DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. Laporan Kinerja. Direktorat Jenderal Cipta Karya

D I R E K TO R AT J E N D E R A L C I P TA K A R YA

1

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya

2015

2

LAPORAN KINERJA


3

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya

2015

4

LAPORAN KINERJA

Menjaga Komitmen & Kepedulian LaKIP berfungsi sebagai media untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya selama tahun 2015 dan merupakan piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja

Laporan Kinerja (LaKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga pemerintah tingkat Eselon I, Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2015. LaKIP berfungsi sebagai media untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya selama tahun 2015 dan merupakan piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya selama 1 (satu) tahun, dengan indikator capaian kinerja diukur melalui besaran outcome. Data dalam LaKIP ini disajikan berdasarkan pada hasil capaian kinerja seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Proses penyusunan laporan

Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc

Direktur Jenderal Cipta Karya


Direktorat Jenderal Cipta Karya selama 1 (satu) tahun, dengan indikator capaian kinerja diukur melalui besaran outcome.

mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Kami berharap LaKIP ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di tahun 2016. Selain itu, apabila masih terdapat kekurangan, kami menghargai kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Unit Kerja Eselon II, BPPSPAM, Balai Teknis Air Minum dan Sanitasi, Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan, serta Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah mendukung terlaksananya program

pembinaan dan pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang dilaporkan dalam LaKIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang peran dan kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal Cipta Karya

Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc NIP. 195704181984121001

5

6

LAPORAN KINERJA

Daftar Isi 9 19

Pendahuluan

27

Kapasitas Organisasi

33

Akuntabilitas Kinerja

Perencanaan Kinerja


Penutup Lampiran

45 49

7

8

LAPORAN KINERJA


1

9

Pendahuluan

10

LAPORAN KINERJA

Pendahuluan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) adalah laporan pertanggungjawaban atas kinerja serta capaian yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dan sebagai alat untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja instansi bersangkutan kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diikuti oleh Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta Reviu atas Laporan Kinerja, maka setiap Eselon I dan Eselon II pada Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) di akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja serta capaian yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hasilnya diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan dan seluruh jajaran instansi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai bahan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun mendatang sehingga tersusun program yang lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai alat

untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. 1.1. TUGAS DAN FUNGSI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada bagian Pertama terkait Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang


pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; c. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Secara keseluruhan Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki 5 (lima) Direktorat, 1 (satu) Sekretariat Direktorat, 1 (satu) Sekretariat Badan, 25 (dua puluh lima) Sub Direktorat, 5 (lima) Bagian Pendukung, 3 (tiga) Bidang, serta 3 (tiga) Balai UPT yang tugas dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Menteri PU dan PR Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1.2. STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Menteri PU dan PR Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh lima (5) unit kerja eselon II dan satu (1) unit kerja unsur pendukung, yaitu: a. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, b. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, c. Direktorat Bina Penataan Bangunan, d. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, e. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan f. Sekretariat Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memiliki 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis (UPT) setingkat eselon III yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Cipta Karya, yaitu a. Balai Pembinaan Teknik Air minum dan Sanitasi Bekasi, b. Balai Pembinaan Teknik Air minum dan Sanitasi Surabaya dan c. Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM) yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294 Tahun 2005. Pada pelaksanaan tugasnya, unit pelaksana eselon II di dukung oleh 5 (lima) unit kerja setingkat eselon III yang menjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK dan pemberian bimbingan teknis dan 1 (satu) unit kerja setingkat eselon IV yang menjalankan fungsi dukungan administrasi. Diagram struktur organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, dapat dilihat pada Gambar 1.1.

11

12

LAPORAN KINERJA

direktur jenderal CIPTA KARYA

kepala Bagian kepegawaian, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DirektORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

DirektORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN


SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

SUBDIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

SUBDIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN

UPT/BALAI

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Diirektorat Jenderal Cipta Karya


sekretaris direktorat jenderal

kepala Bagian hukum & per-uu-an

DirektORAT BINA PENATAAN BANGUNAN


kepala Bagian umum

DirektORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


kepala Bagian Keuangan

DirektORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN





SUBDIREKTORAT BANGUNAN GEDUNG

SUBDIREKTORAT SPAM PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN AIR LIMBAH

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

SUBDIREKTORAT SPAM PERDESAAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SUBDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KHUSUS

SUBDIREKTORAT SPAM KHUSUS

SUBDIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KHUSUS




kelompok jabatan fungsional

13

14

LAPORAN KINERJA

Tugas dan fungsi unit-unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut: A. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: - Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana; - pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal; - koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal; - pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal; dan - koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam. B. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi : - Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;

- penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman; - penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari apbn dan pembiayaan lainnya; - pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; - pengelolaan data dan sistem teknologi informasi; - pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. C. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi: - Penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; - penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; - pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman


perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus; - penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus; - fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, serta permukiman khusus; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. D. Direktorat Bina Penataan Bangunan Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standarisasi dan penguatan kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. E. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

15

16

LAPORAN KINERJA

- Penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan laporan pengembangan sistem penyediaan air minum; - penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus; - pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; - penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; - fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. F. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi: - Penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; - penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase

lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; - pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi penyediaan tanah; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; - penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; - fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. G. Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM) Dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM), Sekretariat BPPSPAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: - Penyiapan kajian kebijakan dan penyusunan rencana dan program; - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM, serta pemantauan dan evaluasi


terhadap pemenuhan perjanjian penyediaan air minum; SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

KEPALA BALAI/KEPALA SATKER

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KA. SUB. BAG. TATA USAHA

KA. UR. UMUM DAN KEUANGAN

KA. UR. KEPEGAWAIAN

KA. SIE AIR MINUM

KA. SIE AIR SANITASI

KA. SUBSIE AIR MINUM

KA. SUBSIE SANITASI

BENDAHARA PENGELUARAN

PEJABAT PENANDATANGAN SPM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PEMUNGUT PNBP

BENDAHARA PENERIMAAN

PANITIA POKJA/ PENGADAAN BARANG JASA

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi

H. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, melalui Sekretaris Jenderal Cipta Karya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi dengan tugas pokok mengembangan kurikulum, melaksanakan bimbingan teknis bidang air minum dan sanitasi,

serta pelatihan lainnya, dan diseminasi bahan latihan. Dalam penyelenggaraan tugasnya tersebut, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi: - Pelaksanaan bimbingan teknik pelayanan air minum dan sanitasi - pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi - penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem penyediaan air minum dan sistem pengolahan sanitasi

17

18

LAPORAN KINERJA

-

pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja air minum dan sanitasi - penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. I. Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 34 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan mempunyai tugas (pasal 136) : melaksanakan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta pelayanan informasi dalam penyelenggaraan Permukiman dan Perkotaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Informasi

Permukiman dan Perkotaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (pasal 136) : - Penyiapan strategi, rencana, program dan anggaran kegiatan balai; - Pelaksanaan evaluasi rencana dan program; - Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan dan pedoman teknis; - penyiapan data dan pengembangan sistem informasi, penyebarluasan informasi dan komunikasi permukiman dan perkotaan termasuk pengelolaan website balai; - Fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang permukiman dan perkotaan; - Pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat - Penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

KEPALA BALAI

KEPALA BAGIAN SUB TATA USAHA

KEPALA SEKSI PROGRAM

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan

KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI

L A P O R A N H A S I L P E MDB IARNEGKUTNOARNA TB I JDEANNDGE CR IAPLT AC IKPATRAY AK A2 R0 Y1 A1

2

19

Perencanaan Kinerja

20

LAPORAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan dengan indikator kinerjanya berdasarkan program, kebijkan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dicapai pada satu waktu yang telah ditetapkan.

2.1 RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU-PR 2015-2019 menyebutkan bahwa sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman. Layanan infrastruktur dasar ini meliputi peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, serta pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional dan mengembangkan sistem transportasi masal perkotaan, yang keseluruhannya dilaksanakan secara terintegrasi. Di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar masyarakat diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar terkait akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau. Untuk mewujudkan ini, sasaran pembangunan kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 adalah: a. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. b. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia. c. Optimalisasi penyediaan layanan air minum. d. Peningkatan efisiensi layanan air minum yang dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. e. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman. f. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar. g. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam merespon target RPJMN 20152019 tersebut diarahkan dengan memperhatikan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya yang meliputi kegiatan utama berupa Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan (Turbinwas) dan kegiatan pembangunan (Bang). Dalam pelaksanaan pembangunannya, Direktorat Jenderal Cipta Karya menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten,


Customers/Stakeholders

Harapan stakeholders dan customer yang harus dipenuhi: Meningkatnya kehandalan infratsruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkatan pemerintah sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman

SS 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

SS 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

SS 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Internal Process

Harapan stakeholders dan customer dapat dipenuhi melalui internal proses: KETERPADUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMROGRAMAN

SS 4. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SS 5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

SS 6. Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SS 7. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan

Leraning & Growth

SS 8. Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik

Untuk melaksanakan internal proses diperlukan: SS 9. Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berintegritas

SS 10. Meningkatnya kualitas tata laksana, dan tata kelola keuangan dan BMN

Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya

SS 11. Meningkatnya kehandalan sistem dan teknologi informasi

21

22

LAPORAN KINERJA

serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan dukungan pembangunan infrastrktur dengan memperioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Sedangkan dalam memberdayakan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur keciptakaryaan melalui program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka sasaran program Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum. b. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan. c. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

Upaya untuk mencapai sasaran program tersebut, selanjutnya diterjemahkan kedalam peta strategi sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.1. Berdasarkan Peta Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, dapat disampaikan sasaran-sasaran antara yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sasaran program. Tanggung jawab untuk mencapai sasaran strategis ini didistrubusikan kesetiap direktorat yang berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selanjutnya sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam peta strategi didistribusikan secara merata kepada seluruh unit kerja dan SDM Direktorat Jenderal Cipta Karya. Penyelarasan kinerja lebih detail dapat dilihat dalam lampiran 6. 2.2. TARGET RENCANA STRATEGIS Pada periode 2015-2019, target sasaran program Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebagaimana tergambar dalam Renstra Kementerian PUPR adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan cakupan pelayanan sebesar 76% b. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan penurunan luasan permukiman kumuh sebesar 8% c. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan cakupan pelayanan sebesar 64%. Rincian target sasaran program per tahun dan indikator kerja dijabarkan dalam Tabel 2.1. Pencapaian target sasaran ini merupakan kontribusi dari seluruh pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, DAK, swasta maupun masyarakat, sebagaimana tercermin dalam RPJMN.


Sasaran Program

Indikator Kinerja

Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum.

%

76

82

88

94

100

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan.

%

8

6

4

2

0

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

%

64

72

85

92

100

Sumber: Renstra Kementerian PUPR Tabel 2.1. Target Rencana Strategis Terhadap Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Cipta Karya

2.3. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2015, Perjanjian Kinerja Ditjen Cipta Karya disusun dalam rangka melaksanakan sasaran program dengan dukungan dana yang bersumber dari APBN sejumlah Rp. 19.612.517.206.000,-. Sasaran yang harus dicapai adalah: 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dengan target kinerja berupa peningkatan cakupan pelayanan akses air minum sebesar 2,07%. 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan target kinerja berupa penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 0,70%. 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

dengan target kinerja berupa peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi sebesar 1,80%.

Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum” bagi masyarakat sebesar 2,07% didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui kegiatan diantaranya pengembangan jaringan SPAM bagi 622 kawasan MBR, 243 IKK, 229 kawasan khusus dan 1.449 desa, pembinaan terhadap 121 PDAM serta peningkatan kinerja 35 PDAM di 90 Kabupaten/ Kota. Rencana kinerja yang harus dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dan Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Cipta

23

24

LAPORAN KINERJA

Karya dan Direktorat KIP adalah “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak” sebesar 0,70% yang akan didukung melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sebesar 2.680 Ha di daerah perkotaan, pendampingan pemberdayaan masyarakat di 11.067 kelurahan, 237 kecamatan dan 4.440 desa, pembangunan 20 Twin Block rusunawa, penataan bangunan dan lingkungan di 617 Ha serta fasilitasi legalisasi 113 Perda Bangunan Gedung.

Pencapaian sasaran ketiga yaitu “meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat” ditandai dengan indikator kinerja pencapaian berupa penyediaan pelayanan sanitasi sebesar 1,8% yang akan didukung melalui pelaksanaan kegiatan sistem pengolahan air limbah skala regional, kota, kawasan dan khusus untuk 1.137.308 KK, sistem penanganan persampahan skala regional, kota, kawasan, dan khusus untuk 2.506.135 KK. Dalam pelaksanaannya target tersebut didukung oleh unit kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja


2.4. METODE PENGUKURAN Untuk memudahkan pengukuran kinerja, maka pada saat penentuan target kinerja, perlu diketahui metode pengukuran yang digunakan. Manfaat adanya informasi metode pengukuran, adalah untuk menjamin konsistensi penggunaan indikator kinerja yang terukur. a. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat”. Rincian perhitungan terkait

No No

Output Output

L/det (RKAKL)

Sambungan Rumah* L/det (RKAKL)

peningkatan akses air minum dari dana APBN disajikan dalam Tabel 2.3. b. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak” disajikan pada Tabel 2.4. c. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program “Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat” seperti tercantum dalam Tabel 2.5.

Jiwa Terlayani**

Sambungan Rumah*

Proyeksi Penduduk (2015)*** Jiwa

Terlayani**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PERKOTAAN (1) (2) (3) (4) (5) SPAM IKK + 1 4,629 462,900 2,027,502 PERKOTAAN Pemekaran 1 SPAMTOTAL IKK + Pemekaran 4,629 462,900 2,027,502 4,629 462,900 2,027,502 PERKOTAAN TOTAL PERKOTAAN 4,629 462,900 2,027,502 PERDESAAN PERDESAAN 255,461,700 2 SPAM Khusus 874 279,680 1,224,998 2 Pemberdayaan SPAM Khusus 874 279,680 1,224,998 3 1,449 463,680 2,030,918 Masyarakat 3 Pemberdayaan Masyarakat 1,449 463,680 2,030,918 TOTALPERDESAAN TOTAL 2,323 743,360 3,255,917 2,323 743,360 3,255,917 PERDESAAN TOTAL TOTAL 6,952 1,206,260 5,283,419 1,206,260 5,283,419 KARYA 6,952 CIPTACIPTA KARYA Keterangan: * Asumsi untuk Perkotaan, 1 l/det setara dengan 100 SR Asumsi untuk Perdesaan, 1 l/det setara dengan 320 SR ** Asumsi 1 KK = 4 jiwa *** Data BPS (Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, tahun 2013)

Kontribusi Direktorat Jenderal ProyeksiCK (2015) Penduduk (7) = (5)/(6) x (2015)*** 100% (6)

2.07%

255,461,700

**** Asumsi Potensi Sambungan Rumah dapat tercapai untuk Full Capacity sistem terbangun Tabel 2.3. Perhitungan Peningkatan Akses Air Minum Dari Dana APBN Tahun 2015

Kontribusi Direktorat Jenderal CK (2015) (7) = (5)/(6) x 100%

2.07%

25

26

LAPORAN KINERJA

No

Output

Target 2015

Total Kawasan Kumuh Seluruh Indonesia

Target Pengurangan (%)

% Pelayanan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3)/(4) x(5)

38,413

10

0.70

1

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman PerkotaanPengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

2,680

Ha

Tabel 2.4. Perhitungan Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman Layak Dari Dana APBN Tahun 2015

No

Output

Unit Satuan (2015)

Jiwa Terlayani

% Pelayanan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (4)/255.461.700 x 100%

549,500.00

0.2%

4,100,496.00

1.6%

1

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

2

b. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kawasan

4

5

Kab/Kota

INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT a. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Komunal

3

40

INFRASTRUKTUR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAH SAMPAH TERPADU/3R INFRASTRUKTUR FASILITAS PENGOLAHAN SEMENTARA SAMPAH

452

Kawasan

169,500

Jiwa

76

Kawasan

380,000

Jiwa

55

Kab/Kota

3,747,496

Jiwa

333

Kawasan

333,000

Jiwa

4

Kawasan

20,000

Jiwa

Tabel 2.5. Perhitungan Peningkatan Akses Sanitasi Dari Dana APBN Tahun 2015


3

Kapasitas Organisasi

27

28

LAPORAN KINERJA

Kapasitas Organisasi Sumber daya manusia adalah elemen penggerak sedangkan sarana prasarana adalah elemen pendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.1 KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA Dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya di tahun 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh 3.894 orang pegawai, dengan keragaman pegawai berdasarkan unit kerja sebagaimana tergambar dalam Gambar 3.1.

Sumber: Lakip Eselon II Tahun 2015 Gambar 3.1. Keragaman SDM Berdasarkan Unit Kerja Eselon II

Pada jumlah SDM sebanyak 3.894 orang tersebut, sebanyak 71% pegawai berstatus PNS yang tersebar di Pusat dan Daerah, serta sisanya sebanyak 29% merupakan pegawai Non PNS. Pegawai Non PNS ini adalah pegawai yang berstatus CPNS dan pegawai kontrak. Sampai dengan laporan ini disusun, komposisi pegawai berstatus CPNS sebesar 11% dan pegawai kontrak sebesar 89%.

Dari seluruh pegawai, sebesar 35% dari 3.894 orang ini ditempatkan di pusat dan sisanya sebesar 65% atau sebanyak 2.531 ditempatkan di unit satuan kerja yang berkedudukan di daerah. Di tahun 2015, proporsi terbesar SDM yang merupakan PNS, berasal dari golongan III sebanyak 1.511 orang (59%), yang terbagi golongan ruang sebagaimana terdapat pada Gambar 3.2. Golongan III umumnya didominasi oleh pegawai dengan golongan ruang III/B sebanyak 747 orang yang sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan (masa kerja >5 tahun). Dapat dilihat pada gambar 3.3. Pada keragaman SDM PNS berdasarkan pendidikan, komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan Strata-1 sebanyak 1.109 orang atau 44 % dari total keseluruhan SDM. Namun demikian, jika memperhatikan Gambar 3.4. , akan terlihat bahwa komposisi SDM yang memiliki pendidikan SD/SMP/SLTA juga cukup tinggi, yaitu hampir sebesar 40% dari total SDM PNS. Umumnya SDM dengan golongan pendidikan ini, berasal dari pegawai honorer yang diangkat menjadi PNS. Klasifikasi SDM PNS di Direktorat Jendral Cipta Karya berdasarkan pendidikan teknis dan non-


Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015 Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015 Gambar 3.2. Klasifikasi Golongan PNS

Gambar 3.4. Grafik SDM Berdasarkan Golongan Pendidikan

Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

Gambar 3.5. Grafik SDM Berdasarkan Klasifikasi Teknis dan Non-Teknis

Gambar 3.3. Grafik SDM Berdasar Golongan Ruang

teknis, sebagaimana Gambar 3.5., menunjukkan bahwa, komposisi terbesar SDM PNS berasal dari pegawai dengan pendidikan non-teknis, sebesar 54%. Sedangkan, pegawai PNS dengan pendidikan teknis hanya sebesar 46%. Persebaran SDM di setiap unit kerja Eselon II terdiri dari kategori, yaitu pusat dan daerah, dengan persebaran SDM di masing eselon 2, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.6, menunjukkan bahwa SDM PNS Ditjen Cipta Karya, dominan berada pada unit kerja yang berperan langsung dalam pencapaian sasaran.

Komposisi terbesar persebaran PNS ada di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) sebanyak 566 orang dan yang terendah di Setditjen sebanyak 262 orang. Pada Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, dan Direktorat Bina Penataan Bangunan, PNS banyak tersebar di satuan kerja di daerah. Berdasarkan jenis kelamin, SDM PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya masih didominasi Laki-laki

29

30

LAPORAN KINERJA

No

Jenis kelamin

1

Laki-laki

2

Perempuan Total

Jumlah 1.627 orang 922 orang 2.549 orang

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dirjen. Cipta Karya 2015 Tabel 3.1. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015 Gambar 3.7. Komposisi Perempuan Yang Menduduki Posisi Strategis

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dirjen. Cipta Karya 2015 Gambar 3.6. Grafik Persebaran SDM

sebanyak 1.627 orang (64%) dan perempuan sebanyak 922 orang (36%). Terdapat beberapa orang Perempuan yang berperan penting dalam pembangunan bidang Cipta Karya dengan menduduki posisi strategis. Sebanyak 34 perempuan menduduki posisi Eselon IV, 11 perempuan menduduki posisi Eselon III dan 2 perempuan menduduki posisi Eselon II. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat : . Pegawai dengan pendidikan setingkat SD/SMP/ SLTA dan non teknis lainnya , mendominasi total pegawai di lingkungan DJCK, yaitu 45,67 % . Pegawai dengan latar belakang pendidikan teknis/ profesional adalah sebesar 54,33 %

(dimana 34,55% diantaranya adalah pegawai profesional terkontrak) . Berdasarkan besarnya anggaran Ditjen. Cipta Karya Tahun 2015, setiap Pegawai mempunyai beban anggaran sebesar Rp.4,75 M. . Belum dapat diketahui apakah kinerja pencapaian sasaran ini berbanding lurus dengan kinerja SDM yang dinilai melalui SKP. Hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan LaKIP, SKP PNS Tahun 2015 Ditjen. Cipta Karya belum terselesaikan. 3.2 SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mendukung tugas dan fungsinya diantaranya terdiri dari kendaraan operasional dan bangunan gedung, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut a. Kendaraan Operasional Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta adalah 483 buah kendaraan, dengan kondisi rusak ringan sebanyak 40 buah, rusak berat sebanyak 77 buah dan yang masih dalam kondisi baik sebanyak 366 buah. b. Bangunan Gedung Bangunan gedung yang dimiliki Direktorat


Jenderal Cipta Karya adalah seluas 72.661,92 m2 yang terdiri dari depo dan ruangan kantor yang tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Padang, Surabaya, Makasar dan Medan. Depo digunakan untuk penyimpanan sarana dan prasarana tanggap darurat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. 3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Pada awal tahun 2015, anggaran Ditjen Cipta Karya adalah sebesar Rp. 14.408.904.348.000,kemudian pada bulan Juni, terdapat perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 19.612.517.206.000,Penambahan pagu anggaran ini dikarenakan adanya pengurangan subsidi BBM. Selama kurun waktu Tahun 2015, pagu Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalami revisi 9 kali, yang menyebabkan anggaran menjadi Rp. 19.855.638.146.000,- (Bulan Desember 2015). Proses revisi pada umumnya disebabkan adanya dana sisa lelang, serta beberapa paket yang tidak siap lelang sehingga dialihkan ke direktorat lain ataupun di-drop.

NO.

PRASARANA/SARANA

LOKASI

LUAS (M2)

1

Gedung B.1.C

Jakarta

25,800

2

Depo Gudang Induk

Bekasi

15,480

3

Depo Gudang Padang

Padang

1,100

4

Depo Gudang Surabaya

Surabaya

6,000

5

Depo Gudang Makasar

Makasar

3,000

6

Depo Gudang Medan

Medan

12,000

7

Wisma Sanita

Jakarta

1,390

8

Gedung Kantor Satker Bangkim

Jakarta

863.04

9

Gedung Kantor Tanggap Darurat

Jakarta

824

10

Gedung Kantor Satker Agropolitan

Jakarta

198

11

Mess Pejompongan

Jakarta

362.88

12

Gedung TC Pejompongan

Jakarta

1,024

13

Gedung Ex Tata Bangunan

Jakarta

1,200

14

Gedung Kantor Habitat

Jakarta

480

15

Gedung Kantor BPPSPAM

Jakarta

540

Kronologis perubahan pagu anggaran tiap sasaran program disajikan dalam Tabel 3.3. SASARAN PROGRAM

Total

72,661.92

Tabel 3.2. Prasarana dan Sarana Gedung dan Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta

PAGU AWAL

PAGU APBN-P

PAGU AKHIR

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

5,432,726,590,000

6,853,794,804,000

7,259,257,280,000

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

6.572.260.758.000.

8,923,319,209,000

9,096,942,343,000

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

2,403,917,000,000

3,835,403,193,000

3,499,438,523,000

14,408,904,348,000

19,612,517,206,000

19,855,638,146,000

TOTAL

Tabel 3.3. Kronologis Perubahan Pagu Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Program Tahun 2015

31

32

LAPORAN KINERJA


4

33

Akuntabilitas Kinerja

34

LAPORAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dalam pengelolaan rencana kinerja dilakukan pemantauan secara berkala atas pengelolaan kinerja. Terdapat indikator untuk mengukur hasil dari capaian kinerja yang telah disepakati lainnya.

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Capaian Realisasi

Kelebihan

2.07%

2.21%

0.14%

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan

0.70%

0.82%

0.12%

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

1.80%

1.94%

0.14%

Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum

Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Tabel 4.1 Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015 2015 No

Sasaran

Indikator

Satuan

Baseline 2014

Target Renstra

Target DJCK

Realisasi APBN

Selisih Realisasi 2015 terhadap Target Renstra 2015

Target 2019

1



%

68.11

76

2.07

70.315

5.685

100

2

Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak


%

10

2

0.7

1.18

8.82

0

3

Meningkatnya konstribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat


%

61.06

64

1.8

63

1.00

100

Tabel 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Output Mendukung Sasaran Program Ditjen Cipta Karya


4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen. Cipta Karya) melakukan pengelolaan kinerja terhadap sasaran strategis secara berkala melalui penyusunan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja (PK), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemantauan secara berkala (triwulan). Capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis program Ditjen. Cipta Karya tergambar dari 3 (tiga) indikator sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.2., dengan realisasi kinerja sebagai berikut: A. SASARAN “MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT” Kinerja sasaran ini digambarkan melalui indikator meningkatnya cakupan pelayanan akses air minum. Pada tahun 2015, dari target 2,07%, telah terealisasi sebanyak 7.349 liter/detik atau setara dengan 2,205% cakupan pelayanan akses air minum. Angka realisasi 2,205% ini merupaan total target kapasitas SPAM terbangun baik diperkotaan maupun di perdesaan berdasarkan perhitungan full capacity SPAM terbangun1 . Meningkatnya realisasi cakupan pelayanan akses air minum karena adanya revisi APBN sehingga menambah kapasitas terbangun pada jaringan SPAM MBR, IKK dan SPAM pada kawasan khusus. Pelaksanaan kinerja sasaran ini, didukung oleh output-output yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berikut kecenderungan kinerja output-output yang 1 ) Seperti telah disampaikan pada Bab II perhitungan cakupan pelayanan akses air minum nasional, dilakukan dengan asumsi bahwa potensi sambungan rumah dapat tercapai untuk full capacity sistem terbangun, jika proporsi total pendanaan APBD untuk air minum adalah sebesar 35% dari APBN air minum

diselenggarakan Direktorat PSPAM dan BPPSPAM dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Kinerja Penyelenggaraan Output Mendukung Sasaran Pertama

Dalam mencapai target 2.07%, telah dilakukan pembangunan di 237 IKK, 1.449 desa Pamsimas, 617 kawasan SPAM terfasilitasi, 246 kawasan SPAM Non-PDAM terfasiltiasi serta 246 kawasan khusus dengan kinerja fisik sebesar 91,76%. Selain pendekatan pembangunan untuk menambah kapasitas terbangun, di tahun 2015, dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain seperti: a. Sinkronisiasi air baku untuk air minum dengan Ditjen Sumber Daya Air b. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM melalui mekanisme center of excellence c. Peningkatan kinerja PDAM, dimana pada tahun 2015, terdapat 22 PDAM yang naik kinerjanya dari kurang sehat menjadi sehat, dan 18 PDAM yang naik kinerjanya dari sakit menjadi kurang sehat. d. Penyusunan NSPK yaitu PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM, SE Menteri PUPR Nomor 04/ SE/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber

35

LAPORAN KINERJA

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sasaran Program Indikator/Kinerja

1,49

1,64

2,205

9,264

7,574

1,04 6,396

10,353

0,60 3,650


0,43


2,576

Pada dokumen Rancangan Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019, disampaikan bahwa dalam memenuhi target 100% cakupan pelayanan air minum di tahun 2019, pendanaan APBN berkontribusi sebesar 35% dan sisanya merupakan kontribusi dari APBD, Swasta dan Masyarakat. Jika menggunakan asumsi bahwa dengan pendanaan 35% mampu menghasilkan peningkatan cakupan pelayanan air minum sebesar 2.205%, maka di perkirakan sisa pendanaan lainnya (sebesar 65%) mampu menghasilkan tambahan cakupan pelayanan air minum sebesar 4,095%. Ini berarti, pada tahun 2015, terdapat penambahan cakupan pelayanan air minum secara nasional sebesar 6,3%.

Jika kinerja sasaran ini di perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka peningkatan cakupan pelayanan air minum pada periode 2010-2015 menunjukkan kinerja yang positif, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3.

Satuan

Walaupun realisasi cakupan pelayanan air minum telah melebihi target, namun dalam pelaksanaan dilapangan, masih ditemui kendala serta tantangan sebagai berikut: a. Adanya keterbatasan sumber air baku pada daerah pelayanan b. Masih adanya kapasitas produksi (idle capacity) pada sistem eksisting c. Komitmen Pemerintah Daerah yang masih rendah untuk membangun jaringan distribusi perpipaan d. Masih kurangnya komitmen PDAM untuk mempercepat perluasan pemasangan sambungan rumah e. Masih besarnya biaya penyambungan SR pada konsumen SPAM IKK

Berdasarkan baseline cakupan pelayanan air minum nasional tahun 2014 sebesar 68,11% (BPS), dan dengan potensi realisasi cakupan pelayanan air minum Tahun 2015 sebesar 6,3%, maka cakupan pelayanan air minum nasional hingga tahun 2015 adalah sebesar 74,41%. Jika realisasi ini disandingkan dengan target Renstra sebagaimana disampaikan pada Bab II, maka masih terdapat gap sebesar 1,59% di tahun 2015 atau sebesar 25,59% terhadap target tahun 2019. Ini berarti, rata-rata yang harus dicapai per tahun hingga 2019, adalah sebesar 6,39%. (Tabel 4.2.).

%

daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Tata Cara Penghematan Penggunaan Air di Gedung Instansi Pemerintah, Draft Peraturan Presiden tentang BPPSPAM serta Draft Permen PUPR tentang Pemberlakuan SKKNI bidang SPAM

Liter/detik

36

Kapasitas air

Sumber: LaKIP Direktorat Pengembangan Air Minum Tahun 2010-2014 Tabel 4.3. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Periode 2010-2015


Pembangunan sistem penyediaan air minum telah memberikan manfaat berupa pelayanan air minum untuk masyarakat melalui pemanfaatan sambungan rumah. Beberapa output terbangun yang telah memberikan manfaat diantaranya adalah: 1. SPAM Pulau Mansinam, Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari

Pembangunan SPAM Pulau Mansinam telah memberikan manfaat berupa penyediaan PS air minum bagi masyarakat yang berkunjung ke situs wisata sejarah Pulau Mansinam. SPAM Pulau Mansinam menggunakan sistem perpompaan berkapasitas 15 liter/detik. Saat ini SPAM Pulau Mansinam telah imanfaatkan sebanyak 90 unit SR.

Gambar 4.2. Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Pulau Mansinam

2. SPAM IKK Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong Pembangunan SPAM IKK Aimas bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana air minum yang akan melayani masyarakat Distrik Aimas dan Distrik Mayamuk, Kegiatan-kegiatan Ekonomi maupun kebutuhan perkantoran. SPAM IKK Aimas adalah sistem perpompaan berkapasitas 20 liter/detik.

Saat ini SPAM IKK Aimas telah dimanfaatkan sebanyak 1.400 unit sambungan rumah.

Gambar 4.3. Pemanfaatan Sambungan Rumah oleh Masyarakat Pulau Mansinam

37

38

LAPORAN KINERJA

3. SPAM Pedesaan Desa Komodo Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 4.4. Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Distrik Aimas

Gambar 4.5. Pemanfaatan SPAM oleh Masyarakat Desa Komodo


Terhadap target nasional MDG’s perkotaan yang berakhir di tahun 2015 yaitu sebesar 75,29%, telah terealisasi sebesar 80,72%, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.6.

b. Mengoptimalkan peran turbinwas Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mendorong peran swasta, masyarakat dan APBD dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum nasional

Gambar 4.6. Kecenderungan Akses Air Minum Aman (%)

Walaupun akses aman air minum perkotaan telah melampau target MDG’s, namun demikian melihat selisih capaian Renstra di tahun 2015, perlu dilakukan percepatan peningkatan akses aman air minum baik diperkotaan maupun perdesaan, untuk mencapai target 100% di akhir tahun 2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2015, maka dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum di tahun mendatang, akan dilakukan beberapa rencana tindak lanjut, diantaranya yaitu: a. Melakukan penyesuaian target tahunan pada periode 2016-2019 dalam rangka mewujudkan cakupan pelayanan akses air minum 100%

c. Membangun lebih banyak SPAM jaringan perpipaan baru, sebagai salah satu upaya terbesar untuk mencapai 100% cakupan akses air minum d. Pengembangan teknologi dalam membangun instalasi pengolahan air minum dengan teknologi reverse osmosis e. Pengembangan SPAM Regional, sebagai salah satu solusi atas kondisi ketersediaan air baku yang tidak merata f. Menetapkan kebijakan kabupaten/kota binaan, yaitu kab/kota yang memiliki akses AM baik (mendekati 100%), yang akan difasilitasi untuk mencapai pelayanan 100%

39

40

LAPORAN KINERJA

B. SASARAN “MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK” Kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman layak digambarkan melalui indikator kinerja ‘penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan’ dengan target di tahun 2015 sebesar 0,70%. Pada tahun 2015, realisasi kinerja sasaran ini adalah 0,82% atau setara dengan 3.140 Ha2. Sasaran ini didukung oleh output yang dihasilkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun kecenderungan pengelolaan kinerja output-output ini di tahun 2015 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar 4.7., dengan rata-rata kinerja fisik sebesar 96,77%.

Gambar 4.7. Kinerja Penyelenggaraan Output Mendukung Sasaran Kedua

Selain pendekatan pembangunan fisik untuk menuntaskan kawasan kumuhan, di tahun 2015, dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain seperti: a. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman 2 ) Realisasi dihitung sesuai metode perhitungan pada Bab II: (3.140/38.143*10%)

Teknis Program Peningkatan Kualias Kawasan Permukiman (P2KKP) Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Teknis Program Peningkatan Kualias Kawasan Permukiman merupakan rancangan pedoman teknis yang akan digunakan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan program peningkatan kualitas kawasan permukiman. b. Pendampingan penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman – Kumuh Perkotaan (RPKPKP) pada Kab/kota Pendampingan ini merupakan bentuk fasilitasi kepada Kab/Kota dalam penanganan permukiman kumuh. Pada tahun 2015, dari target pendampingan kepada 119 Kab/ Kota, hanya 117 Kab/Kota yang berhasil menerbitkan dokumen RKPKP, dikarenakan ketidaksiapan Pemerintah Kab/Kota c. Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 6 kota Pilot Project yaitu Kota Palembang, Kota Bogor, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Balikpapan, dan Kota Bitung. Pendampingan penyusunan Raperda ini merupakan salah satu bentuk pembinaan pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten/kota. d. Fasilitasi penyusunan 113 Peraturan Daerah Bangunan Gedung e. Fasilitasi pelaksanaan keterpaduan dengan tingkat konsistensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman sebesar 72%. Realisasi luasan permukiman kumuh sebesar 3.140 Ha ini, merupakan kontribusi dari APBN (dimana dalam struktur penganggaran hanya berperan sebesar 35% dari total pendanaan berbagai stakeholder). Diperkirakan, pendanaan non-APBN


(sebesar 65%), mampu berkontribusi mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan sebesar 1,52%. Ini berarti, pada tahun 2015, total luasan permukiman kumuh perkotaan yang berkurang secara nasional diperkirakan sebesar 2,34% atau setara dengan 8.936 Ha. Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan secara nasional di tahun 2015 yaitu 2% atau setara dengan 7.628 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, dimana luasan kawasan kumuh yang berkurang adalah sebesar 407,77 Ha, maka realisasi tahun 2015 cukup besar dan signifikan. Hal ini dikarenakan adanya komitmen yang cukup tinggi dari seluruh stakeholder untuk mengurangi kawasan kumuh perkotaan, yang dipertegas dengan adanya SK Bupati/Walikota mengenai luasan kawasan kumuh perkotaan. Pelaksaan kegiatan dalam mengurangi kawasan kumuh di tahun 2015, telah memberikan manfaat kepada masyarakat, melalui meningkatnya kualitas kawasan permukiman, diantaranya: a. Peningkatan kualitas jalan lingkungan di Candikuning, Tabanan Bali

Gambar 4.8. Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Proyek Pada Kawasan Candikuning

b. Peningkatan kualitas kawasan melalui pembangunan saluran drainase di Kawasan Sinarmanik, Bangka Belitung

Gambar 4.9. Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Proyek Pada Kawasan Sinarmanik

c. Penyediaan Ruang Terbuka Publik pada Kawasan Bener, Yogyakarta

Gambar 4.10 Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Proyek pada Kawasan Bener

Dengan memperhatikan kinerja tahun 2015, untuk mempercepat pengurangan luasan kumuh hingga 0% pada akhir tahun 2019, rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut: 1. Membangun Sistem Informasi dan Komunikasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Nasional a. Pembangunan basis data nasional dan daerah. b. Integrasi Basis Data dan Sistem Informasi Cipta Karya Daerah dan Nasional. c. Pemantapan Sistem Informasi & Pembangunan jejaring. 2. Membangun Kelembagaan Penanganan di Pusat dan Daerah

41

42

LAPORAN KINERJA

a. Pembangunan kesepahaman & komitmen nasional b. Deklarasi komitmen dalam penanganan di pusat dan daerah c. Penguatan kelembagaan nasional & daerah. 3. Membangun dan Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah a. Diseminasi & Sosialiasi produk pengaturan dan target penanganan b. Peningkatan kapasitas melalui Pelatihan Peningkatan inisiatif dan Penguatan kapasitas 4. Membangun dan Memperkuat Kapasitas dan Peran Masyarakat a. Penyebarluasan Informasi Publik b. Edukasi Massa c. Penguatan Peran dan Kapasitas 5. Melaksanakan Kegiatan Penanganan Pada Lokasi Prioritas Nasional, meliputi Perencanaan-Implementasi-Pengelolaan a. Penyusunan rencana (RP2KPKP); Implementasi Prioritas Nasional dan pembiayaan jangka menengah; Pengelolaan hasil b. Penyusunan rencana Aksi Tahunan, Implementasi Prioritas nasional dan penuntasan kumuh, pembiayaan jangka menengah; dan Pengelolaan hasil c. Pengelolaan hasil (lingkungan permukiman dan infrastruktur) dan Evaluasi 6. Memfasilitasi Kegiatan Penanganan oleh Daerah (Lokasi Non-Prioritas)

3 ) Berdasarkan LaKIP Direktorat PPLP Tahun 2015, sektor persampahan mampu merealisasikan manfaat kepada 10.854.320 jiwa dan sektor air limbah mampu merealisasikan manfaat sebesar 4.598.200 jiwa. Dengan menggunakan

a. Implementasi dan pembiayaan jangka menengah b. Pengelolaan hasil (lingkungan permukiman dan infrastruktur) dan Evaluasi C. SASARAN ”MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN AKSES SANITASI BAGI MASYARAKAT” Pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, digambarkan dengan indikator kinerja ‘peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi’, dengan besaran target di tahun 2015 adalah sebesar 1.8% yang terdiri dari 0,2% untuk air limbah dan persampahan sebesar 1,6%. Dengan menggunakan metode perhitungan yang telah disampaikan di bab II, pada tahun 2015, realisasi kinerja sasaran ini adalah 1,94% dengan rincian sebesar 0,21% untuk air limbah dan 1,73% untuk persampahan atau setara dengan 4.955.956 Jiwa3. Realisasi 1,94% merupakan kontribusi dari penggunaan APBN, dimana dalam struktur pembiayaan hanya berperan sebesar 35% saja. Dengan menggunakan asumsi bahwa 35% pendanaan mampu menghasilkan 1,94%, maka diperkirakan pendanaan non-APBN yang berjumlah 65%, mampu berkontribusi meningkatkan cakupan pelayanan akses sanitasi sebesar 3,6%. Pada tingkat nasional, maka penambahan cakupan pelayanan sanitasi di tahun 2015 adalah sebesar 5,54%.

asumsi jumlah penduduk nasional tahun 2015 adalah 255.461.700 jiwa, maka penambahan cakupan pelayanan sanitasi di tahun 2015 adalah : ((10.854.320+4.598.200) / 255.461.700 ) *100% = 1,94%


Gambar 4.11. Kinerja Penyelenggaraan Output Mendukung Sasaran Ketiga

Pelaksanaan kinerja sasaran ini dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) melalui pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota di 4 kab/kota, pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan di 26 kawasan pada 22 kab/kota, pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal di 457 kawasan pada 206 kab/kota, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 37 Kab/Kota, Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di 114 Kab/Kota, Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R di 310 kawasan pada 180 Kab/Kota, pembangunan Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Sementara Sampah di 3 Kab/ Kota serta pembangunan Infrastruktur Drainase seluas 2.650 Ha. Pencapaian kinerja sasaran ini ditahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya APBN-P yang menyebabkan meningkatnya cakupan pelayanan akses sanitasi. Selain penggunaan pendekatan pembangunan baik melalui pembangunan sistem ataupun pemberdayaan masyarakat, dilakukan

juga beberapa kegiatan untuk mendorong meningkatnya cakupan pelayanan akses sanitasi, yaitu: a. Peningkatan kesadaran Pemda dan masyarakat melalui pelaksanaan program PPSP serta menjalin kemitraan/kerjasama dengan K/L lain dan AKKOPSI b. Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan diantaranya melalui penyusunan RUU Sanitasi, serta Fasilitasi Perda Sanitasi c. Peningkatan kemampuan pendanaan melalui fasilitasi CSR, kemitraaan dengan pihak donor melalui pinjaman/hibah, serta kemitraan dengan badan usaha/swasta d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui fasilitasi pembentukan kelembagaan, serta pelatihan teknis kepada Pemda Kinerja penyelenggaraan output untuk mendukung pencapaian sasaran ini (Gambar 4.11.), memperlihatkan kecenderungan pencapaian kinerja fisik dari penyelenggaraan output sebesar 94,74%. Terhadap penyelenggaraan output tersebut, masih dijumpai kendala, yang diantaranya: a. Banyaknya pembatalan/drop loan pada kegiatan yang menggunakan pinjaman/hibah. Beberapa Loan yang di drop adalah Loan ADB untuk Consulting Services for MSMHP, Loan ADB Paket Sewerage System Medan – Expansion Zone 12 (NCB) dan Zone 10 & 11 (NCB), Loan ADB paket WWTP Kota Pekanbaru, Jambi, dan Makassar, Loan JICA TPA Regional Mamminasata dan Loan JICA Semarang Urban Drainage Component 1 dan 2. Pada umumnya loan di drop karena NOL yang belum turun. b. Belum seluruh Kab/Kota memiliki Rencana Induk/Master Plan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.

43

44

LAPORAN KINERJA

c. Teknologi penanganan air limbah masih bertumpu pada system pembuangan setempat (on-site). d. Masih minimnya partisipasi lembaga non pemerintah dan swasta dalam menangani kesehatan lingkungan. e. Masih terbatasnya kapasitas dan kemampuan anggaran pemerintah (pusat dan daerah). Jika dibandingkan dengan tahun 2014, cakupan pelayanan akses sanitasi telah mengalami peningkatan, dimana semula hanya 1,12% atau 2.797.200 jiwa menjadi 1,94% atau 4.955.956 jiwa. Hal ini disebabkan adanya peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya. Kemudian jika dibandingkan antara capaian tahun ini dengan target MDG’s, dimana target MDG’s Sanitasi pada tahun 2015 adalah 62,41% sedangkan capaian tahun ini sudah mencapai 63,65% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah melampaui target MDG’s. Berdasarkan baseline tahun 2014, dimana cakupan pelayanan sanitasi adalah sebesar 61,06% (BPS), maka realisasi tahun 2015 telah mampu menambah cakupan pelayanan sanitasi menjadi 64,66% atau melebihi target nasional, yang tentunya dapat mengurangi beban penambahan cakupan tahuntahun berikutnya. Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya ada yang memberikan manfaat langsung, dan ada yang memberikan manfaat tidak langsung. Pada pembangunan yang memberikan manfaat langsung, masyarakat dapat langsung memanfaatkan output terbangun, sementara pada pembangunan yang tidak memberikan manfaat langsung, masyarakat tidak dapat langsung memanfaatkan, karena harus ditindaklanjuti oleh

Pemda terlebih dahulu. Beberapa contoh sarana dan prasarana sanitasi terbangun yang langsung bermanfaat bagi masyarakat diantaranya adalah: a. Pembangunan TPS 3R dan sarana pendukung Manfaat dari pembangunan TPS 3R adalah: - Mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA - Menambah insetif bagi masyarakat dari hasil penjualan daur ulang, produk kompos dan penjualan bibit tanaman. - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 4.12. Fasilitas TPS3R di Dusun Contong

Gambar 4.13. Fasilitas TPS3R di Kelurahan Kebonsari


Pembangunan TPS3R yang telah dilakukan diantaranya adalah TPS 3R di TPS 3R Dusun Contong Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan TPS 3R Kelurahan Kebonsari, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah b. Pembangunan IPAL (kawasan/ khusus/ SANIMAS) Manfaat dari pembangunan IPAL adalah: - Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah masyarakat - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pembangunan IPAL telah dilakukan di beberapa lokasi, antara lain: - Pembangunan MCK Plus KSM Mega Indah Desa Pakatellu Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan

Gambar 4.14. Fasilitas MCK Plus KSM Mega Indah

Gambar 4.15. Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Perum PNS Padang Baru

!

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Perum PNS Padang Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Dengan memperhatikan hasil kinerja tahun 2015 dan selisih target yang harus dicapai dalam mewujudkan 100% cakupan pelayanan akses sanitasi di tahun 2019, maka rencana tindak lanjut untuk dilaksanakan pada periode berikutnya diantaranya adalah: a. Memperkuat peran turbinwas Ditjen Cipta Karya untuk mendorong pengembangan struktur kelembagaan di daerah yang representatif dalam pengelolaan sanitasi, meningkatkan alokasi biaya investasi dari swasta, mendorong Pemerintah Daerah untuk memiliki Master Plan yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang. b. Mendorong pengembangan pengolahan air limbah system terpusat (off site) serta kualitas TPA sesuai dengan ketentuan teknis. c. Mempercepat penyusunan peraturanperaturan yang bersifat operasional. d. Perkuatan dan penerapan hukum. Berdasarkan uraian pada subbab-subbab diatas, dapat disampaikan bahwa kinerja Ditjen Cipta Karya dalam mencapai target sasaran strategisnya, telah cukup baik dengan rata-rata kinerja sebesar 110,48%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh 2.345 SDM dengan anggaran sebesar Rp18.488.808.701.000,- dengan status aset yang berpotensi dihibahkan sebesar Rp. 26.276.435.920.228,-. Potensi hibah aset pada tahun 2015, adalah sebagaimana tergambar pada Gambar 4.16. Potensi hibah terbesar berasal dari Direktorat

45

LAPORAN KINERJA

14.000.000.000 12.000.000.000

12.105.230.000

7.393.790.000

8.000.000.000 6.000.000.000 3.672.310.000

4.000.000.000

1.829.500.000

2.000.000.000 -

PAM

PPLP

PKP

BPB

Sumber: Seditjen, 2015

Gambar 4.16. Potensi Hibah di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

7.393.790.000

Potensi Usulan Proses

391.000.000

1.829.500.000

1.200.470.000

2.000.000.000

3.672.310.000

4.000.000.000

1.526.000.000

6.000.000.000

1.238.180.000

8.000.000.000

416.640.000

10.000.000.000

3.801.320.000

12.000.000.000

3.634.060.000

14.000.000.000

12.105.230.000

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp. 12.105.230.000.000,- dan yang paling kecil berasal dari Direktorat Bina Penataan Bangunan sebesar Rp. 1.829.500.000.000,-. dengan status proses serah terima aset sebagaimana terlihat pada Gambar 4.17. Permasalahan yang dihadapi sehingga

-‐ PAM

diperlukan; Belum adanya Surat Pernyataan Siap Menerima Hibah dari Pemerintah Daerah; BMN yang akan dihibahkan belum fungsional, masih perlu adanya perbaikan, tidak sesuai dengan rencana; c. Sudah tidak adanya dokumen tertentu yang diperlukan untuk proses hibah; d. Sudah tidak adanya BMN (secara fisik) yang akan dihibahkan. b.

10.000.000.000

1.769.910.000

46

PPLP

PKP

BPB

Sumber: Seditjen, 2015 Gambar 4.17. Status Hibah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

mengakibatkan serah terima aset ini belum terlaksana adalah: a. Belum lengkapnya dokumen pendukung yang

Dampak dari masih banyaknya aset-aset Pemerintah Pusat di Daerah yang belum diserahterimakan ke Pemerintah Daerah adalah aset menjadi tidak terpelihara dan manfaatnya belum dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksa (LHP), tahun 2015 Ditjen. Cipta Karya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah satu tahun sebelumnya predikat yang dicapai adalah WTP dengan penjelasan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa temuan auditor yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2015, yaitu: a. Jenis temuan 01 (keborosan) dengan jumlah Rp23.558.563.949 b. Jenis temuan 02 (kebocoran) dengan jumlah Rp18.801.590.891 c. Jenis temuan 03 – 10 (administrasi) sebanyak 2.644 kejadian 4.2 CAPAIAN KINERJA LAINNYA Selain pencapaian terhadap sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Renstra, Ditjen Cipta Karya di tahun 2015 juga mencatat pencapaian kinerja lainnya yang dipandang penting, diantaranya yaitu: a.

Penghargaan Gelar Pemberdayaan Masyarakat


Berbasis Budaya, Expo dan Award 2015 Pada ajang Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya, Expo dan Award 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman – Ditjen Cipta Karya menjadi Juara Pertama Stand Pameran Terbaik Kategori Platinum. b. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008

yaitu: a. Penyerapan Anggaran Pada akhir tahun 2015, penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya telah terealisasi sebesar 94,64% dari target yang tercantum dalam PK sebesar Rp. 19.612.517.206. Namun terhadap pagu anggaran revisi (Rp19.798.069.562) maka terealisasi sebesar 93,76%. Besaran anggaran ini mengalami revisi beberapa kali yang mengakibatkan anggaran Ditjen. Cipta Karya bertambah.

BPPSPAM telah menerima sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada bulan Desember 2013. Sertifikasi ini merupakan bukti komitmen dari BPPSPAM sebagai badan yang akuntabel dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 4.3 REALISASI ANGGARAN Dengan menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di tahun 2015. Hasil analisa pendekatan ini yang sebagaimana tertera dalam e-Performance, 4) dapat disampaikan, bahwasanya kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Cipta Karya dapat dinilai dengan hasil sebesar 98,50% atau jika dintepretasikan adalah SANGAT BAIK (hasil perhitungan terlampir). Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penilaian diantaranya

4 ) E-Performance merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Sekjen Kementerian PUPR untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L, sebagaimana yang diamanatkan dalam PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang Evaluasi Atas Pelaksanaan RKAKL

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2015, Ditjen Cipta Karya mendapatkan tambahan anggaran yang cukup banyak. Penambahan anggaran terbesar terdapat pada sasaran pertama, untuk mendukung meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.

Anggaran Ditjen. Cipta Karya telah berkontribusi langsung dalam pencapaian sasaran dan proporsi terbesar adalah dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak sebesar Rp. 9.205.906.158.000,-. atau 46,94%. Realisasi anggaran setiap sasaran bervariasi dari 82,34% hingga 99,93% (lihat Tabel 4.3). b. Konsistensi perencanaan dengan implementas Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 8,61%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rencana penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi dengan baik di tiap bulannya. Beberapa hal yang menyebabkan tidak

47

48

LAPORAN KINERJA

Sasaran Strategis

Anggaran (Dalam Ribu Rp)

Proporsi

Rencana (PK)

Revisi

Realisasi


6.571.207.855

7.258.837.300

6.566.492.857

90,46%


9.205.906.158

9.096.942.343

8.764.093.063

96,34%


3.835.403.193

3.441.869.939

3.239.324.078

90,46%

Tabel 4.3. Kontribusi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Ditjen Cipta Karya

maksimalnya realisasi penyerapan anggaran setiap bulan, terutama periode Bulan Januari – Agustus 2015, antara lain karena unit kerja masih melakukan penyesuaian terhadap organisasi baru sehingga mengakibatkan keterlambatan proses lelang, penandatanganan kontrak, revisi paket, dan keterlambatan penerbitan SK Satuan Kerja. c. Output Terhadap penggunaan anggaran di tahun 2015, telah dihasilkan berbagai output. Hingga akhir Desember 2015 telah terealisasi output dengan tingkat keberhasilan rata-rata sebesar 98,89%. Terdapat beberapa output yang realisasinya diatas 100% (lihat lampiran 4). Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan penentuan target di awal tahun 2015.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 98,01, maka kinerja realisasi output tahun 2015 telah lebih baik. Namun demikian, pada tahun 2015, masih terdapat beberapa output yang tidak terealisasi dengan maksimal, diantaranya adalah SPAM Perkotaan, Penyelenggaraan Bangunan

Gedung, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus, Sistem Pengolahan Air Limbah serta Sistem Penanganan Persampahan. Pada umumnya, tidak maksimalnya pencapaian output dikarenakan ketidaksiapan readiness criteria. d. Efisiensi Efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga serta biaya. Dalam konteks pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, efisiensi yang terjadi di tahun 2015 adalah sebesar 72,85%. e. Aspek Manfaat Pada pencapaian kinerja sasaran di tahun 2015, atas penggunaan anggaran Ditjen Cipta Karya, telah tercapai kinerja sebesar 110,48%. Berdasarkan uraian atas kinerja organisasi dan realisasi anggaran diatas, dapat disampaikan bahwa kinerja Ditjen Cipta Karya dalam merealisasikan target sasaran programnya, telah terealilsasi dengan cukup baik, dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 110,48%. Seluruh indikator telah terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan


dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2015. Pencapaian kinerja ini, didukung oleh SDM sejumlah 3.894 orang, sarana dan prasarana diantaranya berupa 366 kendaraan serta bagunan gedung seluas 72.661,92 m2. Dukungan SDM di tahun 2015 dirasa belum

mencukupi, dikarenakan sedikitnya komposisi PNS yang memiliki latar belakang pendidikan teknis. SDM PNS di tahun 2015, umumnya didominasi oleh SDM berlatar belakang pendidikan SD/SMP/SLTA dan non teknis.

49

50

LAPORAN KINERJA


5

Penutup

51

52

LAPORAN KINERJA

Penutup Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya tergolong memuaskan dengan capaian rata-rata dari ketiga sasaran strategis sebesar 110,48%.

Berdasarkan pencapaian Program sebagaimana tercermin dari indikator kinerja yang diuraikan pada pada bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan bahwa dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan dengan memuaskan. Hal ini dikarenakan pencapaian rata-rata dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebesar 110,48%. Kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: 1. Terhadap sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat telah tercapai peningkatan jumlah pelayanan air minum sebesar 7.349 l/ det yang setara dengan 2,205%. 2. Terhadap sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak telah tercapai penurunan kawasan kumuh seluas 3.140 Ha atau setara dengan 0,82%. 3. Terhadap sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, telah tercapai peningkatan akses sanitasi sebesar 1.94% atau setara dengan 4.955.956 jiwa. Kinerja ini sepenuhnya bersumber dari pembiayaan APBN. Capaian sesungguhnya dapat melebihi

kapasitas tersebut, apabila didukung data-data capaian pembangunan infrastruktur permukiman yang bersumber dari pembiayaan lainnya. Penyelenggaraan program Pembinaan dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada TA 2015, didukung oleh 46% PNS dengan kompetensi teknis dan 25,81% tenaga professional terkontrak sesuai kebutuhan kegiatan. Realisasi anggaran dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas adalah 94,64% dari target sebesar Rp 19.612.517.206, yang seluruhnya bersumber dari APBN. Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya fungsi perencanaan program dan anggaran yang mengakibatkan masih banyaknya proses revisi anggaran. 2. Keterbatasan dukungan SDM professional dengan kapasitas bidang infrastruktur permukiman, terutama terkait pelaksana di daerah. 3. Masih lemahnya ketersediaan data dan informasi permukiman, khususnya terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat. 4. Perlunya peningkatan kualitas monitoring


dan evaluasi pasca pelaksaaan kegiatan untuk memantau pencapaian manfaat dari pembangunan infrastruktur permukiman. Berdasarkan hasil kinerja tahun 2015, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan ke depan antara lain: 1. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan target kinerja yang lebih akurat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM, factorfaktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor tekait lainnya. 2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler untuk mengawal pencapaian kinerja khususnya terhadap pemanfaatan hasil pembangunan.

3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan bidang permukiman 4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di Pusat maupun didaerah dengan lebih intensif. 5. Mendorong peningkatan manfaat infrastruktur terbangun, melalui fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah (Pemda, Masyarakat) dalam penerimaan ataupun pemanfaatan infrastruktur terbangun. Dengan selesainya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015, diharapkan kesuksesan maupun kekurangan pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya Tahun 2015 dapat menjadi pemacu untuk dapat berkarya lebih baik lagi pada masa-masa mendatang.

53

54

LAPORAN KINERJA


Lampiran

55

56

LAPORAN KINERJA

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2015


57

58

LAPORAN KINERJA

Lampiran 2

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2015

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SASARAN 3 2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 1 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air bagi masyarakat minum

NO 1

Rp. 2 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan Persentase penurunan luasan permukiman kumuh permukiman yang layak perkotaan

REALISASI 5

2,07%

2,205%

6.853.794.804.000 Rp. 0,70%

Rp. 3 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

TARGET 4


8.923.319.209.000 Rp. 1,80%

Rp.

3.835.403.193.000 Rp.

6.566.492.857.000 0,82% 8.764.093.063.000 1,94% 3.158.222.781.000


Lampiran 3 Peta Persebaran

100

110

120

130

140

10

10

Aceh

Kepulauan Riau Kalimantan Utara Sumatera Utara

0

Sumatera Barat Jambi

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Bangka Belitung

Sulawesi Utara Maluku Utara Gorontalo

Kalimantan Timur

Kalimantan Barat

0

Riau

Kalimantan Selatan

Sumatera Selatan Bengkulu

Papua Barat

Sulawesi Barat Maluku Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

Lampung

Papua

Bali

NTT

NTB

-10

-10

DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur

DIY (2) 1. Kab. Sleman 2. Kab. Bantul 100

BALI (1) 1. Kota Denpasar

110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2015 OUTPUT SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SKALA REGIONAL

120

130

LEGENDA

N W

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output sistem pengolahan air limbah skala regional

E S

0

300

600

900 Kilometers

140

1 - 2 kabupaten kota yang mendapatkan output sistem pengolahan air limbah skala regional

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jalan Pattmura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

59

LAPORAN KINERJA


100

ACEH 210 Liter/detik

110

SUMATERA UTARA 385 Liter/detik

JAMBI 135 Liter/detik

120

KEPULAUAN RIAU 38 Liter/detik

BANGKA BELITUNG 122,5 Liter/detik

KALIMANTAN BARAT 153 Liter/detik

130

KALIMANTAN TENGAH 110 Liter/detik

KALIMANTAN SELATAN 150 Liter/detik

140

KALIMANTAN TIMUR 120 Liter/detik

KALIMANTAN UTARA 90 Liter/detik

SULAWESI TENGAH 180 Liter/detik

10

10

Aceh

GORONTALO 138 Liter/detik

Kepulauan Riau Kalimantan Utara

Riau

RIAU 110 Liter/detik

Kalimantan Barat

Sumatera Barat

SUMATERA BARAT 280 Liter/detik

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan

Bangka Belitung


BENGKULU 70 Liter/detik


Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Jambi

SUMATERA SELATAN 340 Liter/detik

SULAWESI UTARA 245 Liter/detik

Lampung

MALUKU UTARA 53 Liter/detik 0

0

Sumatera Utara

DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DIY Bali

Papua Barat Maluku Papua

NTT

NTB

LAMPUNG 50 Liter/detik

BANTEN 172 Liter/detik

JAWA BARAT 272 Liter/detik

JAWA TENGAH 100 Liter/detik

DIY 100 Liter/detik

100

PETA CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM (LITER PER DETIK) TAHUN 2015 N

W

0

JAWA TIMUR 48 Liter/detik 110

300

E S

600

BALI 175 Liter/detik

NTB 83 Liter/detik

NTT 91 Liter/detik

SULAWESI BARAT 140 Liter/detik

120

SULAWESI TENGGARA 230 Liter/detik

MALUKU 160 Liter/detik

130

PAPUA BARAT 95 Liter/detik 140

LEGENDA 0 Liter / detik 1 - 100 Liter / detik 101 - 200 Liter / detik

900 Kilometers

SULAWESI SELATAN 66 Liter/detik

-10

PAPUA 60 Liter/detik

-10

60

201 - 385 Liter / detik



110

BANGKA BELITUNG (47,93 Ha) 1. Kota Pangkal Pinang (43,83 Ha) 2. Kab Bangka Barat (4,1 Ha)

SUMATERA UTARA (60,67 Ha) 1. Kota Medan (39,74 Ha) 2. Kota Binjai (8,15 Ha) 3. Kota Tanjung Balai (12,78 Ha)

KALIMANTAN TENGAH (83,1 Ha) 1. Kab Sukamara (35,46 Ha) 2. Kab Kapuas (10,83 Ha) 3. Kab Pulang Pisau (9,55 Ha) 4. Kota Palangkaraya (23,1 Ha) 5. Kab Kotawaringin Timur (4,16 Ha)

0

Bangka Belitung

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

JAMBI (55,38 Ha) 1. Kab Kerinci (8,68 Ha) 2. Kota Jambi (9,56 Ha) 3. Kab Tanjung Jabung Barat (10,88 Ha) 4. Kota Sungai Penuh (17,93 Ha) 5. Kab Bungo (8,33 Ha)


Sulawesi Tengah

DKI JAKARTA (9,57 Ha) 1. Kota Jakarta Utara (9,57 Ha)


LAMPUNG (70,59 Ha) 1. Kota Bandar Lampung (38,38 Ha) 2. Kab Lampung Timur (19,9 Ha) 3. Kab Pringsewu (5 Ha) 4. Kab Pesawaran (7,31 Ha) JAWA BARAT (133,38 Ha) 1. Kota Bandung (47,02 Ha) 2. Kota Sukabumi (35 Ha) 3. Kota Cirebon (10,68 Ha) 4. Kota Bogor (37,6 Ha) 5. Kab Bogor (3,08 Ha)

DIY (66,6 Ha) 1. Kota Yogyakarta (56,24 Ha) 2. Kab Sleman (5,68 Ha) 3. Kab Bantul (4,68 Ha)

100

JAWA TENGAH (303,69 Ha) 1. Kota Semarang (46,92 Ha) 2. Kab Cilacap (2 Ha) 3. Kota Surakarta (33,46 Ha) 4. Kab Kendal (30,41 Ha) 5. Kab Banyumas (35,13 Ha) 6. Kab Klaten (1,6 Ha) 7. Kab Sukoharjo (35,28 Ha) 8. Kab Grobogan (32,05 Ha) 9. Kab Purworejo (6,06 Ha) 10. Kab Boyolali (3,3 Ha) 11. Kab Magelang (6,85 Ha) 12. Kab Karanganyar (2,5 Ha) 13. Kab Brebes (3,3 Ha) 14. Kota Pekalongan (52,91 Ha) 15. Kab Pemalang (5,32 Ha) 16. Kab Pekalongan (3,3 Ha) 17. Kab Batang (3,3 Ha)

E S

600

Papua

SULAWESI TENGGARA (141,61 Ha) 1. Kota Kendari (30 Ha) 2. Kab Kolaka (11,8 Ha) 3. Kab Konawe Utara (13,6 Ha) 4. Kab Wakatobi (45,5 Ha) 5. Kab Kolaka Utara (19,05 Ha) 6. Kota Bau Bau (21,66 Ha)

NTT (61,4 Ha) 1. Kota Kupang (39,1 Ha) 2. Kab Belu (19 Ha) 3. Kab Kupang (3,3 Ha) NTB (71,72 Ha) 1. Kota Mataram (20,8 Ha) 2. Kota Bima (16,81 Ha) 3. Kab Lombok Timur (6,4 Ha) 4. Kab Lombok Tengah (27,71 Ha)

BALI (44,99 Ha) 1. Kota Denpasar (15,01 Ha) 2. Kab Gianyar (8,94 Ha) 3. Kab Tabanan (17,34 Ha) 4. Kab Buleleng (3,7 Ha)

120

JAWA TIMUR (177,37 Ha) 1. Kota Pasuruan (38,21 Ha) 2. Kab Gresik (5,96 Ha) 3. Kab Sidoarjo (23,69 Ha) 4. Kota Malang (42,78 Ha) 5. Kab Jombang (3,3 Ha) 6. Kab Lumajang (2,14 Ha) 7. Kota Surabaya (21,28 Ha) 8. Kota Probolinggo (34,48 Ha) 9. Kab Tulungagung (5,53 Ha)

SULAWESI SELATAN (126,68 Ha) 1. Kota Palopo (8,63 Ha) 2. Kab Barru (8,68 Ha) 3. Kab Takalar (29,05 Ha) 4. Kab Enrekang (4,35 Ha) 5. Kota Pare - Pare (15,2 Ha) 6. Kab Bone (8,84 Ha) 7. Kota Makassar (48,63 Ha) 8. Kab Bulukumba (3,3 Ha)

130

140

LEGENDA Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan penanganan kawasan kumuh 1 - 5 kabupaten kota yang mendapatkan penanganan kawasan kumuh

N W

300

Maluku

NTT

NTB

110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2015 PENANGANAN KAWASAN KUMUH TAHUN 2015

Papua Barat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

6 - 10 kabupaten kota yang mendapatkan penanganan kawasan kumuh

900 Kilometers

-10

SUMATERA SELATAN (65,62 Ha) 1. Kota Palembang (25,02 Ha) 2. Kota Lubuk Linggau (40,6 Ha)

PAPUA (59,11 Ha) 1. Kab Kepulauan Yapen (13,5 Ha) 2. Kota Jayapura (42,31 Ha) 3. Kab Yahukimo (3,3 Ha)

KALIMANTAN SELATAN (49,24 Ha) 1. Kota Banjarmasin (35,11 Ha) 2. Kab Kotabaru (14,13 Ha)


BENGKULU (51,73 Ha) 1. Kota Bengkulu (43,64 Ha) 2. Kab Rejang Lebong (8,09 Ha) -10

PAPUA BARAT (77,53 Ha) 1. Kab Manokwari (35 Ha) 2. Kab Sorong (6,68 Ha) 3. Kab Tembrauw (8 Ha) 4. Kota Sorong (27,85 Ha)

Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Jambi

MALUKU (84,06 Ha) 1. Kota Ambon (40,81 Ha) 2. Kab Maluku Tengah (5,82 Ha) 3. Kota Tual (8,66 Ha) 4. Kab Kepulauan Aru (28,77 Ha)

SULAWESI TENGAH (62,56 Ha) 1. Kota Palu (54,95 Ha) 2. Kab Parigi Moutong (7,61 Ha)

0

Kalimantan Barat

Sumatera Barat

0

SULAWESI BARAT (43,01 Ha) 1. Kab Mamuju (32,29 Ha) 2. Kab Majene (10,72 Ha)

MALUKU UTARA (52,03 Ha) 1. Kota Ternate (21,75 Ha) 2. Kab Halmahera Tengah (9,32 Ha) 3. Kab Halmahera Selatan (15,56 Ha) 4. Kab Pulau Morotai (5,4 Ha)

Kalimantan Utara

Riau

BANTEN (51,84 Ha) 1. Kota Serang (29,08 Ha) 2. Kab Pandeglang (10,86 Ha) 3. Kab Serang (8,6 Ha) 4. Kab Tangerang (3,3 Ha)

140

SULAWESI UTARA (64,15 Ha) 1. Kota Bitung (34,56 Ha) 2. Kab Minahasa (17,97 Ha) 3. Kota Manado (11,62 Ha)

GORONTALO (36,71 Ha) 1. Kota Gorontalo (22,7 Ha) 2. Kab Pohuwato (14,01 Ha)

Kepulauan Riau

Sumatera Utara

SUMATERA BARAT (98,47 Ha) 1. Kota Padang (22,21 Ha) 2. Kab Agam (10,8 Ha) 3. Kab Kepulauan Mentawai (12,4 Ha) 4. Kota Payakumbuh (28,5 Ha) 5. Kota Solok (24,56 Ha)

130

KALIMANTAN UTARA (29,29 Ha) 1. Kota Tarakan (29,29 Ha)

KALIMANTAN TIMUR (65,42 Ha) 1. Kota Bontang (38,8 Ha) 2. Kota Samarinda (10,02 Ha) 3. Kota Balikpapan (16,6 Ha)

KEPULAUAN RIAU (69,14 Ha) 1. Kab Bintan (9,58 Ha) 2. Kab Karimun (3,3 Ha) 3. Kab Natuna (10,34 Ha) 4. Kota Batam (45,92 Ha)

RIAU (57,86 Ha) 1. Kota Pekanbaru (52,88 Ha) 2. Kab Indragiri Hulu (4,98 Ha)

Aceh

120

KALIMANTAN BARAT (84,3 Ha) 1. Kota Pontianak (44 Ha) 2. Kota Singkawang (40,3 Ha)

10

10

100

NAD (122,81 Ha) 1. Kota Banda Aceh (25,86 Ha) 2. Kab Aceh Barat (4,27 Ha) 3. Kota Langsa (35,62 Ha) 4. Kab Aceh Tamiang (6,62 Ha) 5. Kota Lhokseumawe (42,06 Ha) 6. Kota Subulussalam (5,83 Ha) 7. Kab Aceh Tengah (2,55 Ha)

11 - 17 kabupaten kota yang mendapatkan penanganan kawasan kumuh

Jalan Pattmura 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

61

LAPORAN KINERJA


110

SUMATERA UTARA (1) 1. Kota Medan

120

SUMATERA BARAT (1) 1. Kota Padang

KALIMANTAN SELATAN (1) 1. Kota Banjarmasin

130

SULAWESI TENGGARA (1) 1. Kota Kendari

140

MALUKU (1) 1. Kota Ambon 10

10

100

ACEH (2) 1. Kab. Aceh Besar 2. Kota Banda Aceh

Aceh


Sumatera Utara Riau 0

Sumatera Barat

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Jambi


Kalimantan Timur

0

Kalimantan Barat


Bangka Belitung




NTT

NTB

-10

-10

62

JAMBI (1) 1. Kota Jambi

BANTEN (2) 1. Kab. Lebak 2. Kab. Pandeglang

JAWA BARAT (3) 1. Kota Bandung 2. Kota Bogor 3. Kab. Pangandaran

JAWA TENGAH (1) 1. Kota Surakarta

100

DIY (1) 1. Kab. Bantul

BALI (1) 1. Kota Denpasar 2. Kab. Gianyar

110

120

130

140

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2015 OUTPUT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG LEGENDA

N W

0

300

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output penyelenggaraan bangunan gedung

E S

600

900 Kilometers

1 - 5 kabupaten kota yang mendapatkan output penyelenggaraan bangunan gedung



110

RIAU (1) 1. Kota Pekanbaru

KALIMANTAN BARAT (4) 1. Kab. Mempawah 2. Kab. Kapuas Hulu 3. Kab. Sanggau 4. Kab. Sambas

120

KALIMANTAN TENGAH (2) 1. Kab. Sukamara 2. Kab. Kotawaringin Barat

KALIMANTAN SELATAN (3) 1. Kota Banjarmasin 2. Kab. Tapin 3. Kota Banjar Baru

130

KALIMANTAN TIMUR (2) 1. Kota Bontang 2. Kota Balikpapan

SULAWESI BARAT (3) 1. Kab. Polewali Mandar 2. Kota Mamuju 3. Kab. Mamuju Utara

140

SULAWESI TENGAH (6) 1. Kab. Parigi Moutong 2. Kota Palu 3. Kab. Tojo Una Una 4. Kab. Sigi 5. Kab. Banggai 6. Kab. Sigi

GORONTALO (2) 1. Kab. Boalemo 2. Kota Gorontalo

KEPULAUAN RIAU (1) 1. Kab. Bintan Timur

Aceh

MALUKU UTARA (1) 1. Kota Ternate

Kepulauan Riau


0

Bangka Belitung


DKI Jakarta (2) 1. Kota Jakarta Pusat 2. Kota Jakarta Timur


SUMATERA BARAT (3) 1. Kab. Tanah datar 2. Kab. Solok 3. Kota Solok


NTT

NTB

JAMBI (1) 1. Kab. Bungo

SUMATERA SELATAN (3) 1. Kab. Banyuasin 2. Kota Palembang 3. Kab. Ogan Ilir

BENGKULU (3) 1. Kota Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Selatan 3. Kab. Rejang Lebong

BANTEN (1) 1. Kota Cilegon

JAWA BARAT (2) 1. Kota Tasikmalaya 2. Kota Bogor

JAWA TENGAH (14) 1. Kab. Magelang 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Pati 4. Kab. Temanggung 5. Kota Pekalongan 6. Kota Magelang 7. Kab. Wonosobo 8. Kota Surakarta 9. Kota Salatiga 10. Kab. Kendal 11. Kab. Sragen 12. Kab. Banjarnegara 13. Kota Semarang 14. Kab. Banyumas

100

PAPUA (4) 1. Kota Jayapura 2. Kab. Puncak 3. Kab. Nabire 4. Kota Jayapura

DIY (2) 1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Sleman

110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2015 OUTPUT PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

300

E S

BALI (5) 1. Kab. Jembrana 2. Kab. Gianyar 3. Kota Tabanan 4. Kota Denpasar 5. Kab. Karangasem

NTB (4) 1. Kab. Sumbawa 2. Kab. Bima 3. Kota Bima 4. Kota Mataram

NTT (5) 1. Kota Kupang 2. Kab. Sumba Barat 3. Kab. Timur Tengah Utara 4. Kab. Malaka 5. Kab. Belu

120

600

130

SULAWESI TENGGARA (9) 1. Kab. Bombana 2. Kab. Kolaka Utara 3. Kab. Kolaka 4. Kota Kendari 5. Kab. Konawe 6. Kab. Buton Tengah 7. Kab. Konawe Utara 8. Kab.Wakatobi 9. Kota Bau - Bau 140

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

6 - 10 kabupaten kota yang mendapatkan output penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

900 Kilometers

SULAWESI SELATAN (8) 1. Kab. Bulukumba 2. Kab. Barru 3. Kab. Tana Toraja 4. Kab. Toraja Utara 5. Kab. Takalar 6. Kab. Luwu Utara 7. Kab. Bantaeng 8. Kab. Selayar

LEGENDA


N W

0

JAWA TIMUR (6) 1. Kab. Nganjuk 2. Kab. Trenggalek 3. Kab. Jombang 4. Kota Malang 5. Kab. Pamekasan 6. Kab. Pacitan

-10

-10

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Jambi

PAPUA BARAT (3) 1. Kab. Manokwari 2. Kab. Sorong 3. Kota Sorong


Kalimantan Timur

0

Kalimantan Barat

Sumatera Barat

MALUKU (2) 1. Kota Ambon 2. Kab. Maluku Tenggara

Kalimantan Utara

Sumatera Utara Riau

SULAWESI UTARA (2) 1. Kota Manado 2. Kota Kotamobagu

10

10

100

ACEH (3) 1. Kota Langsa 2. Kota Banda Aceh 3. Kota Sabang



63

LAPORAN KINERJA


100

110

120

130

140

10

10

Aceh


0


Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Bangka Belitung


Kalimantan Timur

Kalimantan Barat

0

Riau

Kalimantan Selatan


Papua Barat

Sulawesi Barat Maluku Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

Lampung DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur

Papua

Bali

NTT

NTB

-10

-10

64

JAWA BARAT (1) 1. Kota Bogor 100

JAWA TIMUR (1) 1. Kota Malang 110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2015 OUTPUT SISTEM PENANGANAN PERSAMPAHAN SKALA KAWASAN

120

130

LEGENDA

N W

E

140

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan skala kawasan


1 kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan skala kawasan


S

0

300

600

900 Kilometers


100

110

120

130

140

SULAWESI TENGAH (1) 1. Kab. Parigi Moutong 10

10

Aceh


0


Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Bangka Belitung


Kalimantan Timur

Kalimantan Barat

0

Riau

Papua Barat

Sulawesi Barat

Kalimantan Selatan


Maluku Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

Lampung

Papua

Bali

NTT

NTB

-10

-10


JAWA TENGAH (1) 1. Kota Semarang 100

SULAWESI TENGGARA (1) 1. Kab. Kolaka

110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2015 OUTPUT SISTEM PENANGANAN PERSAMPAHAN KHUSUS

120

N W

E

130

140

LEGENDA Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan khusus


1 kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan khusus


S

0

300

600

900 Kilometers

65

LAPORAN KINERJA


110

BANGKA BELITUNG (3) 1. Kota Pangkalpinang 2. Kab. Bangka 3. Kab. Belitung Timur

RIAU (6) 1. Kota Pekanbaru 2. Kab. Bengkalis 3. Kab. Indragiri Hulu 4. Kab. Rokan Hulu 5. Kab. Kuantan Singingi 6. Kota Dumai

120

KALIMANTAN TENGAH (6) 1. Kota Palangka Raya 2. Kab. Sukamara 3. Kab. Seruyan 4. Kab. Kapuas 5. Kab. Kotawaringin Barat 6. Kab. Kotawaringin Timur

KALIMANTAN BARAT (1) 1. Kab. Sambas

KALIMANTAN TIMUR (1) 1. Kota Balikpapan

130

SULAWESI BARAT (2) 1. Kab. Polewali Mandar 2. Kab. Mamuju Tengah

140

GORONTALO (2) 1. Kab. Boalemo 2. Kab. Gorontalo Utara

SULAWESI TENGAH (1) 1. Kab. Banggai

KALIMANTAN UTARA (2) 1. Kab. Malinau 2. Kab. Nunukan

SULAWESI UTARA (4) 1. Kota Kotamobagu 2. Kota Tahuna 3. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 4. Kab. Minahasa Selatan

MALUKU UTARA (2) 1. Kab. Halmahera Tengah 2. Kab. Halmahera Timur

KALIMANTAN SELATAN (1) 1. Kab. Balangan

KEPULAUAN RIAU (1) 1. Kab. Karimun

Aceh

PAPUA BARAT (5) 1. Kota Sorong 2. Kab. Sorong 3. Kab. Sorong Selatan 4. Kab. Teluk Wondama 5. Kab. Raja Ampat


0

Kalimantan Barat

Sumatera Barat Jambi SUMATERA UTARA (1) 1. Kab. Karo

Papua Barat

Sulawesi Barat

Kalimantan Selatan


SUMATERA BARAT (6) 1. Kota Padang 2. Kab. Pesisir Selatan 3. Kab. Agam 4. Kota Sawahlunto 5. Kota Payakumbuh 6. Kab. Dharmasraya

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Bangka Belitung

PAPUA (4) 1. Kota Jayapura 2. Kab. Nabire 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Merauke


Kalimantan Timur


Lampung DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur

JAMBI (2) 1. Kab. Batanghari 2. Kab. Tanjung Jabung Timur

0

Riau

10

10

100

ACEH (5) 1. Kab. Aceh Timur 2. Kab. Aceh Tengah 3. Kab. Aceh Utara 4. Kab. Aceh Tenggara 5. Kab. Aceh Jaya

Papua

Bali

NTT

NTB

-10

-10

66

BENGKULU (1) 1. Kab. Mukomuko

SUMATERA SELATAN (7) 1. Kab. Lahat 2. Kab. Empat Lawang 3. Kab. Ogan Komering Ulu 4. Kab. Ogan Ilir 5. Kab. Prabumulih 6. Kab. Banyuasin 7. Kab. Ogan Komering Ulu Timur

NTT (2) 1. Kab. Sikka 2. Kab. TTS LAMPUNG (5) 1. Kab. Lampung Timur 2. Kab. Lampung Barat 3. Kab. Pesisir Barat 4. Kab. Pringsewu 5. Kab. Lampung Selatan

BANTEN (2) 1. Kota Tangerang Selatan 2. Kab. Tangerang

100

JAWA BARAT (3) 1. Kota Tasikmalaya 2. Kab. Indramayu 3. Kota Bekasi

110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2015 OUTPUT SISTEM PENANGANAN PERSAMPAHAN SKALA KOTA N W

300

NTB (4) 1. Kab. Lombok Tengah 2. Kab. Lombok Timur 3. Kab. Sumbawa 4. Kab. Sumbawa Barat

120

SULAWESI TENGGARA (7) 1. Kota Bau-Bau 2. Kota Kendari 3. Kab. Kolaka Utara 4. Kab. Kolaka 5. Kab. Konawe Utara 6. Kab. Bombana 7. Kab. Wakatobi

130

140

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan skala kota 1 - 5 kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan skala kota


6 - 10 kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan skala kota

600

900 Kilometers

MALUKU (6) 1. Kota Ambon 2. Kab. Maluku Tenggara 3. Kab. Kep. Aru 4. Kab. Maluku Barat Daya 5. Kab. Seram Bagian Barat 6. Kab. Seram Bagian Timur

LEGENDA

E S

0

JAWA TENGAH (2) 1. Kab. Temanggung 2. Kab. Semarang

JAWA TIMUR (5) 1. Kab. Situbondo 2. Kab. Probolinggo 3. Kab. Bojonegoro 4. Kab. Lumajang 5. Kota Malang

SULAWESI SELATAN (11) 1. Kab. Bantaeng 2. Kab. Wajo 3. Kab. Pinrang 4. Kab. Sinjai 5. Kab. Luwu Timur 6. Kab. Selayar 7. Kab. Sidrap 8. Kab. Bulukumba 9. Kab. Enrekang 10. Kab. Luwu 11. Kab. Luwu Utara

11 kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan skala kota



100

110

120

130

140

GORONTALO (1) 1. Kab. Gorontalo 10

10

Aceh


0


Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Bangka Belitung


Kalimantan Timur

Kalimantan Barat

0

Riau


Papua Barat

Sulawesi Barat

Kalimantan Selatan


Lampung

Papua

Bali

NTT

NTB

-10

-10


JAWA BARAT (2) 1. Kab. Bogor 2. Kab. Bandung 100

BALI (1) 1. Kota Denpasar 110

PETA SEBARAN LOKASI TAHUN 2015 OUTPUT SISTEM PENANGANAN PERSAMPAHAN SKALA REGIONAL

120

130

LEGENDA

N W

E

140

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan skala regional


1 - 2 kabupaten kota yang mendapatkan output sistem penanganan persampahan skala regional


S

0

300

600

900 Kilometers

67

LAPORAN KINERJA


SUMATERA BARAT (6) 1. Kab Agam 2. Kota Padang Panjang 3. Kab Kepulauan Mentawai 4. Kab Padang Pariaman 5. Kab Pesisir Selatan 6. Kab Pasaman Barat

110

KALIMANTAN BARAT (6) 1. Kab Sambas 2. Kab Melawi 3. Kab Sintang 4. Kota Pontianak 5. Kota Singkawang 6. Kab Sambas

KEPULAUAN RIAU (6) 1. Kab Bintan 2. Kota Tanjungpinang 3. Kab Lingga 4. Kepulauan Riau 5. Kota Batam 6. Kab Natuna

120

RIAU (1) 1. Kab Rokan Hulu

0

Bangka Belitung


SUMATERA SELATAN (3) 1. Kab Musi Rawas 2. Kab Ogan Ilir 3. Kota Lubuklinggau

DKI JAKARTA (1) 1. Kota Jakarta Pusat

Sulawesi Tengah

Papua Barat



LAMPUNG (1) 1. Kab Tulang Bawang Barat


Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah

Jambi

Maluku Papua

NTT

NTB

JAWA TENGAH (6) 1. Kab Demak 2. Kab Kudus 3. Kab Magelang 4. Kab Temanggung 5. Kab Semarang 6. Kota Pekalongan

DIY (1) 1. Kab Sleman

JAWA TIMUR (7) 1. Kab Banyuwangi 2. Kab Blitar 3. Kab Ngawi 4. Kab Magetan 5. Kab Ponorogo 6. Kab Trenggalek 7. Kab Pacitan

100

BALI (5) 1. Kab Badung 2. Kab Bangli 3. Kab Gianyar 4. Kota Denpasar 5. Kab Buleleng

NTB (4) 1. Kab Lombok Tengah 2. Kab Lombok Timur 3. Kab Lombok Utara 4. Kota Mataram

NTT (3) 1. Kab Belu 2. Kab Sumba Timur 3. Kota Kupang

110

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM DI KAWASAN KHUSUS TAHUN 2015 E S

SULAWESI TENGGARA (3) 1. Kab Buton 2. Kab Konawe Selatan 3. Kab Muna Barat

120

600

130

PAPUA (2) 1. Kab Kepulauan Yapen 2. Kab Biak Numfor 140

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output spam di kawasan khusus

6 - 10 kabupaten kota yang mendapatkan output spam di kawasan khusus

900 Kilometers

MALUKU (8) 1. Kab Buru 2. Kab Kep. Aru 3. Kab Maluku Barat Daya 4. Kab Maluku Tengah 5. Kab Maluku Tenggara Barat 6. Kab Seram Bagian Barat 7. Kab Seram Bagian Timur 8. Kota Ambon

LEGENDA


N W

300

SULAWESI SELATAN (12) 1. Kota Makassar 2. Kab Bantaeng 3. Kab Barru 4. Kab Bone 5. Kab Bulukumba 6. Kab Gowa 7. Kab Luwu 8. Kab Maros 9. Kab Sidrap 10. Kab Takalar 11. Kota Palopo 12. Kota Parepare

-10

PAPUA BARAT (7) 1. Kab Manokwari 2. Kab Pegunungan Arfak 3. Kab Raja Ampat 4. Kab Kaimana 5. Kab Teluk Bintuni 6. Kab Sorong 7. Kab Sorong Selatan

BANTEN (2) 1. Kab Pandeglang 2. Kota Tangerang Selatan

0

MALUKU UTARA (8) 1. Kab Halmahera Barat 2. Kab Halmahera Selatan 3. Kab Halmahera Tengah 4. Kab Halmahera Timur 5. Kab Kepulauan Sula 6. Kab Pulau Morotai 7. Kota Ternate 8. Kota Tidore Kepulauan 0

Kalimantan Barat

Sumatera Barat

JAWA BARAT (12) 1. Kab Bekasi 2. Kab Cirebon 3. Kab Indramayu 4. Kab Pangandaran 5. Kab Purwakarta 6. Kab Sukabumi 7. Kab Sumedang 8. Kota Bandung 9. Kota Bogor 10. Kota Cirebon 11. Kota Sukabumi 12. Kota Tasikmalaya

SULAWESI UTARA (11) 1. Kab Minahasa Utara 2. Kab Bolaang Mongondow Selatan 3. Kab Bolaang Mongondow Utara 4. Kab Kep. Sangihe 5. Kab Kep. Talaud 6. Kab Minahasa 7. Kab Minahasa Selatan 8. Kab Minahasa Tenggara 9. Kota Bitung 10. Kota Kotamobagu 11. Kota Tomohon

Kalimantan Utara

Riau

140

GORONTALO (4) 1. Kab Boalemo 2. Kab Gorontalo Utara 3. Kab Pohuwato 4. Kota Gorontalo

Kepulauan Riau

Sumatera Utara

BENGKULU (1) 1. Kab Bengkulu Utara

SULAWESI TENGAH (4) 1. Kab Parigi Moutong 2. Kab Sigi 3. Kab Toli Toli 4. Kota Palu

KALIMANTAN TIMUR (1) 1. Kota Bontang

BANGKA BELITUNG (1) 1. Kab Belitung

JAMBI (2) 1. Kab Batanghari 2. Kab Tanjung Jabung Timur

SULAWESI BARAT (3) 1. Kab Majene 2. Kab Mamasa 3. Kab Mamuju

KALIMANTAN UTARA (2) 1. Kab Malinau 2. Kab Nunukan

SUMATERA UTARA (2) 1. Kab Padang Lawas 2. Kab Tapanuli Tengah

Aceh

130

KALIMANTAN SELATAN (3) 1. Kab Banjar 2. Kab Kotabaru 3. Kab Tapin

KALIMANTAN TENGAH (4) 1. Kab Barito Selatan 2. Kab Barito Timur 3. Kab Barito Utara 4. Kab Kotawaringin Barat

10

10

100

-10

68




110

SUMATERA UTARA (4) 1. Kab Batu Bara 2. Kab Humbang Hasundutan 3. Kab Labuhan Batu Selatan 4. Kab Labuhan Batu Utara

BANGKA BELITUNG (7) 1. Kab Bangka 2. Kab Bangka Barat 3. Kab Bangka Selatan 4. Kab Bangka Tengah 5. Kab Belitung 6. Kab Belitung Timur 7. Kota Pangkalpinang

120

KEPULAUAN RIAU (6) 1. Kab Kep. Anambas 2. Kab Bintan 3. Kab Karimun 4. Kab Lingga 5. Kab Natuna 6. Kota Tanjungpinang

130

KALIMANTAN TIMUR (8) 1. Kab Berau 2. Kab Kutai Barat 3. Kab Kutai Kertanagara 4. Kab Kutai Timur 5. Kab Penajam Paser Utara 6. Kota Balikpapan 7. Kota Bontang 8. Kota Samarinda

KALIMANTAN UTARA (4) 1. Kab Bulungan 2. Kab Malinau 3. Kab Nunukan 4. Kota Tarakan

SULAWESI BARAT (5) 1. Kab Majene 2. Kab Mamasa 3. Kab Mamuju 4. Kab Mamuju Tengah 5. Kab Polewali Mandar

140

SULAWESI TENGAH (2) 1. Kab Parigi Moutong 2. Kab Sigi

SULAWESI UTARA (4) 1. Kab Bolaang Mongondow Selatan 2. Kab Bolaang Mongondow Timur 3. Kab Minahasa Tenggara 4. Kota Kotamobagu

RIAU (3) 1. Kab Kampar 2. Kab Rokan Hulu 3. Kab Siak

Aceh

MALUKU UTARA (7) 1. Kab Halmahera Barat 2. Kab Halmahera Selatan 3. Kab Halmahera Timur 4. Kab Halmahera Utara 5. Kab Kepulauan Sula 6. Kab Pulau Taliabu 7. Kota Ternate


Sumatera Utara Riau

Papua Barat


0

Bangka Belitung


BENGKULU (1) 1. Kab Kaur

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Jambi


Kalimantan Timur

0

Kalimantan Barat

Sumatera Barat SUMATERA BARAT (3) 1. Kab Solok Selatan 2. Kota Payakumbuh 3. Kota Solok

Maluku Papua

KALIMANTAN TENGAH (1) 1. Kab Seruyan

Lampung

DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah

SULAWESI SELATAN (1) 1. Kab Takalar

Jawa Timur Bali

NTT

NTB

-10

-10

DIY

SUMATERA SELATAN (2) 1. Kab Musi Rawas 2. Kota Pagaralam

LAMPUNG (3) 1. Kab Lampung Tengah 2. Kab Mesuji 3. Kota Metro

JAWA BARAT (1) 1. Kota Cimahi

DIY (2) 1. Kab Gunungkidul 2. Kab Kulon Progo

100

NTT (12) 1. Kab Ende 2. Kab Flores Timur 3. Kab Kupang 4. Kab Malaka 5. Kab Manggarai 6. Kab Manggarai Barat 7. Kab Manggarai Timur 8. Kab Nagekeo 9. Kab Sabu Raijua 10. Kab Sumba Tengah 11. Kab Sumba Timur 12. Kota Kupang

300

E S

SULAWESI TENGGARA (11) 1. Kab Buton 2. Kab Buton Selatan 3. Kab Buton Tengah 4. Kab Kolaka 5. Kab Kolaka Timur 6. Kab Kolaka Utara 7. Kab Konawe 8. Kab Konawe Selatan 9. Kab Wakatobi 10. Kota Bau-Bau 11. Kota Kendari

MALUKU (11) 1. Kab Buru 2. Kab Buru Selatan 3. Kab Kepulauan Aru 4. Kab Maluku Barat Daya 5. Kab Maluku Tengah 6. Kab Maluku Tenggara 7. Kab Maluku Tenggara Barat 8. Kab Seram Bagian Barat 9. Kab Seram Bagian Timur 10. Kota Ambon 11. Kota Tual

120

600

130

PAPUA (8) 1. Kab Jayawijaya 2. Kab Keerom 3. Kab Kepulauan Yapen 4. Kab Merauke 5. Kab Mimika 6. Kab Nabire 7. Kab Tolikara 8. Kota Jayapura 140

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output spam non PDAM terfasilitasi

6 - 10 kabupaten kota yang mendapatkan output spam non PDAM terfasilitasi

900 Kilometers

PAPUA BARAT (10) 1. Kab Fakfak 2. Kab Kaimana 3. Kab Tambraw 4. Kab Manokwari 5. Kab Teluk Bintuni 6. Kab Manokwari Selatan 7. Kab Teluk Wondama 8. Kab Pegunungan Arfak 9. Kab Sorong 10. Kab Sorong Selatan

LEGENDA


N W

0

NTB (9) 1. Kab Bima 2. Kab Dompu 3. Kab Lombok Barat 4. Kab Lombok Tengah 5. Kab Lombok Timur 6. Kab Lombok Utara 7. Kab Sumbawa 8. Kab Sumbawa Barat 9. Kota Bima

110

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM NON PDAM TERFASILITASI TAHUN 2015

10

10

100

ACEH (4) 1. Kab Aceh Barat Daya 2. Kab Aceh Tenggara 3. Kab Bireun 4. Kota Subulussalam



69

70

LAPORAN KINERJA


110

ACEH (15) 1. Kab Aceh Besar 2. Kab Aceh Selatan 3. Kab Aceh Singkil 4. Kab Aceh Tamiang 5. Kab Aceh Tengah 6. Kab Aceh Tenggara 7. Kab Aceh Timur 8. Kab Aceh Utara 9. Kab Bener Meriah 10. Kab Bireuen 11. Kab Gayo Lues 12. Kab Pidie 13. Kab Pidie Jaya 14. Kota Banda Aceh 15. Kota Lhokseumawe

Aceh

Lampung

BENGKULU (5) 1. Kab Bengkulu Utara 2. Kab Kepahiyang 3. Kab Lebong 4. Kab Rejang Lebong 5. Kota Bengkulu

JAWA BARAT (16) 1. Kab Sumedang 2. Kab Bandung 3. Kab Bekasi 4. Kab Bogor 5. Kab Cianjur 6. Kab Cirebon 7. Kab Garut 8. Kab Karawang 9. Kab Kuningan 10. Kab Sukabumi 11. Kab Sumedang 12. Kota Banjar 13. Kota Bekasi 14. Kota Bogor 15. Kota Depok 16. Kota Sukabumi

1. Kab Lebak 2. Kab Pandeglang 3. Kab Serang 4. Kab Tangerang 5. Kota Serang

JAWA TENGAH (19) 1. Kab Banjarnegara 2. Kab Banyumas 3. Kab Batang 4. Kab Boyolali 5. Kab Cilacap 6. Kab Grobogan 7. Kab Karanganyar 8. Kab Kendal 9. Kab Kudus

10. Kab Pati 11. Kab Purworejo 12. Kab Sragen 13. Kab Tegal 14. Kab Temanggung 15. Kab Wonogiri 16. Kota Magelang 17. Kota Salatiga 18. Kota Semarang 19. Kota Tegal

BALI (6) 1. Kab Badung 2. Kab Buleleng 3. Kab Gianyar 4. Kab Jembrana 5. Kab Tabanan 6. Kab Klungkung

NTB (6) 1. Kab Lombok Tengah 2. Kab Sumbawa Barat 3. Kab Sumbawa Barat 4. Kab Dompu 5. Kota Bima 6. Kota Mataram NTT (3) 1. Kab Ngada 2. Kab Rote Ndao 3. Kab Timor Tengah Utara

110

Papua Barat

E

JAWA TIMUR (30) 1. Kab Banyuwangi 2. Kab Blitar 3. Kab Bondowoso 4. Kab Gresik 5. Kab Jember 6. Kab Kediri 7. Kab Lamongan 8. Kab Lumajang 9. Kab Madiun 10. Kab Magetan 11. Kab Malang 12. Kab Nganjuk 13. Kab Pasuruan 14. Kab Ponorogo 15. Kab Probolinggo

16. Kab Sampang 17. Kab Sampang 18. Kab Sidoarjo 19. Kab Situbondo 20. Kab Sumenep 21. Kab Tuban 22. Kab Pamekasan 23. Kab Tulungagung 24. Kab Sumenep 25. Kota Blitar 26. Kota Kediri 27. Kota Malang 28. Kota Mojokerto 29. Kota Pasuruan 30. Kota Surabaya

120

SULAWESI SELATAN (23) 1. Kab Bantaeng 2. Kab Bone 3. Kab Enrekang 4. Kab Gowa 5. Kab Jeneponto 6. Kab Luwu 7. Kab Luwu Timur 8. Kab Luwu Utara 9. Kab Maros 10. Kab Barru 11. Kab Pangkep 12. Kab Pinrang 13. Kab Selayar 14. Kab Sidrap 15. Kab Sinjai 16. Kab Soppeng 17. Kab Takalar 18. Kab Bulukumba 19. Kab Tana Toraja 20. Kab Toraja 21. Kab Toraja Utara 22. Kab Wajo 23. Kota Palopo

PAPUA (1) 1. Kab Nabire

PAPUA BARAT (2) 1. Kab Manokwari 2. Kab Manokwari Selatan

MALUKU (5) 1. Kab Kepulauan Aru 2. Kab Maluku Tengah 3. Kab Maluku Tenggara 4. Kab Maluku Tenggara Barat 5. Kota Ambon

130

140

LEGENDA Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output spam pdam terfasilitasi

6 - 10 kabupaten kota yang mendapatkan output spam pdam terfasilitasi

900 Kilometers

Papua

SULAWESI TENGGARA (2) 1. Kab Kolaka Utara 2. Kota Kendari


0

N

600

MALUKU UTARA (9) 1. Kab Halmahera Barat 2. Kab Halmahera Selatan 3. Kab Halmahera Tengah 4. Kab Halmahera Timur 5. Kab Halmahera Utara 6. Kab Kepulauan Sula 7. Kab Pulau Morotai 8. Kota Ternate 9. Kota Tidore Kepulauan

Maluku

NTT

NTB

DIY (5) 1. Kab Bantul 2. Kab Gunungkidul 3. Kab Kulon Progo 4. Kab Sleman 5. Kota Yogyakarta

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM PDAM TERFASILITASI TAHUN 2015

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara BANTEN (5) Sulawesi Selatan

1 DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DIY Bali

S

SULAWESI UTARA (14) 1. Kab Bolaang Mongondow 2. Kab Bolaang Mongondow Timur 3. Kab Bolaang Mongondow Utara 4. Kab Kep. Sangihe 5. Kab Kep. Sitaro 6. Kab Kep. Talaud 7. Kab Kep. Sangihe 8. Kab Minahasa 9. Kab Minahasa Selatan 10. Kab Minahasa Tenggara 11. Kab Minahasa Utara 12. Kota Bitung 13. Kota Manado 14. Kota Tomohon

-10

-10


300

GORONTALO (5) 1. Kab Boalemo 2. Kab Bone Bolango 3. Kab Gorontalo 4. Kab Pohuwato 5. Kota Gorontalo


Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah Bangka Belitung

W

140

SULAWESI TENGAH (6) 1. Kab Banggai 2. Kab Banggai Kepulauan 3. Kab Donggala 4. Kab Morowali 5. Kab Parigi Moutong 6. Kab Tojo Una-Una

0

Barat

LAMPUNG (7) 1. Kab Lampung Barat 2. Kab Lampung Selatan 3. Kab Lampung Timur 4. Kab Pesawaran 5. Kab Pringsewu 6. Kab Tanggamus 7. Kota Bandar Lampung

SULAWESI BARAT (5) 1. Kab Majene 2. Kab Mamasa 3. Kab Mamuju 4. Kab Mamuju Utara 5. Kab Polewali Mandar

KALIMANTAN UTARA (2) 1. Kab Bulungan 2. Kota Tarakan

Kalimantan Barat

Jambi

130

KALIMANTAN SELATAN (9) 1. Kab Balangan 2. Kab Banjar 3. Kab Barito Kuala 4. Kab Hulu Sungai Utara 5. Kab Kotabaru 6. Kab Tabalong 7. Kab Tanah Bumbu 8. Kab Tanah Laut 9. Kota Banjar Baru

Kalimantan Utara

100

0

KALIMANTAN TENGAH (4) 1. Kab Katingan 2. Kab Kotawaringin Barat 3. Kab Kotawaringin Timur 4. Kota Palangka Raya

Kepulauan Riau

Riau

JAMBI (11) 1. Kab Batanghari 2. Kab Bungo 3. Kab Kerinci 4. Kab Merangin 5. Kab Muaro Jambi 6. Kab Sarolangun 7. Kab Tanjung Jabung Barat 8. Kab Tanjung Jabung Timur 9. Kab Tebo 10. Kota Jambi 11. Kota Sungai Penuh SUMATERA SELATAN (9) 1. Kab Empat Lawang 2. Kab Lahat 3. Kab Muara Enim 4. Kab Musi Banyuasin 5. Kab OKI 6. Kab OKU Selatan 7. Kab OKU Timur 8. Kota Lubuk Linggau 9. Kota Prabumulih

120

KALIMANTAN BARAT (8) 1. Kab Bengkayang 2. Kab Kayong Utara 3. Kab Ketapang 4. Kab Kubu Raya 5. Kab Landak 6. Kab Sambas 7. Kab Kapuas Hulu 8. Kab Sintang

KEPULAUAN RIAU (3) 1. Kab Lingga 2. Kab Natuna 3. Kota Tanjung Pinang

RIAU (5) 1. Kab Indragiri Hulu 2. Kab Kampar 3. Kab Rokan Hulu 4. Kab Siak 5. Kota Pekanbaru

Sumatera Utara

SUMATERA BARAT (16) 1. Kab Dharmasraya 2. Kab Solok Selatan 3. Kab Mentawai Sumatera 4. Kab Padang Pariaman 5. Kota Padang 6. Kab Pasaman 7. Kab Pasaman Barat 8. Kab Pesisir Selatan 9. Kab Agam 10. Kab Sijunjung 11. Kota Sawahlunto 12. Kab Solok 13. Kab Tanah Datar 14. Kota Bukittinggi 15. Kota Sawahlunto 16. Kota Solok

BANGKA BELITUNG (2) 1. Kab Bangka 2. Kab Bangka Barat

10

10

100

SUMATERA UTARA (13) 1. Kab Asahan 2. Kab Deli Serdang 3. Kab Karo 4. Kab Labuhan Batu 5. Kab Langkat 6. Kab Padang Lawas 7. Kab Simalungun 8. Kab Tapanuli Selatan 9. Kab Tapanuli Tengah 10. Kab Toba Samosir 11. Kota Medan 12. Kota Tanjung Balai 13. Kota Tebing Tinggi




110

SUMATERA UTARA (11) 1. Kab Batu Bara 2. Kab Deli Serdang 3. Kab Humbang Hasundutan 4. Kab Karo 5. Kab Labuhan Batu 6. Kab Labuhan Batu Selatan 7. Kab Langkat 8. Kab Nias Utara 9. Kab Tapanuli Selatan 10. Kab Tapanuli Tengah 11. Kab Toba Samosir

BANGKA BELITUNG (3) 1. Kab Bangka 2. Kab Bangka Barat 3. Kab Belitung

KALIMANTAN TENGAH (5) 1. Kab Barito Utara 2. Kab Kapuas 3. Kab Katingan 4. Kab Kotawaringin Barat 5. Kab Kotawaringin Timur

MALUKU UTARA (9) 1. Kab Halmahera Barat 2. Kab Halmahera Selatan 3. Kab Halmahera Tengah 4. Kab Halmahera Timur 5. Kab Halmahera Utara 6. Kab Kepulauan Sula 7. Kab Pulau Taliabu 8. Kota Ternate 9. Kota Tidore Kepulauan

0


LAMPUNG (2) 1. Kab Lampung Barat 2. Kab Mesuji


Kalimantan Timur

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah Bangka Belitung

DIY (4) 1. Kab Bantul 2. Kab Gunungkidul 3. Kab Kulonprogo 4. Kab Sleman

100

NTT

NTB

JAWA TIMUR (4) 1. Kab Bojonegoro 2. Kab Madura 3. Kab Magetan 4. Kab Tuban

BALI (1) 1. Kab Karangasem

NTB (3) 1. Kab Lombok Tengah 2. Kab Sumbawa Barat 3. Kota Bima

110

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM PERKOTAAN TAHUN 2015 E S

NTT (9) 1. Kab Belu 2. Kab Lembata 3. Kab Manggarai Timur 4. Kab Nagekeo 5. Kab Rote Ndao 6. Kab Sikka 7. Kab Sumba Barat Daya 8. Kab Timor Tengan Selatan 9. Kab Timor Tengan Utara

600

120

PAPUA (4) 1. Kab Intan Jaya 2. Kab Kepulauan Yapen 3. Kab Paniai 4. Kab Puncak

SULAWESI TENGGARA (8) 1. Kab Bombana 2. Kab Buton 3. Kab Buton Selatan 4. Kab Buton Tengah 5. Kab Kolaka Timur 6. Kab Kolaka Utara 7. Kab Konawe 8. Kab Konawe Selatan

130

PAPUA BARAT (6) 1. Kab Manokwari 2. Kab Pegunungan Arfak 3. Kab Sorong Selatan 4. Kab Raja Ampat 5. Kab Sorong 6. Kab Teluk Wondama 140

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output spam perkotaan

6 - 10 kabupaten kota yang mendapatkan output spam perkotaan

900 Kilometers

SULAWESI SELATAN (16) 1. Kab Bantaeng 2. Kab Bulukumba 3. Kab Enrekang 4. Kab Gowa 5. Kab Jeneponto 6. Kab Luwu 7. Kab Luwu Timur 8. Kab Luwu Utara 9. Kab Maros 10. Kab Selayar 11. Kab Sinjai 12. Kab Soppeng 13. Kab Tana Toraja 14. Kab Toraja Utara 15. Kab Wajo 16. Kota Palopo

LEGENDA


N W

300

Papua

-10

JAWA TENGAH (6) 1. Kab Batang 2. Kab Blora 3. Kab Cilacap 4. Kab Kebumen 5. Kab Sukoharjo 6. Kota Surakarta

Maluku

BANTEN (2) 1. Kab Lebak 2. Kab Serang

BENGKULU (3) 1. Kab Bengkulu Utara 2. Kab Kepahyang 3. Kab Rejang Lebong

JAWA BARAT (6) 1. Kab Bandung 2. Kab Ciamis 3. Kab Cianjur 4. Kab Indramayu 5. Kab Majalengka 6. Kab Sumedang

MALUKU (4) 1. Kab Buru 2. Kab Maluku Tengah 3. Kab Maluku Tenggara 4. Kab Seram Bagian Timur

Papua Barat



JAMBI (6) 1. Kab Batanghari 2. Kab Bungo 3. Kab Kerinci 4. Kab Merangin 5. Kab Tebo 6. Kota Sungai Penuh -10

SULAWESI UTARA (10) 1. Kab Bolaang Mongondow 2. Kab Bolaang Mongondow Selatan 3. Kab Bolaang Mongondow Timur 4. Kab Bolaang Mongondow Utara 5. Kab Kep. Sangihe 6. Kab Kep. Talaud 7. Kab Minahasa 8. Kab Minahasa Selatan 9. Kab Minahasa Tenggara 10. Kab Minahasa Utara

0

Kalimantan Barat

Jambi

0

GORONTALO (3) 1. Kab Boalemo 2. Kab Bone Bolango 3. Kab Pohuwato

Kalimantan Utara

Sumatera Barat

SUMATERA SELATAN (9) 1. Kab Banyuasin 2. Kab Muara Enim 3. Kab Musi Rawas 4. Kab Musi Rawas Utara 5. Kab Ogan Ilir 6. Kab Ogan Komering Ilir 7. Kab OKU Timur 8. Kota Lubuk Lingggau 9. Kota Pagaralam

140

SULAWESI TENGAH (5) 1. Kab Banggai 2. Kab Banggai Kepulauan 3. Kab Parigi Moutong 4. Kab Sigi 5. Kab Tojo Una-Una

Kepulauan Riau

Riau

KALIMANTAN UTARA (2) 1. Kab Bulungan 2. Kab Nunukan

SULAWESI BARAT (5) 1. Kab Majene 2. Kab Mamasa 3. Kab Mamuju 4. Kab Mamuju Tengah 5. Kab Polewali Mandar

KALIMANTAN TIMUR (4) 1. Kab Berau 2. Kab Kutai Kertanegara 3. Kab Kutai Timur 4. Kota Samarinda

Sumatera Utara

SUMATERA BARAT (8) 1. Kab Dharmasraya 2. Kab Limapuluh Kota 3. Kab Pasaman 4. Kab Pasaman Barat 5. Kab Pesisir Selatan 6. Kab Solok 7. Kab Solok Selatan 8. Kota Padang

130

KALIMANTAN SELATAN (4) 1. Kab Barito Kuala 2. Kab Kota Baru 3. Kab Tanah Bumbu 4. Kab Tanah Laut

KEPULAUAN RIAU (3) 1. Kab Bintan 2. Kab Karimun 3. Kab Natuna

RIAU (4) 1. Kab Indragiri Hulu 2. Kab Kampar 3. Kab Rokan Hulu 4. Kab Siak

Aceh

120

KALIMANTAN BARAT (8) 1. Kab Ketapang 2. Kab Kubu Raya 3. Kab Landak 4. Kab Sambas 5. Kab Sintang 6. Kab Melawi 7. Kab Mempawah 8. Kota Singkawang

10

10

100

ACEH (11) 1. Kab Aceh Barat 2. Kab Aceh Besar 3. Kab Aceh Jaya 4. Kab Aceh Singkil 5. Kab Aceh Tamiang 6. Kab Aceh Tengah 7. Kab Bener Meriah 8. Kab Bireun 9. Kab Gayo Lues 10. Kab Pidie Jaya 11. Kab Simeulu



71

LAPORAN KINERJA


100

110

JAMBI (1) 1. Kab Tanjung Jabung Timur

120

KALIMANTAN BARAT (1) 1. Kota Pontianak

KALIMANTAN SELATAN (1) 1. Kab Banjar

130

140

SULAWESI TENGAH (1) 1. Kota Palu

10

10

Aceh


Sumatera Utara Riau 0

Sumatera Barat

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah

Jambi


Kalimantan Timur

0

Kalimantan Barat


Bangka Belitung




NTT

NTB

-10

-10

72

DIY (3) 1. Kab Bantul 2. Kota Yogyakarta 3. Kab Sleman 100

110

120

130

140

PETA SEBARAN LOKASI OUTPUT SPAM REGIONAL TAHUN 2015 LEGENDA

N W

0

300

Tidak ada kabupaten kota yang mendapatkan output spam regional

E S

600

900 Kilometers

1 - 5 kabupaten kota yang mendapatkan output spam regional



Lampiran 4

PMK Cipta Karya 2015 PENYERAPAN ANGGARAN ESELON I

Akumulasi realisasi anggaran (RA)

Akumulasi pagu anggaran (PA)

Penyerapan Anggaran (P)

Cipta Karya

18,562,670,021

19,798,069,562

93.76

KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

Bulan

Rencana Penyerapan Dana (RPD)

Rencana Penyerapan Dana kumulatif (RPDK)

Realisasi Anggaran (RA)

Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK)

Tingkat penyerapan tiap bulan

Januari

14,408,904

14,408,904

3,043

3,043

0.00

Februari

14,408,904

28,817,809

15,497

18,540

0.06

Maret

14,408,904

43,226,713

28,669

47,210

0.11

April

14,408,904

57,635,617

95,812

143,022

0.25

Mei

19,612,517

77,248,135

810,538

953,560

1.23

Juni

19,612,517

96,860,652

2,039,748

2,993,308

3.09

Juli

19,612,517

116,473,169

3,795,360

6,788,668

5.83

Agustus

19,757,587

136,230,756

6,014,573

12,803,241

9.40

September

19,757,587

155,988,344

8,075,589

20,878,830

13.38

Oktober

19,790,966

175,779,310

10,427,566

31,306,396

17.81

Nopember

20,489,228

196,268,538

13,578,486

44,884,882

22.87

Desember

20,489,228

216,757,765

18,562,670

63,447,552

29.27

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K)

8.61

PENCAPAIAN KELUARAN (output) indikator kinerja keluaran (output) IKK

target output (TKK)

RKK/TKK

Realisasi output (RKK)

Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (NSPK)

5

5

1.00

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM (Laporan)

368

384

1.00

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM (Laporan)

234

263

1.00

Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi (Kawasan)

496

617

1.00

SPAM Non PDAM Terfasilitasi (Kawasan)

246

246

1.00

Pencapaian Keluaran

98.89

73

74

LAPORAN KINERJA

Lampiran 4

PMK Cipta Karya 2015 indikator kinerja keluaran (output) IKK SPAM Perkotaan (IKK)

target output (TKK)

RKK/TKK


243

237

0.98

1,449

1,449

1.00

229

246

1.07

1

1

1.00

1,137

1,343

1.18

Penyelenggaraan Bangunan Gedung (m2)

11,816

10,498

0.89

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Ha)

617

900

1.46

2

2

1.00

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman (Laporan)

119

118

1.00

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)

2,680

2,762

1.00

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan (Kawasan)

157

174

1.00

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus (Kawasan)

40

36

0.90

11,067

11,067

1.00

20

20

1.00

237

237

1.00

4,440

4,433

1.00

3

3

1.00

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1,243

1,243

1.00

Sistem pengolahan air limbah skala regional

86,254

172,510

1.00

Sistem Pengelolaan drainase perkotaan (Ha)

1,309

2,650

1.00

173,257

138,610

0.80

2,238,324

2,489,380

1.00

SPAM berbasis masyarakat / PAMSIMAS (Desa) SPAM di kawasan khusus (Kawasan) SPAM Regional (Kawasan) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Peraturan Pengembangan Permukiman (NSPK)

Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE) Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Sistem Penanganan persampahan skala regional Sistem Penanganan persampahan skala kota

Pencapaian Keluaran

98.89


indikator kinerja keluaran (output) IKK

target output (TKK)

RKK/TKK


Sistem pengolahan air limbah skala kota

525,017

489,220

0.93

Sistem pengolahan air limbah skala kawasan

478,125

448,320

0.94

Sistem pengolahan air limbah khusus

47,912

39,500

0.82

Sistem Penanganan persampahan skala kawasan

39,760

39,760

1.00

Sistem Penanganan persampahan khusus

54,794

45,830

0.84

Kebijakan, Strategi dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

14

14

1.00

Program Dan Anggaran Bidang Permukiman

24

24

1.00

Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral

10

10

1.00

Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

10

10

1.00

Data Dan Informasi Bidang Permukiman

10

10

1.00

Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

71

71

1.00

Dokumen Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala

19

19

1.00

Laporan Adimistrasi Keuangan Dan Akuntansi

15

15

1.00

Laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara

21

21

1.00

Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

11

11

1.00

Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya

15

15

1.00

Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak

25

25

1.00

Layanan Publik (PNBP)

12

12

1.00

Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi

67

67

1.00

Laporan Penyelenggaraan Balai

10

10

1.00

Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

5

5

1.00

Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM

2

2

1.00

Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi

35

22

0.63

Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM

3

3

1.00

Pencapaian Keluaran

98.89

75

76

LAPORAN KINERJA

Lampiran 4

PMK Cipta Karya 2015 EFISIENSI

Volume

Anggaran (Rp.)

Keluaran

RAK/RVK

target (TVK)

PAK/TVK

(RAK/ RVK)/ (PAK/ TVK)

[ 1- (RAK/ RVK)/ (PAK/TVK) ]*100

realisasi (RVK)

Pagu per Outout (PAK)

Realisasi per Output (RAK)

5

5

6,291,887

6,008,752

1,201,750

1,258,377

0.96

4.50

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM (Laporan)

368

384

189,477,374

171,192,807

445,815

514,884

0.87

13.41

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM (Laporan)

234

263

137,969,915

121,082,397

460,389

589,615

0.78

21.92

Penyelenggaraan SPAM Terfasilitasi (Kawasan)

496

617

1,732,820,780

1,665,414,052

2,699,212

3,493,590

0.77

22.74

SPAM Non PDAM Terfasilitasi (Kawasan)

246

246

705,629,466

695,468,402

2,827,107

2,868,412

0.99

1.44

SPAM Perkotaan (IKK)

243

237

2,570,815,183

2,517,342,227

10,621,697

10,579,486

1.00

-0.40

SPAM berbasis masyarakat / PAMSIMAS (Desa)

1,449

1,449

705,767,875

665,397,953

459,212

487,072

0.94

5.72

SPAM di kawasan khusus (Kawasan)

229

246

798,964,176

748,949,019

3,044,508

3,488,927

0.87

12.74

1

1

250,468,820

238,972,301

238,972,301

250,468,820

0.95

4.59

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1,137

1,343

364,187,807

293,935,979

218,865

320,306

0.68

31.67

Penyelenggaraan Bangunan Gedung (m2)

11,816

10,498

111,345,871

67,531,271

6,433

9,423

0.68

31.74

Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (NSPK)

SPAM Regional (Kawasan)

EFISIENSI

NILAI EFISIENSI

9.14

72.85


Volume

Anggaran (Rp.)

Keluaran

RAK/RVK

target (TVK)

PAK/TVK


[ 1- (RAK/ RVK)/ (PAK/TVK) ]*100

realisasi (RVK)



617

900

903,928,562

850,596,777

945,108

1,465,038

0.65

35.49

2

2

7,269,204

5,885,874

2,942,937

3,634,602

0.81

19.03

119

118

192,094,968

181,548,954

1,538,550

1,614,243

0.95

4.69

2,680

2,762

2,594,443,022

2,374,434,254

859,679

968,076

0.89

11.20

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan (Kawasan)

157

174

610,181,986

593,585,036

3,411,408

3,886,509

0.88

12.22

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus (Kawasan)

40

36

349,157,031

324,716,039

9,019,890

8,728,926

1.03

-3.33

11,067

11,067

1,740,440,581

1,680,917,513

151,886

157,264

0.97

3.42

20

20

409,561,509

364,878,348

18,243,917

20,478,075

0.89

10.91

237

237

213,320,386

204,979,559

864,893

900,086

0.96

3.91

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Ha) Peraturan Pengembangan Permukiman (NSPK) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman (Laporan) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan (Ha)

Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE)

77

EFISIENSI

NILAI EFISIENSI

9.14

72.85

78

LAPORAN KINERJA

Lampiran 4

PMK Cipta Karya 2015

Volume

Anggaran (Rp.)

Keluaran

RAK/RVK

target (TVK)

realisasi (RVK)



PAK/TVK


[ 1- (RAK/ RVK)/ (PAK/TVK) ]*100

Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

4,440

4,433

788,679,976

780,241,100

176,007

177,631

0.99

0.91

Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

3

3

2,481,271

1,766,665

588,888

827,090

0.71

28.80

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1,243

1,243

568,435,938

495,107,702

398,317

457,310

0.87

12.90

Sistem pengolahan air limbah skala regional

86,254

172,510

126,046,928

122,189,892

708

1,461

0.48

51.53

Sistem Pengelolaan drainase perkotaan (Ha)

1,309

2,650

820,072,098

786,367,135

296,742

626,487

0.47

52.63

Sistem Penanganan persampahan skala regional

173,257

138,610

77,396,338

76,684,292

553

447

1.24

-23.85

Sistem Penanganan persampahan skala kota

2,238,324

2,489,380

924,336,579

886,716,080

356

413

0.86

13.74

Sistem pengolahan air limbah skala kota

525,017

489,220

293,756,250

262,794,341

537

560

0.96

3.99

Sistem pengolahan air limbah skala kawasan

478,125

448,320

307,479,670

263,940,549

589

643

0.92

8.45

Sistem pengolahan air limbah khusus

47,912

39,500

59,592,546

56,213,649

1,423

1,244

1.14

-14.42

Sistem Penanganan persampahan skala kawasan

39,760

39,760

119,583,092

111,893,899

2,814

3,008

0.94

6.43

EFISIENSI

NILAI EFISIENSI

9.14

72.85


Volume

Anggaran (Rp.)

Keluaran

RAK/RVK

target (TVK)

PAK/TVK


[ 1- (RAK/ RVK)/ (PAK/TVK) ]*100

realisasi (RVK)



54,794

45,830

50,687,864

44,392,431

969

925

1.05

-4.71

Kebijakan, Strategi dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

14

14

11,800,000

8,860,620

632,901

842,857

0.75

24.91

Program Dan Anggaran Bidang Permukiman

24

24

16,919,202

16,211,979

675,499

704,967

0.96

4.18

Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral

10

10

13,116,650

11,808,920

1,180,892

1,311,665

0.90

9.97

Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

10

10

11,418,922

10,969,016

1,096,902

1,141,892

0.96

3.94

Data Dan Informasi Bidang Permukiman

10

10

13,941,800

13,692,242

1,369,224

1,394,180

0.98

1.79

Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

71

71

143,702,773

138,845,619

1,955,572

2,023,983

0.97

3.38

Dokumen Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala

19

19

13,788,200

13,329,053

701,529

725,695

0.97

3.33

Laporan Adimistrasi Keuangan Dan Akuntansi

15

15

11,578,907

11,553,433

770,229

771,927

1.00

0.22

Laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara

21

21

12,686,316

11,810,960

562,427

604,110

0.93

6.90

Sistem Penanganan persampahan khusus

79

EFISIENSI

NILAI EFISIENSI

9.14

72.85

80

LAPORAN KINERJA

Lampiran 4

PMK Cipta Karya 2015

Volume

Anggaran (Rp.)

Keluaran

RAK/RVK

target (TVK)

realisasi (RVK)



PAK/TVK


[ 1- (RAK/ RVK)/ (PAK/TVK) ]*100

Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

11

11

12,953,381

11,923,587

1,083,962

1,177,580

0.92

7.95

Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya

15

15

12,186,773

11,978,379

798,559

812,452

0.98

1.71

Infrastruktur Tanggap Darurat/ Kebutuhan Mendesak

25

25

92,788,107

82,423,675

3,296,947

3,711,524

0.89

11.17

Layanan Publik (PNBP)

12

12

2,936,121

2,274,907

189,576

244,677

0.77

22.52

Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi

67

67

19,813,881

19,665,277

293,512

295,730

0.99

0.75

Laporan Penyelenggaraan Balai

10

10

14,940,489

13,724,333

1,372,433

1,494,049

0.92

8.14

Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

5

5

8,278,129

7,780,613

1,556,123

1,655,626

0.94

6.01

Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM

2

2

20,400,000

19,192,320

9,596,160

10,200,000

0.94

5.92

35

22

21,400,000

19,953,360

906,971

611,429

1.48

-48.34

3

3

8,054,647

7,439,272

2,479,757

2,684,882

0.92

7.64

Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasi Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM

EFISIENSI

NILAI EFISIENSI

9.14

72.85


81

ASPEK MANFAAT CAPAIAN HASIL (outcome) Direktorat

Cipta Karya

WI WCH WP WK WPK WE

realisasi outcome

realisasi / target


2.07

2.205

1.07


0.70

0.82

1.17

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akses sanitasi bagi masyarakat

1.80

1.94

1.08

ASPEK MANFAAT

P

K

PK

NE

CH

NILAI ASPEK IMPLEMENTASI (I)

93.76

8.61

98.89

72.85

110.48

74.51

ASPEK IMPLEMENTASI

Direktorat Cipta Karya

target outcome

Outcome

33.3 66.7 9.7 18.2 43.5 28.6

Hasil penilaian dikelompokan kedalam kategori sbb: 90% > NK = 100% : Sangat Baik 80% > NK = 90% : Baik 60% > NK = 80% : Cukup atau Normal 50% > NK = 60% : Kurang NK = 50% : Sangat Kurang

capaian hasil

110.48

NILAI ASPEK EVALUASI ( NK ) 98.50

Sangat Baik

82

LAPORAN KINERJA

Lampiran 5 Peta Strategi

1. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA


83

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KU) DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS

URAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT KODE IKU

URAIAN

SATUAN

TARGET 2015-2019

UNIT IN CHARGE (UIC)

RUMUS/FORMULA PENGITUNGAN

SS-1


SS-1.1


%

Direktorat PSPAM / Satker Provinsi

Jumlah jiwa yang terlayani akses air minum dari hasil pembangunan oleh DJCK / Jumlah jiwa yang terayani air minum seluruhnya (nasional) X 100%

SS-2


SS-2.1


%

Direktorat PKP / Satker Provinsi

Luas pengurangan permukiman kumuh sebagai hasil pembangunan oleh DJCK / Luas pengurangan permukiman kumuh nasional X 100%

SS-2.2

Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik.

%

Direktorat BPB / Satker Provinsi

Jumlah Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik / Bagunan Gedung Negara yang dikelola seluruhnya X 100%.

SS-2.3

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara

Hari


Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan Rumah Negara dari mulai pengajuan hingga terbitnya keputusan/ijin

SS-2.4

Jumlah RTH Fungsional yang direvitalisasi

%


Dijumlahkan RTH fungsional yang direvitalisasi

SS-3


SS-3.1


%

Direktorat PPLP / Satker Provinsi

Jumlah jiwa yang terlayani akses sanitasi dari hasil pembangunan oleh DJCK / Jumlah jiwa yang terayani air minum seluruhnya (nasional) X 100%

SS-4

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

SS-4.1

Persentase kegiatan dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

%

Direktorat KIP

Jumlah kegiatan dalam RPIJM yang terakomodasi dalam DIPA / Jumlah kegiatan di dalam RPIJM seluruhnya X 100%

SS-4.2

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

%

Direktorat KIP

Jumlah anggaran beserta output belanja yang terserap / Jumlah anggaran dan output belanja seluruhnya X 100%

84

LAPORAN KINERJA

Lampiran 5 Peta Strategi SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS SS-5

SS-6

SS-7

URAIAN Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman

Meningkatnya kualitas komunikasi, edukasi dan kampanye publik


TARGET 2015-2019



URAIAN

SATUAN

SS-5.1

Persentase lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

%

• Direktorat PSPAM • Direktorat PKP • Direktorat PPLP • Direktorat BPB

Jumlah Lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya / Jumlah lembaga pengelola yang diberikan fasilitasi seluruhnya X 100%

SS-5.2

Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

SDM


Dijumlahkan SDM yang diberikan pembinaan/bimbingan teknis.

SS-6.1

Jumlah NSPK bidang permukiman yang diterbitkan

NSPK


Dijumlahkan seluruh NSPK yang tersusun atau diterbitkan dari seluruh Direktorat Teknis.

SS-6.2

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan infrastrktur permukiman

%


Jumlah Kab/Kota yang dapat menyusun Ranperda/Perkab/Perwali penyelenggaraan infrastruktur permukiman / Jumlah Kab/Kota yang diberikan fasilitasi penyusunan Ranperda/Perkab/Perwali seluruhnya X 100% (Ranperda/Perkab/Perwali yang dimaksud adalah seluruh dokumen penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang akan diterbitkan menjadi Perda, seperti RISPAM, Perda Bangunan Gedung dsb).

SS-7.1

Jumlah publikasi yang diterbitkan

Naskah

Setditjen

Dijumlahkan naskah publikasi yang diterbitkan di berbagai media

SS-7.2

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

%

Setditjen

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti / Jumlah pengaduan masyarakat seluruhnya X 100%


SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS SS-8

URAIAN Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan


URAIAN

SATUAN

TARGET 2015-2019


85


SS-8.1

Tingkat akuntabilitas kinerja

%

Direktorat KIP

Mengukur kinerja penerpan SAKIP dari hasil pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai kategori yang ditetapkan MenPAN & RB. Kriteria pengukuran : Kategori AA=100%; Kategori A=85%; Kategori B=75%; Kategori CC=65%; Kategori C=50%; Kategori D=30%.

SS-8.2

Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan

%

Direktorat KIP

Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan (sesuai kriteria) secara tepat waktu /Jumlah kegiatan seluruhnya X 100%

SS-8.3

Persentase LHP yang ditindaklanjuti

%

Setditjen

Jumlah LHP yang ditindaklanjuti / Jumlah LHP seluruhnya X 100%

SS-9

Meningkatnya SDM yang berkompeten dan berkualitas

SS-9.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

%

Setditjen

Jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan / Jumlah pejabat seluruhnya X 100%

SS-10

Meningkatnya kualitas tata laksana dan tata kelola keuangan dan BMN

SS-10.1

Nilai asset dalam proses hibah

%

Setditjen

Jumlah asset hasil kegiatan yang diserah terimakan / Jumlah asset hasil kegiatan seluruhnya X 100%

SS-10.2

Tingkat Kualitas Laporan Keuangan

%

Setditjen

Mengukur kinerja pengelolaan / pertanggungjawaban keuangan dari hasil penilaian/audit laporan keuangan oleh BPKKriteria Pengukuran: WTP=100%; WDP=90%;TW=80%; TMP=70%

SS-10.3

Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian ATAU Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

%

Setditjen

Jumlah usulan keputusan kepegawaian yang diproses tepat waktu / Jumlah usulan keputusan kepegawaian seluruhnya X 100% ATAU Jumlah pejabat dan pegawai yang menyampiakan SKP dan Penilaian SKP secara teat waktu / Jumlah pejabat dan pegawai seluruhnya X 100%

SS-11.1

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK

%

Direktorat KIP

Jumlah bagian sistem informasi DJCK yang sudah diintegrasikan / Jumlah bagian sistem informasi DJCK seluruhnya X 100%

SS-11

Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi

86

LAPORAN KINERJA


2. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS

URAIAN

INDIKATOR KIERJA UTAMA (IKU) SETDITJEN KODE IKU

URAIAN

SAT

SS-1


SS-1.1


%

SS-2

Meningkatnya kualitas pengaturan pengelolaan infrastruktur permukiman

SS-2.1

Jumlah Rancangan Peraturan (NSPK) bidang permukiman yang diterbitkan

Ranper (NSPK)

UNIT IN CHARGE (PENANGGUNG JAWAB)

IKU BAGIAN DAN SUBBAG

Bagian Keuangan dan Umum

Subbagian Kas dan Perbendaharaan

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Subbagian Perundangundangan

Jumlah Rancangan Peraturan (NSPK) bidang permukiman yang diterbitkan Persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum

Subbagian Advokasi Hukum

Persentase surat izin penghunian/ pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu Persentase kasus yang diberikan advokasi hukum

SS-3

SS-4


SS-3.1

Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan

SS-4.1


Naskah


Subbagian Komunikasi Publik


%


Subbagian Komunikasi Publik

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen

%


Subbagian Verifikasi dan Pelaporan

Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen

SS-4.2

Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Setditjen

%


Subbagian Kas dan Perbendaharaan

Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Setditjen

SS-4.3

Persentase LHP yg ditindaklanjuti

%






URAIAN Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas

INDIKATOR KIERJA UTAMA (IKU) SETDITJEN KODE IKU SS-5.1

SS-5.2

URAIAN

SAT

Persentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensijabatan.

%

Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian.

%


Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Pengembangan Pegawai


Subbagian Tata Usaha Kepegawaian

87

IKU BAGIAN DAN SUBBAG

Persentase pejabat yang telahmemenuhi standar kompetensijabatan. Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian. Persentase kelengkapan data base kepegawaian

SS-6


SS-6.1

Persentase kelengkapan SOP Direktorat Jenderal

%

SS-6.2


SS-6.3

SS-6.4


Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

Persentase kelengkapan SOP Direktorat Jenderal

%



Tingkat Kualitas Laporan Keuangan (WTP =100%)

Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan

%

Bagian Keuangan danUmum

Subbagian Umum

Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan

Subbagian Umum

Persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran


Rp.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan BMN



Subbagian Penatausahaan BMN

Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SIMAK BMN


Subbagian Pengamanan BMN

Persentase Satker yang mencaai ratarata pengamanan fisik sebesar ....%

Persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai

88

LAPORAN KINERJA


PENJABARAN IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA


89

3. DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS SS-1.

URAIAN Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penganggaran dan pemrograman

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT KODE IKU SS-1.1

URAIAN

SAT

Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

%

UNIT IN CHARGE (PENANGGUNG JAWAB) Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan

IKU SUBDIERKTORAT DAN SEKSI/ SUBBAG TU

Seksi Keterpaduan Perencanaan

Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan unfrastruktur permukiman yang tersusun

Seksi Kemitraan

Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun

SS-1.2


%

Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan

Seksi Keterpaduan Pembiayaan I

Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja bidang PKP dan PBL Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan

Seksi Keterpaduan Pembiayaan II

Persentase penyerapananggaran dan pencapaianoutput belanja bidang SPAM dan PPLP Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang pengembangan SPAM dan PPLP

90

LAPORAN KINERJA




URAIAN Tingkat akuntabilitas kinerja

SAT %

UNIT IN CHARGE (PENANGGUNG JAWAB) Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi


Seksi Pemantauan dan Evaluasi I

Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM dan PPLP serta Satker terkait Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang SPAM dan PPLP yang tersusun

Seksi Pemantauan dan Evaluasi II

Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP dan BPB serta Satker terkait. Jumlah pedoman evalaui kinerja bidang PKP dan BPB yang terususn

SS-2.2


%

Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan

Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I

Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilksanakan

Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II

Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun

SS-3

Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas

SS-2.3


%

Subbaggian Tata Usaha

SS-3.1

Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

%


SS-3.2

Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

%




SS-5

URAIAN


URAIAN

SAT



SS-4.1

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)

%


SS-4.2

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN

%



SS-5.1

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK

%

Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi

91


Seksi Pengembangan Sistem Informasi

Persentase penyelesaiantahapan integrasi sistem informasi DJCK Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman

SS-5.2

Persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman

%

Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi

Seksi Pengelolaan Data

Persentase kelengkapan data base per sektor pengembangan dan pembangunan infrastruktur permukiman Jumlah Pedoman Pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman yang tersusun

92

LAPORAN KINERJA


PENJABARAN IKU DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN


4. DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PETA STRATEGI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

93

94

LAPORAN KINERJA


SASARAN STRATEGIS DAN RANCANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KU) DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS SS-1.

URAIAN Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak


SS-1.2

URAIAN

SAT


%

Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan

Ha


Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

IKU SUBDIERKTORAT DAN SEKSI/SUBBAG TU

Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan I

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaandi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan I


Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.


SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS

URAIAN


SS-1.3

SS-2.

SS-3

URAIAN

Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus


SAT

%

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus

95


Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan II


Satker-Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Kawasan Permukiman Khusus I


Satker-Satker Provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Kawasan Permukiman Khusus II



SS-2.1


%

Subdirektorat Perencanaan Teknis

Seksi Penyusunan Rencana


SS-2.2


%



Persentase penyerapan anggaran dan pencapaia noutput belanja

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman

SS-3.1

Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat

%

Subdirektorat Standardisasai dan Kelembagaan

Seksi Kelembagaan

Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan masyarakat

96

LAPORAN KINERJA

Lampiran 5 Peta Strategi SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS

SS-4

SS-5

SS-6

SS-7

URAIAN

Meningkatnya kualitas pengaturan





URAIAN


SAT


SS-3.2


SDM


Seksi Kelembagaan


SS-4.1

Jumlah NSPK bidang Permukiman yang tersusun

NSPK


Seksi Standarisasi

Jumlah NSPK bidang permukiman yang tersusun

SS-4.2

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman

%

Subdirektorat Standardisasai Dan Kelembagaan

Seksi Standarisasi

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman

SS-5.1


%


Seksi Analisa Teknis


SS-5.2


%




SS-5.3


%


SS-6.1


%


SS-6.2


%


SS-7.1

Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan

%


SS-7.2


%



PENJABARAN IKU DIREKTORATPENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

97

98

LAPORAN KINERJA


5. DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN PETA STRATEGI DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN


99

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS SS-1.

URAIAN Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak




URAIAN

SAT

SS-1.1

Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik.

%

Subdirektorat Bangunan Gedung

Seksi Bangunan Gedung Negara

Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik

SS-1.2

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

m2

Subdirektorat Bangunan Gedung

Satker Provinsi

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Seksi Bangunan Gedung Umum

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja

Seksi Wilayah I

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)

SS-1.3

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara

Hari

Subdirektorat Pengeolaan Rumah Negara

Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) Seksi Wilayah II

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)

SS-1.4

Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun

%

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus

Satker Provinsi

Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera

100

LAPORAN KINERJA


URAIAN


URAIAN Pemyelenggaraan Penataan Bangunan


SAT Ha

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus

IKU SUBDIERKTORAT DAN SEKSI/SUBBAG TU Jumlah kawasan yang direvitalisasi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera Pemyelenggaraan Penataan Bangunandi wilayah Pulau Jawa dan Sumatera

Seksi Wilayah I

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Satker Provinsi

Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Jumlah kawasan yang direvitalisasi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Pemyelenggaraan Penataan Bangunandi wilayah PulauKalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

SS-2.


SS-2.1


%


Seksi Wilayah II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah PulauPulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua





SS-3

SS-4

SS-5

SS-6

SS-7

URAIAN


URAIAN


SAT

101


SS-2.2


%



Persentase penyerapan anggaran dan pencapaianoutput belanja


SS-3.1

Keswadayaan Masyarakat

%


Seksi Kelembagaan

Keswadayaan Masyarakat

SS-3.2


SDM


Seksi Kelembagaan



SS-4.1

Jumlah NSPK bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan yang diterbitkan

NSPK


Seksi Standarisasi

Jumlah NSPK bidang penataan bangunan gedung dan lingkungan yang diterbitkan

SS-4.2

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan Bangunan Gedung

%


Seksi Standarisasi

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan Bangunan Gedung

SS-5.1


%




SS-5.2


%




SS-5.3


%


SS-6.1


%


SS-6.2


%


SS-7.1


%


SS-7.2


%





102

LAPORAN KINERJA


PENJABARAN IKU DIREKTORATBINA PENATAAN BANGUNAN


6. DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PETA STRATEGI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

103

104

LAPORAN KINERJA


SASARAN STRATEGIS DAN RANCANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS SS-1.

URAIAN Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat


SS-1.2

URAIAN

SAT

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan

%

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan

%


Subdirektorat SPAM Perkotaan

Subdirektorat SPAM Perdesaan


Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi SPAM Perkotaan I


Satker Provinsidi wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi SPAM Perkotaan II


Satker Provinsi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi SPAM Perdesaan I


Satker Provinsidi wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.



URAIAN


SS-1.3

SS-2.


URAIAN

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus


SAT

%

Subdirektorat SPAM Khusus

105


Seksi SPAM Perdesaan II


Satker Provinsidi wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

SeksiSPAM Khusus I


Satker Provinsidi wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi SPAM Khusus II


SS-2.1


%




SS-2.2


%




106

LAPORAN KINERJA


SS-4

SS-5

SS-6

SS-7

URAIAN


URAIAN

SAT




SS-3.1

Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya

%


Seksi Kelembagaan

Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya

SS-3.2


SDM


Seksi Kelembagaan



SS-4.1

Jumlah NSPK bidang Permukiman yang tersusun

NSPK


Seksi Standarisasi

Jumlah NSPK bidang permukiman yang tersusun

SS-4.2

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM

%


Seksi Standarisasi


SS-5.1


%




SS-5.2


%




SS-5.3


%


SS-6.1


%


SS-6.2


%


SS-7.1


%


SS-7.2


%






PENJABARAN IKU DIREKTORATPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

107

108

LAPORAN KINERJA


7. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PETA STRATEGI DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN


109

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS SS-1.

URAIAN Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat


URAIAN

SAT

SS-1.1

Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah

%

SS-1.2

Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan

SS-1.2

Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan

%


Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah

Subdirektorat Pengelolaan Persampahan


Satker Wilayah Pulau Sumatera dan Jawa

Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Pengelolaan Air Limbah I


Satker Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Pengelolaan Air Limbah II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua


Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Pengelolaan Persampahan I


Satker Wilayahdi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Pengelolaan Persampahan II


110

LAPORAN KINERJA


URAIAN


SS-2.

SS-3

URAIAN

SAT

Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus

%


Subdirektorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus



Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

SeksiPenyehatan Lingkungan Permukiman KhususI


Satker Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua


SS-2.1


%




SS-2.2


%



Persentase penyerapa nanggaran dan pencapaian output belanja


SS-3.1

Persentase lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

%


Seksi Kelembagaan

Persentase lembaga pengelolayang meningkat kapasitasnya

SS-3.2


SDM


Seksi Kelembagaan




SS-5

SS-6

SS-7

URAIAN Meningkatnya kualitas pengaturan






111


URAIAN

SAT

SS-4.1

Jumlah NSPK bidang PLP tersusun

NSPK


Seksi Standarisasi

Jumlah NSPK bidang PLP yang tersusun

SS-4.2

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan PLP

%


Seksi Standarisasi

Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan PLP

SS-5.1


%




SS-5.2


%




SS-5.3


%


SS-6.1


%


SS-6.2


%


SS-7.1


%


SS-7.2


%


112

LAPORAN KINERJA


PENJABARAN IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN


113

8. BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BPPSPAM) SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BPPSPAM) SASARAN STRATEGIS (SS) KODE SS

URAIAN


URAIAN

SAT


SS-1.


SS-1.1


%

Bagian Umum dan Informasi

SS-2


SS-2.1

Persentase PDAM yang meningkat investasinya

%

Bidang Analisis Keuangan, Investasi, dan Promosi

SS-2.2

% KPS yang direalisasikan/ ditindaklanjuti

%


SS.2.3.

Persentase PDAM yang memperoleh pinjaman perbankan

%


SS.2.4.

Persentase PDAM yang meningkat kinerjanya

%

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan

SS-3.1

Jumlah NSPK bidang SPAM yang tersusun

NSPK

Bidang Kajian Dan Kebijakan Program

SS-3.2


%

Bidang Kajian Dan Kebijakan Program

SS-4.1


Naskah


SS-4.2

Jumlah rekomendasi hasil kajian pengembangan SPAM

Rekomendasi

SS-3

SS-4



Bidang Kajian Kebijakan dan Program

IKU SUBBAG

Kasubbag Keuangan


Kasubbag Informasi dan Tata Laksana


114

LAPORAN KINERJA




URAIAN


IKU SUBBAG

SAT

SS-5.1

Tingkat akuntabilitas kinerja BPSPAM

%

Bidang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan


SS-5.2


%

Bidang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan


SS-5.3

Persentase LHP yang ditindaklanjuti

%


Kasubbag Tata Usaha


SS-6


SS-6.1

Persentase peningkatan pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan

%


Kasubbag Informasi dan Tata Laksana

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

SS-7


SS-7.1


%


Kasubbag Keuangan


SS-7.2


%


Kasubbag Keuangan


SS-8.1

Persentase kelengkapan database penyelenggaraan SPAM PDAM dan Non PDAM

%

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan

SS-8



PENJABARAN IKUBADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BPPSPAM)

115

116

LAPORAN KINERJA

Lampiran 6 Buku Penyelarasan

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEJABAT STRUKTURAL BAGIAN/SUBBAGIAN

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 1

1.1.

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Kepala Subbag Tata Usaha Kepegawaian

(1). Tingkat ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

Analis Kepegawaian

(2). Persentase kelengkapan data base kepegawaian

Persentase berkas usulan kenaikan pangkat yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas

Persentase berkas kenaikan gaji berkala yang disiapkan tepat waktu


Persentase berkas untuk update DUK / SIMKA yang disiapkan tepat waktu


Persentase dokumen identitas pegawai yang disiapkan tepat waktu

Dokumen Identitas terdiri dari Askes, Taspen, Karpeg, Karsu, Karis.

Persentase berkas mutasi dan pensiun pegawai yang disiapkan tepat waktu


Persentase Dokumen SKP yang selesai diperiksa tepat waktu Pengolah Data dan Informasi

Persentase konsep laporan Daftar Urut kepangkatan yang disusun tepat waktu Persentase Data Pegawai di SIMKA yang diperbaharui tepat waktu Persentase konsep laporan nominasi kenaikan pangkat dan pensiun yang diselesaiakan tepat waktu Persentase laporan rekapitulasi pegawai yang disusun tepat waktu

1 pegawai = 1 data


PEJABAT STRUKTURAL BAGIAN/SUBBAGIAN

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Persentase Konsep SK Kenaikan Pangkat yang disusun tepat waktu Persentase laporan hasil monev kepegawaian yang disusun tepat waktu 1.2.

Kepala Subbag Pengembangan Pegawai

(1). Persentase peningkatan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (2). Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat dan pegawai

Analis Kepegawaian

Persentase dokumen penawaran diklat yang disiapkan tepat waktu


Persentase berkas Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) pembinaan = 1 (satu) berkas

Persentase pemutakhiran materi diklat / bintek dan evaluasi hasil bintek yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) diklat/bimtek = 1 (satu) berkas

Persentase konsep Ijin Belajar yang disusun tepat waktu Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Aparat Satker yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas

Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan tepat waktu

; 1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas

Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparat yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas

117

118

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU Persentase berkas fasilitasi Peningkatan Ketrampilan dalam pengelolaan Gedung yang disiapkan tepat waktu

1.3. Subbag Organisasi dan Tata Laksana

KETERANGAN 1 (satu) fasilitasi = 1 (satu) berkas

(1). Persentase penyelesaian formasi dan kebutuhan pegawai (2). Persentase penyelesaian analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan

2

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM 2.1 Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan

(1). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Setditjen (2). Presentase unit kerja yang menapai target PNBP

Bendahara Pengeluaran

Persentase dokumen buku kas umum (BKU) yang disusun tepat waktu Persentase dokumen Buku Kas Bank, Kas Tunai, Uang Persediaan (UP) dan Panjar yang disusun tepat waktu Persentase dokumen Buku Pengawasan Anggaran dan Laporan Keadaan Kas (LKKA) yang disiapkan tepat waktu Persentase Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja yang disusun tepat waktu

1 (satu) Satker = 1 (satu) Laporan

Persentase dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas Triwulan dan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) Satker = 1 (satu) dokumen.



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Penata Keuangan

Pengadministrasi Umum

IKU

KETERANGAN

Persentase berkas Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur-faktur, Daftar Gaji serta Honorarium PNS dan CPNS yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) Berita Acara = 1 (satu) dokumen.

Persentase dokumen SPT Pajak Tahunan PNS yang disusun tepat waktu


Persentase berkas administrasi gaji dan transfer gaji yang disiapkan tepat waktu Persentase berkas administrasi KGB, kenaikan pangkat dan SKPP yang disiapkan tepat waktu

1 (satu) pegawai = 1 (satu) Dokumen

Persentase berkas SPT Pajak tahunan dan Surat Pertangungjawaban Mutlak Pegawai yang disiapkan tepat waktu


Persentase data dokumen yang diinput ke dalam Buku Kas Umum (BKU) tepat waktu


Persentase Dokumen Pembukuan Pajak yang disiapkan tepat waktu


Persentase data dokumen laporan pajak yang diinput tepat waktu 2.2.

Kepala Subbagian Verifikasi dan Pelaporan

(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti

Penelaah LHP dan Kerugian Negara

Persentase berkas LHP yang diinput dalam database tepat waktu

(2). Tingkat Kualitas Laporan Keuangan

Persentase konsep laporan bulanan LHP dan tindak lanjut tingkat eselon I yang disusun tepat waktu

1 (satu) bulan = 1 (satu) konsep laporan

(3). Tingkat akuntabilitas kinerja Setditjen

Persentase konsep laporan final Rekening Satker yang disusun tepat waktu

1 (satu) satker = 1 (satu) konsep laporan

119

120

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Pengadministrasi umum

IKU

KETERANGAN

Persentase konsep laporan bulanan LHP dan tindak lanjut tingkat Kementerian yang disusun tepat waktu

Satuan: Konsep Laporan

Persentase data dokumen SPP yang diinput tepat waktu

1 (satu) bulan = 1 (satu) konsep laporan

Persentase dokumen Lembar-2 SPPD yang diketik tepat waktu Persentase dokumen perjalanan dinas yang direkap tepat waktu Pengolah database SPM

Verifikator

Persentase berkas data perusahaan yang diinput di aplikasi SPP/SPM tepat waktu

1 (satu) berkas = 1 (satu) perjalanan dinas

Persentase berkas data SPP/SPM yang diinput dan dicetak tepat waktu

1 (satu) berkas = 1 (satu) perusahaan

Persentase dokumen SPP yang diverfikasi tepat waktu

1 (satu) berkas = 1 (satu) perusahaan

Persentase dokumen data yang dimasukkan ke dalam Buku Pengawasan Anggaran tepat waktu Penyusun Monev dan Pelaporan

Persentase berkas data ADK yang dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan tepat waktu Persentase konsep laporan LRA Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu Persentase konsep laporan Neraca Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu Persentase konsep laporan penjelasan hasil rekonsiliasi yang disusun tepat waktu

Verifikator Data dan Informasi

Persentase berkas data ADK yang dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan tepat waktu



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU Persentase konsep laporan LRA Tingkat Eselon I yang disusun tepat waktu Persentase konsep laporan Neraca Tingkat Eselon I yang disusun Persentase konsep laporan Calk Eselon I yang disusun tepat waktu

2.3.

Kepala Subbagian Umum

(1). Persentase pemenuhan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran

Pengadmnistrasi Umum

(2). Persentase penyelesaian tatalaksana kearsipan

Persentase konsep surat undangan yang disusun tepat waktu

Persentase surat yang dicatat dibuku agenda dan didistribusikan tepat waktu Persentase konsep laporan kegiatan swakelolan yang disiapkan tepat waktu Arsiparis

Persentase berkas penyusunan ksepakatan bersama yang disiapkan tepat waktu Persentase berkas permohonan perubahan status rumah negara yang disiapkan tepat waktu

3. 3.1.

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kepala Subbagian Perundang-undangan

(1). Jumlah Rancangan Peraturan (NSPK) bidang permukiman yang diterbitkan

Perancang Peraturan Perundangan

Persentase dokumen yang ditelaah tepat waktu

KETERANGAN

121

122

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

(2). Persentase permasalahan yang diberikan pertimbangan hukum

IKU Persentase konsep usul prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun tepat waktu Persentase konsep Surat Edaran yang disusun tepat waktu Persentase konsep hasil telaahan peraturan perundang-undangan yang disusun tepat waktu Persentase berkas diseminasi produk perundang-undangan yang disiapkan tepat waktu Persentase konsep laporan hasil evaluasi peraturan perundangundangan yang disiapkan tepat waktu

3.2. Kepala Subbagian Advokasi Hukum

(1). Persentase surat izin penghunian/ pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang diterbitkan tepat waktu

Penelaah Bantuan Hukum

(2). Persentase kasus yang diberikan advokasi hukum

Persentase konsep pemberian bantuan hukum yang disusun tepat waktu

Persentase konsep penyelesaian perkara dan sengketa yang disusun tepat waktu Persentase konsep penyelesaian masalah hukum BMN yang disusun tepat waktu Arsparis

Persentase berkas penyelesaian perkara yang disiapkan tepat waktu Persentase konsep surat dalam rangka penyuluhan bantuan hukum yang disusun tepat waktu

KETERANGAN



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Penelaah Bantuan Hukum

IKU Persentase konsep rekomendasi hasil telaahan kontrak yang disusun tepat waktu Persentase konsep Surat Kesepakatan Bersama yang disusun tepat waktu Persentase konsep konsep Surat Perjanjian Kerjasama yang disusun Persentase berkas usulan penetapan status Rumah Negara yang disiapkan tepat waktu Persentase Konsep Surat Izin Penghunian Rumah Negara yang disusun tepat waktu Persentase berkas usulan perubahan status Rumah Negara yang disiapkan tepat waktu.

3.3.

Kepala Subbag Komunikasi Publik

(1). Jumlah publikasi yang diterbitkan (2). Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

4

4.1.

BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Kepala Subbagian Penatausahaan BMN

Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SIMAK BMN

Pengolah BMN

Persentase konsep surat usulan penghapusan BMN yang disusun tepat waktu. Persentase konsep Berita Acara Penghapusan BMN yang disusun tepat waktu.

4.2.

Kepala Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan BMN


Penelaah Laporan BMN

Persentase konsep laporan rekonsiliasi BMN yang disusun tepat waktu.

KETERANGAN

123

124

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU Persentase konsep laporan BMN Satker yang disusun tepat waktu.

Pengolah BMN

Persentase konsep surat usulan penghapusan BMN yang disusun Persentase konsep Berita Acara Penghapusan BMN yang disusun tepat waktu.

4.3.

Kepala Subbagian Pengamanan BMN

Persentase Satker yang mencaai ratarata pengamanan fisik

Penelaah Laporan BMN

Persentase konsep laporan rekonsiliasi BMN yang disusun tepat waktu. Persentase konsep laporan BMN Satker yang disusun tepat waktu.

KETERANGAN


2. DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PEJABAT STRUKTURAL BAGIAN/SUBBAGIAN

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 1

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

SUBDIT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

1.1. Kasi Keterpaduan Perencanaan

(1). Persentase dalam Penelaah Kebijakan RPIJM yang dan Strategi terakomodasi di dalam DIPA

Jumlah konsep Jakstra yang disusun

Satuan: Konsep

(2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan unfrastruktur permukiman yang tersusun

Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah konsep sinkronisasai rencana pembangunan dengan RPI2JM yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas kegiatan pembahasan Jakstra yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah dokumen usulan program dalam MP yang diperiksa

Satuan: Dokumen

Pengintegrasi Perencanaan Program Penelaah Kebijakan dan Strategi

Pengintegrasi Perencanaan Program 1.2. Kasi Fasilitas Kemitraan

(1). Jumlah kemitraan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan (2). Jumlah pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan yang tersusun

Penyusun Program dan Rencana Anggaran

125

126

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

2

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas bahan Rakor Pinjaman dan Hibah LN yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep MoU yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas bahan investasi yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlahberkas bahan kerjasama luar negeri yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: Dokumen


Satuan: berkas


Satuan: Konsep


Satuan: berkas


Satuan: berkas


Satuan: Dokumen


Satuan: berkas

SUBDIT KETERPADUAN PEMBIAYAAN 2.1

Kasi Keterpaduan Pembiayaan I

(1). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja bidang PKP dan PBL

Pengolah Pengembngan Investasi

(2). Persentase realisasi pembiyaan lainnya bidang PKP dan PBL.




PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

2.1 Kasi Keterpaduan Pembiayaan II

3

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN


Satuan: Konsep


Satuan: berkas


Satuan: berkas


Satuan: Dokumen


Satuan: berkas


Satuan: Konsep

Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSR yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: Konsep


Jumlah berkas bahan fasilitasi penyiapan program CSR yang disiapkan

Satuan: berkas


Jumlah dokumen laporan Konsolidasi Data MP yang diperiksa

Satuan: dokumen

Jumlah konsep Pembahasan Pengintegrasian SIPPA DJCK yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah konsep Pembahasan pedoman yang disiapkan

Satuan: Konsep

Pengolah Pengembngan Investasi

SUBDIT KETERPADUAN PELAKSANAAN

3.1. Kasi Keterpaduan Pelaksanaan I

(1). Jumlah petunjuk teknis keterpaduan pelaksanaan yang tersusun


(2). Jumlah fasilitasi keterpaduan yang dilksanakan

127

128

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Pengolah Data dan Anggaran

3.2. Kasi Keterpaduan Pelaksanaan II

(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti (2). Jumlah pedoman pelaksanaan keterpaduan yang tersusun


IKU

KETERANGAN

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas Kertas Kerja RKAKL yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan dokumen DIPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan Revisi RKAKL/DIPA/POK yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep profil kegiatan CK yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah konsep kontrak yang disusun

Satuan: Konsep surat

Jumlah konsep SK yang disusun


Jumlah konsep SPK jasa konsultasi yang disusun


Jumlah dokumen laporan Konsolidasi Data MP yang diperiksa

Satuan: dokumen

Jumlah konsep Pembahasan Pengintegrasian SIPPA DJCK yang disiapkan

Satuan: Konsep



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Pengolah Data dan Anggaran

4

SUBDIT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep Pembahasan pedoman yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam konreg yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen usulan program dan anggaran tahunan dalam Musrenbang yang diolah

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas Kertas Kerja RKAKL yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan dokumen DIPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan Revisi RKAKL/DIPA/POK yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan evaluasi pelaksanaan anggaran yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep profil kegiatan CK yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah konsep kontrak yang disusun


Jumlah konsep SK yang disusun


Jumlah konsep SPK jasa konsultasi yang disusun


129

130

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 4.1. Seksi Pengelolaan Data

IKU (1). Persentase kelengkapan data base per sektor

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Pengo--lah Data dan Informasi

Jumlah konsep laporan 2 mingguan pemantauan kegiatan yang disusun


(2). Jumlah Pedoman Pengelolaan data yang diterbitkan

Jumlah konsep laporan 3 bulanan pemantauan kegiatan yang disusun

Pengolah Data dan Informasi


4.2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi

(1). Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem informasi DJCK


(2). Jumlah fasilitasi sistem dan teknologi informasi


Jumlah konsep laporan monitoring pelaksanaan pembangunan yang disusun


Jumlah konsep laporan peta tematik dan GIS yang disusun


Jumlah bahan pengelolaan aplikasi dan situs web yang dikumpulkan

Satuan:

Jumlah laporan pengaduan layanan yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah laporan penyelesaian tindakan perbaikan yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah konsep artikel yang disusun untuk buletin

Satuan: Konsep Artikel

Jumlah konsep naskah hasil peliputan yang disusun untuk buletin

Satuan: Konsep Berita

Jumlah konsep naskah iproduk publikasi yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah naskah yang di upload di website

Satuan: Naskah



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

5

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep e-mail yang disusun

Satuan: Konsep E-mali

Jumlah dokumen laporan kinerja yang diperiksa

Dokumen LAKIP dan PK dari Unit/UKM

Jumlah konsep laporan kinerja yang disusun

Konsep PK dan LAKIP DJCK

Jumlah dokumen laporan kinerja yang diperiksa

Dokumen kinerja dari Subdit/Subbag/Satker.

Jumlah konsep laporan kinerja yang disusun

Konsep PK dan LAKIP Bina Program

SUBDIT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5.1. Kasi Pemantauan dan Evaluasi I

(1). Tingkat akuntabilitas kinerja DJCK

Pengevaluasi Program dan Kebijakan

(2). Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP dan BPB serta Satker terkait Pengevaluasi Program dan Kebijakan

Pengevaluasi Program dan Kinerja

Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun

Pengolah Data dan Sistem Informasi

Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SIMEKA

5.2. Kasi Pemantauan dan Evaluasi II

(1). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat KIP

Pengevaluasi Program dan Kinerja

Jumlah konsep pedoman evaluasi yang disusun

131

132

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

(2). Persentase rata-rata capaian Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PSPAM dan PPLP serta Satker terkait

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep laporan hasil evaluasi yang disusun


Jumlah berkas data kinerja yang diperiksa Jumlah berkas data yang diinput ke dalam SIMEKA

6

Subbag Tata Usaha

(1). Persentase LHP Analis Kepegawaian yg ditindaklanjuti

Jumlah berkas daftar gaji dan gaji terusan yang disiapkan

Satuan: Berkas; 1 (satu) pegawai = 1 (satu) berkas

(2). Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan keputusan kepegawaian

Jumlah berkas daftar lembur yang disiapkan


(3). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (SAI)

Jumlah berkas daftar honor, TKK, dan Uang Makan yang disiapkan


(4). Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan pengelolaan BMN

Jumlah berkas daftar gaji susulan, gaji terusan dan uang duka/wafat yang disiapkan



Jumlah konsep surat SKPP Pegawai, pensiun dan pegawai pindah yang disusun


(6). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran

Jumlah berkas daftar rapel gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan beras, kenaikan pangkat yang disiapkan




PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Penata Keuangan

Pengelola BMN

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep usulan rencana anggaran gaji pegawai yang disusun

Satuan: konsep














Satuan: konsep

Jumlah konsep surat usulan penghapusan barang yang disusun

Satuan: konsep surat

Jumlah konsep laporan kondisi barang yang disusun

Satuan: konsep laporan

133

134

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep lapoan Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang disusun


Jumlah konsep laporan Rekon Internal Bulanan yang disusun


Jumlah konsep laporan rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN yang disusun


Jumlah konsep laporan barang persediaan yang disusun


Jumlah konsep usulan renovasi / pengamanan asset yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep Kartu Inventaris Barang yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan yang disusun


3. DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PEJABAT STRUKTURAL / SATKER

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN SATKER PROVINSI / SATKER STRATEGIS

IKU (1). Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan

NAMA JABATAN Pejabat Pembuat Komitmen

IKU Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu

KETERANGAN 1 pengadaan barang/ jasa = 1 laporan


PEJABAT STRUKTURAL / SATKER

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

(2). Luas peningkatan kualitas permukiman di daerah perdesaan (3). Luas peningkatan kualitas permukiman di kawasan khusus


(4). Persentase peningkatan produktivitas masyarakat Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan

Urusan Pengujian dan Penerimaan SPP

Pengawas

Pelapor E-Monitoring

Pelaksana Administrasi

IKU

KETERANGAN

Jumlah laporan serah terima pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu

1 pengadaan barang/ jasa = 1 laporan

Jumlah konsep Rencana Anggaran yang disampaiakan tepat waktu

Satuan: konsep

Jumlah laporan kegiatan konstruksi yang diselesaikan tepat waktu

1 kegiatan konstrksi = 1 laporan

Jumlah berkas SPM yang diproses tepat waktu

1 kegiatan = 1 berkas

Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu

1 kegiatan = 1 konsep laporan

Jumlah berkas SPP yang diperiksa tepat waktu


Jumlah berkas hak tagih yang diperiksa tepat waktu


Jumlah berkas kegiatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis


Jumlah laporan hasil pengawasan yang disampaikan tepat waktu

1 kegiatan = 1 laporan

Jumlah laporan dua mingguan yang disampaikan tepat waktu


Jumlah laporan triwulanan yang disampaikan tepat waktu


Jumlah surat yang dicatat di buku agenda

Satuan: surat

135

136

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

UUKB

Urusan Pelaporan

1

IKU

KETERANGAN

Jumlah surat yang didistribusikan tepat waktu

Satuan: surat

Jumlah berkas BMN yang diverifikasi

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan BMN dan LKB per semester yang disampikan tepat waktu


Jumlah berkas administrasi pajak yang diproses tepat waktu

1 Wajib Pajak = 1 berkas

Jumlah Laporan pajak yang diselesaikan tepat waktu


Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun

Satuan: Konsep

SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 1.1

Kasi Kawasan Permukiman Perkotaan I


Pengintegrasi Perencanaan Program

Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian Penyusun Monev dan Pelaporan

JumlahL aporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Pengolah Data dan informasi

Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon

Pengolah Anggaran

Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan


Jumlah berkasberkas SPP yang disiapkan Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Swakelola yang disiapkan Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan

Pelaksana Teknik

Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa

KETERANGAN

137

138

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 1.2. Kasi Kawasan Permukiman Perkotaan II

IKU

NAMA JABATAN

IKU



Jumlah konsep dan substansi materi teknis yang disusun Jumlah bahan laporan pelaksanaan kajian

Penyusun Monev dan Pelaporan

JumlahL aporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan


Jumlah berkas data perencanaan kebutuhan penanganan infrastruktur yang di rekap Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon

Pengolah Anggaran

Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan


Jumlah berkasberkas SPP yang disiapkan Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan

KETERANGAN



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Swakelola yang disiapkan Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan Pelaksana Teknik

Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa

2

SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

2.1. Kasi Kawasan Permukiman Perdesaan I


Pengolah data dan Informasi


Jumlahberkas Satuan: Berkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi Jumlah berkas data dan informasi terkait program SPPIP dan RPKPP yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Fisik Pekerjaan dan Kebenaran Administrasi yang disiapkan


Jumlah konsep Laporan Monitoring melalui E-moniting yang disiapkan


139

140

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Pelaksana Teknik Jenjang II

Pelaksana Anggaran Jenjang II


2.2. Kasi Kawasan Permukiman Perdesaan II




IKU

KETERANGAN

Jumlah draft Kontrak untuk kegiatan swakelola dan kontraktual yang disiapkan

Satuan: Konsep

Jumlah berkas bahan penyerapan kegiatan swakelola dan kontraktual yang diperiksa

Satuan: Berkas

Jumlah berkas SPP yang diperiksa

Satuan: Berkas

Jumlah konsep laporan yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas SPPD dan SK yang diberikan nomor

Satuan: Berkas

Jumlah berkas II SPPD yang diketik

Satuan: Berkas

Jumlah berkas SPP yang dicatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.

Satuan: Berkas

Jumlah berkas Satuan: Berkas bahan penyusunan rencana kerja (renja) tiap propinsi yang direkapitulasi Jumlah berkas data dan informasi terkait program SPPIP dan RPKPP yang dikumpulkan

Satuan: Berkas







PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Pelaksana Teknik Jenjang II



3

IKU

KETERANGAN


Satuan: Konsep


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Konsep


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas

SUBDIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

3.1. Kasi Kawasan Permukiman Khusus I





Satuan: Berkas



141

142

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Pelaksana Teknik Jenjang II



3.2. Kasi Kawasan Permukiman Khusus II




IKU

KETERANGAN




Satuan: Konsep


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Konsep


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas





PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Pelaksana Teknik Jenjang II




IKU

KETERANGAN




Satuan: Konsep


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Konsep


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Berkas


Satuan: Konsep


JumlahL aporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Satuan: Laporan

Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Satuan: Laporan

143

144

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Pengolah Data dan informasi

Pengolah Anggaran


Pelaksana Teknik

IKU

KETERANGAN


Satuan: berkas

Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon

Satuan: berkas

Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa

Satuan: berkas

Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkasberkas SPP yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan


Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Swakelola yang disiapkan

Satuan: dokumen

Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: konsep



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN


IKU

KETERANGAN


Satuan: berkas


Satuan: Konsep



Pengolah Anggaran


JumlahL aporan hasil kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Satuan: Laporan

Jumlah laporan pemantauan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Satuan: Laporan


Satuan: berkas

Jumlah berkas data/ informasi progress fisik dan keuangan yang diinventarisir melalui Aplikasi RKAKL, E-Proc dan E-Mon

Satuan: berkas

Jumlah berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diperiksa

Satuan: berkas

Jumlah berkas pembukuan dan penerimaan uang muka dari Bendahara Pengeluaran yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkasberkas SPP yang disiapkan

Satuan: berkas

145

146

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Pelaksana Teknik

4

SUBDIT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN

4.1. Kasi Standarisasi

(1). Jumlah NSPK bidang permukiman yang tersusun (2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan permukiman

4.2. Kasi Kelembagaan

(1). Persentase Satker yang memenuhi target kinerja pemberdayaan masyarakat (2). Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep laporan penyerapan anggaran yang disiapkan


Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Swakelola yang disiapkan

Satuan: dokumen

Jumlah berkas usulan Penetapan Spesifikasi Teknis, HPS, dan rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: konsep


Satuan: berkas



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

5

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

SUBDIT PERENCANAAN TEKNIS

5.1. Kasi Penyusunan Rencana

(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA (2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

5.2. Kasi Analisa Teknis

(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti (2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKP

6

KASUBBAG TATA USAHA


Analis Kepegawaian















147

148

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN


Penata Keuangan

Pengelola BMN

IKU

KETERANGAN




Satuan: konsep














Satuan: konsep





PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN












Satuan: konsep


Satuan: konsep



149

150

LAPORAN KINERJA


4. DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN SUB DIREKTORAT / SEKSI

PEJABAT FUNGSIONAL


IKU (1). Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan (2). Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara (3). Jumlah Ruang Terbuka Publik Percontohan yang terbangun (4). Luas Pemyelenggaraan Penataan Bangunan (5). Persentase peningkatan produktivitas masyarakat

1

SUBDIT BANGUNAN GEDUNG

1.1. Kasi Bangunan Gedung Umum

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja penyelenggaraan BG

1.2. Kasi Bangunan Gedung Negara

Persentase Bagunan Gedung Negara yang terkelola dengan baik

2

SUBDIT PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

2.1. Kasi Wilayah I

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di wilayah Jabodetabek Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di wilayah Jabodetabek

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN


SUB DIREKTORAT / SEKSI

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 2.2. Kasi Wilayah II

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Rata-rata lama waktu pengurusan perijinan pengunaan Rumah Negara di luar wilayah Jabodetabek Persentase rumah negara yang terkelola dengan baik di luar wilayah Jabodetabek

3

SUBDIT PBL KHUSUS

3.1. Kasi Wilayah I


3.2. Kasi Wilayah II


4

SUBDIT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN


(1). Jumlah NSPK bidang PBL yang tersusun

Penyusun NSPK

(2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan PBL Penyusun Monev dan Pelaporan

5


Jumlah konsep materi Rapermen yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah konsep materi harmonisasi RPP

Satuan: Konsep

Jumlah konsep undangan pembahasan yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah kosep laporan kegiatan yang disusun

Satuan: Konsep

151

152

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 5.1. Kasi Penyusunan rencana

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

(1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA (2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja


(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti (2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat BPB

6

KASUBBAG TATA USAHA


Analis Kepegawaian




















PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Penata Keuangan

Pengelola BMN

IKU

KETERANGAN


Satuan: konsep










Satuan: Berkas;




Satuan: konsep





153

154

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN










Satuan: konsep


Satuan: konsep



5. DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SUB DIREKKTORAT / SEKSI

PEJABAT FUNGSIONAL


IKU (1). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan


IKU

KETERANGAN

Jumlah laporan pengadaan barang/ jasa yang diselesaikan tepat waktu



SUB DIREKKTORAT / SEKSI

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

(2). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perdesaan (3). Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di kawasan khusus


Urusan Penerbitan SPM dan Pelaporan


Pengawas



UUKB

IKU

KETERANGAN




Satuan: konsep



Jumlah berkas SPM yang 1 kegiatan = 1 berkas diproses tepat waktu Jumlah konsep laporan kegiatan yang disusun tepat waktu















Satuan: surat


Satuan: surat


Satuan: berkas

155

156

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Urusan Pelaporan

Pejabat Pembuat Komitmen




Pengawas


IKU

KETERANGAN












Satuan: konsep

















PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN


UUKB

Urusan Pelaporan





IKU

KETERANGAN




Satuan: surat


Satuan: surat


Satuan: berkas












Satuan: konsep









157

158

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Pengawas



UUKB

Urusan Pelaporan

IKU

KETERANGAN










Satuan: surat


Satuan: surat


Satuan: berkas






1 Wajib Pajak = 1 berkas Satuan: konsep laporan

1.

SUBDIT

1.1. Kasi SPAM Perkotaan I


Pengolah Data Monev dan Pelaporan

Jumlah konsep laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan SPAM yang disusun

Satuan: Konsep laporan

Jumlah berkas koordinasi dan sinkronisasi air baku yang disiapkan

Satuan: berkas



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Pengadministrasi Umum

Penata Keuangan



Penata Keuangan

1.2. Kasi SPAM Perkotaan II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua


IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas data untuk bahan pelaporan yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah I A yang direkaiputlasi

Satuan: dokumen

Jumlah berkas pencairan dana implementasi anggaran yang diproses

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah I A yang disusun





Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah I B yang direkaiputlasi

Satuan: dokumen


Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah IB yang disusun




159

160

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN


Penata Keuangan



Penata Keuangan

IKU

KETERANGAN


Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah II A yang direkaiputlasi

Satuan: dokumen


Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah II A yang disusun





Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah dokumen hasil perjalanan dinas kegiatan Subdit Wilayah II B yang direkaiputlasi

Satuan: dokumen


Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan pertanggungjawaban keuangan pada PPK dibawah Subdit Wilayah II B yang disusun




PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 2.

IKU

IKU

SUBDIT PENGEMBANGAN SPAM PERKOTAAN

2.1. Kasi SPAM Perdesaan I


2.2. Kasi SPAM Perdesaan II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

2.

NAMA JABATAN

SUBDIT PENGEMBANGAN SPAM PERKOTAAN

3.1. Kasi SPAM Khusus I



Jumlah laporan pendampingan terhadap PDAM dalam penyusunan proposal pinjaman perbankan yang disusun Jumlah konsep daftar minat PDAM untuk melakukan pinjaman perbankan yang disusun


Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda Jumlah surat yang didistribusikan

Bendahara

Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun

Pengelola Database SPM

Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun Jumlah konsep Laporan Realisasi Anggaran yang disusun

KETERANGAN

161

162

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Pengolah Data dan Informasi

IKU Jumlah laporan pendampingan terhadap PDAM dalam penyusunan proposal pinjaman perbankan yang disusun Jumlah konsep daftar minat PDAM untuk melakukan pinjaman perbankan yang disusun



Bendahara

Jumlah berkas daftar perjalanan dinas yang disusun Jumlah berkas rencana dan penyerapan penyerapan tahun anggaran yang disusun

Pengelola Database SPM

Jumlah konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun Jumlah konsep Laporan Realisasi Anggaran yang disusun

3.2. Kasi SPAM Khusus II



Pengadministrasi Umum Bendahara Pengelola Database SPM

Jumlah laporan pendampingan Pemda dalam penyusunan studi kelayakan KPS yang disusun

KETERANGAN


Lampiran 6 SUB DIREKKTORAT / SEKSI

PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU

Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Umum Bendahara Pengelola Database SPM 4

SUBDIT STANDARRDISASI DAN KELEMBAGAAN


Jumlah NSPK bidang SPAM yang tersusun

Penyusun NSPK


Jumlah konsep materi teknis dan batang tubuh peraturan perundangundangan yang disusun Jumlah konsep final peraturan perundangundangan bidang air minum yang siap dilegislasi oleh Bagian/ Biro Hukum yang disusun




Persentase lembaga pengelola (UPTD dan PDAM yang meningkat kapasitasnya Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

5


KETERANGAN

163

164

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 5.1. Kasi Penyusunan rencana

IKU (1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

NAMA JABATAN Penyusun Rencana, Program dan Anggaran

(2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Pengadministrasi Umum

Penyusun Rencana, Program dan Anggaran



(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti

Penyusun Monitoring dan Evaluasi

(2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan SPAM Pengolah Data dan Sistem Informasi

IKU

KETERANGAN

Jumlah Bahan Presentasi yang dibuat

Satuan: Naskah

Jumlah berkas kegiatan Manajemen Advisory Penyusunan Rencana Induk SPAM Wilayah I & II yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah surat yang dicatat di buku diagenda

Satuan: surat

Jumlah surat yang didistribusikan

Satuan: surat

Jumlah konsep RKA yang disusun

Stuan: konsep

Jumlah berkas kegiatan Penyiapan dan Penyusunan Program 2014 yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah berkas kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Air Baku untuk Air Minum yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah berkas Usulan Air Baku yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah berkas kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan hasil pemantauan DAK yang disusun



Satuan: Naskah



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

KASUBBAG TATA USAHA

KETERANGAN

Jumlah berkas kegiatan Pendampingan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengembangan Air Minum yang didokumentasikan

Satuan: berkas

Jumlah berkas kegiatan Kampanye Publik Bidang Air Minum yang didokumentasikan

Satuan: berkas


Satuan: Naskah



















Satuan: konsep




6

IKU


Analis Kepegawaian

Penata Keuangan

165

166

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Pengelola BMN

IKU

KETERANGAN












Satuan: konsep














Satuan: konsep


Satuan: konsep



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU Jumlah konsep Buku Laporan Tahunan yang disusun

KETERANGAN Satuan: konsep laporan

6. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PEJABAT STRUKTURAL / SATKER

PEJABAT FUNGSIONAL


IKU (1). Persentase peningkatan akses pelayanan air limbah


(2). Persentase peningkatan akses pelayanan persampahan (3). Persentase peningkatan akses sanitasi di kawasan khusus




Pengawas

IKU

KETERANGAN






Satuan: konsep













167

168

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN



UUKB

Urusan Pelaporan



IKU

KETERANGAN








Satuan: surat


Satuan: surat


Satuan: berkas












Satuan: konsep



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN



Pengawas



UUKB

IKU

KETERANGAN




















Satuan: surat


Satuan: surat


Satuan: berkas



169

170

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Urusan Pelaporan

1.

IKU

KETERANGAN





Jumlah berkas bahan dan kelengkapan administrasi terkait pengembangan investasi bidang air limbah di daerah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan monitoring ke daerah dalam rangka mendokumentasikan potensi pengembangan investasi daerah yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah konsep penyusunan rencana pengembangan investasi bidang air limbah yang disiapkan

Satuan: konsep

Jumlah konsep surat-surat terkait pengembangan investasi yang disiapkan


Jumlah berkas bahan dan kelengkapan administrasi terkait pengembangan investasi bidang air limbah di daerah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan monitoring ke daerah dalam rangka mendokumentasikan potensi pengembangan investasi daerah yang disusun

Satuan: Laporan

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1.1. Kasi Pengelolaan Air Limbah I


Pengolah Pengembangan Investasi




PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

1.2.

Kasi Pengelolaan Air Limbah II

IKU


NAMA JABATAN

Pengolah Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep penyusunan rencana pengembangan investasi bidang air limbah yang disiapkan

Satuan: konsep

Jumlah konsep surat-surat terkait pengembangan investasi yang disiapkan


Jumlah SOP pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas data terkait penerapan standar operasi dan pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas pendampingan penerapan dokumen perencanaan kegiatan air limbah I yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah konsep fasilitasi Satuan: konsep perbaikan sarana dan prasarana air limbah akibat bencana dan kerusuhan sosial yang disiapkan

Penyusun Bimbingan Teknik

Jumlah berkas data terkait pemanfaatan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah berkas perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang PLP untuk subdit air limbah untuk wilayah I yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

171

172

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Pengolah Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis

IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang air limbah dengan instansi atau K/L terkait yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah naskah notulen pembahasan kegiatan air limbah yang dibuat

Satuan: naskah

Jumlah SOP pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas data terkait penerapan standar operasi dan pemeliharaan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas pendampingan penerapan dokumen perencanaan kegiatan air limbah I yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah konsep fasilitasi Satuan: konsep perbaikan sarana dan prasarana air limbah akibat bencana dan kerusuhan sosial yang disiapkan Jumlah berkas data terkait pemanfaatan kegiatan air limbah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang disusun

Satuan: Laporan



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Penyusun Bimbingan Teknik

2. 2.1.

IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang PLP untuk subdit air limbah untuk wilayah I yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang air limbah dengan instansi atau K/L terkait yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan air limbah ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah naskah notulen pembahasan kegiatan air limbah yang dibuat

Satuan: naskah

Jumlah data teknis Evaluasi Kegiatan persampahan yang dikumpulkan

Satuan: data

Jumlah data untuk pemutakhiran database a yang diinput

Satuan: data

Jumlah data dan informasi e-monitoring yang direkap

Satuan: data

Jumlah berkas koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan

Satuan: berkas

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kasi Pengelolaan Persampahan I



173

174

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Penyusun monev dan Pelaporan


IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas untuk Konsinyasi dan Diseminasi TPA yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang diumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yag disusun

Satuan: laporan

Jumlah data teknis Evaluasi Kegiatan persampahan yang dikumpulkan

Satuan: data

Jumlah data untuk pemutakhiran database a yang diinput

Satuan: data

Jumlah data dan informasi e-monitoring yang direkap

Satuan: data

Jumlah berkas koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas untuk Konsinyasi dan Diseminasi TPA yang disiapkan

Satuan: berkas



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN Penyusun monev dan Pelaporan

2.2.

Kasi Pengelolaan Persampahan II

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua



IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang diumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yag disusun

Satuan: laporan

Jumlah berkas bahan koordinasi terkait bidang persampahan dengan instansi atau KL yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan sosialisasi dan diseminasi produkproduk dan peraturan terkait investasi infrastruktur yag disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Implementation Consultant for emission reduction in cities yang disiapkan

Satuan: dokumen

Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah berkas kegiatan Konsinyasi dan Diseminasi DED TPA dan 3R yang disiapkan

Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan sosialisasi dan diseminasi produkproduk dan peraturan terkait investasi infrastruktur yag disiapkan

Satuan: berkas

175

176

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

Penyusun Bimbingan Teknis

Penyusun Bimbingan Teknis

IKU

KETERANGAN

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Implementation Consultant for emission reduction in cities yang disiapkan

Satuan: dokumen

Jumlah laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi Persampahan yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah berkas kegiatan Konsinyasi dan Diseminasi DED TPA dan 3R yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang disusun


Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah berkas pelaksanaan kegiatan Diseminasi 3R yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan perencanaan dan penyelenggaraan bimbingan teknis yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan mengenai materi teknis, kelembagaan, dan peran masyarakat yang disusun




PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

3. 3.1.

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas bahan monitoring kegiatan Persampahan ke daerah yang dikumpulkan

Satuan: berkas


Satuan: berkas

Jumlah berkas pelaksanaan kegiatan Diseminasi 3R yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas jadwal monitoring ke daerah yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi drainase di 33 provinsi yang disusun


Jumlah laporan kegiatan swakelola sudbit drainase yang dikumpulkan

Satuan: laporan

Jumlah konsep laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disiapkan


Jumlah data dan sistem informasi subdit drainase yang diolah

Satuan: Data

Jumlah naskah form ulir pengumpulan data dan penyebarluasan informasi bidang drainase yang disiapkan

Satuan: Naskah

SUBDIREKTORAT PLP KHUSUS Kasi PLP Khusus I




177

178

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN



IKU

KETERANGAN

Jumlah data e-monitoring per 2 minggu dan merekapitulasi form P1-P9 setiap Satker per 2 minggu yang diolah

Satuan: Data

Jumlah dokumen info umum dan pemaketan kegiatan Direktorat yang diinput secara online

Satuan: dokumen

Jumlah naskah penyajian informasi pekerjaan drainase Satker di 33 propinsi yang disusun

Satuan: Naskah

Jumlah laporan evaluasi hasil monitoring yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah berkas bahan untuk kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah berkas jadwal monitoring ke daerah yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi drainase di 33 provinsi yang disusun


Jumlah laporan kegiatan swakelola sudbit drainase yang dikumpulkan

Satuan: laporan

Jumlah konsep laporan monitoring kegiatan drainase ke daerah yang disiapkan


Jumlah data dan sistem informasi subdit drainase yang diolah

Satuan: Data



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

3.2.

Kasi PLP Khusus II

IKU

Persentase Satker yang memenuhi target kinerja di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

NAMA JABATAN


IKU

KETERANGAN

Jumlah naskah form ulir pengumpulan data dan penyebarluasan informasi bidang drainase yang disiapkan

Satuan: Naskah

Jumlah data e-monitoring per 2 minggu dan merekapitulasi form P1-P9 setiap Satker per 2 minggu yang diolah

Satuan: Data

Jumlah dokumen info umum dan pemaketan kegiatan Direktorat yang diinput secara online

Satuan: dokumen

Jumlah naskah penyajian informasi pekerjaan drainase Satker di 33 propinsi yang disusun

Satuan: Naskah

Jumlah laporan evaluasi hasil monitoring yang disusun

Satuan: laporan


Satuan: laporan

Jumlah naskah daftar kebutuhan bimbingan teknis drainase perkotaan yang disusun

Satuan: naskah

Jumlah konsep Kerangka Acuan Kerja/ TOR yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas materi teknis sistem drainase perkotaan yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan materi teknis perencanaan/ kelembagaan/peran masyarakat yang disusun

Satuan: laporan

179

180

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN


IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep laporan kegiatan pemetaan kebutuhan NSPK dengan menganalisis kegiatan sektor drainase yang disusun


Jumlah dokumen bahan NSPK (kebijakan/peraturan/ panduan/pedoman) sebagai bahan konsultasi panduan drainase yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah laporan hasil monitoring di provinsi wilayah barat (Sumatera dan Jawa) yang disusun

Satuan: laporan


Satuan: laporan

Jumlah naskah daftar kebutuhan bimbingan teknis drainase perkotaan yang disusun

Satuan: naskah

Jumlah konsep Kerangka Acuan Kerja/ TOR yang disusun

Satuan: Konsep

Jumlah berkas materi teknis sistem drainase perkotaan yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan materi teknis perencanaan/ kelembagaan/peran masyarakat yang disusun

Satuan: laporan

Jumlah konsep laporan kegiatan pemetaan kebutuhan NSPK dengan menganalisis kegiatan sektor drainase yang disusun




PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

4 4.1.

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Jumlah dokumen bahan NSPK (kebijakan/peraturan/ panduan/pedoman) sebagai bahan konsultasi panduan drainase yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah laporan hasil monitoring di provinsi wilayah barat (Sumatera dan Jawa) yang disusun

Satuan: laporan


Satuan: laporan

Jumlah konsep NSPK bidang PLP yang diusun

Satuan: konsep

Jumlah berkas rencana penyelenggaraan workshop Penyiapan NSPK bidang PLP yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan pelaksanaan Lomba Poster dan Karya Tulis tingkat SMP di Provinsi yang dikumpulkan

Satuan: Laporan

Jumlah notulen rapat-rapat persiapan dalam rangka kegiatan Jambore Sanitasi yang disusun

Satuan: Notulen

Jumlah surat dan undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan subdit yang didistribusikan

Satuan: Surat

Jumlah dokumen rencana kerja untuk penyegaran duta sanitasi 2008-2013 yang disiapkan

Satuan: Dokumen

SUBDIT STANDARRDISASI DAN KELEMBAGAAN Kasi Standarisasi

(1). Jumlah NSPK bidang SPAM yang tersusun

Penyusun NSPK

(2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan PPLP Penyelenggara Diseminasi/sosialisasi

181

182

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN


IKU

(1). Persentase lembaga pengelola (UPTD dan non UPTD) yang meningkat kapasitasnya (2). Jumlah SDM lembaga pengelola yang meningkat kapasitasnya

5

SUBIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS

NAMA JABATAN

Pengolah Kinerja Kelembagaan

IKU

KETERANGAN

Jumlah dokumenrencana fasilitasi kegiatan kampanye dan edukasi bidang PLP yang disiapkan

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas bahan kampanye Gerakan Peduli Sanitasi yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah surat undangan workshop fasilitasi kelembagaan TPA Regional yang diketik

Satuan: Surat

Jumlah konsep pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi yang disiapkan


Jumlah berkas bahan untuk pelaksanaan pekerjaan Fasilitasi yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan Fasilitasi ang dibuat

Satuan: Laporan

Jumlah draft buku panduan yang disusun


Jumlah berkas rencana penyelenggaraan workshop yang disiapkan

Satuan: Berkas

Jumlah naskah tayangan terkait bidang pembinaan kelembagaan yang disiapkan

Satuan: Naskah



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN 5.1. Kasi Standarisasi

IKU (1). Persentase dalam RPIJM yang terakomodasi di dalam DIPA

NAMA JABATAN Penyusun program dan Rencana Anggaran

(2). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja


(1). Persentase ketidak patuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan yg ditindaklanjuti


IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas Bahan Sosialisasi Konsultasi Regional, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah berkas data prakiraan maju kebutuhan penganggaran yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah Laporan hasil Konsultasi Regional, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Satker Propinsi Wilayah Tengah yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah berkas data Persiapan Sinkronisasi dan Penajaman Kegiatan Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas Data Petunjuk Operasional Kegiatan Satker Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data Petunjuk Khusus Kegiatan per Satuan Kerja Propinsi Wilayah Tengah yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas Format, Bahan dan Perangkat Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

183

184

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

(2). Tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan PLP


IKU

KETERANGAN

Jumlah berkas data Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data identifikasi Permasalahan dan Potensi Permasalahan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas Data Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah berkas data Hasil Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang dikumpulkan

Satuan: Berkas

Jumlah laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan APBN Reguler yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah laporan rekapitulasi Daftar Inventarisasi Permasalahan bidang PLP yang disusun

Satuan: Laporan

Jumlah dokumen Rencana Kerja Kementerian (aplikasi) Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen konsep DIPA (aplikasi) Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

6

KASUBBAG TATA USAHA

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

Jumlah dokumen Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan/atau DIPA Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen data dukung Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan/atau DIPA Satker Propinsi yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Daftar Usulan Program/Kegiatan dari surat permohonan kabupaten/kota yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Daftar Usulan Program/Kegiatan dari Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/kota yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah dokumen Daftar Usulan Program/Kegiatan dari Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten/kota yang dikumpulkan

Satuan: Dokumen

Jumlah naskah Format Isian Readiness Criteria sektor Pengembangan PLP yang dibuat

Satuan: Naskah









(1). Persentase LHP yang ditindaklanjuti

Analis Kepegawaian

185

186

LAPORAN KINERJA



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN











Satuan: konsep














Satuan: konsep



Penata Keuangan

Pengelola BMN



PEJABAT FUNGSIONAL

NO NAMA JABATAN

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN












Satuan: konsep


Satuan: konsep



7. BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BPPSPAM) ESELON III

PEJABAT FUNGSIONAL

NO UNIT KERJA 1 1.1.

IKU

NAMA JABATAN

IKU

KETERANGAN

BAGIAN UMUM DAN INFORMASI Subbagian Tata Usaha

(1). Persentase LHP yg ditindaklanjuti (2). Persentase pemenuhan sarana dan prasana perkantoran

Analis Kepegawaian





187

188

LAPORAN KINERJA


ESELON III

PEJABAT FUNGSIONAL

NO UNIT KERJA

IKU

NAMA JABATAN


1.2. Subbagian Keuangan

IKU

KETERANGAN










Satuan: konsep



(2). Tingkat Kualitas Laporan Keuangan












(1). Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Pengelola BMN


ESELON III

PEJABAT FUNGSIONAL

NO UNIT KERJA

IKU

NAMA JABATAN

Penata Keuangan

Verifikator

IKU

KETERANGAN


Satuan: konsep


Satuan: konsep
















Satuan: konsep

Jumlah konsep laporan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran yang disiapkan


Jumlah konsep laporan akuntansi yang disiapkan


189

190

LAPORAN KINERJA


ESELON III

PEJABAT FUNGSIONAL

NO UNIT KERJA

1.3. Subbagian Informasi dan Tata Laksana

IKU

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep laporan bimbingan, rekonsiliasi dan penyusunan LRA dan Neraca yang disiapkan


Jumlah konsep laporan penyusunan dan konsolidasi neraca Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang disiapkan


Jumlah konsep laporan keuangan Sekretariat BPPSPAM yang disiapkan


Jumlah naskah liputan dalam rangka Dokumentasi Pengembangan SPAM yang disusun

Satuan: Naskah 1 (satu) naskah = 1 (satu) liputan

Jumlah naskah artikel berita pengembangan SPAM yang disiapkan

Satuan: Naskah

Jumlah berkas untuk Pameran Dalam Rangka Pengembangan SPAM yang disiapkan

Satuan: berkas 1 (satu) berkas = 1 (satu) pameran

Jumlah berkas untuk buku profil PDAM yang disiapkan

Satuan: berkas 1 (satu) berkas = 1 (satu) buku

Jumlah konsep hasil analisis atas kebijakan SPAM oleh Pemda yang disusun

Satuan: konsep

(2). Persentase Pemda Kab/Kota yang memiliki Ranperda/ Perkab/Perwali penyelenggaraan SPAM

Jumlah konsep analisis atas usulan kajian kebijakan dan strategi pengembangan SPAM yang disusun

Satuan: konsep

(3). Jumlah rekomendasi hasil kajian pengembangan SPAM

Jumlah konsep kebijakan dan strategi pengembangan SPAM yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep hasil review atas keijakan dan strategi pengembangan SPAM yang disusun

Satuan: konsep

(1). Jumlah publikasi penyelenggaraan SPAM yg diterbitkan

NAMA JABATAN

Juru Kamera

(1). Jumlah publikasi penyelenggaraan SPAM yg diterbitkan

2

BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

(1). Jumlah rancangan NSPK yang tersusun

Penelaah Kebijakan dan Strategi


ESELON III

PEJABAT FUNGSIONAL

NO UNIT KERJA

IKU

NAMA JABATAN

Teknik Penyehatan Lingkungan Muda


IKU

KETERANGAN

Jumlah karya tulis ilmiah bidangkebijakan dan strategi yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep hasil kajian bahan untuk penyusunan kebijakan SPAM oleh Pemda yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah laporan potensi dan kebutuhan air minum untuk penetapan tarif yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep masukan teknis yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah hasil kajian bahan untuk analisis evaluasi program BPPSPAM yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah karya tulis ilmiah bidang teknik penyehatan lingkungan yang disusun

Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep

191

192

LAPORAN KINERJA


ESELON III

PEJABAT FUNGSIONAL

NO UNIT KERJA

IKU

NAMA JABATAN Teknik Penyehatan Lingkungan Muda

3.

BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN

IKU

KETERANGAN


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep

(2). Tingkat akuntabilitas Kinerja BPPSPAM


Satuan: konsep

(3). Persentase kelengkapan database penyelenggaraan SPAM PDAM dan Non PDAM


Satuan: konsep

(4). Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan


Satuan: konsep


Satuan: konsep

(1). Persentase PDAM yang meningkat kinerjanya



ESELON III

PEJABAT FUNGSIONAL

NO UNIT KERJA

IKU

NAMA JABATAN Teknik Penyehatan Lingkungan Muda


IKU

KETERANGAN


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep


Satuan: konsep

Jumlah konsep KAK/ TOR yang disusun

Satuan: konsep 1 (satu) KPS = 1 (satu) konsep

(2). Persentase PDAM yang memperoleh pinjaman perbankan

Jumlah konsep hasil penelaahan terhadap pendampingan KPS yang disusun

Satuan: berkas 1 (satu) PDAM/Pemda = 1 (Satu) berkas

(3). Persentase PDAM yang meningkat investasinya

Jumlah berkas untuk pendampingan terhadap pemda / PDAM yang disiapkan

Satuan: konsep 1 (satu) workshop= 1 (satu) konsep

Jumlah konsep materi pelaksanaan capacity building / workshop penyelenggaraan KPS yang disiapkan

Satuan: konsep 1 (satu) promosi = 1 (satu) konsep

Jumlah konsep materi promosi peluang investasi

Satuan: berkas

Jumlah berkas kerjasama yang dikumpulkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep Fasilitasi Pinjaman Perbankan yang disiapkan

Satuan: konsep 1 (satu) PDAM = 1 (satu) konsep

(1). Persentase KPS yang ditindaklanjuti


Penelaah Kerjasama

193

194

LAPORAN KINERJA


ESELON III

PEJABAT FUNGSIONAL

NO UNIT KERJA

IKU

NAMA JABATAN

Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama

IKU

KETERANGAN

Jumlah konsep surat perjanjian kerjasama pemerintah swasta yang disusun


Jumlah konsep surat perjanjian pinjaman perbankan yang disusun


Jumlah berkas permohonan kajian perjanjian kerjasama yang disiapkan

Satuan: berkas

Jumlah konsep hasil analisis data aspek teknis kerjasama investasi yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep alternatif rencana peran serta masyarakat dan swasta yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep alternatif rencana investasi/pembiayaan yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep hasil kajian teknis atas rencana pengembangan SPAM PDAM yang disusun

Satuan: konsep

Jumlah konsep hasil analisis data aspek teknis kerjasama investasi yang disusun

Satuan: konsep


Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja

195

196

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya maka Dokumen Rencana Aksi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Aksi ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penjabaran kinerja triwulanan dalam kurun waktu tahun 2015. Dokumen ini disusun sebagai sarana perencanaan dan pengendalian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap Unit Eselon III dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan terutama dalam rangka penyelesaian Dokumen Rencana Aksi ini. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015 yang merupakan sebagian dari tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sejak diberlakukannya PerMen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap unit kerja baik Eselon I maupun Eselon II diharuskan menyusun Rencana Aksi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Aksi merupakan dokumen yang berisi rencana target kinerja yang hendak dicapai secara berkala dalam mewujudkan pencapaian sasaran. Rencana Aksi ini menjadi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Penyusunan Rencana Aksi ditetapkan untuk Eselon I dan Eselon II, pada awal tahun setelah tersusunnya Perjanjian Kinerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Penyusunan dokumen Rencana Aksi, menggunakan sumber data dari E-Monitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1.2. Tugas dan Fungsi Sesuai Peraturan Menteri PU dan PR Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 476, mandat Ditjen Cipta Karya adalah: TUGAS Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundangundangan. FUNGSI 1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;

197

198

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja 3.

Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam membantu mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh lima (5) unit kerja eselon II yang terdiri atas Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman serta satu unit kerja unsur pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Khusus di bidang air minum dan sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT) berupa Balai Pembinaan Teknik Air minum dan Sanitasi setingkat eselon III yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Cipta Karya. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga dibantu oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM) dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, unit pelaksana eselon II di dukung oleh 5 (lima) unit kerja setingkat eselon III yang menjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK dan pemberian bimbingan teknis. Unit pendukung eselon II di dukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat eselon III yang menjalankan fungsi dukungan administrasi dan manajemen keciptakaryaan. Secara keseluruhan Ditjen Cipta Karya memiliki 5 (lima) Direktorat, 1 (satu) Sekretariat Direktorat, 1 (satu) Sekretariat Badan, 25 (duapuluh lima) Subdirektorat, 5 (lima) Bagian Pendukung, 3 (tiga) Bidang, serta 2 (dua) Balai UPT yang tugas dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/ PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk lebih detail terkait struktur organisasi Ditjen Cipta Karya, dapat dilihat pada Gambar 1.1.


Gambar 1.1.Struktur Organisasi Ditjen Cipta Karya

Adapun tugas dan fungsi unit-unit pendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi: - Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana; - Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; - Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hokum, pemberian pertimbangan hokum serta penyelenggaraan komunikasi public Direktorat Jenderal; - Pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal; dan - Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam. 2. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Dalam penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan

199

200

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi : - penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman; - penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman; - penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dn pembiayaan lainnya; - pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; - pengelolaan data dan system teknologi informasi; - pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 3. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; - penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; - pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah; - pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; - penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; - fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


4. Direktorat Bina Penataan Bangunan Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standarisasi dan penguatan kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi: - penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 5. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyelenggarakan fungsi: - Penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan laporan pengembangan system penyediaan air minum;

201

202

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja -

penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan system penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus; - pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; - penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; - fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 6. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi: - penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; - penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; - pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi penyediaan tanah; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang system pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; - penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; - fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang system pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


7. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi BalaiTeknik Air Minum dan Sanitasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, melalui Sekretaris Jenderal Cipta Karya erdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pemberdayaan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi dengan tugas pokok mengembangan kurikulum, melaksanakan bimbingan teknis bidang air minum dan sanitasi, serta pelatihan lainnya, dan diseminasi bahan latihan. Dalam penyelenggaraan tugasnya tersebut, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi menyelenggarakan fungsi: - Pelaksanaan bimbingan teknik pelayanan air minum dan sanitasi

Gambar 1.3.Struktur Organisasi Balai Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi

203

204

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja -

Pemberdayaan kemampuan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan system penyediaan air minum dan sanitasi - Penyebarluasan dan penerapan teknologi rancang bangun sistem penyediaan air minum dan sistem pengolahan sanitasi - Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja air minum dan sanitasi - Penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.3. Visi dan Misi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015- 2019 merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berdasarkan Visi Kementerian PU tersebut, maka Visi Ditjen Cipta Karya :

Terwujudnyapermukimanperkotaandanperdesaanyanglayak, produk6f,berdaya saing dan berkelanjutan Adapun makna dari visi tersebut adalah: − Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan. − Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman. − Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya. − Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.


Misi Ditjen Cipta Karya pada dasarnya juga harus selaras dengan Misi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Ditjen Cipta Karya tersebut maka ditetapkan misi Ditjen Cipta Karya sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan infarstruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah. 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. 3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung. 4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan good governance. 1.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen Cipta Karya merupakan turunan dari visi Kementerian PU-PR tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan adalah: 1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan keberlanjutan. 2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan penataan ruang di kabupaten/kota/kawasan strategis. 3. Menyediakan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

205

206

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7


4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance. Dalam mewujudkan sasaran strategis Kementerian PUPR sebagaimana tercantum Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, yaitu meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan, maka sasaran program Ditjen Cipta Karya meliputi: a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum. b. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indicator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan. c. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi. 1.5. Program dan Kegiatan Berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan RKAKL, Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indicator kinerja yang terukur. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indicator kinerja yang terukur. Sesuai dengan dokumen penganggaran, dalam rangka mewujudkan Sasaran Program, Ditjen Cipta Karya melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, yang didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu: a. Pelayanan Manajemen b. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman c. Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan d. Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman e. Pembinaan dan Pengembangan Air Minum f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan


BAB II PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan dalam PerMen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

2.1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Direktur Jenderal Cipta Karya memiliki satu program yaitu Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, dengan tiga sasaran strategis. Pada tahun 2015, Direktur Jenderal Cipta Karya telah menandatangani Perjanjian Kinerja terkait pelaksanaan program tersebut sebagaimana pada Tabel 2.1.

207

208

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7


Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan besaran anggaran yang diterima oleh Ditjen Cipta Karya pada saat penyusunan PK, sebesar Rp. 19.612.517.206.000,- pada bulan Juni tahun 2015, Ditjen Cipta Karya berkomitmen dalam pemenuhan pencapaian sasaran program dengan indicator sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi Masyarakat dengan indicator kinerja sasaran berupa persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum. Target kinerja sasaran ini ditahun 2015 adalah sebesar 2,07%; 2. Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak dengan indicator kinerja sasaran berupa persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan. Target kinerja sasaran ini ditahun 2015 adalah sebesar 0,70% 3. Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat dengan target kinerja sasaran berupa persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi. Target kinerja sasaran ini ditahun 2015 adalah sebesar 1,80%. Dalam pelaksanaannya, upaya pencapaian sasaran tersebut didukung oleh kegiatan sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.2. berikut ini.


Tabel 2.2. Struktur Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Cipta Karya Tahun 2015

Sasaran& Sasaran&Kegiatan& Indikator&Kinerja& Target& Program/Kegiatan& Kegiatan& Meningkatnya*Kontribusi*Terhadap*Pemenuhan*Kebutuhan*Air*Minum*Bagi*Masyarakat& Pengembangan( Terselenggaranya( SPAM( Jumlah( SPAM( 120( PDAM( Sistem( Penyedian( Air( terfasilitasi( terfasilitasi( Terselenggaraanya( SPAM( Jumlah( SPAM( Non> 1( PDAM( Minum( Non>PDAM(terfasilitasi( PDAM(terfasilitasi( Terselenggaranya( SPAM( Jumlah( SPAM( 4.629( l/det( Perkotaan( Perkotaan( Terselenggaranya( SPAM( Jumlah( SPAM( berbasis( 1.449( l/det( berbasis(masyarakat( masyarakat( Terselenggaranya( SPAM( Jumlah( SPAM( di( 874( l/det( di(kawasan(khusus( kawasan(khusus( BPPSPAM( Meningkatnya( kinerja( Jumlah( PDAM( yang( 35( PDAM( PDAM( meningkat(kinerjanya( Terselenggaranya(NSPK( Jumlah( NSPK( yang( 4( NSPK( diterbitkan( Terlaksananya( fasilitasi( Jumlah( Fasilitasi( 90( Kab/kota( penerapan(NSPK( penerapan(NSPK( Terselenggaranya( kajian( Kajian( Kebijakan( dan( 6( Laporan( kebijakan( dan( strategi( Strategi(Pengembangan( pengembangan(SPAM( SPAM( Meningkatnya* Kontribusi* Terhadap* Pemenuhan* Kebutuhan* Hunian* dan* Permukiman* yang* Layak& Pengembangan( Menurunnya( luasan( Persentase( penurunan( 0,70( %( Kawasan( permukiman( kumuh( luasan( permukiman( Permukiman( perkotaan( kumuh(perkotaan( Sekretaris(Ditjen(CK( Tersedianya( layanan( Jumlah( pegawai( yang( 2.545( orang( informasi( dan( tata( kelola( mendapat( layanan( administrasi( informasi( dan( tata( kepegawaian( kelola( administrasi( kepegawaian( Meningkatnya( kualitas( Kualitas( laporan( WTP( WTP( laporan( keuangan( yang( keuangan( akuntabel( Terwujudnya( peraturan( Jumlah( peraturan( 10( Peraturan( perundang>undangan( bid( perundang>udangan(( CK( bid(CK(yang(diwujudkan( di(tahun(2015( Meningkatnya( kualitas( Jumlah( fasilitasi( proses( 2( Trilyun( tata( kelola( BMN( hibah(BMN( termasuk( terfasilitasinya( proses(hibah(BMN( Terwujudnya( peraturan( Jumlah( angkatan( 67( angkatan( perundang>undangan( bid( pelatihan( CK( Terselenggaranya( Jumlah( masyarakat( 500( orang(

209

210

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja Sasaran& Sasaran&Kegiatan& Indikator&Kinerja& Target& Program/Kegiatan& Kegiatan& Meningkatnya*Kontribusi*Terhadap*Pemenuhan*Kebutuhan*Air*Minum*Bagi*Masyarakat& Bina% Penataan% Terfasiitasinya%legalisasi% Jumlah% Perda% BG% yang% 113% Perda% Pengembangan( Terselenggaranya( SPAM( dihasilkan%% Jumlah( SPAM( 120( PDAM( Bangunan% Perda%BG% Sistem( Penyedian( Air( terfasilitasi( terfasilitasi( Keterpaduan% Meningkatnya% kualitas% Jumlah% Kab/kota% yang% 507% Kab/kota% Terselenggaraanya( SPAM( memiliki% Jumlah( SPAM( RPI2JM% Non> 1( PDAM( Minum( Infrastruktur% RPI2JM% % Non>PDAM(terfasilitasi( berkualitas% PDAM(terfasilitasi( Permukiman% Terselenggaranya( SPAM( Prosentase% Jumlah( SPAM( 4.629( l/det( Konsistensi% Konsistensi% 70% %% Perkotaan( Perkotaan( penyelenggaraan% penyelenggaraan% Terselenggaranya( SPAM( infrastruktur% Jumlah( SPAM( berbasis( 1.449( l/det( infrastruktur% berbasis(masyarakat( masyarakat( terhadap% permukiman% terhadap% permukiman% Terselenggaranya( SPAM( RPI2JM% Jumlah( SPAM( di( 874( l/det( RPI2JM% di(kawasan(khusus( kawasan(khusus( Tingkat% Akuntabilitas% Prosentase% tingkat% 80% %% BPPSPAM( Meningkatnya( kinerja( akuntabilitas%kinerja% Jumlah( PDAM( yang( 35( PDAM( Kinerja% PDAM( % meningkat(kinerjanya( Terselenggaranya(NSPK( Jumlah( NSPK( yang( 4( NSPK( Meningkatnya*Kontribusi*Terhadap*Pemenuhan*Akses*Sanitasi*Bagi*Masyarakat! diterbitkan(jiwa% Pembinaan% dan% Meningkatnya% cakupan% Jumlah% yang% % Jiwa% Terlaksananya( fasilitasi( terlayani% Jumlah( pelayanan% Fasilitasi( Kab/kota( Pengembangan% pelayanan%air%limbah% air% 90( terlayani% penerapan(NSPK( penerapan(NSPK( limbah% Penyehatan% Terselenggaranya( kajian( Jumlah% Kajian( Kebijakan( dan( 6( Laporan( Meningkatnya% cakupan% jiwa% yang% % Jiwa% Lingkungan% kebijakan( Strategi(Pengembangan( Permukiman% pelayanan% dan( strategi( terlayani% pelayanan% terlayani% pengembangan(SPAM( SPAM( persampahan% persampahan% Meningkatnya* Kontribusi* Terhadap* Pemenuhan* Kebutuhan* Hunian* dan* Permukiman* Meningkatnya% cakupan% Jumlah% hektar% kawasan% 1.309% Ha% yang* Layak& pelayanan%drainase% yang% terlayani% pelayanan% Pengembangan( Menurunnya( luasan( drainase% Persentase( penurunan( 0,70( %( Kawasan( permukiman( kumuh( luasan( permukiman( % Permukiman( perkotaan( kumuh(perkotaan( Sekretaris(Ditjen(CK( Tersedianya( layanan( Jumlah( pegawai( yang( 2.545( orang( informasi( dan( tata( kelola( mendapat( layanan( administrasi( informasi( dan( tata( kepegawaian( kelola( administrasi( kepegawaian( Meningkatnya( kualitas( Kualitas( laporan( WTP( WTP( laporan( keuangan( yang( keuangan( akuntabel( Terwujudnya( peraturan( Jumlah( peraturan( 10( Peraturan( perundang>undangan( bid( perundang>udangan(( CK( bid(CK(yang(diwujudkan( di(tahun(2015( Meningkatnya( kualitas( Jumlah( fasilitasi( proses( 2( Trilyun( tata( kelola( BMN( hibah(BMN( termasuk( terfasilitasinya( proses(hibah(BMN( Terwujudnya( peraturan( Jumlah( angkatan( 67( angkatan( perundang>undangan( bid( pelatihan( CK( Terselenggaranya( Jumlah( masyarakat( 500( orang(


2.2. Metode Pengukuran Untuk memudahkan pengukuran kinerja, maka pada saat penentuan target kinerja, perlu diketahui metode pengukuran yang digunakan. Manfaat adanya informasi metode pengukuran, adalah untuk menjamin konsistensi penggunaan indicator kinerja yang measurable. Metode pengukuran dibagi dua yaitu metode pengukuran progress fisik (output) dan metode pengukuran hasil (outcome)

No

Output

L/det (RKAKL)

Sambungan Rumah*

Jiwa Terlayani**

Proyeksi Penduduk (2015)***

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PERKOTAAN SPAM IKK + 1 4,629 462,900 2,027,502 Pemekaran TOTAL 4,629 462,900 2,027,502 PERKOTAAN PERDESAAN 255,461,700 2 SPAM Khusus 874 279,680 1,224,998 Pemberdayaan 3 1,449 463,680 2,030,918 Masyarakat TOTAL 2,323 743,360 3,255,917 PERDESAAN TOTAL 6,952 1,206,260 5,283,419 CIPTA KARYA Keterangan: * Asumsi untuk Perkotaan, 1 l/det setara dengan 100 SR Asumsi untuk Perdesaan, 1 l/det setara dengan 320 SR ** Asumsi 1 KK = 4 jiwa *** Data BPS (Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, tahun 2013)

Kontribusi Direktorat Jenderal CK (2015) (7) = (5)/(6) x 100%

2.07%

Tabel 2.3. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program Pertama

211

212

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7


Tabel 2.4. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program Kedua

No (1) 1

Output

Target 2015

(2) (3) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 2,680 Ha Permukiman Perkotaan

Total Kawasan Kumuh Seluruh Indonesia (4)

Target Pengurangan (%) (5)

(6) = (3)/(4)x(5)

38,413

10

0.70

Tabel 2.5. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program Ketiga

% Pelayanan


BAB III KAPASITAS ORGANISASI 3.1 KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA Dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya beserta unit kerja pendukungnya di tahun 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya didukung oleh 2.549 orang pegawai dengan keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbagi kedalam enam direktorat. Rincian jumlah SDM tiap eselon 2 disajikan dalam tabel 3.1.

! No.

Unit Kerja

Jumlah

1.

SEKDITJEN

262

2.

DIT. KIP

293

3.

DIT. BPB

406

4.

DIT. PKP

576

5.

DIT. PPLP

445

6.

DIT. PSPAM

567

Total

2549

Tabel 3.1. Komposisi SDM Eselon II Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

Di tahun 2015, proporsi terbesar SDM berasal dari golongan III sebanyak 1.511 orang (59%) yang terbagi golongan ruang sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1. Golongan III umumnya didominasi oleh pegawai dengan golongan ruang III/B sebanyak 747 orang yang sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (masa kerja >5 tahun).

Gambar 3.1. Klasifikasi Golongan PNS Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

213

214

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7


Gambar 3.2. Grafik SDM Berdasar Golongan Ruang Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

Pada keragaman SDM berdasarkan pendidikan, komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan Strata-1 sebanyak 1.109 orang atau 44 % dari total keseluruhan SDM.

Gambar 3.3. Grafik SDM Berdasarkan Golongan Pendidikan Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

Klasaifikasi SDM di Direktorat Jendral Cipta Karya terdiri dari pendidikan teknis dan non-teknis. Komposisi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan teknis atau non-teknis dapat dilihat di gambar 3.4.


Gambar 3.4. Grafik SDM Berdasarkan Klasifikasi Teknis dan Non-Teknis Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

Persebaran SDM di setiap unit kerja Eselon II terdiri dari kategori, yaitu pusat dan daerah. Persebaran SDM di masing eselon 2 kurang lebih merata.

Gambar 3.5. Grafik Persebaran SDM Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

215

216

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja Komposisi terbesar persebaran PNS ada di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 566 orang dan yang terendah di Setditjen. Cipta Karya sebanyak 262 orang. Dari analisis kebutuhan pegawai, dapat disampaikan bahwasanya jumlah pegawai di beberapa unit kerja masih belum memadai, hal ini dikarenakan besarnya beban kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan SDM..

!

No. 1. 2.

Unit Kerja Laki-Laki Perempuan Total

Jumlah 1.627 orang 922 orang 2.549 orang

Tabel 3.2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat Jenderal Cipta Karya masih didominasi Laki-laki sebanyak 1.627 orang (64%) dan perempuan sebanyak 922 orang (36%). Terdapat beberapa orang Perempuan yang berperan penting dalam pembangunan bidang Cipta Karya dengan menduduki posisi strategis. Sebanyak 34 perempuan menduduki posisi Eselon IV, 11 perempuan menduduki posisi Eselon III dan 2 perempuan menduduki posisi Eselon II.

Gambar 3.6. Komposisi Perempuan Yang Menduduki Posisi Strategis Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015

Jika dilakukan analisa, maka persebaran SDM dalam upaya mencapai sasaran program Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut: a. Jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki namun demikian meskipun sedikit pegawai perempuan lebih banyak menduduki posisi-posisi strategis di Direktorat Jenderal Cipta Karya.


b. Dengan kenaikan pagu dana Direktorat Jenderal Cipta Karya setiap tahunnya maka otomatis dibutuhkan SDM yang “mumpuni” yang pada kenyataannya belum dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Saat ini, SDM Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mempunyai latar belakang teknik masih lebih sedikit sehingga otomatis dibutuhkan tenaga-tenaga baru yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya. 3.2 SARANA DAN PRASARANA Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mendukung tugas dan fungsi adalah kendaraan operasional dan bangunan gedung, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: a. Kendaraan Operasional Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Cipta adalah 483 buah kendaraan, dengan kondisi rusak ringan sebanyak 40 buah, rusak berat sebanyak 77 buah dan yang masih dalam kondisi baik sebanyak 366 buah. b. Bangunan Gedung Bangunan gedung yang dimiliki Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah seluas 72.661,92 m2 yang terdiri dari depo dan ruangan kantor yang tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Padang, Surabaya, Makasar dan Medan. Depo digunakan untuk penyimpanan sarana dan prasarana tanggap darurat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Pada awal tahun 2015, anggaran Ditjen Cipta Karya adalah sebesar Rp. 14.408.904.348.000,- kemudian pada bulan Juni, terdapat perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 19.612.517.206.000,- Penambahan pagu anggaran ini dikarenakan adanya pengurangan subsidi BBM. Selama kurun waktu Tahun 2015, pagu Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalami revisi 9 kali, yang menyebabkan anggaran menjadi Rp. 19.855.638.146.000,- (Bulan Desember 2015). Perubahan pagu anggaran ini disebabkan adanya dana sisa lelang dan beberapa paket di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yang tidak siap lelang sehingga dialihkan ke direktorat lain dan beberapa di-drop. Pagu anggaran tahun 2015 jika dibandingkan dengan proyeksi anggaran sebagaimana terdapat dalam Rancangan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, hanya teralisasi kurang lebih 30%. Sisa anggaran, untuk mewujudkan target Renstra, diharapkan dapat dipenuhi oleh sektor APBN, masyarakat dan swasta.

217

218

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja Tabel 3.3. Prasarana dan Sarana Gedung dan Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Sumber: Setditjen. Cipta Karya Tahun 2015 NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

PRASARANA/ SARANA

Gedung B.1.C Depo Gudang Induk Depo Gudang Padang Depo Gudang Surabaya Depo Gudang Makasar Depo Gudang Medan Wisma Sanita Gedung Kantor Satker Bangkim Gedung Kantor Tanggap Darurat Gedung Kantor Satker Agropolitan Mess Pejompongan Gedung TC Pejompongan Gedung Ex Tata Bangunan Gedung Kantor Habitat Gedung Kantor BPPSPAM Total

LOKASI

LUAS (M2)

Jakarta Bekasi

25.800 15.480

Padang

1.100

Surabaya

6.000

Makasar

3.000

Medan

12.000

Jakarta

1.390

Jakarta

863,04

Jakarta

824

Jakarta

198

Jakarta

362,88

Jakarta

1.024

Jakarta

1.200

Jakarta

480

Jakarta

540 72.661,92


BAB IV TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER TRIWULAN Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan telah disampaikan dalam Bab II, selanjutnya disusun target pencapaian indicator kinerja per triwulan. Sumber target ini adalah Format Rencana Aksi Kinerja Triwulan sebagaimana terdapat dalam E-Mon, yang merupakan kinerja fisik. Target pencapaian indicator kinerja per triwulan dibedakan antara target pencapaian indicator kinerja Program dan pencapaian indiaktor kinerja kegiatan. Karena tidak seluruh output ataupun outcome memiliki kontribusi secara langsung terhadap pencapaian tiap sasaran, maka dilakukan pembobotan kepada setiap output dan outcome strategis. Pembobotan dilakukan terhadap besaran anggaran yang diperlukan oleh output dan outcome tersebut di tahun 2015. 4.1. Target Pencapaian Indikator Kinerja Program

NO#

SASARAN#STRATEGIS#

INDIKATOR#KINERJA#

TARGET# KINERJA# 2015#

(1)#

(2)#

(3)#

(4)#

PROGRAM:! Pembinaan! dan! Pengembangan! Infrastruktur! ! Permukiman! 1.!

2.!

3.! !

!

Meningkatnya* Kontribusi*Terhadap* Pemenuhan*Kebutuhan* Air*Minum! Meningkatnya* Kontribusi* Terhadap* Pemenuhan* * Kebutuhan* Hunian* dan* Permukiman*Yang*Layak! Meningkatnya* Kontribusi* Terhadap* Pemenuhan* Akses* Sanitasi*Bagi*Masyarkat!

TARGET#TRIWULAN#(%)#

!

T1!

T2#

T3#

(5)#

(6)#

(7)#

!

!

T4# !

(8)#

Persentase!Peningkatan! Cakupan!Pelayanan!Akses!Air! Minum!

2,07!%!

1,20! 23,93! 56,63! 100!

Persentase!Penurunan!Luasan! Permukiman!Kumuh!Perkotaan!

0,70!%!

1,91! 21,12! 53,48! 100!

Persentase!Peningkatan! Cakupan!Pelayanan!Akses! Sanitasi!

1,80!%*

2,17! 13,91! 46,74! 100!

Tabel 4.1 Target Capaian Indikator Kinerja Program Per-Triwulan Tahun 2015

Seperti yang tergambar dalam Tabel 3.1.diatas, dijabarkan target tiap triwulan dari setiap sasaran dengan rata-rata target capaian kinerja untuk Triwulan 1 sebesar 1,76%, Triwulan 2 sebesar 19,65%, Triwulan 3 sebesar 52,29%, dan pada Triwulan 4 sebesar 100%.

219

220

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja Dalam memantau kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, selanjutnya ditetapkanlah target capaian kinerja secara berkala (triwulan) pada setiap sasaran yang hendak dicapai. Selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan satu tahun anggaran, kontribusi untuk tiap indikator kinerja utama seperti yang tersebut berikut ini : 1. Indikator kinerja utama peningkatan cakupan pelayanan akses air minum untuk triwulan 1 sebesar 1,20%, triwulan 2 sebesar 23,93%, triwulan 3 sebesar 56,63%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 2. Indikator kinerja utama penurunan luas permukiman kumuh perkotaan pada triwulan 1 sebesar 1,91%, triwulan 2 sebesar 21,12%, triwulan 3 sebesar 53,48%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 3. Indikator kinerja utama peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi untuk triwulan 1 sebesar 2,17%, triwulan 2 sebesar 13,91%, triwulan 3 sebesar 46,74%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 4.2. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tabel 4.2 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Air Minum

NO#

INDIKATOR#KINERJA#OUTPUT#

(1)# (2)# 1.! SPAM!Terfasilitasi!! 2.!

SPAM!Non!PDAM!Terfasilitasi!

3.!

SPAM!Perkotaan!

4.!

SPAM!Perdesaan!

5.!

SPAM!Di!Kawasan!Khusus!!

6.!

SPAM!Regional!

Peraturan!Pengembangan!Sistem! Penyediaan!Air!Minum,!Sanitasi,!dan!Air! Minum! 8.! Pemantauan!dan!Pembinaan! Penyelenggaraan!SPAM! 9.! Fasilitasi!Pengembangan!Sumber! Pembiayaan,!Pola!Investasi! Penyelenggaraan!SPAM,!Promosi!Investasi! 10.! Dukungan!Pelaksanaan!Pengembangan! SPAM!

TARGET# TARGET#TRIWULAN#(%)# PK#2015# T1! T2! T3! T4! (3)# (4)# (5)# (6)# (7)# 120!PDAM!!!!!!!!!! 0,67! 17,66! 50,67! 100! 376!Kawasan! 1!PDAM! 1,11! 27,63! 70,74! 100! 245!Kawasan! 243!IKK! 3,63! 24,65! 57,68! 100! 4.626!lt/det! 1.449!Desa! 1,57! 12,29! 40,23! 100! 1.449!lt/det! 229!Kawasan! 0,85! 15,22! 50,13! 100! 874!lt/det! 1!Kawasan! 0,00! 29,80! 55,12! 100! 200!lt/det!

7.!

!

1!SPK!

1,92! 30,16! 66,03! 100!

2!Laporan!

0,51! 27,09! 58,92! 100!

35!Laporan!

1,78! 30,91! 59,79! 100!

3!Laporan!

0,00! 23,86! 57,09! 100!


Dalam rangka memenuhi pencapaian IKU Outcome peningkatan cakupan pelayanan akses air minum yang didukung oleh output SPAM Terfasilitasi, SPAM Non PDAM Terfasilitasi, SPAM Perkotaan, SPAM Perdesaan, SPAM Di Kawasan Khusus, SPAM Regional, Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Air Minum, Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM, Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggaraan SPAM, Promosi Investasi, Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM selanjutnya disusun rencana target output sebagai berikut: 1. Untuk output SPAM Terfasilitasi, dalam memenuhi target 120 PDAM di 376 Kawasan, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,67%, pada triwulan 2 sebesar 17,66%, triwulan 3 sebesar 50,67%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 2. Untuk output SPAM Non PDAM Terfasilitasi, dalam memenuhi target 1 PDAM di 245 Kawasan, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 1,11%, triwulan 2 sebesar 27,63%, triwulan 3 sebesar 70,74%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 3. Untuk output SPAM Perkotaan, dalam memenuhi target 4.626 lt/det pada 243 IKK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 3,63%, triwulan 2 sebesar 24,65%, triwulan 3 sebesar 57,68%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 4. Untuk output SPAM Perdesaan, dalam memenuhi target 1.449 lt/det pada 1.449 Desa maka pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 1,56%, triwulan 2 sebesar 12,29%, triwulan 3 sebesar 40,23%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 5. Untuk output SPAM Di Kawasan Khusus, dalam memenuhi target 874 lt/det pada 229 Kawasan maka pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,85%, triwulan 2 sebesar 15,22%, triwulan 3 sebesar 50,13%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 6. Untuk output SPAM Regional, dalam memenuhi target 200 lt/det pada 1 Kawasan maka pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,00%, triwulan 2 sebesar 29,80%, triwulan 3 sebesar 55,12%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 7. Untuk output Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Air Minum, dalam memenuhi target 1 SPK maka pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 1,92%, triwulan 2 sebesar 30,16%, triwulan 3 sebesar 66,03%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 8. Untuk output Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM, dalam memenuhi target 2 Laporan maka pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,51%, triwulan 2 sebesar 27,09%, triwulan 3 sebesar 58,92%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 9. Untuk output Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi, Penyelenggaraan SPAM, Promosi Investasi, dalam memenuhi target 35 Laporan maka pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 1,78%, triwulan 2 sebesar 30,91%, triwulan 3 sebesar 59,79%, dan pada triwulan 4 sebesar 100% 10. Untuk output Dukungan Pelaksanaan Pengembangan SPAM, dalam memenuhi target 3 Laporan maka pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,00%, triwulan 2 sebesar 23,86%, triwulan 3 sebesar 57,09%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%.

221

222

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja Selanjutnya, target capaian setiap output ini diakumulasi agar dapat menggambarkan kinerja IKU outcome Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Air Minum yaitu sebesar 1,20% pada triwulan 1; 23,93% pada triwulan 2; 56,63% pada triwulan 3 dan 100% pada triwulan 4. Tabel 4.3 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Penurunan Luasan Kumuh Perkotaan Sumber: Rencana Aksi Kinerja Triwulanan E-Mon Online, 2015

NO# (1)# 1.!

2.!

3.! 4.! 5.!

6.! 7.!

TARGET#TRIWULAN#(%)#

INDIKATOR#KINERJA# OUTPUT#

TARGET# PK#2015#

T1!

T2#

T3#

T4#

(2)# Pembangunan! dan! Pengembangan! Kawasan! Perkotaan! Pembinaan!dan! Pengawasan! Penyelenggaraan!Bangunan! Gedung! Evaluasi!Kinerja!Bidang! Permukiman! Program!dan!Anggaran! Bidang!Permukiman! Dokumen!Administrasi!dan! Pengelolaan! Kepegawaian/Ortala! Dokumen!Sistem!Akuntansi! Barang!Milik!Negara! Laporan!Administrasi! Keuangan!dan!Akuntansi!

(3)#

(4)#

(5)#

(6)#

(7)#

8.636!Ha!

0,10!

9,65!

44,67!

100!

853! Laporan!

1,23!

12,09!

43,17!

100!

10!Laporan!

0,00!

27,29!

50,86!

100!

24!Laporan!

7,52!

31,57!

64,26!

100!

19!Laporan!

1,01!

24,04!

61,60!

100!

11!Laporan!

1,77!

22,19!

54,77!

100!

15!Laporan!

1,71!

20,98!

55,01!

100!

!

Dalam rangka memenuhi pencapaian IKU Outcome penurunan luasan kumuh perkotaan yang didukung oleh output Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan,Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman, Program dan Anggaran Bidang Permukiman, Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala, Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, serta Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi selanjutnya disusun rencana target output sebagai berikut: 1. Untuk output Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan, dalam memenuhi target 8.636 Ha, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,10%, pada triwulan 2 sebesar 9,65%, triwulan 3 sebesar 43,17%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%.


2. Untuk output Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dalam memenuhi target 853 Laporan, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 1,23%, triwulan 2 sebesar 12,09%, triwulan 3 sebesar 43,17%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 3. Untuk output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman, dalam memenuhi target 10 Laporan, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,00%, triwulan 2 sebesar 27,29%, triwulan 3 sebesar 50,86%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 4. Untuk output Program dan Anggaran Bidang Permukiman, dalam memenuhi target 24 Laporan, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 7,52%, triwulan 2 sebesar 31,57%, triwulan 3 sebesar 64,26%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 5. Untuk output Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala, dalam memenuhi target 11 Laporan, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 1,77%, triwulan 2 sebesar 22,19%, triwulan 3 sebesar 54,77%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 6. Untuk output Laporan Administrasi Keuangan dan Akuntansi, dalam memenuhi target 15 Laporan, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 1,71%, triwulan 2 sebesar 20,98%, triwulan 3 sebesar 55,01%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. Selanjutnya, target capaian setiap output ini diakumulasi agar dapat menggambarkan kinerja IKU outcome yaitu sebesar 1,91% pada triwulan 1; 21,12% pada triwulan 2; 53,48% pada triwulan 3 dan 100% pada triwulan 4. Tabel 4.4 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Sasaran Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi NO#

INDIKATOR#KINERJA#OUTPUT#

(1)# (2)# 1.! Sistem!Pengolahan!Air!Limbah!Skala! Regional!!! 2.! Sistem!Pengolahan!Air!Limbah!Skala! Kota! 3.! Sistem!Pengolahan!Air!Limbah!Skala! Kawasan! 4.! Sistem!Pengolahan!Air!Limbah!Khusus! 5.! 6.! 7.! 8.! 9.! !

Sistem!Pengolahan!Drainase! Perkotaan! Sistem!Penanganan!Persampahan! Skala!Regional! Sistem!Penanganan!Persampahan! Skala!Kota! Sistem!Penanganan!Persampahan! Skala!Kawasan! Sistem!Penanganan!Persampahan! Kawasan!Khusus!

TARGET# PK#2015# (3)# 86.250!KK! 522.629!KK! 37.296!KK! 11.244!KK! 1.394!Ha! 173.201!KK! 2.091.846! KK! 39.940!KK! 19.176!KK!

TARGET#TRIWULAN#(%)# T1! T2! T3! T4! (4)# (5)# (6)# (7)# 5,31!

25,37!

56,24! 100!

!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! 100! 2,82! 22,91!! 45,58! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! 100! 0,14!! 8,49!! 40,24! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! 100! 0,17!! 5,62!! 48,69! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! 100! 8,44! 23,35!! 51,71! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! 100! 1,09! 11,96!!!!!!!!!!!!!!! 57,47! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! 100! 0,52! 15,89!! 42,76! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! 100! 0,47! 5,19!! 36,36! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! 100! 0,56! 6,37!! 41,82!

223

224

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja Dalam rangka memenuhi pencapaian IKU Outcome Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi yang didukung oleh output Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional, Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota, Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan, Sistem Pengolahan Air Limbah Khusus, Sistem Pengolahan Drainase, Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional, Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota, Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan, serta Sistem Penanganan Persampahan Kawasan Khusus, selanjutnya disusun rencana target output sebagai berikut: 1. Untuk output Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional, dalam memenuhi target 86.250 KK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 5,31%, pada triwulan 2 sebesar 25,37%, triwulan 3 sebesar 56,24%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 2. Untuk output Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota, dalam memenuhi target 522.629 KK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 2,82%, triwulan 2 sebesar 22,91%, triwulan 3 sebesar 45,58%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 3. Untuk output Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan, dalam memenuhi target 37.296 KK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,14%, triwulan 2 sebesar 8,49%, triwulan 3 sebesar 40,24%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 4. Untuk output Sistem Pengolahan Air Limbah Khusus, dalam memenuhi target 11.244 KK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,17 %, triwulan 2 sebesar 5,62%, triwulan 3 sebesar 48,69%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 5. Untuk output Sistem Pengolahan Drainase Perkotaan, dalam memenuhi target 1.394 Ha, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 8,44%, triwulan 2 sebesar 23,35%, triwulan 3 sebesar 51,71%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 6. Untuk output Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional, dalam memenuhi target 173.201 KK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 1,09%, triwulan 2 sebesar 11,96%, triwulan 3 sebesar 57,47%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 7. Untuk output Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota, dalam memenuhi target 2.091.846 KK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,52%, triwulan 2 sebesar 15,89 %, triwulan 3 sebesar 42,76%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 8. Untuk output Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan, dalam memenuhi target 39.940 KK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,47%, triwulan 2 sebesar 5,19%, triwulan 3 sebesar 36,36%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%. 9. Untuk output Sistem Penanganan Persampahan Kawasan Khusus, dalam memenuhi target 19.176 KK, pada triwulan 1 ditargetkan capaian kinerja sebesar 0,56%, triwulan 2 sebesar 6,37 %, triwulan 3 sebesar 41,82%, dan pada triwulan 4 sebesar 100%.


BAB V PENUTUP Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari beberapa penjelasan pada babbab sebelumnya dan beberapa rekomendasi dari penjabaran dan pengalaman mengenai kendala yang terjadi di beberapa pencapaian indikator kinerja utama Ditjen Cipta Karya pada Triwulan I. 5.1. Kesimpulan

Grafik 5.1. Target Triwulan Sasaran Strategis Ditjen Cipta Karya

a.

b.

c.

Secara umum, target pada triwulan I masih sangat rendah. Hal ini disebabkan pada triwulan I, kegiatan di lingkungan Ditjen Cipta Karya belum berjalan karena menunggu reorganisasi Ditjen Cipta Karya. Pada triwulan I, kinerja Ditjen Cipta Karya hanya merupakan kegiatan administrasi seperti pembayaran gaji Pada triwulan II, ditargetkan kinerja akan meningkat menjadi rata-rata 15 % secara total. Diharapkan kinerja Ditjen Cipta Karya tidak hanya berasal dari administrasi saja, tetapi kinerja kegiatan swakelola sudah dapat diproses. Pada triwulan III, target diperkirakan belum mencapai 75%. Hal ini dikarekan unit kerja masih melakukan penyesuaian DIPA dengan tugas dan fungsi yang baru. Diperkirakan pada triwulan ini, akan banyak terdapat revisi-revisi anggaran.

225

226

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7

Rencana Aksi Kinerja d.

Pada triwulan IV, target yang dicanangkan adalah baik target progress fisik (output) maupun outcome akan mencapai 100%.

5.2. Rekomendasi Mengingat besarnya beban pada triwulan III dan IV, dengan kapasitas organisasi yang belum maksimal, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mempercepat proses persiapan administrasi pelelangan sehingga dapat sesuai dengan rencana target. b. Mempercepat penerbitan SK Satker agar roda administrasi dapat segera berjalan. c. Memperketat proses monitoring terhadap kinerja indikator output, outcome serta IKU Direktorat Jenderal Cipta Karya diantaranya melalui pembentukan Satgas percepatan kinerja. d. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah lebih intensif.


227

228

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



229

230

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



231

232

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



233

234

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



235

236

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



237

238

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



239

240

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



241

242

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



243

244

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



245

246

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



247

248

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



249

250

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



251

252

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



253

254

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



255

256

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



257

258

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



259

260

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



261

262

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



263

264

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



265

266

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



267

268

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



269

270

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



271

272

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



273

274

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



275

276

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



277

278

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



279

280

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



281

282

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



283

284

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



285

286

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



287

288

LAPORAN KINERJA

Lampiran 7



289

290

lampiran

Lampiran 7



291

292

lampiran

Lampiran 7



293

294

lampiran

Lampiran 7



295

296

lampiran

Lampiran 7



297

298

lampiran

Lampiran 8

Dokumentasi LAKIP A. SEKTOR PENGEMBANGAN AIR MINUM 1. Output SPAM Terfasilitasi KEGIATAN : Bantuan Program Penyehatan PDAM Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (AM.25) LOKASI : Kabupaten Ogan Komering Ilir – Prov Sumatera Selatan

SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

0%

KOORDINAT : Longitude 104° 49. 2’ 8 . ‘’ Latitude 03° 22. 3’ 0 . ‘’ MANFAAT : Meningkatkan kinerja pengelolaan PDAM dengan kondisi tidak sehat (kurang sehat dan sakit)

75 %

25 %

100 %

50 %


2. Output SPAM IKK KEGIATAN : Pengadaan dan Pemasangan IPA Paket Kap. 30 l/dt, Pembangunan Reservoir Kap. 400 M3 Lok IKK Padang Jaya (30 l/dt)

0%

LOKASI : IKK Padang Jaya, Prov . Bengkulu KOORDINAT : Longitude 102 ° 08. ‘ 18.1 ‘’ Latitude -03 ° 21. ‘ 00.6 ‘’ MANFAAT : Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di Ibukota Kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum

50 %


100 %

299

300

lampiran

Lampiran 8

Dokumentasi LAKIP KEGIATAN : Optimalisasi SPAM IKK Teluk Bintan dan IKK Teluk Sebong Kab. Bintan

0%

LOKASI : IKK Teluk Bintan dan IKK Teluk Sebong Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau KOORDINAT : Longitude 0104° 19.00’ 23.40’’” Latitude 0001° 07.00’ 29.50’’ MANFAAT : Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum dan meningkatkan pelayanan di Ibukota Kecamatan atau kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum

50 %


75 %


B. SEKTOR PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Output Infrastruktur Air Limbah KEGIATAN : Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja LOKASI : Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung

0%

KOORDINAT : Longitude 0105° 13. 4’ 3 . ‘’ Latitude -004° 57. 1’ 3 . ‘’ MANFAAT : Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk mengolah mengolah limbah agar tidak menjadi polusi bagi lingkungan SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

100 %

25 %

75 %

301

302

lampiran

Lampiran 8

Dokumentasi LAKIP

2. Output Infratstruktur TPA KEGIATAN : Pembangunan TPA Kabupaten Lampung TImur

0%

LOKASI : Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung KOORDINAT : Longitude 0105° 17. 7’ . ‘’ Latitude -005° 26. 1’ 2 . ‘’ MANFAAT : Membangun infrastruktur TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah agar sampah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan

50 %

SASARAN : Dalam rangka memenuhi sasaran meningkatnya kualitas pengolahan limbah dan sampah rumah tangga

100 %


C. SEKTOR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1. Output Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan KEGIATAN : Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Kawasan KTM

SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

LOKASI : Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi KOORDINAT : Longitude 103 ° 43.00’ 10.90’’ Latitude 01 ° 16.00’ 18.90’’

0%

MANFAAT : Membangun jalan poros agar penduduk desa dapat berpindah tempat dengan cepat dan pergerakan ekonomi masyarakat semakin meningkat

75 %

25 %

50 %

100 %

303

304

lampiran

Lampiran 8

Dokumentasi LAKIP

KEGIATAN : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kws Kumuh Banguntapan, Potorono LOKASI : Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul KOORDINAT : Longitude 110 ° 24.30’ 48.3 ‘’ Latitude 7 ° 48. ‘ 59.39’’

0%

50 %

MANFAAT : Membangun saluran pembuangan air di jalan lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadinya genangan saat hujan SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

25 %

100 %


2. Output Kawasan Permukiman Perkotaan KEGIATAN : Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Garongkong dan Padangko, Kel. Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru

SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

LOKASI : Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan KOORDINAT : Longitude +119° .36’ 4.80’’ Latitude -04 ° 23. ‘ 76. ‘’

0%

MANFAAT : Membangun jalan poros agar penduduk dapat berpindah tempat dengan cepat dan pergerakan ekonomi masyarakat semakin meningkat

75 %

25 %

100 %

50 %

305

306

lampiran

Lampiran 8

Dokumentasi LAKIP D. SEKTOR PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1. Output Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman KEGIATAN : Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan LOKASI : Kawasan Benyom Kabupaten Jayapura

Jaya

Distrik

0%

Nimbokrang

KOORDINAT : Longitude -140° 48.57’ 72. ‘’ Latitude +002° 38.59’ 89. ‘’ MANFAAT : Sarana prasarana dasar akan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian kawasan sekitar SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

100 %

25 %

50 %


KEGIATAN : Penataan Bangunan Kawasan Tradisional Ilaga Kabupaten Puncak

0%

LOKASI : Kabupaten Puncak, Provinsi Papua KOORDINAT : Longitude +137° 61.09’ 9 . Latitude +137° 61.09’ 9 . MANFAAT : Membangun bangunan tradisional agar selaras dengan lingkungan sekitarnya SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

50 %

75 %

307

308

lampiran

Lampiran 8

Dokumentasi LAKIP KEGIATAN : Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional LOKASI : Kawasan Bolu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara

0%

KOORDINAT : Longitude +119° 93.14’ 58.33’’ Latitude - 2° 95.45’ 05.55’’ MANFAAT : Sarana prasarana dasar akan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian kawasan permukiman tradisional SASARAN : Dalam rangka memenuhi meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang

100 %

25 %

50 %


309

310

LAPORAN KINERJA

Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Jl. Pattimura No.20, Jakarta Selatan 12110 Telp.: (021) 722 1782

http://ciptakarya.pu.go.id

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. Laporan Kinerja. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Recommend Documents