Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah. Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah

7

Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Tujuan Penataan Ruang Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Maros adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang terpadu menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman. Serta mendukung KSN Perkotaan Mamminasata.

Kebijakan Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang Kabupaten Maros terdiri atas: a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata; b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki; c. Peningkatan fungsi kawasan lindung; d. Peningkatan sumber daya hutan produksi; e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan; f. Pengembangan potensi pariwisata; g. Pengembangan potensi pertambangan; h. Pengembangan potensi industri; i. Pengembangan potensi perdagangan; j. Pengembangan potensi pendidikan; k. Pengembangan potensi permukiman; dan l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Maros Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Maros meliputi: 

    

Meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi PKN, pklp, PPK yang meliputi seluruh ibukota kecamatan, dan PPL, antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan Meningkatkan sinergitas, sistem transportasi dan komunikasi antar kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKN, pklp, PPK dan PPL; Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Metropolitan Mamminasata Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Mamminasata; Mempromosikan dan mendorong percepatan pembangunan pklp untuk memenuhi kriteria suatu PKL; Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan 8




Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya perbukitan, bantaran sungai dan pantai;  Mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan Strategi pengembangan prasarana wilayah secara terpadu meliputi:

daerah



Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi darat, udara dan laut di kawasan metropolitan mamminasata;  Mengembangkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air secara berhierarkis  Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana dalam di kawasan metropolitan mamminasata;  Mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri serta daerah-daerah yang masih terisolir;  Mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;  Meningkatnya kualitas dan keterpaduan pelayanan jaringan prasarana transportasi inter dan antar wilayah;  Meningkatkan jaringan energi  Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;  Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;  Meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;  Meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu melalui penerapan konsep 4r (rethinking, reduce, reuse dan recycling  Mengarahkan system pengelolaan akhir sampah dengan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang handal  Meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan limbah terpadu atau instalasi pengolahan air limbah (ipal) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung meliputi: 

Pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional;  Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung  Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;  Mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari das;  Menyediakan rth minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;  Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan  Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan  Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi meliputi:

9


 

Mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif; Mengembangkan agro forestry di areal sekitar hutan lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;  Mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi; dan  Mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan. Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, perkebunan, dan perikanan meliputi:       



Mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan terutama di daerah perdesaan; Meningkatkan kualitas lahan pertanian holtikultura terutama di daerah perbukitan dataran tinggi; Mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan di daerah perdesaan di kabupaten secara selektif; Meningkatkan intensitas budidaya ternak besar dan ternak kecil lainnya; Meningkatkan kemampuan dan teknologi budidaya perikanan air tawar dan perikanan laut; Mengembangkan budidaya perikanan yang terpadu dengan pengembangan minapolitan; Mengembangkan komoditas perikanan dilakukan secara luas oleh masyarakat maupun badan usaha yang diberi izin di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat; dan Mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan kegiatan wisata serta memenuhi kebutuhan kawasan lain di luar wilayah.

Strategi pengembangan potensi pariwisata meliputi:  Mengembangkan Taman Wisata Alam Bantimurung yang ramah lingkungan;  Mengembangkan potensi wisata pantai di Kabupaten Maros;  Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;  Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap ragam nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;  Mempertahankan dan melestarikan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;  Mengembangkan prasarana dan sarana akomodasi dan transportasi untuk kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya di kawasan agrowisata Bantimurung dan agrowisata Tanralili;  Meningkatkan dan mengembangkan akses yang menghubungkan objek-objek wisata di wilayah Kabupaten Maros ; dan  Mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara global. Strategi pengembangan potensi pertambangan meliputi:  Melakukan kajian, ekplorasi sampai ke eksploitasi potensi tambang dengan meminimalkan kemungkinan rusaknya lingkungan hidup;

10


       

Mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; Menata penambangan batuan di sungai maros maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; Penyiapan konsep subdisi silang antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pengembangan sumber penghasilan baru; Mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; Mereklamasi pasca tambang dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan, Pengendalian perizinan penambangan skala kecil berdasarkan kriteria tertentu dan mempertimbangkan daya dukung kawasan pertambangan. Penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal; dan Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan pertambangan;

Strategi pengembangan potensi industri meliputi: 

Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung kegiatan industri;  Mengembangkan kawasan industri di maros terutama berbasis hasil komoditi sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;  Mengembangkan kawasan industri maros yang terintegrasi dengan kawasan industri di pkn mamminasata;  Mengembangkan kawasan agro-industri skala sedang di pklp dan ppk;  Mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman; dan  Mengelola dampak negatif kegiatan industri agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup. Strategi pengembangan potensi perdagangan meliputi: 

Mengembangkan pusat perdagangan skala regional di kawasan perdagangan pasar modern Maros;  Merevitalisasi pasar-pasar tradisional dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.  Mengembangkan akses yang menghubungkan pusat-pusat perdagangan dengan sentra-sentra produksi pertanian dan kawasan industri Maros;  Meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat perdagangan;  Mengembangkan kawasan perdagangan di pusat-pusat pklp dan PPK.  Mengembangkan pasar hasil industri pertanian yang terpadu dengan kawasan industri di Maros; dan  Meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar. Strategi pengembangan potensi pendidikan meliputi: 

Mengembangkan dan meningkatkan akselerasi pengembangan perguruan tinggi di kabupaten maros;

11




Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan pendidikan di kabupaten maros melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni;  Menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan  Memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas pendidikan dan sekolah unggulan Strategi pengembangan potensi permukiman meliputi:     

Mencegah pembangunan perumahan di kawasan Taman Nasional BantimurungBulusaraung; Mengendalikan tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung; Mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti longsor, banjir, abrasi dan tsunami; Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan pklp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya secara vertikal; dan Mengembangkan permukiman perdesaan dan pesisir pantai.

Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:  Mendukung penetapan kawasan strategis nasional  Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan  Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional  Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/tni dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Maros (Gambar 2) meliputi:  pusat-pusat kegiatan;  sistem jaringan prasarana utama; dan  sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Maros, terdiri atas:  PKN yaitu PKN Mamminasata di kawasan metropolitan Mamminasata meliputi meliputi wilayah Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana.  PKLp yaitu kawasan perkotaan Barandasi Kecamatan Lau.  PPK terdiri atas:Kawasan Perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba dan Kawasan Perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa.  PPL terdiri atas: Pusat permukiman perdesaan Cenrana, Benteng, Sawaru di Kecamatan Camba; Pusat Permukiman perdesaan Padaelo, Sabila, Ulu Daya, Batu Putih, dan Tallupanue di Kecamatan Mallawa. Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas:sistem jaringan transportasi darat;sistem jaringan transportasi laut; dan sistem jaringan 12


perkeretaapian. Sistem jaringan transportasi darat adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:jaringan jalan; jaringan prasarana lalu lintas; dan jaringan layanan lalu lintas. Sistem jaringan transportasi laut meliputi:tatanan kepelabuhanan; dan alur pelayaran. Sistem jaringan perkeretaapian terdiri atas: jalur kereta api; dan stasiun kereta api, sistem jaringan monorel, dan sistem jaringan transportasi udara terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:sistem jaringan energi;sistem jaringan telekomunikasi;sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Selain itu juga terdapat Rencana Jalur Evakuasi Bencana Alam Wilayah Kabupaten dan Sarana ruang terbuka hijau (RTH) untuk kawasan perkotaan.

Gambar 2. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Maros

Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang (Gambar 3) terdiri atas rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

13


Gambar 3. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Maros

Kawasan Lindung Kawasan lindung di Kabupaten Maros terdiri atas beberapa jenis berikut ini: Hutan lindung Kawasan hutan lindung seluas 14.611 Ha, tersebar sebagai berikut:  Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Bantimurung seluas kurang lebih 2.417 Ha  Kawasan hutan lindung di Kecamatan Bontoa dengan luas kurang lebih 323 Ha  Kawasan hutan lindung di Kecamatan Cenrana dengan luas kurang lebih 4.972 Ha  Kawasan hutan lindung di Kecamatan Mallawa dengan luas kurang lebih 87 Ha  Kawasan hutan lindung di Kecamatan Simbang dengan luas kurang lebih 574 Ha  Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Tanralili dengan luas kurang lebih 16 Ha  Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Tompobulu dengan luas kurang lebih 6.222 Ha

14


Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang meliputi areal bagian atas selain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng di atas 45%. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:  Kawasan sempadan pantai terdapat di pesisir Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa  Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Maros, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai  Kawasan sekitar waduk terdapat di waduk Lekopaccing di Kecamatan Tanralili; dan waduk Bonto Sunggu dan rawa di Kecamatan Maros Baru  Ruang Terbuka Hijau tersebar di kawasan perkotaan ibukota kabupaten Maros

Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam dan Ilmu Pengetahuan Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung seluas kurang lebih 28.611 Ha, Taman Wisata Alam Bantimurung di Kecamatan Bantimurung, Taman Wisata Alam Tanralili di Kecamatan Tanralili. Sedangkan Kawasan cagar budaya terdiri atas situs tersebar di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Rumah Adat di Kecamatan Simbang, dan Kompleks Pemakaman Raja terdapat di Kecamatan Turikale dan Kecamatan Marusu. Kawasan rawan bencana alamKawasan rawan bencana alam terdiri atas: kawasan rawan banjir; kawasan rawan longsor; dan kawasan rawan gelombang pasang. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Turikale, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Bantimurung; kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, KecamatanTompobulu, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan Bantimurung. Kawasan rawan abrasi berada di pesisir pantai di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Bontoa. Kawasan lindung geologi Kawasan lindung geologi berupa: Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan karst di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Malawa, dan kawasan rawan tsunami terdapat di pesisir pantai di Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Bontoa. Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya di Kabupaten Maros terdiri atas: kawasan peruntukan produksi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan tetap, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah, dan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan

15


pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas 15.364 ha tersebar di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, dan Kecamatan Tompobulu. Sedangkan kawasan peruntukan hutan terbatas dengan luas 6.434 ha, tersebar di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Lau, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Simbang, KecamatanTanralili, dan KecamatanTompobulu. Kawasan peruntukan pertanian 







Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari: Kawasan Pertanian lahan basah tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan kurang lebih 28.688 Ha; dan Kawasan Pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 29.344 Ha. Kawasan peruntukan hortikultura dengan luasan kurang lebih 11.681 Ha terdapat di Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Moncongloe, KecamatanTanralili, dan Kecamatan Tompobulu Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 7.165 Ha, terdapat di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan Tompobulu Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan pengembangan peternakan besar dan peternakan kecil yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan perikanan 





Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah kawasan penangkapan perikanan laut di Selat Makassar termasuk rencana pengembangan bagan dan krambakramba di Selat Makassar. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari:Tambak di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kecamatan Bantimurung, kecamatan Turikale dan kecamatan Mandai, kawasan perikanan kolam dan tumpangsari dengan kawasan peruntukan sawah dan kolam terutama di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Camba, kecamatan Turikale, Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Lau Kawasan minapolitan terdapat di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau dan Kecamatan Maros Baru;

Kawasan peruntukan pertambangan 

Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Mallawa, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Tanralili;

16


 

Kawasan peruntukan pertambangan emas terdapat di Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Mallawa Kawasan potensi pertambangan batuan marmer tersebar pada 4 kecamatan; lempung tersebar pada 12 kecamatan; batugamping tersebar pada 7 kecamatan, pasir kuarsa tersebar pada 3 kecamatan ; basal tersebar pada 6 kecamatan; andasit tersebar pada 3 Kecamatan; diorit tersebar pada 3 Kecamatan; granodiorit tersebar pada 2 Kecamatan; trakit di Kecamatan Bontoa; batu pasir formasi camba di Kecamatan Marusu; kerikil dan batu sungai di Kecamatan Mallawa, Bantimurung dan Tanralili; dan pasir sungai tersebar pada 4 Kecamatan.

Kawasan peruntukan industri      

Kawasan besar menengah kimas yang berada di Kecamatan Marusu; Kawasan industri menengah perikanan yang berada di Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau; Kawasan industri besar marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang; Kawasan industri besar semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; Kawasan industri besar peleburan di Kecamatan Bontoa; dan Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah di perkotaan Maros tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: kawasan peruntukan pariwisata alam; kawasan peruntukan pariwisata sejarah; dan kawasan peruntukan pariwisata buatan, kawasan peruntukan pariwisata perkotaan; dan kawasan peruntukan pariwisata budaya yang tersebar di 29 lokasi. Kawasan peruntukan permukiman 



Kawasan Permukiman Perkotaan tersebar di : Kawasan Perkotaan Baru MarosGowa/kota satelit (KSN Perkotaan Mamminasata bagian timur); Kawasan Strategis Moncongloe; Kawasan Kota Baru Satelit Mandai; Kawasan perkotaan Baru Maros; Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor bypass Mamminasata Kawasan Permukiman Perdesaan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Maros terutama di kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Tompobulu;

Kawasan peruntukan lainnya 

Kawasan Peruntukan lainnya terdiri atas kawasan peruntukan perkantoran; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan pelayanan umum; kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).

17


Rencana Kawasan Strategis Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Maros terdiri dari: Kawasan strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan lahan pangan berkelanjutan; kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan; Pengembangan Kawasan Industri Maros (KIMAS); Pabrik Semen Bosowa; dan Kawasan penambangan kapur dan marmer. Sedangkan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Taman Nasional BantimurungBulusaraung; Kawasan Kebun Raya Puca; Kawasan hutan lindung di Kabupaten Maros; dan Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya

Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis Kabupatenterdiri atas:  Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi terdiri atas: Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau; Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai Kabupaten Maros; Kawasan potensi pengembangan KEK di pesisir pantai Selat Makassar yang meliputi wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa (MAMABALABO); kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau dan kecamatan Maros Baru; kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili; kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri yang terpadu dengan aktivitas nelayan; Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros; Kawasan Perdagangan Pasar Induk pertanian Kabupaten Maros; Kawasan Kota Baru Moncongloe; Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai; dan Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros.  Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup terdiri atas kawasan wisata Alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung; kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang; dan obyek wisata alam air panas di Dusun Rea Toa  Kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya terdiri atas: kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru; kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (Istana Raja Marusu) di Desa Pakere Kecamatan Simbang; dan kawasan budaya Khawaltiah Sammang di Desa Patte’ne.  Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi, terdiri atas: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Tompobulu; PLTA di Bontosunggu; Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) di Mallawa; Rencana pembangkit listrik tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Bontoa; Pabrik Semen Bosowa; dan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang.

18




Kawasan strategis dari sudut sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara terdiri dari kawasan LINUD Hasanuddin; kawasan KOSTRAD Kariango dan Samboeja; dan GUMUSMU di Sambueja.

Gambar 4. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Maros

Indikasi Program Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya. Program pemanfaatan ruang tersebut disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.Kerjasama pendanaan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah matriks program indikatif RTRW Kabupaten Maros (Tabel 3.)

19


Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. ketentuan sanksi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas: 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air; Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupate Maros.

Ketentuan Perizinan Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas: a. izin Usaha (SIUP, TDP, dll) b. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan c. izin mendirikan bangunan (IMB) d. izin lingkungan (AMDAL) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjutdengan peraturan perundangan yang berlaku.

34


Ketentuan Insentif dan Disinsentif Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang. Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan di Kabupaten Maros, dalam bentuk : a. pemberian kompensasi; b. urun saham; c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; d. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau e. penghargaan. Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan di Kabupaten Maros dalam bentuk : a. Pengenaan pajak yang tinggi; b. Pembatasan penyediaan infrastruktur; c. Pengenaan kompensasi; dan d. Penalti Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Arahan Sanksi Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

35


Terhadap pelanggaran di atas untuk huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (1) Terhadap pelanggaran untuk huruf c dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif.

Kelembagaan Penyelenggaraan penataan ruang di daerah Kabupaten Maros dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD. BKPRD bersifat ad hoc yang ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati. Kelembagaan penataan ruang wilayah Kabupaten Maros mementingkan peran serta masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam proses penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk proses peran masyarakat dalam penataan ruang, pelaksanaannya dapat melalui tradisi/nilai kearifan local, misalnya dalam bentuk Tudang Sipulung. Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

36


Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah. Profil Singkat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros

Recommend Documents