CIPTA KARYA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

BUKU PANDUAN PENGEMBANGAN AIR MINUM 17/09/2007

RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA Contact Person: Subdit Kebijakan dan Strategi DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan Telp/Fax. 021-72796582

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

RPIJM

i

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA

KATA PENGANTAR Buku Panduan Pengembangan Air Minum dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai sistem pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya. Produk penyusunan Buku Panduan Pengembangan Air Minum ini diharapkan pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi lingkungan permukiman yang benar-benar sesuai secara teknis dan sosio-kultural dengan lingkungan tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan menjadi penjuru bagi upaya pemenuhan kebutuhan dasar Air Minum untuk masyarakat rentan dan rakyat miskin, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dengan demikian, dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya di daerah khususnya Pengembangan Air Minum yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melalui bentuk kerjasama antara pusat dan daerah yang berbasis prinsip keterpaduan dan pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Buku Panduan Pengembangan Air Minum ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan. September 2007 Tim Penyusun

ii

BUKU PANDUAN PENGEMBANGAN AIR MINUM

DAFTAR ISI BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1 1.1 Umum.............................................................................................. 1 1.2 Kebijakan Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ................................................................... 3 BAB II PROFIL AIR MINUM .................................................................. 9 2.1 Gambaran Umum Sistem Penyediaan dan Pengelolaan................. 9 2.2 Kondisi Sistem Sarana dan Prasarana Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum ................................................................ 12 2.2.1 Sistem Non Perpipaan ..................................................... 12 2.2.2 Sistem Perpipaan ............................................................. 14 BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ................................. 21 3.1 Sasaran Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) Air Minum ............................................................................ 21 3.2 Rumusan Masalah ......................................................................... 21 BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI ...... 23 4.1 Studi Kelayakan (Feasibility Studies)........................................... 23 4.1.1 Kelayakan Teknis (Teknologis)....................................... 23 4.1.2 Kelayakan Sosial ............................................................ 23 4.1.3 Kelayakan Ekonomi Dan Keuangan ............................... 24 4.1.4 Kelayakan Lingkungan.................................................... 25 4.1.5 Kajian Alokasi Risiko...................................................... 26 4.1.6 Kelayakan Kelembagaan ................................................. 26 4.2 Analisis Kebutuhan Prasarana Air Minum .................................. 26 4.2.1 Analisis Kondisi Pelayanan ............................................. 32 4.2.2 Analisis Kebutuhan Air ................................................... 32 4.3 Analisis Sistem Prasarana dan Sarana Air Minum ....................... 33 4.4 Analisis Kebutuhan Program ........................................................ 35 4.5 Rekomendasi................................................................................. 35 BAB V SISTEM PRASARANA YANG DIUSULKAN......................... 37 5.1 Sistem Non Perpipaan................................................................... 37 5.2 Sistem Perpipaan........................................................................... 37 5.3 Usulan dan Prioritas Program ....................................................... 41

RPIJM

iii


5.4 Usulan dan Prioritas Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Minum ........................................................................................... 42 5.5 Pembiayaan Proyek Penyediaan Pengelolaan............................... 45

iv


RPIJM BAB I

1


PETUNJUK UMUM

1.1 UMUM Sub Bidang Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memiliki program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan Air Minum di perdesaan maupun perkotaan, khususnya bagi masyarakat miskin di kawasan rawan air selain itu meningkatkan keikutsertaan swasta dalam investasi dalam pembangunan PS Air Minum di perkotaan. Kerangka dasar penulisan ini bersifat umum dan fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Muatan yang ada di dalamnya harus dapat dipenuhi untuk memudahkan penilaian saat dilakukan penganggaran. Tatanan program yang digunakan adalah sama dengan tatanan program pada RPJMN. Karena apa yang dituangkan dalam RPJMN, baik di pusat maupun daerah harus menjadi perhatian dan acuan melakukan pemrograman. Sasaran program komponen Air Minum dibuat untuk mengisi kesenjangan kondisi pada permasalahan yang mencuat dalam RPJMN dan kondisi yang diinginkan pada sasaran kebijakan RPJMN, selain itu harus menunjang dan memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi daerah atau kota bersangkutan. Dalam penyusunan RPIJM bidang harus memperhatikan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) yang ada di Kabupaten/Kota, untuk daerah yang belum mempunyai RI-SPAM hendaknya dilakukan penyusunan RI-SPAM terlebih dahulu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya selama 15 tahun. RIS-SPAM merupakan rencana jangka panjang suatu wilayah baik di dalam Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan antar propinsi. Hal ini dimungkinkan karena dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum tergantung dengan posisi dan letak unit-unit SPAM dan cakupan pelayanannya, contohnya sebuah Kabupaten/Kota tergantung pada sumber yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota lain yang berada di daerah hulu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Sistem Pengadaan Air Minum, antara lain: 1. Peran Kabupaten/Kota dalam pengembangan wilayah

2


2. Rencana pembangunan Kabupaten/Kota (lihat Buku Panduan 2: Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota) 3. Memperhatikan

kondisi

alamiah

dan

tipologi

Kabupaten/Kota

bersangkutan, seperti struktur dan morfologi tanah, topografi, dan sebagainya 4. Pembangunan

dilakukan

dengan

pendekatan

pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5. Dalam penyusunan RPIJM harus memperhatikan Rencana Induk (Masterplan) Sistem Pengembangan Air Minum. 6. Logical framework (kerangka logis) penilaian kelayakan investasi pengelolaan Air Minum. 7. Keterpaduan pengelolaan Air Minum dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik. 8. Memperhatikan peraturan dan perundangan serta petunjuk/pedoman yang tersedia. 9. Tingkat kelayakan pelayanan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan Air Minum pada kota bersangkutan. 10. Sebagai suatu PS yang tidak saja penting bagi peningkatan kesehatan masyarakat tetapi juga sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan. 11. Sumber pendanaan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. 12. Kelembagaan yang mengelola air minum 13. Investasi PS Air Minum dengan memperhatikan kelayakan terutama dalam hal pemulihan biaya operasi dan pemeliharaan.

RPIJM

3


14. Jika ada indikasi keterlibatan swasta dalam pembangunan dan/atau pengelolaan sarana dan prasarana Air Minum, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut. 15. Safeguard Sosial dan Lingkungan. 16. Perhitungan dan hal penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung analisis disertakan dalam bentuk lampiran 1.2 KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Adapun program beserta target, pola pengelolaan, penanganan dan kontribusi pemerintah daerah di sektor Air Minum adalah sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Prasarana Air Minum Melalui Pendekatan Masyarakat di Desa Miskin dan Rawan Air a. Target: •

Desa-desa yang termasuk kategori desa miskin atau desa rawan air.

•

Desa-desa yang berlokasi di pesisir atau pulau terpencil.

•

Desa yang sudah terbentuk kelompok masyarakat penyelenggara SPAM

b. Pola Pengelolaan: Oleh Masyarakat/Koperasi/kelompok masyarakat c. Penanganan: Unit Air Baku, Unit produksi, Unit Transmisi dan Distribusi Utama d. Kontribusi Pemerintah Daerah: •

Pembinaan kepada pengelola/penyelenggara SPAM dan masyarakat

•

Konsisten dalam pengembangan SPAM

•

Pendanaan untuk unit distribusi dan pelayanan

4


2. Program Pengembangan Air Minum di Ibukota Kabupaten/Kota Pemekaran a. Target: •

Ibukota kabupaten baru/hasil pemekaran setelah tanggal 1 Januari 2000 dan telah memiliki rencana induk pengembangan SPAM Kabupaten/Kota dan rencana teknis (DED) pengembangan SPAM di lokasi tersebut.

•

Kabupaten/Kota pemekaran yang sudah memiliki badan usaha sebagai penyelenggara Air Minum baik yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota pemekaran atau marupakan penyelenggara SPAM yang telah terbentuk pada Kabupaten/Kota induknya (penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota).

b. Pola Pengelolaan: Oleh PDAM dengan azas pengusahaan c. Penanganan: Unit air baku, Unit Transmisi dan Produksi d. Kontribusi Pemerintah Daerah: •

Pembinaan kepada pengelola

•


•


3. Program Pengembangan Air Minum di Ibukota Kecamatan (IKK) Yang Belum Mempunyai System dan Rawan Air a. Target: •

IKK (Ibukota Kecamatan)/kawasan yang belum memiliki sistem penyediaan Air Minum (SPAM)

•

IKK/kawasan yang telah diverifikasi dan memiliki kesiapan sumber air baku, serta telah memiliki rencana teknis (DED) pengembangan SPAM di lokasi tersebut.

b. Pola Pengelolaan: Oleh Umum)/PDAM/Koperasi)

Institusi

(BLU

(Badan

Layanan

c. Penanganan: Unit air baku, Unit Produksi dan Unit Transmisi d. Kontribusi Pemerintah Daerah: •


•


RPIJM •

5



4. Program Penyediaan Air Minum Bagi Kawasan RSH/Rusuna a. Target: •

Kawasan RSH/Komplek Rusuna yang termasuk sasaran berdasarkan kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU dan Kementerian Perumahan Rakyat.

•

Kawasan yang menjadi lokasi pembangunan RSH/Rusuna yang telah dibangun dan telah mulai dihuni dan diperuntukkan bagi PNS/TNI/Polri atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta memiliki kesanggupan dan koordinasi dengan pihak pengguna (developer/pengembang, Pemkab/Pemkot, swasta, atau PDAM) untuk mengembangkan unit distribusi dan unit pelayanan.

b. Pola Pengelolaan: Umum)/Developer

Oleh

PDAM/

BLU

(Badan

Layanan

c. Penanganan: Unit Air Baku, Unit produksi, Unit Transmisi dan Distribusi Utama d. Kontribusi Pemerintah Daerah: •


•


•


5. Program Penyehatan PDAM a. Target: PDAM tidak sehat (kurang sehat dan sakit) dengan permasalahan teknis yang dominan dalam memberikan kontribusi ketidaksehatannya. b. Pola Pengelolaan: Oleh PDAM c. Penanganan: •

Melakukan studi detail permasalahan PDAM secara umum, dan masalah teknis secara khusus serta rekomendasi solusi teknis yang dibutuhkan

•

Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan corporate plan PDAM yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pengelolaan dan staging pengembangan sistem.

•

Pembangunan unit transmisi dan distribusi utama sebagai bagian dari optimalisasi kapasitas yang tidak terpakai (idle capacity).

6


•

Penyusunan program dan pelaksanaan (zona prioritas) penurunan tingkat kehilangan air termasuk penurunan tingkat air tak berekening (ATR).

d. Kontribusi Pemerintah Daerah: •

Konsisten dalam upaya perbaikan kinerja teknis, keuangan dan administrasi PDAM

•

Konsisten dalam upaya perbaikan kinerja SDM

•

Konsisten dalam upaya perbaikan tarif

•

Tidak mengharuskan PDAM untuk berkontribusi PAD

•

Mendorong PDAM agar bsa mandiri dan full cost recovery.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum di Perkotaan a. Target: Kawasan kumuh perkotaan/nelayan yang belum tersedianya SPAM dan sebagian besar penduduknya berpenghasilan rendah. b. Pola Pengelolaan: Oleh PDAM/BLU/Masyarakat/Koperasi c. Penanganan: Unit Air Baku, Unit produksi, Unit Transmisi dan Distribusi Utama d. Kontribusi Pemerintah Daerah: •


•


e. Khusus untuk pelayanan dari PDAM: •

PDAM mempunyai kapasitas yang belum termanfaatkan (idle capacity)

•

MBR mendapatkan manfaat dengan subsidi sambungan rumah

•


Dalam melakukan analisis perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: •

Memperhatikan kondisi alamiah dan tipologi (geografis) kota bersangkutan, seperti struktur dan morfologi tanah dan sebagainya

•

Peran kota sebagai pusat kegiatan dan fungsinya

•

Memperhatikan petunjuk teknis dan standar nasional yang berkaitan dengan Air Minum yang berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang septik.

RPIJM

7


•

Tingkat pelayanan, efektifitas dan efesiensi pengelolaan Air Minum pada kota bersangkutan

•

Sumber pendanaan yang mungkin pemerintah, masyarakat dan swasta

•

Kelembagaan yang mengelola/menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum, sehingga dapat berfungsi sesuai tujuannya secara berkelanjutan.

•

Pembangunan dilakukan secara berwawasan lingkungan.

•

Memperhatikan sektor unggulan beserta rencana terkait, seperti diidentifikasikan dalam rencana pembangunan perkotaan dan perdesaan.

•

Memperhatikan keterpaduan dengan komponen lainnya seperti Air Minum dan persampahan (PP No. 16/2005).

•

Memperhatikan kuantitas dan kualitas ketersediaan dan kehandalan air baku dari sumber-sumber air yang potensial.

•

Sebagai investasi yang bersifat full cost recovery harus dilengkapi dengan analisis kelayakan secara keuangan untuk investasi yang secara jelas mengindikasikan itu.

•

Jika ada indikasi keterlibatan swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana Air Minum, perlu identifikasi lebih lanjut dalam bentuk Pra-Studi Kelayakan (Pra-FS) dan Studi Kelayakan (FS) kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).

•

Perhitungan dan hal penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung analisis disertakan dalam bentuk lampiran

bisa

digunakan

seperti

8


RPIJM

9


BAB II PROFIL AIR MINUM 2.1 GAMBARAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN Berisi pejelasan secara global dan sistematis sistem penyediaan Air Minum yang ada dianggap penting sehingga sistem secara keseluruhan dengan mudah dapat dikenali. Di samping itu perlu juga dikenal kondisi alam setempat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi analisis yang akan dikembangkan kemudian apakah alamnya merupakan kota pantai, dataran rendah, dataran tinggi atau kota pegunungan. Hal-hal yang perlu dituliskan adalah: Pengeloalaan sistem perpipaan dan non-perpipaan, cakupan pelayanan (% penduduk terlayani), daerah pelayanan, sumber air yang digunakan dan kapasitas sistem Tabel II-1 Gambaran Umum Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum Kabupaten/Kota…………… Tahun………. No

Uraian

Satuan

Sistem Non-Perpipaan

1. Pengelol`a

-

2. Tingkat Pelayanan

% thd …….……..% total penduduk

3. Sumber Air Baku

-

Sistem Perpipaan

Keterangan

Masyarakat/RT/Koperasi PDAM/BPAM/ Instansi Lain ………………….%

1. Air Tanah: …% - Mata Air - Sumur Gali -Sumur Pompa Tangan - Sumur Bor -Dsb 2. Air Hujan: ….% 3. Air Permukaan : ...% 4. Lain-lain: …..%

10


No

Uraian

Satuan

Sistem Non-Perpipaan

Sistem Perpipaan

Keterangan

4. Kapasitas Sub Sistem Produksi: Kapasitas Terpasang (desain) Kapasitas Produksi Produksi Saat ini Terjual (dikonsumsi pelanggan)

l/det

-

………….

l/det

-

………….

l/det

-

………….

l/det

-

………….

5. Jumlah Sambungan

Unit

-

Kebutuhan Air Domestik: SR = ……..Unit KU = …….Unit Kebutuhan Air Non Domestik: KU = …….Unit TA =…….. Unit HU =……..Unit (taman, hidran kebakaran, kegiatan industri, infrastruktur umum)

6. Jam Operasi Sub Sistem Produksi

Jam/hari

-

……………………

7. Kehilangan Air (UFW)

%

-

…………………….

8. Jam Operasi Pelayanan

Jam/hari

-

…………………….

9. Retribusi/Tarif Rp/M3 berlaku (ratarata)

-

……………………. - (uraikan struktur tariff yang berlaku saat ini)

10. Tekanan pada jaringan distribusi

-

- Max = …….MKA - Min = ……..MKA

MKA

RPIJM

11


Gambar II-1 Contoh Daerah Pelayanan Sistem Penyediaan dan Pengolahan Air Minum Kabupaten/Kota………Tahun…….

12


2.2 KONDISI SISTEM SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM 2.2.1 Sistem Non Perpipaan 2.2.1.1 Aspek Teknis Berisi penjelasan dan uraian mengenai kondisi sistem penyediaan Air Minum non-perpipaan (baik/cukup/buruk) untuk parameter-parameter teknis yang meliputi: Tingkat pelayanan, kualitas, kuantitas, dan kotinuitas sumber air baku dan unit-unit prasarana yang ada, tolok ukur dan kriteria mengenai hal ini perlu diuraikan lebih lanjut di dalam memorandum teknis, sebagai kelengkapan dokumen pada setiap penyusunan RPIJM. Gambar II-2 Contoh Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Non Perpipaan

RPIJM

13


Gambar II-3 Skematik Sistem Penyediaan Air Minum Yang Ada

2.2.1.2 Aspek Sosial Ekonomi Berisi pejelasan dan uraian mengenai kondisi sistem penyediaan Air Minum non perpipaan (baik/sedang/buruk) untuk aspek keuangan/pendanaan khususnya kemampuan masyarakat dalam penyediaaan dan pengelolaan prasarana dan sarana, serta budaya 2.2.1.3 Aspek Kelembagaan dan Peraturan Berisi penjelasan dan uraian mengenai kondisi organisasi yang mengelola serta keberadaan peraturan yang mengatur penggunaan sumber-sumber air setempat, biasanya untuk sistem non-perpipaan dikelola secara individual.

14


2.2.2 SISTEM PERPIPAAN Menguraikan kondisi tiap sub sistem/unit sistem perpipaan yang ada di Kabupaten/Kota baik yang dikelola oleh BUMD, swasta, atau masyarakat. 2.2.2.1 Aspek Teknis Menguraikan kondisi layanan yang ada antara lain: •

Area pelayanan

•

Tingkat pelayanan total

•

Tingkat pelayanan dengan sambungan langsung (SR)

•

Tingkat pelayanan dengan sambungan lain (non domestik, sosial, pendidikan, komersial, industri dll

•

Pemakaian air perhari persambungan (l/samb/hr) untuk domestik

•

Pemakaian air perorangan/hari (lt/org/hr),

•

Pemakaian persambungan/hari (lt/samb/hr) untuk non domestik

•

Tingkat kebocoran teknis dan non teknis (administratif)

•

Jam pelayanan (jam)

•

Jumlah pemakai persambungan

Menguraikan kondisi fisik yang ada: •

Kondisi sumber-sumber

Dijelaskan mengenai sumber air yang digunakan oleh masyarakat pengguna sistem perpipaan. Sumber air tersebut dapat berupa mata air, air permukaan dan air tanah serta dapat dijelaskan secara rinci sebagi berikut ini: 1. Kondisi sumber-sumber air baku yang sudah digunakan/termanfaatkan •

Kapasitas, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku

•

Unit air baku dan bangunan pelengkapnya

•

Cara pengambilan, menggunakan sistem gravitasi atau pemompaan

•

Kapasitas pengambilan/penyadapan

•

Bangunan unit air baku dan pelengkapnya disertai dengan jenis konstruksi dan tahun pembangunan/pemasangan.

RPIJM

15


2. Kondisi sumber air baku yang belum digunakan/termanfaatkan •

Kapasitas, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku

•

Bangunan yang dibutuhkan

•

Nilai investasi rencana (perhitungan kasar dari sistem yang sudah dilaksanakan)

3. Unit tranmisi •

Dimensi pipa (diameter dan panjang pipa) atau saluran

•

Jenis pipa (PVC, Steel, GIP, atau lain-lain) dan tahun pemasangan.

•

Cara pengaliran (gravitasi atau pemompaan) dan kapasitas pemompaan (jika menggunakan pompa)

•

Jumlah bangunan pelepas tekan dan tahun pemasangan

•

Kapasitas unit transmisi.

4. Unit Produksi •

Jenis/tipe unit produksi (IPA Paket, IPA beton, saringan pasir lambat (SPL), atau lain-lain)

•

Kapasitas terpasang unit produksi

•

Kapasitas produksi unit produksi

•

Tahun pembangunan/pemasangan unit produksi

5. Unit Distribusi •

Cara pengaliran (gravitasi dan atau pemompaan)

•

Jumlah, kapasitas, jenis, dan tahun pemasangan pompa (jika menggunakan pompa).

•

Dimensi (diameter), panjang dan jenis pipa (PVC, Steel, HDPE, dll) yang digunakan baik di jaringan distribusi utama (JDU), jaringan distribusi pembagi (JDB), maupun jaringan distribusi pelayanan (JDL), serta tahun pemasangan jaringan pipa tersebut.

•

Peta jaringan distribusi.

•

Jenis reservoir (ground reservoir atau elevated reservoir), termasuk konstruksi dan tahun pemasangan.

16


•

Tekanan air pada titik kritis (meter)

•

Tekanan maksimum (peta skematis yang ada)

•

Jumlah truk tangki dan tahun pengadaan.

•

Kapasitas distribusi sistem

6. Unit Pelayanan •

Jenis unit pelayanan sambungan rumah, sambungan non domestik, dan hidran umum/terminal air/kran umum.

•

Sambungan pelanggan (jenis pelanggan dan masing-masing jumlah jenis pelanggan)

•

Kapasitas/debit air terjual

Tabel II-2 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum Perpipaan Kabupaten/Kota …………….. Tahun…………….. No 1 a

b

2

3 a

b

Uraian

Jenis

Kapasitas

Dimensi

Keterangan

UNIT AIR BAKU Sumber Transmisi Air Baku UNIT PRODUKSI UNIT DISTRIBUSI Reservoir Jaringan Distribusi -

RPIJM No 3 a b

17


Uraian

Jenis

Kapasitas

Dimensi

Keterangan

UNIT PELAYANAN SR TA/HU/KU -

Sumber:

Gambar II-4 Contoh Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Yang Ada Kota/Kabupaten……….. Tahun…………

18


2.2.2.2 Aspek Keuangan Berisi penjelasan dan uraian mengenai kondisi keuangan sistem perpipaan seperti bantuan APBN, APBD, hibah, atau pinjaman serta sumbernya. Selain ini berisi pula struktur tarif air dan rata-rata air, penerimaan dari retribusi /penjualan air, biaya operasi, dan pemeliharaan, dsb. Biaya, sumber pendanaan dan keuangan dalam pelaksanaannya merupakan perolehan data lapangan yang akan digunakan dalam analisis keuangan sistem penyediaan Air Minum. Data lapangan yang diperlukan adalah sebagai berikut: •

Perolehan Data Penagihan Rekening;

•

Perolehan Data Penjualan Air;

•

Perolehan Data Laporan Keuangan; Laporan Keuangan terdiri dan biaya operasional, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi serta biaya administrasi umum. Selain itu dapat diketahui Nilai Aset (Aset Lancar dan Aset Tetap) & Hutang (Hutang lancar dan Hutang jangka panjang) serta pendapatan-pendapatan lain.

•

Perolehan Data Kemampuan Sumber Pendanaan Daerah; Data alokasi dana untuk sistem penyediaan Air Minum dan APBD, PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan (DAU, DAK), jenisjenis pendapatan lain yang sah seperti Hibah/pinjaman, dana darurat dan lain-lain.

•

Perolehan Data Kemampuan Masyarakat; Data kemampuan masyarakat untuk mengetahui data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), captive market atau daerah rawan air.

•

Perolehan Data Peluang Adanya KPS; Data Pra-studi kelayakan kerja sama pemerintah dan dunia usaha/swasta.

•

Perolehan Data Alternatif Sumber Pembiayaan.

Data peningkatan pendanaan melalui bank komersial untuk PDAM sehat, melalui lembaga non-bank, melahui penerbitan obligasi daerah dan obhigasi perusahaan, melalui PHLN serta pengembangan pola pembiayaan melalui skema Water Fund. Sumber pembiayaan lain berasal dan SLA (Sub Loan Agreement), dana dan Rekening Pinjaman Daerah (RPD). 2.2.2.3 Aspek Kelembagaan dan Peraturan Berisi penjelasan dan uraian mengenai kondisi organisasi penyelenggara yang meliputi jumlah dan kemampuan pegawai, struktur organisasi,

RPIJM

19


peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengkajian Kelembagaan dalam Penyusunan Rencana Induk SPAM. Pengkajian Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum mengacu pada RPJM Nasional dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM; dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

20


Struktur organisasi kelembagaan penyelenggara SPAM dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar II-5 SRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA SPAM

BUPATI/ WALIKOTA

REGULATOR KAB/KOT

DINAS

BUMD

BUS

KOPERASI

BLU

KELOMPOK MASYARAKAT

OPERATOR

RPIJM

21


BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 3.1 SASARAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA (PS) AIR MINUM Mengacu sepenuhnya dalam rencana Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan mengenai penyediaan Air Minum baik dari layanan dan kondisi fisik yang diinginkan. Tabel III-1 Sasaran Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum No

Kawasan

Uraian

Kondisi yang Ada

Sasaran

Persoalan

1. 2. 3. 4.

3.2 RUMUSAN MASALAH Menguraikan besaran masalah yang dihadapi dengan membandingkan antara kondisi yang ada dengan sasaran yang ingin dicapai, untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) dan kebutuhan pengembangan (development need) yang ditinjau dari aspek teknis, keuangan dan kelembagaan. Selain itu, dilakukan inventarisasi persoalan setiap masalah yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan tipologi serta parameter-parameter teknis yang ada di kawasan tersebut. Sehingga dari kegiatan inventarisasi tersebut akan didapatkan data-data permasalahan yang akan dikelompokan sebagai berikut: •

Tingkat layanan yang ada dari sasaran yang diinginkan

•

Prediksi kebutuhan perkembangannya

•

Permasalahan teknis di tiap unit (unit air baku, transmisi, produksi, distribusi, dan unit pelayanan)

di

masa

yang

akan

datang

dan

22


Tabel III-2 Permasalahan Yang Dihadapi No

Uraian

1.

Sistem Perpipaan/PDAM Kebocoran (%) Cakupan Pelayanan Penduduk (%) Kebutuhan perkapita/hari

a. b. c. 2. a. b. 3. a. b. c.

Sistem NonPerpipaan Cakupan Pelayanan Penduduk (%) Kebutuhan perkapita/hari Perpipaan NonPDAM Kebocoran (%) Cakupan Pelayanan Penduduk (%) Kebutuhan perkapita/hari

Kondisi Sistem yang Ada

Target Target Mencapai Persoalan Nasional RPP

Pendapatan tinggi = …. Pendapatan menengah = .. Pendapatan rendah = … Pendapatan tinggi = …. Pendapatan menengah = .. Pendapatan rendah =

Pendapatan tinggi = …. Pendapatan menengah = .. Pendapatan rendah =

RPIJM

23


BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 4.1 STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDIES) Sistem prasarana yang diusulkan harus melalui studi kelayakan dengan cakupan baik secara lengkap, sederhana maupun justifikasi teknis dan biaya dari berbagai aspek, antara lain aspek teknologis (teknis), aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi/finansial, dan aspek kelembagaan. Studi kelayakan lengkap diperuntukan untuk kegiatan pengembangan SPAM dengan cakupan pelayanan lebih dari 10.000 jiwa. Studi kelayakan lengkap diperuntukan untuk kegiatan pengembangan SPAM dengan cakupan pelayanan sampai dengan 10.000 jiwa. 4.1.1 KELAYAKAN TEKNIS (TEKNOLOGIS) Pengkajian kelayakan teknis teknolgis biasa dibuat dari beberapa alternatif yang dikembangkan, di mana setiap alternatif disajikan secara jelas oleh tim teknis untuk dipilih kriteria alternatif terbaik. Alternatif terpilih adalah alternatif terbaik yang ditinjau dari beberapa aspek yang dipengaruhi lokasi daerah perencanaan, meliputi : •

Potensi sumber air

•

Topografi

•

Kualitas dan kuantitas air baku

•

Air tanah

•

Sistem dan kebutuhan lainnya Suatu kegiatan dapat dikatakan layak secara teknis apabila terdapat teknologi yang tersedia untuk membangun SPAM.

4.1.2 KELAYAKAN SOSIAL •

Demografi (kelompok umur, status pendidikan, agama, mata pencaharian, status perkawinan, dan pendapatan per kapita)

24


•

Aspek sosial, ekonomi dan budaya (ketersediaan fasilitas umum, gambaran umum tingkat sosial, ekonomi, dan budaya, analisis proporsi jenis pelanggan, dan gambaran peran serta masyarakat)

•

Kebutuhan air (perkiraan proyeksi penduduk, analisis konsumsi air, analisis tingkat cakupan pelayanan, dan aspek kesehatan masyarakat)

•

Operasional dan pelayanan

4.1.3 KELAYAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN Pengkajian kelayakan ekonomi pengkajian kelayakan ekonomi ditentukan dengan cara analisis teridentifikasi alternatif terbaik dalam hal harga termurah yang memenuhi prinsip-prinsip ekonomi. Metode analisis ekonomi yang umum digunakan adalah discounting technique atau present value dan benefit cost ratio (BCR). Discounting tehnique digunakan untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif sistem. Sedangkan BCR digunakan untuk menentukan menjadi sistem yang diusulkan. Analisis kelayakan ekonomi dan manfaat proyek mempertimbangkan halhal berikut: •

Biaya langsung proyek

•

Biaya sosial

•

Biaya lingkungan

•

Manfaat terhadap kesehatan

•

Manfaat terhadap produktivitas masyarakat

•

Manfaat terhadap nilai properti

•

Manfaat terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi

Suatu kegiatan dianggap layak secara ekonomi bila ada tambahan manfaat yang diterima oleh masyarakat akibat adanya suatu kegiatan lebih besar dari biaya proyek. Analisis kelayakan keuangan dilakukan terhadap beberapa aspek, meliputi: •

Indeks/tingkat inflasi

•

Tahun dasar proyeksi

•

Jangka waktu proyeksi

RPIJM

25


•

Nilai investasi

•

Kebutuhan modal kerja

•

Rencana sumber pembiayaan

•

Persyaratan pinjaman

•

Biaya operasi dan pemeliharaan

•

Biaya penyusutan/amortisasi

•

Pajak

•

Proyeksi tambahan pelanggan

•

Tarif air

•

Proyeksi pendapatan

Suatu kegiatan diisebut layak secara keuangan atau finansial bila memenuhi syarat-syarat berikut: Kelayakan Proyek: •

FIRR > Rata-rata tertimbang dari biaya modal ditambah alokasi risiko

•

Net Present Value (NPV) > 0

•

Benefit Cost Ratio (BCR) > 1

Kelayakan pendanaan •

DSCR Pemda ≥ 2,5; DSCR penyelenggara ≥ 1,3 ;

•

Saldo kas akhir sekurang-kurangnya mencukupi untuk 2 bulan operasi

4.1.4 KELAYAKAN LINGKUNGAN Pengkajian kelayakan lingkungan tidak terlepas dari kegitan masyarakat dan kondisi daerah setempat, sehingga faktor-faktor lingkungan dapat dikatakan layak atau tidak untuk didistribusikan Air Minum. Pengkajian kelayakan lingkungan dilaksanakan melalui penyusunan AMDAL atau RKL dan RPL sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

26


4.1.5 KAJIAN ALOKASI RISIKO Dalam menyusu studi kelayakan untuk kerjasama pemerintah dan swasta, perlu dilakukan kajian alokasi risiko meliputi: •

Risiko kinerja

•

Risiko politik

•

Risiko financial

Risiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi risiko yang memadai dengan mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampun mengendalikan risiko dalam rangka menjamin efesiensi dan efektivitas dalam penyediaan infrastruktur. 4.1.6 KELAYAKAN KELEMBAGAAN Pengkajian kelayakan kelembagaan dilakukan terhadap: 1. Sumber daya Manusia •

Tingkat pendidikan

•

Kualitas

2. Struktur organisasi dan penempatan kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan 3. Alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan swasta 4.2 ANALISIS KEBUTUHAN PRASARANA AIR MINUM Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kebutuhan prasarana, baik sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah hasil survey kebutuhan nyata, antara lain: 1. Proyeksi kebutuhan penduduk dan perkiraan pengembangan aktifitas non domestik dilakukan sesuai dengan besaran rencana pengembangan 3- 5 tahun. 2. Pemakaian air yang sesuai dengan kebutuhan domestik dan non domestik 3. Air tak berekening (ATR), kehilangan dan kebocoran yang disebabkan:

RPIJM

27


•

Kebocoran pada pipa distribusi

•

Pemadam kebakaran

•

Kelebihan pemakaian

•

Kerusakan dan ketidaktepatan pembacaan meter air

•

Kesalahan administrasi

Analisa yang dilakukan harus dapat memperlihatkan besarnya kebutuhan dasar serta kebutuhan pengembangan (development need). Dengan memperhatikan tekhnologi yang siap pakai, standar-standar yang ada, serta perencanaan yang menggunakan tekhnologi non standar. Tahapan perhitungan kebutuhan prasarana Air Minum adalah sebagai berikut: •

Proyeksi pelayanan Air Minum

•

Perhitungan jumlah dan volume dan komponen prasarana yang diperlukan.

Tabel

IV-1 Hasil Perhitungan proyeksi penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota………Tahun………s.d. Tahun ………… EXISTING

NO.

URAIAN

VOLUME

KET. 200…

I

ASUMSI PERHITUNGAN

1.

Kenaikan Tingkat Pelayanan a.

SR

%

b.

HU

%

2.

3.

PROYEKSI

SATUAN 1 2 3 4 5

Kenaikan Pemakaian Air a.

SR

lt/dtk

b.

HU

lt/dtk

Pemakaian Non Domestik

l/unit/hari

28


EXISTING NO.

URAIAN

VOLUME

KET. 200…

4.

Penurunan Kebocoran

5.

Debit Pemakaian Air

1 2 3 4 5

%

a.

Maksimum

m3/dtk

b.

Puncak

m3/dtk

6.

PROYEKSI

SATUAN

Penduduk yang dilayani tiap sambungan a.

SR

jiwa/sambungan

b.

HU

jiwa/sambungan

II PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR 1.

Jumlah penduduk

jiwa

Tingkat pelayanan a.

SR

%

b.

HU

%

c.

a-rata-rata

%

2.

Sandingan Pelayanan SR dan HU

a.

SR

%

b.

HU

%

3.

Jumlah penduduk yang terlayani.

RPIJM

EXISTING NO.

29


URAIAN

VOLUME

KET. 200…

a.

SR

jiwa

b.

HU

jiwa

c.

a-rata-rata

jiwa

4.

Pemakaian Air Domestik

a.

SR

l/org/hari

b.

HU

l/org/hari

c.

a-rata-rata

l/org/hari

5.

Kebutuhan air domestik

l/dtk

a.

Kebocoran

%

b.

Tingkat Kebocoran

%

c.

Debit Kebocoran

6.

Kebutuhan air non domestik

a.

Persentase dari total

b.

Debit

III

KEBUTUHAN AIR RATARATA

IV

KEBUTUHAN MAKSIMUM

V

KEBUTUHAN PUNCAK

VI

PERHITUNGAN JUMLAH

PROYEKSI

SATUAN 1 2 3 4 5

30


EXISTING NO.

URAIAN

VOLUME

PROYEKSI

SATUAN

KET. 200…

1 2 3 4 5

SAMBUNGAN a.

Jumlah SR

b.

Jumlah HU

c.

Jumlah Sambungan Non Domestik

d.

Jumlah Sambungan yang ada

e.

Tambahan Sambungan

VII

KAPASITAS PRODUKSI

VIII BAHAN DEBIT IX

KEKURANGAN/ (KELEBIHAN)

X

KAPASITAS DISTRIBUSI RATA-RATA

RPIJM

31


Gambar IV-1 Contoh Grafik Proyeksi Pelayanan Air Minum Berdasarkan Penduduk Terlayani

Jiwa

4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 1

2

3

4

5

Tahun keJumlah Penduduk

Penduduk Terlayani

Tabel IV-2 Sumber-sumber Potensial Untuk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota ……….. Kemungkin- Kemungkinan Upaya Pemanfaat- an sistem Ket Pengambilan Pengamanan Letak an Saat Ini Debit Kontinuitas Kualitas dan dan Jarak (l/dtk) Pengaliran Pengaliran Karakteristik

No.

Jenis Sumber Air

A

Air Tanah: Contoh

1.

Mata air ……….. ………..

2.

Air Tanah Dalam

3.

Air Tanah Dangkal

B

Air Permukiman

1.

Sungai …………. ………….

2.

Danau

C

Curah Hujan

32


4.2.1 ANALISIS KONDISI PELAYANAN 1. Apakah tingkat pelayanan saat ini sudah mencapai sasaran sesuai dengan rencana daerah, kalau belum berapa % tambahan untuk pencapaian sasaran tersebut. 2. Target pelayanan SR dan KU 3. Apakah pemakaian air

sudah sesuai target rencana daerah, apabila

perhitungan rencana pelayanan sudah dilakukan. 4.2.2 ANALISIS KEBUTUHAN AIR Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kebutuhan prasarana adalah hasil survey nyata. Proyeksi kebutuhan penduduk, skenario pembangunan perkotaan dan tingkat penyediaan prasarana yang ada saat ini serta persoalan yang telah diidentifikasikan. Analisis yang dilakukan harus dapat memperlihatkan besarnya kebutuhan dasar serta kebutuhan pengembangan (development need) dengan memperhatiakan teknologi yang siap pakai, standar-standar yang ada, serta perencanaan yang menggunakan teknologi non standar. Adapun kebutuhan Air Minum secara rinci adalah sebagai berikut: 1. Kebutuhan domestik 2. Kriteria yang digunakan •

Lihat hasil survey kebutuhan prasarana

•

Pemakaian air untuk SR= 120 lt/org/hr

•

Pemakaian untuk HU/TA = 60 lt/org/hr (standar pelayanan minimum)

3. Kebutuhan non-domestik 4. Kebutuhan industri dengan kriteria pemakaian air = 0,1 – 0,3 l/ha/hr 5. Kebutuhan niaga dengan kriteria pemakaian air= 900 l/niaga/hr (niaga kecil) dan 5000 l/niaga/hr (niaga besar)

RPIJM

33


6. Kebutuhan fasilatas umum (Pendidikan, kantor pemerintahan dsb) dengan kriteria pemakaian air= 10% -15 % dari kebutuhan domestik 7. Prediksi dilakukan 15 – 20 tahun ke depan sesuai dengan Rencana Induk SPAM 8. Kriteria pemakaian di untuk hari maksimum = 1,15 pemakaian hari rata-rata 9. Pemakaian air untuk jam puncak = 1,5 – 1,7 pemakaian hari maksimum 10. Kebutuhan hotel = 3 m3/kamar/hr 4.3 ANALISIS SISTEM PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM Pada analisis ini ditinjau sistem prasarana dan sarana Air Minum yang telah ada baik dari unit air baku, transmisi, produksi, dan distribusi. Adapun untuk hal yang lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Analisis permasalahan sumber air yang telah dimanfaatkan •

Apakah sumber pada kapasitas minimum dapat mensuplai kebutuhan maksimum

•

Apakah dengan kualitas sumber yang ada dapat didistribusikan langsung atau perlu pengolahan, kalau perlu, jenisnya apa

•

Unit air baku yang ada apakah masih mampu mensuplai air yang dibutuhkan, seberapa jauh pengembangan, serta prioritasnya bagaimana

•

Alternatif sumber-sumber lain

2. Analisis kondisi permasalahan unit transmisi •

Apakah dengan kondisi pipa yang ada masih mampu digunakan pada kapasitas kebutuhan air yang diperlukan

•

Kalau tidak, bentuk pengembangan bagaiman yang diperlukan, apakah rehabilitasi , atau pembangunan jalur pipa baru

•

Berapa volume pengembangan yang dibutuhkan. Kapasitas pipa transmisi dihitung dengan kapasits maksimum day.

3. Analisis kondisi dan permasalahan unit produksi

34


•

Apakah Unit produksi yang ada masih cukup untuk mensuplai kebutuhan air yang diperlukan

•

Kalau tidak bentuk pengembangan bagaiamana yang diperlukan, apakah rehabilitasi, optimalisasi atau peningkatan kapasitas dengan memodifakasi sistem atau pembangunan unit baru

•

Volume pekerjaan yang dibutuhkan

4. Analisis kondisi unit distribusi •

Apakah kondisi jaringan saat ini masih cukup untuk melayani kebutuhan hasil prediksi (kebutuhan puncak), serta menjangkau kawasan pelayanan

•

Kalau tidak, bentuk pengembangan bagaimana yang diperlukan, apakah rehabiltasi/pergantian pipa baru untuk penanggulangan kebocoran teknis atau penambahan jaringan baru, prioritasnya bagaimana

•

Untuk pembangunan baru diperlukan perhitungan hidrolis dengn metode ”Hardy Cross” dengan kriteria yang digunakan:

•

◊

Tekanan pada titik kritis = 10 m

◊

Head loss/km adalah 10 m

◊

Coefesien Hanzen William untuk pipa tergantung jenis pipa

Perhitungan kapasitas reservoar distribusi dengan kriteria 10% 15% dari kapasitas 1 hari

5. Analisa/perhitungan penambahan sambungan (unit pelayanan) •

Berapa SR yang diperlukan

•

Berapa TA/HU/KU yang diperlukan

•

Berapa sambungan-sambungan lain

Setelah dilakukan analisis masalah yang ada pada sistem prasarana Air Minum yang ada dilakukan perbandingan untuk setiap alternatif yang menyangkut aspek teknis, keuangan dan lingkungan. Pemilihan alternatif tersebut dapat dilakukan dalam 1 unit yang sama atau antar unit berdasarkan segi keilmuan/teori/logika, kasus yang sama di daerah lainnya dengan tidak mengesampingkan kondisi setempat.

RPIJM

35


Tabel IV-3 Perbandingan alternatif sistem yang diusulkan No.

Alternatif Teknik/ Keuangan Kelembagaan Sosial Ekonomi Pemecahan Teknologi

1.

Alternatif 1

2.

Alternatif 2

3.

Alternatif 3

4.

Alternatif 4

5.

Alternatif 5

6.

Alternatif 6

Ket

4.4 ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM Analisis kebutuhan program dan sistem yang disusun sesuai tatanan rencana daerah, biasanya RPJMD. 4.5 REKOMENDASI Pembuatan rekomendasi alternatif terbaik untuk memecahkan masalah yag terjadi yang dijabarkan dalam paket-paket program dan proyek sesuai dengan prioritasnya

36


RPIJM


BAB V

SISTEM PRASARANA YANG DIUSULKAN

37

5.1 SISTEM NON PERPIPAAN 1. Gambaran daerah-daerah pelayanan 2. Rekomendasi sumber air yang dapat digunakan serta teknologi pemanfaatan 3. Usulan pengaturan dan pemanfaatan air tanah (jika memakai sumur atau air tanah) 5.2 SISTEM PERPIPAAN Diuraiakan tentang sistem yang diusulkan sampai pada akhir tahun perencanaan meliputi: 1. Kapasitas sistem 2. Sumber Air Minum •

Kapasitas air di sumber (debit sungai, dll)

•

Kapasitas yang diambil (lt/dt)

•

Jarak Unit Produksi dari daerah pelayanan

•

Sistem pengambilan

Penentuan jenis sumber yang dipilih harus mempertimbangkan beberapa hal berikut: •

Kuantitas dan kualitas sumber air (diukur pada musim hujan dan kemarau). Kualitas air baku mengacu pada PP No 82 Tahun 2002.

•

Kemudahan dalam konstruksi unit air baku

•

Keamanan pengoperasian

•

Biaya dalam pengolahan air dan perawatan unit produksi

•

Potensi pencemaran terhadap sumber air

38


•

Kemudahan dalam memperbesar kapasitas unit air baku di masa mendatang. ◊

Apabila hasil analisis kualitas air baku tidak memenuhi standar baku mutu kualitas Air Minum, maka dibutuhkan instalasi pengolahan air baku (IPA).

◊

Unit air baku merupakan bangunan yang digunakan untuk mengambil air baku dari sungai, terdiri atas bar screen, saluran intake, dan pintu air.

◊

Bak pengumpul berfungsi untuk menampung air baku sebelum ditransmisikan ke instalasi pengolahan.

3. Unit Tranmisi •

Panjang

•

Dimensi dan jenis (saluran terbuka, saluran tertutup, pipa)

•

Sistem pengaliran

•

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan jalur transmisi:

•

◊

Mencari jalur yang terpendek sehingga dapat menekan biaya

◊

Menghindari hambatan sehingga tidak diperlukan pembuatan jembatan pipa, tunnel, pompa, cut and cover, dan crossing dengan infrastruktur lain, misalnya rel kereta api;

◊

Mencari lokasi yang mudah untuk melakukan pengontrolan karena hal ini penting di dalam operasi dan pemeliharaan saluran transmisi;

◊

Mempermudah peletakan infrastruktur sistem transmisi misalnya utnuk sistem transmisi yang menggunakan pipa, blow off.

Memudahkan kebutuhan hidraulik.

4. IPA •

Jumlah dan jenis

•

Kapasitas

RPIJM •

39


Spesifikasi teknis lainnya

Pengolahan Air Minum terdiri atas parameter fisik (warna, kekeruhan, total suspended solid, dll), parameter kimia (besi, mangan, zat organik, dsb), parameter biologis (Total Coli dan Fecal Coli). Lokasi unit produksi akan mempengaruhi unit distribusi penyediaan Air Minum. Penentuan lokasi unit produksi perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: •

Topografi wilayah pelayanan;

•

Kondisi geologi dan hidrologi;

•

Kondisi sanitasi lingkungan;

•

Aman dari bencana alam seperti banjir dan gempa bumi;

•

Merupakan lokasi yang memiliki akses yang baik;

•

Jarak antara daerah pelayanan dengan unit air baku

Kapasitas unit produksi ditentukan oleh kebutuhan Air Minum selama periode perencanaan dan pemakaian hari maksimum. •

•

•

•

Reservoir ◊

Jumlah reservoir

◊

Kapasitas

Unit distribusi ◊

Sistem pengaliran

◊

Bentuk jaringan

◊

Dimensi (panjang dan diameter) dan jenis pipa

Unit Pelayanan ◊

Jumlah sambungan rumah domestik

◊

Jumlah sambungan non-domestik

◊

Jumlah TA/HU/KU

Bangunan pelengkap ◊

Jenis dan jumlah

◊

Manfaat dan peruntukan

40


Gambar V-1 Skema Sistem Air Minum Yang Diusulkan

RUMAH POMPA

SKEMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM YANG DIUSULKAN

134 l/ dtk

LEGENDA

130 l/ dtk

INTAKE

IPA Daerah Pelayanan Perpipaan

RES DESA/ KELURAHAN ………………….. .

RUMAH

170 l/ POMPA dtk

70 l/ dtk RUMAH POMPA

29 l/dtk 2080 S19R 15 HU DESA/ KELURAHAN ………………….. 27 l/dtk . 2344 SR 24 HU DESA/ KELURAHAN ………………….. .

IPA

INTAKE

Kabupaten/Kota: ………………..

37 l/dtk 2344 SR 24 HU

38 l/dtk 3000 SR 15 HU

Daerah Pelayanan Non-Perpipaan

DESA/ KELURAHAN ………………….. . 34 l/dtk 2344 SR 24 HU

DESA/ KELURAHAN ………………….. . NO. PETA : ……………

TANGGAL : ……………

SKALA : ……………

NO. GAMBAR: ……………

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH PU-CIPTA KARYA

RPIJM

41


Gambar V-2 Jaringan Distribusi dan Lokasi Prasarana yang Diusulkan Tahun..........

5.3 USULAN DAN PRIORITAS PROGRAM 1. Prioritas •

Pemanfaatan kapasitas produksi tidak terpakai (idle capacity) berupa perluasan jaringan distribusi, Sambungan Rumah (SR) dan Hidran Umum

•

Optimalisasi

•

Pengurangan kebocoran teknis dan non-teknis

•

Peningkatan kapasitas yang ada

•

Pembangunan baru khusus kota besar/metropolitan perlu dibuatkan staging

2. Usulan •

Pegadaan dan pemasangan

•

Konstruksi

•

O&M

42


•

Perencanaan: rencana induk, studi kelayakan dan rencana teknis/DED

•

Supervisi, monitoring, dan evaluasi

•

Pembebasan tanah

•

Penyuluhan dan sosialisasi

•

Administrasi proyek

•

Studi : Corporate Plan, Bussiness Plan, Rencana Penanggulangan Kebocoran, FRAP, FINPRO, dsb

5.4 USULAN DAN PRIORITAS PROYEK PENYEDIAAN PENGELOLAAN AIR MINUM Merinci masing-masing proyek yang diprogramkan dalam kegiatankegiatan yang secara spesifik memperlihatkan: •

Biaya proyek

•

Unit biaya proyek

•

Lokasi proyek

•

Tahun pelaksanaan proyek

Masing-masing proyek disusun dengan memperhatikan fungsionalisasi proyek yang akan dilaksanakan, disusun berdasarkan urutan prioritas penanganan, sehingga diperoleh paket-paket proyek yang fungsional

RPIJM Tabel

No.

43


V-1 Usulan dan Prioritas Proyek Air Minum, Komponen Pengelolaan Air Minum

Uraian Kegiatan

Indikasi Sumber Unit Total Dana Ket Unit Lokasi Vol Cost Cost 200x 200x 200x 200x 200x Kab/ Pusat Prop Swasta Kota VolCostVolCostVolCostVolCostVol Cost Tahun Pelaksanaan

PENURUNAN KEBOCORAN a. Pembebasan Tanah b. Pengadaan 1. Paket 1 2. Paket 2 3. Paket 3 Sub Total b c. Konstruksi 1. Paket 1 2. Paket 2 Sub Total c SUB TOTAL I PENINGKATAN KAPASITAS DAN II PERLUASAN PELAYANAN a. Pembebasan Tanah b. Pengadaan 1. Paket 1 2. Paket 2 3. Paket 3 Sub Total b c. Konstruksi 1. Paket 1 I

44


No.

Uraian Kegiatan

Indikasi Sumber Unit Total Dana Ket Unit Lokasi Vol Cost Cost 200x 200x 200x 200x 200x Kab/ Swasta Pusat Prop Kota VolCostVolCostVolCostVolCostVol Cost Tahun Pelaksanaan

2. Paket 2 Sub Total c d. Supervisi Detail Engineering Desain Training dan f. Penyuluhan g. Studi Air Baku h. Administrasi Proyek i O&M 1. Existing 2. Incremental Sub Total i SUB TOTAL II e.

Gambar V-3 Lokasi Proyek Komponen Air Minum

RPIJM

45


5.5 PEMBIAYAAN PROYEK PENYEDIAAN PENGELOLAAN Pembiayaan proyek berdasarkan klasifikasi tanggung jawab masing-masing pemerintahan baik Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat dan Swasta atau Masyarakat. Tabel

Uraian Kegiatan

No.

a.

PENURUNAN KEBOCORAN Pembebasan Tanah

b.

Pengadaan

I

V-2 Usulan Pembiayaan Proyek Air Minum Komponen Pengelolaan Air Minum Kabupaten/Kota……….. Total Cost

Tahun 200x Indikasi Sumber Dana




Kab./ Kab./ Kab./ Kab./ Swasta Pusat Propinsi Swasta Pusat Propinsi Swasta Pusat Propinsi Swasta Pusat Propinsi Kota Kota Kota Kota

1. Paket 1 2. Paket 2 3. Paket 3 Sub Total b c.

Konstruksi 1. Paket 1 2. Paket 2 Sub Total c

SUB TOTAL I PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERLUASAN II PELAYANAN Pembebasan a. Tanah b.

Pengadaan 1. Paket 1 2. Paket 2 3. Paket 3

Ket

46


Uraian Kegiatan

No.

Total Cost





Kab./ Kab./ Kab./ Kab./ Swasta Pusat Propinsi Swasta Pusat Propinsi Swasta Pusat Propinsi Swasta Pusat Propinsi Kota Kota Kota Kota

Sub Total b c.

Konstruksi 1. Paket 1 2. Paket 2 Sub Total c

d.

Supervisi

e.

Detail Engineering Desain Training dan Penyuluhan

f. g. h. i

Studi Air Baku Administrasi Proyek O&M 1. Existing 2. Incremental Sub Total i SUB TOTAL II

Ket

RPIJM

47


TIM PENGARAH 1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP 2. Ir. Ismanto, MSc 3. Ir. Danny Sutjiono 4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc 5. Ir. Antonius Budiono, MSc 6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc 7. Ir. Susmono TIM PENYUSUN 1. Ir. Andreas Suhono, MSc 2. Ir. Diana Kusumastuti, MT 3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci 4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng 5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT 6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES 7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc 8. Ir. Doddy Koeswanto 9. Ir. Iskandar Z 10. Ir. Halasan Sitompul 11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc 12. Dades Prinandes, ST, MT 13. Yuke Ratnawulan, ST 14. Dra. Endah T. Widowati 15. Veronica Kusumawardhani, ST 16. Ade Syaiful, ST, MT 17. Meytri Wilda Ayuantari, ST 18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM 19. Budi Hertanto, ST 20. Akhfian Mustika A, ST 21. Hidemiwan, ST 22. Azibi Taufik, ST NARA SUMBER 1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW 2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati 3. Ir. Gita Chandrika N, MCP 4. Ir. Sugiantoro PENYELARAS AKHIR STUDIO Jakstra BPCK Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4 Telp. +62 21 72796582/7244067 Fax. +62 21 72796582/7244067

CIPTA KARYA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Recommend Documents