RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

1.1.

LATAR BELAKANG Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh

berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan

dan

teknologi,

dinamika

kegiatan

ekonomi,

perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Secara alamiah, gejala perubahan iklim global telah memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan di berbagai tempat, termasuk Kabupaten Ngawi. Lingkungan, terutama tanah, bereaksi atas perubahan suhu, curah hujan dan siklus musim. Proses ionisasi, kemampuan resapan, kepekaan erosi dari tanah

Laporan Akhir

I-1


terganggu. Kerusakan fungsi hutan di daerah hulu dan daerah-daerah

mulai dari UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Provinsi

berkelerengan tinggi mempercepat proses instabilitas lingkungan. Bentuk-

Jawa Timur No. 02 Tahun 2006 tetang RTRW Provinsi Jawa Timur telah

bentuknya yang nyata terjadi beberapa waktu terakhir ini adalah bencana

melahirkan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur yang

longsor dan banjir, kekeringan, penurunan debet air waduk, dan sebagainya.

baru. Akibatnya terjadi perubahan pada sistem kegiatan, struktur ruang, sistem

Di

dalam

perkembangannya,

kegiatan

pembangunan

di

Ngawi

kewilayahan dan sistem prasarana wilayah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah fisik spasial, sosial, ekonomi maupun

lingkungan.

Permasalahan

tersebut

antara

lain

adalah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi menjadi hal yang perlu

belum

untuk segera dilaksanakan, didorong oleh adanya perubahan yang signifikan

optimalnya sarana prsarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik

berdasarkan UU No 26 tahun 2007, Perda Provinsi Jawa Timur No 2 tahun 2006

yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran maupun

maupun perkembangan yang ada di Kabupaten Ngawi sendiri. Selanjutnya

pertumbuhan alami. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya

dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah

penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Ngawi.

Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia harus

Disamping itu perkembangan penggunaan lahan dan persebaran sarana

melakukan

prasarana wilayah yang cepat menuntut pengaturan yang optimal dengan

penyesuaian produk-produk rencana tata ruang adalah 3 (tiga) tahun.

penyesuaian.

Tenggat

waktu

yang

ditetapkan

untuk

proses

menyesuaikan antara demand dan supply dalam pemanfaatan ruang. Untuk

RTRW akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian

itulah diperlukan suatu arahan alokasi ruang yang tertuang dalam Rencana

pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi

Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW Kabupaten ini

Faktor-faktor

eksternal

adalah

adanya

perubahan

dan/atau

dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan

penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang; adanya

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang

perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat

Kawasan Perdesaan, dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten. Rencana -

Provinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan

rencana ini merupakan perangkat operasional dari RTRW Kabupaten Ngawi.

pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar; adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan dan

1.2.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-

pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang; adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali radikal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan; serta adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana. Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Ngawi telah mendesak untuk dilakukan, karena adanya perubahan perundangan yang ada di tingkat atas,

AZAS PENATAAN RUANG

kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan Provinsi dan

kabupaten

sekitarnya,

dengan

tidak

mengesampingkan

wawasan

perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah. RTRW Kabupaten juga harus berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan kerberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Laporan Akhir

I-2


Berikut ini penjelasan dari asas penataan ruang berdasarkan Undang-

9.

undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang : 1.

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas

1.3.

Selanjutnya Kabupaten Ngawi telah menetapkan arah pembangunan

wilayah dan lintas pemangku kepentingan. 2.

Keselarasan

atau

keserasian

adalah

bahwa

penataan

ruang

diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan

pola

ruang,

keselarasan

antara

kehidupan

manusia

dengan

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar

yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi dengan visi pembangunan yakni ”Terwujudnya Kabupaten

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang sumber

daya

yang

terkandung

di

dalamnya

serta

menjamin

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan

akses

yang

seluas-luasnya

kepada

masyarakat

untuk

Kebersamaan

dan

kemitraan

adalah

bahwa

penataan

ruang

Perlindungan

kepentingan

hukum

adalah

bahwa

penataan

ruang

Kepastian

hukum

diselenggarakan

dan

dengan

keadilan

adalah

berlandaskan

bahwa

penataan

hukum/ketentuan

ruang

peraturan-

perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Laporan Akhir

Unggulan

Kabupaten Ngawi yang dapat menyejahterakan rakyatnya dengan Bertumpu Potensi

Pertanian,

Industri

dan

Perdagangan

yang

Maju

dan

Berkelanjutan”. Kabupaten Ngawi memiliki 3 sektor ekonomi utama yang diunggulkan, yaitu meliputi potensi Pertanian, Industri dan Perdagangan, yang bila di dalam tersebut mampu dipertahankan atau semakin ditingkatkan, maka dapat membawa masyarakat Kabupaten Ngawi menuju kepada kesejahteraan yang yang mulai berkembang pada masing-masing sektor saat ini dapat mengganggu pertanian hingga saat ini masih belum berada pada zona stabil, disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah lahan persawahan yang ada di Kabupaten Ngawi

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 8.

Potensi

terwujudnya visi tata ruang dari Kabupaten Ngawi. Pertumbuhan pada sektor

diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 7.

Pada

adil dan merata. Namun demikian, terkait dengan permasalahan tata ruang

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 6.

Bertumpu

jangka waktu selama 20 tahun mendatang tren positif pada ketiga sektor

terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 5.

Dengan

maka visi tata ruang Kabupaten Ngawi adalah “Terwujudnya Tata Ruang pada

lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

dan

Sejahtera

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ngawi tersebut

menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung 4.

Ngawi

Pertanian, Industri dan Perdagangan yang Maju dan Berkelanjutan”.

daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. 3.

VISI DAN MISI PENATAAN RUANG KABUPATEN NGAWI

karena adanya kegiatan alih fungsi lahan yang signifikan. Pada sektor industri dan perdagangan, tingkat pertumbuhan yang dibutuhkan juga masih belum dapat memenuhi target yang diharapkan karena terkendala oleh keterbatasan infrastruktur daerah, pusat pelayanan yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan lain sebagainya.

I-3


Visi

pembangunan

Kabupaten

Ngawi

diejawantahkan

dalam

misi

pembangunan jangka panjang yaitu :

4. Mewujudkan tata ruang wilayah yang unggul di bidang agraris. 5. Mewujudkan tata ruang wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik yang

1. Mengembangkan integrasi usaha dalam rangka optimalisasi pemberdayaan

mendukung pengembangan agraris.

potensi pertanian, industri dan perdagangan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

Berdasarkan

berbagai

hal

tersebut

diatas,

diharapkan

dengan

tersusunnya RTRW Kabupaten Ngawi yang baru diharapkan akan menjadikan

manusia

melalui

kemudahan

arahan pembangunan yang lebih harmonis, serasi, selaras dan seimbang antar

mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maju dan

sektor,

berkualitas.

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya pelaksanaan

3. Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas

pelayanan

masyarakat

dan

penerapan

prinsip-prinsip

penatausahaan pemerintahan yang baik (good governance).

antar

wilayah,

maupun

antar

pemangku

kepentingan

dalam

pembangunan yang mengacu pada RTRW Kabupaten Ngawi ini diharapkan akan semakin mendorong kualitas ruang dan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Ngawi secara keseluruhan.

4. Mengembangkan hubungan kekerabatan yang harmonis sehingga mampu menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan kegiatan sosial ekonomi

1.4.

masyarakat.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP Pengertian dan ruang lingkup ini diambil dari peraturan tata ruang yang

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan misi pembangunan serta visi penataan ruang tersebut di atas ditetapkan misi penataan ruang Kabupaten

baru yaitu UU No. 26 tahun 2007. adapun pengertian ruang adalah sebagai berikut :

Ngawi sebagai berikut : 1. Mengembangkan tata ruang yang dapat mendukung integrasi usaha dalam rangka

optimalisasi

dan

Ketentuan umum ini disesuaikan dengan Undang-undang No. 26 Tahun

meningkatkan

2007, yakni memuat tentang pengertian-pengertian yang digunakan dan

kesejahteraan masyarakat dalam bentuk struktur ruang dan pola ruang

berkaitan dengan Penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten

serta kawasan strategis yang didukung oleh fasilitas, sarana dan prasarana

Ngawi, sebagai berikut :

pendukung yang merata di seluruh wilayah sesuai dengan kebutuhan setiap

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.

kawasan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

3.

Bupati adalah Bupati Ngawi.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

perdagangan

secara

pemberdayaan

potensi

berkelanjutan

pertanian,

dalam

rangka

industri

1.4.1. Pengertian

2. Mengembangkan struktur ruang dan pola ruang yang dapat mendukung peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

melalui

kemudahan

mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maju dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sebagai unsur

berkualitas.

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Mewujudkan pola ruang wilayah yang seimbang antara kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan daya dukung wilayah.

Laporan Akhir

5.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

I-4


tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan

16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan

memelihara kelangsungan kehidupannya.

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan

6.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

program beserta pembiayaannya.

7.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

8.

tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan

18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

fungsional;

19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

9.

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib

perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi. 20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

untuk fungsi budidaya.

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

administratif dan/atau aspek fungsional.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 10. Penyelenggaraan

penataan

ruang

adalah

kegiatan

21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai yang

meliputi

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 22. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah

suatu

wilayah yang terdiri atas satu atau beberapa kecamatan yang memiliki satu kesatuan sistem pelayanan sosial, ekonomi, dan masyarakat 23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.

12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja

24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah,

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam

dan masyarakat.

dan sumberdaya buatan.

13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan

25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,

dan pengendalian pemanfaatan ruang.

sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan

26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi

undangan.

kawasan

15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.

sebagai

tempat

permukiman

pedesaan,

pelayanan

jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 27. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

Laporan Akhir

I-5


keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja

dan sistem agrobisnis.

ditanam.

28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian

permukiman

dengan

perkotaan,

susunan

fungsi

pemusatan

dan

kawasan distribusi

sebagai

tempat

pelayanan

jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran,

yang

dilaksanakan

dalam

suatu

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

29. Kawasan perikanan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan yang

dengan

36. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

sistem

bisnis

perikanan

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. 39. Masyarakat

adalah

orang

perseorangan,

kelompok

orang

termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

30. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang

40. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses

ditetapkan untuk melindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

perencanaan

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan

pemanfaatan ruang.

pangan nasional.

tata

ruang,

pemanfaatan

ruang,

dan

pengendalian

41. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut

31. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya

BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,

Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam

sosial,

koordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten.

budaya

dan/atau

lingkungan,

termasuk

wilayah

yang

telah

ditetapkan sebagai warisan dunia. 32. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya

1.4.2. Ruang Lingkup Perencanaan Lingkup

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 33. Kawasan strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. secara

nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional. 35. Ruang

terbuka

hijau

adalah

area

memanjang/jalur

atau

lokasi

pekerjaan

Penyusunan

Kabupaten Ngawi. Secara geografis wilayah Kabupaten Ngawi terletak di antara 1110 07’ - 1110 40’ Bujur Timur dan 70 21’ - 7031’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara

:

Kab.

Bojonegoro

Grobogan, dan/atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

Laporan Akhir

perencanaan

Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Ngawi meliputi seluruh wilayah

provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

34. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan

ruang

(Jawa

Timur),

Kab.

Kab. Blora (Jawa Tengah)



Sebelah Selatan

:

Kab. Madiun dan Kab. Magetan



Sebelah Timur

:

Kab. Madiun

I-6




Sebelah Barat

:

Kab. Karanganyar dan Kab. Sragen (Jawa Tengah)

Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.295,98 Km2 atau 2,71% dari

1.4.4. Waktu Perencanaan

luas Provinsi Jawa. Secara administratif Kabupaten Ngawi terbagi dalam 19 Kecamatan dan 217 Desa. Adapun kecamatannya adalah sebagai berikut :

Waktu perencanaan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Ngawi yaitu selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi dalam 5

1. Kecamatan Sine

11. Kecamatan Padas

2. Kecamatan Ngambe

12. Kecamatan Kasreman



Penyusunan

: 2008 - 2009

3. Kecamatan Jogorogo

13. Kecamatan Ngawi



Tahap I

: 2010 - 2015

4. Kecamatan Kendal

14. Kecamatan Paron



Tahap II

: 2016 - 2020

5. Kecamatan Geneng

15. Kecamatan Pitu



Tahap III

: 2021 - 2025

6. Kecamatan Gerih

16. Kecamatan Kedunggalar



Tahap IV

: 2026 – 2030

7. Kecamatan Kwadungan

17. Kecamatan Widodaren

8. Kecamatan Pangkur

18. Kecamatan Mantingan

9. Kecamatan Karangjati

19. Kecamatan Karanganyar

10. Kecamatan Bringin

tahunan, yaitu :

1.5.

DASAR HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

di Wilayah Kabupaten Ngawi ini berlandaskan pada : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada Peta 1.1. Orientasi Wilayah

daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

Kabupaten Ngawi Lingkup Provinsi Jawa Timur dan Peta 1.2. Batas Administrasi

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah

Kabupaten Ngawi.

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

1.4.3. Lingkup Kegiatan Perencanaan Lingkup kegiatan yakni materi yang akan dikaji atau output yang akan dihasilkan dari Penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Ngawi, yang sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007, meliputi :

Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

1.

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

2.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

3.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten;

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

4.

Penetapan kawasan strategis kabupaten;

Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; serta

Nomor 2824);

6.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Laporan Akhir

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

I-7


4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran

12. Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

2002

tentang

Pertahanan

Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); Ketenagalistrikan

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);


5. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

1985

tentang

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 18. 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 20. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta-apian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 ); 21. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );

Indonesia Nomor 4412);

Laporan Akhir

I-8


RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 - 2030

1.1 Peta Bakosurtanal

Laporan Akhir

I-9


RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 - 2030

Laporan Akhir

I - 10


22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai


Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999


Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

23. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 );

Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ; Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4); Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) ; 32

Tahun

2009

34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

tentang

Perlindungan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

26. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan

25. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

27. Undang-undang

33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan LN Nomor 5059);

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur; 37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran

28. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149) ;

Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);

29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

39. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);


30. Peraturan Pemerintah Nomor

35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana

Pengelolaan

Hutan,

serta

Pemanfaatan

Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

Laporan Akhir

I - 11


42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

21);

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 45. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Pereturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran

51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 52. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

8

Tahun

1998

tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah. 55. Peraturan

Menteri

Komunikasi

02/PER/M.KOMINFO/2008

tentang

dan Pedoman

Informatika

Nomor

Pembangunan

dan

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; 57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 59. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri; 60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88);

Laporan Akhir

I - 12


61. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. 62. Peraturan

60. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. 61. Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;

Gubernur

Jawa

Timur

Nomor

61

Tahun

2006

tentang

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan PengendalianKetat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur; 63. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan lndustri. 64. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. 65. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 52. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 53. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri. 54. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional. 55. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 56. Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan Sungai. 57. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia. 58. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan

62. Peraturan Menteri P.U. No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten. 63. Keputusan

Menteri

Pertanian

No.

837/Kpts/UM/1980

dan

No.

683/Kpts/UM/II/1981 tentang Klasifikasi Kemampuan Lahan. 64. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 65. Keputusan

Menteri

Perhubungan

No.

54

Tahun

2002

tentang

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 66. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Perikanan. 67. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 50 Tahun 1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri. 68. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327 Tahun 2002 tentang Penetapan Pedoman Bidang Penataan Ruang. 69. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. 70. Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Dati I Jawa Timur. 71. Perda Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur. 72. Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur;

Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

73. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2005 tentang RPJM Daerah.

dalam Penataan Ruang.

74. Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Timur.

Penataan Ruang di Daerah;

Laporan Akhir

I - 13


75. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa

Maka sistematika penyajian dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

Timur. 76. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 38 Tahun 1988

BAB I

PENDAHULUAN

tentang Penetapan Lokasi/Letak Tempat dan Pembebasan Tanah untuk

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang; rumusan masalah;

Usaha/Kegiatan Bukan Pertanian.

azas penataan ruang, visi dan misi penataan ruang, pengertian dan

77. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 295 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Pembebasan Hak Atas Tanah bagi

ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika penyajian. BAB II

Perusahaan yang Tidak Menggunakan Fasilitas Penanaman Modal;

Pada bab ini menggambarkan potensi, masalah dan prospek sesuai

78. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara bagi

dengan kondisi yang ada, yang nantinya akan digunakan untuk

Perusahaan untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Ijin Lokasi, Pemberian Perpanjangan

dan

Pembaharuan

Hak

Atas

Tanah

serta

POTENSI, MASALAH DAN PROSPEK PENGEMBANGAN WILAYAH

Penerbitan

mengisi bagian strategi. BAB III

Sertifikatnya.

TUJUAN,

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

PENATAAN

RUANG

WILAYAH KABUPATEN NGAWI Pada bab ini berisikan tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan

1.6.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

strategi penataan ruang yang digunakan untuk mencapai rencana

Berdasarkan pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007, penyusunan

pengembangan sesuai dengan prospek pengembangan di Kabupaten

Rencana Tata Ruang Kabupaten meliputi :

Ngawi.

1.

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

2.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan

Pada

nasional

pemanfaatan ruang kawasan perkotaan; sistem pusat kegiatan

3.

yang

terkait

dengan

kawasan

perdesaan

dalam

BAB IV wilayah

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI bab

ini

berisikan

tentang

rencana

sistem

struktur

pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;

perdesaan dan perkotaan; rencana sistem jaringan prasarana

Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung

wilayah serta rencana pengelolaan kawasan.

kabupaten dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis kabupaten;

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI

4.

Penetapan kawasan strategis kabupaten;

Bab ini berisikan tentang rencana pola pemantapan kawasan

5.

Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka

lindung; rencana pengembangan kawasan budidaya; pola ruang

menengah lima tahunan; dan

wilayah; rencana pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya.

6.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN NGAWI

indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan,

Pada bab ini berisikan tentang penetapan kawasan strategis

arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

meliputi, kawasan ekonomi, kawasan sosio-kultural, dan kawasan penyelamatan lingkungan hidup.

Laporan Akhir

I - 14


BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI Pada bab ini berisikan tentang perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan

strategis

penataan

ruang;

berisikan

prioritas

berisikan serta

koordinasi

prioritas

pelaksanaan

dan

penataan tahapan

pembangunan

ruang

dan

pembangunan dan

indikasi

program. BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI Pada bab ini berisikan tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengaturan zonasi; ketentuan perizinan yang berisikan izin lokasi dan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT); ketentuan insentif dan disinsentif; serta arahan sanksi.

BAB IX

HAK,

KEWAJIBAN

DAN

PERAN

MASYARAKAT

DALAM

PENATAAN RUANG Bab ini berisikan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang; sanksi administratif yang diberikan jika ada pelanggaran serta partisipasi / peran serta masyarakat. BAB X

PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari Laporan Rencana kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Ngawi sebagai arahan pengembangan pada masa yang akan datang, serta rekomendasi yang seharusnya dilakukan guna menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah.

Laporan Akhir

I - 15

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

Recommend Documents