROVINSI JAMBI

283,825,000

7

PROVINSI BENGKULU

296,896,000

8

PROVINSI BANGKA BELITUNG

301,004,000

9

PROVINSI SUMATERA SELATAN

290,244,000

10

PROVINSI LAMPUNG

342,022,000

11

PROVINSI BANTEN

300,000,000

12

PROVINSI JAWA BARAT

96,220,000

13

PROVINSI JAWA TENGAH

299,950,000

14

PROVINSI DI YOGYAKARTA

80,000,000

15

PROVINSI JAWA TIMUR

306,675,000

16

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

350,050,000

17

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

398,056,000

18

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

266,000,000

19

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

61,690,000

20

PROVINSI SULAWESI UTARA

307,900,000

21

PROVINSI GORONTALO

300,000,000

22

PROVINSI SULAWESI TENGAH

310,680,000

23

PROVINSI SULAWESI SELATAN

490,000,000

24

PROVINSI SULAWESI BARAT

290,000,000

25

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

301,240,000

26

PROVINSI BALI

213,085,000

27

PROVINSI NTB

309,353,000

28

PROVINSI MALUKU

299,200,000

29

PROVINSI MALUKU UTARA

270,424,000

30

PROVINSI NTT

295,304,000

31

PROVINSI PAPUA

391,400,000

32

PROVINSI PAPUA BARAT

192,000,000 JUMLAH


8,796,312,000

AKUNTABILITAS KINERJA

4

AKUNTABILITAS KINERJA

Kegiatan pemantauan terhadap capaian kinerja sasaran strategis Direktorat KIP tergambar dari indikator kinerja jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas, konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap Dokumen RPI2JM,dan tingkat akuntabilitas kinerja. 4.1.

36

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) melakukan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis secara berkala melalui penyusunan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemantauan secara berkala (triwulan). Capaian kinerja sasaran strategis kegiatan Direktorat KIP tergambar dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan realisasi kinerja sebagai berikut: 4.1.1. Indikator Kinerja “Jumlah Kab/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas” Indikator kinerja ini menggambarkan jumlah kab/kota yang diharapkan memiliki RPI2JM yang berkualitas. Pada tahun 2015, dari 507 kab/kota di seluruh Indonesia, sebanyak 496 kab/kota telah memiliki dokumen RPI2JM dan 11 kab/kota belum memiliki dokumen RPI2JM, karena merupakan kabupaten pemekaran. Kab/kota yang belum memiliki dokumen RPI2JM adalah Kab. Mamuju Tengah, Kab. Pulau Taliabu, Kab. Pengunungan Arfak, Kab. Malaka, Kab. Banggai Laut, Kab. Morowali Utara, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan dan Kab. Manokwari Selatan.

Pada kab/kota yang telah memiliki dokumen RPI2JM, sebanyak 174 Kab/ Kota perlu melakukan reviu terhadap dokumen RPI2JM, karena masa berlaku dokumen tersebut akan segera berakhir (masa berlaku RPI2JM adalah 5 tahun sejak dokumen tersebut disusun).

Pelaksanaan indikator kinerja ini, didukung oleh output Kebijakan dan


Strategi Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan serta dibantu oleh Satker P2PIP baik Pusat maupun Provinsi. Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan berperan dalam menyiapkan Pedoman Penyusunan RPI2JM, sementara Satker P2PIP berperan dalam mendampingi kabupaten dan kota menyusun RPI2JM. Berikut kecenderungan kinerja output kebijakan dan strategi bidang permukiman selama tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.1. Gambar 4.1. Kinerja Output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman 120,00 100,00

100,00

80,00

76,00 Target (%)

61,70

60,00

Realisasi (%) 40,00 29,85 20,00 0,00

19,81

Tr 1

0,00

3,76 Tr 2

Tr 3

Tr 4

Sumber: E-Monitoring, 2015

Kinerja output ini di tahun 2015, menunjukkan kecenderungan yang kurang menggembirakan. Hingga triwulan keempat, telah dihasilkan 14 laporan output, dengan rata-rata kinerja output hanya sebesar 76%. Terdapat beberapa kegiatan dalam rangka menyiapkan pedoman RPI2JM yang tidak terlaksana secara maksimal, yaitu Sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan jenis pelayanan dasar bidang permukiman,

Sosialisasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya, Review SOP Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang permukiman, serta Pendampingan dan sosialisasi keterpaduan rencana pembangunan dan program investasi jangka menengah infrastruktur bidang permukiman, dengan rata-rata kinerja sebesar 55%. Penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan kinerja di tahun 2015 dikarenakan adanya proses reorganisasi Ditjen Cipta Karya yang berlangsung hampir 5 (lima) bulan, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, (lebih detail terkait pelaksanaan kinerja triwulan dapat dilihat pada lampiran 4).

Provinsi tentang seluk beluk penyusunan dokumen RPI2JM.

Terhadap target kinerja output periode 2015-2019 sebagaimana terdapat dalam dokumen rancangan Renstra Ditjen Cipta Karya, maka realisasi target output ini di tahun 2015 telah mencakup 43,75% dari total output selama 5 (lima) tahun yaitu sebanyak 32 laporan.

Pada proses pendampingan pada Kab/ Kota tersebut, dari hasil pemantauan, masih terdapat catatan terhadap kualitas dokumen RPI2JM yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya yaitu: a. Dokumen RPI2JM masih sangat didominasi oleh usulan kegiatan dengan sumber dana APBN, sementara usulan kegiatan dengan menggunakan sumber dana lainnya minim sekali tersedia. b. Belum seluruh dokumen RPI2JM menerapkan prinsip keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur permukiman c. Belum seluruh dokumen RPI2JM selaras dengan dokumen perencanaan Kab/Kota, misalnya RTR, RPJMD dan Renstrada d. Masih lemahnya legalitas terhadap dokumen RPI2JM

Upaya peningkatan kualitas RPI2JM, tidak hanya dilakukan melalui penyusunan pedoman RPI2JM saja, tetapi juga dengan melakukan pendampingan kab/kota dalam menyusun RPI2JM, yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan: a. Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 107/KPTS/DC/2015 tentang Pembentukan Tim Perencanaan dan Pengendalian Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya. Dalam surat keputusan Dirjen Cipta Karya ini, upaya peningkatan kualitas RPI2JM dilakukan melalui penyelenggaraan koordinator wilayah. Tugas Koordinator Wilayah (korwil), salah satunya adalah memantau dan mengevaluasi kualitas dokumen RPI2JM. b. Penyelenggaraan Training of Trainer (TOT) bagi asisten perencanaan dan Konsultan Indvidual (KI) Perencanaan pada Satker P2PIP

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap pencapaian kinerja tahun 2015, maka dalam rangka meningkatkan kinerja indikator “jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas”, akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut, diantaranya yaitu: a. Mendorong dilakukannya review terhadap Pedoman Penyusunan RPI2JM, dengan memperhatikan isu-isu dan tantangan terbaru, serta melengkapinya dengan petunjuk teknis penyusunan RPI2JM b. Mendorong Kab/Kota pemekaran untuk segera menyusun dokumen RPI2JM di tahun 2016 c. Mendorong dilakukannya sosialisasi kepada Kab/Kota untuk meningkatkan dukungan pendanaan dari non-APBN

4.1.2. Indikator Kinerja “Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman terhadap Dokumen RPI2JM” Pada tahun 2015, tingkat konsistensi penyelenggaraan infrasruktur permukiman terhadap dokumen RPI2JM


37

adalah sebesar 72%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%. Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah: a. Difungsikannya Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa) sebagai alat untuk mengendalikan/mengawal usulan kegiatan. Adanya SIPPa ini memudahkan Direktorat KIP menyaring usulan kegiatan yang berasal dari RPI2JM untuk masuk ke dalam DIPA. b. Adanya peran Satker P2PIP Provinsi sebagai quality assurance, yang mengawal usulan RPI2JM c. Adanya Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memantau pelaksanaan kegiatan serta mengawal proses revisi kegiatan.

38

Kinerja indikator ini di dukung oleh output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman, output program dan anggaran bidang permukiman serta output kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral bidang permukiman, dengan unit kerja pendukung yaitu Subdit Keterpaduan Pembiayaan, Subdit Keterpaduan Pelaksanaan dan SNVT Satker P2PIP. Berikut kecenderungan kinerja untuk output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman, output program dan anggaran bidang permukiman serta output kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral bidang permukiman selama tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.2.

Kecenderungan kinerja output di tahun 2015, menunjukkan bahwa realisasi kinerja output setiap triwulan, selalu berada di bawah target yang ditetapkan. Namun demikian, hingga triwulan keempat, target 105 laporan dapat tercapai seluruhnya, dengan progress fisik rata-rata sebesar 93,57%.


Gambar 4.2. Kinerja Rata-Rata Untuk Output Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman, KLN Bilateral dan Multilateral Bidang Permukiman, serta Program dan Anggaran Bidang Permukiman 120,00 100,00

100,00 93,57

80,00 60,00

Target (%)

53,26 44,72

40,00 20,00

Realisasi (%)

19,11 16,22 1,78 0,73

0,00

Tr 1

Tr 2

Tr 3

Tr 4

Sumber: E-Monitoring

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan optimal (dibawah 70%), yaitu Fasilitasi pengembangan SDM dan kesatkeran di lingkungan Direktorat KIP, Pemantauan dan pengendalian proyek-proyek pinjaman/ hibah luar negeri (PHLN) serta dukungan pendampingan misi supervisi proyek-proyek pinjaman/hibah luar negeri. Penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan kinerja di tahun 2015, dikarenakan adanya proses reorganisasi Ditjen Cipta Karya, serta adanya proses revisi anggaran pada Satker P2PIP Provinsi, (lebih detail terkait pelaksanaan kinerja triwulan dapat dilihat pada lampiran 4). Sementara untuk output cadangan, tidak termanfaatkan di tahun 2015, dikarenakan tidak adanya force majeur semisal bencana alam. Terhadap target kinerja output periode 2015-2019 sebagaimana terdapat dalam Renstra Ditjen Cipta Karya, maka realisasi target output ini di tahun 2015 telah mencakup 26,25% dari total output selama 5 (lima) tahun yaitu sebanyak 400 laporan.

Selama periode 2011-2015, sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.3., kecenderungan tingkat konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil. Namun demikian, masih besarnya

Gambar 4.3. Konsistensi Penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM Tahun 2011 – 2015

a. Mendorong penguatan peran Satker P2PIP Provinsi dalam mengawal usulan RPI2JM hingga proses DIPA/ RKAAKL; b. Melakukan sosialisasi intensif untuk mendorong sinkronisasi RPI2JM dengan dokumen perencanaan daerah; c. Memaksimalkan peran sistem informasi perencanaan (SIPa) yang telah terbangun sebagai wujud pengendalian terhadap konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM; d. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan keterpaduan infrastruktur permukiman.

100 90 80

29

24

25

28

77

75

72

2013

2014

2015

44

70 60

Tidak Sesuai

50 40 30

% Kegiatan yang berasal dari Dokumen RPIJM Kab/Kota

71

Sesuai

56

20 10 0 2011

2012

Sumber: Hasil Olahan Satker P2PIP Pusat, 2015

usulan kegiatan pada DIPA/RKAKL yang tidak sesuai dengan RPI2JM (rata-rata 30% dalam 5 tahun terakhir), menunjukkan masih ada catatancatatan yang harus ditindaklanjuti, diantaranya: a. Adanya perbedaan struktur program/nomenklatur antara kegiatan yang diusulkan dalam RPI2JM dengan struktur program/ nomenklatur sebagaimana terdapat dalam dokumen DIPA/RKAAKL. b. Belum maksimalnya peran Satker P2PIP dalam mengawal usulan RPI2JM. Hal ini tercermin dari kewenangan Satker P2PIP yang hanya dapat mengawal usulan hingga terbitnya Renja, tidak hingga keluarnya DIPA. c. Terkait kebijakan keterpaduan penanganan kawasan kumuh, masih terdapat kegiatan yang diusulkan dalam RPI2JM tidak sesuai dengan SK Kumuh yang telah sampaikan sebelumnya.

Berdasarkan dari informasi diatas, dalam upaya mewujudkan tingkat konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman sebesar 100% pada periode 2016-2019, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM diantaranya adalah:

4.1.3. Indikator Kinerja “Tingkat Akuntabilitas Kinerja” Indikator kinerja ini menggambarkan seberapa jauh tingkat akuntabilitas kinerja organisasi Ditjen Cipta Karya. Pada tahun 2015, tingkat akuntabilitas kinerja Dijten Cipta Karya adalah 80,02%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 80,00%. Nilai realisasi tingkat akuntabilitas kinerja diperoleh dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen) terhadap Laporan Kinerja Ditjen Cipta Karya tahun 2014. 1)

Nilai 80,02% memiliki makna bahwa kinerja organisasi Ditjen. Cipta Karya telah “memuaskan”, dengan intepretasi bahwa Organisasi Ditjen. Cipta Karya telah akuntabel dan telah memiliki sistem manajemen kinerja yang baik.2) Walaupun telah akuntabel, masih terdapat beberapa catatan dari Itjen terhadap pelaksanaan kinerja, yang harus ditindaklanjuti agar tingkat akuntabilitas kinerja Ditjen Cipta Karya meningkat di tahun berikutnya. Beberapa catatan tersebut adalah: a. Tujuan Ditjen Cipta Karya perlu dikembangkan kembali agar mencakup seluruh tujuan Kementerian PU;

1) Surat Inspektorat Jenderal kepada Dirjen Cipta Karya Nomor KJ.06.01-Ij/1645 Tentang Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Ditjen Cipta Karya dan BPPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 2) PerMen PAN dan RB No 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP


39

b. Atas program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana (realisasi diatas target, dibawah target maupun tidak terealisasi) perlu ditinjau kembali perencanaan targetnya dan dilakukan analisis terhadap faktor penyebabnya; c. Perlu dilakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran (Outcome) agar lebih berorientasi pada pencapaian manfaat; d. Agar dilakukan Reviu terhadap Renstra Ditjen Cipta Karya agar selaras dengan Renstra Kementerian dan menyesuaiakan terhadap target-target yang relevan pada kondisi terkini; e. Agar dibuat pedoman dalam pengumpulan data kinerja; f. Agar dibuat Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama dari unit kerja.

40

Upaya mencapai kinerja ini, didukung oleh output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman serta Data dan Informasi Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Subdit Pemantauan dan Evalausi serta Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi. Berikut kecenderungan kinerja output evaluasi kinerja bidang permukiman serta data dan informasi bidang permukiman selama tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.4.

Kecenderungan kinerja output di tahun 2015, menunjukkan bahwa realisasi kinerja output setiap triwulan, selalu berada di bawah target yang ditetapkan. Namun demikian, hingga triwulan keempat, target 20 laporan dapat tercapai seluruhnya, dengan progress fisik rata-rata sebesar 97,20%. Terhadap target kinerja output periode 2015-2019


Gambar 4.4. Kinerja Rata-Rata Output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman serta Data dan Informasi Bidang Permukiman 120,00 100,00

100,00 97,20

80,00 60,00

Target (%)

56,13

Realisasi (%)

44,41

40,00 31,70 20,00 0,00

16,64

Tr 1

4,72 0,00

Tr 2

Tr 3

Tr 4

Sumber: E- Monitoring

sebagaimana terdapat dalam Renstra Ditjen. Cipta Karya, maka realisasi target output ini di tahun 2015 telah mencakup 25% dari total output selama 5 (lima) tahun yaitu sebanyak 80 laporan.

Untuk menghasilkan output yang selanjutnya mendukung pencapaian tingkat akuntabiltias kinerja, telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya: a. Menyusun Penetapan Kinerja segera setelah definitifnya organisasi pada bulan Juni; b. Menyusun Sistem Manajemen Kinerja sesuai dengan PerMen PUPR Nomor 13 Tahun 2015 tentang Prencanaan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta PerMen PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Memanfaatkan sistem informasi yang ada seperti E-Monitoring untuk melakukan pengelolaan kinerja. Pada periode 2010-2015, Tingkat

akuntabilitas kinerja Ditjen Cipta Karya memiliki nilai yang cukup bervariasi. Kecenderungan tingkat akuntabilitas Ditjen. Cipta Karya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Ditjen Cipta Karya 2010-2015 88 86 84 82 80 78 NIlai

76 74 72 70 68 66 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber: Laporan Hasil Penilaian Itjen Atas LaKIP Ditjen Cipta Karya 2010-2015

Bervariasinya besaran nilai tingkat akuntabilitas kinerja selain dikarenakan adanya perubahan tata cara penilaian, juga dikarenakan adanya ketidakberhasilan pencapaian target.

Pada periode tahun 20102012, penilaian yang dilakukan oleh Itjen masih didasari pada Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sementara pada periode tahun 2013-2015 penilaian Itjen telah dilakukan berdasarkan PerMen PU No 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian PU. Penurunan kinerja di tahun 2015, dikarenakan tidak adanya upaya yang signifikan dalam mereviu Renstra 2010-2014, dimana indikatornya masih berindikasi output, serta terdapat beberapa output yang tidak terealisasi dengan baik.

4.2.

Menindaklanjuti hasil catatan serta analisa diatas, selanjutnya disusun rencana tindak dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Cipta Karya. Beberapa rencana tindak tersebut diantaranya adalah: a. Mendorong penyelesaian Renstra Ditjen. Cipta Karya 20152019 dengan memperhatikan indikator kinerja yang berbasis manfaat b. Mendorong penyelarasan antara Renstra dengan kegiatan pemrograman dan penanggaran c. Mendorong adanya kesepakatan/ kesepahaman terhadap cascading kinerja yang telah disusun d. Mendorong adanya pengelolaan SDM berbasis pencapaian kinerja organisasi (Anjab, SKP) e. Mendorong integrasi sistem manajemen kinerja ke dalam sistem informasi Ditjen Cipta Karya, sebagai sarana pemantauan kinerja baik organisasi maupun individu

REALISASI ANGGARAN Untuk memudahkan analisis terhadap pelaksanaan anggaran, maka dalam sub bab ini digunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negeri/Lembaga. Berdasarkan peraturan ini, evaluasi dan analisis anggaran dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek implementasi yang meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi; serta aspek manfaat. Dari hasil analisa menggunakan PMK tersebut, didapat nilai hasil evaluasi sebesar 91,60 dengan intepretasi sangat baik. Nilai tersebut diperoleh dari pencapaian beberapa indikator. (detail perhitungan, lihat lampiran 3). 4.2.1. Penyerapan anggaran Pada tahun 2015, terdapat perubahan pagu anggaran, semula Rp. 279.480.979.000,(PK) kemudian


41

Penyerapan anggaran pada status 6 Januari 2016, mencapai 83.99% atau sekitar Rp. 241.676.274.000,-, dengan rincian penyerapan angggaran per output, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.1 :

adalah pada output yang menjadi tanggung jawab Subag Tata Usaha yang meliputi layanan perkantoran, output cadangan, perangkat pengolahan data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitasi perkantoran sebesar 50,07%. Penyerapan anggaran yang rendah dikarenakan output cadangan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 26.529.85.000,-. Output cadangan tidak digunakan dikarenakan tidak adanya kondisi force majeur yang mengharuskan Ditjen Cipta Karya melakukan kegiatan tanggap darurat.

Penyerapan anggaran tertinggi didominasi output Data dan Informasi Bidang Permukiman yaitu sebesar Rp. 10.968.530.000,- atau sekitar 96.06%, dan penyerapan anggaran terendah

Beberapa permasalahan yang menyebabkan dana tidak terserap adalah : a. Adanya sisa kontrak sebesar Rp. 1.070.000.000,-

menjadi Rp. 288.277.291.000,-., dikarenakan adanya penambahan dana dari sisa lelang sebesar Rp. 8.796.312.000,-. Penambahan dana ini selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pada Satker P2PIP Provinsi di seluruh Indonesia.

Tabel 4.1. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Output

42

No

Output

Satuan

Jumlah Output

Dana (Rp) APBNP

Revisi

(Juni 2015)

(Agustus 2015)

12

43.927.452.000

1

1

Awal

Revisi

Bulan Layanan

12

Cadangan

Realisasi

%

44.269.350.000

37.830.963.000

85,46%

4.122.801.000

26.529.857.000

0

0.00%

1

Layanan Perkantoran

2

Output Cadangan

3

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit

391

492

1.200.800.000

4.913.281.000

4.681.259.000

95,28%

4

Peralatan dan Fasilitas Kantor

Unit

40

84

26.529.857.000

1.665.456.000

1.657.483.000

99,52%

5

Kebijakan Strategi dan Fasilitas Kemitraan Bidang Permukiman

Laporan

14

14

11.800.000.000

11.800.000.000

8.860.213.000

75,09%

6


Laporan

24

24

16.919.202.000

16.919.202.000

16.212.275.000

95,82%

7


Laporan

10

10

13.116.650.000

13.116.650.000

11.809.253.000

90,03%

8


Laporan

10

10

11.418.922.000

11.418.922.000

10.968.530.000

96,06%

9


Laporan

10

10

13.941.800.000

13.941.800.000

13.691.713.000

98,21%

10

Perncanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman

Laporan 71

71

136.503.495.000

143.702.773.000

135.964.585.000

94,62%

279.480.979.000

288.277.291.000

241.676.274.000

83,83%

TOTAL Sumber : Hasil Olahan E-Mon dan Rencana Aksi (status 6 Januari 2016)


b. Adanya sisa dana swakelola (operasional PIP2B, ILM, Administrasi Kegiaan) sebesar Rp. 12.390.000.000,c. Dana cadangan tidak terserap sebesar Rp. 26,529.857.000. Tidak terealisasinya dana cadangan, karena tidak adanya force majeure, misalnya seperti bencana alam yang mengharuskan Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan tanggap darurat d. Sisa pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 4.700.000.000,- serta e. Sisa pemanfaatan kegiatan swakelola sebesar Rp. 1.930.000.000,

Komposisi penyerapan anggaran terhadap pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja outcome

Direktorat KIP adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2.

Berdasarkan Tabel 4.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa pagu dana yang berkontribusi langsung terhadap ketiga indikator kinerja sasaran adalah sebesar Rp. 210.889.347.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 197.506.569.000,- atau sekitar 93.65%. Penyerapan tertinggi ada pada indikator kinerja “tingkat akuntabilitas kinerja” sebesar Rp. 24.660.243.000 atau sekitar 97.24%. Penyerapan terendah ada pada indikator kinerja “jumlah kabupaten/ kota yang memiliki RPI2JM berkualitas” sebesar Rp. 8.880.213.000,- atau 75,09%.

4.2.2. Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi Tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi Direktorat KIP Tahun 2015 adalah 9,04%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Direktorat KIP belum cukup baik dalam mengimplementasikan kegiatan

43

Tabel 4.2. Penyerapan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

No.



2

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas

Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

%

210.899.347.000

197.506.569.000

93,65

11.800.000.000

8.860.213.000

75,09

11.800.000.000

8.860.213.000

75,09

173.738.625.000

163.986.113.000

94,39


143.702.773.000

135.964.585.000

94,62


16.919.202.000

16.212.275.000

95,82


13.116.650.000

11.809.253.000

90,03

24.660.243.000

97,24


25.360.722.000 3


Realiasi Dana (Rp.)

Mendukung Peningkatan Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman Yang Layak 1

Pagu Dana (Rp.)


11.418.922.000

10.968.530.000

96,06


13.941.800.000

13.691.713.000

98,21

Sumber : Hasil Olahan E-Mon (status 6 Januari 2016)


sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya (kurva S). Adanya proses restrukturisasi Ditjen Cipta Karya ditengarai menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan. 4.2.3. Efisiensi Terhadap penggunaan anggaran dalam menghasilkan output, dapat disampaikan bahwa nilai efisiensi Direktorat KIP adalah sebesar 73,53%. Angkat tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2015 Direktorat KIP telah berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp. 46.601.017.000,- dengan realisasi 139 laporan. 4.2.4. Aspek Manfaat Pencapaian kinerja sasaran Direktorat KIP, mendukung peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, pada tahun 2015, adalah sebesar 100,24%.

44

Hal tersebut dapat dikelaskan bahwa dua dari tiga indikator sasaran, kinerjanya telah melebihi target sebesar 101,43%, sedangkan satu indikator sasaran tercapai 98%. Kinerja sasaran tersebut dapat dicapai sebagai hasil dari dukungan SDM sebanyak 597 orang, dengan rincian: a. 212 orang pegawai (35,51%) berperan langsung b. 100 orang pegawai (16,75%) berperan tidak langsung (pendukung) c. 285 non pegawai/tenaga professional terkontrak (47,73%) dan berperan langsung.


Kondisi tersebut diatas menginformasikan bahwa Direktorat KIP dapat memanfaatkan investasi anggarannya dengan dukungan 47,73%% SDM professional terkontrak dan mencapai kinerja sasaran sebesar 100,24%.

Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja sasaran tersebut, Direktorat KIP masih membutuhkan sumber daya professional yang bersifat pendukung langsung, mengingat tantangan yang dihadapi akan semakin tinggi dengan tuntutan manfaat yang lebih optimal.

Bahwa pelaksanaan kinerja Direktorat KIP tahun 2015, sudah cukup efektif. Hal ini disebabkan, dengan dukungan hanya 212 pegawai yang memiliki peran langsung (substansi) terhadap kinerja Direktorat KIP dan 285 pegawai yang merupakan tenaga professional terkontrak, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman tetap dapat menyelesaikan pencapaian sasaran kinerja di tahun 2015. Terlebih lagi, kinerja 212 pegawai tersebut, memiliki kinerja yang cukup baik, dengan ratarata sebesar 93,14%.

Keragamana SDM berdasarkan pemahaman substansi/non substansi, menunjukkan bahwa komposisi SDM yang memahami substansi hanya sebesar 35,15% saja, selebihnya merupakan pegawai yang tidak memahami substansi (100 pegawai atau 16,75%) dan merupakan tenaga professional terkontrak (47,73%). Hal ini menunjukkan perlu adanya pengelolaan SDM yang lebih baik kedepannya, terutama terhadap pegawai non substansi.

PENUTUP

5

PENUTUP

Realisasi kinerja Direktorat KIP melebihi target yang ditetapkan. Sebagai upaya agar tetap terjadi peningkatan kinerja, telah ditetapkan beberapa strategi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

46

Perwujudan tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan target kinerja di tahun 2015 sebanyak 507 kab/kota akan memiliki RPI2JM berkualitas, tingkat konsistensi ppenyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM sebesar 70% dan tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80%. Realisasi kinerja pencapaian sasaran strategis Direktorat KIP Tahun 2015 adalah 497 kabupaten/kota telah memiliki RPl2JM, tingkat konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM sebesar 72 % serta tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80,02%, dengan realisasi anggaran dalam mencapai sasaran tersebut adalah Rp 241.676.274.000,Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: a. Proses reorganisasi Ditjen Cipta Karya yang berlangsung cukup lama, hingga akhir bulan


Juli 2015, memberikan kontribusi terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan b. Belum maksimalnya pemanfaatan dokumen RPI2JM sebagai dasar keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur permukiman c. Masih terdapat kendala dalam mewujudkan keterpaduan serta sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah d. Ketersediaan SDM yang masih kurang terlebih dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, diantaranya adalah: a. Peningkatan kualitas dokumen RPI2JM melalui pendampingan yang lebih intensif pada pemerintah kabupaten/ kota dalam proses reviu atas Pedoman RPI2JM yang sudah disusun b. Meningkatkan manajemen pengelolaan SDM, dan melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman c. Mendorong terwujudnya pengelolaan kinerja melalui pelaksanaan system manajemen kinerja d. Mengintegrasikan sistem informasi yang ada di lingkungan Direktorat KIP, serta melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkala, terkait pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman.

LAMPIRAN

47 47

LAMPIRAN LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

48


49


Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja

50


LAMPIRAN 2 : REALISASI KEGIATAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN

: :

DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2015

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(3)

(4)

(2)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 1

Mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

- Jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas

507

%

496

%

- Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM

70

%

72

%

- Tingkat Akuntabilitas Kinerja

80

%

80,02

%

OUTPUT 1 Layanan Perkantoran

12

%

12

%

2 Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman

14

Laporan

14

Laporan

3 Program dan Anggaran Bidang Permukiman

24

Laporan

24

Laporan

4 Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral

10

Laporan

10

Laporan

5 Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

10

Laporan

10

Laporan

6 Data dan Informasi Bidang Permukiman

10

Laporan

10

Laporan

7 Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

71

Laporan

71

Laporan

8 Output Cadangan

1

Cadangan

0

Cadangan

KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri,Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman

Anggaran Rp. 279,480,979,000

Realisasi Anggaran Rp. 241,676,274,000


51

REALISASI KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KETERPADUAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN 2015 RENCANA No.

52

Kegiataan/Paket

REALISASI Total

Kegiataan/Paket

Total

Kebijakan, Strategi dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

10

Kebijakan, Strategi dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

1

Pendampingan dan Sosialisasi Keterpaduan Rencana Pembangunan dan Program Investasi Jangka Menengah Infrastruktur Bidang Permukiman

1

Pendampingan dan Sosialisasi Keterpaduan Rencana Pembangunan dan Program Investasi Jangka Menengah Infrastruktur Bidang Permukiman

1

2

Sosialisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar Bidang Permukiman

1

Sosialisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar Bidang Permukiman

1

3

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Pada Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

1

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Pada Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

1

4

Review Standar, Operasi dan Prosedur (SOP) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Permukiman

1

Review Standar, Operasi dan Prosedur (SOP) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Permukiman

1

5

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) Bidang Cipta Karya 2015-2019

1

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) Bidang Cipta Karya 2015-2019

1

6

Penajaman Strategi Infrastruktur Hijau Bidang Permukiman Aspek Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi di Pulau Sumatera

1

Penajaman Strategi Infrastruktur Hijau Bidang Permukiman Aspek Lingkungan, Sosial dan Ekonomi di Pulau Sumatera

1

7

Pengembangan Masukan Teknis Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

1

Pengembangan Masukan Teknis Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan

1

8

Pengembangan Arahan New Urban Agenda (Agenda Pembangunan Kota Baru) bagi Pembangunan Perkotaan

1

Pengembangan Arahan New Urban Agenda (Agenda Pembangunan Kota Baru) Bagi Pembangunan Perkotaan

1

9

Masukan Teknis Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Kawasan Permukiman

1

Masukan Teknis Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Kawasan Permukiman

1

10

Kajian Teknis Dokumen Perencanaan Pembangunan Untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Cipta Karya

1

Kajian Teknis Dokumen Perencanaan Pembangunan Untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Cipta Karya

1

RENCANA No.

Kegiataan/Paket

Program Dan Anggaran Bidang Permukiman

REALISASI Total

Kegiataan/Paket

Total

24


1

Pengumpulan dan Pengolahan Data Rencana dan Program Tahun 2016

1

Pengumpulan dan Pengolahan Data Rencana dan Program Tahun 2016

1

2

Penyusunan Pedoman Penyiapan Program dan Anggaran Tahunan

1

Penyusunan Pedoman Penyiapan Program dan Anggaran Tahunan

1

3

Pendampingan Penerapan E-Planning (SIPPA) Wilayah Barat

1

Pendampingan Penerapan E-Planning (SIPPA) Wilayah Barat

1

4

Pendampingan Penerapan E-Planning (SIPPA) Wilayah Timur

1

Pendampingan Penerapan E-Planning (SIPPA) Wilayah Timur

1

5

Sinkronisasi Penyusunan Program Tahun 2016 Wilaah Barat

1

Sinkronisasi Penyusunan Program Tahun 2016 Wilaah Barat

1

6

Sinkronisasi Penyusunan Program Tahun 2016 Wilaah Timur

1

Sinkronisasi Penyusunan Program Tahun 2016 Wilaah Timur

1

7

Fasilitasi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Tahunan Bidang Cipta Karya Wilayah Barat

1

Fasilitasi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Tahunan Bidang Cipta Karya

1


RENCANA No.

Kegiataan/Paket


REALISASI Total

Kegiataan/Paket

24


Total

8

Fasilitasi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Tahunan Bidang Cipta Karya Wilayah Timur

1

Fasilitasi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Tahunan Bidang Cipta Karya Wilayah Timur

1

9

Pemberdayaan Masyarakat Gunung Halimun

1

Pemberdayaan Masyarakat Gunung Halimun

1

10

Fasilitasi Penyiapan Program DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2016 Wilayah Barat

1

Fasilitasi Penyiapan Program DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2016

1

11

Fasilitasi Penyiapan Program DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2016 Wilayah Timur

1

Fasilitasi Penyiapan Program DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2016 Wilayah Timur

1

12

Pengembangan E-Programming dan Budgetting dalam Mendukung Subdit Program dan Anggaran

1

Pengembangan E-Programming dan Budgetting dalam Mendukung Subdit Program dan Anggaran

1

13

Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Entitas Kawasan dalam Rangka Peningkatan Effisiensi Anggaran

1

Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Entitas Kawasan dalam Rangka Peningkatan Effisiensi Anggaran

1

14

Konsolidasi dan Konsinyasi Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015

1

Konsolidasi dan Konsinyasi Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015

1

15

Konsolidasi dan Konsinyasi Penyusunan Laporan SIMAK-BMN di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015

1

Konsolidasi dan Konsinyasi Penyusunan Laporan SIMAK-BMN di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015

1

16

Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015

1

Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015

1

17

Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) TA. 2015

1

Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) TA. 2015

1

18

Pembinaan Penataan Arsip/Dokumen di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015

1

Pembinaan Penataan Arsip/Dokumen di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015

1

19

Peningkatan Kinerja Aparat Bidang Cipta Karya TA. 2015 Wilayah Barat

1

Peningkatan Kinerja Aparat Bidang Cipta Karya TA. 2015 Wilayah Barat

1

20

Peningkatan Kinerja Aparat Bidang Cipta Karya TA. 2015 Wilayah Timur

1

Peningkatan Kinerja Aparat Bidang Cipta Karya TA. 2015 Wilayah Timur

1

21

Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015 Wilayah Barat

1

Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015 Wilayah Barat

1

22

Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015 Wilayah Timur

1

Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman TA. 2015 Wilayah Timur

1

23

Sosialisasi e-PUPNS 2015 di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Wilayah Barat

1

Sosialisasi e-PUPNS 2015 di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Wilayah Barat

1

24

Sosialisasi e-PUPNS 2015 di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Wilayah Timur

1

Sosialisasi e-PUPNS 2015 di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Wilayah Timur

1

Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral

10


1

Penyusunan Memorandum Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2009-2014

1

Penyusunan Memorandum Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2009-2014

1


53

RENCANA No.

Kegiataan/Paket


54

REALISASI Total

Kegiataan/Paket

10


Total

2

Penyusunan Rencana dan Program Investasi

1

Penyusunan Rencana dan Program Investasi

1

3

Identifikasi Sumber Pendanaan dan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri

1

Identifikasi Sumber Pendanaan dan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri

1

4

Sosialiasai dan Koordinasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1

Sosialiasai dan Koordinasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1

5

Fasilitasi Penyiapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1

Fasilitasi Penyiapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1

6

Fasilitasi Penyiapan Sumber Pendanaan Lain

1

Fasilitasi Penyiapan Sumber Pendanaan Lain

1

7

Penyusunan Strategi Pengembangan Jejaring Kerjasama Luar Negeri dalam Pencapaian Target Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

1

Penyusunan Strategi Pengembangan Jejaring Kerjasama Luar Negeri dalam Pencapaian Target Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

1

8

Penyiapan Masukan Kegiatan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri Tahun 2015

1

Penyiapan Masukan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Tahun 2015

1

9

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Wali Amanat Infrastruktur Permukiman

1

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Wali Amanat Infrastruktur Permukiman

1

10

Pemantauan dan Pengendalian ProyekProyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

1

Pemantauan dan Pengendalian Proyek-Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

1

11

Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Proyek-Proyek Hibah (Terencana & Langsung) Luar Negeri

1

Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan ProyekProyek Hibah (Terencana & Langsung) Luar Negeri

1

12

Dukungan Pendampingan Misi Supervisi Proyek-Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1

Dukungan Pendampingan Misi Supervisi ProyekProyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1

RENCANA No.

Kegiataan/Paket


REALISASI Total

Kegiataan/Paket

Total

10


10

1

Fasilitasi Sistem Manajemen Mutu Direktorat Bina Program

1

Fasilitasi Sistem Manajemen Mutu Direktorat Bina Program

1

2

Fasilitasi Pengembangan Data Kinerja Pembangunan Bidang Cipta Karya

1

Fasilitasi Pengembangan Data Kinerja Pembangunan Bidang Cipta Karya

1

3

Fasilitasi Evaluasi Kinerja Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Target Permukiman Berkelanjutan

1

Fasilitasi Evaluasi Kinerja Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Target Permukiman Berkelanjutan

1

4

Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Dilingkungan Ditjen Cipta Karya Eselon 1

1


1

5


1


1

6

Review Sistem Manajemen Kinerja Dalam Rangka Pencapaian Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan

1

Review Sistem Manajemen Kinerja Dalam Rangka Pencapaian Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan

1

7

Evaluasi Penerapan Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Program

1

Evaluasi Penerapan Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Program

1

8

Penyusunan Indeks Permukiman Perkotaan 2015

1

Penyusunan Indeks Permukiman Perkotaan 2015

1

9

Masukan Teknis Penyusunan Pedoman Pelaksanaaan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan

1

Masukan Teknis Penyusunan Pedoman Pelaksanaaan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan

1

10

Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan PHLN Bidang Cipta Karya

1

Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan PHLN Bidang Cipta Karya

1


RENCANA No.

Kegiataan/Paket

Data Dan Informasi Bidang Permukiman

REALISASI Total

Kegiataan/Paket

10


Total

1

Penyiapan dan Publikasi Buletin Cipta Karya

1

Penyiapan dan Publikasi Buletin Cipta Karya

1

2

Dokumentasi Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2014

1

Dokumentasi Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2014

1

3

Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cipta Karya

1

Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cipta Karya

1

4

Kampanye Komunikasi Publik Kegiatan Bidang Cipta Karya

1

Kampanye Komunikasi Publik Kegiatan Bidang Cipta Karya

1

5

Penyiapan Bahan Penyelenggaraan Pameran dan Display Bidang Ditjen Cipta Karya

1

Penyiapan Bahan Penyelenggaraan Pameran dan Display Bidang Ditjen Cipta Karya

1

6

Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

1

Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

1

7

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Melalui DAK

1

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Melalui DAK

1

8

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Ditjen Cipta Karya

1

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Ditjen Cipta Karya

1

9

Peta Tematik dan Gis Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya

1

Peta Tematik dan Gis Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya

1

10

Pengembangan Warehouse Cipta Karya dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data Provinsi

1

Pengembangan Warehouse Cipta Karya dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data Provinsi

1

55


56


57


58


LAMPIRAN 3 : PERHITUNGAN PMK NO. 249 TAHUN 2011 1. PENYERAPAN ANGGARAN Direktorat

Akumulasi realisasi anggaran (RA)

Akumulasi pagu anggaran -penghematan (PA)

Penyerapan Anggaran (P)

Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Rp. 241,676,274

Rp. 288,277,291

83.83%

2. KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI (K)

Bulan

Rencana Penyerapan Dana (RPD) {%}

Rencana Penyerapan Dana kumulatif (RPDK) {%}

Realisasi Anggaran (RA) {%}

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK) {%}

Tingkat penyerapan tiap bulan

Januari

311.211

331.211

1.513

1.513

0,46

Februari

331.211

662.422

1.708

3.221

0,49

Maret

331.211

993.633

3.890

7.110

0,72

April

331.211

1.324.844

5.839

12.950

0,98

Mei

279.481

1.604.325

25.955

38.904

2,42

Juni

279.481

1.883.806

49.262

88.166

4,68

Juli

279.481

2.163.287

71.891

160.057

7,40

Agustus

279.481

2.442.768

100.074

260.131

10,65

September

279.481

2.722.249

120.817

380.948

13,99

Oktober

288.277

3.010.526

153.283

534.231

17,75

Nopember

288.277

3.298.803

191.609

725.840

22,00

Desember

288.277

3.587.081

240.337

966.176

26,93

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K)

9,04%

59

3. PENCAPAIAN KELUARAN (output) IKK

target output (TKK)

Realisasi output (RKK)

RKK/TKK

Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman

14

14

1,00


24

24

1,30


10

10

1,00


10

10

1,00


10

10

1,00

Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

71

71

1,00

Layanan Perkantoran

12

12

1,00

Pencapaian Keluaran

100%


4. EFISIENSI Volume

Anggaran (Rp.)

Keluaran

target (TVK)

realisasi (RVK)

JAKSTRA

14

14

[ 1(RAK/ RVK)/ (PAK/ TVK) ]*100

Realisasi per Output (RAK)

RAK/RVK

PAK/TVK

(RAK/ RVK)/ (PAK/ TVK)

11.800.000

8.860.620

632.901

842.857

0,75

24,91

Pagu per Outout (PAK)

PA

24

24

16.919.202

16.211.979

675.499

704.967

0,96

4,18

KLN

10

10

13.116.650

11.808.920

1.180.892

1.311.665

0,90

9,97

EK

10

10

11.418.922

10.969.016

1.096.902

1.141.892

0,96

3,94

DI

10

10

13.941.800

13.692.242

1.369.224

1.394.180

0,98

1,79

RANDAL

71

71

143.702.773

134.750.090

1.897.889

2.023.983

0,94

6,23

LAYANAN KANTOR

12

12

44.269.350

37.695.352

3.141.279

3.689.113

0,85

14,85

EFISIENSI

NILAI EFISIENSI

9,41%

73,53%

5. ASPEK MANFAAT (CH) target outcome

Outcome Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki RPI2JM berkualitas

60

realisasi outcome

realisasi / target

507

507

1,00

Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM

70

70

1,00


80

80,52

1,01

capaian hasil

100,22%

6. PENILAIAN ASPEK EVALUASI ASPEK IMPLEMENTASI

ASPEK MANFAAT

NILAI ASPEK IMPLEMENTASI

NILAI ASPEK EVALUASI

P

K

PK

NE

CH

(I)

( NK )

83.83%

9,04%

100%

73,53%

100,22%

74,51%

91,59%

Hasil penilaian dikelompokan kedalam kategori sbb: 90% > NK = 100%

: Sangat Baik

80% > NK = 90%

: Baik

60% > NK = 80%

: Cukup atau Normal

50% > NK = 60%

: Kurang

NK = 50%

: Sangat Kurang


LAMPIRAN 4 : PETA STRATEGIS SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS SS-1.

URAIAN Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT KODE IKU SS-1.1

URAIAN Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

SAT %

UNIT IN CHARGE (PENANGGUNG JAWAB)

IKU SUBDIERKTORAT DAN SEKSI/SUBBAG TU

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan

Seksi Keterpaduan Perencanaan

Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

Seksi Kemitraan

Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan

Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan unfrastruktur permukiman yang tersusun

Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun SS-1.2

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

%

Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan

Seksi Keterpaduan Pembiayaan I

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang PKP dan PBL Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan

Seksi Keterpaduan Pembiayaan II

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang SPAM dan PPLP Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan SPAM dan PPLP

SS-2

Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan

SS-2.1

Tingkat akuntabilitas kinerja

%

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Seksi Pemantauan dan Evaluasi I

Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM dan PPLP serta Satker terkait Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang SPAM dan PPLP yang tersusun

Seksi Pemantauan dan Evaluasi II

Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP dan BPB serta Satker terkait. Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang PKP dan BPB yang terususn

SS-2.2

Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan

%

Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan

Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I

Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilksanakan

Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II

Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun


61

SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS

URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT KODE IKU

URAIAN

SAT

UNIT IN CHARGE (PENANGGUNG JAWAB)

IKU SUBDIERKTORAT DAN SEKSI/SUBBAG TU

SS-2

Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan

SS-2.3

Persentase LHP yg ditindaklanjuti

%

Subbaggian Tata Usaha

SS-3

Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas

SS-3.1

Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

%


SS-3.2

Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

%


SS-4.1

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)

%


SS-4.2

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN

%


SS-5.1

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK

%

Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi Pengembangan Sistem Informasi

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK

Persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman

%

Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi Pengelolaan Data

Persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman

SS-4

62

SS-5

Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN

Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi

SS-5.2


Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman

Jumlah Pedoman Pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusun

CASCADING KINERJA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PEJABAT STRUKTURAL BAGIAN/ SUBBAGIAN

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 1

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

SUBDIT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

1.1.

Kasi Keterpaduan Perencanaan

(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

Penelaah Kebijakan dan Strategi

Jumlah konsep Jakstra yang disusun

(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan unfrastruktur permukiman yang tersusun

Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan

Satuan: Berkas

Satuan: Konsep

Pengintegrasi Perencanaan Program Penelaah Kebijakan dan Strategi

Jumlah konsep sinkronisasai rencana pembangunan dengan RPI2JM yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah dokumen usulan program dalam MP yang diperiksa

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas bahan Rakor Pinjaman dan Hibah LN yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep MoU yang disusun

Satuan: Konsep


Satuan: berkas


Satuan: berkas

Pengintegrasi Perencanaan Program 1.2.

Kasi Fasilitas Kemitraan

(1). Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan

Penyusun Program dan Rencana Anggaran

(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun

2

SUBDIT KETERPADUAN PEMBIAYAAN 2.1

Kasi Keterpaduan Pembiayaan I

(1). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang PKP dan PBL (2). Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang PKP dan PBL.

Pengolah Pengembngan Investasi


63

PEJABAT STRUKTURAL BAGIAN/ SUBBAGIAN

NO

NAMA JABATAN

IKU

PEJABAT FUNGSIONAL NAMA JABATAN

Satuan: Dokumen


Satuan: berkas


Satuan: Konsep


Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: Dokumen


Satuan: berkas


Satuan: Konsep

Pengolah Pengembngan Investasi


Satuan: berkas


Satuan: berkas


Satuan: Dokumen


Satuan: berkas


Satuan: Konsep


Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSR yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: Konsep


Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSR yang disiapkan

Satuan: berkas


Jumlah dokumen laporan Konsolidasi Data MP yang diperiksa

Satuan: dokumen

64

3 3.1.

Kasi Keterpaduan Pembiayaan II

KETERANGAN


Penyusun Program dan Rencana

2.1

IKU

SUBDIT KETERPADUAN PELAKSANAAN Kasi Keterpaduan Pelaksanaan I

(1). Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun (2). Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilksanakan


NO

PEJABAT STRUKTURAL BAGIAN/ SUBBAGIAN NAMA JABATAN

IKU


Pengolah Data dan Anggaran

3.2.

Kasi Keterpaduan Pelaksanaan II

(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti (2). Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun


IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep Pembahasan Pengintegrasian SIPPA DJCK yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah konsep Pembahasan pedoman yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas Kertas Kerja RKAKL yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan dokumen DIPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan Revisi RKAKL/DIPA/POK yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep kontrak yang disusun

Satuan: Konsep surat

Jumlah konsep SK yang disusun


Jumlah konsep SPK jasa konsultasi yang disusun


Jumlah dokumen laporan Konsolidasi Data MP yang diperiksa

Satuan: dokumen

Jumlah konsep Pembahasan Pengintegrasian SIPPA DJCK yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah konsep Pembahasan pedoman yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah

Satuan: Dokumen


65


NO

NAMA JABATAN

IKU


Pengolah Data dan Anggaran

66

4 4.1.

IKU

KETERANGAN

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas Kertas Kerja RKAKL yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan dokumen DIPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan Revisi RKAKL/DIPA/POK yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep profil kegiatan CK yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah konsep kontrak yang disusun


Jumlah konsep SK yang disusun


Jumlah konsep SPK jasa konsultasi yang disusun


Jumlah konsep laporan 2 mingguan pemantauan kegiatan yang disusun

Satuan: Konsep Laporan

SUBDIT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Seksi Pengelolaan Data

(1). Persentase kelengkapan data base per sektor

Pengplah Data dan Informasi

(2). Jumlah Pedoman Pengelolaan data yang diterbitkan

Jumlah konsep laporan 3 bulanan pemantauan kegiatan yang disusun




Jumlah konsep laporan monitoring pelaksanaan pembangunan yang disusun


Jumlah konsep laporan peta tematik dan GIS yang disusun


Jumlah bahan pengelolaan aplikasi dan situs web yang dikumpulkan

Satuan:

Jumlah laporan pengaduan layanan yang disusun

Satuan: Laporan

NO


4.2.

Seksi Pengembangan Sistem Informasi

IKU

(1). Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK


IKU


(2). Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi


5 5.1.

KETERANGAN

Jumlah laporan penyelesaian tindakan perbaikan yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah konsep artikel yang disusun untuk buletin

Satuan: Konsep Artikel

Jumlah konsep naskah hasil peliputan yang disusun untuk buletin

Satuan: Konsep Berita

Jumlah konsep naskah iproduk publikasi yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah naskah yang di upload di website

Satuan: Naskah

Jumlah konsep e-mail yang disusun

Satuan: Konsep E-mali

SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI Kasi Pemantauan dan Evaluasi I

(1). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP

Pengevaluasi Program dan Kinerja

(2). Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM dan PPLP serta Satker terkait

67

Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun

Pengolah Data dan Sistem Informasi

Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SIMEKA

6

Subbag Tata Usaha

(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti

Analis Kepegawaian

Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan

Satuan: Berkas; 1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas

(2). Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan


(3). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)

Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan


(4). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN

Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan




NO

NAMA JABATAN

IKU


KETERANGAN

(5). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan

Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun


(6). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran

Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan


Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan


Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan


Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan


Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan


Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun


Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan


Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun

Satuan: konsep surat

Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun

Satuan: konsep laporan

Jumlah konsep lapoan Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang disusun


Penata Keuangan

68

Pengelola BMN


IKU

NO


IKU


IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep laporan Rekon Internal Bulanan yang disusun


Jumlah konsep laporan rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN yang disusun


Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun


Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep Kartu Inventaris Barang yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan yang disusun


69


70


LAMPIRAN 5 : RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA ESELON II

71


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya maka Rencana Aksi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Aksi ini disusun sebagai respon atas diberlakukannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta Reviu Atas Laporan Kinerja, dimana setiap unit kerja Eselon I dan II wajib menyusun dokumen Rencana Aksi sebagai panduan dalam pelaksanaan kinerja. Dokumen Rencana Aksi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman berisi target-target capaian kinerja yang hendak dilaksanakan pada setiap triwulannya, dalam mencapai sasaran kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Dengan adanya dokumen Rencana Aksi ini, maka akan diketahui besaran-besaran target yang hendak dicapai sehingga dapat disusun suatu rencana ataupun strategi dalam memenuhi target capaian tersebut. Hal-hal yang kami sajikan dalam dokumen ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, dimana data target kinerja diperoleh dari E-Monitoring Kementerian PU dan PR. Namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya. Akhir kata, tidak lupa kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh unit Eselon III dan Satuan Kerja di lingkunan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya terutama dalam rangka penyiapan target dalam dokumen Rencana Aksi ini.

72



DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................................................................................................................

i

Daftar isi .....................................................................................................................................................................................................

ii

Daftar Tabel ...............................................................................................................................................................................................

iii

Daftar Gambar .........................................................................................................................................................................................

iv

Bab I

Pendahuluan ........................................................................................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................................................................................. 1 1.2. Tugas dan Fungsi ........................................................................................................................................................... 1 1.3. Struktur Organisasi ........................................................................................................................................................ 2 1.4. Program dan Kegiatan ................................................................................................................................................. 11

Bab II Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................................................. 12 2.1. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan .................................................................................................... 12 2.2. Metode Pengukuran ..................................................................................................................................................... 12 Bab III

Kapasitas Organisasi ........................................................................................................................................................... 3.1. Sumber Daya Manusia ................................................................................................................................................. 3.2. Sarana dan Prasarana ................................................................................................................................................... 3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) ..............................................................................................................

14 15 18 18

Bab IV Target Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan ............................................................................................... 18 4.1. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan .................................................................................................... 22 Bab V Penutup ..................................................................................................................................................................................... 21


73

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. PerjanjianKinerja ……………………………….……………………………………………………. 13 Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman 14 Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan ………………………………………………. 21 Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman …………………………. 23 Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Kegiatan ……………….………………….……………….………………. 25 Tabel 5.1. Ringkasan Target Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat KIP Tahun 2015 ………………. 30

DAFTAR DIAGRAM Diagram 1.1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Keterpaduan Infrastrutkur Permukiman …….…….……….

2

Diagram 1.2. Hubungan Kerja Antar Subdirektorat …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 11 Diagram 3.1. Jumlah Pegawai Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman …….…...….…….…….……. 18

74

Diagram 3.2. Jumlah Pegawai Pusat Klasifikasi PNS, CPNS dan Honorer 19 Diagram 3.3. Jumlah Pegawai Daerah Klasifikasi PNS, CPNS dan Honorer …….…….…….…….…….…………. 19 Diagram 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin …….…….…….…….…….…….…..….…….………. 20 Diagram 3.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Golongan ……………………………………….……………. 21 Diagram 3.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan ……….…….…….…….…….…….…….…….………. 22


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap unit kerja baik Eselon I maupun Eselon II diharuskan menyusun Rencana Aksi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Aksi merupakan dokumen yang berisi rencana target kinerja yang hendak dicapai secara berkala dalam mewujudkan pencapaian sasaran (triwulan). Rencana Aksi ini menjadi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja. Penyusunan dokumen Rencana Aksi dilakukan tidak lama setelah PK tersusun di awal tahun anggaran, dan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan. Pada akhir setiap triwulan, unit kerja wajib menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi tersebut. Baik dokumen Rencana Aksi maupun Laporan Monitoring dan Evaluasi triwulanan, merupakan bahan masukan bagi pimpinan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun bersangkutan. Penyusunan target kinerja dalam dokumen Rencana Aksi selanjutnya, menggunakan sumber data dari E-Monitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Form Rencana Aksi Kinerja Triwulanan).

1.2.

Tugas dan Fungsi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 538, mandat Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) adalah: Tugas Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan kawasan permukiman, serta bina penataan bangunan dan lingkungan. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman; b. penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman; c. penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya; d. pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; e. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi; f. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3.

Struktur Organisasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman terdiri dari 5 (lima) Unit Kerja Eselon III, yaitu Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan, Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan Dan Kemitraan, Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan, Subdirektorat Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi, Subdirektorat Pemantauan Dan Evaluasi; dan 1 (satu) Unit Kerja Eselon IV yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yaitu Subbagian Tata Usaha.


75

Diagram 1.1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman


SATKER RANDAL PIP PUSAT DAN PROPINSI

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN DAN KEMITRAAN PROGRAM

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SEKSI KETERPADUAN PERENCANAAN

SEKSI KETERPADUAN PEMBIAYAAN 1

SEKSI KETERPADUAN PELAKSANAAN I

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKSI PEMANTAUAN EVALUASI I

SEKSI FASILITASI KEMITRAAN

SEKSI KETERPADUAN PEMBIAYAAN II

SEKSI KETERPADUAN PELAKSANAAN II

SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

SEKSI PEMANTAUAN EVALUASI II

76

1.3.1. Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 501), Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Keterpaduan Perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan menyelenggara kan fungsi sebagai berikut (Pasal 502): a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman; b. penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan infrastruktur permukiman; c. penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan d. fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunaninfrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan. SubDirektorat Kebijakan & Strategi dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya terdiri atas dua seksi yaitu sebagai berikut: a. Seksi Keterpaduan Perencanaan Seksi Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman, serta penyusunan keterpaduan


perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis di bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. b. Seksi Fasilitasi Kemitraan Seksi Fasilitasi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kemitraan, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman 1.3.2. Sub Direktorat Keterpaduan Pembiayaan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 505, Sub Direktorat keterpaduan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya. Dalam melaksanakan tugas Pasal 506, Sub Keterpaduan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi (pasal 505) sebagai berikut: a. penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya; b. penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman; c. fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan; dan d. fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan terdiri atas : a. Seksi Keterpaduan Pembiayaan I Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman, fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan tahunan, dan fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. b. Seksi Keterpaduan Pembiayaan II Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman, fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan tahunan, dan fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya bidang pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. 1.3.3. Sub Direktorat Keterpaduan Pelaksanaan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 509), Sub Direktorat Keterpaduan Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Keterpaduan Pelaksanaan menyelenggara kan fungsinya (Pasal 510) sebagai berikut: a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; b. fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan; c. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; dan


77

d. pemantauan dan permukiman.

pelaporan

keterpaduan

pelaksanaan

pembangunan

infrastruktur

Sub Direktorat Keterpaduan Pelaksanaan melaksanakan fungsinya dibantu oleh: a. Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. b. Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan keterpaduan pelaksanaan pembangunan bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

78

1.3.4. Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 513, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi (pasal 514) sebagai berikut: a. penyusunan pedoman pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman; b. penyelenggaraan dan pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman; a. penyelenggaraan dan pengembangan sistem teknologi informasi; dan b. fasilitasi pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi. Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi melaksanakan fungsinya dibantu oleh : a. Seksi Pengelolaan Data Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, penyelenggaraan, dan pengelolaan data serta fasilitasi pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman. b. Seksi Pembangunan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan, pengembangan sistem dan teknologi informasi dan fasilitasi sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman. 1.3.5. Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 517, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsinya (pasal 517) sebagai berikut: a. penyusunan pedoman evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman; b. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman;


c. fasilitasi evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman; dan d. penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas: a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman evaluasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman evaluasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman bidang pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. 1.3.6. Sub Bagian Tata Usaha Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 521, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat. 1.3.7. Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Sehubungan dengan hal tersebut, maka jabatan fungsional pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentangan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya peraturan tersebut dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat tersebut, Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. dimana masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.


79

Jumlah tenaga fungsional pada kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang dibutuhkan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.3.8. Satuan Kerja diI Bawah Binaan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Selain tugas pokok dan fungsi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana diuraikan pada bagian Tugas dan Fungsi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas khusus yang berfungsi dalam mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta Karya mengacu Surat Edaran Nomor 07/SE/DC/2015 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satker Non Vertikal Tertentu di Direktorat Jenderal Cipta Karya. 1.3.9. Satuan Kerja Direktorat Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Satuan Kerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Cipta Karya merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin di Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Dalam hal ini masing-masing kegiatan terdapat di tiap Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman.

80

Uraian tugas dan tanggung jawab tiap unit di lingkungan Satker Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); antara lain bertugas menandatangani kontrak/SPK atas program atau kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang disiimpulkan dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggung jawab kepada Kepala Satker Pengguna Anggaran. b. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran; antara lain bertugas menguji keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta menandatangani dan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM). c. Bendahara Pengeluaran; antara lain bertugas menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, serta buku tambahan lainnya. d. Unit Akuntansi; terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). e. Pembantu Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Satker Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang membantu menyiapkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. f. Pembantu Bendahara I dan II membantu menyelenggarakan pembukuan, menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga, menguji kebenaran penagihan pembayaran uang muka persediaan sesuai dengan MAK, DIPA dan peraturan yang berlaku, yang meliputi pembayaran atas belanja dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. g. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); bertugas menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyusun Neraca Satuan Kerja sesuai dengan SAI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. h. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); bertugas menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kendali Barang (LKB) Satker Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan SAI. i. Pelaksana Kegiatan bertugas membantu dan bertanggungjawab terhadap kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan. j. Asisten Perencanaan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan, menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyiapkan usulan kegiatan Satker berikutnya, menyiapkan dokumen Revisi/ RKAKL, menyiapkan jadwal pelelangan, dan seterusnya. k. Asisten Pelaksana Kegiatan; bertugas melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan


kontraktual dan swakelola, melaksanakan evaluasi progres pelaksanaan, menyiapkam Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, dan seterusnya. l. Kepala Urusan Umum Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan penunjang seperti pengadaan barang, perjalanan dinas, menyiapkan dokumen yang diperlukan, memproses suratmenyurat, dan seterusnya. m. Kepala Urusan Keuangan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Operasional Kerja (ROK), SPP, menyiapkan Laporan Progres Keuangan, dan seterusnya. Untuk selanjutnya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Program untuk Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya dapat dilihat pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja), pada masing-masing Sub Direktorat. 1.3.10. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Pusat dan Propinsi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan dan kewajiban yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerahnya, khususnya untuk bidang infrastruktur permukiman. Dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Namun tidak jarang permasalahan yang dihadapi tersebut tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga memerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat, propinsi, serta kabupaten/kota tetangga, maupun pihak swasta dan masyarakat. Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Untuk mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarananya, khususnya bidang keciptakaryaan melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif, dan terkendali, diperlukan adanya kerjasama pusat dan daerah. Dengan demikian, pembangunan prasarana dan sarana tidak dilaksanakan secara sepotongsepotong, baik secara fisik maupun pendanaannya, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah Pusat berkepentingan dalam melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan pembagian sumberdaya bersama melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Pembentukan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program (Randal) di masing-masing Propinsi memegang peranan yang sangat vital dalam memperpendek jangkauan koordinasi Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota demi terwujudnya pembangunan bidang Cipta Karya. Penguatan peran satker randal merupakan salah satu strategi peningkatan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, untuk memperkuat pusat dan daerah, pembagian tugas antara pemerintah dan pemda sebagai penanggung jawab komponen output tertentu akan disepakati secara lebih jelas, baik anggaran, waktu, maupun personil. Untuk mendukungnya, perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah akan diperbanyak, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja. Dengan demikian peran dan fungsi Pemerintah Propinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diwujudkan


81

secara nyata. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana/kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Propinsi dan teralokasi pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Propinsi. Hubungan Kerja Antar Sub Direktorat Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tiap Sub Direktorat pada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman memiliki hubungan kerja dan keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu tiap Sub Direktorat memiliki peran yang penting untuk saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan di Sub Direktorat lain di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Untuk selanjutnya Hubungan Kerja antar Sub Direktorat dilingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat pada diagram dibawah ini: Diagram 1.2. Hubungan Kerja Antar Subdirektorat DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

82

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

KETERANGAN

SNVT RANDAL PIP PUSAT

: KOMANDO : KOORDINASI

SNVT RANDAL PIP PROVINSI

1.4.

: FASILITAS DATA DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal dalam : 1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan keberlanjutan. 2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan penataan ruang di kabupaten/kota/kawasan strategis. 3. Menyediakan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.


Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki tiga sasaran program sebagaimana tertera dalam Renstra Ditjen Cipta Karya dan Perjanjian Kinerja Ditjen Cipta Karya. Dari tiga sasaran strategis program tersebut, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mendukung terjadinya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: 1. Jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas, dengan target tahun 2015 sebanyak 507 kab/kota memiliki RPI2JM berkualitas 2. Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM, dengan target tahun 2015, tingkat konsistensi adalah sebesar 70% 3. Tingkat Akuntabilitas Kinerja, dengan target tahun 2015, tingkat akuntabilitas kinerja adalah sebesar 80% 1.5.

Program dan Kegiatan Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman melaksanakan Program “Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman melalui kegiatan “Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Permukiman”. Adapun output yang dihasilkan oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah: - Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman, dengan target tahun 2015 adalah sebanyak 14 (empat belas) laporan - Program dan Anggaran Bidang Permukiman, dengan target tahun 2015 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) laporan - Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral, dengan target tahun 2015 adalah sebanyak 14 (empat belas) laporan - Data dan Informasi, dengan target tahun 2015 adalah sebanyak 10 (sepuluh) laporan - Pemantauan dan Evaluasi, dengan target tahun 2015 adalah sebanyak 10 (sepuluh) laporan. Struktur kegiatan dan output yang dihasilkan oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, sepenuhnya masih mengacu pada struktur output dokumen penganggaran (DIPA).


83

BAB II PERJANJIAN KINERJA Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja

84


Perjanjian Kinerja Direktorat KIP ditandatangani pada bulan Juni 2015, setelah proses reorganisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya selesai. Sesuai dengan besaran anggaran yang diterima oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sebesar Rp. 279.480.979.000,-. Pada tahun 2015, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman berkomitmen dalam pemenuhan pencapaian sasaran mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan target kinerja berupa: 1. Jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas sebanyak 507 kab/kota; 2. Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM sebesar 70%; 3. Tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80%. Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran “Mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak” didukung oleh Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan, Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan, Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, dan Subdirektorat Tata Usaha. Adapun kontribusi pencapaian dari masing-masing subdirektorat dijelaskan dibawah ini: 1. Pemenuhan target jumlah kabupaten/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas sebanyak 507 kab/kota melalui pelaksanaan output kebijakan dan strategi bidang permukiman sebanyak 14 laporan. Output ini diselenggarakan oleh unit kerja Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan ; 2. Pemenuhan target konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM sebesar 70% melalui pelaksanaan output program dan anggaran bidang permukiman yang diselenggarakan Subdit Keterpaduan Pembiayaan sebanyak 24 laporan, output kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral yang diselenggarakan oleh Subdit Keterpaduan pelaksanaan sebanyak 10 laporan serta output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman yang diselenggarakan oleh SNVT P2PIP Pusat dan Provinsi sebanyak 71 laporan; 3. Pemenuhan target tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80% melalui pelaksanaan output evaluasi kinerja bidang permukiman yang diselenggarakan oleh Subdit Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 10 laporan serta output data dan informasi bidang permukiman yang diselenggarakan oleh Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebanyak 10 laporan. 2.1.

Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Secara terperinci, pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman, ditandai dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman NO



SATUAN

TARGET PK 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kab/Kota

507

Laporan

14

%

70


Laporan

71


Laporan

24


Laporan

10

%

80


Laporan

10


Laporan

10

1.

Mendukung Peningkatan Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman Yang Layak

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas 2. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Terhadap RPI2JM


3. Tingkat Akuntabilitas Kinerja


85

Dalam mendukung pencapaian strategis peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak melalui capaian jumlah kabupaten/kota yang memiliki RPIJM berkualitas sebanyak 507 kab/kota, konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman sebesar 70%, dan tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80% di tahun 2015, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman berkomitmen meningkatkan capaian tersebut melalui penyelenggaraan output sebanyak 139 laporan. 2.2.

86

Metode pengukuran Mengacu pada Perjanjian Kinerja, maka metode pengukuran terhadap indicator kinerja kegiatan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, adalah sebagai berikut: a. Jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas Salah satu prasyarat dimungkinkannya Kab/Kota mendapat pendanaan APBN adalah jika Kab/ Kota tersebut memiliki dokumen perencanaan RPI2JM. Dokumen RPI2JM merupakan dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana tata ruang dan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota, untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Unit kerja yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap Kab/Kota telah memiliki RPI2JM adalah Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Hingga tahun 2013, target Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah memastikan seluruh kab/kota memiliki dokumen ini. Dengan telah disusunnya Pedoman Penyusunan RPI2JM tahun 2014, maka target kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, selanjutnya adalah memastikan bahwa kab/kota memiliki RPI2JM yang berkualitas.

Indicator ini disusun berdasarkan asumsi seluruh kab/kota di tahun 2015 dapat memiliki RPI2JM yang berkualitas. Berdasarkan data bulan Januari 2015, total kab/kota diseluruh Indonesia adalah 507 kab/ kota. Jumlah inilah yang diharapkan akan memiliki RPI2JM yang berkualitas di tahun 2015. Output yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja indicator ini adalah “Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman” yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan Bidang Permukiman.

b. Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketersediaan RPI2JM pada setiap kab/kota, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman juga bertanggung jawab memastikan bahwa semua kegiatan yang terdapat dalam DIPA konsisten berasal dari RPI2JM. Pengawalan tingkat konsistensi dilakukan dengan memastikan readiness criteria dari setiap kegiatan yang diusulkan.

Selama periode 2010-2014, tingkat konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM hanya berkisar 70%. Berdasarkan pengalaman periode 2010-2014, maka kinerja indicator ini ditahun 2015 hanya ditetapkan sebesar 70%.

Besaran target ini diukur dari : Jumlah Kegiatan dalam DIPA berasal dari RPI2JM X 100% Total jumlah kegiatan dalam DIPA

Output yang berkontribusi terhadap kinerja indicator ini adalah Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman, Program dan Anggaran Bidang Permukiman serta Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Bidang Permukiman.

c. Tingkat akuntabilitas kinerja Indicator ini merupakan indikator pendukung terhadap terlaksananya sasaran strategis program Ditjen


Cipta Karya. Indicator ini menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mendukung pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap indicator ini adalah Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman.

Besaran target indicator tingkat akuntabilitas kinerja didasarkan atas asumsi hasil penilaian Itjen terhadap LaKIP DJCK Tahun 2014. Tahun 2015 diperkirakan tingkat akuntabilitas kinerja Ditjen Cipta Karya adalah sebesar 80,00%, didasarkan pada: - Tidak adanya perubahan secara signifikan dari Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014, dimana indicator outcome belum menunjukkan hasil - Terdapat kinerja output dan outcome tahun 2014 yang tidak maksimal, yang mana hal ini akan mempengaruhi penilaian LaKIP pada komponen penilaian “Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi” - Adanya kemungkinan perubahan tata cara penilaian LaKIP 2014, dengan dikeluarkannya PerMen PAN dan RB Nomor 25 tahun 2015 tentang penilaian Implementasi SAKIP.

Output yang berkontribusi terhadap kinerja indicator ini adalah Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman, Data dan Informasi Bidang Permukiman.

87


BAB III KAPASITAS ORGANISASI 3.1.

Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) didukung oleh sumber daya manusia dengan beberapa latar belakang yang berbeda disesuaikan dengan posisi pegawai yang dibutuhkan. Jumlah pegawai Direktorat KIP adalah 312 pegawai, yang terdiri dari 147 pegawai daerah (47,12%) dan 164 pegawai pusat (52,88%). Diagram 3.1. Jumlah Pegawai Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

147 (47,12%)

165 (52,88%)

88

Pusat Daerah

Sumber: Data Kepegawaian Subbag Tata Usaha, 2015

Pegawai Direktorat KIP yang berstatus pegawai daerah tersebar di 33 (tiga puluh tiga) Satker P2PIP di seluruh Indonesia. Dari komposisi pegawai pusat, sebanyak 129 orang berstatus PNS (78,18%), 24 pegawai berstatus CPNS (14,55%) dan sisanya berstatus honorer (7,27%). Diagram 3.2. Jumlah Pegawai Pusat Klasifikasi PNS, CPNS dan Honorer

12 (7,27%) 24 (14,55%) 129 (78,18%) PNS CPNS Sumber: Data Kepegawaian Subbag Tata Usaha, 2015


Honorarium

Pada komposisi pegawai daerah, sebanyak 78 orang merupakan PNS (53,06%), 10 pegawai merupakan CPNS (6,8%) dan sisanya merupakan pegawai honorer (40,14%). Diagram 3.3. Jumlah Pegawai Daerah Klasifikasi PNS, CPNS dan Honorer

59 (40,14 %)

10 (6,8%)

78 (53,06 %) PNS CPNS Honorarium


Pada klasifikasi CPNS baik Pusat dan Daerah (24 orang CPNS Pusat dan 10 orang CPNS Daerah) dengan total 34 orang, merupakan pegawai yang lulus K1/K2 di tahun 2014 dan di angkat menjadi CPNS di tahun 2015. Selain klasifikasi jumlah pegawai bedasarkan PNS dan CPNS yang tersebar di pusat dan daerah, komposisi SDM Direktorat KIP dapat juga dilihat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan serta jenis jabatan yang dijelaskan pada table dan diagram sebagai berikut : Diagram 3.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

112 (35,90%)

200 (64,10%)


Laki-Laki Perempuan

Persebaran SDM berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa, pegawai Direktorat KIP didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 200 orang (64,10%) dan sisanya berjenis kelamin perempuan (35,90%). Walaupun perempuan tidak mendominasi struktur SDM, tetapi beberapa pegawai perempuan dapat menduduk jabatan eselon, dengan rincian, sebanyak 2 orang perempuan menduduki jabatan Eselon III dan 3 (tiga) orang menduduki jabatan Eseon IV.


89

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan No

Pendidikan

Total

%

1

SD

4

1,28%

2

SMP

3

0,96%

3

SMA

93

29,81%

4

D3

5

S1

6

S2 Total

Teknik

5

Non Teknik

9

Teknik

57

Non Teknik

85

Teknik

38

Non Teknik

18

4,49% 45,51% 17,95%

312


Berdasarkan klasifikasi pendidikan, SDM Direktorat KIP didominasi oleh SDM berpendidikan S1 sebesar 45,51% dan berpendidikan SMA sebesar 29,81%. Pada umumnya, SDM yang berpendidikan SMA ini tidak menangani kegiatan substansi, dan memiliki jabatan sebagai administrasi umum/caraka. Diagram 3.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Golongan

90

12 (5,08%)

2 (0,97%) 44 (21,68%)

148 (71,98%) Golongan I Golongan II Golongan III Sumber: Data Kepegawaian Subbag Tata Usaha, 2015

Golongan IV

Berdasarkan status golongan, SDM Direktorat KIP didominasi oleh golongan III sebanyak 149 orang, dan golongan II sebanyak 44 orang. Sementara dari sisi jenis jabatan, sebanyak 190 orang mermiliki jabatan fungsional yang terbagi atas jabatan fungsional umum sebesar 84,54% dan fungsional tertentu sebesar 7,25% atau sebanyak 17 orang. Kecilnya jumlah SDM yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dikarenakan masih rendahnya minat SDM untuk menduduki jabatan tersebut.


Diagram 3.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

15 (7,25%)

17 (8,21%)

175 (85,54%)

Struktural Fungsional Umum Fungsional Tertentu


Selain SDM yang berstatus pegawai, Direktorat KIP juga dibantu dengan tenaga outsourcing yang umumnya bertugas sebagai konsultan individual sebanyak 285 orang. Tenaga outsourcing ini tersebar baik di pusat maupun di daerah pada Satker P2PIP. Jika dijumlah, total SDM DIrektorat KIP adalah sebanyak 597 orang, dengan komposisi 52,26% merupakan pegawai dan sisanya sebesar 47,73% merupakan tenaga outsourcing. Besarnya jumlah tenaga outsourcing ini, dikarenakan minimnya jumlah pegawai di daerah khususnya yang menguasai substansi. 3.2.

Sasarana dan Prasarana Berdasarkan daftar inventaris aset, sarana dan prasana yang dimiliki Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah sebagai berikut: Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman NO I

URAIAN

TOTAL

SATUAN

Alat Angkutan

31

Unit

a. Kendaraan roda 4

12

Unit

b. Kendaraan roda 2

19

Unit Buah

Peralatan dan Mesin 1

2

Alat Pengolahan

2

3

Alat Kantor

91

Unit

4

Alat Rumah Tangga

403

Buah

5

Alat Studio

54

Buah/Unit

6

Alat Komunikasi

45

Buah/Unit

7

Peralatan Pemancar

3

Buah/Unit

8

Alat Laboratorium Fisika/Elektornika

1

Buah/Unit

9

Peralatan Laborratorium Hydrodinamica

5

Buah/Unit


91

NO

URAIAN

TOTAL

SATUAN

10

Alat Khusus Kepolisian

2

Buah/Unit

11

Komputer Unit

244

Buah/Unit

12

Peralatan Komputer/Peralatan Jaringan

615

Buah/Unit

13

Alat Eksplorasi Topografi

1

Buah/Unit

II

Gedung Bangunan

III

Aset Tetap dalam Renovasi

IV

V

677,60

M2

3

Buah/unit

9

Unit Unit

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

1

Kendaraan roda 2

2

Alat kantor

103

3

Alat rumah tangga

95

Unit

4

Alat Studio

8

Buah/unit

5

Alat komunikasi

5

Buah

6

Komputer

15

Unit

7

Peralatan computer

1

Buah/unit

8

Bahan perpustakaan

2

Buah/unit

Aset Tidak Berwujud

129

Sumber: Subbag Tata Usaha, 2015

Pada Tabel diatas dapat diketahui prasarana dan sarana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat KIP di tahun 2015. Secara umum dapat disampaikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana telah cukup memadai, kecuali Gedung Bangunan. Data menunjukkan SNVT P2PIP tidak memiliki gedung bangunan untuk perkantoran, pada umumnya SNVT menempati gedung PIP2B ataupun gedung dinas milik Pemerintah Provinsi.

92

3.3.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2015, DIPA Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah sebesar Rp. 279.480.979.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang tersebar di enam PPK.


BAB IV TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER TRIWULAN 4.1.

Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Target pencapaian indikator kinerja kegiatan pada setiap triwulan di tahun 2015 adalah sebagaimana berikut ini : Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Kegiatan TARGET

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KINERJA 2015

TRIWULAN 1 (%)

TRIWULAN 2 (%)

TRIWULAN 3 (%)

TRIWULAN 4 (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

507 Kab/ Kota

0,00

19,87

61,70

100

14 Laporan

0,00

19,87

61,70

100

70%

3,21

24,33

56,13

100

A. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas - Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman B. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman -


71 Laporan

2,10

24,36

58,76

100

-


24 Laporan

7,55

31,38

63,09

100

-

KLN Bilateral dan Multilatera Bidang Permukiman

10 Laporan

0,00

17,25

46,54

100

80%

4.71

31,69

56,12

100

C. Tingkat Akuntabilitas Kinerja -


10 Laporan

0,00

27,29

50,89

100

-


10 Laporan

9,43

36,10

61,36

100

Sumber: Form-B Emonitoring.PUPR.go.Id, 2015

Penentuan progres kinerja setiap triwulan didasarkan pada progress fisik sebagaimana telah terencana dalam kurva S yang tercantum dalam E-monitoring. Adapun penjelasan penetapan target kinerja triwulan dan rencana pelaksanaannya adalah sebagai berikut: a. Triwulan 1 Selama periode triwulan I tahun 2015, dikarenakan adanya reorganisasi Ditjen Cipta Karya, maka belum ada target kinerja yang besar. Diperkirakan hingga akhir triwulan I, KaSatker Keterpaduan Infrastruktur Permukiman belum definitive, sehingga pada umumnya target kinerja yang ditetapkan hanya berupa rencana progress fisik terhadap proses administrasi kegiatan, kecuali untuk output perencanaan dan pengendalian, output data dan informasi serta output program dan anggaran. Pada triwulan 1 (satu) ini, ditargetkan akan ada kinerja fisik berupa penyelenggaraan TOT yang dilakukan oleh Satker P2PIP, serta publikasi dan peresmian peresmian proyek-proyek tahun 2014 yang dilakukan oleh Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi. b. Triwulan 2 Mengingat bahwa proses pergantian Eselon I Ditjen Cipta Karya, melalui lelang terbuka yang akan berlangsung selama dua bulan, diperkirakan penetapan pejabat Eselon II, III dan IV juga akan mengalami proses yang lama. Maka, target kinerja yang ditetapkan untuk triwulan II pun belum bisa maksimal, dengan rata-rata kinerja fisik sebesar 25,29 %. Upaya pencapaian kinerja indicator kegiatan di triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut:


93

- Upaya untuk mencapai 507 kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas dilakukan melalui penyelenggaraan bantuan teknis, perbaikan pedoman penyusunan RPI2JM serta penyelenggaraan review terhadap pelaksanaan RPI2JM. Pencapaian kinerja indicator ini, dipengaruhi oleh output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman. Pada triwulan II, output ini diperkirakan baru memiliki progress fisik 19,87% yang berupa progress pelaksanaan swakelola serta persiapan pengadaan barang dan jasa. - Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Untuk meningkatkan konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman, dilakukan upaya untuk memastikan bahwa usulan kegiatan dalam DIPA telah memenuhi readiness criteria yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja indicator ini, dipengaruhi oleh output Program dan Anggaran Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Pembiayaan , Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh SNVT P2PIP, serta Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Pelaksanaan. Pada triwulan II, output ini diperkirakan akan memiliki progress fisik 24,33%. Output terbesar yang menunjang kinerja indicator ini pada triwulan II diperkirakan berasal dari SNVT P2PIP karena beberapa kegiatan seperti sinkronisasi keterpaduan pada beberapa provinsi, serta TOT pada Konsultan Individual akan terlaksana. - Tingkat Akuntabilitas Kinerja Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dilakukan utamanya melalui kegiatan pengukuran dan pemantauan kinerja secara rutin setiap triwulan, serta penyusunan laporan kinerja di akhir tahun. Pencapaian kinerja indicator ini dipengaruhi oleh output Data dan Informasi yang dilaksanakan oleh Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, serta output Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Subdit Pemantauan dan Evaluasi. Diperkirakan kinerja fisik indicator ini pada triwulan II adalah 31,69% karena beberapa kegiatan seperti sosialisasi e-mon akan diadakan.

94

c. Triwulan 3 Pada triwulan 3, diperkirakan semua unit kerja dapat berfungsi optimal, dengan melakukan beberapa proses percepatan. Target kinerja yang ditetapkan untuk triwulan 3 adalah rata-rata sebesar 57,98%. Upaya pencapaian kinerja indicator kegiatan di triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut: - Kab/Kota memiliki RPI2JM yang berkualitas Upaya untuk mencapai 507 kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas dilakukan melalui pendampingan penyusunan RPI2JM kepada kab/kota, review dokumen RPI2JM yang dilakukan Satker P2PIP serta perbaikan pedoman penyusunan RPI2JM. Pencapaian kinerja indicator ini, dipengaruhi oleh output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman. Pada triwulan II, output ini diperkirakan akan memiliki progress fisik 61,70%, dikarenakan adanya kegiatan penyelenggaraan Habitat Tahun 2015. - Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Untuk meningkatkan konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman, dilakukan upaya untuk memastikan bahwa usulan kegiatan dalam DIPA telah memenuhi readiness criteria yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja indicator ini, dipengaruhi oleh output Program dan Anggaran Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Pembiayaan , Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman yang dilaksanakan oleh SNVT P2PIP, serta Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral yang dilaksanakan oleh Subdit Keterpaduan Pelaksanaan. Pada triwulan III, output ini diperkirakan akan memiliki progress fisik 56,13%. Output terbesar yang menunjang kinerja indicator ini pada triwulan III diperkirakan berasal dari pelaksanaan workshop-workshop di SNVT P2PIP Provinsi. - Tingkat Akuntabilitas Kinerja Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dilakukan utamanya melalui kegiatan pengelolaan data, pengembangan system informasi, pengukuran dan pemantauan kinerja secara rutin setiap triwulan, serta penyusunan laporan kinerja di akhir tahun. Pencapaian kinerja indicator ini dipengaruhi oleh output Data dan Informasi yang dilaksanakan oleh Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi,


serta output Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Subdit Pemantauan dan Evaluasi. Diperkirakan kinerja fisik indicator ini pada triwulan III adalah 56,12% karena beberapa kegiatan seperti sosialisasi e-mon akan diadakan. d. Triwulan 4 Pada triwulan 4, diharapkan pencapaian kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada setiap indicator kinerja adalah 100% atau berhasil terlaksana semuanya. Di akhir tahun 2015, diharapkan 507 kab/kota telah memiliki RPI2JM yang berkualitas, dengan tingkat konsistensi kegiatan terhadap RPIJM sebesar 70% serta tingkat akuntabilitas kinerja 80%.

95


BAB V PENUTUP Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam PK 2015, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) selanjutnya menyusun dokumen Rencana Aksi Kinerja Triwulan. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015, dan akan dilakukan pemantauannya setiap triwulan. Tahun 2015 ditandai dengan adanya reorganisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan PerMen PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai dengan peraturan tersebut, Direktorat KIP memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, dan pengembangan kawasan permukiman, serta bina penataan bangunan dan lingkungan, serta menyelenggarakan fungsi: h. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman; i. penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman; j. penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya; k. pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; l. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi; m. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

96

Sesuai dengan PK, di tahun 2015, Direktorat KIP berkomitmen dalam pemenuhan pencapaian sasaran mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan target kinerja berupa: 4. Jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas sebanyak 507 kab/kota; 5. Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM sebesar 70%; 6. Tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80%. Secara ringkas, rencana aksi triwulan untuk mencapai indicator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 5.1. Ringkasan Target Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat KIP Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (1)

TARGET KINERJA 2015

TRIWULAN 1 (%)

TRIWULAN 2 (%)

TRIWULAN 3 (%)

TRIWULAN 4 (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

D. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas

507 Kab/ Kota

0,00

19,87

61,70

100

E. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

70%

3,21

24,33

56,13

100

A. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

80%

4.71

31,69

56,12

100

Untuk memaksimalkan pencapaian sasaran Direktorat KIP, direncanakan dilakukan beberapa kegiatan percepatan, seperti misalnya membentuk satgas percepatan, monitoring intensif ke lapangan, serta mempercepat prosesproses revisi yang mungkin akan muncul.


LAMPIRAN 6 : LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN 1 s/d 4

97


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya maka Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan I dan II Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan I dan II ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam kurun waktu tahun 2015. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian secara berkala dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Kami menggabungkan pelaporan triwulan I dan II dengan pertimbangan bahwa organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya baru sepenuhnya aktif di bulan Juni 2015. Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap Unit Eselon III dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan I dan II terutama dalam rangka penyelesaian Laporan Monitoring Evaluasi. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 pada triwulan I dan II yang merupakan sebagian dari tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

98

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman


DAFTAR ISI Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………………………

1

Daftar isi ……………………………………..……………………………………………………………………

2

Daftar Tabel ……………………………………………….………………………………………………………

3

Bab I Target Penetapan Kinerja Triwulan I dan II ……………...…………………………………………… 1.1. Target Pencapaian Indikator Kinerja Program …………………………………………………...… 1.2. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ……………………………………………………...

4 5 6

Bab II Capaian Kinerja Triwulan I dan II ……………………………………………………………………… 8 2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan I dan II …………………………………………………………. 8 2.2. Permasalahan dan Rencana Tindak ………………………………………………………………… 10 Bab III Penutup …………............................……………………………………………………………………… 12 3.1. Kesimpulan …………………………………………………………………………………..……… 12 3.2. Saran ………………………………………………………………………………………………… 13

99


DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Perjanjian Kinerja …………………………………………………..............……………………………

4

Tabel 1.2. Indikator Kinerja Di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ………………

5

Tabel 1.3. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan ……………………………………………………………

7

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian ……………………………………………………………………….………………

8

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Di Lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman …..…

9

Grafik 3.1. Capaian Indikator Utama …………………………………………………………………………...… 12

100


BAB I TARGET KINERJA TRIWULAN I DAN II Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja

101


Sesuai dengan besaran anggaran yang diterima oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sebesar Rp. 279.480.979.000,- pada tahun 2015, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman berkomitmen dalam pemenuhan pencapaian sasaran mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan target kinerja berupa: 1. Jumlah kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas sebanyak 507 kab/kota; 2. Konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM sebesar 70%; 3. Tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80%. Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran “Mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak” didukung oleh Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan, Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan, Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, dan Subdirektorat Tata Usaha. Adapun kontribusi pencapaian dari masing-masing subdirektorat dijelaskan dibawah ini: 1. Pemenuhan target jumlah kabupaten/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas sebanyak 507 kab/kota melalui kegiatan keterpaduan perencanaan bidang permukiman sebanyak 14 laporan; 2. Pemenuhan target konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman terhadap RPI2JM sebesar 70% melalui kegiatan perencanaan dan pengendalian bidang permukiman sebanyak 71 laporan, keterpaduan pembiayaan dan kemitraan bidang permukiman sebanyak 24 laporan, dan keterpaduan pelaksanaan bidang permukiman sebanyak 10 laporan; 3. Pemenuhan target tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80% melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang permukiman sebanyak 10 laporan dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang permukiman sebanyak 10 laporan. 1.1.

102

Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Secara terperinci, pelaksanaan kegiatan dapat dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA


SUB KOMPONEN

SATUAN

TARGET PK 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Mendukung Peningkatan Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman Yang Layak Kab/Kota

507

Laporan

14

%

70

NO

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas

2. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Terhadap RPI2JM


Sumber: Form-B Emonitoring.PU.Go.Id, 2015



Keterpaduan Perencanaan Bidang Permukiman



Laporan

71


Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan Bidang Permukiman

Laporan

24


Keterpaduan Pelaksanaan Bidang Permukiman

Laporan

10

%

80


Pemantauan dan Evaluasi Bidang Permukiman

Laporan

10


Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Bidang Permukiman

Laporan

10

Dalam mendukung pencapaian strategis peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak melalui capaian jumlah kabupaten/kota yang memiliki RPIJM berkualitas sebanyak 507 kab/kota, konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman sebesar 70%, dan tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 80% di tahun 2015, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman berkomitmen meningkatkan capaian tersebut melalui output keterpaduan pembiayaan dan kemitraan bidang permukiman sebanyak 24 laporan, output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman sebanyak 71 laporan, output keterpaduan perencanaan bidang permukiman sebanyak 14 laporan, output keterpaduan pelaksanaan bidang permukiman sebanyak 10 laporan, output pemantauan dan evaluasi bidang permukiman sebanyak 10 laporan, output pengelolaan data dan sistem informasi bidang permukiman. 1.2.

Target Kinerja Triwulan 1 dan 2 Pada tahun 2015, telah disusun satu rencana aksi pelaksanaan kegiatan yang akan dicapai sepanjang tahun. Untuk kebutuhan pengendalian di tingkat unit kerja maupun satminkal, maka telah disusun laporan monitoring evaluasi triwulanan target pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan Pertama dan Kedua adalah sebagaimana berikut ini: Tabel 1.3 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN (2)

TARGET KINERJA 2015

TARGET TRIWULAN I (%)

TARGET TRIWULAN II (%)

(3)

(4)

(5)

507 Kab/ Kota

0,00

19,87


14 Laporan

0,00

19,87

B. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

70%

4,00

25,14

A. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas - -


71 Laporan

5,95

31,81

-


24 Laporan

2,05

24,90

-


10 Laporan

0,00

18,72

C. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

80%

9,75

32,02

-


10 Laporan

0,00

27,29

-

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bidang Permukiman

10 Laporan

9,75

36,75


Secara umum, dapat disampaikan bahwa untuk triwulan I dan II, rata-rata target yang hendak akan dicapai dalam memenuhi sasaran Ditjen Cipta Karya sebesar 26,56%. Besaran target triwulan I didasarkan pada target fisik bulan Januari 2015, dan target triwulan II didasarkan pada target fisik bulan April 2015. Kecilnya target yang ditetapkan pada triwulan I dan II disebabkan pada priode tersebut, masih terjadi reorganisasi Ditjen Cipta Karya, sehingga target didominasi untuk pelaksanaan adminitrasi kegiatan gaji upah serta belanja non operasional yang diantaranya berupa persiapan pengadaan barang dan jasa, workshop, dan sosialisasi. Sebagaimana terdapat pada table 1.3 target kinerja untuk setiap indicator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Pada Indikator Kinerja Jumlah Kab/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas pada triwulan pertama masih 0% sedangkan pada triwulan ke 2 sebesar 19,87%. 2. Untuk Indikator Kinerja Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman triwulan pertama ratarata sebesar 4,00% sedangkan pada triwulan ke 2 rata-rata sebesar 12,14%. 3. Sedankan untuk Indikator Kinerja Tingkat Akuntabilitas Kinerja Permukiman triwulan pertama rata-rata sebesar 9,75% dan triwulan ke 2 rata-rata sebesar 32,02%.


103

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I DAN II 2.1.

Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan I dan II Realisasi capaian kinerja kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja output yang dilaksanakan pada subdirektorat dilingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Penilaian menggunakan kriteria sebagai berikut : Tabel 2.1 Kriteria Penilaian

No

KATEGORI

NILAI ANGKA

1

AA

>85 – 100

Memuaskan

2

A

>75 – 85

Sangat Baik

3

B

>65 – 75


4

CC

>50 – 65


5

C

>30 – 50


6

D

>0–30

104


INTERPRETASI

Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

KATEGORI WARNA

Tabel II.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Target Triwulan I %

Indikator Kinerja Utama/Kegiatan

Target Kinerja 2015 (%)

Target Tr. I (%)

Capaian (%)

Kinerja (%)

Evaluasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

507 Kab/ Kota

0,00

3,76

18,94

14 Laporan

0,00

3,76

18,94

70%

4,00

16.22

57.20

D. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas - Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman E. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

D

-


71 Laporan

5,95

11,72

2,71

D

-


24 Laporan

2,05

21,41

85,98

AA

-

KLN Bilateral dan Multilatera Bidang Permukiman

10 Laporan

0,00

15,52

82,91

AA

80%

9,75

16.64

50,46

F. Tingkat Akuntabilitas Kinerja -


10 Laporan

0,00

9,83

36,03

C

-


10 Laporan

9,75

23,44

64,93

CC

507 Kab/ Kota

19,87

3,76

18,94

14 Laporan

19,87

3,76

18,94

70%

25,14

16.22

57.20

G. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas -


H. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

105 D

-


71 Laporan

31,81

11,72

2,71

D

-


24 Laporan

24,90

21,41

85,98

AA

-


10 Laporan

18,72

15,52

82,91

AA

80%

32,02

16.64

50,46

I. Tingkat Akuntabilitas Kinerja -


10 Laporan

27,29

9,83

36,03

C

-


10 Laporan

36,75

23,44

64,93

CC


Pada akhir triwulan 1 dan 2, pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi, serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman adalah sebesar 16,38% atau terealisasi sebesar 48,53% (KURANG) dari target awal 26,56%. Sebagaimana tabel 2.2 diatas, tidak maksimalnya kinerja dikarenakan adanya kinerja yang SANGAT KURANG (D) pada output keterpaduan perencanaan bidang permukiman dengan capaian kinerja hanya sebesar 18,94% dan output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman dengan capaian kinerja hanya sebesar 2,71%. Sementara pada output lain, progress kinerjanya rata-rata adalah BAIK (B).


2.2.

Permasalahan dan Rencana Tindak Selanjutnya, terhadap output-output yang berkinerja kurang optimal, telah dirumuskan suatu rencana tindak untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja output tersebut.

No

Permasalahan

Rencana Tindak

(1)

(2)

1

Revisi DIPA terkait adanya output kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan (tertulis 2415.006 seharusnya 2415.004) yang mengakibatkan keterlembatan kontrak dan penyerapan anggaran.

Tindakan yang akan dilakukan adalah mebuat revisi DIPA di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

(3)

2

Perubahan nomenklatur baru PU dan pengga bung an Satker, sehingga menyebabkan penyerapan terlambat

Menunggu nomenklatur baru

3

Dana tahap III mengalami retur karena adanya perubahan nama rekening oleh Bank sehingga masih dalam proses penyelesaian

Koordinasi dengan pihak Bank untuk menyesuaikan nama rekening

4

Permasalahan software SPM belum siap diaplikasikan

Perlu adanya pelatiahan terhadap pelaku pengguna SPM

5

Adanya beberapa peraturan perundang-undangan masih dalam proses penetapan;

Setelah peraturan ditetapkan akan dilakukan pelaksanaan kegiatan

Rencana tidak yang akan dilakukan sesuai dengan pemasalahan yang ada pada kolom 2 dapat kita simpulkan bawah output-output yang terjadi karena banyaknya revisi dipa yang dilakukan dan nomenklatus baru serta pelatiahan terhadap pelaku pengguna SPM.

106


BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I DAN II Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa rekomendasi dari penjabaran dan pengalaman mengenai kendala yang terjadi di beberapa pencapaian indikator kinerja utama Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada Triwulan I dan II. 3.1. Kesimpulan CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 70 60 50

%

40 30 20

107

10 0



Target

19,87

31,81

Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan Bidang Permukiman 24,9

Capaian

3,76

11,72

21,41




18,72

27,29

36,75

15,52

9,83

23,44

Dari Grafik diatas menunjukan bawah target yang dicapai Subdit Keterpaduan perencanaan Bidang Cipta Karya masih perlu perhatian lebih jauh lagi karena dalam proses penyerapan progress sangat lambat. Seperti subdit Keterpaduan Perencanaan Bidang Permukiman dati target yang direncanakan hanya 3,78 % capaiannya yang lainnya subdit Perncanaan dan Pengendalian, subdit Evaluasi dan Data dan Informasi ini masih kurang capiannya. 3.2. Saran Harapan dan target untuk rencana aksi dilingkungan Direktorat KIP pada tahun 2015 adalah mencapai predikat penilaian A, hal ini sejalan dengan target dalam Reformasi Birokrasi untuk Direktorat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Dengan demikian harus ada upaya ekstra dari semua pihak untuk dapat mewujudkannya, Misi dan Misi. Diupayakan adanya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, adalah: 1. Mengembangkan indikator kinerja outcome yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat KIP. 2. Peningkatan kualitas yang mengacu dengan dokumen RPI2JM, dalam proses review RKA-KL maupun sebagai konsolidator data perencanaan dan pengendalian. 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pemetaan kompetensi pegawai, penyeragaman job description maupun melalui penetapan indicator kinerja individu.


108


109


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya maka Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan III Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan III ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam kurun waktu tahun 2015. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian secara berkala dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap Unit Eselon III dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan III terutama dalam rangka penyelesaian Laporan Monitoring Evaluasi. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 pada triwulan III yang merupakan sebagian dari tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

110




1

Daftar isi ……………………………………..……………………………………………………………………

2

Daftar Tabel ……………………………………………….………………………………………………………

3


4 5 6

Bab II Capaian Kinerja Triwulan I dan II ……………………………………………………………………… 8 2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan I dan II …………………………………………………………. 8 2.2. Permasalahan dan Rencana Tindak ………………………………………………………………… 10 Bab III Penutup ………………………………………………………………………………………………....... 12 3.1. Kesimpulan …………………………………………………………………………………..……… 12 3.2. Saran ………………………………………………………………………………………………… 13

111



4


5


7


8


9


112


BAB I TARGET PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja

113



114

Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Secara terperinci, pelaksanaan kegiatan dapat dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman SASARAN STRATEGIS KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA


SUB KOMPONEN

SATUAN

TARGET PK 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.


507

Laporan

14

NO


5. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman






%

70



Laporan

71



Laporan

24



Laporan

10

%

80



Laporan

10



Laporan

10


Target Kinerja Triwulan III Pada tahun 2015, telah disusun satu rencana aksi pelaksanaan kegiatan yang akan dicapai sepanjang tahun. Untuk kebutuhan pengendalian di tingkat unit kerja maupun satminkal, maka telah disusun laporan monitoring triwulanan target pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan Ketiga adalah sebagaimana berikut ini : Tabel 1.3 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN (2)

TARGET KINERJA 2015

TARGET TRIWULAN III (%)

(3)

(4)

507 Kab/Kota

61,70


14 Laporan

61,70

K. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

70%

56,83

J. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas - -


71 Laporan

56,10

-


24 Laporan

64,30

-


10 Laporan

50,10

L. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

80%

57,65

-


10 Laporan

50,90

-


10 Laporan

64,40


Secara umum, dapat disampaikan bahwa untuk Triwulan III, rata-rata target yang hendak akan dicapai dalam memenuhi sasaran Ditjen Cipta Karya sebesar 57,92%. Besaran target tersebut dihitung pada bulan Oktober 2015 berdasarkan data nyata dari progres emonitoring online kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. target capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada triwulan III diharapkan dapat mempercepat ketinggalan capaian pada triwulan I dan triwulan II karena adanya reorganisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terlambatnya proses administrasi pelelangan dan struktur kesatkeran. Besaran target Triwulan III indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas, dapat didiskripsikan sebagai berikut indikator output keterpaduan perencanaan bidang permukiman pada Triwulan III ditargetkan sebesar 61,70%. Pada indikator kinerja konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman, kontribusi pencapaian target triwulan III terbesar pada output keterpaduan pembiayaan dan kemitraan bidang permukiman sebesar 64,30%, output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman sebesar 56,10%, dan output keterpaduan pelaksanaan bidang permukiman sebesar 50,10%. Pada indikator tingkat akuntabilitas kinerja, kontribusi terbesar pencapaian target triwulan III terdapat pada indikator output pengelolaan data dan sistem informasi bidang permukiman sebesar 64,40%, dan output pemantauan dan evaluasi bidang permukiman sebesar 50,90%.


115

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III Realisasi capaian kinerja kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja output yang dilaksanakan pada subdirektorat dilingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Penilaian menggunakan kriteria sebagai berikut : Tabel 2.1 Kriteria Penilaian

116

No

KATEGORI

NILAI ANGKA

1

AA

>85 – 100

Memuaskan

2

A

>75 – 85

Sangat Baik

3

B

>65 – 75


4

CC

>50 – 65


5

C

>30 – 50


6

D

>0–30

2.3.

INTERPRETASI

KATEGORI WARNA


Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan III Realisasi capaian kinerja kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja output yang dilaksanakan pada subdirektorat dilingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Adapun kemajuan output diuraikan pada tabel maupun uraian berikut ini.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Target Triwulan I %

NO



Target Tr. I (%)

Capaian (%)

Kinerja (%)

Evaluasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

507 Kab/ Kota

61,70

32,30

52,35

CC

14 Laporan

61,70

32,30

52,35

CC

70%

56.83

53.93

91.96

AA

M. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas -


N. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman -


71 Laporan

56,10

61,30

100

AA

-


24 Laporan

64,30

56,10

87,25

AA

-


10 Laporan

50,10

44,40

88,62

AA

80%

57.65

61.85

100

AA

10 Laporan

50,90

55,30

100

AA

O. Tingkat Akuntabilitas Kinerja -



NO

Indikator Kinerja Utama/Kegiatan -


Target Triwulan I %


Target Tr. I (%)

Capaian (%)

Kinerja (%)

Evaluasi

10 Laporan

64,40

68,40

100

AA


Pada akhir triwulan III, pencapaian kinerja Kabupaten/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas yang merupkanan kegiatan subdit keterpaduan Perencanaan Bidang Permukiman sebesar 52.35% angka ini masih cukup perlu adanya perbaikan yang yang tidak mendasar, pada indikator kinerja utama konsistensi penyelenggaraan infratruktur permukiman yang merupakan kegiatan subdit Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan Bidang Permukiman, Subdit Keterpaduan Pelaksanaan Bidang Permukiman serta Satker Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi, serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman adalah sebesar 52,97% atau terealisasi sebesar 92,06% (MEMUASKAN) dari target awal 57,92%. Sebagaimana tabel 2.2 diatas, maksimalnya pencapain kinerja dikarenakan adanya kinerja yang MEMUASKAN (AA) pada output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman dengan capaian kinerja hanya sebesar 61,30%, output pemantauan dan evaluasi bidang permukiman dengan capaian kinerja hanya sebesar 55,30%, dan output pengelolaan data dan sistem informasi bidang permukiman sebesar 68,40%. Sementara pada output lain, progress kinerjanya rata-rata adalah CUKUP (CC). 2.4.

Permasalahan dan Rencana Tindak Permasalahan yang terjadi pada triwulan I dan ii yang dialami oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sudah ditindak lanjuti dengan baik pada triwulan ini sehingga pada triwulan ini hanya terdapat permasalahan seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan III

No

Permasalahan

Rencana Tindak

(1)

(2)

(3)

1

Revisi DIPA terkait adanya output kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan (tertulis 2415.006 seharusnya 2415.004) yang mengakibatkan keterlembatan kontrak dan penyerapan anggaran.

Tindak yang akan dilakukan dalah membuat revisi DIPA di DJA

2

Perubahan nomenklatur baru PU dan penggabungan Satker, sehingga menyebabkan penyerapan terlambat

Menunggu nomenklatur baru

3

Dana tahap III mengalami retur karena adanya perubahan nama rekening oleh Bank sehingga masih dalam proses penyelesaian

Koordinasi dengan pihak Bank untuk menyesuaikan nama rekening

4

Permasalahan software SPM belum siap diaplikasikan

Perlu adanya pelatihan terhadap pelaku pengguna SPM


117

BAB III PENUTUP Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa rekomendasi dari penjabaran dan pengalaman mengenai kendala yang terjadi di beberapa pencapaian indikator kinerja utama Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada Triwulan IV. 3.3. Kesimpulan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 140 120 100

%

80 60 40 20 0



Target

61,7

56,1

Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan Bidang Permukiman 64,3

Capaian

32,3

61,3

56,1

118




50,1

50,9

64,4

44,4

55,3

68,4

Dari Grafik diatas menunjukan bawah target yang dicapai Subdit Keterpaduan perencanaan Bidang Cipta Karya masih perlu perhatian lebih jauh lagi karena dalam proses penyerapan progress sangat lambat hanya 32,3 % saja, sedang subdit lainnya sudah menunjukan kinerja yang lebih baik dari capaian pada triwulan 1 dan 2. 3.4. Saran Harapan dan target untuk rencana aksi dilingkungan Direktorat KIP pada tahun 2015 adalah mencapai predikat penilaian A, hal ini sejalan dengan target dalam Reformasi Birokrasi untuk Direktorat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Dengan demikian harus ada upaya ekstra dari semua pihak untuk dapat mewujudkannya, Visi dan Misi. Diupayakan adanya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, adalah: 1. Mengembangkan indikator kinerja outcome yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat KIP. 2. Peningkatan kualitas yang mengacu dengan dokumen RPI2JM, dalam proses review RKA-KL maupun sebagai konsolidator data perencanaan dan pengendalian 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pemetaan kompetensi pegawai, penyeragaman job description maupun melalui penetapan indicator kinerja individu


119


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya maka Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan IV Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Monitoring Evaluasi Triwulan IV ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam kurun waktu tahun 2015. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian secara berkala dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap Unit Eselon III dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV terutama dalam rangka penyelesaian Laporan Monitoring Evaluasi. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 pada triwulan IV yang merupakan sebagian dari tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

120




1

Daftar isi ……………………………………..……………………………………………………………………

2

Daftar Tabel ……………………………………………….………………………………………………………

3


4 5 6

Bab II Capaian Kinerja Triwulan I dan II ……………………………………………………………………… 8 2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan I dan II …………………………………………………………. 8 2.2. Permasalahan dan Rencana Tindak ………………………………………………………………… 10 Bab III Penutup ………………………………………………………………………………………………....... 12 3.1. Kesimpulan …………………………………………………………………………………..……… 12 3.2. Saran ………………………………………………………………………………………………… 13

121



4


5


7


8


9


122


BAB I TARGET PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja

123



124

Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Secara terperinci, pelaksanaan kegiatan dapat dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini : Tabel 1.2 Indikator Kinerja Output



SUB KOMPONEN

SATUAN

TARGET PK 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.


507

Laporan

14

%

70

NO


8. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman








Laporan

71



Laporan

24



Laporan

10

%

80



Laporan

10



Laporan

10


Target Kinerja Triwulan IV Pada tahun 2015, telah disusun satu rencana aksi pelaksanaan kegiatan yang akan dicapai sepanjang tahun. Untuk kebutuhan pengendalian di tingkat unit kerja maupun satminkal, maka telah disusun laporan monitoring triwulanan target pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan IV adalah sebagaimana berikut ini : Tabel 1.9 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN (2)

TARGET KINERJA 2015

TARGET TRIWULAN IV (%)

(3)

(4)

507 Kab/Kota

100


14 Laporan

100

Q. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

70%

100

P. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas - -


71 Laporan

100

-


24 Laporan

100

-


10 Laporan

100

L. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

80%

100

-


10 Laporan

100

-


10 Laporan

100


Secara umum, dapat disampaikan bahwa untuk Triwulan IV, rata-rata target yang hendak akan dicapai dalam memenuhi sasaran Ditjen Cipta Karya sebesar 100%. Besaran target tersebut dihitung pada bulan Akhir November 2015 berdasarkan data nyata dari progres e-monitoring online kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. target capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sudah menuhi target yang diharapkan. Besaran target Triwulan IV indikator kinerja jumlah kabupaten/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas, dapat didiskripsikan sebagai berikut indikator output keterpaduan perencanaan bidang permukiman pada Triwulan IV ditargetkan sebesar 100%. Pada indikator kinerja konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman, kontribusi pencapaian target triwulan III terbesar pada output keterpaduan pembiayaan dan kemitraan bidang permukiman sebesar 100%, output perencanaan dan pengendalian bidang permukiman sebesar 100%, dan output keterpaduan pelaksanaan bidang permukiman sebesar 100%. Pada indikator tingkat akuntabilitas kinerja, kontribusi terbesar pencapaian target triwulan IV terdapat pada indikator output pengelolaan data dan sistem informasi bidang permukiman sebesar 100%, dan output pemantauan dan evaluasi bidang permukiman sebesar 100%.


125

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tabel 2.1 Kriteria Penilaian No

KATEGORI

NILAI ANGKA

1

AA

>85 – 100

Memuaskan

2

A

>75 – 85

Sangat Baik

3

B

>65 – 75


4

CC

>50 – 65


5

C

>30 – 50


6

D

>0–30

126 2.5.

INTERPRETASI

KATEGORI WARNA


Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan IV Realisasi capaian kinerja kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja output yang dilaksanakan pada subdirektorat dilingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Adapun kemajuan output diuraikan pada tabel maupun uraian berikut ini.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman NO


(1)

(2) S. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RPI2JM Berkualitas -


T. Konsistensi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

Target Tr. I (%)

Capaian (%)

Kinerja (%)

Evaluasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

507 Kab/ Kota

100

76,06

76,06

A

14 Laporan

100

76,06

76,06

A

70%

100

93,88

93,88

AA

-


71 Laporan

100

95,72

95,72

AA

-


24 Laporan

100

95,92

95,92

AA

-


10 Laporan

100

90,00

90,00

AA

80%

100

97.20

97.20

AA

10 Laporan

100

96,18

96,18

AA

U. Tingkat Akuntabilitas Kinerja -


Target Triwulan I %



NO

Indikator Kinerja Utama/Kegiatan -


Target Triwulan I %


Target Tr. I (%)

Capaian (%)

Kinerja (%)

Evaluasi

10 Laporan

100

98,22

98,22

AA


Pada akhir triwulan IV, pencapaian kinerja Kabupaten/kota yang memiliki RPI2JM berkualitas yang merupkanan kegiatan subdit keterpaduan Perencanaan Bidang Permukiman sebesar 76.06% angka ini (SANGAT BAIK), tetapi belum adanya upanya pesamaan dengan subdit lainnya yang penyerapan mencapai diatas 90%. pada indikator kinerja utama konsistensi penyelenggaraan infratruktur permukiman yang merupakan kegiatan subdit Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan Bidang Permukiman, Subdit Keterpaduan Pelaksanaan Bidang Permukiman serta Satker Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman rata-rata 93,88% (MEMUASKAN) dan indkator Akuntabilitas Kinerja yang merupakan subdit Pemantauan dan Evaluasi Bidang Permukiman dan subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bidang Permukiman rata-rata kinerja 97,20% MEMUASKAN (AA). 2.6.

Permasalahan dan Rencana Tindak Rencana tindak untuk menindaklanjuti permasalahan yang masih belum dilakukan seperti Revisi DIPA perubahan nomenklatur baru PU, adanya perubahan nama rekening, dan software SPM yang belum diaplikasikan kini sudah dapat terselesaikan dengan baik pada Triwulan IV, dengan mempercepat proses yang dilakukan pada setiap Satker maka pada triwulan 4 ini rata progres yang diakukan sangat memuaskan.

127


BAB III PENUTUP Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa rekomendasi dari penjabaran dan pengalaman mengenai kendala yang terjadi di beberapa pencapaian indikator kinerja utama Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada Triwulan IV. 3.5. Kesimpulan

%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN


128

Target Capaian

100 32,3

Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman 100 61,3

Keterpaduan Pembiayaan dan Kemitraan Bidang Permukiman 100 56,1



100 44,4

100 55,3

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bidang Permukiman 100 68,4

Dari Grafik diatas untuk subdit Keterpaduan Perencanaan Bidang Cipta Karya masih dibawa 90% hal dikarenakan terlambatnya penyerapan, dan subdit Perencanaan dan Pengendalian, Keterpaduan Pembiayaan, Keterpaduan Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bidang Permukiman Nilai Kinerja mencapai diatas rata 90%, menunjukan bawah target yang dicapai Subdit Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sudah cukup bagus karena penilai kinerjanya mendapatkan predikat AA yaitu memuaskan. 3.6. Saran Harapan dan target untuk rencana aksi dilingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) pada tahun 2015 adalah mendapat predikat penilaian AA, hal ini sejalan dengan target dalam Reformasi Birokrasi untuk Direktorat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian harus ada upaya ekstra dari semua pihak untuk dapat mewujudkannya, Visi dan Misi. Diupayakan adanya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, adalah: 4. Mengembangkan indikator kinerja outcome yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat KIP. 5. Peningkatan kualitas yang mengacu dengan dokumen RPI2JM, dalam proses review RKA-KL maupun sebagai konsolidator data perencanaan dan pengendalian 6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pemetaan kompetensi pegawai, penyeragaman job description maupun melalui penetapan indicator kinerja individu.


LAMPIRAN

129 129

STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RPI2JM KAB/KOTA BIDANG CIPTA KARYA

DAFTAR KAB/KOTA DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RPI2JM KORWIL

130

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL I

SUMATERA

NAD

1

Kab. Aceh Barat

KORWIL I

SUMATERA

NAD

2

Kab. Aceh Barat Daya

KORWIL I

SUMATERA

NAD

3

Kab. Aceh Besar

KORWIL I

SUMATERA

NAD

4

Kab. Aceh Jaya

KORWIL I

SUMATERA

NAD

5

Kab. Aceh Selatan

KORWIL I

SUMATERA

NAD

6

Kab. Aceh Singkil

KORWIL I

SUMATERA

NAD

7

Kab. Aceh Tamiang

KORWIL I

SUMATERA

NAD

8

Kab. Aceh Tengah

KORWIL I

SUMATERA

NAD

9

Kab. Aceh Tenggara

KORWIL I

SUMATERA

NAD

10

Kab. Aceh Timur

KORWIL I

SUMATERA

NAD

11

Kab. Aceh Utara

KORWIL I

SUMATERA

NAD

12

Kab. Bener Meriah

KORWIL I

SUMATERA

NAD

13

Kab. Bireuen

KORWIL I

SUMATERA

NAD

14

Kab. Gayo Lues

KORWIL I

SUMATERA

NAD

15

Kab. Nagan Raya

KORWIL I

SUMATERA

NAD

16

Kab. Pidie

KORWIL I

SUMATERA

NAD

17

Kab. Pidie Jaya

KORWIL I

SUMATERA

NAD

18

Kab. Simeulue

KORWIL I

SUMATERA

NAD

19

Kota Banda Aceh

KORWIL I

SUMATERA

NAD

20

Kota Subulussalam

KORWIL I

SUMATERA

NAD

21

Kota Langsa

KORWIL I

SUMATERA

NAD

22

Kota Lhokseumawe

KORWIL I

SUMATERA

NAD

23

Kota Sabang

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

1

Kab. Asahan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

2

Kab. Batu Bara

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

3

Kab. Dairi

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

4

Kab. Deli serdang

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

5

Kab. Humbang Hasundutan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

6

Kab. Karo

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

7

Kab. Labuhanbatu

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

8

Kab. Labuhanbatu Selatan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

9

Kab. Labuhanbatu Utara

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

10

Kab. Langkat

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

11

Kab. Mandailing Natal

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

12

Kab. Nias

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

13

Kab. Nias Barat

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

14

Kab. Nias Selatan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

15

Kab. Nias Utara


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

23

33

TAHUN PENYUSUNAN

MASA BERLAKU MATRIKS PROGRAM

UPDATE/PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

tidak tercantum

2014-2018

UPDATE

2009

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2012

2014-2018

UPDATE

2012

2014-2018

UPDATE

tidak tercantum

2014-2018

UPDATE

2008

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

tidak tercantum

2014-2018

UPDATE

2011

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2012

2014-2018

UPDATE

tidak tercantum

2014-2018

UPDATE

tidak tercantum

2014-2018

UPDATE

2012

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2012

2014-2018

UPDATE

2009

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2012

2014-2018

UPDATE

2015-2019

UPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2010-2011

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2009

2009-2013

PERLU MENGUPDATE

2010

2010-2014

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2011-2015

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE


131

KORWIL

132

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

16

Kab. Padang Lawas

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

17

Kab. Padang Lawas Utara

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

18

Kab. Pakpak Barat

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

19

Kab. Samosir

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

20

Kab. Serdang Bedagai

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

21

Kab. Simalungun

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

22

Kab. Tapanuli Selatan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

23

Kab. Tapanuli Tengah

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

24

Kab. Tapanuli Utara

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

25

Kab. Toba Samosir

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

26

Kota Binjai

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

27

Kota Gunung Sitoli

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

28

Kota Medan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

29

Kota Padang Sidempuan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

30

Kota Pematangsiantar

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

31

Kota Sibolga

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

32

Kota Tanjung Balai

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA UTARA

33

Kota Tebing Tinggi

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

1

Kab. Agam

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

2

Kab. Dharmasraya

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

3

Kab. Kepulauan Mentawai

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

4

Kab. Lima Puluh Kota

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

5

Kab. Padang Pariaman

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

6

Kab. Pasaman

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

7

Kab. Pasaman Barat

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

8

Kab. Pesisir Selatan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

9

Kab. Sijunjung

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

10

Kab. Solok

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

11

Kab. Solok Selatan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

12

Kab. Tanah Datar

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

13

Kota Bukittinggi

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

14

Kota Padang

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

15

Kota Padang Panjang

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

16

Kota Pariaman

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

17

Kota Payakumbuh

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

18

Kota Sawahlunto

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA BARAT

19

Kota Solok


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

19

TAHUN PENYUSUNAN



2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

matriks program

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2008

2009-2013

PERLU MENGUPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

tidak tercantum

2012-2014

UPDATE

2011

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014-2018

UPDATE UPDATE

2014

2015-2019

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2009

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2009

2012-2017

PERLU MENGUPDATE

2013

2014-2018

UPDATE


133

KORWIL

134

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

1

Kab. Bengkalis

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

2

Kab. Indragiri Hilir

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

3

Kab. Indragiri Hulu

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

4

Kab. Kampar

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

5

Kab. Kepulauan Meranti

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

6

Kab. Kuantan Sengingi

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

7

Kab. Pelalawan

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

8

Kab. Rokan Hilir

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

9

Kab. Rokan Hulu

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

10

Kab. Siak

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

11

Kota Dumai

KORWIL I

SUMATERA

RIAU

12

Kota Pekanbaru

KORWIL I

SUMATERA

KEPULAUAN RIAU

1

Kab. Kepulauan Anambas

KORWIL I

SUMATERA

KEPULAUAN RIAU

2

Kab. Bintan

KORWIL I

SUMATERA

KEPULAUAN RIAU

3

Kab. Karimun

KORWIL I

SUMATERA

KEPULAUAN RIAU

4

Kab. Lingga

KORWIL I

SUMATERA

KEPULAUAN RIAU

5

Kab. Natuna

KORWIL I

SUMATERA

KEPULAUAN RIAU

6

Kota Batam

KORWIL I

SUMATERA

KEPULAUAN RIAU

7

Kota Tanjung Pinang

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

1

Kab. Batanghari

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

2

Kab. Bungo

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

3

Kab. Kerinci

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

4

Kab. Merangin

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

5

Kab. Muaro Jambi

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

6

Kab. Sarolangun

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

7

Kab. Tanjung Jabung Barat

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

8

Kab. Tanjung Jabung Timur

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

9

Kab. Tebo

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

10

Kota Jambi

KORWIL I

SUMATERA

JAMBI

11

Kota Sungai Penuh

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

1

Kab. Banyuasin

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

2

Kab. Empat Lawang

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

3

Kab. Lahat

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

4

Kab. Muara Enim

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

5

Kab. Musi Banyuasin

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

6

Kab. Musi Rawas

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

7

Kab. Ogan Ilir


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

12

11

17

TAHUN PENYUSUNAN



2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2011

2013-2017

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2011

2013-2017

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2012-2015

PERLU MENGUPDATE

2010

2012-2015

PERLU MENGUPDATE

2010

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2010

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2009

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2012-2015

PERLU MENGUPDATE

2010

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2008

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2009

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE


135

KORWIL

136

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

8

Kab. Ogan Komering Ilir

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

9

Kab. Ogan Komering Ulu

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

10

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

11

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

12

Kota Lubuk Linggau

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

13

Kota Pagar Alam

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

14

Kota Palembang

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

15

Kota Prabumulih

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

16

Kab. Batu Raja

KORWIL I

SUMATERA

SUMATERA SELATAN

17

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

KORWIL I

SUMATERA

BANGKA BELITUNG

1

Kab. Bangka

KORWIL I

SUMATERA

BANGKA BELITUNG

2

Kab. Bangka Barat

KORWIL I

SUMATERA

BANGKA BELITUNG

3

Kab. Bangka Selatan

KORWIL I

SUMATERA

BANGKA BELITUNG

4

Kab. Bangka Tengah

KORWIL I

SUMATERA

BANGKA BELITUNG

5

Kab. Belitung

KORWIL I

SUMATERA

BANGKA BELITUNG

6

Kab. Belitung Timur

KORWIL I

SUMATERA

BANGKA BELITUNG

7

Kota Pangkal Pinang

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

1

Kab. Bengkulu Selatan

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

2

Kab. Bengkulu Tengah

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

3

Kab. Bengkulu Utara

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

4

Kab. Kaur

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

5

Kab. Kepahiang

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

6

Kab. Lebong

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

7

Kab. Mukomuko

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

8

Kab. Rejang Lebong

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

9

Kab. Seluma

KORWIL II

SUMATERA

BENGKULU

10

Kota Bengkulu

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

1

Kab. Lampung Barat

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

2

Kab. Lampung Selatan

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

3

Kab. Lampung Tengah

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

4

Kab. Lampung Timur

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

5

Kab. Lampung Utara

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

6

Kab. Mesuji

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

7

Kab. Pesawaran

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

8

Kab. Pringsewu

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

9

Kab. Tanggamus


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

TAHUN PENYUSUNAN



2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE PERLU MENGUPDATE PERLU MENGUPDATE

7

10

15

2009

2014-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2014-2017

PERLU MENGUPDATE

2009

2014-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2014-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2014-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2014-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2014-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2009

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2018

PERLU MENGUPDATE

2011

2013-2018

UPDATE

2012

2013-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE


137

KORWIL

138

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

10

Kab. Tulang Bawang

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

11

Kab. Tulang Bawang Barat

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

12

Kab. Way Kanan

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

13

Kota Bandar Lampung

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

14

Kota Metro

KORWIL II

SUMATERA

LAMPUNG

15

Kab. Pesisir Barat

KORWIL II

JAWA

BANTEN

1

Kab. Lebak

KORWIL II

JAWA

BANTEN

2

Kab. Pandeglang

KORWIL II

JAWA

BANTEN

3

Kab. Serang

KORWIL II

JAWA

BANTEN

4

Kab. Tangerang

KORWIL II

JAWA

BANTEN

5

Kota Cilegon

KORWIL II

JAWA

BANTEN

6

Kota Serang

KORWIL II

JAWA

BANTEN

7

Kota Tangerang

KORWIL II

JAWA

BANTEN

8

Kota Tangerang Selatan

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

1

Kab. Bandung

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

2

Kab. Bandung Barat

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

3

Kab. Bekasi

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

4

Kab. Bogor

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

5

Kab. Ciamis

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

6

Kab. Cianjur

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

7

Kab. Cirebon

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

8

Kab. Garut

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

9

Kab. Indramayu

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

10

Kab. Karawang

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

11

Kab. Kuningan

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

12

Kab. Majalengka

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

13

Kab. Purwakarta

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

14

Kab. Subang

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

15

Kab. Sukabumi

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

16

Kab. Sumedang

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

17

Kab. Tasikmalaya

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

18

Kota Bandung

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

19

Kota Banjar

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

20

Kota Bekasi

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

21

Kota Bogor

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

22

Kota Cimahi

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

23

Kota Cirebon


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

TAHUN PENYUSUNAN



2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE PERLU MENGUPDATE

8

27

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE


139

KORWIL

140

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

24

Kota Depok

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

25

Kota Sukabumi

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

26

Kota Tasikmalaya

KORWIL II

JAWA

JAWA BARAT

27

Kab. Pangandaran

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

1

Kab. Banjarnegara

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

2

Kab. Banyumas

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

3

Kab. Batang

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

4

Kab. Blora

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

5

Kab. Boyolali

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

6

Kab. Brebes

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

7

Kab. Cilacap

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

8

Kab. Demak

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

9

Kab. Grobogan

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

10

Kab. Jepara

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

11

Kab. Karanganyar

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

12

Kab. Kebumen

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

13

Kab. Kendal

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

14

Kab. Klaten

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

15

Kab. Kudus

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

16

Kab. Magelang

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

17

Kab. Pati

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

18

Kab. Pekalongan

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

19

Kab. Pemalang

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

20

Kab. Purbalingga

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

21

Kab. Purworejo

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

22

Kab. Rembang

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

23

Kab. Semarang

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

24

Kab. Sragen

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

25

Kab. Sukoharjo

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

26

Kab. Tegal

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

27

Kab. Temanggung

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

28

Kab. Wonogiri

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

29

Kab. Wonosobo

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

30

Kota Magelang

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

31

Kota Pekalongan

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

32

Kota Salatiga

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

33

Kota Semarang

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

34

Kota Surakarta


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

TAHUN PENYUSUNAN



2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019


35

matriks program

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2010-2014

PERLU MENGUPDATE

2012

2012-2017

UPDATE

2010

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2010-2014

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2010-2014

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2012-2017

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

Tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2010-2014

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2010-2014

PERLU MENGUPDATE

Tidak tercantum

2012-2016

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

matriks program

2010-2014

PERLU MENGUPDATE

2008

2014-2018

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE


141

KORWIL

142

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL II

JAWA

JAWA TENGAH

35

Kota Tegal

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

1

Kab. Bangkalan

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

2

Kab. Banyuwangi

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

3

Kab. Blitar

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

4

Kab. Bojonegoro

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

5

Kab. Bondowoso

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

6

Kab. Gresik

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

7

Kab. Jember

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

8

Kab. Jombang

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

9

Kab. Kediri

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

10

Kab. Lamongan

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

11

Kab. Lumajang

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

12

Kab. Madiun

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

13

Kab. Magetan

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

14

Kab. Malang

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

15

Kab. Mojokerto

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

16

Kab. Nganjuk

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

17

Kab. Ngawi

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

18

Kab. Pacitan

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

19

Kab. Pamekasan

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

20

Kab. Pasuruan

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

21

Kab. Ponorogo

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

22

Kab. Probolinggo

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

23

Kab. Sampang

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

24

Kab. Sidoarjo

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

25

Kab. Situbondo

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

26

Kab. Sumenep

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

27

Kab. Trenggalek

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

28

Kab. Tuban

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

29

Kab. Tulungagung

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

30

Kota Batu

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

31

Kota Blitar

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

32

Kota Kediri

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

33

Kota Madiun

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

34

Kota Malang

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

35

Kota Mojokerto

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

36

Kota Pasuruan

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

37

Kota Probolinggo

KORWIL II

JAWA

JAWA TIMUR

38

Kota Surabaya


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

38

TAHUN PENYUSUNAN



2013

2014-2018

UPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019


2011

2014-2016

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2009

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2016

PERLU MENGUPDATE


143

KORWIL

144

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

1

Kab. Bengkayang

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

2

Kab. Kapuas Hulu

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

3

Kab. Kayong Utara

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

4

Kab. Ketapang

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

5

Kab. Kubu Raya

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

6

Kab. Landak

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

7

Kab. Melawi

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

8

Kab. Pontianak

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

9

Kab. Sambas

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

10

Kab. Sanggau

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

11

Kab. Sekadau

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

12

Kab. Sintang

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

13

Kota Pontianak

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN BARAT

14

Kota Singkawang

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

1

Kab. Barito Selatan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

2

Kab. Barito Timur

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

3

Kab. Barito Utara

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

4

Kab. Gunung Mas

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

5

Kab. Kapuas

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

6

Kab. Katingan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

7

Kab. Kotawaringin Barat

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

8

Kab. Kotawaringin Timur

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

9

Kab. Lamandau

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

10

Kab. Murung Raya

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

11

Kab. Pulang Pisau

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

12

Kab. Sukamara

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

13

Kab. Seruyan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TENGAH

14

Kota Palangkaraya

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

1

Kab. Balangan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

2

Kab. Banjar

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

3

Kab. Barito Kuala

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

4

Kab. Hulu Sungai Selatan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

5

Kab. Hulu Sungai Tengah

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

6

Kab. Hulu Sungai Utara

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

7

Kab. Kota Baru

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

8

Kab. Tabalong

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

9

Kab. Tanah Bumbu

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

10

Kab. Tanah Laut


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

14

14

13

TAHUN PENYUSUNAN



2012

2013-2017

UPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

tidak tercantum

2013-2016

UPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2011

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE


145

KORWIL

146

WILAYAH

PROPINSI

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

11

Kab. Tapin

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

12

Kota Banjar Baru

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN SELATAN

13

Kota Banjarmasin

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

1

Kab. Berau

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

2

Kab. Kutai Barat

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

3

Kab. Kutai Kertanegara

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

4

Kab. Kutai Timur

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

5

Kab. Penajam Paser Utara

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

6

Kab. Paser

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

7

Kota Balikpapan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

8

Kota Bontang

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

9

Kota Samarinda

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN TIMUR

10

Kab. Mahakam Ulu

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN UTARA

1

Kab. Bulungan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN UTARA

2

Kab. Malinau

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN UTARA

3

Kab. Nunukan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN UTARA

4

Kab. Tana Tidung

KORWIL III

KALIBANUSTRA

KALIMANTAN UTARA

5

Kota Tarakan

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

1

Kab. Badung

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

2

Kab. Bangli

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

3

Kab. Buleleng

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

4

Kab. Gianyar

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

5

Kab. Jembrana

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

6

Kab. Karang Asem

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

7

Kab. Klungkung

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

8

Kota Denpasar

KORWIL III

KALIBANUSTRA

BALI

9

Kab. Tabanan

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

1

Kab. Bolaang Mongondow

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

2

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

3

Kab. Bolaang Mongondow Timur

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

4

Kab. Bolang Mongondow Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

5

Kab. Kepulauan Sangihe

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

6

Kab. Minahasa Tenggara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

7

Kab. Kepulauan Talaud

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

8

Kab. Minahasa


NO

KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

10

TAHUN PENYUSUNAN


tidak tercantum

2013-2017

UPDATE

2010

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE


PERLU MENGUPDATE

5

9

15

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE


147

KORWIL

148

WILAYAH

PROPINSI

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

9

Kab. Minahasa Selatan

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

10

Kab. Siau Tagulandang Biaro

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

11

Kab. Minahasa Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

12

Kota Bitung

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

13

Kota Kotamobagu

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

14

Kota Manado

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI UTARA

15

Kota Tomohon

KORWIL IV

SULAWESI

GORONTALO

1

Kab. Gorontalo

KORWIL IV

SULAWESI

GORONTALO

2

Kab. Boalemo

KORWIL IV

SULAWESI

GORONTALO

3

Kab. Pohuwotu

KORWIL IV

SULAWESI

GORONTALO

4

Kab. Gorontalo Utara

KORWIL IV

SULAWESI

GORONTALO

5

Kota Gorontalo

KORWIL IV

SULAWESI

GORONTALO

6

Kab. Bone Bolango

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

1

Kab. Banggai

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

2

Kab. Banggai Kepulauan

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

3

Kab. Buol

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

4

Kab. Donggala

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

5

Kab. Morowali

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

6

Kab. Parigi Moutong

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

7

Kab. Poso

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

8

Kab. Tojo UnaUna

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

9

Kab. Toli-toli

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

10

Kab. Sigi

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

11

Kab. Banggai Laut

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

12

Kab. Morowali Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGAH

13

Kota Palu

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

1

Kab. Bantaeng

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

2

Kab. Barru

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

3

Kab. Bone

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

4

Kab. Bulukumba

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

5

Kab. Enrekang

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

6

Kab. Gowa

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

7

Kab. Jeneponto

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

8

Kab. Selayar

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

9

Kab. Luwu

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

10

Kab. Luwu Timur


NO

KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

13

TAHUN PENYUSUNAN



2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2012

2013-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2012

2013-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

matriks program

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

tidak tercantum

2013-2016

UPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2009

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN

24

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE


149

KORWIL

150

WILAYAH

PROPINSI

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

11

Kab. Luwu Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

12

Kab. Maros

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

13

Kab. Pangkep

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

14

Kab. Pinrang

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

15

Kab. Sidenreng Rappang

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

16

Kab. Sinjai

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

17

Kab. Soppeng

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

18

Kab. Takalar

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

19

Kab. Tana Toraja

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

20

Kab. Toraja Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

21

Kab. Wajo

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

22

Kota Makassar

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

23

Kota Palopo

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI SELATAN

24

Kota Parepare

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI BARAT

1

Kab. Majene

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI BARAT

2

Kab. Mamasa

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI BARAT

3

Kab. Mamuju

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI BARAT

4

Kab. Mamuju Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI BARAT

5

Kab. Polewali Mandar

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI BARAT

6

Kab. Mamuju Tengah

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

1

Kab. Bombana

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

2

Kab. Buton

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

3

Kab. Buton Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

4

Kab. Kolaka

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

5

Kab. Kolaka Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

6

Kab. Konawe

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

7

Kab. Konawe Selatan

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

8

Kab. Konawe Utara

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

9

Kab. Muna

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

10

Kab. Wakatobi

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

11

Kota Baubau

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

12

Kota Kendari

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

13

Kab. Kolaka Timur

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

14

Kab. Konawe Kepulauan

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

15

Kab. Buton Tengah


NO

KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

6

TAHUN PENYUSUNAN



2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2011

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2011

2013-2016

PERLU MENGUPDATE BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN

17

2012

2013-2017

UPDATE

2011

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2011

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN


151

KORWIL

152

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

16

Kab. Buton Selatan

KORWIL IV

SULAWESI

SULAWESI TENGGARA

17

Kab. Manokwari Selatan

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

1

Kab. Bima

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

2

Kab. Dompu

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

3

Kab. Lombok Barat

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

4

Kab. Lombok Tengah

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

5

Kab. Lombok Timur

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

6

Kab. Lombok Utara

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

7

Kab. Sumbawa

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

8

Kab. Sumbawa Barat

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

9

Kota Bima

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTB

10

Kota Mataram

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

1

Kab. Alor

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

2

Kab. Belu

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

3

Kab. Ende

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

4

Kab. Flores Timur

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

5

Kab. Kupang

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

6

Kab. Lembata

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

7

Kab. Manggarai

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

8

Kab. Manggarai Barat

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

9

Kab. Manggarai Timur

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

10

Kab. Nagekeo

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

11

Kab. Ngada

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

12

Kab. Rote Ndao

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

13

Kab. Sabu Raijua

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

14

Kab. Sikka

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

15

Kab. Sumba Barat

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

16

Kab. Sumba Barat Daya

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

17

Kab. Sumba Tengah

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

18

Kab. Sumba Timur

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

19

Kab. Timor Tengah Selatan

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

20

Kab. Timor Tengah Utara

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

21

Kab. Malaka

KORWIL V

KALIBANUSTRA

NTT

22

Kota Kupang

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

1

Kab. Buru


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

TAHUN PENYUSUNAN


UPDATE/PERLU MENGUPDATE BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN

10

22

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2012

2013-2017

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2013

2014-2018

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN

2014

2015-2019

UPDATE

2010

2012-2016

PERLU MENGUPDATE


153

KORWIL

154

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

2

Kab. Buru Selatan

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

3

Kab. Kepulauan Aru

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

4

Kab. Maluku Barat Daya

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

5

Kab. Maluku Tengah

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

6

Kab. Maluku Tenggara

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

7

Kab. Maluku Tenggara Barat

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

8

Kab. Seram Bagian Barat

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

9

Kab. Seram Bagian Timur

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

10

Kota Ambon

KORWIL V

TIMUR

MALUKU

11

Kota Tual

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

1

Kab. Halmahera Barat

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

2

Kab. Halmahera Selatan

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

3

Kab. Halmahera Tengah

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

4

Kab. Halmahera Timur

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

5

Kab. Halmahera Utara

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

6

Kab. Kepulauan Sula

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

7

Kab. Pulau Morotai

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

8

Kota Ternate

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

9

Kota Tidore Kepulauan

KORWIL V

TIMUR

MALUKU UTARA

10

Kab. Pulau Taliabu

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

1

Kab. Fakfak

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

2

Kab. Kaimana

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

3

Kab. Manokwari

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

4

Kab. Maybrat

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

5

Kab. Raja Ampat

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

6

Kab. Sorong

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

7

Kab. Sorong Selatan

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

8

Kab. Tambrauw

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

9

Kab. Teluk Bintuni

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

10

Kab. Teluk Wondama

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

11

Kota Sorong

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

12

Kab. Pegunungan Arfak

KORWIL V

TIMUR

PAPUA BARAT

13

Kab. Manokwari Selatan

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

1

Kab. Asmat

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

2

Kab. Biak Numfor


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

11

10

TAHUN PENYUSUNAN



2010

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2009

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN

13

2008

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2008

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2009

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2009

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN

2008

2013-2017

PERLU MENGUPDATE

2011

2013-2016

PERLU MENGUPDATE


155

KORWIL

156

WILAYAH

PROPINSI

NO

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

3

Kab. Boven Digoel

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

4

Kab. Deiyai

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

5

Kab. Dogiyai

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

6

Kab. Intan Jaya

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

7

Kab. Jayapura

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

8

Kab. Jayawijaya

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

9

Kab. Keerom

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

10

Kab. Kepulauan Yapen

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

11

Kab. Lanny Jaya

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

12

Kab. Mamberamo Raya

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

13

Kab. Mamberamo Tengah

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

14

Kab. Mappi

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

15

Kab. Merauke

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

16

Kab. Mimika

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

17

Kab. Nabire

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

18

Kab. Nduga

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

19

Kab. Paniai

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

20

Kab. Pegunungan Bintang

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

21

Kab. Puncak

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

22

Kab. Puncak Jaya

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

23

Kab. Sarmi

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

24

Kab. Supiori

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

25

Kab. Tolikara

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

26

Kab. Waropen

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

27

Kab. Yahukimo

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

28

Kab. Yalimo

KORWIL V

TIMUR

PAPUA

29

Kota Jayapura


KAB/KOTA

JUMLAH KAB/KOTA

29

TAHUN PENYUSUNAN



2009

2012-2015

PERLU MENGUPDATE

2012

2012-2016

UPDATE

2009

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2012

2012-2016

UPDATE

matriks program

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2012

2012-2015

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2012

2012-2016

UPDATE

matriks program

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2009

2012-2015

PERLU MENGUPDATE

2010

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2010

2011-2015

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2009

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2012

2012-2016

UPDATE

2009

2012-2016

PERLU MENGUPDATE

2009

2013-2015

PERLU MENGUPDATE

2011

2014-2015

PERLU MENGUPDATE

2009

2013-2016

PERLU MENGUPDATE

2014

2015-2019

UPDATE

2009

2012-2015

PERLU MENGUPDATE

matriks program

2012-2015

PERLU MENGUPDATE

2009

2012-2015

PERLU MENGUPDATE

2012

2013-2016

UPDATE

2011

2012-2015

PERLU MENGUPDATE


157

REKAPITULASI STATUS PENYUSUNAN RPI2JM KAB/KOTA BIDANG CIPTA KARYA BELUM MENYUSUN KARENA PEMEKARAN

UPDATE

PERLU MENGUPDATE

KORWIL I

71

58

129

KORWIL I

82

56

138

IKORWIL III

47

18

KORWIL IV

61

12

KORWIL

TOTAL

65 7

80

KORWIL V

61

30

4

95

TOTAL

322

174

11

507

PERSENTASE PENYUSUNAN DOK. RPI2JM

158


LAMPIRAN

159 159

DOKUMENTASI

KEGIATAN SATKER P2PIP SAMBUTAN DIREKTUR KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DALAM RANGKA READINESS KRITERIA USULAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKAKL 2016

P e n y e d i a a n infrastruktur permukiman masih menemui beragam kendala, yang ditandai dari belum terpenuhinya 100% akses air minum dan sanitasi serta kondisi permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Data BPS menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2014 diperkirakan akses air minum 70,5%, akses sanitasi 62% dan masih ada 10% penduduk yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan. “Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian dan kerja keras seluruh pihak, untuk secara bersama-sama mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, melalui gerakan 100-0-100,”

160

Terkait keterbatasan dana pembangunan dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya direncanakan sebesar Rp.128 Miliar

selama 5 tahun. Dana yang dialokasikan melalui APBN ini tidak akan mampu membiayai seluruh kebutuhan penyediaan infrastruktur permukiman, dan memerlukan upaya untuk terus mendorong potensi sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti dana APBD, PHLN, CSR termasuk swadaya masyarakat. Cipta Karya kedepan yaitu, membangun sistem teknis pelayanan infrastruktur permukiman, melakukan fasilitasi kepada pemerintah secara kelembagaan, kebijakan, peraturan, pembiayaan sehingga dapat lebih mampu dalam pengelolaan pembangunan infrastuktur permukiman yang menjadi kewenangannya, serta memberdayakan masyarakat untuk lebih terlibat dalam mengidentifikasi, merencanakan, membangun dan mengelola infrastruktur permukiman di lingkungannya,”. Untuk tahun 2016, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya terus mengalami penyesuaian dan saat ini di tetapkan sebesar Rp.17,5 Triliun. “Dengan dilakukannya penyesuaian atas pagu anggaran Ditjen Cipta Karya tahun 2016 tersebut, seluruh Satker harus mampu memilah secara selektif dan fokus pada kegiatankegiatan yang sesuai dengan Readiness Criteria,”.

Kegiatan Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan WORKSHOP KETERPADUAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Workshop Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan


Gender (PUG) di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Workshop ini dilaksanakan di Kota Batam dan dihadiri oleh perwakilan Bappeda dan Dinas Cipta Karya di provinsi dan kota/kabupaten yang berada di Pulau

Sumatera. Workshop keterpaduan perencanaan berbasis PUG dipandu oleh Tim PUG Kementerian PUPR dan praktisi di bidang perencanaan ruang publik yang berbasis pengarusutamaan gender. Dengan adanya

kegiatan ini, diharapkan masing-masing daerah dapat menyusun perencanaan infrastruktur di bidang Cipta Karya dengan basis Pengarusutamaan Gender (PUG).

Kegiatan Subdit Keterpaduan Pembiayaan KONSOLIDASI DATA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (SIPPa) DALAM RANGKA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2017

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi menuntut pemberdayaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi demi terselesaikannya permasalahan dengan cepat dan tepat. Tidak terkecuali manajemen sumber daya konseptual berupa informasi. Manajemen informasi yang tepat akan dapat mendukung semua aktivitas organisasi yang berujung pada peningkatan produktivitas dan profit yang diperoleh organisasi. Akan tetapi tidak jarang kerancuan manajemen / penanganan pada informasi seperti adanya pemberian informasi yang tidak tepat akibat kerancuan organisasi informasi atau lambatnya aliran informasi yang diterima mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga sebuah organisasi. Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem

di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa) adalah sistem informasi pengendalian program dan anggaran bidang Cipta Karya yang mengintegrasikan proses perencanaan serta penyusunan program dan anggaran yang meliputi: identifikasi kebutuhan dan kelayakan, formulasi program dan kegiatan termasuk pembiayaan dan waktu pelaksanaan, sinkronisasi antar kegiatan, verifikasi kesiapan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana kerja melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Subdit Keterpaduan Pelaksanaan WORKSHOP PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREA YANG AKAN DIDANAI MELALUI PINJAMAN PEMERINTAH HONGARIA

162

D a l a m mendayagunakan alternatif pendanaan yang bersumber dari PHLN tersebut, diperlukan suatu proses pengusulan kegiatan melalui mekanisme sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku yaitu: (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (c) Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4/2011 tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Kegiatan IKK Water Supply Program and Small Scale Water Treatment Plant for Water Scarcity Area merupakan salah satu kegiatan yang telah diusulkan oleh Ditjen Cipta

Karya untuk dibiayai melalui PHLN dengan indikasi pembiayaan sebesar USD 50 juta dan telah dicantumkan dalam Blue Book 2015-2019, telah masuk dalam Green Book 2014 dan akan diusulkan kembali dalam Green Book 2015. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, proses penyiapan kegiatan melalui Pinjaman Luar Negeri perlu didukung dengan dokumen kesiapan terhadap penyiapan kegiatan tersebut. Dalam rangka melaksanakan penyiapan dokumen kegiatan tersebut, Ditjend Cipta Karya memberikan fasilitasi kepada pihak yang mempunyai kewajiban menyiapkan dokumen kesiapan proyek sekaligus melakukan identifikasi status kegiatan PHLN.

Kegiatan Subdit Pengolahan Data dan Sistem Informasi KONSOLIDASI KEGIATAN DAK SUB BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI DALAM RANGKA INSTRUKSI PRESIDEN NO. 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi DAK bidang Infrastruktur khususnya Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi, dalam rangka hal tersebut maka pada tahun 2015 diperlukan transparansi proses pengusulan, kriteria penerima program sampai dengan penyaluran termasuk salah satu kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaporkan dalam target Triwulan (B07, B09, dan B12). Ukuran keberhasilan DAK bidang PUPR adalah terpublikasinya data usulan dan penerima bantuan DAK bidang PUPR pada website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di-link ke Kantor Staf Presiden dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi target keberhasilan triwulanan tersebut perlu dilakukan konsolidasi dan verifikasi pelaporan kegiatan DAK tahun 2015 Subbidang Air Minum dan Sanitasi ke dalam e-Monitoring DAK. Kami berharap partisipasi semua pihak yaitu Direktorat


Pengembangan Air Minum, Direktorat Pengembangan PLP, Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi, serta Satker Randal Provinsi untuk menjaga

agar progres Pelaksanaan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi di Kab/Kota dapat sepenuhnya terlaporkan ke dalam e-Monitoring DAK Kementerian PUPR.

Kegiatan Subdit Pemantauan dan Evaluasi WORKSHOP EVALUASI TENGAH TAHUN 2015 PADA SUBDIT PEMANTAUAN dan EVALUASI Sebagai media pengumpulan data kinerja pada tahun 2014 telah dibangun system database secara excel namun belum sempurna, dan pada tahun 2015 dikembangkan kembali sampai ke dalam bentuk aplikasi software Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA) pada Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur. Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja (SIMEKA) berbasis online ini selaras dengan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja infrastruktur permukiman dengan pendekatan logic model, Penggunaan SIMEKA tidak terbatas pada penyediaan data kinerja berbasis input, dan output saja. Saat ini, aplikasi SIMEKA terus dikembangkan untuk dapat memberikan informasi dan hasil analisis sederhana terhadap outcome/benefit yang dihasilkan berdasarkan kriteria penilaian efektivitas, efisiensi, responsifitas, relevansi, keberfungsian, dan keberlanjutan terhadap kinerja infrastruktur permukiman.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, subdit pemantauan dan evaluasi, konsultan Individual (KI) Evaluasi pada Satker Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PPPIP) endapatkan tugas sebagai fasilitator ke daerah (Provinsi maupun Kab/ Kota) untuk menghimpun data kinerja yang diperlukan diatas. Data kinerja yang diperlukan merupakan data kinerja hasil pembangunan pada kurun waktu Renstra 2010-2014. Dalam pelaksanaannya konsultan telah dilatih dengan pembekalan secara pelatihan Training of Trainer (TOT) pada bulan Mei 2015 dan setelah kurang lebih 5 bulan proses pengisian data ini, maka perlu dilakukan workshop di tengah tahun berjalan 2015 untuk memantau dan memverifikasi serta melakukan validasi data.

Kegiatan Satker P2PIP Provinsi Riau PENYIAPAN DAN PENAJAMAN PROGRAM CIPTA KARYA PROVINSI Workshop dibuka oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Agus Dwi Sumarno. Workshop dihadiri oleh Kepala Satker Randal PIP, PPK Perencanaan, PPK Pengendalian, Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan, dan Kepala Satker Air Minum dan Sanitasi Provinsi Riau, serta Bappeda kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya, disampaikan beberapa hal, yaitu (a). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


163

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (b). Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (c). ketiga Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D), dan (d) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dihimbau seluruh peserta workshop agar menyiapkan program-program bidang cipta karya sesuai dengan

164


RPJMD yang sudah dibuat mengacu kepada standarstandar dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beliau juga menyarankan agar membuat Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) di kabupaten/kota tersebut supaya usulan program cipta karya menjadi lengkap. Setelah pembukaan workshop, acara dilanjutkan dengan desk.

165


166

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura N0.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 Telp/ Fax.021-722 1782


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Recommend Documents