DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
I. Pendahuluan II. Issue Spasial Strategis III. Muatan PP RTRWN IV. Operasionalisasi PP RTRWN
V. Penutup
2
Amanat UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang
3
A 1. UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang berlaku
efektif sejak diundangkan tanggal 26 April 2007, sebagai pengganti UU No.24/1992 2. RTRW Nasional perlu diatur dengan PP [Pasal
20(6)] untuk menggantikan PP No.47/1997 tentang RTRWN 3. PP RTRWN disesuaikan paling lambat 1.5 tahun
sejak UU diberlakukan (≤ Okt 2008) ayat 4
Pasal 78
Namun saat ini sudah mendesak
4
RTRW merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara dalam jangka waktu 20 tahun (2008-2028) sekaligus sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan pedoman penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. (Penjelasan Pasal 20 ayat 3 UU No 26 Tahun 2007)
5
A. Keterpaduan Pembangunan Sektoral dan Wilayah B. Kerentanan Wilayah NKRI C. Kesenjangan Antar Wilayah D. Kawasan Perbatasan E. Kawasan Perkotaan
F. Pembangunan dan Otonomi Daerah G. Implikasi Globalisasi 6
A. Keterpaduan Pembangunan Sektoral dan Wilayah
UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 sebagai arah pembangunan Indonesia
hingga 20 tahun ke depan menegaskan dalam pembangunan nasional perlunya 6 aspek keterpaduan, yaitu: keterpaduan antar sektor, antara aspek pertahanan, keamanan dan sosial ekonomi, antar pelaku pembangunan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, antar pelayanan, aktar kebijakan dan perencanaan, dan antara matra laut,daratan, dan udara. Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, diperlukan
“tools” yang dapat mensinergiskan kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah, pusat daerah dalam membentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah , dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan “Tools” tersebut adalah : 1.
RTRW Nasional yang telah mengatur kebijakan perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang Nasional
2.
RTRW Pulau yang berupa strategi jangka menengah penjabaran kebijakan nasional
Reorientasi pembangunan dari yang sifatnya sektoral menjadi wilayah (spasial) UU No. 26 Tahun 2007 menegaskan RTRWN sebagai matra spasial dari rencana pembangunan
jangka panjang (RPJP) 7
Letak Geografis Indonesia
• Indonesia terletak pada 6o 08I Lintang Utara dan 11o 15I Lintang Selatan, serta 94o 45I sampai 141o 05I Bujur Timur • Nusantara merupakan konsep kewilayahan Nasional dengan pendekatan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulauyang dihubungkanoleh laut. • Nusantara ditunjukkan oleh pulau-pulau yang berjejer bagai untaian 2 jamrud di khatulistiwa yang berada pada posisi silang 2 samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan 2 benua yaitu Asia dan Australia. • 2/3 wilayah Indonesia yang seluas 200 juta ha adalah lautan dengan 17.504 pulau besar dan kecil. 12
B. Kerentanan Wilayah NKRI : Rawan Bencana
Ring Of Fire
Sebaran Gunung Api
“Pembangunan Indonesia harus dilakukan berdasarkan penataan ruang yang berbasis mitigasi dan adaptif terhadap bencana “ SebaranEpisentrumgempa bumi tahun1900-2000 • Sangat aktif; rata-rata 450 kali gempa MMI≥ 4.0 per-tahun
13
B. Kerentanan Wilayah NKRI : Perubahan Iklim
Tahun 2030, Indonesia diprediksi akan terjadi kenaikan permukaan air laut sebesar 8-29 cm (InterGovernmental Panel Climate Change-IPCC,2007):
Terancam hilangnya sekitar 2000 pulau-pulau kecil, termasuk 92 pulau kecil terluar. Banjir pasang laut melanda wilayah pesisir (termasuk kota, wilayah permukiman, dan infrastruktur kota dan jalan). Intensitas terjadinya banjir dan kekeringan, akan mengganggu ketahanan pangan nasional Laju kerusakan hutan mencapai 2,8 juta ha per tahun periode 1997-2000 (Dep Kehutanan, 2007) 14
C. Kesenjangan Antar Wilayah
KBI
KTI
Sekitar 70-90 % infrastruktur berada di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Sisanya sekitar 10-30 % infrastruktur tersebar di pulau lainnya yang luasnya 70 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia. Dukungan infrastruktur handal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain: rencana pembangunan jalan tol 1600 km, pembangkit listrik dan energi, pelabuhan, bandar udara, dan air bersih perkotaan.
15
D. Kawasan Perbatasan
Pengembangan kawasan perbatasan, untuk keutuhan dan kedaulatan NKRI a. Indonesia memiliki 9 kawasan perbatasan negara yang terdiri atas: • 3 kawasan perbatasan darat negara yang berbatasan dengan negara Malaysia di Pulau Kalimantan, Timor Leste di Pulau Timor (NTT), dan Papua New Guinea di Pulau Papua • 6 kawasan perbatasan laut yang berbatasan dengan negara India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, dan Australia.
Pulau Nipa yang sudah terabrasi oleh air laut sehingga pada waktu pasang kondisi Pulau Nipah hampir tenggelam
b.
Terdapat 92 pulau kecil terluar yang menjadi lokasi peletakkan Titik Dasar dan Titik Referensi daerah teritorial Indonesia, dimana terdapat 12 pulau kecil terluar yang memerlukan perhatian.
c.
Pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional dengan harmonisasi prinsip kedaulatan negara, kesejahteraan, dan lingkungan.
Tugu Selamat Datang di Perbatasan RI-Papua Skouw (RI)-Wutung (Papua)
12
E. Kawasan Perkotaan Kawasan Agropolitan
Keterkaitan yang sinergis antar kota induk dengan kota sekitarnya di kawasan metropolitan, terdapat kecenderungan kota metropolitan bergabung dengan kota di sekitarnya dan menjadi sangat besar. Keterkaitan antara perkotaan dan perdesaan di kawasan agropolitan. Diperlukan pengendalian pengembangan perkotaan dengan menyebarkan pusat-pusat kegiatan nasional dan wilayah. 13
F. Pembangunan dan Otonomi Daerah
400 350 300 250 200 150 100 50 0
Jumlah Kota per Tahun
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Jumlah Kota
1999
Tahun
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000
Jumlah kabupaten
Jumlah Kota
Jumlah Kabupaten
Jumlah Kabupaten per Tahun
Tahun
• • •
Otonomi daerah berdampak pada pemekaran wilayah yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Kabupaten pada tahun 1999 dari 130 menjadi 370 pada tahun 2008. Sedangkan untuk Kota pada tahun 1999 dari 71 kota menjadi 95 kota pada tahun 2008. Terdapat kepentingan masing-masing kabupaten/kota untuk pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan spasial untuk mengintegrasikan dinamika pembangunan daerah. 14
G. Implikasi Globalisasi : Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Ekonomi: Pertumbuhan
Pengertian: “... Sustainable development is one that meetsthe needs of the present without comprimising the ability of the future generationsto their own needs” (Our Common Future, WCED, 2001) atau
Tujuan Sosial : Pemerataan
Tujuan Ekologis: KelestarianLingkungan
Pembangunan untuk memenuhi kebutuhanmasa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhangenerasi yang akan datang (Komisi Dunia untuk Pembangunan dan Lingkungan atau World Commision on Environment and Development -WCED).
15
G. Implikasi Globalisasi : Ekonomi Regional
Indonesia terletak di tengah pasar ASEAN dengan jumlah penduduk lebihdari 500 juta pasar yang menarik bagi Trans National Company (TNC).
Lokasi offshoring dapat dipilihdi tempat yang memiliki keunggulan komparatif, misalnya ketersediaan tenaga kerja trampil dengan upah relatif murah;
Lokasi outsourcing dapat dipilihdi tempat yang memiliki keunggulan kompetitif dalambentuk ketersediaanindustri penunjang atau ketersediaanSDM yang berkualitas.
PengembanganKEK merupakan Antisipasi fenomena ekonomi global Lahirnya kawasan perdaganganbebasdan pelabuhan bebasseperti kawasan Batam, Bintan, dan Karimun 20
A. Struktur Muatan PP 26 / 2008 B. Ringkasan Muatan 1. Tujuan RTRWN 2. Jakstra Penataan Ruang Wilayah Nasional
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional 4. Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional 5. Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Nasional 6. Arahan Pengendalian Ruang wilayah Nasional
17
A. Struktur Muatan PP 26/2008 (RTRWN) 4.1 Tujuan RTRWN 4.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional A. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Nasional B. Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung Nasional C. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi daya D. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional
4.3 Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional
Sistem Perkotaan Nasional Sistem Jaringan Transportasi nasional Sistem Jaringan Energi Nasional Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Sistem Jaringan Sumber daya Air
4.4 Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional, meliputi:
Rencana Kawasan Lindung Nasional: Kawasan Suaka Alam (Suaka Alam, Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian alam (Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Wisata Alam,Taman Hutan Raya), dan Kawasan Rawan Bencana Alam (rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang, dan rawan banjir), Kawasan lindung geologi (Cagar Alam Geologi, dan Rawan Bencana Geologi) baik di daratan maupun di laut. Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya
Penetapan Kawasan Strategis Nasional
4.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional 4.6 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Nasional 18
B. Ringkasan Muatan RTRWN 1. TUJUAN RTRWN RTRWN bertujuan untuk mewujudkan: a.
Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b.
Keterpaduan
1)RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota; 2)Pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi; 3)Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
c.
Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d.
Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah dan antarsektor; dan
e.
Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.
19
B. Ringkasan Muatan RTRWN Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional
A. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Nasional (2)
B. Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung Nasional (2)
C. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya (2)
D. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (7)
20
KEBIJAKAN
STRATEGI Menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaaan dan wilayah di sekitarnya
1. Meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan
Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai sbg pusat pertumbuhan ekonomi kelautan
Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitarnya
Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, antara lain meliputi jalan tol, pelabuhan internasional/nasional, dan bandar udara;
2. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
Mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi, khususnya di kawasan terisolasi
Meningkatkan jaringan energi dalam mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, khususnya di kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi; dan
Meningkatkan kualitas dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
21
KEBIJAKAN
STRATEGI
Pengembangan Kawasan Lindung Nasional
1. Memelihara dan melestarikan kawasan lindung
Menetapkan kawasan lindung nasional
Menetapkan kawasan lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau
2. Mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung
Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil
22
KEBIJAKAN
STRATEGI
Pengembangan Kawasan Budi Daya
1.Mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya
Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional
Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi
Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana;
2.Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampui daya dukung dan daya tampung lingkungan
Mengembangkan perkotaan metropolitan dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak
Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan metropolitan
Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil
23
KEBIJAKAN
STRATEGI
Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional 1. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
2. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara 3. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional 24
KEBIJAKAN
STRATEGI
1.Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat 2.Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa 3. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia , cagar biosfer , dan ramsar 4. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan. 25
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.
Sistem Perkotaan Nasional Sistem Jaringan Transportasi Nasional Sistem Jaringan Energi Nasional Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Sistem Jaringan Sumberdaya Air
26
RENCANA SISTEM PERKOTAAN NASIONAL Pulau
PKN
PKW
PKSN
9 11 2 5 5 2 3 37
56 38 10 28 24 11 11 178
4 0 3 10 2 4 3 26
Sumatera Jawa-Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Total
Keterangan :
PKN PKW PKSN/KOTA PERBATASAN
(Catatan: PKL ditetapkan dalam RTRWP)
“ Strategi pemerataan pengembangan kawasan P.Sumatera-Jawa-Bali dan KalimantanSulawesi-Nusa Tenggara-Maluku-Papua melalui penyebaran pusat-pusat kegiatan nasional (20:17) dan wilayah (94:84) serta pengembangan kawasan perbatasan (4:22)”
27
Rencana Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Arteri Primer Jaringan Jalan Kolektor Primer
“ Pengembangan jaringan jalan nasional diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan menjaga keutuhan NKRI ”
28
Rencana Jaringan Bebas Hambatan Pulau
Provinsi
Sumatera
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan ,Lampung
Jawa-Bali
Seluruh provinsi
Kalimantan
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
Sulawesi
Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan
PKN
“ Sesuai kerangka kebijakan pembangunan nasional, untuk mengantisipasi kebutuhan aktifitas transportasi jalan bebas hambatan, khususnya di sebagian Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawa”
29
Rencana Jaringan Lintas Penyeberangan
“Jaringan lintas penyebrangan laut diarahkan untuk menghubungkan antar pulau-pulau besar serta membentuk gugus pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI”
30
Rencana Sistem Jaringan Jalur Kereta Api
PKN
“ Pengembangan jaringan jalur kereta api dilakukan pada pulau besar untuk memfasilitasi kebutuhan angkutan orang dan barang secara massal dan jarak jauh yang menghubungkan kota-kota PKN “
31
Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut PELABUHAN INTERNASIONA L
PELABUHAN NASIONAL
Sumatera
8
19
Jawa-Bali
6
2
Kep Nusa Tenggara
1
5
Kalimantan
4
10
3
5
1
4
Papua
2
5
Total
25
50
PULAU
Sulawesi Maluku ALKI
II
ALKI III
ALKI I
Keterangan : Pel. Internasional Pel. Nasional PKN
“Sebaran pengembangan pelabuhan laut nasional/internasional diarahkan untuk mendukung aktifitas ekonomi (ekspor-impor) pada kota-kota PKN dan PKW“
32
Rencana Pengembangan Bandar Udara PULAU
PRIMER
SEKUNDER
TERSIER
Sumatera
2
3
9
Jawa-Bali
3
3
3
Kep Nusa Tenggara
-
2
5
Kalimantan
1
3
11
Sulawesi
2
3
3
Maluku
-
-
3
Papua
-
2
7
Total (65)
8
16
41
Keterangan : Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier
“Sebaran pengembangan bandara untuk skala pelayanan primer, sekunder dan tersier diarahkan dalam rangka melayani aktifitas ekonomi pada kota-kota PKN dan PKW“
33
Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
“Pengembangan jaringan sumber daya air diarahkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memenuhi kebutuhan air baku dan bersih pada kawasan perkotaan (PKN dan PKW)“
34
Rencana Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
“Sistem Jaringan Tenaga Listrik melayani seluruh Kw.Andalan, PKN dan PKW ”
35
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
36
Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional
KAWASAN SUAKA ALAM Kws yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas dan fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.
PELESTARIAN ALAM Kws berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam serta keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
Kawasan Lindung Nasional
KAWASAN LINDUNG GEOLOGI Kws yang memiliki tipe geologi unik atau memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.
KAWASAN LINDUNG LAINNYA Diantaranya berupa taman buru, yaitu kws. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatanberburu;
KAWASAN ANDALAN DARAT (112)
Kawasan Budi Daya Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional (Kawasan Andalan)
kawasan budi daya di ruang darat yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
KAWASAN ANDALAN LAUT (44) kawasan budi daya di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
37
Rencana Kawasan Lindung Nasional PULAU
Kaw. Lindung
Sumatera
88
Jawa-Bali
43
Kep. Nusa Tenggara
49
Kalimantan
40
Sulawesi
60
Maluku
28
Papua
43
Total
351
Keterangan: Kawasan Lindung
Kawasan Suaka Alam & Pelestarian Alam
“Sebaran penetapan kawasan lindung nasional diarahkan secara merata di seluruh wilayah dalam rangka menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan“
38
Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Darat PULAU
Kws. Andalan Darat
Sumatera
31
Jawa-Bali
26
Kep. Nusa Tenggara
8
Kalimantan
16
Sulawesi
16
Maluku
6
Papua
9
Total
112
“Kebijakan pengembangan kawasan andalan darat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”.
39
Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Laut PULAU
Kws. Andalan Laut
Sumatera
12
Jawa-Bali
6
Kep. Nusa Tenggara
4
Kalimantan
5
Sulawesi
11
Maluku
3
Papua
3
Total
44
“Kebijakan pengembangan kawasan andalan laut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dengan pemanfaatan potensi laut Indonesia secara optimal“
40
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional INDIKASI PROGRAM UTAMA, sebagai:
PETUNJUK yang memuat usulan program utama, perkiraan sumber, instansi pelaksana, dan
waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang; ACUAN UTAMA dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan KUNCI
dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta ACUAN SEKTOR dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi; dan PROGRAM LIMA TAHUNAN disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun.
Meliputi:
A. PERWUJUDKAN FUNGSI STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL: 1. Sistem Perkotaan Nasional 2. Sistem Jaringan Transportasi Nasional 3. Sistem Jaringan Energi Nasional 4. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nas. 5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
B. PERWUJUDKAN POLA RUANG WILAYAH NASIONAL: 1. Kawasan Lindung Nasional 2. Kawasan Andalan 3. Kawasan Strategis Nasional
41
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
Arahan Perizinan
Ketentuan yang Harus, Boleh, Boleh tetapi Terbatas, dan Tidak Boleh/Dilarang, terhadap: perwujudan Struktur Ruang Nasional Perwujudan Pola Ruang Nasional
Ketentuan mengenai prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang (sistem nasional), dan kekhususan pada pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting
Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional
Arahan Insentif-Disinsentif
Arahan Sanksi: Sanksi Administratif
Ketentuan Umum mengenai pemberian insentif dan disinsentif (sistem nasional) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif
Ketentuan mengenai bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi administrasi (sistem nasional)
42
IV. Operasionalisasi RTRWN
Amanat UU No. 26 Tahun 2007 (Pasal 78) untuk Jadwal Penyelesaian Pengaturan Pelaksanaan UU Penataan Ruang: Peraturan yang Diamanatkan
Jangka Waktu Penyelesaian
PP
2 tahun (≤ April 2009)
PP RTRWN
1 tahun 6 bulan (≤ Okt 2008)
Peraturan Presiden
5 tahun (≤ April 2012)
Peraturan Menteri
3 tahun (≤ April 2010)
RTRW Provinsi
2 tahun (≤ April 2009)
RTRW Kabupaten/Kota
3 tahun (≤ April 2010)
Catatan : Terhitung sejak 26 April 2007, ketika UU No.26 tahun 2007 mulai berlaku efektif, RTRW Nasional akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Perda RTRW di Provinsi , Kabupaten/Kota yang saat ini mulai dilakukan oleh daerah
43
IV. Operasionalisasi PP RTRWN Rtrwn Sebagai Rencana Umum Dijabarkan Lebih Lanjut Rencana Rinci Tata Ruang : 1.
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan: i. ii. iii. iv.
v. vi. vii.
2.
Dalam
RTR Pulau Sumatera RTR Pulau Jawa-Bali RTR Pulau Kalimantan RTR Pulau Sulawesi RTR Kepulauan Maluku RTR Kepulauan Nusa Tenggara RTR Pulau Papua
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
Yang akan diatur dengan Peraturan Presiden
44
V. Penutup
A.PP RTRWN menjadi landasan hukum untuk : 1.
Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional;
2.
Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah dan keserasian antarsektor;
3.
Penyelenggaraan pembangunan di daerah mengakomodasi tingginya dinamika pembangunan;
4.
Pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur nasional;
5.
Arahan lokasi investasi; dan
6.
Penetapan rencana tata ruang dan Pembangunan Pulau, Provinsi, Kawasan Perbatasan, Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan Perlindungan Kawasan Bencana
dan
landasan
untuk
B. RTRWN menjadi pedoman RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota yang sesuai dengan UU No.26/2007 harus diselesaikan pada tahun 20082009 C. RTRWN dengan kurun waktu 20 tahun untuk dapat mewujudkan ruang yang lebih aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
45
46
