RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

3.1.

TUJUAN PENATAAN RUANG Luas wilayah kabupaten yang merupakan kawasan pertanian seluas

44.361,6 ha ( 34,23 % dari luas Kabupaten Ngawi), dan 47,15%

penduduk

merupakan petani, maka potensi terbesar Kabupaten Ngawi adalah pada aspek pertanian, terutama pertanian tanaman pangan. Berdasarkan FGD yang dilakukan, disepakati bersama bahwa kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah penguatan pada kegiatan pertanian. Berdasarkanhal tersebut maka tujuan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Ngawi adalah Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa – Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan, melalui: 1.

Mengkaji ulang RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2016;

2.

Menjaga sinkronisasi, konsistensi, dan kesinambungan antar produk tata ruang, program pembangunan, dan kebijaksanaan;

Laporan Akhir

III - 1


3.

Menyiapkan

perwujudan

dengan

melaksanakan

dan

mengakomodasi

program-program pembangunan; 4.

d. pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial; e. peningkatan

Mendayagunakan produk tata ruang sebagai alat penataan, penyusunan program pembangunan dan pengendalian secara optimal.

fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk

unggulan perdesaan; dan f.

Tersusunnya kembali RTRW Kabupaten Ngawi yang baru untuk waktu

pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana.

20 (dua puluh) tahun ke depan, adalah sesuai dengan sasaran perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, yaitu: a. terkendalinya

pembangunan

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah ditetapkan dengan di

wilayah,

baik

yang

dilakukan

oleh

pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan

strategi penataan ruang wilayah kabupaten. (1)

Strategi peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan

pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang

bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan, meliputi:

pertanian;

a. mengembangkan perkotaan utama Kabupaten Ngawi sebagai Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Ngawi dengan penetapan kawasan primer,

b. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang

sekunder satu, sekunder dua, sekunder tiga, perumahan dan persil.

mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan

b. mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Ngawi sebagai perkotaan

perdagangan penunjang pertanian;

yang menunjang perkembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan

c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan

lingkungan siap bangun (Lisiba);

yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri

c. mendorong pengembangan Perkotaan Ngrambe sebagai perkotaan

dan perdagangan penunjang pertanian;

dengan fungsi utama transportasi dan Agropolitan; dan

d. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha yang mendukung

d. mendorong pengembangan Perkotaan Bringin sebagai perkotaan dengan

pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan

fungsi utama Perikanan.

penunjang pertanian; dan e.

terkoordinasinya

pembangunan

antar

wilayah

dan

antar

sektor

(2)

Strategi pengembangan

kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan

pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta

pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana

kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian

wilayah, meliputi :

Berdasarkan potensi dan masalah, serta tujuan penataan ruang di atas, maka

a.

sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan; b. pengembangan

kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata

yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;

sistem

sarana

dan

prasarana

wilayah

secara

berhirarki dan merata; dan

kebijakan perencanaan ruang wilayah Kabupaten Ngawi adalah : a. peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap

mengembangkan

b.

mengembangkan sistem sarana dan prasarana wilayah yang mendorong interaksi

kegiatan

antar

wilayah

pengembangan,

mendorong

pemerataan pembangunan, mengembangkan potensi pariwisata dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi.

c. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

Laporan Akhir

III - 2


(3)

Strategi

penetapan

kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan,

produksi, perkebunan dan hortikultura, sedangkan perdesaan di

meliputi:

dataran rendah untuk pertanian tanaman pangan;

a. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan

b. meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;

nilai produktivitas pertanian;

c.

b. melakukan pemberian insentif pada lahan yang telah ditetapkan

d. mengembangkan fasilitas sentra produksi pemasaran pada pusat

sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan c.

kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngrambe dan Kecamatan Bringin.

mengendalikan secara ketat kawasan yang telah ditetapkan sebagai

(6)

pertanian pangan berkelanjutan. (4)

Strategi pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana, meliputi :

Strategi pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan

a. mengendalikan secara ketat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan

potensial, meliputi :

lindung;

a. mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan

b. mengefektifkan pengelolaan kawasan budidaya melalui pendekatan

jaringan pemasaran;

kajian lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung;

b. menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan dengan

c. menghindari pengembangan kawasan yang rawan terhadap bencana

mengarahkan pada Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani Utama (KTU) sedangkan untuk

alam gunung api, banjir dan longsor;

Kota Tani (KT) dan Kawasan Senta Produksi (KSP)

d. mengembangkan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya

adalah desa – desa disekitarnya dan desa – desa di Kecamatan Sine,

bencana alam;

Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal; c. menetapkan

prioritas

pengembangan

kawsasan

e. mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi perikanan

dengan

rawan gempa; dan

mengarahkan pada Kecamatan Bringin sebagai Kota Perikanan Utama (KTU) sedangkan untuk

f.

menetapkan jalur evakuasi pada setiap kawasan bencana.

Kota Tani (KT) dan Kawasan Senta Produksi

(KSP) adalah desa – desa disekitarnya; d. meningkatkan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah; dan

(5)

mendorong eksport hasil pertanian unggulan daerah; dan

3.2.

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

PENETAPAN

STRUKTUR

RUANG

WILAYAH KABUPATEN NGAWI Tujuan penetapan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi adalah

e. mengembangkan sistem informasi dan teknologi pertanian berupa Balai

untuk meningkatkan keserasian ruang Kabupaten Ngawi. Kebijakan dan strategi

Pengkajian Penerapan Teknologi Pertanian (BP2TP) di Kecamatan

penetapan struktur ruang ini meliputi strategi terkait dengan : Sistem

Ngrambe (sebagai Kota Tani Utama).

perkotaan,

fungsi

wilayah,

serta

sistem

jaringan

prasarana

wilayah

di

Strategi penetapan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan

Kabupaten Ngawi. Strategi ini berkaitan dengan penetapan lokasi wilayah

produk unggulan perdesaan, meliputi :

termasuk

a. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah,

yang dilakukan dengan pengembangan hirarki kawasan sistem perkotaan itu,

yakni perdesaan yang terletak di kawasan pegunungan untuk hutan

Laporan Akhir

perdesaan didalamnya dan wilayah perkotaan di Kabupaten Ngawi

berupa PKL, PKLp, dan PPK.

III - 3


3.2.1.

Kebijakan dan Strategi Sistem Perkotaan Wilayah

Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Karangjati, Widodaren

Pengembangan sistem perkotaan dilakukan secara berjenjang mulai dari

dan Ngrambe;

ibukota kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal

c. Mengembangkan perkotaan ibukota kecamatan lainnya sebagai Pusat

promosi (PKLp), dan pusat pelayanan kawasan (PPK). Rencana pengembangan

Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu ibukota Kecamatan Karanganyar, Pitu,

sistem pusat pelayanan di Kabupaten Ngawi dilakukan sebagai usaha

Kasreman, Bringin, Padas, Pangkur, Kwadungan, Geneng, Gerih,

pemerataan penyebaran pembangunan Kabupaten Ngawi. Perubahan dalam

Kendal, Jogorogo, Sine, Kedunggalar, Paron dan Mantingan .

skala besar akan terjadi di Kabupaten Ngawi dengan pembentukan kawasan

d. Mengembangkan desa–desa yang berada di luar pengaruh secara

Agropolitan dan jasa pariwisata. 1.

Kebijakan

(1)

Pengembangan

langsung perkembangan wilayah kota di Ibukota Kecamatan (IKK) di struktur

dan

fungsi

perkotaan

yang

Kabupaten Ngawi, dan memiliki akses berupa jalan lokal primer atau

mendukung agropolitan dan perikanan beserta industri dan perdagangan

jalan desa dan bisa menjadi Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL)

pendukung.

yang bisa menjadi pendukung pengembangan desa-desa sekitarnya.

Strategi :

3.2.2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Wilayah

a. Mengembangkan perkotaan utama Kabupaten Ngawi sebagai Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Ngawi.

Penataan kawasan desa-kota mengatur fungsi-fungsi pusat kawasan berkaitan dengan pelayanan dan distribusi fasilitas.

b. Mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Ngawi sebagai perkotaan yang menunjang perkembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan

1.

produk pertanian unggulan perdesaan.

lingkungan siap bangun (Lisiba); c. Mendorong

pengembangan

Perkotaan

Ngrambe

sebagai

Strategi :

perkotaan

a. Mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah,

dengan fungsi utama transportasi dan Agropolitan.

yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung,

d. Mendorong pengembangan Perkotaan Bringin sebagai perkotaan dengan

hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran

fungsi utama sebagai kawasan perikanan.

rendah untuk pertanian pangan;

2. Kebijakan (2) Pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki

b. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;

di Kabupaten Ngawi yang mendukung agropolitan dan perikanan beserta

c. Mendorong eksport hasil pertanian unggulan daerah; serta

industri dan perdagangan pendukung

d. Mengembangkan

Strategi : (PKL); wilayah

perkotaan

kecamatan

yang

memiliki

kemampuan pelayanan terhadap kecamatan lainnya sebagai Pusat

fasilitas

sentra

produksi-pemasaran

pada

pusat

kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Bringin.

a. Mengembangkan peran Perkotaan Ngawi sebagai Pusat Kegiatan Lokal b. Mengembangkan

Kebijakan (1) Penetapan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan

2.

Kebijakan (2) Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Strategi : a. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan nilai produktivitas pertanian;

Laporan Akhir

III - 4


b. Memberi insentif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; serta

Kabupaten Ngawi memiliki peran penting dalam skala regional. Dengan demikian pengembangan Kabupaten Ngawi sangat berkaitan dengan berbagai

c. Mengendalikan secara ketat kawasan yang telah ditetapkan sebagai

pengembangan infrastruktur pendukungnya.

lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3.

Kebijakan (3) Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada

3.2.3.1.Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Wilayah

kawasan potensial.

Kebijakan : Pengembangan prioritas jaringan sarana dan prasarana wilayah

Strategi : a. Mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan

yang mendukung kegiatan pertanian, industri dan perdagangan terutama pada kawasan Agropolitan dan jasa pariwisata serta agroindustri.

jaringan pemasaran; b. Menetapkan prioritas pengembangan kawsasan agropolitan dengan

Strategi : a. Menata sistem sarana dan prasarana wilayah secara berhirarki dan

mengarahkan pada Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani Utama (KTU) sedangkan untuk

merata;

Kota Tani (KT) dan Kawasan Senta Produksi (KSP)

b. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang mendorong interaksi

adalah desa – desa disekitarnya dan desa – desa di Kecamatan Sine,

kegiatan

Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal; c. Menetapkan

prioritas

pengembangan

kawsasan

perikanan

d. Meningkatkan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan e. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi pertanian berupa Balai Pengkajian Penerapan Teknologi Pertanian (BP2TP) di Kecamatan Ngrambe (sebagai Kota Tani Utama). Tugas pokok BP2TP adalah program-program

penelitian

yang

diperlukan

dalam

pengembangan kegiatan agribisnis. Salah satunya adalah pengkajian unggul

pemerataan

3.2.3.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Transportasi Jalan Raya Kebijakan (1) Pengembangan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah. Strategi :

swasta dan pemerintah; serta

bibit

mendorong

produksi

1.

Sine, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal;

tentang

pengembangan,

Kota Tani (KT) dan Kawasan Senta Produksi

(KSP) adalah desa – desa disekitarnya dan desa – desa di Kecamatan

menyusun

wilayah

pembangunan, dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil

dengan

mengarahkan pada Kecamatan Beringin sebagai Kota Perikanan Utama (KTU) sedangkan untuk

antar

komoditas

pertanian

dan

perikanan

yang

dibudidayakan di kawasan agropolitan dan perikanan.

a. Mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan. b. Mengembangkan jalan tol : 

Ruas Ngawi – Kertosono dan



Ruas Solo – Mantingan - Ngawi

c. Mengembangkan jalan arteri primer pada ruas Mantingan – Batas Kota Ngawi, Jalan Gubernur Suryo, Jalan PB. Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Sukowati, Jalan Batas Kota Ngawi – Batas Kab. Madiun; d. Mengembangkan Jalan Kolektor Primer pada ruas jalan A. Yani, Jalan

3.2.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Klitik – Banyakan, Jalan Lombok, Jalan Batas Kota Ngawi – Batas Kab.

Wilayah

Laporan Akhir

III - 5


Magetan. Selain itu juga jalan Padangan – Batas Kab. Ngawi, Batas Kab.

b. Mengembangkan jalur kereta api komuter dengan rute Paron –

Bojonegoro – Batas Kota Ngawi dan Jalan Raya Padangan;

Widodaren; serta

e. Mengembangkan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung

c. Memperbaiki sarana dan prasarana stasiun dan sub stasiun.

utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di Daerah yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor; serta f. Mengembangkan

jalan

pendukung

lingkar

(ring

road)

3.2.3.4.Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana Telekomunikasi dengan

1.

pengembangan jalan sirip dan jalan tembus internal dan eksternal.

(2)

Pengembangan

infrastruktur

jangkauan

pelayanan

dan

kemudahan

a. Menyediakan tower BTS (Base Transceiver Station) yang digunakan pendukung

pertumbuhan

secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan;

wilayah berupa terminal.

b. Meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah

Strategi :

berupa informasi berbasis teknologi internet; serta

a. Meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang

c. Mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah

memadai; b. Meningkatkan APK (Areal Pangkalan Kendaraan) menjadi terminal tipe

tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler. 2.

C; serta 3.

Peningkatan

Strategi :

menekan tingkat kerusakan jalan Kebijakan

(1)

mendapatkannya.

g. Mengendalikan Daerah milik jalan pada Jalan Arteri Primer dalam 2.

Kebijakan

Kebijakan (2) Peningkatan jumlah dan mutu Telekomunikasi tiap wilayah. Strategi :

c. Memindahkan dan mengembangkan terminal ke lokasi yang sesuai.

a. Menerapkan teknologi Telekomunikasi berbasis teknologi modern;

Kebijakan (3) : Pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan

b. Membangun teknologi Telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat

wilayah berupa terminal dengan stasiun kereta api :

pertumbuhan; serta

Strategi :

c. Membentuk

a. Meningkatkan infrastruktur pendukung perlintasan tidak sebidang

jaringan

menghubungkan

antara terminal dengan stasiun kereta api.

setiap

telekomunikasi wilayah

dan

pertumbuhan

informasi dengan

yang ibukota

kabupaten.

b. Mengendalikan perlintasan tidak sebidang antara jalan dengan jalan kereta api.

3.2.3.5.Kebijakan dan Strategi Sistem Jaringan Sumber Daya Air 1.

Strategi :

3.2.3.3.Kebijakan dan Strategi Pengembangan Transportasi Kereta Api

a. Meningkatkan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis;

Kebijakan : Pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur

serta

pendukungnya.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

Strategi : a. Mengembangkan jaringan double track;

Kebijakan (1) Peningkatan sistim jaringan pengairan.

2.

Kebijakan

(2)

Pengoptimalisasian

fungsi

dan

pelayanan

prasarana

pengairan.

Laporan Akhir

III - 6


Strategi : a. Memberi perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;

3.2.3.7.Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana Lingkungan 1.

Kebijakan (1) Pengembangan system reduksi sumber timbunan sampah sejak awal.

b. Mengembangkan waduk baru, bendung, dan cek dam pada kawasan

Strategi :

potensial;

a. Meminimasi pengunaan sumber sampah yang sukar didaur ulang secara

c. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; serta

alamiah;

d. Membangun dan memperbaiki pintu-pintu air.

b. Memanfaatkan ulang sampah (re-cycle) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; serta

3.2.3.6.Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana Energi/ Listrik 1.

c. Mengolah sampah organik menjadi kompos.

Kebijakan (1) Pengoptimalan tingkat pelayanan. Strategi :

2.

Strategi :

a. Memperluas jaringan (pemerataan);

a. Meningkatan prasarana pengolahan sampah;

b. Mengembangkan sumberdaya energi;

b. Mengadakan TPS skala lokal;

c. Mengembangkan jaringan baru;

c. Mengadakan TPA regional; serta

d. MeningkatKan infrastruktur pendukung;

d. Mengelola sampah berkelanjutan.

e. Menambah dan perbaikan sistem jaringan; serta f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan. 2.

3.

a. Sistem pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan; dan

Strategi :

b. Mengolah sampah mendukung pertanian.

a. Meningkatkan jaringan listrik pada wilayah pelosok; dan 4.

a. Mengadakan taman dan hutan kota;

Kebijakan (3) Peningkatan kapasitas dan pelayanan melalui sistem koneksi

b. Menetapkan luasan RTH perkotaan minimum 30% dari luas area; serta

Jawa - Bali.

c. Mengembangkan jenis RTH dengan berbagai fungsinya.

Strategi : a. Mengembangkan sumber listrik melalui pengembangan PLTA baru; b. Meningkatkan kapasitas sumber listrik; c. Meningkatkan efisiensi pemakaian listrik; serta d. Menjalin kerjasama dengan Bali untuk menunjang dan mempercepat koneksi.

Laporan Akhir

Kebijakan (4) Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau. Strategi :

hidro. 3.

Kebijakan (3) Pengoptimalan tingkat penanganan sampah perdesaan. Strategi :

Kebijakan (2) Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa.

b. Mengembangkan sistem penyediaan setempat misalnya melalui mikro

Kebijakan (2) Pengptimalan tingkat penanganan sampah perkotaan.

5.

Kebijakan (5) Penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih. Strategi : a. Memenuhi kebutuhan fasilitas septic tank per KK di wilayah perkotaan; b. Menangani limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per KK juga sanitasi umum pada wilayah perdesaan; serta

III - 7


c. Meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa,

c. Mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

resapan air; d. Meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;

3.3.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN POLA RUANG WILAYAH

e. Melestarikan

KABUPATEN

kawasan

yang

termasuk

hulu

DAS

dengan

mengembangkan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi;

Pola ruang wilayah Kabupaten Ngawi mencakup kawasan lindung dan

f. Meningkatkan

budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan

kesadaran

akan

lingkungan

melalui

pendidikan,

pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan. 3.

budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimum. Kawasan

Kebijakan (3) Pemantapan kawasan perlindungan setempat. Strategi :

budidaya hutan produksi dan lahan abadi pertanian tanaman pangan harus

a. Membatasi pengembangan pariwisata di sepanjang sungai;

tetap dipertahankan.

b. Membatasi

kepentingan

pariwisata

pada

kawasan

perlindungan

setempat sepanjang sungai dan mengupayakan sungai sebagai latar 3.3.1. Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung 1.

belakang kawasan fungsional;

Kebijakan (1) Pemantapan Kawasan Hutan Lindung.

c. Membatasi pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sekitar

Strategi :

waduk dan mata air, dan menghindari bangunan radius pengamanan

a. Mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan,

kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan

melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;

waduk dan mata air;

b. Pada kawasan hutan lindung tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya

d. Memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi dilakukan dengan

maka perkembangan dibatasi dan dikembalikan fungsinya menjadi

tetap

hutan lindung secara bertahap; kesadaran

akan

lingkungan

melalui

4. pendidikan,

pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan. 2.

Kebijakan (2) Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya.

pasokan

air

dan

kebutuhan

Kebijakan (4) Pemantapan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Strategi : a. Mengembangkan kegiatan di kawasan suaka alam hanya untuk pelestarian kawasan;

Strategi :

b. Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya

a. Mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif; b. Membatasi perkembangan memberi

keseimbangan

masyarakat setempat.

c. Meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; d. Meningkatkan

memperhatikan

perlindungan

c. Meningkatan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan

alih fungsi budidaya pada kawasan yang

kawasan

bawahannya

setempat;

dan

dikembangkan

sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam; d. Melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan; serta

tanaman yang memiliki fungsi lindung;

Laporan Akhir

III - 8


e. Membatasi alih fungsi lahan di kawasan hutan. 5.

d. Menetapkan

program

bagi

cagar

budaya,

dengan

peningkatan

Kebijakan (5) Penanganan kawasan rawan bencana alam dan mitigasi

pemeliharaan lingkungan, keamanan dan kebersihan pada kawasan

bencana.

cagar budaya; dan

Strategi :

e. Membuka nilai nasionalisme pada masyarakat dan fungsi kawasan cagar

a. Menghindari pengembangan kawasan yang rawan terhadap bencana

budaya yang bernilai sejarah.

alam gunung api, banjir dan longsor;

f. Melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kawasan.

b. Mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;

3.3.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

c. Mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa. 6.

Kabupaten Ngawi memiliki berbagai fungsi kawasan budidaya yang harus dikembangkan secara optimum tetapi tidak boleh meninggalkan prinsip

d. Menetapkan jalur evakuasi pada setiap kawasan bencana.

keberlanjutan dalam jangka panjang.

Kebijakan (6) Penanganan kawasan lindung geologi.

1.

Strategi :

Strategi :

a. Menjaga kawasan ini supaya hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang

a. Mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap

berkaitan dengan pelestarian kawasan;

memiliki fungsi perlindungan kawasan;

b. Meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan

b. Melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir;

sebagai tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam;

c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan

c. Melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan;

sebagai hutan kemasyarakatan dengan program PHBM;

d. Membatasi dan mengembalikan fungsi kawasan lindung geologi yang mengalami alih fungsi. 7.

Kebijakan (1) Pengembangan hutan produksi.

d. Mengolah hasil hutan; 2.

Kebijakan (2) Pengembangan hutan rakyat

Kebijakan (7) Pemantapan kawasan lindung lainnya.

Strategi :

Strategi :

a. Mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap

a. Menjaga secara ketat kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah

memiliki fungsi perlindungan kawasan;

supaya tidak dilakukan alih fungsi;

b. Melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir;

b. Memelihara ekosisem kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

c. Memberikan insentif pada pengelola kawasan hutan rakyat untuk

pengungsian satwa guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa dalam

mendorong terpeliharanya hutan produksi;

skala lokal maupun antar benua; c. Memelihara

habitat

terpelihara; serta

dan

ekosistem

d. Mendorong pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai tambah yang sehingga

keaslian

kawasan

cukup signifikan. 3.

Kebijakan (3) Pengembangan kawasan pertanian. Strategi :

Laporan Akhir

III - 9


a. Menjaga luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Ngawi

c. Mengembalikan

secara keseluruhan tidak boleh berkurang; teknis

pada

kawasan

perkotaan

yang

tidak

6.

alih

komoditas

menjadi

Kebijakan (6) Pengembangan kawasan peruntukan peternakan. Strategi :

diputus atau disatukan dengan

a. Mengembangkan peternakan dengan pengolahan hasil dan melakukan

drainase, dan harus menghindari penggunaan bangunan sepanjang

upaya eksport;

saluran irigasi;

b. Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil peternakan ;

d. Memberikan insentif pada pengelola lahan yang ditetapkan sebagai

c. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat;

lahan berkelanjutan, pertanian tanaman pangan dan tidak boleh alih

d. Melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan;

fungsi untuk peruntukan lain;

e. Mengembangkan breeding centre.

e. Mengembangkan lumbung desa modern;

7.

Kebijakan (7) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan.

f. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat;

Strategi :

g. Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan pengairan;

a. Mengembangkan perikanan dengan pengolahan hasil dan melakukan

h. Mengembangkan sistem mina padi.

i.

upaya eksport;

Mengembangkan kerjasama antar daerah terutama wilayah dalam satu DAS

b. Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perikanan;

dan yang memiliki satu system irigasi sebagai upaya mencapai lumbung padi

c. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat;

Jawa – Bali.

d. Memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan

Kebijakan (4) Peningkatan kualitas pertanian.

darat;

Strategi : a. Meningkatkan pengelolaan tanah pertanian untuk tetap subur; b. Menyediakan pupuk, bibit dan obat – obat tanaman untuk memperoleh hasil yang bagus; 5.

atau

e. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat.

sawah beririgasi teknis tidak berkurang;

4.

rusak

d. Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;

dapat

menghindarkan alih fungi sawah sehingga secara keseluruhan luas c. Menjaga saluran irigasi agar tidak

yang

perkebunan seperti semula;

b. Mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi

lahan

Kebijakan (5) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan. Strategi : a. Mengembangkan hortikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya eksport;

e. Mengembangkan sistem mina padi. 8.

Kebijakan (8) Pengembangan agropolitan, agroindustri dan perikanan pada kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan. Strategi : a. Meningkatkan

sarana

prasarana

penunjang

kegiatan

agropolitan,

agroindustri dan perikanan; b. Mengembangan jaringan infrastruktur; c. Meningkatkan mutu dan kualitas bahan baku;

b. Melestarikan kawasan hortikultura dengan mengembangkan sebagian lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung;

Laporan Akhir

III - 10


d. Mengembangkan program dan kerjasama dalam bidang pertanian, perkebunan,

perikanan

dan

industry

pengolahan

untuk

12. Kebijakan (12) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan

kualitas

perkotaan.

eksport. 9.

Strategi :

Kebijakan (9) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan.

a. Mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter

Strategi :

fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;

a. Mengembangkan pertambangan ramah lingkungan dengan pengolahan

b. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan

hasil dan melakukan upaya eksport selama tidak merusak lingkungan;

perkotaan untuk pemerataan penyebaran penduduk kepadatan ;

b. Meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil pertambangan;

c. Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan perdesaan;

c. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat.

d. Mengembangkan perumahan terjangkau;

10. Kebijakan (10) Pengembangan kawasan peruntukan industri.

e. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; serta

Strategi :

f. Mengembangkan Kasiba/Lisiba mandiri;

a. Mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk

pengolahan

hasil

pertanian,

peternakan,

perkebunan

13. Kebijakan (13) Penetapan kawasan peruntukan lainnya yaitu konservasi

dan

budaya dan sejarah.

perikanan;

Strategi :

b. Mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan

a. Mengamankan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah

permukiman;

dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai

c. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan

sejarah, situs purbakala;

kerajinan ukiran kayu jati ;

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat;

d. Meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta

c. Memberikan intensif bagi yang melestarikan benda cagar budaya, dan memberikan disinsentif bagi yang melakukan perubahan;

menarik investasi;

d. Meningkatkan nilai manfaat melalui kegiatan penelitian dan pariwisata;

e. Mengembangkan kawasan industri secara khusus. 11. Kebijakan (11) Pengembangan kawasan pariwisata.

serta

Strategi :

e. Memelihara bangunan bersejarah yang digunakan untuk berbagai

a. Mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;

kegiatan fungsional dan melarangan perubahan tampilan bangunan.

b. Mengkaitkan kalender wisata dalam skala regional; c. Membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;

3.4.

KABUPATEN

d. Meningkatkan promosi wisata; e. Mengadakan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; serta f. Mengembangkan pusat kerajinan ukiran kayu jati sebagai pintu gerbang wisata KabupatenNgawi.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

1.

Kebijakan (1) Pengendalian perkembangan ruang sekitar kawasan strategis kabupaten. Strategi : a. Menetapkan batas pengaruh kawasan strategis Kabupaten Ngawi; dan

Laporan Akhir

III - 11


b. Menetapkan pola pemanfaatan lahan, sesuai dengan fungsi dan peran

c. Mengembalikan

masing-masing kawasan. 2.

kegiatan

yang

mendorong

pengembangan

fungsi

lindung; serta

Kebijakan (2) Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Ngrambe bagi Agropolitan dan Kawasan Beringin sebagai Perikanan.

d. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung. 5.

Kebijakan (5) Pengembangan teknologi tepat guna untuk mitigasi bencana

Strategi :

alam di seluruh kawasan kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan

a. Mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;

pendukung pencegahan bencana alam.

b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; serta

Strategi :

c. Menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan Kawasan

a. Mengembalikan atau mempertahankan rona hijau kawasan perkotaan

Agropolitan Ngrambe, meliputi Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani

tiap kecamatan hingga mencapai 30 % kawasan adalah sebagai RTH

Utama

perkotaan.

(KTU)

dan

kawasan

pedesaan

disekitarnya,

pedesaan

di

Kecamatan Sine, Kecamatan Jogorogo, dan Kecamatan Kendal sebagai Kota Tani (KT) dan Kota Sentra Produksi (KSP);

b. Melakukan pengadaan hutan dengan jenis tanaman penahan angin puyuh seperti hutan bambu, dan menghindari tanaman dengan jenis

d. Menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan Kawasan Perikanan Bringin meliputi Kecamatan Bringin dan sekitarnya;

batang besar dan daun rimbun pada kawasan yang langsung terhubung dengan aktivitas manusia.

e. Mengembangkan SDM di kawasan Agropolitan dan Perikanan; f. Meningkatkan Kelembagaan di kawasan Agropolitan dan Perikanan. 3.

Kebijakan (3) Pemantapan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural. Strategi : a. Mengendalikan perkembangan kawasan sekitar Museum Trinil, Arca Banteng dan Benteng Van Den Bosch. b. Memanfaatkan Museum dan Benteng sebagai aset wisata; serta c. Meningkatkan pemanfaatan Museum dan Benteng untuk penelitian dan pendidikan.

4.

Kebijakan

(4)

Pemantapan

kawasan

perlindungan

ekosistem

dan

lingkungan hidup. Strategi : a. Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung; b. Memanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup;

Laporan Akhir

III - 12

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

Recommend Documents