Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah. Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah

7 Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Tujuan Penataan Ruang Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Makassar, maka tujuan penataan ruang wilayah kota Makassar adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Makassar sebagai kota tepian air kelas dunia yang didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju kemandirian lokal dalam rangka persaingan global dan fungsi perkotaan inti KSN Perkotaan Mamminasata demi ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah di Kota Makassar sebagai berikut : Kebijakan pengembangan struktur ruang kota yang terdiri atas :  peningkataan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut serta pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki;  peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar;  penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu;  pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi jalan layang, tol, sistem terpadu pelayanan (STP) kota, dan jaringan monorail;  pengembangan sistem jaringan transportasi air dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu dengan sistem pelayanan “satu hari satu tiket” (one day one ticket system); dan  pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis. Kebijakan pengembangan pola ruang kota yang terdiri atas : a. kebijakan pengembangan kawasan lindung, yang meliputi ;   

 

pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (ecoregion), termasuk ekohidrolika DAS; penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir barat, kawasan pesisir utara kota dan sungai-sungai dalam kota; pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan; peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau; dan peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi RTH.

b. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya yang meliputi :  perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; 8 Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

    

pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, dan budaya; penguatan atmosfir tata ruang yang berciri “Makassar” yang kuat; pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota terdiri atas :  pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keanekaragaman hayati, keunikan rona alam, serta warisan ragam budaya lokal;  pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun regional;  pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam; dan  pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan.

Strategi Penataan Ruang Kota Makassar Strategi penataan ruang wilayah Kota Makassar merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 1. Strategi pengembangan struktur ruang kota yang terdiri atas :  Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah  Strategi peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Makassar  Strategi penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu  Strategi pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi jalan layang, tol, sistem terpadu pelayanan kota, dan jaringan monorail  Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi air dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu dengan sistem pelayanan “satu hari satu tiket” (one day one ticket system)  Strategi pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis


2. Strategi pengembangan pola ruang kota yang terdiri atas : a. Strategi pengembangan kawasan lindung meliputi :  Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (ecoregion)  Strategi penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir barat, kawasan pesisir utara kota, dan sungai-sungai dalam kota  Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan  Strategi peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau  Strategi peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi ruang terbuka hijau b. Strategi pengembangan kawasan budi daya meliputi :  Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi.  Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.  Strategi pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, dan budaya  Strategi penguatan atmosfir tata ruang yang berciri “Makassar” yang kuat  Strategi pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global.  Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara 3. Strategi pengembangan kawasan strategs kota yang terdiri atas :  Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keanekaragaman hayati, keunikan rona alam, serta warisan ragam budaya lokal.  Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun regional.

 Strategi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta



perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Strategi pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam.

 Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan


Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah Kota Makassar (Gambar 2) merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Kota Makassar dan jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kota selain untuk melayani kegiatan skala Kota, yang terdiri dari:

Gambar 2. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Makassar

Rencana Sistem Perkotaan Pusat Pelayanan Kota (PPK) a. PPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi, pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota ditetapkan di:  Kawasan Pemerintahan Provinsi di Kecamatan Panakkukang;  Kawasan Karebosi di Kecamatan Ujung Pandang;  Kawasan Pemerintahan Kota di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar;  Kawasan Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Wajo;  Kawasan Pasar Sentral di Kecamatan Wajo; dan  Kawasan Pecinan dan sekitarnya di Kecamatan Wajo. b. PPK II berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kawasan Centerpoint Of Indonesia pada kawasan reklamasi di sebagian Kecamatan Tamalate dan sebagian Kecamatan Mariso, serta pusat kegiatan


pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate; dan c. PPK III berfungsi sebagai pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di:  Kawasan Pantai Utara di Kecamatan Ujung Tanah;  Kawasan Untia di Kecamatan Biringkanaya;  Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Biringkanaya; dan  Kawasan Kampus PIP dan sekitarnya di Kecamatan Biringkanaya. Subpusat Pelayanan Kota (Sub PPK) a. Sub PPK I dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi dan sedang dengan skala pelayanan tingkat kota ditetapkan di Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Rappocini; b. Sub PPK II dengan fungsi sebagai pusat kegiatan penelitian dan pendidikan tinggi dengan skala pelayanan tingkat nasional dan regional ditetapkan di Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalate; c. Sub PPK III dengan fungsi sebagai pusat kegiatan kebandarudaraan dengan skala pelayanan internasional dan nasional ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya; d. Sub PPK IV dengan fungsi sebagai pusat kegiatan industri dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea; e. Sub PPK V dengan fungsi sebagai pusat kegiatan pergudangan dengan skala pelayanan tingkat regional ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea; f. Sub PPK VI dengan fungsi sebagai pusat kegiatan kepelabuhanan dengan skala pelayanan tingkat internasional dan nasional ditetapkan di Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah; g. Sub PPK VII dengan fungsi sebagai pusat kegiatan bisnis pariwisata dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kecamatan Tamalate; h. Sub PPK VIII dengan fungsi sebagai pusat kegiatan budaya dengan skala pelayanan tingkat kota ditetapkan di Kecamatan Wajo dan Kecamatan Tamalate; i. Sub PPK IX dengan fungsi sebagai pusat kegiatan olahraga dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate; dan j. Sub PPK X dengan fungsi sebagai pusat kegiatan kesehatan dengan skala pelayanan tingkat nasional dan regional ditetapkan di Kecamatan Pusat Lingkungan (PL) a. Pusat Lngkungan sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan. b. Pusat Lingkungan ditetapkan di Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai dan sekitarnya di Kecamatan Tamalanrea, Kawasan Antang dan sekitarnya di Kecamatan Manggala, dan Kawasan Gunung Sari dan sekitarnya di Kecamatan Rappocini.


Rencana Sistem Jaringan Transportasi Rencana Sistem Jaringan Transportasi terdiri dari rencana Jaringan Transportasi Darat (Jaringan jalan, Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian), Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut (Tatanan Kepelabuhanan dan Alur Pelayaran), dan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara (tatanankebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan). Rencana Prasarana Lainnya Rencana prasarana lainnya terdiri atas: Rencana Sistem Jaringan Energi/kelistrikan; Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi; Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air; Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air; Sistem infrastrukstur perkotaan.

Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang terdiri atas rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Peta Rencana pola ruang Kota Makassar

Kawasan Lindung Rencana pengembangan kawasan lindung di wilayah Kota Makassar terdiri dari: a. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya merupakan 13 Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

b.

c.

d.

e.

f.

kawasan resapan air terdiri atas:  kawasan Lakkang dan sekitarnya di Kecamatan Tallo;  kawasan Danau Balang Tonjong dan sekitarnya di Kecamatan Panakkukang;  bagian hulu DAS Tallo;  rawa maupun tambak yang berada dalam wilayah kota. Kawasan lindung perlindungan setempat meliputi:  Kawasan sempadan pantai, yang merupakan daerah tepian pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilometer dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat kota.  Kawasan sempadan sungai, ditetapkan di sepanjang Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.  Kawasan sempadan danau atau waduk, meliputi Danau Unhas di Kecamatan Tamalanrea dan Danau Balang Tonjong di Kecamatan Manggala. Rencana Ruang Terbuka Hijau terdiri atas:  Ruang terbuka hijau privat sebesar 20% dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 3.516 hektar, dan  Ruang terbuka hijau publik sebesar 10% dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.758 hektar. Kawasan cagar budaya meliputi:  Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Ujung Pandang;  Benteng Somba Opu di Kecamatan Tamalate;  Makam raja-raja Tallo di Kecamatan Tallo; dan  Masjid Raya di Kecamatan Bontoala. Kawasan rawan bencana yang ditetapkan dalam wilayah kota meliputi:  Kawasan rawan banjir meliputi sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Manggala, dan sebagian Kecamatan Tamalate  Kawasan rawan abrasi meliputi sepanjang kawasan pesisir kota yang terbentang mulai dari bagian Utara hingga Barat kota sepanjang 35 (tiga puluh lima) kilometer di sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Biringkanaya.  Kawasan rawan tsunami meliputi sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Biringkanaya.  Kawasan rawan gelombang pasang meliputi daerah pesisir Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso bagian barat, daerah pesisir Kecamatan Wajo, daerah pesisir bagian utara Kecamatan Ujung Tanah, bagian utara Kecamatan Tallo, bagian utara dan tengah Kecamatan Panaikang, bagian selatan Kecamatan Makassar, bagian timur Kecamatan Mamajang, bagian timur Kecamatan Rappocini, bagian barat Kecamatan Tamalanrea, dan bagian Utara Kecamatan Biringkanaya. Kawasan lindung lainnya meliputi:  Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan di Pulau 14 Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Barang Lompo, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barang Caddi, Pulau Lae-Lae, Pulau Bone Balang, dan Pulau Samalona di Kecamatan Ujung Tanah.  Kawasan konservasi perairan ditetapkan di perairan Kawasan Spermonde.  Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang.  Kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan ditetapkan di Kawasan Untia Kecamatan Biringkanaya. Kawasan Budidaya Kawasan budi daya di wilayah Kota Makassar terdiri dari Kawasan peruntukan perumahan; Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; Kawasan peruntukan perkantoran; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pergudangan; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH); Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana; Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan Kawasan peruntukan lainnya.

KawasanStrategis Kawasan Strategis di Wilayah Kota Makassar Terdiri dari (Gambar 4): a. Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi  Kawasan strategis bisnis pusat kota mencakup Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, sebagian Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo.  Kawasan strategis bisnis Losari ditetapkan di sebagian Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian Kecamatan Mariso.  Kawasan strategis bisnis global ditetapkan di sebagian Kecamatan Mariso dan sebagian Kecamatan Tamalate;  Kawasan strategis pelabuhan yang ditetapkan di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo;  Kawasan strategis bandar udara yang ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya; dan  Kawasan strategis maritim yang ditetapkan di sebagian Kecamatan Biringkanaya dan sebagian Kecamatan Tamalanrea. b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya  Kawasan strategis wisata pulau yang berada pada kepulauan Spermonde mencakup sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah; dan  Kawasan strategis Fort Rotterdam berada di Kecamatan Ujung pandang. c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan di kawasan strategis energi center yakni sebagai pusat energi dan bahan bakar kota yang ditetapkan di muara Sungai Tallo Kecamatan Tallo; 15 Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

dan d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:  kawasan strategis Sungai Jene’berang ditetapkan di sebelah Selatan kota mencakup wilayah Kecamatan Tamalate;  kawasan strategis Sungai Tallo ditetapkan di Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Tallo;  kawasan strategis lindung Lakkang ditetapkan di daerah Lakkang yang mencakup sebagian Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tallo; dan  kawasan strategis koridor pesisir ditetapkan di sepanjang koridor pesisir mencakup: 1. kawasan reklamasi utara di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea; 2. kawasan reklamasi pelabuhan di Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo; 3. kawasan reklamasi barat di Kecamatan Ujung Pandang; dan 4. kawasan reklamasi selatan di Kecamatan Tamalate.

Gambar 4. Peta Kawasan Strategis Kota Makassar


Pengendalian Pemanfaatan Ruang Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional dan wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barru. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang tersebut terdiri atas : a. b. c. d.

ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan peraturan zonasi meliputi ketentuan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Makassar, yang terdiri atas:       



ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota; ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota; ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan; ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi; ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi/kelistrikan; ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi; ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan.

Ketentuan Perizinan Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan RTRW Kota Makassar. Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Ketentuan perizinan bertujuan untuk:  menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;  menghindari eksternalitas negatif; dan  melindungi kepentingan umum. Ketentuan perizinan berupa izin pemanfaatan ruang (IPR) terdiri atas:  izin prinsip;  izin lokasi;  izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);  izin mendirikan bangunan (IMB); dan  izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17

Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Ketentuan Insentif dan Disinsentif Insentif dan disinsentif adalah perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Pemberian insentif dimaksudkan untuk mendorong/mempercepat pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Makassar, sedangkan disinsentif diberikan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Makassar. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif (1) Bentuk insentif dan disinsentif dapat berupa fiskal seperti keringanan/pemotongan pajak atau kenaikan pajak; pemberian/pembebanan prasarana dasar lingkungan; atau kemudahan/pembatasan proses perijinan. (2) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui:  penetapan pusat-pusat pelayanan dalam sistem perkotaan yang didorong atau dipercepat pertumbuhannya dan penetapan insentif yang diberikan bagi pelaku pembangunan baik secara individu maupun berupa badan usaha;  menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan pada pusat-pusat pelayanan yang sudah ditetapkan pada huruf a, seperti kemudahan pengurusan ijin, pembebasan biaya IMB, pengurangan pajak diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang; dan  penetapan jangka waktu pemberian insentif bagi pelaku pembangunan atau pemanfaatan ruang. (3) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan melalui:  penetapan pusat-pusat pelayanan dalam sistem perkotaan yang dibatasi pertumbuhannya atau pemanfaatan ruangnya dan penetapan pengenaan diinsentif bagi bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi/tidak diperbolehkan; dan  menetapkan bentuk disinsentif yang akan diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan ruang yang dibatasi seperti pengenaan pajak yang tinggi, biaya perijinan yang tinggi, pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, atau berkewajiban menyediakan prasarana lingkungan.

Arahan Sanksi (1) Ketentuan sanksi merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan peraturan perundang–undangan bidang penataan ruang. (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dapat berupa:  sanksi administratif;  sanksi pidana; dan  sanksi perdata. (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif meliputi:  pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kota Makassar; dan/atau  pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang. Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi: 18


        

peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

Kelembagaan Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar berjalan sesuai dengan konsep dan arahan rencananya, maka fungsi dan peran lembaga Badan Koordinasi dan Penataan Ruang Daerah perlu ditingkatkan. Peran dan fungsi lembaga ini sebagai usulan yang memberi ruang koordinasi penataan ruang yang lebih efektif dan efisien. Dimana secara garis besar fungsi koordinasi yang berjalan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional hingga pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Dilihat dari nilai eksistensinya, kelembagaan ini sangat dibutuhkan strategisnya dalam menjaga agar bagaimana komitmen pembangunan bisa berjalan sesuai dengan komitmen perencanaan yang dibuat. Dilain hal lembaga ini juga sangat dibutuhkan dalam memberikan kepastian berusaha dan berinvestasi bagi para investor di daerah ini. Disamping tugas lainnya yang berfungsi menjaga agar pelaksanaan peraturan daerah tentang penataan ruang Kota Makassar bisa berjaln baik dan tidak dilanggar oleh masyarakat. Secara struktural Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Makassar terdiri dari gabungan beberapa instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Keindahan, Dinas Tanaman Pangan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindag, Kantor Telekomunikasi, Kantor PLN, dan PDAM Kota Makassar, yang tingkat koordinasinya dibawah langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

19


Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah. Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Recommend Documents