PENDATAAN
BANGUNAN GEDUNG
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
budiprastowo@2011
Latar Belakang Amanat dari UUBG dan PPBG sebagai payung
pengaturan nasional tentang BG yang memerlukan Pedoman Teknis sebagai peraturan pelaksanaan yang berlaku secara nasional;
Kondisi data bangunan gedung di daerah yang belum tertata tertata;;
Pedoman Teknis Pendataan BG dimaksudkan menjadi acuan tertib administrasi dalam penyelenggaraan BG di kab kab//kota
Perlunya dilakukan Pendataan Bangunan Gedung Bangunan Baru : wajib dilakukan saat proses perizinan
(IMB)….UU No.28/2002 Pasal 48 ayat (2) dan PP.No.36/2005 Pasal 13 ayat (1) Bangunan gedung yang telah terbangun : Wajib dilakukan saat proses SLF untuk ber-IMB…. UU No.28/2002 Pasal 8 ayat (3) dan PP.No.36/2005 Pasal 119 ayat (1) Pendataan dilakukan secara periodik : untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung, dan sistem informasi {UU No.28/2002 Penjelasan Pasal 8 Ayat (3)}
Maksud dan Tujuan Maksud : sebagai panduan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemilik bangunan gedung dalam proses pendataan dan pendaftaran bangunan gedung. Tujuan : tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, serta sistem informasi bangunan gedung
Manfaat Pendataan BG Mencapai tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, serta sistem informasi bangunan gedung Menemukan riwayat bangunan gedung Mengetahui informasi proses dan batas waktu berlakunya IMB, SLF atau perpanjangan SLF Mengetahui kekayaan aset negara Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah 5
Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan pendataan bangunan
gedung; Persyaratan pendataan bangunan gedung; tata cara pelaksanaan yang meliputi organisasi dan tata laksana; Prosedur pelaksanaan pendataan bangunan gedung
Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung Pendataan bangunan gedung dilakukan
oleh pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Hasil pendataan bangunan gedung dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau masyarakat melalui suatu sistem informasi bangunan gedung. Pemerintah daerah dalam melakukan pendataan bangunan gedung fungsi khusus harus berkoordinasi dengan Pemerintah.
PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA
PENDATAAN / PENDAFTARAN M RTRW KAB/KOTA, RDTRKP
AMDAL
M
TA
M
TA
M
TA
RTBL
IMB
TA KT
TA
RTB
PEMANFAATAN
PEMBANGUNAN
M
TA SLFn
SLF1
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
M
PEMBONGKARAN
KI
PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN
PELESTARIAN
PENYEDIA JASA KETERANGAN :
M KT KI RTB TA SLF1 SLFn
-
Masyarakat Kajian Teknis Kajian Identifikasi Rencana Teknis Pembongkaran Tim Ahli Bangunan Sertifikat Laik Fungsi Pertama Sertifikat Laik Fungsi Berkala Selanjutnya
ALUR PROSES UTAMA ALUR PROSES PENUNJANG
OPSIONAL
Produk Pendataan
PERSYARATAN PENDATAAN 1. Data Umum 2. Data Teknis Bangunan 3. Data Status Bangunan Gedung
Kelengkapan Data 1.
Surat permohonan;
2.
Isian formulir lengkap & photo lapangan;
3.
Hak atas tanah;
4.
Gambar Perencanaan (terkait proses IMB)
4.
As build drawing (terkait proses SLF);
5.
Perizinan;
KERANGKA KERJA DAN PERSYARATAN PEMDA - Organisasi/Institusi - Mekanisme Proses (Broshure) - Blanko Surat Pendataan BG
PENDATAAN
Cek Dokumen Adm (ceklist adm) Cek Rencana Tek (ceklist gambar) Cek Lokasi (ceklist lokasi) BAP (Berita Acara Pemeriksaan) - Input MIS (ceklist MIS) - Print TT PBG(Draft standart)
Pendataan Lapangan
Persiapan Pendataan -
-
TT PBG
Surat rekomendasi Desa Surat rekomendasi Kec Surat Pajak Copy Sertifikat Tanah Copy Identitas Rencana Teknis/Prototype Dok IMB Dok SLF
- Menerima Tanda Terima Pendataan BG
PEMILIK BG MENGAJUKAN SLF
PEMDA - Organisasi/Institusi - Mekanisme Proses (Broshure) - Blanko Surat Permohonan IMB - Formulir IMB - Prototype draw (jika diperlukan) - Keterangan Rencana Kota
Persiapan Permohon an
Permohonan IMB
- Surat rekomendasi Desa - Surat rekomendasi Kec - Surat Pajak - Copy Sertifikat Tanah - Copy Identitas - Rencana Teknis/ Prototype
PEMOHON
- Draft Surat Permohonan Pembongkaran - Formulir Pembongkaran
- Cek Dokumen Adm (ceklist adm) - Cek Rencana Tek (ceklist gambar) - Cek Lokasi (ceklist lokasi) - BAP (Berita Acara Pemeriksaan) - Input MIS (ceklist MIS) - Print SK + Sertifikat IMB (Draft standart)
- Draft Surat Permohonan SLF - Formulir SLF
- Cek Dok Adm (Ceklist adm) - Cek Dokumen Konstruksi (Ceklist dok konst) - Pemeriksaan Konstruksi (Ceklist Konstruksi) - BAP-SLF (Berita Acara Pemeriksaan SLF) - Input MIS (ceklist MIS) - Print SK + Sertifikat SLF (Draft Standart)
- Superfisi (ceklist superfisi) Konstruksi IMB
- Membayar Retribusi - Menerima Dokumen + Sertifikat IMB
Konstruksi Selesai
- Cek Dok Adm (Ceklist adm) - Cek Dokumen Pembongkaran (Ceklist dok Pembongkaran) - Pemeriksaan lapangan+konstruksi (Ceklist Konstruksi) - BAP-SP (Berita Acara Pemeriksaan SP)
Permohonan SLF
Pemanfaatan SLF
SLF n - Menerima Dokumen + Sertifikat SLF
IMBr
Pemanfaaan Selesai
- Input MIS (ceklist MIS) - Print SP (Draft Standart) Permohonan Pembongkaran
- Dokumen Rencana Pembongkaran - Dokumen IMB + SLF (semua kelengkapan IMB+SLF)
SP
Pembongk aran
- Menerima Dokumen + Surat Pembongkaran
- Dokumen Konstruksi (As build Drawing, dsb) - Dokumen IMB (semua kelengkapan IMB)
PENDAFTARAN
KELEMBAGAAN 1. Penentu kebijakan 2. Pelaksana tugas : a) Petugas pelayanan masyarakat b) Petugas pemasukan data c) Administrator/pengelola data
Peran Masyarakat Mendaftarkan bangunan gedungnya sesuai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung berupa pengajuan IMB, SLF, perpanjangan SLF dan PPIMB serta pengajuan pembongkaran
14
KESIMPULAN Mempersiapkan Kelembagaan BG yang
menangani kegiatan pendataan di Kabupaten/Kota; Melakukan Pendataan BG di Wilayahnya dalam Memenuhi Ketentuan UUBG; Mengelola dan memelihara sistem dan ; Melakukan Sosialisasi dan pemberdayaan Pendataan BG kepada Masyarakat Luas;
…………………………………Terima Kasih
