RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Wilayah diatur dalam

undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 35, disebutkan bahwa : “Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”. Dengan demikian fungsi pengendalian pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan menciptakan tertib tata ruang. Dalam PP No. 26 Tahun 2008 pasal 85, disebutkan bahwa : “Arahan Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Nasional digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan pemanfaatan ruang wilayah nasional yang terdiri dari indikasi

Laporan Akhir

VIII - 1


arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perijinan, arahan pemberian

hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan

intensif dan disintensif, dan arahan sanksi.

bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan

8.1

ARAHAN PENENTUAN ZONASI Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 36,

berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan

ruang

yang

terkait

dengan

keselamatan

penerbangan,

disebutkan bahwa :

pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik

1.

Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan

tegangan tinggi.

ruang.

Peraturan zonasi di Kabupaten Ngawi diarahkan pada:

Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk

1.

2.

setiap zona pemanfaatan ruang. 3.

Peraturan zonasi ditetapkan dengan :

Perkotaan; 2.

Sebagai kelengkapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan; serta

a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem

Sebagai kelengkapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

3.

Sebagai kelengkapan penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

provinsi; dan c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi. 4.

8.1.1

Indikasi Arahan penentuan Zonasi Untuk Struktur Ruang Setiap rencana detail dan strategis tersebut dijelaskan kegiatan yang

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:

harus ada, boleh dan tidak boleh ada pada setiap zona. Adapun ketentuan

a. Sistem perkotaan nasional;

umum terkait peraturan zonasi untuk Struktur Ruang adalah sebagai berikut:

b. Sistem jaringan transportasi nasional; c. Sistem jaringan energi nasional; d. Sistem jaringan telekomunikasi nasional; e. Sistem jaringan sumber daya air; f. Kawasan lindung nasional; dan g. Kawasan budi daya. Dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 pasal 36, disebutkan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, yang boleh, atau yang tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang

1.

Indikasi Arahan Peraturan zonasi sebagai kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Peraturan ini pada dasarnya disusun untuk setiap zona seperti tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Kabupaten Ngawi. Dengan demikian peraturan zonasi ini hanya akan berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai RDTR Kawasan Perkotaan masing-masing ibu kota kecamatan, dengan arahan sebagai berikut: 

Pada setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, maka harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;

yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang Laporan Akhir

VIII - 2




Pada

setiap

kawasan

perkotaan

harus

mengupayakan

untuk

 



permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum termasuk ruko)

melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota

boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak

kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang

menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; 

Pada

setiap

lingkungan

permukiman

yang

dikembangkan

sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan (misalnya tegalan di

disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai

tengah kawasan perkotaan) pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi

kebutuhan masing-masing;

untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan

Pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat harus dialokasikan

antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah

kawasan khusus pengembangan sektor informal;

sesuai RDTR Kawasan Perkotaan masing-masing;

Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan adadi





Perubahan fungsi lahan boleh dilakukan secara terbatas, yakni pada

di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih

zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi

fungsi;

utama zona harus tetap, dalam arti perubahan hanya boleh dilakukan

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan

sebagian saja, yakni maksimum 25% dari luasan zona yang ditetapkan; 

Pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama

Dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;

masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;



Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan

harus

perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing

Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu (misalnya pada zona

mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun

ada; 





Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan

permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai

untuk fungsi yang bertentangan, misalnya permukiman digabung

dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;

dengan industri polutan;

Pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan



Khusus pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan

publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak

pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari

mengganggu fungsi jalan;

rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti

Pada kawasan lindung yang ada di perkotaan baik kawasan lindung

yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan

berupa ruang terbuka, misalnya lindung setempat, diarahkan untuk

kaidah design kawasan, seperti diikuti pemunduran bangunan, atau

tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk

melakukan kompensasi tertentu yang disepakati oleh stake holder

kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata

terkait;

alam, jogging trac tepi sungai dengan ditata secara menarik. Pada



Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau perkotaan

kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya

terutama bagian dari RTH kawasan Perkotaan tidak boleh dilakukan alih

konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah misalnya dengan

fungsi lahan;

melakukan revitalisasi, rehabilitas, dan sebagainya;

Laporan Akhir

VIII - 3




terbangun hanya dilakukan secara infitratif pada permukiman yang ada

Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan abadi

dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;

pangan di kawasan Perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; 

Pada

kawasan

yang

telah

ditetapkan

sebagai

kawasan

untuk

prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan

maupun

masing-masing;

ketinggian

bangunan

yang

telah

dietapkan

tidak

boleh 

Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi

masing-masing; serta

di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih

Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat

fungsi;

komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan



kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud. 2.

Pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan

keselamatan penerbangan baik terkait fungsi ruang, intensitas ruang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan zona 



Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perdesaan

(misalnya

taman

lingkungan

permikiman)

harus

tetap

Indikasi Arahan Peraturan zonasi sebagai kelengkapan Rencana Detail

dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh

Tata Ruang Kawasan Perdesaan

dilakukan alih fungsi;

Peraturan ini pada dasarnya disusun untuk setiap zona seperti tertuang



Pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak

dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan di Kabupaten Ngawi.

dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain

Dengan demikian peraturan zonasi ini hanya akan berlaku pada setiap zona

selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, penelitian,

peruntukan sesuai RDTR Kawasan Perdesaan masing-masing kecamatan,

kegiatan pecinta alam dan yang sejenis. Pada kawasan lindung berupa

dengan arahan sebagai berikut:

bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs,



Kawasan perdesaan umumnya terdiri atas kawasan terbangun tetapi

bangunan

bagian terbesar adalah ruang terbuka dengan fungsi utama pertanian.

perjuangan rakyat, dan sebagainya;

Pada

rencana

kawasan

perdagangan-jasa,

industri,

terbangun dan

dengan

berbagai

fungsi:

peruntukan

perumahan, lainnya

peninggalan

belanda,

bangunan

/

monumen

Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan

di

terbangun di perdesaan (misalnya pada zona permukiman sebagian

perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling

digunakan untuk fasilitas umum, termasuk kegiatan industri kecil,

bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang

pasar desa dsb) boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau

setiap zona dan fungsi utama zona tersebut. Pada kawasan tidak

setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah

terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus

ditetapkan;

dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan non 



bekas



Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di

pertanian;

perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan

Pada setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang

terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang

berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan

produktivitasnya

Laporan Akhir

kurang

tinggi,

dengan

catatan

komposisi

atau

VIII - 4


perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak 

berubah sesuai RDTR Kawasan Perdesaan masing-masing;

rangka mendorong penyediaan lahan untuk prasarana transportasi

Dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara

darat tersebut

keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR Kawasan perdesaan masing-



Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional/provinsi/kabupaten

untuk fungsi yang bertentangan, misalnya sawah atau permukiman

disusun dengan memperhatikan :

digabung dengan gudang pupuk yang memiliki potensi pencemaran

(1). Pemanfaatan

jalan

nasional

/

jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan

sesuai dengan fungsinya dan ketentuan yang berlaku; (2). Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan

Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif

(3). Pentapan garis sempadan bagunan di sisi jalan nasional / provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan

Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan abadi

jalan.

pangan di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan

Pada

memperhatikan :

kawasan

maupun

yang

telah

ditetapkan

sebagai

kawasan

untuk

ketinggian

bangunan

yang

telah

dietapkan

tidak

boleh

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan zona masing-masing; serta

(1). Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringfan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; (2). Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta

Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat

api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan

komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan

transportasi perkeretaapian;

kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud. 3.

sisi

tinggi yang kecenderungan pengembanbgfan ruangnya dibatasi

keselamatan penerbangan baik terkait fungsi ruang, intensitas ruang



sepanjang

Pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam

di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;



di

provinsi/kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga

khusus misalnya vila harus dialokasikan secara tersendiri;



ruang

udara;

intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya. Fungsi 

(3). menjamin kegiatan transportasi darat yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk prasarana transpotasi darat.

masing; 

(2). mengakomodasi bermacam tipe prasarana transportasi darat dalam

(3). Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak

Indikasi Arahan Penentuan Zonasi Untuk Sistem Prasarana Wilayah

lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta

a. Pengaturan Zonasi Untuk Zona Transportasi Darat

api;

Zona transportasi darat adalah zona yang ditujukan untuk : (1). menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana transportasi

(4). Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan

darat

Laporan Akhir

VIII - 5


(5). Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta

pemanfaatan

ruang

penempatan

api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan

telekomunikasi

pengembangan jaringan jalur kereta api.

keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.

b. Pengaturan Zonasi Untuk Zona Sistem Jaringan Energi

yang

untuk

memperhitungkan

menara

aspek

pemancar

keamanan

dan

d. Pengaturan Zonasi Untuk Zona Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi ditujukan untuk

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumberdaya Air ditujukan

melindungi penggunaan lahan untuk jaringan energi berupa jaringan

untuk melindungi kawasan Sumberdaya air. Tata guna air meliputi

listrik dan jaringan migas. Arahan prasarana jaringan listrik dan

kebijakan penatagunaan dan penyelenggaraan air permukaan dan air

jaringan migas sebagaimana dimaksud pengelolaannya ada dibawah

tanah. Arahan pengelolaan tata guna air, dilakukan melalui upaya

instansi/badan/lembaga

kelestarian Sumberdaya air, yang terdiri dari:

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku, antara lain :

(1). penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian baik

(1). Keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan

ruang

di

sekitar

pembangkit

listrik

dengan

memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;

air permukaan dan/atau air tanah. (2). pengembangan daerah rawa, untuk pertanian dan/atau untuk budidaya perikanan.

(2). Ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun

(3). pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan

dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang

sungai, waduk dan sebagainya serta pengaturan prasarana dan

bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan

sarana sanitasi.

peraturan perundang-undangan

(4). pengaturan dan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri

(3). Di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan

dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air. (5). pemeliharaan

yang langsung digunakan masyarakat (4). Dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.

ketersediaan

kuantitas

dan

kualitas

air

yang

berkelanjutan, melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; pengisian air pada sumber air; pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; pengaturan daerah

(5). SPPBE tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

sempadan sumber air dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS); rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam.

c. Pengaturan Zonasi untuk Jaringan Telekomunikasi Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi ditujukan

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah

untuk melindungi penggunaan lahan untuk jaringan telekomunikasi.

sungai disusun dengan memperhatikan :

Arahan

ada

(1). Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan

peraturan

tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan,

dibawah

prasarana

instansi/badan/lembaga

perundang-undangan Laporan Akhir

telekomunikasi yang

dimaksud, sesuai

berlaku

pengelolaannya ketentuan

dengan

memperhatikan

dan

VIII - 6


(2). Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara /provinbsi yang berbatasan. Zonasi

Untuk

Sistem

Persampahan

Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Peraturan ini pada dasarnya disusun untuk setiap zona Kawasan Lindung

e. Pengaturan Zonasi Untuk Zona Sistem Persampahan Peraturan



di Kabupaten Ngawi. Dengan demikian peraturan zonasi ini hanya akan

ditujukan

untuk

berlaku pada masing-masing jenis kawasan lindung, dengan arahan

mengatur penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan

sebagai berikut:

arahan sebagai berikut:

a. Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung Kabupaten adalah sebagai

(1). arahan

pengembangan

sistem

prasarana

lingkungan

yang

berikut :

digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama

 Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah

 Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

sampah terutama di wilayah perkotaan; (2). pengalokasian Lokasi Pengelolaan Akhir sesuai dengan persyaratan

 Pemanfaatan

ruang

kawasan

untuk

kegiatan

budidaya

hanya

diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi

teknis;

fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

(3). pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R (Reuse, Reduce

b. Peraturan

zonasi

untuk

kawasan

resapan

air

disusun

dengan

memperhatikan:

dan Recycle); (4). pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan

 Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun

daya dukung lingkungan.

yang

memiliki

kemampuan

tinggi

dalam

menahan

limpasan air hujan;

(5). penyediaan ruang untuk TPS dan/atau LPA terpadu.

 Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun 8.1.2 1.

yang sudah ada; dan

Indikasi Arahan penentuan Zonasi Untuk Pola Ruang

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Kabupaten, dengan

daya terbangun yang diajukan izinnya.

memperhatikan: 

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa Ketentuan

pelarangan

pemanfaatan

ruang

yang

membahayakan

Pembatasan

pemanfaatan

ruang

di

sekitar

kawasan

ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan

Laporan Akhir

zonasi

untuk

sempadan

sungai

dan

kawasan

sekitar

 Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;  Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang

keselamatan umum; 

c. Peraturan

danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

mengubah bentang alam; 

 Penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi

yang

telah

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

VIII - 7


 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman

h. Untuk

kawasan

rawan

banjir

peraturan

zonasi

disusun

dengan

memperhatikan:

rekreasi; dan

 Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis,

 Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan

dan ancaman bencana;

perundang-undangan.

 Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

d. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

dan

 Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan

 Pembatasan

 Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap

pendirian

bangunan

kecuali

untuk

kepentingan

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.  Penetapan batas dataran banjir;

mata air.

 Pemanfaatan

e. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:

dataran

banjir

bagi

ruang

terbuka

hijau

dan

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan

 Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

 Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan

dan fasilitas umum penting lainnya.

 Penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan

i. Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:

 Pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud

 Pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

diatas.

 Pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan

f. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

 Pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

disusun dengan memperhatikan:  Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan  Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai

2.

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya Kabupaten Peraturan ini pada dasarnya disusun untuk setiap zona Kawasan Lindung

dengan fungsi kawasan. g. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor disusun dengan

di Kabupaten Ngawi. Dengan demikian peraturan zonasi ini hanya akan

memperhatikan:

berlaku pada masing-masing jenis kawasan lindung, dengan arahan

 Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis,

sebagai berikut: a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan disusun dengan

dan ancaman bencana;  Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

 Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan

dan  Pembatasan

memperhatikan:

pendirian

bangunan

kecuali

untuk

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

kepentingan

neraca sumber daya kehutanan;  Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

Laporan Akhir

VIII - 8


b. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan

f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan

memperhatikan:

memperhatikan:

 Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan

 Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya

rendah; dan

dukung dan daya tampung lingkungan;

 Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non

 Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;  Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan

pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

pariwisata; dan

c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan

g. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun

memperhatikan:

dengan memperhatikan:

 Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan

 Penetapan amplop bangunan;

dengan kepadatan rendah;

 Penetapan tema arsitektur bangunan;

 Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan

 Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

sabuk hijau; dan

 Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

 Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

3.

d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun

Indikasi Arahan Peraturan zonasi sebagai kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

dengan memperhatikan:

Kawasan strategis di Kabupaten Ngawi yang ada adalah kawasan strategis

 Keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara

hankam, penunjang ekonomi wilayah, sosial budaya, lingkungan hidup.

risiko dan manfaat; dan

Peraturan pada kawasan strategis ini pada dasarnya disusun untuk setiap

 Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan

yang

berpotensi

menimbulkan

bahaya

dengan

memperhatikan kepentingan daerah. memperhatikan:

Strategis di Kabupaten Ngawi a. Arahan peraturan zonasi pada kawasan penunjang ekonomi adalah

 Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan pembangunan

peruntukan industri.

Laporan Akhir

yang telah dibuat di Kabupaten Ngawi. Dengan demikian peraturan zonasi ini hanya akan berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai RDTR Kawasan

e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan

 Pembatasan

zona seperti tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis

perumahan

baru

sebagai berikut :  Kawasan Penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, terutama yang memiliki fungsi: perumahan,

sekitar

kawasan

perdagangan-jasa, industri, transportasi dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah. Pada kawasan ini harus

VIII - 9


ditunjang

sarana

dan

prasarana

yang

memadai

sehingga

menimbulkan minat investasi yang besar;

penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; serta

 Pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus

 Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada

diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk

kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan

kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi

diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau

kawasan masing-masing;

ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah

 Pada kawasan strategis ecara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa dan jasa

ditetapkan. b. Peraturan zonasi pada kawasan sosio-kultural adalah sebagai berikut:

wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang

 Kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan peninggalan sejarah

menarik. Pada zonasi ini hendaknya mengalokasikan kawasan

yakni arca, museum dan benteng. Secara umum kawasan ini harus

khusus pengembangan sektor informal pada pusat-pusat kegiatan

dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk

masyarakat.

penelitian dan wisata budaya. Untuk itu pada radius tertentu harus

 Pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang

terbuka hijau

dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan

untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya

candi atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga menggagu

tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;

estetika dan fungsi monumental museum dan benteng;

 Pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti (untuk pergadangan – jasa, dan

 Bila

sekitar

kawasan

ini

sudah

terdapat

bangunan

misalnya

perumahan harus dibatasi pengembanganya;

industri) tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan

 Untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang

sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah

misalnya shouvenir shop atau atraksi wisata yang saling menunjang

fungsi zona utama yang telah ditetapkan;

tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;

 Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang

 Pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk

terbuka di kaweasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam

peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang

batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk

dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;

RTH kawasan perkotaan);  Dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;  Pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu (misalnya industri) permukiman harus disediakan fungsi

 Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait museum dan pariwisata; serta  Pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari museum dan benteng yang ada. c. Arahan

pengaturan

zonasi

pada

kawasan

yang

memiliki

fungsi

lingkungan adalah sebagai berikut:

Laporan Akhir

VIII - 10


 Pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus

8.2

KETENTUAN PERIZINAN Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

fungsi lindung;  Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 pasal 37 disebutkan bahwa : 1.

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah

harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan

menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan

satwa langka dan dilindungi dapat lestari;

perundang-undangan.

 Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam

2.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut

jangka panjuang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;

kewenangan

 Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam

masing-masing

 Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan

3.

ketentuan

peraturan

4.

pembuatan sumur-sumur resapan;

Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk

Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,

 Pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu (misalnya terdapat komoditas durian,

dibatalkan

manggis, damar, rotan) boleh dimanfaatkan buah atau getahnya

kewenangannya.

tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan

5.

oleh

Pemerintah

dan

pemerintah

daerah

sesuai

dengan

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

fungsi lindung;  Pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang fungsi

dengan

perundang-undangan.

sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;

mengganggu

sesuai

lindung

apalagi

bila

didalamnya

6.

rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan

terdapat

pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; serta

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan

7.

Pemberian izin pada kawasan yang ditetapkan sebagai pengendalian ketat adalah

 Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan

kewenangan

pemerintah

propinsi,

sedangkan

kewenangan

budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim,

pemerintah Kabupaten adalah pada kawasan diluar itu di wilayah

tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara

Kabupaten

bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

8.

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Laporan Akhir

VIII - 11


9.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara

5.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan

penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan

diatur dengan peraturan pemerintah.

pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

Dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 pasal 37 dijelaskan bahwa,

6.

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan

yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin

ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata

pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

ruang.

harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah

7.

izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan peraturan pemerintah.

Izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Ngawi mengikuti Undang-undang

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diperlukan adanya pelaksanaan

No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketentuan perizinan diatur oleh

pembangunan dengan pengaturan keserasian penataan lokasi bagi pentingnya

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing

pembangunan yang disesuaikan dengan RTRK. Khusus untuk Kawasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundandang-undangan. Izin pemanfaatan

pengendalian ketat (High Control Zone) regional, sesuai dengan Peraturan

ruang yang diberikan dalam rangka mewujudkan pembangunan secara terpadu,

Gubernur Nomor 61 Tahun 2006 tentang

pemanfaatan ruang secara lestari, optimal, seimbang dan serasi serta berhak

Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur yang merupakan kawasan

diperoleh oleh setiap warga negara dan badan hukum.

yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya

Syarat-syarat izin pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam

Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan

untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, adalah :

proses pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi pemanfaatan ruang di

1.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

sekitar kawasan perdagangan regional; wilayah aliran sungai, sumber air dan

wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut

stren kali dengan sempadannya; kawasan yang berhubungan dengan aspek

kewenangan

pelestarian Iingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumber daya

2. 3.

4.

masing-masing

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

air,

Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak

area/lingkup kepentingan pelabuhan, kawasan di sekitar jalan arteri/tol;

melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

prasarana wilayah dalam skala regional lainnya seperti area di sekitar jaringan

Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi

pipa gas, jaringan SUTET, dan TPA terpadu; kawasan rawan bencana; kawasan

kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,

Iindung prioritas dan pertambangan skala regional; dan kawasan konservasi

dibatalkan

alami, budaya, dan yang bersifat unik dan khas, perijinannya :

oleh

Pemerintah

dan

pemerintah

daerah

sesuai

dengan

serta

transportasi

terkait

kawasan

jaringan

jalan,

perkeretaapian,

kewenangannya.

a.

Harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin, dapat

b.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat a dilaksanakan sebelum

dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Laporan Akhir

pelaksanaan pembangunan fisik.

VIII - 12


c.

Harus dilampiri dengan gambar teknis arsitektural (site plan, denah,

a. Pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang

tampak, potongan dan situasi); gambar teknis konstruksi sipil ; data

dibutuhkan

pendukung berupa penguasaan tanah, lokasi bangunan berupa sertifikat

pemanfaatan ruang; serta

hak milik atau bukti perjanjian sewa. d.

untuk

mengatasi

dampak

yang

ditimbulkan

akibat

b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan

Pemanfaatan ruang yang dimohonkan harus memenuhi syarat zoning yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri

penalti. 4.

Insentif

dan

disinsentif

diberikan

dengan

tetap

menghormati

hak

masyarakat. Adapun ketentuan perizinan untuk Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel

5.

8.1 berikut ini.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: a. Pemerintah kepada pemerintah daerah; b. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; serta

8.3

KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

c. Pemerintah kepada masyarakat.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 38 disebutkan bahwa : 1.

6.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

2.

Insentif

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 pasal 38 dijelaskan bahwa penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan

35,

yang

merupakan

skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan

perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan

insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala

kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya

a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa

pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan. Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan

ruang, dan urun saham; b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui

c. Kemudahan prosedur perizinan; serta

penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP)

d. Pemberian

penghargaan

kepada

masyarakat,

swasta

dan/atau

pemerintah daerah. 3.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif

sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi. Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari

e. Contoh pada kawasan lindung

daerah yang penyelenggaraan pemanfaatan ruangnya memberikan dampak

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan

kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal

perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi

pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam

kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

mendukung perwujudan rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola

Laporan Akhir

VIII - 13


ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan

b.

Pembatasan penyediaan infrastruktur;

Pemerintah ini. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu

c.

Pengenaan kompensasi; dan/atau

dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam

d.

Penalti.

Paraturan Pemerintah ini.

Adapun ketentuan lain mengenai insentif dan disinsentif ini adalah :

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangnnya. Insentif kepada masyarakat terutama yang mendukung keberlangsungan dan peningkatan kegiatan pertanian serta pengembangan kawasan strategis kabupaten diberikan, antara lain dalam bentuk : a.

Keringanan pajak

b.

Pemberian konpensasi

c.

Imbalan

d.

Sewa ruang

e.

Urun saham

f.

Penyediaan infrastruktur

g.

Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

h.

Penghargaan. Disinsentif dari pemerintah kepada masyarakat dikenakan terutama yang

tidak mendukung keberlangsungan dan peningkatan kegiatan pertanian serta pengembangan kawasan strategis kabupaten, antara lain, dalam bentuk : a.

Pengenaan pajak yang tinggi;

b.

Pembatasan penyediaan infratruktur;

c.

Pengenaan kompensaan; dan/atau

d.

Penalti Disinsentif dari pemerintah kepada masyarakat dikenakan, anatara lain,

dalam bentuk : a.



Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilekukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.



Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh dinas terkait.

Pengenaan insentif dan disinsentif dapat dilihat pada table 8.1. 8.4

ARAHAN SAKSI Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 38 disebutkan bahwa pengenaan

sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Selanjutnya, dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 40 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Bab XI Pasal 69 75, diuraikan secara jelas tentang ketentuan pidana atau sanksi bagi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. Bentuk-bentuk ketentuan pidana tersebut antara lain mengatur bahwa : A.

Pasal 69 Pasal 69, berisikan ketentuan bahwa : 1. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana

Pengenaan pajak yang tinggi;

Laporan Akhir

VIII - 14


dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

B.

D.

kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

Pasal 72, berisikan ketentuan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima

akses

miliar rupiah).

dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

terhadap

kawasan

yang

oleh

peraturan

perundang-undangan

Pasal 70

huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan

Pasal 70, berisikan ketentuan bahwa :

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin

E.

Pasal 73

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud


dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

1. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus

sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

juta rupiah).

37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun


dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

2. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan

(satu miliar rupiah).

hormat dari jabatannya.


F.

Pasal 74

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana


dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal

banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana


C.

Pasal 72

penjara

dan

denda

terhadap

pengurusnya,

pidana

yang

dapat

kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima

3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,

miliar rupiah).

Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

Pasal 71

2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi

Pasal 71, berisikan ketentuan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang

a. Pencabutan izin usaha; dan/atau

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana

b. Pencabutan status badan hukum. G.

Laporan Akhir

Pasal 75

VIII - 15





Peringatan tertulis;

1. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana



Penghentian sementara kegiatan;

dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat



Penghentian sementara pelayanan umum;

menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.



Penutupan lokasi;

2. Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada



Pencabutan izin;



Pembongkaran bangunan;



Pemulihan fungsi ruang; dan/atau Denda administrasi.

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Ngawi maka pengenaan sanksi dikenakan terhadap : 

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Ngawi;



Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten;



Pemanfaatan

ruang

tanpa

izin

pemanfaatan

ruang

yang

diterbitkan

berdasarkan RTRW Kabupaten Ngawi; 

Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Ngawi;



Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Ngawi;



Pemanfaatan ruang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau



Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Terhadap Pelanggaran yang telah disebutkan di atas, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

Laporan Akhir

VIII - 16


Tabel 8.1 Arahan Ketentuan Perijinan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Insentif, Disinsentif dan Arahan Sanksi Pada Kawasan Lindung Dan Budidaya Kabupaten Ngawi ARAHAN KEGIATAN KAWASAN

DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT

DIIZINKAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

INSENTIF

DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI

KAWASAN LINDUNG A. KAWASAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA 1.

HUTAN LINDUNG

Apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas. Pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukiman tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional..

Kegiatan yang ada di hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi hutan lindung. Proses peralian fungsi disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak.

Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.

Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik.

Kegiatan pariwisata yang diperkenankan hanya kegiatan melihat pemandangan alam/ecowisata.

Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak khusus secara progesif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.

Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan. Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.

Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan ini dibatasi agar lestari. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata

Laporan Akhir

Kegiata budidaya yang ada segera dikembalikan fungsinya pada hutan lindung dan tidak diperkenankan dieksploitasi dengan cara penebangan kecuali dengan sangat terbatas.

Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.

Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air. Penguasaan tanah oleh masyarakat di hutan lindung dikenakan pajak yang lebih tinggi, dimana pengaturannya akan diatur oleh Keputusan Bupati. Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak ataas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri.

VIII - 17


ARAHAN KEGIATAN KAWASAN

2.

RESAPAN AIR

DIIZINKAN


Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.

Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.

Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan

Pertambangan dan perindustrian yang bersifat membuka hutan tidak diperkenankan.

Tanah rusak atau tanah gundul yang ada segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.

Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ecowisata.

Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan fungsi lindung tidak diperkenankan kecuali kepada calon pemilik tanah yang bersedia mewujudkan fungsi lindung.

Hak atas tanah yang sudah ada tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya masih memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.

Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi agar lestari. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.

INSENTIF


Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau hubungan yang telah ada sulit diwujudkandalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutan lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/ penguasa lahan secara bertahap yaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja.

Dapat dialokasikan sebagai kebun campuran, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung

Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan gerional dan nasional.

Laporan Akhir

DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.

Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air.

Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak ataas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri.

Penguasaan tanah negara oleh masyarakat yang belum memperoleh hak atas tanah menurut UUPA, bila kegiatan penggarapnya sesuai dengan fungsi lindung, pada tahap pertama dapat diberikan Hak Pakai (HP) dengan persyaratan peningkatan intensitas penggunaan tanah mengutamakan fungsi lindung. Apabila fungsi lindung telah tercapai secara optimal dapat ditingkatkan menjadi hak milik.



Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.

VIII - 18



DIIZINKAN



INSENTIF

Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau hubungan yang telah ada sulit diwujudkandalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutan lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/ penguasa lahan secara bertahap yaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja.

Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.

Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan/pemilikan tanah.


B. Kawasan Perlindungan Setempat 1.

Sempadan Sungai

Laporan Akhir

Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti dermaga), gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.

Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan)

Pada kawasan ini dibangun jalan inspeksi pada jalur jalan tertentu, sekaligus berfungsi sebagai jalan lintas pada umumnya.

Kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.

Tanah pada sempadan sungai dikelola oleh instansi pemerintah dan diberikan Hak Pakai.

Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang.

Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengairan lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang.

Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas dapat diperbolehkan.

Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan

Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas.

Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak khusus secara progesif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.

Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada

VIII - 19



DIIZINKAN Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai.

2.

Sekitar danau/waduk/ra wa

Laporan Akhir

Perikanan, ecowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan lalu lintas air, pengambilan dan pembuangan air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan.

DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB.


INSENTIF


Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi.

aspek fungsi lindung kawasan.

Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan.

Penggunaan tanah terus diusahakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan konservasi atau green belt wajib diusahakan.

Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan PBB serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan/pemilikan tanah.


Kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk/danau.

Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah dapat melakukan pembebasan lahan bertahap yang diprogramkan untuk kegiatan sabuk hijau / green belt.



Pada kawasan yang sudah terbangun diadakan program konsolidasi dan pemeliharaan lingkungan. Tanah pada kawasan sekitar waduk dikuasai oleh negara dan apabila dimiliki oleh masyarakat dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan Hak Pakai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

VIII - 20


ARAHAN KEGIATAN KAWASAN 3.

Sekitar Mata Air

DIIZINKAN Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon.

DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Dilarang melakukan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak.

Persawahan dan perikanan masih diperkenankan.

Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD PDAM dapat diberikan hak pakai.

Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air.

Areal tanah pada kawasan sempadan mata air dikuasai langsung oleh negara. Jjika dikuasai masyarakat, diadakan penggantian yang layak.

INSENTIF


Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.






Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif. Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air. Penyesuaian kegiatan yang mendukung pengkonservasian mata air.

C. KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA 1.

Cagar Alam

Laporan Akhir

Kegiatan lain selain perlindungan plasma nutfah yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan ecowisata yang tidak membbutuhkan lahan, penelitian dan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan

Dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah.

Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah

VIII - 21



DIIZINKAN



sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan, atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu.

INSENTIF




2.

Suaka margasatwa

Ecotourisme dan penelitian yang tidak mengganggu habitat.

Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi suaka amargasatwa.

Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah



3.

Taman Wisata Alam

Kegiatan ecotourisme terbatas dan penelitian yang tidak merusak taman wisata alam.

Dilarang melakukan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap taman wisata alam.

Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah



Dilarang melaksanakan kegiatan permukiman

Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.


Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.


D. KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM 1.

Rawan Bencana banjir

Pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang pencegah bencana banjir.

Dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya. 2.

Rawan bencana erosi / longsor

Laporan Akhir

Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.

VIII - 22



DIIZINKAN


INSENTIF


Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yg mencari keuntungan sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya,berhak mendapatkan pengurangan PBB serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan/pemilikan tanah.


Diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.



Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan.

Perlu pengaturan debit air irigasi, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air.

Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.

Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.

Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah.

Pada lereng > 8% perlu memperhatikan pengelolaan teknis budidaya padi sawah sesuai SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai.



E. KAWASAN HUTAN PRODUKSI 1.

Hutan Produksi

Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan

Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak. Apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi utan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi (mis: kawasan hutan produksi dengan tebang pili). Kawasan hutan produksi yang ada dan fisiknya masih berupa hutan, tetap dipertahankan untuk hutan produksi.

F. KAWASAN PERTANIAN 1.

Kawasan Pertanian Lahan basah

Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu. Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi. Kegiatan penelitian diijinkan.

Laporan Akhir

Perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi. Mengendalikan permukiman dan budidaya lainnya.

VIII - 23



DIIZINKAN


Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)


INSENTIF


Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan bupati. Penggunaan jenis tanaman lainnya selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau adanya pertimbangan pencapaian target ptimal, seperti penyelenggaraan tanaman palawija. Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi. Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial untuk memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dan mampu menjangkau tanah yang dimilikinya disarankan diubah menjadi sawah. Apabila tidak mampu, pemerintah daerah memprogramkan tanah miliknya menjadi peserta program pencetakan sawah baru. Pembangunan gedung , perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi. Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang ada dan dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah. Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin lokasi dna izin perubahan Penggunaan Tanah. Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya. Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap.

2.

Kawasan Perkebunan / Pertanian Lahan kering

Laporan Akhir

Pemanfaatan lahan untuk agrobisnis, agroindustri dan agrowisata, penelitian yang tidak merusak lingkungan.

Pemanfaatan untuk lahan pertambangan dengan syarat memiliki nilai tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Mempertahankan tanaman keras yang ada. Budidaya lain yang diperkenankan pada kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai



Konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan.

Apabila setelah sepuluh tahunpemilik/penguasa lahan tidak mampu menciptakan kondisi kawasan, pemerintah dapat melakukan pembebasan tanah untuk dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya diprogramkan untuk memenuhi persyaratan kawasan.



Pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha.

Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

VIII - 24



DIIZINKAN



INSENTIF


Dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi. Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian. 3.

Kawasan Peternakan

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan.

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen.

Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.



Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan.

pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.

Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsugnan usaha pengembangan peternakan terjaga.



Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas.

Lokasi pengembangan peternakan hewan besar tidak menggunakan areal lahan produktif pertanian serta tidak jauh dari lokasi padang rumput atau tanaman makanan ternak. Untuk peternakan unggas, jarak daerah usaha kurang lebih 3 km dari pusat kota untuk mempermudah prasarana atau untuk memperoleh jenis makanan ternak produksi pabrik. Usaha peternakan di luar kawasan peternakan dan tidak memenuhi syarat lokasi bagi jenis ternak tertentu, diusahakan pemindahannya ke tempat yang memenuhi persyaratan. Apabila pemilik/penguasa tanah tidak memiliki niat untuk melakukan usaha peternakan di kawasan ini, kegiatan semula dapat tetap dipertahankan dengan syarat jika ada pihak tertentu yang berniat mengusahakan ternak di kawasan tersebut, bersedia melepaskan tanahnya dengan penggantian yang layak. Pihak-pihak yang telah mengusahakan ternak di kawasan tersebut harus melakukan pengamanan, sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya seperti pemagaran bagi ternak besar atau penanaman sabuk hijau / green belt bagi ternak unggas.

4.

Kawasan Perikanan

Laporan Akhir

Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan

Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan.

Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air.



VIII - 25



DIIZINKAN kegiatan budidaya perikanan dan ecotourisme yang tidak merusak lingkungan.

DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

INSENTIF




Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan.

G. Kawasan Pertambangan Kegiatan yang diijinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan.

Pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktifitas pertanian.

Kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak



Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.

Kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan.

Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan seingga lahan bekas tambang dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya



Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya lainnya. Kegiatan penambangan hendaknya memenuhi persyaratan penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri.

Laporan Akhir

Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan industri melalui pengesahan kawasan industri.

Untuk penguasa/pemilik tanah yg melakukan penyesuaian kegiatan industri secara sukarela berhak mendapat insentif 40 % dari tarif normal.

Calon pengusaha/pemilik tanah dimana kegiatannya dapat mengganggu dikenakan PBB lebih tinggi hingga 160 % dari tarif normal.

VIII - 26



DIIZINKAN Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri, dengan syarat tidak diintensifkan atau diperluas pada kawasan industri.

Penguasaan/pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diijinkan pada kawasan industri.

DILARANG/DIIZINKAN DENGAN SYARAT Untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidah ada hubungannya dengan industri tidak diperkenankan.


INSENTIF


Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada & tidak sejalan dengan kegiatan industri tetap dapat dipertahankan dengan syarat tidak diintensifkan atau diekstensifkan ke kawasan industri. Selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemiliki tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan.



Pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri.



Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan ijin lokasi oleh perusahaan kawasan industri baru diperkenankan setelah pengusaha memenuhi persyaratan teknis administrasi dan menguasai tanah secara kelompok dalam bentuk blok minimal 25 % dari area yang dimohon. Kegiatan industri wajib dikenakan AMDAL. Limbah yang keluar harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum. Kegiatan industri terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal (industri besar) yang berpotensi menimbulkan polutan tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah industri serta diarahkan dan ditampung lokasinya di wilayah industri. Penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan tanah yang telah ada pada saat penetapan ini sepanjang mendukung kegiatan utama dijinkan. Subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tempat kegiatan yang bukan kegiatan industri dilarang memperluas kegiatan. Apabila kegiatan terganggu dengan kegiatan industri, ybs berhak meminta penggantian yang layak, dimana prioritas utama pada pengusaha industri yang mengganggu. Jiak keberatan, maka penggantian ditanggung oleh pemerintah. Industri rumah tangga dan industri kecil sebaiknya dibina dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Untuk industri rumah tangga lokasinya dapat tersebar dengan catatan industri tersebut tidak menggunakan bahan baku yang berbayaha dan tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti industri kerajinan, makanan kecil dsb. Selain itu dari industri rumah tangga tersebut diharapkan akan muncul keterkaitan ekonomi yang banyak agar timbul dampak lanjutan yang positif sehingga menunjang pertumbuhan industri itu sendiri.

Laporan Akhir

VIII - 27



DIIZINKAN



INSENTIF


I. KAWASAN PARIWISATA Kegiatan yang diijinkan adala kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.

Vandalisme dan tindakantindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan.

Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi,olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan

Untuk kegiatan ecotourisme pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada kawasan lindung.

Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan pariwisata agar tetap terjamin kenyamanan dan keamanan lingkungannya; menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas regional; menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata di kawasan budidaya dan kawasan lindung yang dapat menimbulkan kerusakan alam, lingkungan, sosial dan budaya.





Sumber : Rencana

Laporan Akhir

VIII - 28

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NGAWI

Recommend Documents