Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman
Permukiman Kumuh : RPJPN 2005-2024
TANTANGAN BERTAMBAHNYA LUASAN PERMUKIMAN KUMUH*: 2004 = 54.000 Ha 2009 = 57.800 Ha Peningkatan 1.37%/thn
KEBIJAKAN
RENCANA
TARGET RPJPN 20052024: CITIES WITHOUT SLUM 2020 Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
(Arahan Presiden Rapat Kabinet Agustus 2012 : Tahun 2020 Kota Bebas Permukiman Kumuh)
Pendekatan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh untuk menciptakan rumah tangga non kumuh
PROGRAM Sumber: RPJPN 2005-2024 RPJMN 2010-2014
2
Target Capaian Rancangan Renstra DJCK 2015-2019
100 0 100 %
air minum
%
kumuh
%
sanitasi
3
Rancangan RPJMN 2015 – 2019 Bidang Cipta Karya A. Arahan RPJPN untuk RPJMN III bidang Cipta Karya
Tema besar RPJMN III adalah daya saing (competitiveness), dengan demikian selayaknya ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu; Beberapa arahan dalam bidang Cipta Karya adalah: Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 100% akses air minum dan sanitasi Dengan Indikator Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100% dan sanitasi layak menjadi 100%
Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel kota tanpa permukiman kumuh. Dengan Indikator Berkurangnya Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0 %.
Pengembangan infrastruktur perdesaan, mendukung pembangunan pertanian.
SUMBER: DEPUTI SARANA DAN PRASARANA, BAPPENAS
terutama
untuk
Belum tersedia data & informasi yang akurat di tiap daerah yang dapat menginformasikan luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani (baseline)
5
Penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan
6
Penanganan permukiman kumuh yang telah berlangsung lama belum memberikan hasil yang optimal. Disadari karena penanganan di lapangan belum terintegrasi, multisektor, dan berbasis kawasan.
7
Tindak Lanjut Pemutakhiran Data Kumuh 2013
33
Kab/Kota Sudah Ada SK Kumuh Bupati/Walikota
85
KAB/ KOTA
505
Kab/Kota Tanpa DKI Jakarta
511
52
Kab/Kota Belum Ada SK Kumuh Bupati/Walikota
426
Revisi SK Kumuh
KAB/ KOTA
(Klaster A+B+C+ Ibukota Provinsi)
57
KAB/ KOTA
Pemutakhiran Data Kumuh 2014
341 KAB/ KOTA
94
KAB/ KOTA
Kontraktual
247 KAB / KOTA
Swakelola
Kab/Kota Sudah Ada SK Kumuh Bupati/Walikota
284
Kab/Kota Belum Ada SK Kumuh Bupati/Walikota
Terbit SK Kumuh
KOMPONEN : TOOLS IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEKUMUHAN
KRITERIA Kondisi Bangunan Hunian
INDIKATOR Keteraturan Bangunan Hunian Kepadatan Bangunan Hunian Kelayakan Bangunan Hunian
Kondisi Aksesibilitas (Jalan Lingk)
Jangkauan Jaringan Jalan Kualitas Jaringan Jalan
Kondisi Drainase
Kejadian Genangan
Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku
Kualitas Sumber Air Minum/Baku
Kecukupan Pelayanan Air Minum Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Prasarana Sanitasi Lingkungan
Kondisi Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Persampahan Lingkungan
KELUARAN :PROFIL KUMUH
KELUARAN :PROFIL KUMUH
PROFIL KUMUH
PROFIL KUMUH
PENETAPAN LOKASI : SK KUMUH Sesuai UU 1/2011 Pasal 58 Ayat 2
PENETAPAN LOKASI : SK KUMUH Sesuai UU 1/2011 Pasal 58 Ayat 2
Lingkup Administratif No
Nama Lokasi
Luas
RT/RW
Kel/Desa
Kec/Distrik
Koordinat Lintang
Bujur
Jumlah Rumah Tangga
Legalitas Lahan
Komponen : Mekanisme MEKANISME SURVEI
Penyusunan Format, Modul dan, Mekanisme
Koordinasi Sektoral
Maret Sosialisasi Nasional
Ujicoba perangkat dan metodelogi
Survei Nasional
Sinkronisasi Data Daerah
Feedback
April Sosialisasi Provinsi
Mei Identifikasi Lokasi Kumuh
Sinkronisasi dan Rekapitulasi Data Nasional dan SK Penetapan Kumuh Bupati/Walikota
Juni Validasi, Rekapitulasi, dan Penetapan Lokasi
Status 13 Mei 2014 • Sosialisasi Nasional : telah dilaksanakan di Jakarta tanggal 10-12 April 2014 • Sosialisasi Provinsi : sudah di laksanakan di 25 Provinsi ditindaklanjuti dengan Survei Lapangan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
