Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

Penataan ruang merupakan serangkaian proses dan prosedur yang diikuti secara konsisten sebagai satu kesatuan, yaitu kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, perlu dilakukan kegiatan peninjauan kembali secara berkala dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas perijinan, pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan penertiban. Pengendalian harus dilakukan secara rutin, baik oleh perangkat pemerintah daerah, masyarakat, atau keduanya. Dalam hal proses penataan ruang perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam peraturan perundangan, meliputi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1998. Dalam peraturan perundangan tersebut, masyarakat berhak dan wajib berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada prinsip-prinsip pendekatan pada ketentuan perundangan (legalistic approach) dengan menerapkan pendekatan yang lebih luwes di mana prinsip keberlanjutan merupakan acuan utama. Untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif diperlukan pertimbangan yang bersifat multi dan lintas sektoral. Prinsip-prinsip pengendalian didasarkan pada lima komponen berikut ini : 

Kategori pemanfaatan ruang dan kebijaksanaannya;



Peringkat pengaruh geografis kebijaksanaan;



Kerangka pengendalian yang berkelanjutan;

VII -1

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG




Instrumen dan tata cara pengendalian;



Institusi pengendali. Ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 dan Permen 16 Tahun 2009. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian intensif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi : a) Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan b) Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang c) Menjamun agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang d) Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan e) Mencegah dampak pembangunan yang merugikan Oleh karenanya ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten di susun berdasarkan: a) Rencana struktur dan pola ruang b) Masalah, tantangan, dan potensi yang di miliki wilayah kabupaten c) Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang di tetapkan; dan d) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Banyuasin Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten untuk peraturan zonasi. Ketentuan umum peratuaran zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan : a)

Deskripsi atau definisi pola (jenis zona) yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten

b) Ketentuan Umum dan ketentuan rencana umum (design plan) yang merupakan ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi: 

ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, atau dilarang;

VII -2





ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa tata bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau, dan prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian ruang

c)

Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundangundangan yang berlaku dan

d) Ketentuan khusus yang di sesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), kawasan dengan pembangunan ruang udara (air-right) atau di dalam bumi. Penyusunan Klasifikasi Zonasi disusun sesuai dengan kondisi daerah dan rencana pengembangannya dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Merujuk pada klasifikasi dan kriteria zonasi yang ada, yang telah disusun berdasarkan : a. Kajian

literatur

studi-studi

yang

pernah

dilakukan,

ketentuan

normatif

(peraturan-perundangan), dan kajian perbandingan dari berbagai contoh; b. Skala/tingkat pelayanan kegiatan berdasarkan standar pelayanan yang berlaku (standar Departemen PU); 2. Menambahkan/melengkapi klasifikasi zonasi pada lampiran yang dirujuk dengan mempertimbangkan : a. Hirarki klasifikasi zonasi yang dipilih sebagai dasar pengaturan (untuk kawasan budidaya di wilayah perkotaan dianjurkan sekurang-kurangnya hirarki 5. b. Zonasi yang sudah berkembang di daerah yang akan disusun Peraturan Zonasinya (kajian/pengamatan empiris) dan dianggap perlu ditambahkan ke dalam klasifikasi zona. c. Jenis zona yang spesifik yang ada di daerah. d. Jenis zonasi yang prospektif berkembang di daerah. 3. Menghapuskan zonasi yang tidak terdapat di daerah.

VII -3



Klasifikasi fungsi zona dapat merujuk pada peraturan perundangan yang sesuai dengan kondisi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Banyuasin. Fungsi utama peruntukan kawasan adalah : 1. Kawasan Lindung, terdiri dari : Kawasan Hutan lindung, Kawasan yang memberikan

perlindungan

kawasan

bawahannya,

Kawasan

perlindungan

setempat, Kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam 2. Kawasan Budidaya, terdiri dari :

Kawasan hutan produksi; Kawasan

pertanian; Kawasan pertambangan; Kawasan industri; Kawasan pariwisata; Kawasan permukiman, Kawasan Perikanan dan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya diatur berdasarkan ketentuan teknis pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyuasin. Ketentuan teknis pemanfaatan kawasan lindung adalah : a.

Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2 % dari luas kawasan lindung.

b.

Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan dan wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

c.

Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus dikembaikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan ketentuan pemanfaatan kawasan budidaya adalah : a.

Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya.

b.

Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci tata ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria dan standar pemanfaatan ruang.

VII -4



c.

Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah ybs.

d.

Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah dilaksanakan besarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Matrik tipikal ketentuan peratuaran zonasi Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada Tabel berikut

VII -5



Tabel 7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Kabupaten

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

(yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)

(KDB, KLB, KDH)

Ketentuan Umum Prasarana Minimum

Ketentuan Khusus Lainnya

Umum

Pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, letusan gunung api, lahar dingin, dan potensi bencana lainnya, Pembangunan pos – pos keamanan pada titik – titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan.

Pemanfaatan ruang untuk budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh pemerintah Kabupaten dengan pemberanian sanksi hukum

A. Kawasan Lindung A1. Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

- Kawasan Hutan Lindung

 Diizinkan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen Hut Nomor 50 tahun 2006  Bersyarat untuk Kegiatan pertambangan di kawasn hutan lindung sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, yaitu harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung dan Pembatasan kegiatan penambangan tertutup  Bersyarat untuk alih fungsi Hutan lindung yaitu dengan mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KLB maksimum 0,3; KDB maksimum 9 %; KDH minimum 90%;

 Dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

- Kawasan resapan air  Diizinkan

untuk

zona

pariwisata

KDB maksimum 20%

 Prasarana

VII -6


yang

dapat

Pemanfaatan

ruang

untuk


Pola Ruang Kabupaten


(yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) perikanan dengan syarat tidak merubah bentang alam  Dilarang untuk kegiatan budidaya  Dilarang menimbun tanah yang dapat merusak ekosistem yang berada pada kawasan tersebut.  Bersyarat untuk permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat : a. Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%). b. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi - Kawasan Bergambut  Diizinkan kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam, seperti: outbound, wisata alam,

olahraga, camping dan hiking

 Dilarang adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter;  Bersyarat untuk pembangunan

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan (KDB, KLB, KDH) KLB maksimum 40% KDH minimum 90%;

KLB maksimum 0,3; KDB maksimum 9 %; KDH minimum 90%; GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija;


Umum

dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan rumija 8 m dan pos-pos pengawasan  Dalam kawasan resapan air, wajib dibangun sumursumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh pemerintah Kabupaten dengan pemberanian sanksi hukum

Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan rumija 8 m dan pos-pos pengawasan

Pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan

VII -7





Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) prasarana wilayah yang melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter yaitu dengan ketentuan: a. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; b. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan peraturan lainnya yang berwawasan lingkungan;

A3. Kawasan Perlindungan Setempat - Kawasan Sempadan  Diizinkan Kegiatan wisata alam, perikanan, penelitian yang tidak Pantai merubah bentang alam  Dilarang Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan.

Ketentuan Umum Intensitas Bangunan (KDB, KLB, KDH)

KLB maksimum 0; KDB maksimum 10 %; KDH minimum 90 100%;


Umum

Prasarana seperti  Lebar sempadan pantai bangunan pengendali air, paling sedikit 100 (seratus) dan sistem peringatan dini meter dari titik pasang air (early warning system); laut tetinggi ke arah darat. yang telah mendapat  Penetapan batas Sempadan persetujuan dari instansi Pantai mengikuti ketentuan: terhadap dan pejabat yang a. Perlindungan gempa dan/atau tsunami; berwenang b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana

VII -8








(KDB, KLB, KDH)

- Kawasan Sempadan  Diizinkan untuk jalur hijau  Diizinkan untuk Kegiatan pariwisata Sungai yang tidak merubah bentang alam  Diizinkan untuk Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang tidak merubah bentang alam  Dilarang Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan

KLB maksimum 0; KDB maksimum 0 %; KDH minimum 100%;


 Sarana dan prasarana yang dapat dibangun papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, dan PDAM.  Sarana dan prasarana yang dapat dibangun terbatas untuk bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

VII -9



Umum

alam lainnya; d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. pengaturan akses publik; serta f. pengaturan untuk saluran air dan limbah. Ketentuan lebar sempadan sebagai berikut : a. Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar b. Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai c. Tidak bertanggul pada






(KDB, KLB, KDH)

- Kawasan Sekitar Mata Air

 Diizinkan untuk kegiatan penunjang


- Kawasan Rekamasi Rawa

 Diizinkan untuk jalur hijau  Diizinkan untuk Kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam  Diizinkan untuk Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang tidak merubah bentang alam  Dilarang Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan


pariwisata alam yang tidak merubah bentang alam  Diizinkan untuk Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu


 Prasarana

Umum

sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. ketentuan radius melingkar (diameter) sekurangkurangnya 200 meter. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumberdaya air sebagai sumber mata air aik untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun pertanian.

berupa Bangunan penyalur air dengan syarat radius 15 meter dari mata air  Sarana dan prasarana berupa Bangunan papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, dan PDAM yang tidak merubah bentang alam.  Sarana dan prasarana Ketentuan lebar sempadan berupa Bangunan papan sebagai berikut : reklame, rambu-rambu, a. Untuk saluran primer dan pemasangan kabel listrik, sekunder pada jaringan telepon, dan PDAM yang reklamasi rawa baik rawa tidak merubah bentang pantai maupun rawa alam. pedalaman sekurangkurangnya 2 1/2 (dua setengah) x (kali) lebar atas saluran, diukur

VII -10





A4. Kawasan Suaka Alam




(KDB, KLB, KDH)

 Diizinkan untuk Kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan.  Diizinkan untuk kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan tersebut.  Diizinkan untuk kegiatan wisata alam yang tidak merubah bentang alam  Dilarang untuk kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan



prasarana wilayah, berupa bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah dan penanggulangan bencana alam.

VII -11



Umum

dan as saluran. b.Untuk saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurangkurangnya 1 (satu) meter diukur dari kaki tanggul sebetah Luar. c.Untuk saturan primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa khusus untuk tambak baru sekurang-kurangnya 1 (satu) meter diukur dan kaki Langgit sebelah luar. Pemanfaatan ruang untuk budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh pemerintah Kabupaten dengan pemberanian sanksi hukum



A5. Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional

A6. Kawasan Rawan Bencana

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)  Diizinkan untuk Kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan terkait dengan perlindungan ekosistem taman Nasional  Diizinkan kegiatan budidaya hanya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;  Diizinkan untuk kegiatan Pariwisata alam terbatas yang tidak boleh merubah bentang alam  Dilarang penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilndungi undang-undang  Dilarang untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional  Dilarang untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam  Diizinkan untuk pemanfaatan Hutan, perkebunan dengan tanaman




-

Prasarana untuk Pengembangan jaringan listrik dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Pemanfaatan ruang untuk budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh pemerintah Kabupaten dengan pemberanian sanksi hukum

-

pembangunan penunjang

Pemanfaatan ruang untuk budidaya perlu pengawasan

(KDB, KLB, KDH)

VII -12


prasarana untuk

Umum



Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) tegakan tinggi  Diizinkan untuk Kegiatan budidaya seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam  Pembatasan perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi  bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;  Dilarang membangun perumahan dan permukiman. Perumahan yang sudah ada didorong untuk direlokasi.  Dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai

B. Kawasan Budidaya B1. Hutan Produksi  Diizinkan untuk Kegiatan/bangunan

wisata seperti outbond, bumi perkemahan dengan tidak merubah bentang alam  Diizinkan untuk Kegiatan penanaman tanaman sela diantara


-



mengurangi resiko bencana banjir.

secara ketat oleh pemerintah Kabupaten dengan pemberanian sanksi hukum

Prasarana yang dapat dibangun berupa jalan dan waduk

Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi

VII -13


Umum



Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Intensitas Bangunan

Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) pohon-pohon utama  Bersyarat untuk penebangan, yaitu dengan pola tebang pilih (stripcroping) agar hutan yang ada dapat dikelola secara selektif, sehingga keutuhan hutannya sejauh mungkin terpelihara.  Dilarang untuk Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan

B2. Kawasan Pertanian  Diizinkan - Pertanian Pangan

untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan perikanan  Diizinkan dilakukan kegiatan wisata agro, penelitian dan pendidikan dengan tidak merubah bentang alam  Bersyarat untuk Alih fungsi sawah irigasi teknis dikawasan perkotaan yaitu maksimum 50%  Terbatas untuk Lahan terbangun yaitu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil  Dilarang

kegiatan

yang

merubah


(KDB, KLB, KDH)

-

dan

 

Umum

dari lembaga berwenang.

yang

Jalan sesuai dengan  Perubahan kawasan kebutuhan pertanian menjadi non bangunan prasarana pertanian harus diikuti oleh wilayah dan bangunan pengembangan kawasan yang bersifat mendukung pertanian baru dengan kegiatan pertanian lahan tetap memperhatikan luas basah seperti gudang kawasan yang penyimpanan hasil pertanian, dipertahankan sebagai tempat penjemuran padi, kawasan pertanian kecuali tempat penyimpanan Saprodi. lahan pertanian pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum  Pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk

VII -14








(KDB, KLB, KDH)



Umum

meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan

mengurangi luas pertanian lahan basah terutama pada lahan irigasi teknis.

cooperative farming

- Holtikultura

 Diizinkan pemanfaatan untuk permukiman, peternakan, dan industri.  Diizinkan kegiatan perkebunan rakyat pada kawasan pertanian lahan kering.  Diizinkan dilakukan kegiatan wisata agro, penelitian dan pendidikan dengan tidak merubah bentang alam

-

- Perkebunan

 Diizinkan adanya kegiatan budidaya

-

yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah  Bersyarat untuk Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;  Bersyarat untuk Kawasan budidaya lain dengan memperhatikan

 prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering.  Pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas.  Pengembangan sarana dan prasarana industri agro. Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan usaha tani dengan rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, gudang penyimpanan hasil perkebunan, tempat pengolahan hasil perkebunan, mess tempat tinggal pekerja, tempat penyimpanan Saprodi, kantor pengelola

VII -15


Pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices.

Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;



- Peternakan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah  Dilarang merubah jenis tanaman perkebunan untuk kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;  Dilarang dilakukan di dalam kawasan lindung  Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri)  Dilarang untuk kegiatan yang merubah dan mengurangi luas kawasan perkebunan. Kecuali kegiatan pertambangan yang sudah eksploitasi dan izinnya tidak untuk diperpanjang lagi.  Diizinkan untuk Kegiatan pengembangan jalur hijau  Diizinkan pembangunan rumah petani disekitar kawasan.  Diizinkan rumah potong hewan dan balai pelatihan disekitar kawasan.  Dilarang kegiatan lain yang




Umum

perkebunan

-

Prasarana yang dapat  Mempertahankan ternak dibangun meliputi: jalan plasma nuftah sebagai usaha tani dengan rumija 8 potensi daerah. m, tempat parkir bongkar  Perlu adanya pengolahan muat, rumah potong, balai limbah untuk peternakan pelatihan. skala besar  Kawasan peternakan

VII -16




Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) mengganggu kegiatan peternakan.

B3. Perikanan

 Diizinkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Bersyarat untuk pengembangan Kawasan budidaya lain misalnya permukiman nelayan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah yaitu diluar garis sepadan sungai  Pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikanannya terbatas, tidak boleh merusak/mematikan fungsi pariwisata  Dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.  Dilarang kegiatan lain yang mengganggu kegiatan perikanan


-


Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan usaha tani dengan rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, tempat pengolahan hasil perikanan, balai pelatihan

VII -17



Umum

diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak  Memiliki instalasi pengelolaan limbah untuk pengelolaan perikanan skala besar  Memanfaatkan potensi perikanan di wilayah peraiaran teritorial dan ZEE Indonesia; Memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan; dan Melindungi jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundangundangan.



B4. Pertambangan

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) dan kualitas air sungai  Diizinkan untuk Kegiatan pertanian danperkebunan  Pembatasan Kegiatan permukiman hanya untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan  Bersyarat pada kegiatan yang sudah memiliki dokumen AMDAL dan sudah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).  Dilarang dilakukan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, dan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


-


Umum

Prasarana yang dapat  Pengelolaan kawasan bekas dibangun meliputi: jalan penambangan yang telah tambang dengan rumija 24 digunakan harus m. direhabilitasi dengan.  Sebelum kegiatan pertambangan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.  Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.  Pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan.

VII -18





B5. Industri

B6. Pariwisata

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)  Diizinkan untuk Pengembangan jalur hijau  Diizinkan bagi permukiman penduduk yang sudah terlebih dulu bermukim di kawasan peruntukan industri, tetapi dengan pembatasan kegiatan agar tidak mengakibatkan kecelakaan industri.  Bersyarat untuk Budidaya lain seperti permukiman, perdagangan jasa, serta fasilitas umum dengan persyaratan tertentu yang telah diteteapkan pemerintah  Terbatas untuk Permukiman para pekerja termasuk fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja maksimum 20% dari luas lahan yang ada  Dilarang berLokasi berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;  Diizinkan dilakukan penelitian dan pendidikan.  Pada kawasan pariwisata alam dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya


KLB maksimum 2 Lantai KDB 40% - 60%; KDH 40% - 60%;

KLB maksimum 2 Lantai KDB maksimum 40%; KDH minimum 60%;

Ketentuan Umum Prasarana Minimum Prasarana dibangun kawasan rumija 24 bongkar karyawan,

Umum

yang dapat  Pengembangan zona meliputi: jalan industri yang terletak pada industri dengan sepanjang jalan arteri atau m, gudang, area kolektor harus dilengkapi muat, mess dengan frontage road untuk IPAL. kelancaran aksesibilitas;  Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

sarana dan prasarana yang  Pada obyek yang tidak mendukung kegiatan memiliki akses yang cukup, pariwisata dan sistem perlu ditingkatkan prasarana wilayah sesuai pembangunan dan dengan ketentuan pengendalian

VII -19





Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;  dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;  Dilarang adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;

B7. Permukiman

 Diizinkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga, perdagangan jasa, pertanian lahan kering dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;  Dilarang dialokasikan pada kawasan lindung/konservasi serta tidak terletak pada lahan pertanian teknis.  Dilarang dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.


Ketentuan Umum Prasarana Minimum perundang-undangan yang berlaku;


Umum

pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus  Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL. KLB maksimum 4 lantai;  sarana dan prasarana  Untuk pengembangan KDB maksimum 40% pendukung fasilitas resletment di luar 60%; permukiman sesuai dengan permukiman yang telah ada KDH 40% - 60%; petunjuk teknis dan diupayakan dekat dengan peraturan yang berlaku; pusat pelayanan.  Dalam kawasan  Pengembangan permukiman masih permukiman harus aman diperkenankan dibangun dari bahaya bencana alam, prasarana wilayah sesuai sehat, mempunyai akses dengan ketentuan untuk kesempatan peraturan yang berlaku; berusaha permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan

VII -20







(KDB, KLB, KDH)



Umum

lain sebagainya) C. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 Diizinkan untuk Kegiatan pariwisata alam dengan tidak merubah bentang alam  Pembatasan pada Bangunan yang telah mendapat persetujuan instansi/pejabat setempat  Kegiatan permukiman terbatas untuk mendukung pengembangan perikanan dan pariwisata, maksimum 20% dari luas wilayah  Dilarang Kegiatan pembangunan dilakukan di dalam kawasan lindung.  Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan  Dilarang untuk Kegiatan budidaya lain seperti industri polutan D. Kawasan reklamasi  Diizinkan untuk Kegiatan pariwisata pantai alam dengan tidak merubah bentang alam  Pembatasan pada Bangunan maksimal 40% dan site development minimal 60% yang telah mendapat persetujuan instansi/pejabat setempat

-

sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku

KLB maksimum 5 lantai; KDB maksimum 40 %; KDH minimum 60%;


VII -21


Penetapan diupayakan berdekatan dengan kawasan industri dan pusat distribusi barang secara efisien.



Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)  Dilarang Kegiatan pembangunan dilakukan di dalam kawasan lindung.  Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan




Umum

E. Kawasan sekitar Sistem Prasarana

D1. Jaringan Jalan

 Diizinkan untuk Pengembangan Jalur hijau  Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1 (sesuai ketentuan berlaku).  Terbatas untuk kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan berlaku.  dilarang adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional pada pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten  dilarang bangunan dalam DAMIJA sesuai ketentuan yang berlaku Di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi dan

-

Prasarana yang dapat  Perlu adanya pengendalian dibangun meliputi: tempat terutama IMB yang parkir dan tempat bongkar dikeluarkan oleh pemerintah muat. daerah  Lebar Ruang milik jalan dan lebar pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan berdasarkan peraturan terkait.

VII -22




D2. Jalur Rel Kereta Api

D3. ASDP dan Transportasi Laut

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) kabupaten  dilarang melakukan kegiatan yang dapat menutup sebagian/seluruh jalan atau menghambat kelancaran lalu lintas Pada kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer maupun jalan strategis kabupaten  Diizinkan Pengembangan jalur hijau di sempadan  pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan  Terbatas untuk kegiatan kepentingan navigasi perkeretaapian dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan berlaku  Dilarang adanya kegiatan dan bangunan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas  Diizinkan Pengembangan kegiatan perikanan dan pariwisata alam sesuai ketentuan berlaku  Terbatas untuk bangunan yang




-


penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

-


-

(KDB, KLB, KDH)

VII -23


Umum



D4. Kawasan sekitar jaringan prasarana energi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) mendukung kelancaran operasional transportasi dan fasilitas pendukung pelabuhan  pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;  pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.  Diizinkan kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, RTH, perikanan, dan peternakan Pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTUT, SUTET, dan SUTM  Diizinkan Pengembangan Jalur hijau  Dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan berfungsinya prasarana energi tersebut  Disepanjang jaringan dilarang


-


fasilitas pendukung operasional jaringan

VII -24



 Peraturan

Umum

zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.  Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang



Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan) mendirikan bangunan

D5. Prasarana Sumberdaya air

 Diizinkan untuk kawasan pertanian, perkebunan, hutan dan ruang terbuka hijau  Dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.


-


sarana dan prasarana pendukung sumber daya air sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku Bangunan terbatas untuk mendukung sumberdaya air seperti rumah pompa,pos keamanan,dll

VII -25



Umum

jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan  pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;  Garis sempadan jaringan reklamasi rawa ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk saluran primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurangkurangnya dua setengah kali lebar atas saluran, diukur dan as saluran. b. Untuk saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurangkurangnya satu meter diukur






(KDB, KLB, KDH)

D6. Sekitar Prasarana  Diizinkan Pengembangan jalur hijau, Telekomunikasi

pertanian kering, perkebunan, dan hutan  Bersyarat untuk Permukiman, perdagangan jasa serta fasilitas umum dengan syarat radius 20-25 m dari prasarana komunikasi  Dilarang adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan orang dalam bangunan tersebut.

-



VII -26



Umum

dari kaki tanggul sebetah Luar. c. Untuk saturan primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa khusus untuk tambak baru sekurangkurangnya satu meter diukur dan kaki Langgit sebelah luar. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.



D7. Prasarana lingkungan (jaringan limbah, persampahan dan tanggul)

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan Umum Kegiatan (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)  Dilarang terletak berdekatan dengan kawasan permukiman


-


Umum

prasarana penunjang  Peraturan zonasi untuk pengelolaan sampah/limbah sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.  harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;  Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan sistem sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

VII -27



Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 7.2 Ketentuan Perizinan dalam Penataan Ruang Perizinan pemanfaatan ruang merupakan izin-izin yang diberikan melalui mekanisme perizinan untuk memanfaatkan ruang termasuk untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan rencana tata ruang. Perizinan pemanfaatan ruang pada dasarnya diberikan guna pelaksanaan tertib pemanfaatan yang menjamin keamanan dan kenyamanan serta menciptakan kemudahan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan pengertian bagi usaha kelancaran pembangunan, bukan menciptakan rantai panjang dalam pelaksanaan pembangunan. Ketentuan perizinan disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah di tetapkan dan ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sector terkait lainnya. Secara lebih rinci berkenaan dengan ketentuan perizinan ini, pada Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 ditetapkan bahwa : a.

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penataan Ruang diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.

Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

d.

Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

e.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

f.

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

g.

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

VII -28 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Jenis-jenis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banyuasin yang berkaitan dengan penataan ruang berserta persyaratan yang diperlukan. Lembaga yang menangani perizinan adalah Badan Pelayanan Terpadu. Bentuk-bentuk perizinan tersebut diantaranya : 1.

Izin Prinsip

2.

Izin Lokasi

3.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4.

Izin Gangguan

5.

Izin Tempat Usaha (SITU)

6.

Izin Mendirikan Tower

7.

Izin Reklame

8.

Izin Lingkungan

9.

Rekomendasi AMDAL

10. Izin lain berdasarkan peraturan perundangan Secara umum, alur pentahapan perizinan di wilayah kabupaten Banyuasin melalui Badan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

Gambar 7.1

Tahapan Perizinan di Wilayah Kabupaten Banyuasin

Sedangkan untuk pengajuan izin prinsip dan lokasi mekanisme dan prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tabel 7.2 Mekanisme Perizinan Kabupaten Banyuasin No 1

2

Jenis Pelayanan Izin Prinsip

Izin Lokasi

Mekanisme/ Prosedur/ Tata Cara 1. Pengajuan berkas permohonan di lokasi pelayanan; 2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis Lapangan dan dibuatkan Berita Acara dan Dilanjutkan Pemeriksaan (BAP); 3. Berdasarkan Berita Acara (BAP) tersebut permohonan dapat disetujui an atau ditolak; 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Berkas Permohonan dinyatakan Lengkap kemudiaan diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis dilanjutkan Pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut permohonan dapat disetujui atau tidak.

Berkenaan dengan muatan RTRW tahun 2011-2031, dimana dalam muatannya terdapat arahan pemanfaatan ruang yang perlu diatur perizinannya, selain perizinan yang sudah ada saat ini. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu menyiapkan beberapa bentuk pelayanan perizinan seperti di bawah ini :

1. Izin In Gang 2. Izin Saluran Air Hujan 3. Izin Saluran Air Limbah 4. Izin Reklamasi Rawa 1. Izin In Gang Izin in gang ini diperlukan bagi kagiatan tertentu yang memerlukan adanya jalan masuk secara khusus ke lokasi kegiatan usaha. Dalam hal ini kegiatan tersbut memerlukan akses jalan untuk memungkinkan pemakai jalan memasuki tempat kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan izin in gang diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya : a. Mengisi formulir yang telah disediakan, diketahui ketua RT sampai dengan camat; b. Fotocopy KTP pemohon c. Fotocopy sertifikat tanah atau surat ukur yang dikeluarkan kantor pertanahan; d. Gambar sketsa lokasi; e. Gambar rencana jalan masuk (in gang); f. Surat pernyataan (bilamana diperlukan).


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 2. Izin Saluran Air Hujan Izin saluran air hujan diperlukan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan pembangunan saluran air hujan tertentu. Untuk mendapatkan izin ini diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya : a. Mengisi formulir yang telah disediakan, diketahui ketua RT samapi camat; b. Fotocopy KTP pemohon; c. Fotocopy sertifikat tanah atau surat ukur yang dikeluarkanoleh kantor pertanahan; d. Gambar sketsa lokasi; e. Gambar rencana jalan masuk (in gang) atau saluran air hujan; f. Surat pernyataan tidak bermaterai. 3. Izin Saluran Air Limbah/Saluran Air Kotor Izin saluran air limbah diperlukan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan pembagunan saluran air limbah/air kotor tertentu. Untuk mendapatkan izin ini diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya : a. Fotocopy IMBB/IMB; b. Denah situasi; c. Bagi bangunan yang belum memiliki IMBB, agar melampirkan fotocopy sertifikat tanah; d. Fotocopy KTP pemohon 4. Izin Reklamasi Rawa Permohonan izin reklamasi rawa harus dilengkapi: a. Data admrnistrasi berupa: - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP yang berlaku dan penanggung jawab instansi / perusahaan / perkumpulan /perorangan. - Foto Copy akte pendirian perusahaan dan legalisasi instansi / perkumpulan. - Nomor Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/ perkumpulan /perorangan yang berlaku. - Pasphoto penanggung jawab perusahaan/ perkumpulan/ perorangan ukuran 4 x 6 rangkap 4 (empat). - Bukti pembayaran biaya administrasi perizinan. b. Data teknis berupa:


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin - Rencana teknis reklamasi rawa yang dilengkapi peta lokasi kegiatan yang menggambarkan tata letak reklamasi rawa terhadap lingkungan sekitarnya dan gambar detail jaringan Reklamasi rawa serta peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan reklamasi - Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Depantemen Pekerjaan Umum 7.3. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disintensif Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Mekanisme pemberian insentif

dan

disinsentif

mengandung

suatu

pengaturan

dan

pengendalian

pembangunan yang bersifat akomodatif terhadap setiap perubahan yang menunjang pembangunan/perkembangan kota. Ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang. Pemberian insentif dimasudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. a.

Insentif dari kepada pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan antara lain dalam bentuk : - Subsidi silang - Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah - Penyediaan prasarana dan sarana daerah - Pemberian kompensasi - Penghargaan dan fasilitasi - Publikasi atau promosi daerah

b.

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, antara lain dalam bentuk : - Pemberian kompensasi - Pemberian penyediaan sarana dan prasarana - Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin - Publikasi atau promosi daerah c.

Insentif dari pemerintah kepada masyarakat diberikan, antara lain dalam bentuk : - Keringanan pajak - Pemberian kompensasi - Pengurangan retribusi - Imbalan - Sewa ruang - Urun Saham - Penyediaan Infrastruktur - Kemudahan prosedur perizinan - Penghargaan

Mekanisme insentif yang diberikan, lebih diarahkan pada kawasan-kawasan prioritas yang memiliki tingkat perkembangan yang cepat dan mampu memacu perkembangan wilayah sekitarnya, serta kawasan-kawasan yang memiliki tingkat perkembangan yang rendah namun memiliki potensi unggulan dan perlu dipromosikan. Adapun Mekanisme insentif yang diberikan, meliputi :



Bidang Ekonomi, dilakukan dengan mempromosikan potensi-potensi unggulan wilayah, serta pengenaan pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya.



Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah, dilakukan dengan melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang mampu memacu kegiatan perekonomian dan merupakan keunggulan komparatif wilayah, yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.



Kemudahan perizinan, dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam swasta maupun masyarakat.



Kemudahan informasi, dilakukan dengan memberikan kemudahan informasi terhadap segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut.

Sedangkan untuk Ketentuan diinsentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang. a. Disinsentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah antara lain dalam bentuk : - Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin - Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau - Pemberian status tertentu dari Pemerintah b. Disinsentif kepada pemerintah daerah dikenakan antara lain dalam bentuk : - Pembatasan penyediaan infrastruktur - Pengenaan kompensasi - pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang c. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dikenakan antara lain dalam bentuk : - Pengenaan pajak yang tinggi - Pembatasan penyediaan insfrastruktur - Pengenaan kompensasi - kewajiban memberi imbalan - pensyaratan khusus dalam perizinan - Pinalti Mekanisme

disinsentif

digunakan

sebagai

perangkat

yang

mampu

mengendalikan, segala kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan memperlambat pencapaian tujuan pengembangan wilayah, serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Adapun perangkat disinsentif yang diberikan, meliputi :



Bidang Ekonomi, dilakukan dengan pengenaan pajak yang relatif lebih tinggi, jika pada lokasi-lokasi yang sudah diberikan izin pemanfaatannya tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu perencanaan atau lahan-lahan tersebut tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan (lahan tidur).



Bidang Fisik, dilakukan dengan membatasi kegiatan atau tidak menyediakan sarana dan prasarana pelayanan.



Teknis Bangunan, dilakukan dengan memberikan persyaratan teknis bangunan berupa pembatasan tata bangunan (Koefisien Dasar Bangunan/KDB) serta pembatasan ketinggian bangunan (Koefisien Lantai Bangunan/KLB).



Perizinan, dilakukan dengan tidak memberikan izin pemanfaatan ruang

bagi

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.





Pembatasan pemanfaatan, dilakukan dengan membatasi pemanfaatan sumber daya secara terbatas dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan insentif dan disinsentif dalam setiap klasifikasi pemanfaatan ruang disajukan dalam tabel berikut : Tabel 7.3 Ketentuan Insentif dan Disinsentif No 1.

Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung,(Hutan Lindung, daerah resapan air, perlindungan setempat, suakan alam dan Taman Nasional Sembilang

2.

Hutan Produksi

4.

Pertanian

Insentif

Disinsentif

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung  Memberikan kompensasi permukiman dan kelengkapan infrastruktur atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan lindung  Memberikan keringanan pajak dan pembebasan retribusi dilokasi yang baru  Pemberian piagam atau penghargaan bagi seseorang, kelompok masyarakat atau kelompok tertentu yang turut melindungi dan meningkatkan fungsi hutan  Memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan yang mengusahakan hutan sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku  Memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan yang merehabilitasi kawasan lidnung setempat pada kawasan hutan produksi  Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian padi sawah  Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian padi sawah  Memberikan bantuan-bantuan

 Pembatasan dukungan infrastruktur.  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan.  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain  Tidak menyalurkan bantuan sosialekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada kawasan lindung/hutan lindung  Kewajiban memberikan imbalan sebagai denda  Penambahan syarat pengusahaan hutan produksi terkait peningkatan kualitas lingkungan  Meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan pengusahaan hutan yang berlaku  Memberikan pinalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku

 Pengenaan pajak progresif pada tanah subur yang tidak berfungsi lindung dan berada pada kawasan pertanian namun tidak diolah (produktif)  Pengenaa retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian padi sawah  Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk yang memanfaatkan air irigasi bukan untuk pertanian,


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin No

Klasifikasi Pemanfaatan Ruang

5.

Perkebunan

6.

Perikanan

7.

Pertambangan

Insentif khusus kepada petani padi sawah (saprotan, beasiswa sekolah anak petani, dll)  Menjamin harga gabah tetap tinggi (subsidi)  Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan karet yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal  Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat  Memberikan bantuan khusus kepada petani seperti alat-alat perkebunan, pembibitan serta tunjangan beasiswa sekolah untuk anak petani  Memberikan penghargaan, imbalan, kemudahan berbagai perizinan bagi nelayan melakukan usahanya dengan tidak merusak lingkungan dan ikut melindungi biota laut dan sungai  Memberikan bantuan-bantuan khusus kepada nelayan (peralatan tangkap, perahu,subsidi bahan bakar, serta tunjangan beasiswa bagi anak nelayan dll)  Menjamin harga ikan dan hasil laut lainnya tetap tinggi (subsidi)  Pembangunan pabrik pengolahan ikan dan non ikan  Kemudahan izin usaha perikanan (sesuai aturan berlaku)  Menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum berusaha  Memberikan kemudahan dalam prizinan

Disinsentif kecuali tidak mengurangi debit dan volume air irigasi

 Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku  Pencabutan izin usaha dan HGU pada perusahaan yang terbukti melanggar aturan  Pengenaan kompensasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur sosial

 Pengenaan pajak progresif pada kawasan budidaya perikanan seperti tambak yang berada pada kawasan pertambakan namun tidak diolah (produktif)  Pengenaa retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal usaha perikanan  Mengenakan retribusi yang tinggi bagi yang melakukan gangguan terhadap pelestarian lingkungan

 Mengenakan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang melakukan gangguan terhadap pelestarian lingkungan  Mengenakan retribusi khusus bagi


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin No

Klasifikasi Pemanfaatan Ruang

Insentif

Disinsentif

 Dukungan pembangunan infrastruktur  Memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat  Mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan

persuahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40%  Mengenakan kompensasi seperti pembangunan infrastruktur sosial untuk menggati lahan yang dipakai usaha (Biaya Dampak Pembangunan)  Pencabutan izin usaha dan HGU pada perusahaan yang terbukti melanggar aturan  Mengenakan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang melakukan gangguan terhadap pelestarian lingkungan  Mengenakan retribusi khusus bagi persuahaan industri yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40%  Mengenakan kompensasi seperti pembangunan infrastruktur sosial untuk menggati lahan yang dipakai usaha (Biaya Dampak Pembangunan)  Pencabutan izin usaha dan HGU pada perusahaan yang terbukti melanggar aturan  Meningkatkan nilia PBB pada kawasan perkotaan lain selain kawasan perkotaan.  Mengenakan retribusi yang tinggi pada bangunan yang dibangun diluar ketentuan penataan ruang yang sudah ditetapkan

8.

Industri

 Menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum berusaha  Memberikan kemudahan dalam prizinan  Dukungan pembangunan infrastruktur  Memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat  Mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan industri

9.

Permukiman Perkotaan

 Memberikan imbalan, penghargaan, kompensasi dan kemudahan usaha bagi penduduk (swasta) yang melakukan investasi pada kawasan perkotaan  Menyediakan kavling strategis yang murah atau pinjam pakai sampai 25 tahun) bagi pengusaha yang akan bergiat pada kawasan ini  Memberikan keringanan pajak kepada pengusaha yang berminat berusaha/ menanamkan modalnya  Menyiapkan lahan matang secara gratis untuk bangunan komersial


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin No 10.

Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Permukiman

11

Pariwisata

12

Kawasan Pesisir

Insentif

Disinsentif

 Memberikan kemudahan perizinan pembangunan rumah/ perumahan yang sesuai peruntukan  Membangun prasarana permukiman  Membangun fasilitas umum dan sosial  Memberikan kepastian hukum dan nasehat teknis untuk bangunan tahan gempa yang dibangun pada kawasan bebas bencana  Menyiapkan lahan yang aman bagi permukiman (kasiba/lisiba)  Penyiapan lahan untuk kawasan wisata  Kemudahan izin pembangunan fasiltias pendukung pariwisata  Pembangunan infrastruktur  Kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi  Fasilitasi Promosi dan pemasaran ODTW  Bantuan rehabilitasi rumah penduduk yang digunakan untuk penginapan tamu/wisatawan (home stay)  Memberikan penghargaan, imbalan, kemudahan berbagai perizinan bagi yang ikut menjaga dan berperan merehabilitasi kawasan lindung pantai  Memberikan penghargaan, imbalan, kemudahan berbagai perizinan bagi yang ikut menjaga pertahanan dan keamanan wilayah laut  Pelatihan keterampilan utk masyarakat pesisir  Penelitian dan pemasaran hasil laut  Pembangunan Escape Road &

 Mengenakan retribusi yang tinggi bagi pengembang yang melakukan gangguan terhadap pelestarian lingkungan  Mengenakan kompensasi seperti pembangunan infrastruktur sosial, RTH untuk menggati lahan yang dipakai usaha (Biaya Dampak Pembangunan)  Pencabutan izin membangun pada pengembangan yang terbukti melanggar aturanselai  Syarat yang berat bagi penggiat wisata yang betentangan dengan norma dan tata krama setempat  Retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai/danau  Pembatasan atau penutupan akses  terhadap sistem jaringan prasarana wilayah

 Pembatasan izin bangunan pada kawasan lindung pantai (kawasan mangroove dan suaka alam)  Retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai  Tidak menyediakan atau membangun prasarana dan sarana permukiman pada kawasan lindung pantai

Building

 Bantuan revitalisasi dan rehabilitasi kawasan perkampungan nelayan  Bantuan pembangunan infrastruktur permukiman

Sumber : Hasil Analisis dan Rencana,2011


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 7.4. Arahan Pengenaan Sanksi Pengenaan sangsi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi juga terhadap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap : a.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten

b.

Pelanggran ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten

c.

Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten

d.

Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang ditertibkan berdasarkan RTRW Kabupaten

e.

Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten

f.

Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

g.

Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar

Setelah menentukan jenis pelanggaran yang dibuat, maka perlu tindakan: 1. Lihat ketentuan dalam rencana tata ruang. 2. Lihat ketentuan standar bangunan. 3. Lihat perijinan. 4. Ukuran besaran pelanggaran. 5. Ukur dampak pelanggaran terhadap lingkungan. 6. Cari solusi dari masalah yang muncul. 7. Tetapkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut: 

Sanksi administratif,


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Dikenakan atas pelanggaran terhadap pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berakibat terhambatnya program-program pengelolaan kegiatan di kawasankawasan tersebut. Terhadap pelanggaran untuk pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten, dikenakan sanksi adminstratif berupa: a) Peringatan tertulis; b) Penghentian sementara kegiatan; c) Penghentian sementara pelayanan umum; d) Penutupan lokasi; e) Pencabutan izin; f) Pembatalan izin; g) Pembongkaran bangunan; h) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau i) Denda administratif. Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan pada masing-masing sanksi di atas. Tabel 7.4 Ketentuan Sanksi No. 1.

Bentuk Sanksi Peringatan Tertulis

2.

Penghentian sementara kegiatan

Ketentuan Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. - Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; - Apabila pelanggar mengabaikan pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; - Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; - Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan - Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin No.

3.

Bentuk Sanksi

Penghentian sementara pelayanan umum

-

-

-

-

4.

Penutupan Lokasi

-

5.

Pencabutan Izin

-

Ketentuan untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum); Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenisjenis pelayanan umum yang akan diputus; Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;



Bentuk Sanksi

-

-

6.

Pembatalan Izin

-

7.

Pembongkaran Bangunan

-

8.

Pemulihan fungsi ruang

-

Ketentuan Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; (6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku; Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin; Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin; Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab



Bentuk Sanksi

Ketentuan melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan - Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari. Sumber : Hasil Rencana,2011



Sanksi perdata Dikenakan atas pelanggaran terhadap pengelolaan tata guna tanah, tata guna

air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang atau badan hukum. 

Sanksi pidana Dikenakan atas pelanggaran terhadap pengelolaan tata guna tanah, tata guna

air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berakibat pada menurunnya kualitas tata ruang dan lingkungan kawasan perkotaan. -

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

-

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). -

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

-

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh paraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai miliki umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

-

Setiap pejabat pemerintahan yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selain itu juga dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya, dan jika dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari denda pidana yang telah disebutkan sebelumnya. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : 

Pencabutan izin usaha; dan / atau



Pencabutan status badan hukum


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

Recommend Documents