NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh:

Siti Martini, SH, MSi Kepala Biro Hukum – Kementerian Pekerjaan Umum

Soechi International Hotel, Medan 11 Juli 2012

Biro Hukum – Kementerian Pekerjaan Umum J a l a n P a t t i m u r a N o. 2 0 K e b a y o r a n B a r u

Sumber Daya Air Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah PP No. 16 Tahun 2005 tentang SPAM PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai Peraturan Presiden Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan SDA

Bina Marga Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan 2

Cipta Karya Undang – Undang No. 72 Tahun 1957 tentang Penetapan UU Drt No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan RumahRumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang – Undang. Undang – Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (masih berlaku karena belum dibuat yang baru)

Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Peraturan pelaksanaan yang masih menjadi Tindak Lanjut UU No. 4 Tahun 1992)

3

PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005 PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri PP No. 41 Tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara

Penataan Ruang Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Jasa Konstruksi Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 4 Tahun 2010 dan PP No. 92 Tahun 2010 PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 4

Sumber Daya Air 1. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 2. Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi 3. Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4. Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perkumpulan Petani Pemakai Air 5. Permen PU No. 18/PRT/M/2009 tentang Bekas Sungai 6. Permen PU No. 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut 7. Permen PU No. 09/PRT/M/2010 tentang Pengamanan Pantai 8. Permen PU No. 22/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 9. Permen PU No. 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air 10. Surat Edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2011 tentang Pedoman OP Bangunan Pengaman Pantai 5

Bina Marga 1. Permen PU No. 22A/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Prakualifikasi Peserta Lelang Investasi Jalan Tol 2. Permen PU No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol 3. Permen PU No. 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol 4. Permen PU No. 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Jalan Tol 5. Permen PU No. 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Ditjen Bina Marga, BPJT, dan Badan Usaha Jalan Tol 6. Permen PU No. 16/PRT/M/2006 tentang Pengadaan Tanah Tol Trans Jawa 7. Permen PU No. 01/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan Jalan Tol

6

Bina Marga 8. Permen PU No. 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung 9. Permen PU No. 04/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU, BPJT untuk Pengadaan Jalan Tol 10. Permen PU No. 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai 11. Permen PU No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat BPJT 12. Permen PU No. 06/PRT/M/2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol 13. Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan 14. Permen PU No. 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol 7

Bina Marga 15. Permen PU No. 20/PRT/M/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan 16. Permen PU No. 02/PRT/M/2011 tentang Perubahan Permen PU No. 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai 17. Permen PU No. 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus 18. Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan 19. Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan 20. Peraturan Menteri PU No. 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan 21. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan 8

Bina Marga 22. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan 23. Peraturan menteri PU No. 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan 24. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan

9

Cipta Karya 1. Permen PU No. 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan teknis Pembangunan Rumah Susun 2. Permen PU No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan SPAM 3. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 5. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 6. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 7. Permen PU No. 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Rusina Bertingkat Tinggi 8. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 10

Cipta Karya 9. Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM 10. Permen PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung 11. Permen PU No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi 12. Permen PU No. 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung 13. Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara 14. Permen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Atas Rumah Negara 15. Permen PU No. 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Tata Cara Kerja Sama Antara PEmerintah dengan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM 11

Cipta Karya 16. Permen PU No. 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaaan Berkala Bangunan Gedung 17. Permen PU No. 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung 18. Permen PU No. 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

12

Penataan Ruang 1. Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang 2. Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi 3. Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor 4. Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai 5. Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya 6. Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 7. Permen PU No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi 13

Penataan Ruang 8. Permen PU No. 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan 9. Permen PU No. 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 10. Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 11. Permen PU No. 16/PRT/M/2009tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 12. Permen PU No. 17/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

14

Jasa Konstruksi 1. Permen PU No. 45/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penangggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil 2. Permen PU No. 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik 3. Permen PU No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dep. PU 4. Permen PU No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 5. Permen PU No. 31/PRT/M/2006 tentang Monitoring Committee Dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services 6. Permen PU No. 33/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN) Penyelenggaraaan Kontrak Jasa Konsultansi di Lingkungan Dep. PU 15

Jasa Konstruksi 7. Permen PU No. 34/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) di Lingkungan Dep PU 8. Permen PU No. 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Dep. PU 9. Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 10. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Dep. PU 11. Permen PU No. 23/PRT/M/2009 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi 12. Permen PU No. 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja LPJK, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2011 16

Jasa Konstruksi 13. Permen PU No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional 14. Permen PU No. 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 15. Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi 16. Permen PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi 17. Permen PU No. 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi

17

Lain-Lain 1. Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Permen PU No. 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur 3. Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dep. PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri 4. Permen PU No. 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dep. PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 5. Permen PU No. 6/PRT/M/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

18

NSPK yang telah ditetapkan Th. 2010 sampai dengan sekarang NO

19

DAFTAR NSPK / PERMEN PU

KET

1

Permen PU tentang Pedoman Kawasan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut

Permen PU No. 05/PRT/M/2010

2

Permen PU tentang Pengamanan Pantai


3

Permen PU tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Permen PU No. Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja 10/PRT/M/2010 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

4

Permen PU tentang Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan


5

Permen PU tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM


6

Permen PU tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol


7

Permen PU tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.




KET

8

Permen PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur


9

Permen PU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung


10

Permen PU tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Permen PU No. Gedung 17/PRT/M/2010

11 Permen PU tentang Revitalisasi Kawasan


12

Permen PU tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan


13

Permen PU Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air


14

Permen PU tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Nasional


20



KET

15

Permen PU tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Permen PU No. 05/PRT/M/2011 Konstruksi Asing

16

Permen PU tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air


17

Permen PU tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai

menjadi Surat Edaran SE Menteri PU No. 1/SE/M/2011 tentang Pedoman OP Bangunan Pengaman Pantai

18

Permen PU tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi


19

Permen PU tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi


20

Permen PU tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus


21

Permen Pu tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan


21



KET

22

Permen PU tentang Pedoman Peran Masyarkat Dalam Penyelenggaraan Jalan

23

Permen PU tentang Pedoman Penyusunan Rencana Permen PU No. 02/PRT/M/2012 Umum Jaringan Jalan

24

Permen PU tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan


25

Permen PU tentang Tata Cara Pengawasan Jalan


26

Permen PU tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan


27

Permen PU tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

Permen PU No.06/PRT/M/2012

28

Permen PU tentang Penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan


Permen PU tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi Permen PU tentang Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum


29 30 22



SUBTANSI NSPK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK LANJUT SEGERA DARI PEMDA (antara lain sebagai berikut)

23

PP 37 Tahun 2010 Bendungan Pasal 10 “Izin menggunakan sumber daya air diberikan oleh: -gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota - bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota”

24

PP 37 Tahun 2010 Bendungan Pasal 14 “Permohonan persetujuan prinsip pembangunan Bendungan diajukan kepada: -gubernur untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota -bupati/walikota untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.”

25

PP 37 Tahun 2010 Bendungan Pasal 78 “Dalam hal Pemilik bendungan tidak menyerahkan pengelolaan sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak pengelolaan bendungan dihentikan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil alih pengelolaan bendungan.”

26

PP 37 Tahun 2010 Bendungan Pasal 78 “Dalam hal sampai dengan berakhirnya umur layan bendungan, Pemilik bendungan tidak menyediakan biaya pengelolaan, bendungan beserta waduknya diambil alih oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.”

27

PP 37 Tahun 2010 Bendungan Pasal 95 “Pengawasan penggunaan lahan pada daerah tangkapan air dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

28

PP 38 Tahun 2011 Sungai Pasal 16 “Garis sempadan sungai oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 19 “Pengelolaan wilayah sungai dilakukan oleh: -gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota -bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota” 29

PP 38 Tahun 2011 Sungai Pasal 39 “Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai drainase kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.”

30

PP 38 Tahun 2011 Sungai Pasal 40 “Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan dilaksanakan oleh bupati/walikota apabila pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai drainase kota.”

Pasal 42 “Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.” 31

PP 38 Tahun 2011 Sungai Pasal 43 “Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir dilakukan oleh bupati/walikota.”

Pasal 44 “Bupati/walikota melakukan pengawasan atas zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir”

32

PP 38 Tahun 2011 Sungai Pasal 58 “Izin terhadap kegiatan di ruang sungai wajib memperoleh izin yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 80 “Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya.” 33

Permen PU No. 05/PRT/M/2010 Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut

Pasal 2 ayat (1) “Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengelola jaringan reklamasi rawa pasang surut, dan perorangan dalam menyusun: a. Pedoman Rinci Operasi dan Pemeliharaan Jaringan reklamasi rawa pasang surut di masing-masing daerah rawa untuk pejabat yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut; b. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut untuk Petugas Pengamat Pengairan; dan c. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut untuk Juru Pengairan.” 34

Permen PU No. 09/PRT/M/2010 Pedoman Pengamanan Pantai

Pasal 3 ayat (2) “Peraturan Menteri ini bertujuan agar Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pengamanan pantai secara efisien”

35

Permen PU No. 14/PRT/M/2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 4 dan Pasal 5 Pemda Kab/Kota menyelenggarakan: • pelayanan dasar bidang pekerjaan umum • pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 7 Wewenang dan/atau penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah memperhatikan kondisi kemampuan daerah Provinsi dan Kab/Kot yang menjadi urusannya 36


Pasal 8 Gubernur koordinasi penyelenggaraan dasar Bidang PU dan Penataan Ruang Bupati/Walikota penyelenggaraan pelayanan Bidang PU dan Penataan Ruang

Pasal 9 SPM Bidang PU dan Penataan Ruang menjadi acuan dalam perencanaan program dan pencapaian oleh Pemda Kab/Kota

37


Pasal 10 Bupati/Walikota

sampaikan

laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang

melalui

sampaikan

Menteri laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang (khusus sub bidang Jasa Konstruksi)

38

kepada

Gubernur

kepada

Menteri tembusan

Gubernur


Pasal 15 Menteri

Gubernur

Bupati/Walikota

pengawasan teknis atas penerapan SPM Bidang PU dan Penataan Ruang (dibantu Inspektorat Jenderal - Kemen.PU)

pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang PU dan Penataan Ruang (dibantu Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kab/Kota)

pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang PU sesuai SPM Bidang PU dan Penataan Ruang di daerah masing - masing

39


Pasal 16 Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pencapaian target SPM

40

Permen PU No. 15/PRT/M/2010 Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur

Pasal 4 Pemerintah Daerah harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur pemprov harus menyusun RPIJM khususnya untuk subbidang jalan dan irigasi pemkab/kota harus menyusun RPIJM khususnya untuk subbidang jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi

41

Permen PU No. 06/PRT/M/2011 Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 4, Pasal 17, Pasal 49 Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air melakukan pendidikan, pelatihan dan pendampingan masyarakat sejak dini terkait dengan penggunaan sumber daya air

42


Pasal 6, dan Pasal 51 Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengn wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

43


Pasal 23 Penetapan kuota air untuk pengguna air dalam jumlah besar oleh pengelola sumber daya air dilakukan oleh menteri/dinas pengelola sumber daya air provinsi/kabupaten/kota yang terkait dengan penggunaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing

44


Pasal 51 Neraca air ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing

45


Pasal 57 Instansi terkait dengan penggunaan sumber daya air, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air memberikan insentif dan disinsentif berdasarkan penilaian kepada pengguna sumber daya air terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip penggunaan sumber daya air.

46


Pasal 54 Dalam keadaan memaksa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berwenang mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air.

47


Pasal 58 Pemerintah daerah wajib menyusun peraturan daerah yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri ini sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kebutuhan daerah masingmasing.

48

Permen PU No. 11/PRT/M/2011 Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 17 • Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik yang digunakan sendiri maupun umum menjadi beban penyelenggara jalan khusus. • Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota. • Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.

APBD/sumber pembiayaan lain 49

STATUS PERDA

50

Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota

Sumber Data: Website Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU (www.penataanruang.net)

51

Status Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota Sumatera Utara per 4 Juli 2012

52

Sumber Data: Website Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU (www.penataanruang.net)

Status Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota Sumatera Utara per 4 Juli 2012 No

53

Nama Wilayah

Lingkup

Proses Proses Revisi Rekomendasi Gubernur

Sudah Mendapatkan Sudah Pembahasan Persetujuan Perda RTRW Download BKPRN Substansi Menteri PU

1

Sibolga

Kota

-

-

-

-

Belum ada

2

Tanjung Balai

Kota

-

-

-

-

Belum ada

3

Pematang Siantar

Kota

-

-

-

-

Belum ada

4

Tebing Tinggi

Kota

-

-

-

-

Belum ada

5

Binjai

Kota

-

-

-

6

Padang Sidempuan

Kota

-

-

-

-

Belum ada

7

Batu Bara

Kabupaten

-

-

-

-

Belum ada

8

Padang Lawas

Kabupaten

-

-

-

-

Belum ada

9

Padang Lawas Utara

Kabupaten

-

-

-

-

Belum ada

10

Labuhan Batu Selatan

Kabupaten

-

-

-

-

Belum ada

11

Labuhan Batu Utara

Kabupaten

-

-

-

-

Belum ada

12

Nias Barat

Kabupaten

-

-

-

-

Belum ada

13

Nias Utara

Kabupaten

-

-

-

-

Belum ada

14

Gunungsitoli

Kota

-

-

-

-

Belum ada

-

Perda No.13 Tahun 2011

Perda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera Utara No

Status

1

Perda Bangunan Gedung Kab/Kota yang Sudah Jadi Belum Ada

2

Proses di DPRD

2 Raperda

3

Proses Penyusunan Perda

6 Kabupaten

4

Belum Memiliki Perda

33 Kota/Kab

Sumber Data: Direktorat PBL, Direktorat Jenderal Cipta Karya

54

Jumlah

No

Kota Metro

Kota Sedang/Kecil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Binjai Gunung Sitoli Padang Sidempuan Pemantang Siantar Sibolga Tanjung Balai Tebing Tinggi

22 23 24 25 26 27 28

Batu Bara Labuhan Batu Bara Mandailing Natal Tapanuli Selatan

29 30 31 32 33

Kabupaten Asahan Dairi Deli Serdang Humbang Hasundutan Karo Labuhan Batu Labuhan Batu Selatan Langkat Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Padang Lawas Padang Lawas Utara Pakpak Barat Samosir Serdang Bedagai Simalungun Tapanuli Tengah Tapunuli Utara Toba Samosir

Medan

Status Perda Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Penyusunan Perda Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Penyusunan Perda Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Proses di DPRD Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Belum Ada Penyusunan Perda Penyusunan Perda Penyusunan Perda Penyusunan Perda Proses di DPRD

Keterangan

Fas. Percepatan 2012

Fas. Percepatan 2012

Status Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Provinsi Sumatera Utara

Sumber Data: Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

56

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kabupaten/Kota Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten labuhan Batu Kabupaten Labuhan batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Pakpak Barat Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba Samosir Kota Binjai Kota Gunungsitoli Kota Medan Kota Padangsidempuan Kota Pematangsiantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi

Status Perda Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Dalam penyusunan Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada

NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Recommend Documents