RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

2.

Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;

3.

Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta

4.

Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain. Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan tiga cara yakni : (1)

melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai (2) pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru, dan (3) membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase. C. Kawasan Rawan Angin Puyuh Kawasan rawan bencana alam lainnya di wilayah Kabupaten Ngawi yaitu bahaya angin puyuh dan terjadi hampir setiap tahun. Kawasan yang rawan akan bencana angin puyuh adalah Kecamatan Bringin, Kecamatan Kendal, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Geneng dan Kecamatan Ngrambe. Dampak Gambar 5.8

dari bencana angin puyuh ini adalah dapat mengakibatkan robohnya bangunan

Ilustrasi Penanganan Kawasan Konservasi dan Rawan Longsor

permukiman penduduk, tumbangnya pepohonan maupun tanaman pertanian dan lainnya. Untuk menanggulangi bahaya angin puyuh ini pada dasarnya tidak

B. Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan banjir di Kabupaten Ngawi berada di sekitar DAS Bengawan Solo dan DAS Kali Madiun. Beberapa penyebab terjadinya banjir

dapat dilakukan karena termasuk dari gejala alam yang belum dapat diprediksi tetapi yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi bahaya. Misalnya memperkuat

kontruksi bangunan, mengusahakan di sekitar

antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan resapan air, dan

bangunan tidak ada tanaman yang besar serta tinggi. Berdasarkan uraian di

semakin rusaknya hutan dan kawasan konservasi di wilayah hulu. Berdasarkan

atas, maka upaya perlindungan kawasan rawan bencana alam bertujuan untuk

kerawanan terhadap banjir diatas, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan

melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam

genangan periodik adalah :

atau secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Adapun strategi dan upaya

1.

penanggulangannya adalah sebagai berikut :

Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah;

Laporan Akhir

V - 21


1.

Memperkuat struktur bangunan agar memenuhi syarat teknis untuk

Proporsi

30

%

merupakan

ukuran

minimal

untuk

menjamin

mampu bertahan terhadap resiko angin puyuh.

keseimbangan ekosistem kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem

Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan

hidrologi

beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan

selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan

Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang

masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/ kawasan

terlindung dari serangan angin topan.

perkotaan. Adapun beberapa Kecamatan yang termasuk kawasan perkotaan dan

4.

Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin.

harus memenuhi proporsi 30% dari luas wilayahnya adalah sebagai berikut:

5.

Penanaman pohon di kawasan hutan kota yang dapat meredam dampak

2. 3.

angin, seperti pohon bambu.

dan

sistem

mikroklimat,

maupun

sistem

ekologis

lain,

yang

Tabel 5.2 Proporsi RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Ngawi

Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin topan. 5.1.6. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26 Tahun 2008 adalah

area

memanjang

atau

jalur

dan/atau

mengelompok,

yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Ngawi adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Pembagian RTH

NO

KECAMATAN

LUAS WILAYAH PERKOTAAN (HA) 1 Sine 1,081 2 Ngrambe 1,458 3 Jogorogo 3,185 4 Kendal 1,832 5 Geneng 1,908 6 Gerih 1,790 7 Kwadungan 1,452 8 Pangkur 1,057 9 Karangjati 2,250 10 Bringin 1,270 11 Padas 2,356 12 Kasreman 1,704 13 Ngawi 3,534 14 Paron 4,163 15 Kedunggalar 2,186 16 Pitu 1,250 17 Widodaren 2,284 18 Mantingan 3,134 19 Karanganyar 2,578 40,472 Sumber : Rencana 2008

PROPORSI (HA) 324.30 437.40 955.50 549.60 572.40 537.00 435.60 317.10 675.00 381.00 706.80 511.20 1,060.20 1,248.90 655.80 375.00 685.20 940.20 773.40 12,141.60

ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20 % dan RTH privat 10 %. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Laporan Akhir

V - 22


RENCANA TATA RUANG WILYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 - 2030

Laporan Akhir

V - 23


Gambar 5.9 Perspektif Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ngawi TMP KOTA NGAWI

LAPANGAN OR PUSAT KOTA

KALI MADIUN

Laporan Akhir

PULAU JALAN DI JL. TRIP

MEDIAN JL. A YANI

PERUMAHAN

V - 24


5.1.7. Kawasan Lindungan Geologi

Kawasan perlindungan geologi merupakan kawasan yang berfungsi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan

meminimalisir resiko negatif dari ekploitasi pertambangan lokal terhadap

bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

lingkungan dan cadangan material alam tidak terperbaharui. Beberapa kawasan

air tanah.

sekitar pertambangan di Kabupaten Ngawi merupakan kawasan perlindungan

A. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

geologi, yaitu yang terletak di Desa Pitu Kecamatan Widodaren dan Desa Kendal

Kawasan-kawasan yang berbahaya letusan gunung berapi dikriteriakan

Kecamatan Ngrambe.

menjadi tiga kategori yaitu : 1.

Kawasan terlarang, adalah kawasan yang berada di puncak gunung yaitu kawasan di sekitar kawah;

2. 3.

5.1.8. Kawasan Lindung lainnya Kawasan lindung lainnya meliputi cagar biosfer, ramsar, taman buru,

Kawasan bahaya 1, adalah kawasan lahar panas, pada saat terjadi letusan

kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu

yaitu kawasan yang berada di bawahnya kawasan terlarang; serta

karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang di lindungi.

Kawasan bahaya 2, yaitu kawasan yang dilalui lahar dingin, dalam hal ini

Di Kabupaten Ngawi untuk kawasan lindung lainnya hanya meliputi kawasan

berupa kawasan di sepanjang jalur lahar dingin.

perlindungan plasma nutfah dan kawasan pengungsian satwa.

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di Kabupaten Ngawi

A. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

berada di sekitar pegunungan Lawu karena gunung tersebut masih aktif, yaitu

Kawasan plasma nutfah pada dasarnya merupakan kawasan yang kaya

di Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Sine. Luas rawan

akan keanekaragaman hayati dan merupakan kawasan yang harus dijaga untuk

bencana alam geologi di Kabupaten Ngawi kurang lebih 230,62 ha. Sampai saat

keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang. Untuk jenis kawasan ini di

ini kawasaan ini masih belum masuk dalam tingkat kerawanan bencana,

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah bagian selatan.

namun demikian bila

B. Kawasan Pengungsian Satwa

terjadi bencana letusan, maka kawasan ini termasuk

dalam kawasan bencana 1 dan 2. Sekitar wilayah ini harus diadakan

Kawasan pengungsian satwa yaitu kawasan yang merupakan tempat

perlindungan dengan penyediaan saluran aliran lahar cair. Bentuk-bentuk

hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan

perlindungan yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi bahaya letusan

upaya konservasinya; memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;

dengan melakukan konservasi secara ketat terhadap jaringan aliran lahar dan di

merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; mempunyai

sekitar bendungan lahar yang lokasi bahaya aliran laharnya berada di

luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Kabupaten Ngawi terdapat di Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kendal dan

Kawasan pengungsian satwa sebenarnya tidak terdapat di Kabupaten

Kecamatan Sine Bentuk-bentuk konservasi yang perlu dilakukan adalah

Ngawi, namun daerah yang setidak-tidaknya dapat memberikan fungsi tersebut

mengupayakan pada pembatasan kawasan budidaya khususnya pengembangan

adalah di daerah hutan-hutan bagian selatan Kabupaten Ngawi. Kawasan ini

permukiman dan kawasan terbangun di sepanjang sungai aliran lahar.

menjadi salah satu tujuan pengungsian satwa pada saat terjadi pergantian musim. Untuk ini harus dilakukan pelestarian kawasan, penelitian dan salah satu tujuan wisata alam.

Laporan Akhir

V - 25


Tabel 5.3

5.2.

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung No Rencana Pola Ruang RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG 1 Hutan Lindung Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 2 bawahannya a. Kawasan Bergambut b. Kawasan resapan air 3 Kawasan Perlindungan Setempat a. Sempadan pantai b. Sempadan Sungai c. Kawasan sekitar danau/waduk d. Kawasan sekitar mata air e. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya 4 Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya a. Kawasan suaka alam b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa lain d. Cagar alam dan cagar alam laut e. Kawasan pantai berhutan bakau f. Taman nasional dan taman nasional laut g. Taman hutan raya h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 5 Kawasan rawan bencana alam a. Kawasan rawan tanah longsor b. Kawasan rawan gelombang pasang c. Kawasan rawan banjir 6 Kawasan lindung geologi a. Kawasan cagar alam geologi b. Kawasan rawan bencana alam geologi c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah 7 Kawasan lindung lainnya a. Cagar biosfer b. Ramsar c. Taman buru d. Kawasan perlindungan plasma nutfah e. Kawasan pengungsian satwa

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA

5.2.1. Jenis dan Kriteria Kawasan Budidaya

Luas (Ha)

%

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

3.086

2,67%

0,00 17.627,89

0,00% 13,60%

sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi

kawasan hutan

produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwista, dan kawasan permukiman. 0,00 3.830,18 368,53 3.960,00 0,00

0,00% 2,96% 0,28% 3,06% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,84 1.715,85

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32%

2.022,71 0,00 30.017,18

1,56% 0,00% 23,16%

0,00 230,62 0,00

0,00% 0,18% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 5.653,91 27.000,42

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,36% 20,83%

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas : a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat). b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat). c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria: 

memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau



merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tamping lingkungan.

(2) Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan criteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. . (3) Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan criteria : a. memiliki

kesesuaian

lahan

untuk

dikembangkan

sebagai

kawasan

Sumber : Hasil Rencana Laporan Akhir

V - 26


pertanian;

(8) Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan criteria :

b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;

a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;

c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau

b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;

d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

dan/atau c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

(4) Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria: a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau

5.2.2

Penetapan dan Pengembangan Kawasan Budidaya

5.2.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Ngawi tersebar di beberapa kecamatan, dengan luas kurang lebih 34.979 Ha. Hutan produksi di Kabupaten

(5) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional

Ngawi juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Bengawan Solo.

terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan

Untuk meningkatkan kualitas tata air di DAS Bengawan Solo ini, maka hutan

gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah. Kawasan peruntukan

produksi yang ada harus diperluas melalui pengembangan tanaman keras

pertambangan ditetapkan dengan kriteria:

dengan tegakan tinggi yang memiliki fungsi sebagai hutan.

a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi; b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Berdasarkan pola ini, maka Kabupaten Ngawi tidak kekurangan hutan. Sedangkan

penyediaan

kekurangan

kawasan

hutan

dilakukan

dengan

pemanfaatan kawasan resapan air, tegalan dan kebun sehingga memiliki fungsi hutan yang dicirikan oleh tanaman tahunan, tegakan tinggi, kerapatan tinggi. Pengembangan penghijauan,

hutan

ini

juga

melestarikan

sekaligus

kawasan,

dapat

sekaligus

meningkatkan mencegah

erosi

fungsi dan

meningkatkan nilai ekonomi lahan. (6) Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan criteria :

Pengolahan hasil hutan produksi, dikelola untuk upaya peningkatan

a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;

hasil dan mutu dalam bentuk-bentuk yang menarik konsumen. Diharapkan

b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau

dengan peningkatan hasil produksi sektor kehutanan, dapat mendorong

c. tidak mengubah lahan produktif.

perkembangan kegiatan industri yang mengelolanya, sehingga diharapkan adanya multiplier effect. Lahan yang tersedia cukup luas dan harga lahan relatif

(7) Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan criteria :

murah, dengan semakin menipisnya kayu dari hutan Negara akibat penjarahan

a. memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau

dan

b. mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

mengembangkan hutan rakyat.

Laporan Akhir

produksi,

telah

meningkatkan

kesadaran

masyarakat

untuk

V - 27


RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 - 2030 RENCANA KAWASAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN NGAWI

Laporan Akhir

V - 28


5.

Pengembangan

dan

diversifikasi

penamanam

jenis

hutan

sehingga

memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; 6.

Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; serta

7.

Meningkatkan perwujudan hutan kota. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan

PHBM dan LMDH penjelasannya adalah sebagai berikut: A. Gambar 5.10

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan

Hutan Produksi di Kabupaten Ngawi

Hutan

Bersama

Masyarakat

(PHBM)

adalah

sistem

pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum

Perhutani

dan

masyarakat

desa

hutan

atau

para

pihak

yang

Masyarakat dengan kesadarannya membeli lahan dan menanam pohon

berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat

jati dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa tahun kedepan bahan baku

sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel,

kayu cukup melimpah. Namun belum banyak yang melirik mengembangkan

partisipatif dan akomodatif.

usaha dibidang ini. Sementara jumlah kayu dari hasil hutan negara terus

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya

merosot, maka Hutan Rakyat memiliki prospek inyestasi yang cukup bagus bagi

hutan

Pengembangan Industri pengolahan kayu (moulding, furniture, dll). Maka

proporsional dan profesional.

pengembangannya adalah sebagai berikut : 1.

3. 4.

memadukan

aspek

ekonomi,

ekologi

dan

sosial

secara

PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum

Kawasan hutan produksi terdapat di beberapa kecamatan, yaitu :

Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap

Kecamatan

keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan

Mantingan,

Kecamatan

Karangjati,

Kecamatan

Bringin.

Beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat

sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan



percepatan reboisasi; 2.

dengan

Pengadaan

atau

alih

Tahapan Implementasi PHBM Pelaksanaan PHBM dilakukan secara bertahap menurut karakteristik

fungsi

kawasan

tegalan

dan

kebun

melalui

kehutanan di Kabupaten Ngawi. Urutan penerapan PHBM secara umum:

pengembangan tanaman dengan tegakan tinggi yang memiliki fungsi

1. Sosialisasi internal dan eksternal

sebagai hutan produksi

2. Dialog multi stake holder

Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan

3. Pembentukan Kelembagaan

memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;

4. Pembentukan Forum Komunikasi

Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui kegiatan PHBM

5. Inventarisasi Petak Pangkuan dan potensi desa

dan LMDH;

6. Penyusunan Rencana Strategis (5 Tahunan)

Laporan Akhir

V - 29


7. Perjanjian Kerjasama 8. Pelaksanaan Rencana Strategis 

dll 

Ketentuan Berbagi / Sharing dalam PHBM :

9. Monitoring dan evaluasi

1. Berbagi Peran & Tanggung Jawab

Ruang Lingkup PHBM

2. Berbagi Hasil Kegiatan, terbagi 3 :

Obyek Kegiatan PHBM dapat dilakukan di dalam kawasan hutan yang

a. Hasil Hutan Kayu, sebesar 25% dari produksi

pengelolaannya berada pada Perhutani Ngawi, maupun di luar kawasan hutan

b. Hasil Hutan Non Kayu, sebesar 5% dari produksi

yaitu sebagai satu kesatuan DAS (Daerah Aliran Sungai) atau Sub DAS beserta

c. Hasil Usaha Produktif, sesuai kesepakatan

isinya melalui pendekatan wilayah administratif (Desa Model PHBM) Ngawi. 

Jenis Kegiatan PHBM :

B.

1. Dalam Kawasan Hutan a. Kegiatan Pengusahaan Hutan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan

Perencanaan hutan s/d Tebangan, Sadapan & pemungutan hasil

sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang

hutan lainnya.

berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa

Pembuatan/perawatan sarana & prasarana

hutan untuk menjalin kerjasama degan Perum Perhutani Kabupaten Ngawi

Angkutan hasil hutan, dll

dalam PHBM dengan prinsip kemitraan.

b. Usaha Produktif Berbasis Lahan

LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa

Budidaya palawija

dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat

Budidaya tanaman obat, dll

bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan

c. Usaha Produktif Berbasis Bukan Lahan Pemanfaatan sumber air

hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Wisata alam, pakan burung (kroto), dll 2. Diluar Kawasan Hutan a. Berbasis Lahan Pengembangan Hutan Rakyat Sharing dll b. Berbasis Bukan Lahan Pengembangan Peternakan Aneka Usaha Kehutanan Industri Pengolahan Hasil Hutan Industri Kecil/Industri Rumah Tangga

Laporan Akhir



Fungsi LMDH 1. LMDH merupakan komunitas masyarakat sehingga aspirasi masyarakat telah tertampung dan terwakili di sini. 2. LMDH dapat berpartisipasi dalam pengamanan hasil tebangan dan pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK). 3. LMDH dapat berpartisipasi dalam menjaga secara aktif keamanan hutan dengan melakukan patroli harian. 4. LMDH

dapat

berpartisipasi

dalam

perencanaan

program-program

kehutanan seperti penyusunan petak hutan pangkuan oleh Perhutani.

V - 30

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

Recommend Documents