Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
I.
OUTLINE
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud & Tujuan 3. Ruang Lingkup Pedoman 4. Istilah & Definisi 5. Acuan Normatif 6. Kedudukan 7. Fungsi & Manfaat RTRW Kota II. KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW KOTA 1. Muatan RTRW Kota a. Tujuan, Kebijakan, & Strategi Penataan Ruang b. Rencana Struktur Ruang c. Rencana Pola Ruang d. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota e. Arahan Pemanfaatan Ruang f. Ketentuan Pengendalian 2. Format Penyajian 3. Masa Berlaku RTRW Kota III. PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW Kota 1. Proses Penyusunan RTRW Kota a. Persiapan Penyusunan b. Pengumpulan Data c. Pengolahan & Analisis Data d. Perumusan Konsep e. Penyusunan Raperda 2. Prosedur Penyusunan RTRW Kota
PENDAHULUAN
Latar Belakang Perlunya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal
Amanat UU No.26 Tahun 2007 Pasal 11 : “Pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.”
diperlukan pedoman penyusunan RTRW Kota sebagai acuan semua pihak terkait untuk dapat menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menganut asas Keselarasan, Keserasian, Keterpaduan, Kelestarian , Keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah.
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Maksud Sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RTRW kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya.
Tujuan Mewujudkan RTRW kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Ruang Lingkup Memuat ketentuan teknis penyusunan RTRW kota serta proses dan prosedur penyusunan RTRW kota.
Kedudukan RTRW Rencana Umum
RPJP Nasional
RTRW Nasional
Rencana Rinci
RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional
RPJM Nasional
RPJP Propinsi
RTRW Provinsi
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RPJM Propinsi
RDTR Kabupaten RTRW Kabupaten
RTR Kawasan Strategis Kabupaten
RPJP Kabupaten/Kota RDTR Kota RPJM Kabupaten/Kota
RTRW Kota
RTR Kawasan Strategis Kota
UU Terkait Lainya
Kedudukan Pedoman
UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang
PP 26/2008 Tentang RTRWN
Perpres metropolitan
Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Perpres perbatasan
PP Penyelenggaraan Penataan Ruang
Perpres pulau
Perpres lainnya
Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi (Permen PU No. 21/PRT/M/2007) Pedoman Pengawasan Teknis Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang Pedoman Penataan Ruang Wilayah Sungai Pedoman Pengklasifikasian Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung Ped Mekanisme Pengenaan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Kriteria Ruang Penentuan Lokasi Menara Telekomunikasi Ped. Perijinan Pemanfaatan Ruang Wil. Provinsi, Kabupaten, Kota Pedoman Pengelolaan Kawasan Resapan Air Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif Ped Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bid Penataan Ruang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir Kriteria Penentuan Kawasan Strategis Provinsi, Kab, Kota Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Penataan Ruang
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan (Permen PU No. 05/PRT/M/2008) Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Permen PU No. 40/PRT/M/2007) Kriteria Teknis Perencanaan Tata Ruang Kawasan Budidaya (Permen PU No. 41/PRT/M/2007) Ped. Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor (Permen PU No. 22/PRT/M/2007) Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan (Permen PU No. 21/PRT/M/2007)
Keterangan: menjadi dasar bagi menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kota memberikan masukan bagi penyusunan RDTR kabupaten dan kota, serta RTR kawasan strategis provinsi, kabupaten, dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota
PP Lainnya
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pedoman Penetapan Kriteria Kawasan Perkotaan Kriteria Teknis Penataan Ruang Daerah Penguasaan Sungai di Perkotaan
Ped Penentuan Klasifikasi Zona Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Agropolitan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Informal dan Bangunan Pasar Ped Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Evakuasi Bencana Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Angkutan Umum
Pedoman Penyusunan RDTR Kota Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kab/Kota
Pedoman Terkait Lainnya
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Pedoman Penyusunan RTRW Kota
Fungsi dan Manfaat FUNGSI
MANFAAT
RPJPD & RPJMD Pemanfaatan/ Pengembangan wilayah
Penentuan Lokasi Investasi Penyusunan Rencana Rinci Kota
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Administrasi Pertanahan
Keterpaduan Pembangunan Wil.Kota MENJADI ACUAN
MEWUJUD KAN
RTRW Kota
Keserasian Pembangunan Wil.Kota dengan wilayah sekitar Tata Ruang Wilayah Kota Yang BERKUALITAS
KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW KOTA
Muatan RTRW
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota
RTRW
Tujuan Kebijakan Strategi
Pusat Pelayanan Kota Sub Pusat Pelayanan Kota Pusat Lingkungan
Kaw. Lindung Kaw. Budi Daya Kaw. Strategis Ekonomi
Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota
Kaw. Strategis Sosial budaya Kaw. Strategis SDA/teknologi tinggi Kaw. Strategis Daya Dukung LH Kaw. Strategis Strategis lainnya
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Perwujudan Rencana Pola Ruang Perwujudan Kawasan Strategis Kota Ketentuan Peraturan Zonasi
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ketentuan Perizinan Ketentuan Pemberian Insentif Ketentuan Pemberian Disinsentif Ketentuan Sanksi
Ketentuan Teknis :
Tujuan, Kebijakan dan Strategi (1) FUNGSI Dasar Formulasi Kebijakan dan Strategi
Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian
DASAR PENENTUAN VISI MISI KOTA
KRITERIA
T U J U A N
Arah Penyusunan Indikasi Program utama
KARAKTER KOTA
ISU STRATEGIS
KONDISI YANG DIINGIKAN
•
Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang
•
Sesuai tujuan penataan ruang wil. Provinsi dan Nasional
•
Jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan
•
Sesuai peraturan perundang-undangan
Ketentuan Teknis :
Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) FUNGSI Dasar Merumuskan Ren.Struktur dan Pola Ruang
Arah Penyusunan Indikasi Program utama
Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian
DASAR PENENTUAN TUJUAN PENATAAN RUANG
KRITERIA
K E B I J A K A N
Dasar Formulasi Kebijakan dan Strategi
KETENTUAN PERUNDANG AN
KARAKTER KOTA
KAPASITAS SUMBER DAYA KOTA
•
Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah terkait
•
Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan
•
Mampu menjawab isu-isu strategis
•
Sesuai peraturan perundang-undangan
Ketentuan Teknis :
Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) FUNGSI Arah bagi Penyusunan Indikasi Program utama RTRW Kota
Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
KRITERIA
S T R A T E G I
Dasar penyusunan rencana Struktur, Pola dan penetapan Kaw.Strategis
KETENTUAN PERUNDANG AN
KAPASITAS SUMBER DAYA KOTA
•
Memiliki Kaitan Logis dengan Kebijakan penataan ruang wil.kota
•
Sesuai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wil.Nas & Prov
• •
Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan Dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan pola ruang Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
•
Ketentuan Teknis :
Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) FUNGSI
RENCANA STRUKTUR RUANG
Arahan perletakan jaringan prasarana wil.kota
Dasar penyusunan indikasi program utama
DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN &STRATEGI PENATAAN RUANG
KRITERIA
merupakan kerangka sistem pusatpusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota
Arahan pembentuk sistem pusat pelayanan wil.kota
KEBUTUHAN PENGEMBAN GAN DAN PELAYANAN WIL KOTA
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
KETENTU AN PERUN DANGAN
•
Memperhatikan rencana struktur tata ruang kab/kota yang berbatasan
•
Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan
• •
Pusat pelayanan harus berhirarki dan tersebar secara proposional Sistem jaringan prasarana kota terbentuk oleh sistem jaringan prasarana utama (jar.transportasi) dan sistem jar.prasarana lainnya
Ketentuan Teknis :
Rencana Struktur Ruang (2) PUSAT PELAYANAN
RENCANA STRUKTUR RUANG
Pusat Pelayanan Kota
Subpusat pelayanan Kota
Pusat Lingku ngan
PETA ILUSTRASI STRUKTUR RUANG KOTA
Ketentuan Teknis :
Rencana Struktur Ruang (3) Prasarana Utama
SISTEM JARINGAN PRASARA NA KOTA
Sistem jaringan transportasi darat a. Sistem Jaringan Jalan b. Sistem Jaringan KA c. Sistem Jaringan Angkutan sungai, danau dan penyeberangan Sistem jaringan transportasi Laut a. Alur pelayaran b. Pelabuhan Sistem Transportasi Udara a. Ruang diatas Bandara b. Ruang udara di sekitar bandara c. Bandar Udara
Prasarana Lainnya Sistem jaringan energi/kelistrikan • pembangkit listrik • jaringan prasarana energi Sistem jaringan telekomunikasi • infrastruktur dasar telekomunikasi • infrastruktur telepon nirkabel • rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi • • • • •
Jaringan Sumber Daya Air Sist.jaringan SDA lintas negara Wilayah Sungai Irigasi Jaringan air baku Sistem pengendalian banjir
• • • • • •
Infrastruktur Perkotaan Sist.jaringan air minum Pengelolaan air limbah Persampahan Drainase Kota Jaringan pejalan kaki Jalur evakuasi bencana, dll
Ketentuan Teknis :
Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) FUNGSI
Merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya
Sbg Lokasi ruang untuk kegiatan sosial ekonomi
Mengatur Keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang
Dasar penyusunan indikasi program utama
Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang
DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN &STRATEGI PENATAAN RUANG
KRITERIA (1)
RENCANA POLA RUANG
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
KEBUTUHAN PENGEMBAN GAN KEG.SOSIAL EKONOMI
KETENTU AN PERUN DANGAN
•
Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan Prov beserta rencana rincinya
•
Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kab/kota yang berbatasan
•
Memperhatikan mitigasi bencana wil.kota
•
Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah kota;
Ketentuan Teknis :
RENCANA POLA RUANG
KRITERIA (2)
Rencana Pola Ruang (2) •
Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;
•
Menyediakan ruang terbuka non hijau untuk kegiatan masyarakat
• •
Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan Mengacu klasifikasi pola ruang yang terdiri atas Kaw.Lindung dan Kaw.Budidaya
KAWASAN BUDI DAYA
KAWASAN LINDUNG Hutan lindung; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan perlindungan setempat Ruang terbuka hijau (RTH) kota Kawasan suaka alam dan cagar budaya; Kawasan rawan bencana alam Kawasan lindung lainnya.
Kawasan perumahan Kawasan perdagangan dan jasa Kawasan kawasan pariwisata, Kawasan ruang terbuka non hijau; Kawasan ruang evakuasi bencana Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal Kawasan peruntukan lainnya
Ketentuan Teknis :
Rencana Pola Ruang (3)
KETENTUAN PEMETAAN
KETENTUAN PEMETAAN POLA RUANG
•
Ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan sesuai aturan SIG
•
Cakupan peta meliputi ruang darat dan laut dengan batasan 4 mil dari garis pantai di wilayah kota/negara perbatasan
•
Peta digambarkan didalam beberapa lembar yang disusun berurutan mengikuti indeks peta RBI dan Bakosurtanal
•
Untuk wilayah pesisir/kelautan dilengkapi peta batimetri skala 1:25.000
•
Peta harus mengikuti aturan perundang-undangan tentang pemetaan tata ruang
•
Untuk wilayah pesisir/kelautan dilengkapi peta batimetri skala 1:25.000
•
Rencana pola ruang untuk ruang laut, udara, dan dalam bumi wilayah kota diatur lebih lanjut dengan pedoman tersendiri;
Ketentuan Teknis :
Penetapan Kaw. Strategis(1) FUNGSI
PENETAPAN KAW. STRATEGIS Merupakan penetapan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritas kan
Mengembangkan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan
Sbg Lokasi ruang untuk kegiatan sosial ekonomi
Dasar penyusunan indikasi program utama
Dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wil,kota
DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN& STRATEGI PENATAAN RUANG
NILAI STRATEGIS KAWASAN
KESEPAKATAN STAKEHOLDER THDP NILAI STRATEGIS KAWASAN
DAYA DUKUNG LING. HIDUP
SESUAI PERATURA N UU
Ketentuan Teknis :
Penetapan Kawasan Strategis (2)
PEMETAAN
PENE TAPAN KAW. STRATEGIS
KRITERIA
• • •
Memperhatikan kaw.strategis nasional dan provinsi wil. kota Kaw.Strategis kota harus memiliki kepentingan berbeda & pembagian kewenangan yang jelas Kawasan Strategis berupa kaw. Yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA/teknologi, lingkungan hidup dan nilai strategis lain.
• Ketentuan pemetaan : a. Delineasi kaw. Strategis dipetakan pada 1 lembar kertas b. Peta memperlihatkan bidang pusat perhatian c. Mengikuti peraturan perundang-undangan pemetaan rencana tata ruang
Ketentuan Teknis :
Arahan Pemanfaatan Ruang (1) FUNGSI
ARAHAN PEMAN FAATAN RUANG
Arahan Sektor dalam penyusunan program
Acuan masyarakat dalam melakukan investasi
Dasar estimasi penyusunan program dan pembiayaan
DASAR PENENTUAN RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG
KRITERIA
Merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/ Pengem bangan kota
Acuan masyarakat dalam pemrograman pengembangan kota
KETERSEDIA AN SUMBER DAYA DAN SUMBER DANA
PRIORITAS PENGEMBA NGAN WILAYAH RPJPD
KESEPAKATAN STAKEHOLDER & KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN
•
Mendukung perwujudan rencana pengembangan kawasan strategis
•
Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi
•
Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan
•
Konsisten , berkesinambungan dan sinkron antar program
strukur,
pola
ruang
dan
Ketentuan Teknis :
Arahan Pemanfaatan Ruang (2) Usulan Program Utama Lokasi MUATAN INDIKASI PROGRAM UTAMA
Besaran
Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana Waktu dan tahap pelaksanaan
MUATAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Perwujudan Rencana Struktur Wil.Kota • Perwujudan sistem Pelayanan kegiatan • Perwujudan sistem jaringan prasarana kota
Perwujudan Rencana Pola Wil.Kota • Perwujudan Kaw.Lindung • Perwujudan Kaw.Budidaya
Perwujudan Kawasan Strategis
Ketentuan Teknis :
Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1) FUNGSI
adalah ketentuan yang diperuntuk an sebagai alat penertiban penataan ruang
Alat Pengendali dan penjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dgn rencana
Menjamin pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang
Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana
Mencegah dampak pembangunan yang merugikan &melindungi kepentingan umum
DASAR PENENTUAN RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG
KRITERIA
PENGEN DALIAN PEMAN FAATAN RUANG
MASALAH, TANTANGAN DAN POTENSI KOTA
KESEPAKATAN STAKEHOLDER & KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN
•
Terukur, realistis, dan dapat diterapkan
•
Penetapannya melalui kesepakatan stakeholder
KETENTU AN PERUNDANG AN
Ketentuan Teknis :
Pengendalian Pemanfaatan Ruang (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi • Deskripsi pola ruang (jenis zona) dan kualitas ruang yang diharapkan • Ketentuan umum dan ketentuan rencana umum (design plan) • ketentuan pemanfaatan ruang pada zona yang dilewati jaringan prasarana dan sarana wilayah kota
Ketentuan perizinan • • • •
Deskripsi, fungsi, dasar dan jenis-jenis perizinan Mekanisme Perizinan terkait pemanfaatan ruang Ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan ruang Ketentuan pengambilan keputusan
Ketentuan Insentif Disinsentif • •
Ketentuan insentif-disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan Ketentuan insentif disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dll
Ketentuan Sanksi •
Terdiri atas: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi pencabutan dan pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, denda administratif
Format Penyajian Materi Teknis RTRW Kota
Naskah Raperda RTRW Kota
• Buku Data dan Analisis yang dilengkapi peta-peta; • Buku Rencana yang disajikan dalam format A4; dan • Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000 dalam format A1
• Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana, dalam format A4 • lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan-kawasan strategis kota yang disajikan dalam format A3
Masa Berlaku Naskah Raperda RTRW Kota RTRW kota berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, jika: 1. terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah; dan 2. terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar
PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW KOTA
Proses Penyusunan RTRW Kota 1) Persiapan Penyusunan
2) Pengumpulan Data 3) Pengolahan & Analisis Data 4) Perumusan Konsep RTRW 5) Penyusunan Raperda tentang RTRW
Prosedur Penyusunan RTRW Kota 1) Pembentukan Tim Penyusun RTRW 2) Pelaksanaan Penyusunan RTRW 3) Pelibatan Peran Masyarakat 4) Pembahasan Raperda tentang RTRW
Proses dan Prosedur Penyusunan RTRW Kota PENYUSUNAN RTRW KOTA
Tahap Persiapan a. Persiapan awal: - pemahaman KAK - Penyiapan RAB
b. Kajian awal data sekunder: - Review RTRW kota yang ada - Kajian kebijakan terkait lainnya
c. Persiapan Teknis: - Penyimpulan data awal - Perumusan metodologi - Penyusunan rencana kerja rinci - Penyiapan perangkat survai
Pengumpulan Data dan Informasi (Primer & Sekunder) Data & informasi yang dibutuhkan: a. Peta dasar (RBI dan citra satelit); b. Kebijakan penatan ruang dan kebijakan sektoral terkait; c. Kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam; d. Sumber daya buatan/ prasarana dan sarana; d. Kependudukan dan sumber daya manusia; e. Perekonomian, sosial dan budaya; g. Kelembagaan; dan j. Data lainnya sesuai karakteristik wilayah kota.
PENETAPAN Perumusan Konsep RTRW Kota
Analisis Konsep Pengembangan
Analisis terhadap data & informasi: a. Analisis peran dan fungsi kota; b. Analisis karakteristik wilayah; c. Analisis daya dukung wilayah; d. Analisis daya tampung wilayah; dan e. Analisis pusat-pusat pelayanan; f. Analisis kebutuhan ruang; dan g. Analisis pembiayaan pembangunan.
a. Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kota; dan b. Konsep pengembangan wilayah kota
Rencana 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota; 2. Rencana Struktur Ruang; 3. Rencana Pola Ruang; 4. Penetapan Kawasan Strategi Kota; 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota (Peraturan Zonasi, Insentif Disinsentif, Perizinan, dan Sanksi)
Penyusunan Raperda
Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang RTRW Kota
Beberapa Alternatif Konsep Analisis Aspek di atas
Pengumpulan Data Sekunder Wawancara Kuesioner
Penilaian Terhadap Alternatif Konsep
Potensi Masalah
Peluang
Tantangan
Hambatan
Observasi
Pemberitaan Penyusunan RTRW kota
Peran Masyarakat
Keterlibatan pasif masyarakat dalam menerima informasi penataan ruang
Kompilasi Data
* Pemberian data & informasi * Pendataan & pemberian masukan: aspirasi dan opini masyarakat dan kebijakan sektor * Identifikasi potensi masalah penataan ruang
Kecenderungan
Konsep Terpilih
Penyampaian opini, aspirasi masyarakat terkait: * kebijakan & strategi penataan ruang * rumusan RTRW kota
Penyampaian Keberatan / Sanggahan Masyarakat terhadap konsep RTRW kota dan Raperda RTRW kota
Proses Penetapan 1. Persetujuan Substansi 2. Proses Pengesahan RTRW Kota (yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait lainnya)
Jangka Waktu Penyusunan RTRW Tahapan
Uraian Kegiatan
Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan
PROSES PENYUSUNAN RTRW Persiapan teknis dan non teknis sebelum pelaksanaan penyusunan RTRW
Pengumpulan dan Kompilasi Data (primer dan sekunder) termasuk RTRW yang sudah ada
Analisis termasuk review thp RTRW yg sudah ada
1 bulan
2 – 3 bulan
2 – 6 bulan
PROSES PENETAPAN Perumusan Konsepsi RTRW Konsep Pengembangan
Naskah Akademis
2 – 7 bulan
Naskah Raperda
1. Persetujuan Substansi 2. Evaluasi 3. Penetapan
1 bulan
8 – 18 bulan 24 bulan
Secara umum proses dan prosedur penyusunan RTRW meliputi tahapan : 1) Proses Penyusunan RTRW persiapan penyusunan RTRW; pengumpulan data yang dibutuhkan pengolahan dan analisis data; penyusunan konsepsi RTRW; dan penyusunan raperda RTRW.
2) Prosedur Penyusunan RTRW pembentukan tim penyusunan RTRW; pelaksanaan penyusunan RTRW; pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW; pembahasan raperda RTRW.
ISI PEDOMAN RTRW KOTA
Bab I
Pendahuluan
1. Dasar hukum penyusunan RTRW kota. 2. Profil wilayah, mencakup: a. Gambaran umum kota yang dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah kota; b.Kependudukan dan sumber daya manusia; c. Potensi bencana alam; d.Potensi sumber daya alam; dan e.Potensi ekonomi wilayah. 3. Isu-isu strategis. 4. Peta-peta mencakup sekurang-kurangnya mencakup: a. Peta orientasi; b.Peta guna lahan eksisting; c. Peta rawan bencana; d.Peta kepadatan penduduk eksisting;
Bab II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi 1. Tujuan penataan ruang wilayah; dan 2. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.
Bab III Rencana Struktur Ruang 1. Rencana pusat-pusat pelayanan didalam wilayah kota. 2. Rencana sistem prasarana di wilayah kota, mencakup: • Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi (darat, laut, & udara) • Rencana pengembangan sistem prasarana energi/kelistrikan; • Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi; • Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan • Rencana pengembangan infrastruktur kota, meliputi : sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan saraja jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana
Bab IV Rencana Pola Ruang 1. Rencana pola ruang kawasan lindung yang terdiri dari: a. Kawasan hutan lindung; b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. Kawasan perlindungan setempat; d. Kawasan suaka alam; e. Kawasan rawan bencana alam; f. Kawasan lindung geologi; dan. g. Kawasan lindung lainnya.
Bab IV Rencana Pola Ruang 2. Rencana pola ruang kawasan budidaya yang terdiri dari: a. perumahan (kepadatan tinggi, sedang, dan rendah) b. perdagangan dan jasa (pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern) c. perkantoran (perkantoran pemerintahan dan swasta); d. Industri (industri rumah tangga/kecil) e. pariwisata (pariwisata budaya, alam, dan buatan); f. ruang terbuka non hijau; dan g. peruntukan lainnya, meliputi antara lain: ruang untuk evakuasi bencana, pertanian, pertambangan , peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum , peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.
Bab V Penetapan Kawasan Strategis 1. Lokasi dan jenis kawasan strategis. 2. Peta kawasan strategis yang menunjukkan delineasi kawasan-kawasan strategis yang ada di wilayah kota.
Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Tabel indikasi program utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah 5 (lima) tahunan kota, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, & instansi pelaksana yang distrukturkan dalam: 1. Indikasi program perwujudan rencana struktur wilayah kota; 2. Indikasi program perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan 3. Indikasi program perwujudan kawasan strategis kota.
Bab VII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur & pola ruang wilayah. 2. Ketentuan umum perizinan, meliputi: • Daftar semua perizinan, baik saat ini maupun rencana; • Mekanisme perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang; dan • Arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan. 3. Ketentuan umum insentif – disinsentif, meliputi: • Insentif – disinsentif kepada pemerintah lainnya; dan • Insentif – disinsentif kepada masyarakat. 4. Arahan sanksi administratif yang diberikan kepada: • Pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan; • Pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan; • Pemberi izin yang melanggar kaidah & ketentuan pemanfaatan ruang.
TERIMAKASIH
