RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

7.1.

PERUMUSAN

KEBIJAKAN

STRATEGIS

OPERASIONALISASI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS Tata ruang yang telah disusun harus dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan.

Beberapa

hal

yang

terkait

dengan

hal

tersebut

adalah

pembentukan dan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Pokja-pokja Pemanfaatan Ruang dan pengendalian terhadap ruang. 7.1.1. Koordinasi Penataan Ruang Dalam pelaksanaan penataan ruang perlu melibatkan seluruh instansi yang ada untuk digunakan sebagai pedoman : 1.

Laporan Akhir

Perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah;

VII - 1


2.

Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan

h. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten

antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor; 3. 4.

Ngawi;

Pemanfaatan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk

i. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi;

mencapai hasil pembangunan secara maksimal;

j. Kepala

Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan

Administrasi

Pembangunan

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Ngawi;

pembangunan yang bersifat dinamis; serta 5.

Bagian

k. Kepala Unit Kerja/Instansi yang terkait.

Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup

BKPRD setidaknya bersidang 3 (tiga) bulan sekali membahas tentang

sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya

hal-hal

prinsip

bangsa.

pemecahan

dan

pembentukan

masalah

untuk

alternatif

diputuskan

kebijaksanaan

oleh

Bupati.

serta

Dalam

cara

rangka

Memperhatikan pedoman diatas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dapat dibentuk Kelompok Kerja

No. 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka

Perencanaan Tata Ruang dengan arahan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan

1

Ketua

:

Ruang Daerah (BKPRD) guna kepentingan koordinasi antar instansi terkait secara intensif. Untuk itu maka arahan susunan keanggotaan BKPRD adalah : 1.

Penanggung Jawab

: Bupati dan Wakil Bupati Ngawi

2.

Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

3.

Sekretaris

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggota a. Kepala Dinas PU Cipta Karya, Bina Marga dan Kebersihan Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtilkultura Kabupaten Ngawi; c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ngawi; d. Kepala Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Ngawi; e. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Ngawi; g. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngawi;

Bidang

Prasarana

Wilayah

pada

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi. 2

Wakil Ketua

:

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

3

Sekretaris

:

Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

Kabupaten Ngawi 4.

Kepala

4

Anggota a. Kepala

: Bidang

Perekonomian

dan

Pembangunan

pada

Badan

Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Ngawi; b. Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Kehutanan Kabupaten Ngawi; c. Kepala

Bidang

Bina

Manfaat

pada

Dinas

PU

Pengaitan

dan

Pertambangan Kabupaten Ngawi; d. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi; e. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ngawi;

Laporan Akhir

VII - 2


f. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan dan

Peternakan

2.

Wakil Ketua

:

Kabupaten Ngawi; 3.

Sekretaris

:

Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi; Ngawi; i. Kepala Sub Bina Program dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; serta

dibentuknya Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang tersebut, meliputi :

Kasubid Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Perkotaan

Anggota

:

a. Kepala Bidang Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

dan Pariwisata Kabupaten Ngawi; c. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan

Kelompok Kerja ini bertugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan Bupati Ngawi dan penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi serta strategi pengembangannya;

Kabupaten Ngawi; d. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Iuran Pengelolaan Air Irigasi (IPAIR) pada Dinas Pengairan dan Pertambangan

dan

meringkas

permasalahan

yang

timbul

dalam

penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi serta merumuskan alternatif pemecahannya;

Kabupaten Ngawi; e. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi;

dan melaksanakan

kegiatan

kemasyarakatan,

peraturan

perundang-undangan penataan ruang serta kebijaksanaan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi kepada seluruh instansi dan masyarakat secara terkoordinasi; serta 4.

Daerah

b. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan

Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehubungan dengan

Menyiapkan

Sekretariat

Perijinan Kabupaten Ngawi;

j. Kepala Unit Kerja/Instansi.

3.

pada

dan Kebersihan Kabupaten Ngawi. 4.

Menginvestasikan

Hukum

dan Pedesaan pada Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya

h. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten

2.

Bagian

Kabupaten Ngawi.

g. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan pada Dinas PU

1.

Kepala

Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Ngawi dan mengusulkan pemecahan masalah untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

f. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi; g. Kepala Seksi Penegakan Peraturan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi; h. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; i. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi

Untuk pengendalian kegiatan Perencanaan Tata Ruang, dibentuk Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; serta j. Kepala Unit Kerja/Instansi terkait.

arahan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1.

Ketua

:

Kabid Bidang Tata Perkotaan dan Pedesaan pada Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Ngawi

7.1.2. Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi dengan Penataan Ruang Wilayah Regional

Laporan Akhir

VII - 3


Guna mengatur penataan ruang di daerah, maka Permendagri No. 8

4.

Penetapan ketentuan persyaratan teknis yang dilakukan oleh Gubernur

Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah diatur:

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kebijaksanaan umum dengan

1.

Penyusunan rencana tata ruang dilakukan melalui serangkaian pekerjaan

mempertimbangkan rona dari kemampuan wilayah serta nilai budaya

teknis yang meliputi :

setempat.

a. Penentuan arah dan visi pengembangan wilayah; b. Pengidentifikasian potensi dan masalah serta analisa pengembangan wilayah;

2. 3.

4.

Penentuan

ketentuan

persyaratan

teknis

yang

dilakukan

oleh

Bupati/Walikota berupa kebijaksanaan operasional yang berpedoman pada kebijakan umum ditetapkan oleh Gubernur. Penataan ruang pada kawasan

c. Perumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang; serta

perbatasan ataupun rencana-rencana lain yang melibatkan antar daerah perlu

d. Perumusan rencana tata ruang.

dilakukan koordinasi antar wilayah. Untuk pelaksanaan penataan ruang yang

Penyusunan rencana tata ruang di daerah berpedoman pada Pedoman

melibatkan dua atau lebih Kabupaten / Kota yang berada dalam satu provinsi,

Teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

maka koordinasi dilakukan di tingkat provinsi, dalam hal ini provinsi Jawa

Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, dilakukan diskusi dan

Timur yang melibatkan BKPRD Provinsi Jawa Timur.

lokakarya atau sarasehan dengan mengundang instansi terkait, pakar,

Untuk pelaksanaan penataan ruang yang melibatkan dua atau lebih

tokoh masyarakat, organisasi profesi dan kemasyarakatan serta dunia

provinsi, seperti Kabupaten Ngawi yang bersebelahan dengan Kabupaten

usaha.

Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan satuan pengembangan Kawasan

Kepala Daerah wajib mengumumkan rancangan final rencana tata ruang

Andalan Karismapawirogo perlu dilakukan koordinasi antar provinsi. Koordinasi

kepada masyarakat.

yang telah dilakukan adalah koordinasi langsung dengan Kabupaten Sragen

Hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan ruang dalam pasal 11

dalam hal kesepakatan rencana struktur ruang dan pola ruang pada kawasan

Permendagri No. 8 Tahun 1998 disebutkan bahwa :

perbatasan. Pada perencanaan yang bersifat nasional, maka perlu dilakukan

1.

koordinasi pada tingkat nasional yang melibatkan BKTRN.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, Kepala Daerah mempersiapkan kebijaksanaan yang berisi pengaturan bagi wilayah atau kawasan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi lindung dan budidaya yang

7.1.3 Keterpaduan Kebijakan Sektoral Dalam perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata

ditetapkan dalam rencana tata ruang; 2.

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya;

3.

Ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; serta

ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun saling bersinergi dengan rencana-rencana sektoral yang

telah

disusun

pada

masing-masing

dinas.

Diharapkan

dengan

disusunnya RTRW Kabupaten Ngawi ini, dapat menjadi acuan dalam operasionalisasi pembangunan di Kabupaten Ngawi. Dalam pelaksanaannya operasionalisasi rencana tata ruang wilayah ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ngawi yang telah disusun terlebih dahulu pada tahun 2006 untuk jangka

Laporan Akhir

VII - 4


waktu 2006-2025 yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten ngawi

4.

Adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar

Tahun 2006 - 2010. Selain sinkronisasi dengan RPJPD dan RPJMD perlu

untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan

dilakukan koordinasi dengan rencana sektoral lainnya seperti Tatralok untuk

jalan.

bidan transportasi, BKSDA, BPN, PDAM, PLN, Telkom dan dinas terkait

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditentukan prioritas

lainnya baik yang berada dalam BKPRD maupun instansi lain yang berperan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi yang terdiri dari dua komponen

aktif dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ngawi.

utama, yaitu struktur ruang dan pola ruang wilayah. Prioritas pembangunan diarahkan pada :

7.2.

PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

1. 5 tahun pertama diarahkan pada pengembangan pusat-pusat kegiatan

Yang dimaksud prioritas dan tahapan pembangunan adalah penentuan

yang mendukung terwujudnya pengembangan pertanian dan kawasan

prioritas pelaksanaan pembangunan rancangan rencana, serta mengingat

strategis terutama infrastruktur pendukung pada desa-desa potensi

beberapa hal sebagai berikut :

pertanian dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

1. 2.

Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan pembangunan lima tahun;

Ngawi,

Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda cukup besar

infrastruktur pendukung pada desa-desa potensi pertanian dengan tetap

untuk mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan

menjaga kualitas lingkungan.

struktur yang direncanakan, misalnya : jaringan jalan, utilitas dan 3.

2. 5 tahun kedua dan ketiga diarahkan pada pengembangan Perkotaan Kecamatan

Ngrambe,

Widodaren

dan

Karangjati

beserta

3. 5 tahun keempat diarahkan pada pengembangan PPK yang mendukung

sebagainya;

peningkatan

Jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan

lingkungan.

produksi

pertanian

dengan

tetap

menjaga

kualitas

suatu komponen pengembangan, macam dan jenis fasilitas pelayanan lingkungan; serta 4.

Adanya penetahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah

A.Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi 1.

ditetapkan dalam konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sistem Perdesaan a. Mempercepat pengembangan kawasan Agropolitan untuk mendorong

Kabupaten Ngawi.

pertumbuhan kawasan perdesaan di Kabupaten Ngawi khususnya

Tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa

Kecamatan Ngrambe melalui peningkatan produksi, pengolahan dan

pertimbangan dalam penentuan program yang dilaksanakan pada wilayah

pemasaran

perencanaan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

infrastruktur penunjang; dan

1.

Adanya keterbatasan dana yang tersedia;

2.

Adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan;

3.

Adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta

Laporan Akhir

produk

b. Memprioritaskan

pertanian

unggulan,

pengembangan

wilayah

serta

pengembangan

tertinggal

melalui

peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya. 2.

Sistem Perkotaan

VII - 5


Yaitu pembentukan orde perkotaan secara berjenjang dan bertahap

Bengawan Solo dan kawasan yang berada di kaki lereng Gunung Lawu;

sesuai

serta

pengembangan

perkotaan.

Prioritas

pembangunan

sistem

perkotaan di Kabupaten Ngawi meliputi :

d. Kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang

a. Mempercepat pengembangan Perkotaan Ngrambe, Widodaren dan Karangjati sebagai Pusat Kegiatan Lokal Primer (PKLp) melalui kerjasama dengan daerah lain khususnya Kota Ngawi sebagai pusat pengembangan pemerintahan, industri serta perdagangan dan jasa. b. Mempercepat

pengembangan

Perkotaan

Ngawi

melalui

mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi. 2. Kawasan Budidaya a. Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Kabupaten Ngawi. b. Kawasan pertanian, melalui :

pengembangan kawasan permukiman perkotaan (Kasiba dan Lisiba)



Penetapan lahan abadi pertanian pangan (sawah beririgasi teknis);

serta pengembangan infrastruktur penunjangnya .



Pengembangan holtikultura unggulan;



Pengembangan sentra peternakan; serta



Pengembangan perikanan tangkap;

3. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah a. Pengembangan sistem jaringan jalan melalui percepatan realisasi jalan tol pada ruas Ngawi – Solo dan Ngawi – Mojokerto, peningkatan jalan kolektor menjadi jalan arteri dan peningkatan kualitas jalan terutama dijalan-jalan lokal dan jalan kolektor.

c. Kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan home industry. d. Kawasan pariwisata, melalui :

b. Pengembangan sistem transportasi kereta api melalui peningkatan pelayanan kereta api di Kabupaten Ngawi.



Pengembangan zona wisata; dan



Pengembangan wisata di Kabupaten Ngawi, yaitu : Waduk Pondok, Taman

B. Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi

Perkebunan

1. Kawasan Lindung melalui penetapan kawasan hutan di kaki lereng gunung Lawu :

Teh

dan dan

Pemandian Bumi

Tawun,

Perkemahan

Monumen Jamus,

Air

Suryo, Terjun

Srambang, Bumi Perkemahan Selondo, Museum Trinil, dan Benteng

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi

Rekreasi

Kecamatan

Sine,

Ngrambe,

Jogorogo,

Kendal

dan

Van Den Bosch. e. Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Ngawi (pengembangan Kasiba-Lisiba).

pengamanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo ; b. Kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan/ reboisasi DAS di bagian utara Kabupaten Kabupaten Ngawi dan Waduk Bringin, Waduk Kedung Bendo dan Waduk Sangiran. c. Kawasan

bencana

alam,

melalui

Dengan demikian perlu adanya penyusunan untuk perencanaan detail tata ruang, yang meliputi : 1. RDTR Ibu Kota Kecamatan

peningkatan

kegiatan

untuk

penanggulangan bencana alam pada daerah yang dilalui oleh sungai

2. RDTR Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan 3. RDTR Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial-budaya

Laporan Akhir

VII - 6


4. RDTR Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup 7.3

OPTIMALISASI ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI Optimalisasi

dilakukan

terhadap

aset-aset

pemerintah

seperti

Perusahaan Daerah dan pertanahan, dalam rangka untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan daerah. Optimalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Kabupaten Ngawi melalui konsep wisata unggulan daerah yang dilakukan dengan pengembangan mandiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngawi maupun pengembangan kerjasama dengan pihak ke-tiga. Sedangkan optimalisasi aset pertanahan milik pemerintah Kabupaten Ngawi salah satunya dilakukan dengan Land Banking. Land Banking merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan setelah dilakukan perakitan agar status lahan tidak segera berubah kepemilikan (masuk ke tangan spekulan). Land Banking dilakukan dalam rangka usaha pemerintah untuk menyediakan cadangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar rencana dan sifatnya mendesak maupun dilakukan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya tanah tersebut juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai strategis. Land Banking dipercayakan kepada Lembaga Pemerintah atau yang ditunjuk. Sistem penggadaian lahan ini mengacu pada konsep “future value” sebagai optimalisasi aset pemerintah Kabupaten Ngawi.

Laporan Akhir

VII - 7


Tabel 7.1. Indikasi Program Kegiatan Kabupaten Ngawi NO

RENCANA

KEBIJAKAN

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN

PROGRAM UTAMA

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pengembangan  kawasan perdesaan berbasis hasil Pengembangan perkebunan di kawasan Kecamatan Sine, perdesaan Kendal, Ngrambe, Jogorogo dan Padas.(Kabupaten Ngawi bagian Sistem selatan) 1 Perdesaan  Mendorong pertumbuhan kawasan  Pengembangan perdesaan di kawasan Kecamatan Agropolitan Ngrambe 

Pengembangan ibukota Pengembangan kabupaten perkotaan sebagai PKL

2

Pengembangan perkotaan Ngawi

Sistem Perkotaan Pengembangan perkotaan utama sebagai PKL, PKLp dan PKK

Laporan Akhir

 

   

LOKASI

BESARAN

Waktu Pelaksanaan SUMBER PJMPJM- PJM- PJMPEMBIAYAAN 1 2 3 4

Pengembangan pusat perkebunan dan pasar perkebunan di kecamatan Ngrambe

Kecamatan Sine, Kendal, Ngrambe, Jogorogo dan Padas.(Kabupaten Ngawi bagian selatan)

√

√

Promosi hasil produk pertanian Pengadaan infrastruktur penunjang, berbasis teknologi modern

Kecamatan Ngrambe

Peningkatan akses ke arah pusat

Kecamatan Ngawi

√

√

Pengembangan kawasan industri Pengembangan permukiman Pengembangan jalan kolektor Pembangunan jalan lingkar (ring road)

Perkotaan Ngawi

√

√

√

INSTANSI PELAKSANA

APBD Kab

Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan.

APBD Kab

Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Bina Marga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan.

APBN, APBD Departemen PU, Provinsi, APBD dinas Bina Kab Marga Provinsi, Dinas Pu Bina Marga Kabupaten Ngawi. √

√

APBN, APBD Departemen Provinsi, APBD Perhubungan, Kab Dishub Provinsi, Dis Hubpar Kabupaten , Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU Ciptakarya.

VII - 8


NO

RENCANA

KEBIJAKAN

Hirarki (besaran) perkotaan

Sistem & fungsi perwilayahan

Fasilitas perkotaan

Prasarana wilayah


PROGRAM UTAMA

Kecamatan Ngawi  sebagai PKL yang memberikan pelayanan kepada PKLp dengan fungsi kegiatan primer, dengan orientasi pelayanan regional  Mendorong pembentukan pusat pelayanan

Pengembangan perkotaan Kabupaten Ngawi



 Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan  jalan tembus

Peningkatan saranaprasarana penunjang perkotaan

LOKASI Kecamatan Ngawi

BESARAN

Waktu Pelaksanaan SUMBER INSTANSI PJMPJM- PJM- PJMPEMBIAYAAN PELAKSANA 1 2 3 4 √ APBN, APBD Departemen PU, Provinsi, APBD Dishub dan Kab Dinas Binamarga Provinsi, Dinas PU Ciptakarya, Dinas PU Binamarga Kabupaten √

Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan

Pengembangan infrastruktur kawasan

√

√

√

Peningkatan kelas jalan dari kolektor menjadi arteri Peningkatan kualitas jalan

√

APBD Kab

Dinas Pu Binamarga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan Kabupaten APBD Kab Dinas PU Binamarga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan APBN, APBD Dinas PU, Provinsi, APBD Dishub dan Kab Dinas Binamarga Provinsi, Dinas PU Binamarga, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan BPN Kab.

B. Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan Kecamatan Ngawi 1

Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan

Laporan Akhir

Mendorong Pengembangan eksport hasil pertanian produk unggulan daerah unggulan



Pengembangan sentra produksipemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan

√

APBD Kab

Din. pertanian, perke-bunan Propinsi, Din. pertanian & Kehutanan Kabupaten.

VII - 9


NO

RENCANA

KEBIJAKAN


PROGRAM UTAMA

LOKASI

BESARAN

Waktu Pelaksanaan SUMBER PJMPJM- PJM- PJMPEMBIAYAAN 1 2 3 4

INSTANSI PELAKSANA

Ngawi Pengembangan  produk unggulan, pengolahan dan  perluasan jaringan di kec : Kecamatan Pengembangan Ngrambe sebagai  sistem Kota Tani Utama agropolitan dan desa/kecamatan dikawasan sekitarnya sebagai penunjang

Pengembangan  perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial – ekonomi 

2

Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan

Laporan Akhir

Pelayanan sosial ekonomi

Kecamatan Pengembangan Ngrambe pasar Pengembangan sub terminal agribisnis Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedian agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa). Ngawi sebagai ibukota kabupaten Ngrambe sbg kota kawasan Agropolitan

Kecamatan Ngawi Kecamatan Ngrambe

√

√

√

√

APBD Kab

Din. pertanian & Kehutanan, Dinas PU Ciptakarya, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan,

√

√

APBN, APBD Dinas PU, DKP, Provinsi, APBD Dept Perhub, Kab Pelindo, Perhutani, Kemtr Neg LH, Menpera, BPN, Dept Perindag, Bappenas, Dinas Binamarga Prov, DKP Prov, Din Perhub Prov, Dianas Permukiman Prov, BPN Provinsi, Dinas Perindag Prov, Bappeprov, Dinas PU Binamarga Kab, Din. Peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab, Dinas perhubungan Kab, Dinas

VII - 10

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

Recommend Documents