KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan

PENJELASAN

MEKANISME PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman BALIKPAPAN,, 19 MEI 2013 BALIKPAPAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

1

OUTLINE PENDAHULUAN

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

2

PENDAHULUAN

Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Pembangunan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Permukiman Permukiman 2014 ||

3

PASAL 32 – UU No.26/2007 • Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya • Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana PASAL 98 – PP No.15/2010 • Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan • Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun rencana induk masing-masing sektor sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik

Pasal 15 UU No.1/2011 Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan bi mempunyaii tugas t menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN Pasal 64 UU No.1/2011 Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman

perlunya penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur pelayananan dasar permukiman perlunya pembinaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang PP No. N 38/2007 Urusan Pemerintah Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

4

Pendahuluan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 15 huruf c : “Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN” Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan PEMERINTAH KAB/KOTA

menyusun

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkup TUGAS dan KEWENANGAN DITJEN CIPTA KARYA


5

Pendahuluan Kebutuhan Pengembangan LEGALITAS AMANAH DALAM UU NO.1/2011

2010 .... 2013

Strategi Pembangunan g Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

PENGEMBANGAN LINGKUP SUBSTANSI

PENGEMBANGAN G G CAKUPAN WILAYAH

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

2014

2014

Implementasi substansi pengembangan ini akan diterapkan pada tahun 2015, namun pada tahun 2014 ini menjadi tahap penjajakan dan persiapan untuk pengembangan substansi tersebut Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

6

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 || Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

7

Lingkup Apa yang menjadi batasan lingkup wilayah RP2KP?? Kegiatan penyusunan RP2KP dilakukan pada lingkup wilayah administrasi kota dan wilayah administrasi kabupaten, dengan fokus pada kawasan yang diarahkan dalam RTRW kota/kab. kota/kab sebagai kawasan permukiman perkotaan. RP2KP dipresentasikan dalam

skala 1:25.000


8

Lingkup Apa Perbedaan RP2KP Administrasi Kota dan Administrasi Kabupaten?? Lingkup Kota mencakup keseluruhan kawasan permukiman di wilayah administrasi kota yang ditetapkan dalam Perkotaan RTRW kota yang bersangkutan Surakarta

Kawasan Perkotaan Kab. Semarang

Lingkup Kabupaten mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan oleh RTRW kabupaten yang bersangkutan.


9

Lingkup Apa saja lingkup substansi RP2KP dan Sejauhmana kedalamannya?? Substansi yang diharapkan dari kegiatan penyusunan RP2KP berupa strategi pembangunan yang diturunkan dan didetailkan dalam bentuk program. Strategi St t i pembangunan b d l dalam RP2KP memuat langkah-langkah riil dan terukur yang harus diambil

SUMBER DAYA YANG DIMILIKI DAERAH

KEBUTUHAN PENANGANAN

(dana, lahan, komitmen masyarakat, sumber daya aparatur, dll)

(yang dirumuskan berdasarkan kondisi eksisting permasalahan)

TUJUAN DAN KEBIJAKAN Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

STRATEGI

TARGET CAPAIAN yang diharapkan pada akhir tahun implementasi

untuk merealisasikan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang diatur dalam kebijakan.

PROGRAM


10

Lingkup • •

DOKUMEN RP2KP

• • • • • • • • •

DOKUMEN PENYELENGGARAAN

• •

Indikasi arah pengembangan kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas Identifikasi Kawasan Permukiman prioritas Rumusan tujuan dan kebijakan Rumusan strategi Analisis keterkaitan antar strategi dalam skema manajemen pembangunan perkotaan Analisis konsekuensi penerapan strategi Rumusan program Analisis dampak penerapan program Dokumen spasial (PETA) Catatan proses penyelenggaraan penyusunan RP2KP Kumpulan materi proses penyelenggaraan penyusunan RP2KP Catatan kesepakatan yang dihasilkan dalam tiap tahap


11

TAHAPAN PENYUSUNAN RP2KP


12

Proses dan Prosedur I. PERSIAPAN

SUB KEGIATAN 1 SOSIALISASI 2

PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA

OUTPUT (O-1) • • • Kegiatan untuk menyiapkan

pelaksanaan kegiatan penyusunan RP2KP secara teknis maupun non

teknis yang akan melandasi rangkaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan

g pproses,, pprosedur,, dan Kesamaan ppemahaman mengenai produk dari kegiatan penyusunan RP2KP Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati Data dan informasi : - pembangunan dan pengembangan kota - pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang Cipta Karya.

*) pemanfaatan peta yang ada dari RTRW atau penyediaan peta sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan RP2KP


13

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN HASIL SOSIALISASI KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN RP2KP DAN RPKPP

Materi Pelaporan: Prosiding Sosialisasi Pemahaman umum penyusunan RP2KP Kota/Kab Pemahaman proses dan prosedur penyusunan RP2KP Kota/Kab Kebutuhan Data/Informasi Kota/Kab terkait penyusunan RP2KP kota/kab

PROSIDING SOSIALISASI

Laporan K d B Kepada Bupati/i/ Walikota

Laporan Kepada Tim Teknis/Korwil


14

Proses dan Prosedur KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI TUJUAN :

Menyamakan pemahaman proses penyusunan RP2KP dan keluarannya di antara kota/kabupaten di provinsi yang bersangkutan

PENYELENGGARA : Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Semua perwakilan kota/kabupaten yang melakukan kegiatan penyusunan RP2KP di provinsi yang berangkutan. Perwakilan tersebut meliputi PESERTA DAN PENDUKUNG : • Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) • Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman • Tenaga ahli pendamping minimal 1 (satu) hari pada bulan ke-1(satu) setelah SPMK, WAKTU PELAKSANAAN : (setelah dilakukan kegiatan sosialisasi) S : Tempat e pat pe pelaksanaan a sa aa dditentukan te tu a ooleh e masing-masing as g as g Sat Satker e Provinsi o s TEMPAT PELAKSANAAN


15

Proses dan Prosedur

Ilustrasi jadwal kerja

Il t i rencana kkerja Ilustrasi j


16

Proses dan Prosedur SUB KEGIATAN 1

KAJIAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

2

PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA SERTA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

3

KAJIAN ISU-ISU ISU ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

4

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

OUTPUT (O-2) • Matriks & peta spasial indikasi arah pengembangan kota; p ppembangunan g ppermukiman dan • Matriks & ppeta spasial infrastruktur perkotaan; • Isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan • Matriks dan peta spasial potensi, permasalahan serta tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

17

Proses dan Prosedur ILUSTRASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA

5

1 Penataan Sempadan Sungai dan Rel Kereta Api

1

2 Pengendalian perkembangan pusat kota dan konservasi heritage

4 4

3 Pengembangan baru dengan

2

tetap mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan

4 Penataan kawasan dan

pengembangan industri rumah tangga

3

5 Pengembangan kawasan pendidikan

Ilustrasi Arah Pengembangan Kota RP2KP Kota Malang Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

18

Proses dan Prosedur ILUSTRASI ARAH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 5

1 Perkembangan permukiman vertikal 3

2 7 3

2 Penataan permukiman di kawasan peruntukan non permukiman

3 Penanganan perumahan dan

1

perbaikan lingkungan permukiman

4 Penyediaan infrastruktur untuk mendorong perkembangan permukiman baru

6 4

5 Pengembangan perumahan dan

pemerataan t penyediaan di untuk t k mendukung kawasan pendidikan

6 Penanganan kawasan permukiman

tidak layak huni Ilustrasi Arah Pembangunan 7 Konservasi kawasan permukiman Permukiman dan Infrastruktur bersejarah Perkotaan RP2KP Kota Malang Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

19

Proses dan Prosedur ILUSTRASI RUMUSAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Ilustrasi Peta Isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kabupaten Halmahera Utara

Ilustrasi Matriks Isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Surakarta


20

Proses dan Prosedur ILUSTRASI RUMUSAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN

1 2 3 4

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU di timur dan tenggara

Apabila tidak direncanakan dengan baik akan mendorong pembangunan yang tidak terarah

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Apabila tidak diperbaiki akan (drainase dan sanitasi terpadu) memperparah kondisi yang ada kawasan permukiman kumuh

perlu adanya kebijakan yang MENDORONG dan MENGARAHKAN pembangunan permukiman baru perlu adanya PERBAIKAN infrastruktur dan PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN permukiman kumuh

PENYEDIAAN SARANA pengolahan sampah dari hulu ke hilir

Apabila tidak disediakan maka akan menyebabkan tpengolahan sampah menjadi tidak efektif dan efisien

perlu upaya untuk PENYEDIAN sarana pengolahan sampah yang TERPADU

PENYEDIAAN BUFFER zone di sekitar TPS

Apabila tidak diadakan akan mengganggu lingkungan sekitar

perlu upaya untuk MENYEDIAKAN buffer zone di sekitar TPA

Ilustrasi Rumusan Kebutuhan Pembangunan RP2KP Kota Malang Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

21

Proses dan Prosedur III. PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

SUB KEGIATAN 1

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

2

PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS

3

INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

OUTPUT ((O-3)) • Kebutuhan pembangunan permukiman dan Infrastruktur perkotaan • Rumusan tujuan dan kebijakan Matriks kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas • Peta sebaran permukiman dan permasalahannya Perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman • Peta sebaran kawasan permukiman prioritas penanganan dan infrastruktur perkotaan yang diturunkan dari visi dan misi • Daftar skala prioritas kawasan penanganan. pengembangan kota/kabupaten yang tercantum dalam dokumen• Rancangan SK Bupati/Walikota tentang penetapan perencanaan pembangunan. kawasan permukiman prioritas Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

22

Proses dan Prosedur 3.1 Perumusan Tujuan & Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 1 TUJUAN : Membahas : Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan beserta landasan perumusannya sebelum disepakati dalam FGD 1 PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN kegiatan Pra-FGD Pra FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli : PENDUKUNG pendukung WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang PELAKSANAAN disusun di TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP PELAKSANAAN


23

Proses dan Prosedur 3.1 Perumusan Tujuan & Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 1 TUJUAN : Kesepakatan dari semua stakeholder : Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri peserta dan pendukung PENDUKUNG Peserta P t : • Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan • Akademisi • Tokoh Masyarakat Pendukung : • Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman,, dan Perencanaan • Tim Teknis Provinsi • Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman • Tenaga Ahli Pendamping WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

24

Proses dan Prosedur PENYELENGGARA POKJANIS KOTA/KAB DAN PEMANGKU KOTA KEGIATAN

NARASUMBER

FGD 1

KORWIL DJCK/ KMP/TIM TEKNIS

RP2KP

PENDUKUNG TIM TENAGA AHLI PENDAMPING

• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil g keputusan p mengenai g dokumen kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan RP2KP • Pensintesa arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan • Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 1 • Membantu/mendampingi pokjanis dalam proses rekapitulasi kebijakan dan strategi pembangunan • Mendampingi Pokjanis melakukan proses sinkronisasi kebijakan dan strategi


25

Proses dan Prosedur KETENTUAN FGD 1 INSTRUMEN PENDUKUNG : Tabel dan Peta arahan sinkronisasi kebijakan strategi Peta arah pengembangan kota ; dan peta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Matriks M t ik isu i pembangunan b permukiman ki ddan iinfrastruktur f t kt perkotaan Matriks kebutuhan pembangunan permukiamn dan infrastruktur perkotaan

OUTPUT: KESEPAKATAN PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 1 Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

26

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG (kebijakan spasial)

KONDISI EKSISTING (gambaran wilayah)

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (kebijakan sektoral)

ARAH KEBIJAKAN SPASIAL permukiman & infrastruktur perkotaan

KARAKTERISTIK POTENSI DAN PERMASALAHAN

permukiman & infrastruktur perkotaan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN SPASIAL

ISU STRATEGIS BERDASARKAN POTENSI DAN PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN SEKTORAL

ARAH KEBIJAKAN SEKTORAL

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TASIKMALAYA

TUJUAN

GAGASAN MASA DEPAN

KEBIJAKAN STRATEGI (skala kota dan kawasan)

harus selaras/sinkron

PROGRAM (skala kota dan kawasan)

harus selaras/sinkron

Ilustrasi Kerangka g Perumusan Tujuan dan Kebijakan RP2KP Kota Tasikmalaya


27

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN “Mewujudkan Pembangunan Permukiman Kota Tasikmalaya yang Aman, Nyaman, Sehat, Produktif, dan Berwawasan Lingkungan” Aman

Pembangunan permukiman yang menjamin kepastian bermukim untuk jangka panjang

Nyaman

Layanan fasilitas pendukung permukiman, permukiman termasuk sarana lingkungan yang layak memadai dan dapat diandalkan

Sehat

Didukung infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan sesuai dengan standar kelayakan hunian kawasan permukiman yang sehat

Produktif

Pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan industri kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat &kota pada umumnya

Berwawasan Lingkungan

Penataan kawasan permukiman yang serasi dengan kondisi fisik alami dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan 28

Ilustrasi Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Tasikmalaya Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

28

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN TUJUAN “Mewujudkan P b Pembangunan Permukiman Kota Tasikmalaya yang Aman, Nyaman, Sehat, N S h t Produktif, dan Berwawasan Li k Lingkungan” ”

KEBIJAKAN Mendorong legalitas kawasan permukiman Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di pusat kota Tasikmalaya melalui penanganan kawasan kumuh dan optimalisasi layanan infrastuktur g ppelayanan y g g Meningkatkan air bersih dan infrastruktur sanitasi lingkungan Integrasi pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan pertanian, perikanan dan potensi industri rumah tangga Pembangunan kawasan perumahan baru dengan layanan infrastruktur yang layak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan upaya pengendalian tata ruang

Ilustrasi Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Tasikmalaya Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

29

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 1 Perumusan Tujuan dan Kebijakan

Pra FGD 1

FGD 1

Materi Pelaporan: Berita Acara Penyelenggaraan Pen elenggaraan FGD 1 Dokumen Hasil Kesepakatan FGD 1 Lampiran Dokumen Penyelenggaraan : proses penyusunan RP2KP hingga pelaksanaan FGD 1

BERITA ACARA FGD 1

Laporan Kepada Bupati/ Walikota



30

Proses dan Prosedur 3.2 – 3.3 Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 2 TUJUAN : Pembahasan: kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas, beserta indikasi kawasan permukiman prioritasnya PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga PENDUKUNG ahli pendukung WAKTU PELAKSANAAN : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT PELAKSANAAN : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP


31

Proses dan Prosedur 3.2 – 3.3 Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 2 TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Penentuan kriteria dan indikator serta penentuan kawasan permukiman prioritas PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : Minimal 15 (lima belas) orang, orang yang terdiri : PENDUKUNG Peserta : • Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan • Akademisi • Tokoh Masyarakat Pendukung : • Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, P Permukiman, ki ddan Perencanaan P • Tim Teknis Provinsi • Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman • Tenaga Ahli Pendamping WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

32


NARASUMBER

FGD 2


RP2KP


• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil keputusan terhadap dasar pertimbangan serta kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan prioritas • Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta substansi pada tahapan FGD 2 • Membantu/mendampingi e a u/ e a p g po pokjanis ja s dalam aa mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan serta rumusan kriteria dan indikator yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas


33

Proses dan Prosedur KETENTUAN FGD 2 INSTRUMEN S PENDUKUNG G: Tabel indikasi kiriteria dan indikator sebagai dasar pertimbangan penentuaan kawasan prioritas Peta sebaran permukiman dan infrastruktur perkotaan Peta indikasi awal kawasan permukiman prioritas Profil kawasan permukiman prioritas

OUTPUT: KESEPAKATAN PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS KESEPAKATAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 2


34

Proses dan Prosedur ILUSTRASI PELAKSANAAN FGD 2 Kesepakatan dicapai melalui analisis variabel dan indikator serta simulasi dan diskusi teknis


35

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS IDENTIFIKASI ISSUE, POTENSI, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR IDENTIFIKASI TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KOTA SURAKARTA

PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS

KAJIAN DAN KEBIJAKAN SEKTORAL RENCANA INDUK SISTEM KOTA SURAKARTA

ANALISIS SKORING (METODE DELPHI)

URUTAN SKOR PER KELURAHAN

SINKRONISASI DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA KOTA, PRIORITAS PRIORITAS, RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN CITY DEVELOPMENT STRATEGIES KOTA SURAKARTA

Ilustrasi Kerangka Perumusan P Proses Penentuan P t Kawasan K Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta

VERIFIKASI KONDISI DI LAPANGAN

INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS RP2KP KOTA SURAKARTA


36

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS No 1

3

Komponen (K) Urgenitas Penanganan

Karakteristik Permukiman

Bobot K 20%

20%

Kriteria Penilaian Tingkat kepadatan penduduk netto (jumlah penduduk per luas kawasan permukiman)

Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan rawan bencana karakteristik perkembangan permukiman Kota Surakarta, yaitu permukiman tradisional, permukiman kumuh, serta permukiman kawasan perbatasan

Bobot IP 50%

50% 33.33% 33.33% 33.33%

3

Dominasi permasalahan infrastruktur di bidang keciptakaryaan

30%

Tingkat pelayanan infrastruktur lingkungan permukiman dan kondisi permasalahan infrastruktur bidang keciptakaryaan, dengan parameter sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur permukiman perkotaan

20%

20%

20%

20%

20%

Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta

Parameter Penilaian Kepadatan rendah (<50 jiwa/Ha) Kepadatan sedang (50-150 jiwa/Ha) Kepadatan tinggi (150-250 Ha/jiwa) Kepadatan sangat tinggi (>250 Ha/jiwa) Tidak berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana Berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana Kawasan diluar atau bukan kawasan permukiman tradisional Kawasan permukiman tradisional Bukan merupakan kawasan kumuh Kawasan merupakan kawasan kumuh Bukan kawasan perbatasan Kawasan perbatasan 80% kondisi jalan pada kawasan baik 60% kondisi jalan pada kawasan baik <50% kondisi jalan pada kawasan baik 80% jaringan drainase berfungsi baik, dan tidak ada banjir atau genangan 50% jaringan drainase berfungsi baik <50% jaringan drainase berfungsi baik, terdapat banjir atau genangan 70% penduduk terlayani sampah 50% penduduk terlayani sampah <50% penduduk yang terlayani sampah, belum dikelola baik swadaya & pemerintah

Skor 1 3 5 7 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 1 3 5 1 3 5

80% penduduk terlayani air bersih 50%-70% penduduk terlayani air bersih, baik dari PDAM maupun Sumur pribadi <50% penduduk terlayani air bersih dan masih ada yang belum mendapat akses air bersih Resiko sanitasi rendah Resiko sanitasi kurang

1 3 5


1 3

37

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS PETA PEMBOBOTAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ilustrasi Kerangka Perumusa Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

38

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS PETA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

Ilustrasi Kerangka Perumusa Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

39

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 2 Penentuan Kriteria dan Indikator serta Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

Pra FGD 2

FGD 2


BERITA ACARA FGD 2




40

Proses dan Prosedur 3.4 Perumusan Rancangan SK Bupati/Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas

ILUSTRASI RANCANGAN SK BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA ............................... KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ............. NOMOR : ........................... TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS DI KABUPATEN/KOTA ........................ BUPATI/WALIKOTA ......................,

Menimbang

:

a.

bahwa

setiap

orang

berhak

untuk

bertempat

tinggal

dan

mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat; b.

bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh

merupakan

tanggung

jawab

pemerintah

kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan; c.

bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;;

Mengingat

: 1.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 125 Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ilustrasi Rancangan SK Bupat/Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas


41

Proses dan Prosedur IV. PERUMUSAN STRATEGI & PROGRAM PEMBANGUNAN

SUB KEGIATAN 1

PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN

2

ANALISIS KORELASI STRATEGI

3

ANALISIS KONSEKUENSI STRATEGI

4

PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

5

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM

OUTPUT (O-5 DAN O-6) • Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan • Matriks analisis korelasi strategi pembangunan • Matriks konsekuensi dan dampak strategi pembangunan • Matriks M t ik program pembangunan b ddalam l skala k l kota k t dan d kawasan • Peta strategi dan program pembangunan


42

Proses dan Prosedur 4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra Pra-FGD FGD 3 TUJUAN : Pembahasan: rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pperkotaan beserta landasan pperumusannya y PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli PENDUKUNG pendukung WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang PELAKSANAAN disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP PELAKSANAAN


43

Proses dan Prosedur 4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 3 TUJUAN : K Kesepakatan k t stakeholder t k h ld : Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada skala kota maupun kawasan PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : PENDUKUNG Peserta : • Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta p Karya, y , Permukiman,, dan Perencanaan • Akademisi • Tokoh Masyarakat Pendukung : • Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan • Tim Teknis Provinsi • Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman • Tenaga Ahli Pendamping WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

44


NARASUMBER

FGD 3


RP2KP


• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil g keputusan p terhadapp dasar pertimbangan penetapan strategi yang menjadi acuan dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di kota/kabupaten • Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 3 • Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar dasar dasar pertimbangan serta rumusan strategi pembangunan permukiman dan p infrastruktur pperkotaan di kota/kabupaten, target capaian dan sumber daya yang dimiliki kota/kab.


45

Proses dan Prosedur KETENTUAN FGD 3 INSTRUMEN PENDUKUNG : Tabel Tujuan dan Kebijakan hasil FGD 1 Konsep Penanganan Kawasan Prioritas Tabel korelasi/keterkaitan konsep strategi pembangunan dengan tujuan dan kebijakan Peta spasial konsep strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada skala kota Peta spasial konsep strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada skala kawasan prioritas

OUTPUT: KESEPAKATAN RUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 3 Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

46

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Ilustrasi Kerangka Perumusan Strategi g Pembangunan g Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

47


Ilustrasi Matriks Keterkaitan Strategi RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

48

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM Tahun 2010 2011 2012 2017 2022 2027 2032

Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Kebutuhan Air Bersih (Jiwa) Tangga (KK) (l/detik) 169.49 606,855 151,714 618,143 154,536 172.65 629,640 157,410 175.86 351.06 690,416 172,604 553.64 757,058 189,264 834.37 830,132 207,533 1,131.27 910,261 227,565

2012-2017 Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 40% 2017-2022 Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 55% 2022-2027 Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 70% 2027-2032

Ilustrasi Analisis Spasial Kebutuhan Strategi RP2KP Kota Tasikmalaya

Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 85%


49



50


Ilustrasi Analisis Korelasi Strategi Pembangunan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

51

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PETA STRATEGI PEMBANGUNAN Skala Kota


52

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAJIAN PROFIL Kawasan Permukiman Prioritas

Ilustrasi Kajian Profil Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

53

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAJIAN KONSEP DAN STRATEGI Kawasan Permukiman Prioritas

Ilustrasi Kajian Konsep dan Strategi Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

54


Ilustrasi Kerangka Kajian Implikasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar


55

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 3 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Pra FGD 3

FGD 3


BERITA ACARA FGD 3




56

Proses dan Prosedur 4.3 Perumusan Program Pembangunan Skala Kota dan Skala Kawasan KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra Pra-FGD FGD 4 TUJUAN : Pembahasan: rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan beserta landasan perumusannya sebelum disepakati d l FGD 4 dalam PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli PENDUKUNG pendukung WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang PELAKSANAAN disusun TEMPAT : di kota/kabupaten p tempat p ppenyusunan y RP2KP PELAKSANAAN


57

Proses dan Prosedur 4.3 Perumusan Program Pembangunan Skala Kota dan Skala Kawasan KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 4 TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Strategi program pembangunan sebagai pelaksanaan strategi dan arahan kebutuhan program investasi RP2KP PENYELENGGARA GG : Pokjanis o ja s PESERTA DAN : Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : PENDUKUNG Peserta : • Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Karya Permukiman, Permukiman dan Perencanaan • Akademisi • Tokoh Masyarakat Pendukung : • Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan • Tim Teknis Provinsi • Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman • Tenaga Ahli Pendamping WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

58


NARASUMBER

FGD 4


RP2KP


• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil g keputusan p terhadapp dasar pertimbangan penetapan program yang aplikatif, riil, dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam pembangunan perkotaan • Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 4 • Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar dasar dasar pertimbangan, inovasi, serta rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur pperkotaan yyangg sesuai menjawab kebutuhan pembangunan perkotaan.


59

Proses dan Prosedur KETENTUAN FGD 4 INSTRUMEN PENDUKUNG : Konsep Kebutuhan Program Pembangunan Kota dan Program Penanganan Kawasan Prioritas Matriks analisis korelasi strategi pembangunan Matriks k konsekuensi k i ddan iimplikasi lik i strategii pembangunan b permukiman Matriks analisis dampak penerapan program Peta spasial strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada skala kota dan skala kawasan prioritas

OUTPUT: KESEPAKATAN RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN S SKALA KOTA O DAN SKALA S KAWASAN S NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 4 Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

60

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Ilustrasi Kerangka Perumusan Program g Pembangunan g Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

61

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN STRATEGI

PROGRAM

1. Mengembangkan 1.1 Kawasan Permukiman 1.2 Baru di bagian Utara dan Barat Kota dengan 1.3 konsep Lingkungan Hunian Berimbang 1.4 (1:2:3)

Penyiapan Lahan Kasiba Lisiba Penyusunan PerencanaanTeknis Kasiba Lisiba Pembangunan Rumah RSH bagi MBR Fasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya bagi MBR

1.6 Study Kelayakan Pembangunan Rumah Susun Sewa 1.7 Study Kelayakan Pembangunan Rumah Vertikal 1.8 Pembangunan Rumah / RUSUN Sewa 1 9 Pembangunan Rumah Vertikal 1.9

1.10. Pencadangan Lahan Kota 2.1 Inventarisasi Kepemilikan Lahan dan 2. Meningkatkan Bangunan Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian di Pusat 2.2 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Kota Lingkungan

Keterangan

Lokasi

RSH bagi MBR (4.300 unit) dan Kec. Siantar Martoba Komersial (1.440 unit) dengan Kec. Siantar Martoba, Penyiapan Lahan untuk Kasiba/Lisiba seluas 132,5 ha Kec. Siantar Martoba, Kec. Siantar Sitalasari Pembangunan rumah swadaya (11.247 Kota Pematangsiantar unit) it) Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar Pembangunan rumah sewa (213 unit) Kota Pematangsiantar bagi masyarakat tidak mampu membeli M Menunjang j k i t sosial kegiatan i l dan d ekonomi k i Kota K t P Pematangsiantar t i t berupa rumah vertikal perdagangan & jasa pusat kota 3 unit hunian dan vertikal mahasiswa 8 unit hunian Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar

2.3 Penyusunan Peraturan Ijin Mendirikan Bangunan

Kota Pematangsiantar

2.5 Penataan Permukiman Kumuh di Pusat Kota

Kec. Siantar Utara, kec. Siantar Barat, Kec. Siantar Ti Timur, K Siantar Kec. Si t Selatan S l t

Periode 5 Tahun Ke I II 2013 2014 2015 2016 2017

III

IV

Pelaku

Sumber Pendanaan

Setdako Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta Bappeda, Dinas T ki S Tarukim, Swasta t Bappeda, Dinas Tarukim, Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta B Bappeda, d Di Dinas Tarukim, Swasta

APBD APBD, APBN

Setdako Setdako, Bappeda, BPN, Dinas Tarukim, B d PIT Badan Dinas Tarukim, Badan PIT Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim, Dinas K b ih BLH Kebersihan,

APBD APBD

APBD, APBN, Swasta APBD, APBN, S Swasta t APBD, APBN APBD, APBN APBD, APBN, Swasta APBD APBN, APBD, APBN Swasta

APBD, APBN APBD APBD, APBN

3. dst…..

Ilustrasi Matriks Indikasi Program Pembangunan Skala Kota RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

62

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN STRATEGI

PROGRAM

Lokasi 1

Mengamankan dan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Menata Sempadan Sosialisasi Rencana Kawasan dan Peraturan Garis Sempadan Sungai Sungai Penyiapan Masyarakat Pembebasan Lahan di Sempadan Sungai Konsolidasi Lahan Pelaksanaan Penataan Kawasan Sempadan Sungai P R Ruang T b k Hijau Terbuka Hij dan d Ruang R P blik di Sempadan Publik S d Sungai S i M b t Ruang Membuat R T b k Perencanaan Terbuka Hijau Pada Kawasan Penataan dan Pembangunan Kawasan Sempadan Sungai Penyiapan Lembaga Pengelolaan pada RTH dan Ruang Publik di Sempadan Sungai Menata dan Inventarisasi Rumah tidak Layak Huni Meningkatkan Kualitas Sosialisasi Kegiatan Peningkatan kualitas Rumah Permukiman Penyiapan Masyarakat Fasilitasi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni P l k Pelaksanaan P b Pembangunan untuk t k Peningkatan P i k t Kualitas K lit Rumah R h Meningkatkan Kualitas Pengembangan Jalan Lingkungan dan Sekunder dan Kuantitas Infrastruktur Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Minum Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengelohan Limbah Komunal Peningkatan Kualitas Sarana Drainase Peremajaan Prasarana dan Sarana Persampahan P b Pembangunan d Pengembangan dan P b RTH dan d Ruang R P blik Publik Mengatur Pertumbuhan Peraturan Pemanfaatan dan Pengendalian Lahan dan Bangunan dan Perkembangan Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Lahan Permukiman Penyiapan Stock House untuk Penduduk dari Sempadan Sungai Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan Bersama Masyarakat Meningkatkan Kapasitas Sosialisasi Kegiatan Penataan Kawasan terkait Permukiman dan Infrastruktur Masyarakat Sosialisasi terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan P l tih Masyarakat Pelatihan M k t Terkait T k it Pengolahan P l h Persampahan P h dangan d P l 3R Pola Pelatihan Masyarakat Terkait Pengolahan Limbah dan Pencemaranya Pelatihan Masyarakat terkait Perawatan dan Perbaikan Drainase Pelatihan Masyarakat Terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat

Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan K l T Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan K l T Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan K l T Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan K l T Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan

2

Periode 5 Tahun Ke I II 3 4 5

III

IV

Pelaku

Sumber Pendanaan

Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim BLH Dinas BLH, Di K Kebersihan b ih Bappeda, BLH, Dinas Kebersihan BLH, Dinas Kebersihan Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim B Bappeda, d Dinas Di Tarukim T ki Dinas Tarukim, Dinas Bina Marga

APBD, APBN APBD APBD APBD APBD APBD, APBN APBD APBD, APBN APBD, APBN APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD, APBN PDAM APBD, APBN BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN Dinas Bina Marga APBD, APBN Dinas Kebersihan APBD, APBN BLH Dinas BLH, Di K Kebersihan b ih APBD APBN APBD, Bappeda, Dinas Tarukim APBD Bappeda, Dinas Tarukim APBD Bappeda, Dinas Tarukim APBD, APBN Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta APBD, Swasta Bappeda, Dinas Tarukim APBD Bappeda, Dinas Kesehatan APBD Di Dinas K Kebersihan, b ih BLH APBD BLH, Dinas Kebersihan APBD Dinas Bina Marga APBD Dinas Tarukim APBD

Ilustrasi Matriks Indikasi Program Pembangunan Skala Kawasan Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | RP2KP K t P t Si t

63


Ilustrasi Kerangka Kajian Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar


64


Ilustrasi Peta Program Pembangunan RP2KP Kota Solok Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

65


Ilustrasi Peta Program Pembangunan RP2KP Kota Solok Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

66

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 4 Perumusan Program Pembangunan

Pra FGD 4

FGD 4


BERITA ACARA FGD 4




67

Proses dan Prosedur V. FINALISASI DAN SOSIALISASI TUJUAN

SUB KEGIATAN 1 PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PROGRAM 2

PENYUSUNAN VISUALISASI MATERI

Penyempurnaan y p strategi g dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan hasil masukan dari kolokium dan konsultasi publik

OUTPUT (O-7)

• Dampak penerapan program pembangunan • Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disempurnakan. • Materi visualisasi RP2KP yang informatif, informatif menarik dan mudah dimengerti • Diseminasi hasil RP2KP


68

Proses dan Prosedur KETENTUAN KONSULTASI PUBLIK TUJUAN : Menjaring masukan terhadap strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan METODE : Pemaparan hasil dan diskusi terbuka LANGKAH- : • Menyiapkan materi pemaparan dan pembahasan LANGKAH • Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan • Melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari konsultasi OUTPUT : Masukan terhadap pencapaian kegiatan RP2KP WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP PESERTA : Melibatkan 40 (empat puluh) orang peserta dan pendukung. Peserta mewakili unsur : • Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, • Akademisi Pendukung mewakili unsur : • Dinas/instansi Di /i t i tingkat ti k t provinsi i i yang membidangi bid i infrastruktur i f t kt bidang bid Ci t Karya, Cipta K • Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman • Tim Teknis Provinsi • Tenaga ahli pendamping PENYELENGGARA : Pokjanis KONSULTASI PUBLIK = penjaringan masukan terhadap muatan RP2KP dalam bentuk konsultasi kepada pemangku kepentingan kota/kabupaten termasuk masyarakat Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

69

Proses dan Prosedur KETENTUAN DISEMINASI TUJUAN : Mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan dan produk RP2KP yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait dan stakeholder/pemangku kepentingan daerah lainnya. PENYELENGGARA : Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) BENTUK : Seminar PESERTA : 40 (empat puluh) orang peserta yang mewakili unsur: • Perwakilan masyarakat • Legislatif (DPRD kota/kabupaten) • Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Karya Permukiman, Permukiman dan Perencanaan • Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan • Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman • Tim Teknis Provinsi • Akademisi WAKTU : 1 hari pada bulan ketujuh atau pada akhir kegiatan PELAKSANAAN TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP


70

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

terima kasih

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Pembangunan Pengembangan Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan danRencana Pengembangan Kawasandan Permukiman 2014 |Kawasa 71

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Recommend Documents