KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Oleh : Ir. Bahal Edison Naiborhu, MT. Direktur Penataan Ruang Daerah Wilayah II

Jakarta, 14 November 2013

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Outline • • • • • • • •

Pendahuluan Permasalahan Penataan Ruang Tujuan Penataan Ruang Klasifikasi Penataan Ruang Penyelenggaraan Penataan Ruang Transmigrasi dan Penataan Ruang Kawasan Transmigrasi menurut UU 29/2009 Arti Penting Perencanaan Kawasan Transmigrasi di dalam RTRW • Kesimpulan

Pendahuluan • Kebutuhan akan ruang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk, sedangkan jumlah lahan atau ruang yang tersedia tetap. • Ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi potensi lautan seluas 3,1 juta km2 dan potensi daratan seluas 1,9 juta km2. • Pada tahun 2010, sebanyak 43 % penduduk Indonesia berada di pulau Jawa, padahal luas wilayah pulau Jawa hanya sekitar 7 % dari seluruh wilayah daratan Indonesia. • Untuk pemerataan kepadatan penduduk, khususnya di Pulau Jawa, diperlukan kebijakan transmigrasi yang terintegrasi di dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan Tata Ruang  Semakin menurunnya kualitas permukiman dan lingkungan

 Alih fungsi lahan

 Kesenjangan antar dan di dalam wilayah

Tujuan Penataan Ruang AMAN

NYAMAN

Tujuan Penataan Ruang adalah MEWUJUDKAN RUANG

PRODUKTIF

Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

BERKELANJUTAN

Klasifikasi Penataan Ruang Penataan Ruang diklasifikasikan berdasarkan : SISTEM FUNGSI UTAMA KAWASAN

Wilayah

Kws. Lindung

WILAYAH ADMINISTRATIF

Wil. Nasional

KEGIATAN KAWASAN

PR Kws. Perkotaan

NILAI STRATEGIS KAWASAN

PR Kws Strategis Nasional

Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Internal Perkotaan

Kws. Budidaya

Wil. Provinsi

Wil. Kab. / Kota

PR Kws. Perdesaan

PR Kws Strategis Provinsi

PR Kws Strategis Kab./Kota

Penyelenggaraan Penataan Ruang PENGATURAN

Perencanaan Tata Ruang

PEMBINAAN

Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PENGAWASAN

Pelaksanaan Penataan Ruang PELAKSANAAN upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan:

Perencanaan

Pemanfaatan

Pengendalian

Tata Ruang

Ruang

Pemanfaatan Ruang

suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Perencanaan Tata Ruang

Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)

RTRW KABUPATEN Peraturan Daerah Kabupaten Ps. 26 ayat (7)

Ditetapkan dengan

 RTRWN & RTRWP;  pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan  RPJPD Ps. 25 ayat (1)

Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan

Ps. 25 ayat (2)

RTRW Kab.

disusun dengan memperhatikan

Ps. 26 ayat (1)

Ps. 26 ayat (3)

Ps. 26 ayat (2)

Ps. 26 ayat (4)

20 tahun Ps. 26 ayat (5)

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun

 penyusunan RPJPD  penyusunan RPJMD  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor  penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis kabupaten

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab. Ps. 26 ayat (6) Sumber : UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

 perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;  keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  RPJPD  RTRWK yang berbatasan  RTR kawasan strategis kabupaten  tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten  Renc. struktur ruang wilayah kabupaten yg meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan pras wil kabupaten  rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten &

kawasan budi daya kabupaten  penetapan kawasan strategis kabupaten  arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, insentif & disinsentif, serta arahan sanksi.

PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN

Sumber : UU 26/2007

KAWASAN STRATEGIS Kawasan Strategis Nasional: Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia

 Kawasan Strategis Provinsi : Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan

 Kawasan Strategis Kabupaten : Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan

Kawasan Strategis Kota : Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan

Status penyelesaian Perda RTRW Provinsi

No

Provinsi Di Pulau/ Kepulauan

Status Total provinsi

Perda

Sdh mendapat Persub Menteri PU

1

Sumatera

10

5

5

2

Jawa-Bali

3

Nusa Tenggara

4

Kalimantan

7 2 4

7 2 0

0 0 4

5

Sulawesi

6

Maluku

7

Papua

6 2 2

2 2 0

4 0 2

Status 06 September 2013

Status penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/Kota

Status

No

Pulau/ Kepulauan

Jumlah Kabupaten (kota)

Perda Kabupaten (Kota)

Sdh mendapat Persub Menteri PU Kabupaten (Kota)

Sudah BKPRN Kab. (Kota)

Rekomendasi Gubernur Kabupaten (Kota)

Proses Revisi Kabupaten (Kota)

1

Sumatera

117 (34)

49 (20)

67 (12)

0 (0)

0 (0)

1 (2)

2

Jawa-Bali

91 (30)

83 (27)

8 (2)

0 (1)

0 (0)

0 (0)

3

Nusa Tenggara

28 (3)

26 (3)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

4

Kalimantan

46 (9)

8 (5)

38 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5

Sulawesi

62 (11)

41 (7)

21 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

6

Maluku

16 (4)

15 (2)

1 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

7

Papua

38 (2)

21 (0)

17 (1)

0 (0)

0 (1)

0 (0)

Jumlah

398 (93)

243 (64)

154 (25)

0 (1)

0 (1)

1 (2)

Status 06 September 2013

Pemanfaatan Ruang Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah

Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana Ps. 32 ayat (1)

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi

Ps. 33 ayat (3)

Ps. 32 ayat (2)

diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan

dikembangkan Ps. 33 ayat (1)

Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW

Ps. 33 ayat (2)

Penatagunaan Tanah

Neraca Penatagunaan Tanah

Penatagunaan Air

Neraca Penatagunaan Air

Penatagunaan Udara

Neraca Penatagunaan Udara

Penatagunaan SDA lainnya

Penatagunaan SDA lainnya

Ps. 32 ayat (3)

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR Ps. 32 ayat (4)

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya Ps. 32 ayat (5) Ps. 34 ayat (1)

ditetapkan

dilakukan

Ps. 34 ayat (4) SPM bidang penataan ruang

standar kualitas lingkungan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup

Ps. 34 ayat (2)

kawasan budi daya yg dikendalikan

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis

kawasan budi daya yg didorong pengembangannya

perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis dilaksanakan sesuai

Sumber : UU 26/2007

pengembangan kawasan secara terpadu Ps. 34 ayat (3)

melalui

Pemanfaatan Ruang

(…lanjutan)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ps. 35

Ps. 36

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Ps 37

Penetapan Peraturan Zonasi

Ps. 38

Perizinan

Pemberian Insentif & Disinsentif

Upaya untuk mewujudkan Ps. 1

Sumber : UU 26/2007

tertib tata ruang

Ps. 62-63

Ps. 69-75

Pengenaan Sanksi

Transmigrasi dan Penataan Ruang  Transmigrasi dalam konteks Pengembangan Wilayah merupakan proses pembangunanan kawasan berbasis penataan ruang dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia, dan kegiatan usaha yg dimiliki untuk mencapai tujuan wilayah yang diinginkan.  Transmigrasi bukan hanya upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, namun juga percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

 Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.

Kawasan Transmigrasi menurut UU 29/2009 a. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi. b. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW). c. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. Sumber : UU 29/2009 tentang Ketransmigrasian

Kawasan Transmigrasi di dalam Perencanaan Tata Ruang

Kawasan Transmigrasi

Arti Penting Perencanaan Kawasan Transmigrasi di dalam RTRW • •

Mendukung perwujudan pola ruang melalui program ketahanan pangan dan penyediaan perumahan di kawasan budidaya; Mendukung perwujudan struktur ruang melalui program pembangunan pusat pertumbuhan baru atau kota baru; Dari kawasan transmigrasi, telah berkembang 3.325 desa baru, 89 desa di antaranya telah menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 235 desa menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

•

•

Mendukung perwujudan program kawasan strategis berorientasi sosial dan ekonomi melalui pemerataan investasi di pusat-pusat pelayanan yang dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan; Mendukung perwujudan program kawasan strategis nasional berorientasi pertahanan keamanan melalui penyebaran sumber daya manusia di pulau terluar dan wilayah perbatasan;

Kesimpulan 1. Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, mengharuskan keberadaan dan potensi kawasan transmigrasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya RTRW Kabupaten dan rencana rincinya. 2. RTRW beserta rencana rincinya merupakan acuan dalam penyusunan rencana Satuan Kawasan Pengembangan dan Satuan Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi, dimana Kawasan Transmigrasi merupakan bagian dari Rencana Pola Ruang, berupa Pengembangan Kawasan Budidaya (Permukiman dan Lahan Usaha). 3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi (tidak bisa sendiri) membutuhkan dukungan antar-wilayah dan antar-sektor untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan transmigrasi.

TERIMA KASIH