Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia pada ruang yang bersangkutan dengan sifat yang dinamis. Namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Rencana pola ruang adalah rencana gambaran letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi rencana pola ruang adalah deliniasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung. Rencana pola ruang terbagi ke dalam dua kawasan yakni Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna menjamin berlangsung-nya pembangunan berkelanjutan. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan di luar kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama budidaya, baik berupa permukiman maupun kegiatan usaha seperti kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, perkebunan, hutan produksi, industri, pertanian, dan pariwisata. Rencana pola ruang yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Banyuasin adalah pola ruang yang didominasi oleh kawasan pertanian, permukiman, hutan dan perairan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut, diantaranya :
Bahwa wilayah perencanaan adalah wilayah yang berkarakteristik kabupaten, sehingga dominasi pola ruang yang ada (eksisting) adalah kawasan pertanian, walaupun di wilayah Kabupaten Banyuasin sendiri kawasan pertaniannya sedikit
IV -1
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin berkurang atau beralih fungsi ke kawasan permukiman guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduknya;
Bahwa wilayah perencanaan merupakan wilayah kabupaten yang bercirikan kawasan pertanian dan kawasan permukiman perdesaan (dominasi), permukiman perkotaan (minoritas);
Bahwa wilayah perencanaan merupakan wilayah kabupaten yang ditunjang dengan dua prasarana wilayah yang sangat menonjol, yakni : prasarana wilayah darat (sistem transportasi darat) dan prasarana wilayah perairan (irigasi dan sistem transportasi air). Sehingga prasarana wilayah perairan yang dapat menunjang dan meningkatkan kapasitas produktivitas pertanian (dominasi pola ruang).
Rencana pola ruang ini kemudian dijabarkan lagi menurut kelompok kawasan masingmasing sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam PP No. 26 Tahun 2008 (tentang RTRWN) dan UU No. 26/2007 (tentang penataan ruang), yakni kelompok Kawasan Lindung dan Kelompok Kawasan Budidaya. Mengacu pada ketentuan tersebut, kebijakan klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten Banyuasin yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya adalah : 1. Kawasan Lindung; a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya; berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan gambut; b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar reklamasi rawa; c. Kawasan Suaka alam berupa kawasan Taman Nasiona dan kawasan suaka margasatwa; dan d. Kawasan rawan bencana. 2. Kawasan Budidaya; a. Kawasan Hutan Produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi b. Kawasan pertanian yang terdiri dari pertanian pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan c. Kawasan perikanan d. Kawasan Pertambangan e. Kawasan Industri f. Kawasan pariwisata g. Kawasan Permukiman IV -2
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin h. Kawasan peruntukan lainnya. 4.1 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG Kawasan lindung yang terdiri dari enam pengelompokan kawasan yang masingmasing memiliki fungsi dan kegunaan agar dalam memanfaatkannya dapat menjadi acuan sebagai keseimbangan ruang dan lingkungan. Dalam menetapkan kawasan lindung di Kabupaten Banyuasin mengacu pada ketentuan-ketentuan berikut :
SK. MenHutbun No. 076/Kpts-II/2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Sumatera Selatan;
Secara spesifik didasarkan pada hasil kajian mengenai kelas kemampuan lahan Kabupaten Banyuasin.
4.1.1 Kawasan
yang
Memberikan
Perlindungan
Terhadap
Kawasan
Bawahannya Untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan bergambut. a. Kawasan Hutan Lindung; Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan kondisi lapangan telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan lindung Air Telang, Muara Salek menjadi pemukiman transmigrasi, areal perkebunan rakyat, tambak rakyat serta persawahan. Dalam Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2010-3030 perubahan fungsi tersebut telah diakomodasi dalam rencana pola ruang. Berikut secara rinci perubahan peruntukan seperti pada Tabel 4.1.
IV -3
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tabel 4.1 Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung Perkebunan Masyarakat Kawasan Hutan Lindung Pantai Telang
3.975,5
Tambak
350,25
Sawah
163
Permukiman
57
489
1.665
1.461
240
Total
4.545,75
180
Pantai Telang Kawasan Hutan Lindung Muara Saleh Total Pengurangan
Akses Jalan
180
3.855
Lokasi Desa Karang Anyar, Sritiga, Teluk Payau, Muara Sungsang, Marga Sungsang desa Teluk Payau, Sungsang I. Sungsang II, Sungsang III dan Sungsang IV Desa Gilirang, Sido Makmur, Ganesa Mukti, Juru Taro
8.610,75
Sumber : Dinas Kehutanan Di Kabupaten Banyuasin pengembangan hutan lindung semula direncanakan seluas 68.988,66 Ha dari total tersebut kawasan hutan lindung diusulkan akan mengalami perubahan yaitu untuk kawasan lindung Pantai Telang sebesar 4.545,75 Ha dengan perubahan terbesar menjadi perkebunan, sedangkan pada Kawasan Hutan Lindung Muara Saleh total perubahan sebesar 3.885 Ha dengan perubahan terbesar menjadi tambak. Selain perubahan fungsi tersebut, terdaapt juga usulan perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat dan pembuka akses desa nelayan terisolir seuas 180 Ha. Di samping usulan perubahan fungsi sebagian kawasan hutan lindung, juga diusulkan beberapa kawasan APL menjadi Hutan lindung dan Hutan bagian dari Taman Nasional sembilang, yakni Pulau Payung menjadi Hutan Lindung Air Upang, APL Muara Salek menjadi bagian dari Hutan Lindung Muara Salek, APL di kawasan Sungsang II berupa APL penyangga antara Areal Perkebunan Swasta dan Taman Nasioanl Sembilang serta Areal Penggantii Hutan lindung untuk pelabuhan Tanjung Api-api dengan tota penambahan sebesar 1.891,34 Ha. Setelah perhitungan penambahan dan pengurangan kawasan Hutan lindung, Total luas rencana pengembangan Hutan lindung di Kabupaten Banyuasin 62.269,25 ha. Persebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin meliputi Kecamatan Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan, Muara Telang, Tanjung Lago, Sumber Marga Telang. Secara rinci rencana pengembangan dan persebaran kawasan Hutan lindung di kabupaten Banyuasin seperti pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut :
IV -4
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tabel 4.2 Rincian rencana pengembangan kawasan hutan lindung Kab. Banyuasin
Perubahan Kawasan Hutan Lindung (Ha) Pengurangan Nama Kawasan Luasan HL 4.545,75 Air Upang
Nama Kawasan Hutan Lindung Pantai Telang HL Pantai Telang HL Muara Saleh Total Total kawasan hutan lindung
180 Saleh Barat I 3.885 8.610,75 Total
Penambahan Luasan HL 497,18 1.394,16 1.891,34
68.988,66 - 8.610,75 + 1.891,34 = 62.269,25
Sumber : Usulan Perubahan Hutan, 2011 Tabel 4.3 Luasan Kawasan Hutan Lindung No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kecamatan Air Salek Banyuasin II Makarti Jaya Muara Sugihan Muara Telang Tanjung Lago Sumber Marga Telang Total Sumber : Hasil Rencana,2011
Luasan (Ha) 1.731,57
27.356,40 4.922,54 23.230,19 660,22 4.339,95 28,38 62.269,25
Luas perubahan kawasan Hutan lindung yang diusulkan perubahan (pengurangan) tersebut diatas, sebelum ada keputusan Menteri Kehutanan statusnya sebagai Holding Zone. Selanjutnya arahan pengelolaan kawasan hutan lindung yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin mencakup : Perlindungan dan penetapan kawasan hutan lindung seluas 62.269,25 Ha yang tersebar di Kecamatan Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan, Muara Telang, Tanjung Lago dan Sumber Marga Telang. Kawasan Hutan lindung yang sebagian berubah fungsi dikembalikan ke fungsi awal yaitu sebagai hutan lindung. Melakukan Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi, reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat.
IV -5
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan Hutan Lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnnya. Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan (represif, persuasif, dan preventif) secara kontinu. b. Kawasan Resapan Air Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada waktu musim hujan yang menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir. Hampir seluruh kawasan Taman Nasional Sembilang, Hutan Lindung dan kawasan rendah diantaranya berupa lebak merupakan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Sedangkan untuk Daerah resapan air tanah pada umumnya terdapat di daerah hulu dari DAS yang mengalir di wilayah Kabupaten Banyuasin yaitu Das Bangke, Das Banyuasin, Das Benawang, Das Sembilang dan Das Musi yang wilayahnya tersebar di Kabupaten Banyuasin serta di kawasan hutan rawa yang terletak di Kecamatan Banyuasin II dan Muara Sugihan dan merupakan salah satu daerah cadangan air yang harus dilindungi. Adapun arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan resapan air adalah :
-
Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah
-
Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan
-
reboisasi pada kawasan yang sudah kritis dengan pendekatan partisipasi masyarakat lokal yang didukung oleh pemerintah dan lembaga peduli lingkungan lainnya.
IV -6
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin c. Kawasan Bergambut Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambaat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Konservasi lahan gambut juga dimaksudkan untuk meminimalkan teremisinya karbon tersimpan yang jumlahnya sangat besar. Semakin tebal gambut, semakin penting fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dan sebaliknya semakin ringkih (fragile) jika dijadikan lahan pertanian. Berdasarkan Keppres 32 Tahun 1990, Kriteria kawasan bergambut yang termasuk dalam kawasan yang dilindungi adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa. Di Kabupaten Banyuasin, keberadaan kawasan gambut termasuk di dalam Taman Nasional Sembilang dan hutan lindung pantai yang difungsikan sebagai penambat air dan pencegah banjir (kawasan bergambut), dan kawasan resapan air. Rencana pola ruang Kabupaten Banyuasin untuk kawasan tersebut adalah bahwa untuk kawasan yang ketebalannya 3 (tiga)
meter atau lebih tidak diperkenankan
untuk budidaya. Bila sudah ada kegiatan budidaya di atasnya, maka kegiatan tersebut dalam rangka menunjang pengembalian fungsi lindung kawasan bergambut. Untuk kawasan yang
ketebalannya dibawah 3 meter boleh dilakukan
untuk budidaya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai budidaya kawasan bergambut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan gambut di Kabupaten Banyuasin, diantaranya :
-
Penetapan dan perilindungan kawasan gambut khususnya untuk kawasan gambut yang ketebalannya lebih dari 3 meter sebagai fungsi lindung
-
penguatan peraturan perundang-undangan dan pengawasan penggunaan dan pengelolaan lahan gambut,
-
menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut
-
penanaman kembali dengan tanaman penambat karbon tinggi (tanaman pohonpohonan)
-
memanfaatkan lahan semak belukar yang terlantar, dan
-
pemberian insentif dalam konservasi gambut. IV -7
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 4.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat a.
Sempadan Pantai Kawasan sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal ini bertujuan untuk melindungi dari usaha kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Untuk wilayah Kabupaten Banyuasin kawasan sempadan pantai penyebarannya berada di bagian timur yaitu di pantai Selat Bangka dengan panjang pantai sekitar 275 Km, dimana seluruh kawasan sempadan pantai tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung. Kawasan ini sebagian besar berupa kawasan hutan mangrove/bakau yang sebagian dibudidayakan sebagai kawasan tambak dan sebagian berupa pantai berpasir yang terdapat di wilayah Sungsang. Adapun penetapan sempadan pantai ini ditekankan kepada pertimbangan karakteristik pantai. Pada kawasan pantai Kabupaten Banyuasin yang berhadapan dengan Selat Bangka, mempunyai karakteristik gelombang yang ditimbulkan relatif kecil namun kecepatan arus yang terjadi cukup besar. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka arahan pengembangan kawasan sempadan pantai adalah sebagai berikut : 1. Penetapan Sempadan pantai (100 meter) sepanjang 275 Km 2. Pelestarian hutan mangroove serta pengembangan sabuk hijau mangrove maupun sabuk hijau vegetasi pantai 3. Penetapan Kawasan pantai berhutan bakau yang ditetapkan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.
130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat habitat hutan bakau.
100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat Kawasan Pantai Berpasir Sungsang
Kawasan Pantai bermangrove Sembilang
IV -8
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin b.
Sempadan Sungai Wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah dengan daerah aliran sungai
(DAS) yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten. Das tersebut yaitu Das Banyuasin, Das Benawang, Das Bangke, Das Sembilang dan Das Musi. Selain itu terdiri dari beberapa sungai besar
diantaranya Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik,
Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya serta sungai-sungai kecil yang sebagian besar bermuara ke Selat Bangka. Total luasan kawasan sungai (tubuh air) di Kabupaten Banyuasun yaitu 63.599,53 Ha atau sekitar 5% dari total luas Kabupaten Banyuasin. Untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai tersebut, ditetapkan kawasan Sempadan sungai yang merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Adapun tujuan penetapan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kawasan sempadan sungai
dibedakan untuk sungai bertanggul dan sungai
tidak bertanggul, sedang dari letaknya dibedakan yang berada di kawasan perkotaan dan di luar kawasan perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Sungai Bertanggul Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan lebar paling sedikit 3 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 2. Sungai Tak Bertanggul Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman ditetapkan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; Garis sempadan anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman ditetapkan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. Garis sempadan sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, 3 meter sampai dengan 20 meter dan lebih dari 20 meter di dalam kawasan perkotaan masing-masing ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter, 15 meter dan 30 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan IV -9
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Berikut ini sebaran luasan kawasan tubuh air (sungai) beserta rencana sempadan sungai setiap kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Tabel 4.4 Luasan Sungai dan Sempadan Sungai Kabupaten Banyuasin (Ha) No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kec. Air Salek Kec. Banyuasin I Kec. Banyuasin II Kec. Banyuasin III Kec. Betung Kec. Makarti Jaya Kec. Muara Padang Kec. Muara Sugihan Kec. Muara Telang Kec. Pulau Rimau Kec. Rambutan Kec. Rantau Bayur Kec. Suak Tapeh Kec. Tanjung Lago Kec. Tungkai Ilir Kec.Sembawa Kec.Talang Kelapa Kec. Sumber Marga Telang Kec. Air Kumbang
Luasan (Ha) Sungai (Tubuh Air) Sempadan
Total
3.141,50 1.910,72 27.673,82 278,66 97,36 5.720,44 1.677,26 1.362,80 2.501,38 3.041,01 454,39 2.810,74 244,4 8.136,23 1.132,76 290,01 1.357,23 1.379,37 389,45 63.599,53
1.327,37 1.279,76 3.466,79 1.978,93 0,001 1.612,87 2.517,58 2.046,99 1.762,79 2.483,71 1.356,88 2.177,81 1.038,02 3.054,16 694,36 564,55 3.009,78 1.255,95 1.507,82 33.136,12
Sumber : Hasil analisis dan rencana, 2011
Adapun arahan pemanfaatan kawasan sempadan sungai, adalah :
-
Penetapan Sempadan sungai selebar 50-100 meter untuk setiap sungai di tiap Kecamatan dengan total luas 33.136,12 Ha.
-
50 – 100 meter dari tepi sungai
Perlindungan dan Pengembangan jalur hijau disepanjang sempadan sungai.
c. Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air. Adapun tujuan perlindungan mata air adalah melindungi kualitas air dan kondisi fisik kawasan dari kegiatan budidaya yang dapat merusak. Perlindungan setempat ini difokuskan kepada IV -10
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin badan air dari mata air, perlindungan daerah tangkapan mata air atau recharge area ditekankan pada perlindungan kawasan resapan air. Untuk perlindungan kawasan sekitar mata air ditetapkan minimal radius 150 meter dari mata air. Kawasan dengan radius 150 meter dari mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air. Beberapa mata air di wilayah Banyuasin yang perlu dilindungi diantaranya sumber mata air di Sukomoro. Adapun arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan sekitar mata air adalah sebagai berikut ; 1. Penetapan perlindungan pada sekitar mata air ini adalah minimum berjari-jari 200 meter dari sumber mata air tersebut jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter jika di dalam kawasan permukiman. Dengan demikian di sekitar kawasan sumber air dapat ditanami dengan jenis tanaman yang dapat mengikat air, sehingga kawasan di sekitar sumber air juga dapat digunakan sebagai daerah resapan. 2. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; 3. Pembuatan sistem saluran khusus bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi; 4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau
ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; 5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air. d.
Kawasan sempadan Daerah Rekamasi Rawa Untuk pengamanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun oleh Pemerintah
maupun pihak swasta ditetapkan adanya garis sempadan di kiri kanan saluran yang berfungsi untuk melindungi jaringan, memberikan kemudahan bagi petugas dalam melaksanakan tugas eksploitasi dan pemeliharaan, penyediaan tempat penimbunan hasil pengerukan/galian serta peningkatan fungsi jaringan. Berdasarkan Permen PU No. 64 Tahun 1993 tentang reklamasi rawa, garis sempadan sebagaimana ditetapkan sebagai berikut : 1. Untuk saluran primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurangkurangnya 2 1/2 (dua setengah) x (kali) lebar atas saluran, diukur dan as saluran.
IV -11
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 2. Untuk saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) meter diukur dari kaki tanggul sebetah Luar. 3. Untuk saturan primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa khusus untuk tambak baru sekurang-kurangnya 1 (satu) meter diukur dan kaki Langgit sebelah luar.
Adapun arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan sempadan daerah reklamasi rawa adalah sebagai berikut ; 1.
Pemantapan sempadan kawasan rekamasi rawa sesuai dengan peraturan perundangan yang beraku, dimana Lebar lahan yang dibatasi garis sempadan pada janingan reklamasi rawa yang sudah dibangun dan dimanfaatkan masyarakat sebelum ditetapkannya peraturan tersebut diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
2.
Perlindungan dan Pengembangan jalur hijau disepanjang sempadan kawasan rekamasi rawa.
4.1.3 Kawasan Suaka Alam Kawasan
Suaka
Alam
adalah
kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Rencana pola ruang kawasan
suaka
dikembangkan Banyuasin
di
berupa
alam wilayah
yang
akan
Kabupaten
kawasan
Suaka
Flaura dan Fauna di Kawasan Suaka Lama Bentayan dan Padang Sugihan Kabupaten Banyuasin
IV -12
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Margasatwa yaitu berupa Perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya serta kawasan Taman Nasional Sembilang dan Taman Nasional Laut. a. Kawasan Suaka Margasatwa Sebagai kawasan satwa margasatwa, kawasan ini merupakan habitat gajah Sumatera terbesar yang dihuni sekitar 200 ekor dan beberapa satwa langka lainnya seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Macan Dahan (Neofelis nebulosa). Di Kabupaten Banyuasin kawasan suaka margasatwa yang telah ada dan tetap akan dipertahankan adalah kawasan suaka Padang Sugihan seluas 75.000 Ha yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut No.004/Kpts-II/1983. Kawasan ini termasuk dalam dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan masing-masing 71.888 Ha dan 3.112 Ha. Selain itu kawasan suaka alam yang lain adalah Suaka Alam Bentayan di Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas 19.300 Ha. Secara
umum
Upaya-upaya
yang
dapat
dilakukan
sebagai
arahan
pengembangan kawasan suaka alam untuk mempertahankan keseimbangan ekologi dan menjaga kelestarian sumberdaya alam, antara lain: a) perlindungan kawasan suaka margasatwa Padang Sugiahan seluas 75.000 Ha di Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan dan Bentayan seluas 19.300 Ha di Kecamatan Tungkal Ilir. b) perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya b. Taman Nasional Sembilang (TNS) Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariw isata dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk pengembangan pendidikan, penelitian rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Kriteria taman nasional adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan
IV -13
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin satwa yang beragam, memiliki arsitektur tentang alam yang baik untuk keperluan pariwisata. Taman Nasional Sembilang merupakan situs Ramsar terletak di pesisir timur Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Banyuasin II, merupakan kawasan lahan basah yang sebagian besar terdiri dari hutan mangrove dan hutan rawa air tawar serta hutan rawa gambut yang terletak di belakangnya. Hutan mangrove yang meluas hingga 35 km ke arah darat (hulu) di kawasan ini merupakan sebagian kawasan hutan mangrove terluas yang tersisa dengan banyak muara sungai dan dataran lumpur yang luar di sepanjang pantai timur pulau Sumatera.
Kawasan Taman Nasional Sembilang Kabupaten Banyuasin
Sebagai
kawasan
lindung,
kawasan
hutan
mangrove
tersebut
fungsi
perlindungannya adalah melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat perkembangbiakan dari berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya. Dalam pengembangannya kawasan Taman Nasional Sembilang juga akan difungsikan sebagai taman wisata alam berupa kawasan ekowisata mangrove. Di Kawasan Taman Nasional Sembilang terdapat area konservasi perairan laut yang mempunyai ciri khas berupa keragaman atau keunikan ekosistem. Adapun fungsi perlindungannya adalah melindungi keragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
IV -14
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
Kawasan Mangrove Taman Nasional Sembilang
Ilustrasi Rencana Ekowisata Mangrove di Kawasan Taman Nasional Sembilang
Gambar 4.1 Ilustrasi Pengembangan kawasan ekowisata mangrove di TNS Selain itu Taman Nasional Sembilang juga merupakan habitat bagi sejumlah spesies penting/terancam Beruang Madu (Helarctos malayanus), Lumba-lumba Tanpasirip Punggung (Neophocaena phocaenoides), Buaya Muara (Crocodylus porosus), serta lebih dari 32 spesies burung air, termasuk spesies yang status populasinya rentan (vulnerable) di dunia seperti Bangau Bluwok (Mycteria cinerea), Bangau Tontong (Leptoptilos javanicus), dan Trinil-lumpur Asia (Limnodromus semipalmatus). Dataran lumpur yang luas di kawasan ini merupakan habitat persinggahan bagi ribuan burung air migran terutama pada bulan Oktober hingga April dan Hutan mangrove yang ada juga merupakan habitat yang subur bagi perikanan (ikan dan udang). Penetapan kawasan taman nasional, sebagai kawasan pelestarian alam di Kabupaten Banyuasin dalam pengembangannya mengalami usulan perubahan luasan, usulan perubahan tersebut menjadi APL untuk mengakomodir perkembangan Desa Tanahpilih di kawasan daratan dan kawasan perairan menjadi kawasan penyangga di sepanjang sungai Calik, sungai Lalan, Kawasan konservasi perairan di Teluk Banyuasin untuk kepentingan rencana Tanjung Api-Api dengan total seluas 11.471 Ha. Selain perubahan diatas, juga diusulkan penambahan kawasan Taman Nasional yang semula berupa APL masing-masing di kawasan Sungsang II, kawasan konservasi perairan TNS serta APL yang berbatasan dengan TNS dengan total penambahan 7.223,4 Ha, sehingga dengan usulan pengurangan dan penambahan tersebut total rencana pengembangan TNS menjadi 198.502,44 Ha dari luas semula 202.750 Ha yang telah ditetapkan menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/Kpts-II/003 tanggal 19 Maret 2003 , berikut rincian usulan perubahannya : IV -15
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tabel 4.5 Perubahan Kawasan Taman Nasional Sembilang (Ha) Nama Kawasan TN Sembilang Perairan Sembilang
TN
Pengurangan Luasan Nama Kawasan TNS menjadi APL 3.756,62 APL berbatasan dengan TN Sembilang 7.714,38 Konservasi Perairan TN Sembilang APL Sungsang II 11.471 Total
Penambahan Luasan APL menjadi TNS 1.315
Total Total kawasan 202.750 – 11.471 + 7.223,44 = 198.502,44 hutan lindung Sumber : Usulan perubahan kawasan hutan tahun 2010
1.484,82 4.423,62 7.223,44
Rencana perubahan kawasan Taman Nasional Sembilang tersebut diatas untuk sementara menunggu keputusan Menteri Kehutanan statusnya adalah Holding Zone. Adapun arahan pengembangan kawasan Taman Nasional, antara lain: a) Perlindungan dengan tetap mempertahankan kawasan Taman Nasional Sembilang seluas 198.502,44 Ha yang terletak di Kecamatan Banyuasin II. b) Pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai. c) perlindungan mangrove, keanekaragaman biota dan tipe ekosistem untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya d) Pengembangan pariwisata berupa ekowisata mangrove yang disertai dengan pengembangan balai penelitian dan budidaya mangrove. 4.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Banyuasin terdiri dari kawasan rawan genangan, kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan khususnya hutan dan lahan gambut serta kawasan rawan angin puting beliung. Untuk kawasan rawan genangan, Luasannya cukup beragam mulai dari genangan dengan tipe A yaitu lahan yang selalu terluapi air pasang baik pasang besar maupun pasang kecil, tipe genangan ini terutama terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Makarti Jaya, Muara Padang, Banyuasin II, dan Muara Sugihan. Selanjutnya tipe genangan B dimana lahan terluapi saat pasang besar, kondisi ini terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Muara Sugihan, Muara Telang, Sumber Marga IV -16
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Telang dan Makarti Jaya. Tipe genangan C yaitu dalam kondisi tidak tergenang tetapi kedalaman air tanah pada waktu pasang surut kurang dari 50 cm dan genangan tipe D yaitu dalam kondisi tidak tergenang pada waktu pasang air tanah lebih dari 50 cm, tetapi pasang surutnya air masih terasa atau tampak pada saluran tersier. Untuk Sebaran daerah genangan
C dan D cukup merata hampir di seluruh kecamatan
Kabupaten Banyuasin. Guna mengantisipasi terjadingan genangan khusunya di kawasan dengan tipe genangan A dan B selama waktu pasang dan musim penghujan, faktor-faktor penyebab aliran bebas di permukaan harus diminimalisir dengan melakukan beberapa hal, antara lain : 1.
Normalisasi pada aliran sungai-sungai kecil dan kanal perlu dilakukan secara terprogram;
2.
Pembuatan saluran-saluran pengaliran (drainase) yang mampu mengontrol aliran permukaan;
3.
Revitalisasi kawasan tangkapan air (catchment areas);
4.
Konservasi ekologi kawasan rawa.
5.
Pembangunan tanggul penahan air
6.
Pemberdayaan peran serta masyarakat disekitar wiayah DAS di Kabupaten Banyuasin Rencana pola ruang di Kabupaten Banyuasin merupakan kawasan yang rawan
terhadap
genangan
sehingga
membutuhkan
pengendalian
khusus
untuk
pengembangan kawasan budidaya terutama untuk kawasan terbangun. Hal ini terkait dengan kawasan yang harus dilindungi seperti
sempadan sungai, kawasan sekitar
danau dan rawa dalam, dan kawasan bergambut. Berdasarkan sebaran hot spot hasil pantauan Satelit SSMFP, potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan bergambut cukup tinggi di Kabupaten Banyuasin, yang tersebar di Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasinsatu, Muara Padang , Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta kawasan lain yang memiliki Lahan gambut cukup tebal seperti di daerah Taman Nasional (TN) Sembilang dan sekitarnya. Potensi kebakaran yang cukup tinggi pada kawasan lahan gambut, perlu diantisipasi dengan : 1. rencana pola ruang melalui penetapan kawasan bergambut menjadi kawasan lindung. Hal ini juga terkait dengan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya;
IV -17
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 2.
Melalui Pola penyiapan lahan pertanian khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir, Muara Telang, Muara Sugihan Disamping itu Kabupaten Banyuasin juga memiliki kawasan rawan angin puting
beliung yakni di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung, Kecamatan
Pulau
Rimau,Kecamatan
Talang
Kelapa,
Kecamatan
Tungkal
Ilir,
Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, dan Kecamatan Tanjung Lago. Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk kecamatan-kecamatan dimaksud perlu diprioritaskan upaya-upaya penaggulangan bencana angin puting beliung. Seperti Perlindungan vegetasi tegakan pada kawasan pantai. Bencana Alam lainnya yaitu rawan kekeringan, Dari Indeks Risiko Bencana Kekeringan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) Tahun 2010 dan Kajian Risiko Kekurangan Air oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kabupaten Banyuasin termasuk dalam tingkat risiko tinggi untuk bencana kekeringan. Tingkat risiko menengah sampai sangat tinggi yang tersebar di kawasan DAS Musi serta tingkatan risiko dari sangat rendah sampai sangat tinggi di kawasan Das Banyuasin. Terkait dengan rencan pola ruang, upaya penanggulangan bencana untuk kekeringan di Kabupaten Banyuasin dapat dilakukan melalui Keberlanjutan konservasi lahan, hutan konservasi dan reboisasi untuk pemeliharaan kuantitas dan kualitas penyediaan air 4.2 RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA Rencana pengembangan pola ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Banyuasin pada dasarnya di arahkan dalam rangka optimasi pemanfataan sumber daya dan ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kriteria untuk mendelineasi kawasan/sub-kawasan budidaya secara umum lebih didasarkan pada faktor kesesuaian lahan untuk dikembangkan. Klasifikasi kawasan budidaya yang akan diuraikan terutama dikaitkan dengan fungsi utama pemanfaatan ruangnya dalam menampung kebutuhan penduduk. Dilihat dari kriterianya, pada dasarnya terdapat wilayah yang dapat saja memenuhi kriteria untuk pengembangan beberapa jenis kegiatan budidaya (misalnya pertanian tanaman lahan basah, tanaman lahan kering, perkebunan dan pertambangan). Dengan kata lain, bahwa penggarisannya (deliniasi) di atas peta akan menjadi tumpang tindih (overlap). Dengan demikian pengalokasian ruangnya di samping didasarkan pada kesesuaian lahan, juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomis serta kebijakan IV -18
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin secara nasional atau daerah sebagai dasar bagi prioritasnya. Ketentuan/kriteria yang dijadikan acuan dalam mengkaji alokasi dan sebaran kawasan budidaya adalah Keputusan Presiden No. 57/1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan tata ruang nasional dan penyusunannya mengacu pada Pertaturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, maka rencana pola ruang untuk kawasan budidaya yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin, secara garis besar dibagi menjadi : a) kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat di konversi b) kawasan
peruntukan
pertanian,
yang
dirinci
meliputi
kawasan-kawasan:
peruntukan pertanian lahan pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan; c) kawasan peruntukan perikanan; d) kawasan peruntukan pertambangan; e) kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga; f) kawasan
peruntukan
pariwisata,
yang
dirinci
meliputi
kawasan-kawasan:
peruntukan pariwisata budaya, peruntukan pariwisata alam, dan peruntukan pariwisata buatan; g) kawasan peruntukan permukiman yang terdiri dari permukiman perdesaan dan perkotaan h) kawasan peruntukan lainnya yang terdiri dari pertahanan keamanan, rencana reklamasi pantai 4.2.1 Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan produksi dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut. Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat : a. Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; b. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan; IV -19
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin c. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya; d. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan; e. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya dan meningkatkan ekspor; atau f. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan. Kawasan hutan produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyuasin hanya berupa kawasan hutan produksi tetap (± 68.393,37 Ha) dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi ini pengembangannya berdasarkan ketentuan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berlokasi di wilayah Kecamatan Banyuasin II yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Sembilang. Namun demikian kawasan hutan produksi tersebut saat ini dalam kondisi tidak produktif karena potensi kayu yang rendah pasca penebangan. a.
Peruntukan hutan produksi tetap Hutan produksi tetap Adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi
dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Pada hutan produksi tetap pada dasarnya hasil hutan dapat dikelola seoptimal mungkin, tetapi tetap memberlakukan prinsip dasarnya yakni apa yang diambil dari alam harus diganti dengan hal yang serupa kepada alam, sehingga pengambilan hasil hutan harus dilaksanakan secara bergilir dan dilakukan penanaman kembali sebagai bagian dari upaya pelestarian sekaligus mempertahankan kualitas alam. Kawasan hutan produksi tetap yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin seluas 67.051,16 Ha atau sebesar 5,2% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin, dan tersebar di Kecamatan Banyuasin II seluas 61.746,12 Ha, Kecamatan Muara Sugihan seluas 5.290,01 Ha dan Kecamatan Tungkal Ilir seluas 15,026 Ha. Dalam Pengembangannya terjadi perubahan luas untuk hutan produksi di Kabupaten Banyuasin berupa penambahan luas hutan di Muara Sugihan seluas 1.342,21 sehingga total kawasan hutan produksi di Kabupeten Banyuasin menjadi 68.393,37 Ha. Rencana penanganan kawasan produksi tetap adalah : 1. Penetapan dan perlindungan kawasan hutan produksi tetap seluas 68.393,37 Ha di Kecamatan Banyuasin II, Muara Sugihan dan Tungkal Ilir. IV -20
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 2. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebang, dan tidak dapat dialihfungsikan ke budidaya lainnya kecuali untuk tanaman dengan tegakan yang dapat memberikan fungsi perlindungan. 3. Pengembangan kawasan penyangga pada kawasan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Banyuasin
hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung. 4. Melakukan
pemantauan
dan
pengendalian
kegiatan
pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya. 5. Pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis hutan tanaman industry
b. Peruntukan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HOK) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Kondisi eksisting dan telah ditinjau oeh tim terpadu, Melalui surat keputusan Kementerian Kehutanan, terdapat perubahan kawasan hutan produksi yang dikonversi menjadi perkebunan sawit sebesar 15.396 Ha. Selain perubahan tersebut, dari penetapan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan dan Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan oleh Tim terpadu pusat Tanggal 2 November sampai dengan 5 November 2011 dalam rangka penelitian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Banyuasin dengan total yang diusulkan sebesar 60.781,85 Ha, rincian usulan perubahan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Usulan Perubahan Hutan Produksi yang di konversi Nama Kawasan HPK Tanjunglago HPK Air Senda Air Limau HPK. Bertak/Sungai Lilin HPK Gelumbang Total
FUNGSI Awal Usulan HPK APL HPK APL HPK APL HPK APL
Luas (Ha) 11.295,97 1.469,59 40.525,29 7.491,00 60.781,85
Sumber : Usulan Perubahan IV -21
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Keseluruhan usulan perubahan status hutan yang dapat dikonversi tersebut, berubah menjadi areal penggunaan lain (APL) untuk kebutuhan mendesak, Di wilayah HPK Tanjunglago berdasarkan fakta dilapangan merupakan bagian dari sentra penghasil padi/beras pasang surut Kabupaten Banyuasin, dimana yang tersisa terdapat Desa Asli (Desa Tanjunglago dan Desa Srimenanti) Desa Tanjungago telah menjadi pusat Kecamatan Tanjunglago dilengkapai dengan infrastruktur seperti kantor camat, Puskesmas, Pustu dan fasilitas pendidikan serta terdapat desa-desa eks transmigrasi antara lain
Desa Sukadamai
,Tanjung Lago, Desa Sukatani dan Desa Banyuurip. Sedangkan HPK di Air Senda Air Limau yang tersisa semuanya merupakan permukiman dan perkebunan masyarakat. Pada Kawasan HPK Bertak/Sungai Lilin ini terdapat Desa Asli ( Desa Keluang dan Desa Bentayan) serta Desa eks transmigrasi antara lain Desa Bumi Serdang, Desa Sidomulyo, Desa Pancamulya ,Desa Sukajaya ,Desa Sukakarya. Selain itu di wilayah HPK Bertak dan telah ada Puskesmas, SD, SMP, SMA, Pustu, Kantor KUA, dan Kantor Camat serta salah satu desa tersebut telah menjadi ibukota kecamatan tungkal ilir yaitu sidomulyo. Sedangkan untuk HPK Gelumbang areal ini sebagian besar
telah
berupa Areal pesawahan dan perkebunan rakyat. Penetapan kawasan Secara resmi usulan kawasan tersebut telah diusulkan melalui Surat keputusan Bupati Nomor 050/3713/Bappeda-PM/PPWFS/2011 tanggal 25 November
2011
dan
diteruskan
oeh
Surat
keputusan
Gubernur
Nomor
522/3519/Bappeda/2011 tanggal 20 Desember 2011. Sehubungan dengan belum dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan HPK menjadi APL maka status Kawasan HPK masih dalam bentuk Holding Zone , segala proses perizinan di kawasan ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan yang berlaku terahir. Adapun rencana penanganan kawasan produksi yang dikonversi adalah : 1. Apabila dilakukan penebangan, digunakan pola tebang pilih agar hutan yang ada dapat dikelola secara selektif, sehingga keutuhan hutannya sejauh mungkin terpelihara. Kond`isi tersebut dilakukan untuk menghindari adanya bencana alam longsor, 2. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya
IV -22
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 4.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan pertanian di Kabupaten Banyuasin, meliputi pertanian lahan pangan (persawahan), pertanian holtikultura (ladang, kebun campur), perkebunan, dan peternakan. a.
Pertanian Pangan Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin didominasi oleh kawasan
pertanian lahan basah. Hal ini terkait dengan letak geografis dan kondisi fisik wilayah Kabupaten Banyuasin yang berupa dataran rendah dan merupakan rawa pasang surut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka luas lahan pertanian pangan yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin yakni seluas 232.873,40 Ha (20% dari luas wilayah kabupaten), dari luas tersebut, sekitar 35.588 Ha masih belum termanfaatkan. Sebagai penopang lumbung padi Nasional bagi Sumatera Selatan, pengembangan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuasin dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan dengan alokasi luasan terbesar yaitu Kecamatan Muara Sugihan yaitu 42.326,09 Ha. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut : Tabel 4.7 Luas Kawasan Pertanian Pangan Kabupaten Banyuasin Kecamatan
Luas (Ha)
1.8101 Kec. Air Salek 21.359 Kec. Banyuasin I 13.145 Kec. Banyuasin II 5.391 Kec. Banyuasin III 16.818 Kec. Makarti Jaya 26.461 Kec. Muara Padang 27.615 Kec. Muara Sugihan 17.394 Kec. Muara Telang 17.078 Kec. Pulau Rimau 3.070 Kec. Rambutan 19.200 Kec. Rantau Bayur 1.050 Kec. Suak Tapeh 18.391 Kec. Tanjung Lago 6.667 Kec. Tungkai Ilir 2.454 Kec. Sembawa 1.520 Kec. Betung 1.655 Kec. Talang Kelapa 13.890 Kec. Sumber Marga Telang 1.615 Kec. Air Kumbang Total 232.873,40 Sumber : Hasil Analisis dan rencana 2011
IV -23
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
Adapun arahannya adalah : 1. Pengembangan dan perlindungan pertanian pangan seluas 238.259,40 yang tersebar di setiap kecamatan. 2. Atas pertimbangan tertentu, dan untuk menjamin agar kawasan pertanian tidak berubah fungsi, maka kawasan-kawasan pertanian pada lokasi-lokasi tertentu dapat ditetapkan sebagai kawasan pertanian abadi. 3. Perlu adanya inventarisasi ulang terhadap luas baku sawah maupun jaringan irigasi yang ada. 4. Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi 5. Pembangunan dan pengembangan pertanian lahan kering dengan komoditi palawija di seluruh Kecamatan 6. Konservasi tanah dan air pada lahan pertanian 7. Penggunaan bibit unggul dengan kualitas tinggi, pematangan awal dan tahan terhadap genangan air yang berkadar garam relatif tinggi 8. Penggunaan teknik budidaya pangan 9. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian b. Pertanian Tanaman Holtikultura Ciri khas dari pertanian hortikultura ini adalah tanaman lahan kering yang bernilai ekonomi tinggi (Tejoyuwono, 1989), seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Komoditas pertanian hortikultura yang terdapat di Kabupaten Banyuasin untuk sayursayuran adalah kacang panjang, tomat, terong, timun, kangkung, bayam, buncis dan cabe. Sedangkan komoditas buah-buahan yang unggulan seperti jeruk, rambutan dan pisang. Mengingat karakteristik wilayah dan penduduk serta kesesuaian lahan yang ada,
kegiatan
pertanian
holtikuktura
di
Kabupaten
Banyuasin
bersifat
pilihan/kondisional yang diusahakan disela waktu kegiatan pertanian utama yaitu pertanian pangan. Lahan yang digunakan untuk holtikultura tersebar hampir di setiap IV -24
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin kecamatan dan sebagian
besar dilakukan disekitar permukiman. Pengembangan
kedepan pertanian holtikultura sangat tepat untuk dikembangkan terutama untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif. c.
Perkebunan Kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin dikembangkan berdasarkan
fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing kecamatan. Kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin dibedakan berdasarkan komoditas dengan potensi luas dominan/terbesar meliputi perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan kelapa dalam dan tebu. Total Luas perkebunan yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin seluas 406.520,07 ha atau sekitar 27% dari luas Kabupaten Banyuasin yang pengembangannya hampir di seluruh kecamatan. Luas tersebut terdiri dari perkebunan karet sebesar 142.041,87 Ha, perkebunan sawit 241.506,03 Ha, perkebunan kelapa dalam sebesar 21.559,60 Ha dan perkebunan tebu seluas 1.412,57 Ha. Untuk persebaran luasan perkebunan di setiap kecamatan, akan dijelaskan melalui tabel berikut : Tabel 4.8 Luasan Peruntukan Perkebunan Kecamatan
2.937,91
Luas (Ha) Karet -
4.772,65
7.143,20
Kalapa Dalam 845,62 -
28,069,92 656,03 2.321,81 1.787,75
27,43
2.014,98
24.019,32 30.175,81
-
21,10
7.284,89
3.332,24 -
11.819,08
44.666,23
3.308,25 10.679,06 3.783,21
1.088,87 53,67 2.716,99 7.554,58
Sawit Air Salek Banyuasin I Banyuasin II Banyuasin III Betung Makarti Jaya Muara Padang Muara Sugihan Muara Telang Pulau Rimau Rambutan Rantau Bayur Sembawa Suak Tapeh Talang Kelapa Tanjung Lago Tungkal Ilir Sumber Marga Telang Air Kumbang Total
14.985,32
8.446,09
123,48 -
5.550,08
12.840,22
14.749,24 21.435,63 33.991,91 31.396,63
13.589,32
900 21.505,60
9.167,35
241.506,03
142.041,87
1.525,26 2,18
13.817,60
Total (Ha)
21.559,60
Tebu -
1.412,57
1.412,57
4.283,53 12.915,85 2.042,41 27.586,35 32.497,62 9.093,74 16.151,32 1.212,35 53,67 57.760,39 28.664,38 13.229,30 19.390,30 30.729,56 24.160,88 38.994,09 49.626,80 8.454,58 29.672,95 406.520,07
Sumber : Hasil Analisis,2011 IV -25
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
Kawasan Perkebunan di Kabupaten Banyuasin Arahan pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin adalah : 1. Penetapan dan perlindungan kawasan perkebunan dengan total 406.520,07 ha, terdiri dari perkebunan karet sebesar 142.041,87 Ha, perkebunan sawit 241.506,03 Ha, perkebunan kelapa dalam sebesar 21.559,60 Ha dan perkebunan tebu seluas 1.412,57 Ha. 2. melakukan peremajaan tanaman perkebunan secara berkala 3. Memperbaiki dan mengembangkan prasarana dan sarana infrastruktur ke lokasi perkebunan maupun untuk pengolahan dan pemasaran. 5. Pemilihan
komoditas
unggulan
di
kawasan
agropolitan
sifatnya
tidak
tetap/dinamis, disesuaikan dengan kondisi fisik tanah di kawasan tersebut dan kondisi pasar yang ada. 6. Mendorong tumbuh berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha. 7. Menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha perkebunan. Selanjutnya langkah yang sangat relevan dalam pembangunan perkebunan ke depan
adalah
menerapkan
pengembangan
konsep
”Corporate
Community
Relationship”. Melalui pengembangan konsep ini, diharapkan : 1. Pengusaha perkebunan rakyat atau masyarakat sekitar perkebunan dapat berperan di dalam pengelolaan perkebunan. 2. Pengusaha perkebunan besar dengan segala kelebihan yang dimilikinya dapat berperan membantu meningkatkan produktivitas dan mutu hasil perkebunan rakyat, baik melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi maupun diversifikasi usaha perkebunan. 3. Pengusaha
perkebunan
dapat
ikut
berperan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur setempat. IV -26
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin d. Peternakan Berdasarkan data populasi dan rencana program pengembangan sentra peternakan Pemerintah kabupaten Banyuasin, pengembangan sentra peternakan
akan
dikembangkan
yaitu
Pengembangan sentra peternakan ternak besar, Usaha Peternakan Unggas di Pangkalan Balai
Pengembangan sentra peternakan ternak kecil
dan Pengembangan sentra peternakan unggas. Kawasan peternakan yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin sekitar 1.518 Ha. Khusus untuk kecamatan lainnya, peternakan tidak menempati kawasan tersendiri tetapi terintegrasi pada kawasan pertanian pangan dan perkebunan. Sebaran lokasi pengembangan kawasan peternakan tersebut yaitu terpusat di Kecamatan Rambutan sebesat 353,24 Ha, Kecamatan Sembawa 79,29 Ha serta Kecamatan Talang Kelapa sebesar 1.085,81 Ha. (Perhatikan Tabel berikut ) Tabel 4.9 Luasan Peruntukan Kawasan Peternakan Kecamatan Luas (Ha) Rambutan 353,24 Sembawa 79,29 Banyuasin III 50 Suak Tapeh 100 Talang Kelapa 935,81 Total 1.518,34 Sumber : Hasil Analisis,2011
Arahan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Banyuasin adalah : 1. Penetapan dan perlindungan kawasan peternakan dengan total 1.509 Ha, terdiri di Kecamatan Rambutan sebesat 340,9 Ha, Kecamatan Sembawa 82,962 Ha serta Kecamatan Talang Kelapa sebesar 1.086,1 Ha 2. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung peternakan 3. Mendorong tumbuh berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha melalui pengembangan industri peternakan 4.2.3 Perikanan Rencana pola ruang kawasan budidaya untuk pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada potensi sumberdaya perikanan IV -27
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin yang cukup melimpah di wilayah ini, hal ini ditunjang dengan luas perairan laut Banyuasin yang mencapai sekitar 1.765,4 km2 dan panjang garis pantai 275 km. Usaha perikanan di Kabupaten banyuasin terdiri dari perikanan laut, perairan umum (budidaya keramba), budidaya tambak dan budidaya ikan air tawar. Dasar penentuan kawasan perikanan adalah secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan, dan secara ruang dapat memberikan manfaat untuk :
Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
Tidak mengganggu fungsi lindung;
Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam;
Meningkatkan pendapatan masyarakat;
Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
Meningkatkan kesempatan kerja; ekspor dan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 4.10 Luasan Peruntukan Kawasan Perikanan Kecamatan
Luas (Ha)
Kec. Air Salek Kec. Banyuasin II Kec. Makarti Jaya Kec. Muara Sugihan Kec. Muara Telang Kec. Rantau Bayur Kec. Tanjung Lago Kec.Talang Kelapa Kec. Sumber Marga Telang Kec. Rambutan Total
608,80 1.643,59 1.612,87 2.916,88 76,61 626,85 1.564,76 17,72 0,03 20 9.088,11
Sumber : Hasil Analisis dan Rencana,2011 Kegiatan Perikanan di Sungsang
Kabupaten Banyuasin mempunyai 275 km panjang pantai namun hanya dilengkapi dengan 1 Tempat Pelelangan ikan (TPI), yaitu di Sungsang. Saat ini potensi kawasan pesisir (laut) yang perlu dikelola dengan potensi 102.300 Ton/Tahun yang berada pada kawasan tangkap sampai batas IV -28
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 4 mil dari pantai (kewenangan kabupaten sekitar 1,3 juta Ha). Secara lebih detil rencana pengelolaan kawasan laut dan pesisir didetailkan pada rencana pengelolaan zonasi kawasan pesisir pada studi yang berbeda. Adapun arahan pengembangan Kawasan perikanan dimaksud adalah : 1. Tambak : Lokasi pengembangan areal tambak di Kabupaten Banyuasin dialokasikan di Kecamatan Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan, Muara Telang, Sumber Marga Telang dan Tanjung Lago dengan luas total 8.423,54 ha 2. Perikanan air tawar (kolam) di Kecamatan Talang Kelapa seluas 217,72 Ha, Rantau Bayur seluas 426,85 Ha dan Kecamatan Rambutan seluas 20 Ha serta daerah lain yang memiliki potensi budidaya air tawar. 3. Perikanan tangkap sungai, melalui Sungai Komering, Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Upang, Sungai Air Saleh dan Sugihan. Budidaya sungai di Kecamatan Rantau Bayur dan Musi 4. Perikanan tangkap laut dangkal di Selat Bangka 5. Pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Penetapan kawasan minapolitan di Kabupaten Banyuasin dialokasikan di Kawasan Sungsang yang dikembangkan untuk perikanan tangkap dan laut serta sebagian kecil untuk perikanan tambak. Kawasan Air Batu, Sukamoro dan Rantau Bayur untuk perikanan Budidaya air tawar serta kawasan Muara Sugihan, Banyuasin II untuk pengembangan perikanan tambak/payau. 6. Pengembangan kawasan perikanan darat diserasikan dengan pemanfaatan ruang permukiman maupun pemanfaatan ruang kawasan pertanian, maupun industri hasil pertanian. 4.2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan Dasar penentuan kawasan pertambangan di Kabupaten Banyuasin adalah kawasan
yang
secara
teknis
dapat
digunakan
untuk
pemusatan
kegiatan
pertambangan, dan tidak menganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta apabila dimanfaatkan dapat memberi kontribusi daerah, yakni :
Meningkatkan produksi pertambangan; IV -29
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
Tidak mengganggu fungsi lindung;
Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam;
Meningkatkan pendapatan masyarakat;
Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
Meningkatkan kesempatan kerja; ekspor dan perkembangan masyarakat. Kondisi eksisting, pemanfaatan potensi Recana pola
Kegiatan Pertambangan di Kab. Banyuasin
ruang kawasan pertambangan di Kabupaten Banyuasin tidak dapat ditetapkan secara eksklusif, namun berupa kegiatan pertambangan baik hanya berupa bahan galian mineral dan batubara maupun pertambangan minyak bumi. Penyebaran kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sebagian besar berlokasi di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah sumur produksi sebanyak 24 sumur.
Kegiatan penambangan batu bara terdapat di wilayah Kecamatan Betung, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Rantau Bayur, Talang Kelapa, Muara Telang dan Kecamatan Banyuasin III. Jenis batubara di lokasi tersebut pada umumnya dari jenis lignite dengan kadar air yang tinggi namun nilai kalorinya rendah. Kegiatan pertambangan lainnya berupa gambut di Kecamatan Banyuasin II, Kaolin di Kecamatan Betung dan Kecamatan Talang Kelapa; pasir kuarsa dan bentonit di wilayah Kecamatan Talang Kelapa; dan tanah urug tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin.
Tabel 4.11 Persebaran Kawasan Pertambangan Kab. Banyuasin IUP Operasi Produksi Kecamatan
Kec. Banyuasin III Kec. Betung Kec. Pulau Rimau Kec. Rantau Bayur Kec. Tungkai Ilir total
Luas (Ha)
616,28 3.620,25 99,077 3.616,59 4.902,315 12.674,523
Sumber : Hasil Analisis dan Rencana,2011 Arahan pengembangan pertambangan di Kabupaten Banyuasin adalah : IV -30
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 1. Penetapan dan pengembangan kawasan pertambangan sebesar 209.052 Ha dengan status perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 12.674 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 196.378 Ha yang berada di Kecamatan Banyuasin III, Pulau Rimau, Rantau Bayur, Betung, Tungkal Ilir, Talang Kelapa dan Kecamatan Muara Telang. 2. Selain itu perlu dilakukan sanksi yang tegas jika melanggar aturan yang telah disepakati, dan diwajibkan untuk melakukan reboisasi kembali terhadap lahan yang sudah dieksploitasi. 3. Mewajibkan bagi seluruh pemegang eksploitasi untuk melakukan reboisasi terhadap kawasan yang telah dieksploitasi, jika melanggar diberikan sanksi. 4. Memberikan batasan lahan yang dapat dieksploitasi dan harus menjaga keseimbangan lingkungan yang ada. 4.2.5 Kawasan Peruntukan Industri Kawasan industri adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur, kawasan ini dilengkapi dengan prasarana, sarana penunjang yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri (Kamus Tata Ruang, 1997). Beberapa hal yang menjadi dasar dalam penentuan kawasan industri di Kabupaten Banyuasin adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan apabila digunakan untuk kegiatan industri dapat memberikan manfaat :
Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
Tidak mengganggu fungsi lindung;
Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam;
Meningkatkan pendapatan masyarakat;
Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
Meningkatkan kesempatan kerja;
Meningkatkan ekspor; dan
Meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat setempat.
IV -31
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang ada. Kondisi eksisting saat ini, struktur ekonomi Kabupaten Banyuasin banyak bertumpu pada sektor primer yakni sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan. Sementara sektor sekunder seperti industri pengolahan yang banyak digunakan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah belum mampu mengimbangi sektor primernya. Sehingga untuk meningkatkan perekonomian wilayah Banyuasin perlu dikembangkan kawasan industri yakni antara lain : 1. Kawasan industri yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin dengan jenis industri besar yaitu kawasan industri gasing di Kecamatan Talang Kelapa dan industri di kawasan Tanjung api-api, untuk mengolah hasil sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Banyuasin. 2. Lahan peruntukkan industri merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai zona industri berkembang karena adanya kemudahan akses dan kecenderungan menjadi area industri karena sebelumnya sudah banyak terdapat industri. Lokasi yang dkembangkan harus tetap memperhatikan daya dukung lahannya dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran yaitu industri di kawasan mariana. 3. Sentra industri kecil dikembangkan di setiap kecamatan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Pola pengembangannya mengikuti kecenderungan yang ada yakni menyatu dengan permukiman tenaga kerja dari penduduk lokal dan dikerjakan di tiap rumah. 4. Sentra industri kecil diarahkan pengembangannya dengan pengendalian terhadap pengembangan pemanfaatan lahannya serta dikelola limbahnya pada tempat yang sudah berkembang. Arahan persebaran kawasan industri di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : Tabel 4.12 Persebaran Kawasan Industri Kab. Banyuasin Kecamatan Luas (Ha) Banyuasin I 1.004,21 Banyuasin II 8.727,19 Muara Telang 21,77 Talang Kelapa 5.091,33 Sumber Marga Telang 3.658,34 Total 18.502,84 Sumber : Hasil Analisis dan Rencana,2011
IV -32
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Berdasarkan
perkembangan
dan
persebaran
industri
di
atas,
maka
arahan
pengembangan industri di Kabupaten Banyuasin adalah : 1. Penetapan dan pengembangan kawasan industri seluas 18.502,84 Ha, yang tersebar di Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin II, Sumber Marga Telang, Muara Telang dan Talang Kelapa. 2. Pada daerah pedesaan diarahkan pada sentra-sentra industri dan kerajinan serta pada permukiman yang ada. 3. Pada wilayah perkotaan diarahkan dengan mempertimbangkan batas wilayah kota dan rencana detail tata ruang kota sebagai breakdown dari rencana tata ruang wilayah kabupaten. 4. Pengembangan industri kecil dialokasikan secara terkonsentrasi pada satu kawasan tertentu maupun pada kawasan yang menyatu dengan permukiman penduduk; untuk industri kerajinan atau industri yang berkaitan dengan pariwisata diarahkan pada kawasan yang berdekatan dengan lokasi parawisata; dan untuk industri yang menimbulkan polusi diarahkan pada kawasan yang jauh dari permukiman. 5. Menjalin kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan industri kecil di dalam penyuluhan keterampilan, penyediaan dana dan distribusi pemasaran. 6. Pengembangan industri kecil ini perlu dilaksanakan di tiap kecamatan dengan diversifikasi jenis industri sesuai dengan kegiatan eksisting, bahan baku dan ketersediaan sumber daya lainnya. 4.2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan pariwisata secara teknis adalah kawasan yang apabila dikembangkan tidak mengganggu
kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan, apabila
dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata akan memberikan manfaat untuk :
Meningkatkan pendapatan daerah dan mendayagunakan investasi;
Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
Tidak mengganggu fungsi lindung;
Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam;
Meningkatkan pendapatan masyarakat;
Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; IV -33
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
Meningkatkan kesempatan kerja;
Melestarikan budaya; dan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka rencana pola ruang untuk pengembangan kawasan
pariwisata adalah yang tersebar di wilayah Kecamatan Banyuasin III khususnya di daerah Sembawa untuk pengembangan kawasan wisata agro, di wilayah Kecamatan Talang Kelapa khususnya di daerah Sukomoro untuk pengembangan kawasan wisata pemancingan, dan di wilayah Kecamatan Banyuasin II khususnya di daerah Sungsang dan Muara Baru untuk pengembangan kawasan wisata pesisir/kampung nelayan dan kawasan wisata Tugu Silk Air, Taman Nasional Sembilang dapat dikelola menjadi salah satu tujuan ekowisata. Beberapa aspek yang terkait dengan perencanaan kawasan wisata, perlu ditindaklanjuti dengan : 1. Penetapan dan pengembangan kawasan pariwisata seluas 889,94 Ha, yang tersebar di Kecamatan Banyuasin II 815,84 Ha dan Sumber Marga Telang 74,10 Ha. 2. Meningkatkan mekanisme pengelolaan pengembangan obyek wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. 3. Mensinkronkan
dan
meningkatkan
koordinasi
antara
sistem
kepariwisatan
kabupaten dengan Propinsi Sumatera Selatan, sehingga pengembangan obyek wisata andalan dalam skala regional dapat lebih terpadu. 4. Membuat
rencana
pengembangan
setiap
obyek
wisata,
guna
memacu
perkembangan dan menarik investasi dalam pembangunan kepariwisataan. 5. Mengingat bahwa sebagian besar obyek wisata ini merupakan wisata alam, maka sangat perlu dilakukan penjagaan ketat terhadap kelestarian alam sehingga meskipun dapat meningkatkan nilai tambah yang sangat besar dari sektor ini dan kelestarian alam dapat tetap terjaga. 6. Perlunya penyusunan rencana tapak pada setiap obyek wisata andalan. 7. Perlunya penyusunan paket wisata dan penawaran dalam berbagai tingkatan pengunjung. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan membuat dan mengkaitkan agenda wisata di kabupaten dengan Propinsi Sumatera Selatan.
IV -34
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 8. Perlu dibuat sistem informasi tujuan wisata yang berfungsi sebagai alat bantu dan sekaligus sebagai piranti pelayanan dan mempermudah wisatawan di dalam mencapai dan menikmati kebutuhan pariwisata. 4.2.7 Kawasan Permukiman Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Pemukiman). Selanjutnya pembangunan kawasan permukiman ditujukan untuk :
Menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman;
Mengintegrasikan
secara
terpadu
dan
meningkatkan
kualitas
lingkungan
perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya. Beberapa
hal
yang
dijadikan
dasar dalam
pengembangan
kawasan
permukiman bahwa kawasan secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, serta dapat membeerikan manfaat :
Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
Tidak mengganggu fungsi lindung;
Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam;
Meningkatkan pendapatan masyarakat;
Menyediakan kesempatan kerja; dan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Banyuasin dibedakan
menjadi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Rencana pengembangan pola ruang
untuk pengembangan permukiman perkotaan
pengembangannya direncanakan seluas 21.861,06 Ha yakni pada wilayah/kawasan yang termasuk ke dalam sistem perkotaan pada ibukota kecamatan masing-masing. Sedangkan pengembangan permukiman perdesaan direncanakan seluas 27.764,40 Ha IV -35
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin yang tersebar di setiap kecamatan, dengan luasan terbesar di Kecamatan Banyuasin II. Permukiman perkotaan selanjutnya diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya non pertanian yaitu pemerintahan, jasa dan perdagangan, dan industri. Sedang pengembangan
permukiman
perdesaan
selanjutnya
diarahkan
untuk
kegiatan
pelayanan pemerintahan tingkat desa dan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan dan peternakan), serta kegiatan pertambangan. Untuk kawasan permukiman terkait dengan pengembangan kawasan industri dan kebijakan pengembangan kasiba Lisiba di Kabupaten Banyuasin antara lain akan dikembangkan kawasan pemukiman di Kasiba talang Kelapa, Kawasan Sungsang dan Pangkalan Balai. Persebaran kawasan Permukiman di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : Tabel 4.13 Persebaran Kawasan Permukiman Kab. Banyuasin Kecamatan Kec. Airsalek Kec. Banyuasin I Kec. Banyuasin II Kec. Banyuasin III Kec. Betung Kec. Makarti Jaya Kec. Muara Padang Kec. Muara Sugihan Kec. Muara Telang Kec. Pulau Rimau Kec. Rambutan Kec. Rantau Bayur Kec. Suak Tapeh Kec. Tanjung Lago Kec. Tungkai Ilir Kec.Sembawa Kec.Talang Kelapa Kec. Sumber Marga Telang Kec. Air Kumbang Total
Luas Permukiman(Ha) Perdesaan Perkotaan 2.355,57 94 2.035,28 1.535,78 5.058,01 1.273,88 565,54 955,98 61,61 1.571,22 1.000,9 181,02 1.820,63 105,3 2.350,06 106,1 2.275,29 372,55 2.060,17 153 502,24 2.520,72 108,23 140,01 430,78 226,01 1.000,03 317 1.970,7 103 690,12 838,14 559,60 10.493,36 818,78 520,99 2.100,86 353 27.764,40 21.861,06
Total 2.449,57 3.571,06 6.331,89 1.521,52 1.632,83 1.181,92 1.925,93 2.456,16 2.647,84 2.213,17 3.022,96 248,24 656,79 1.317,03 2.073,70 1.528,26 11.052,96 1.339,77 2.453,86 49.625,46
Sumber : Hasil Analisis dan Rencana,2011 Berdasarkan perkembangan dan persebaran permukiman di atas, maka arahan pengembangan permukiman di Kabupaten Banyuasin adalah : 1.
Penetapan
dan
pengembangan
kawasan
permukiman
perdesaan
sebesar
27.764,40 Ha dan Permukiman perkotaan sebesar 21.861,06 Ha
IV -36
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 2.
Pengembangan dan pembangunan perumahan di Kawasan pulau kecil dan terpencil
3.
Pengembangan permukiman pedesaan dikembangkan dengan sistem cluster sehingga tidak menggangu lahan pertanian yang ada dan terintegrasi dengan kawasan produksi disekitarnya.
4.
Pengembangan kawasan permukiman skala besar diarahkan dalam bentuk ”Kota Baru” yang dilengkapi dengan fasilitas, sistem utilitas dan sistem transportasi yang
lengkap
dan
terintegrasi
dengan
wilayah
permukiman
sekitarnya,
terintegrasi dengan pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta industri. 5.
Penyusunan masterplan RTH untuk kawasan perkotaan
6.
Pembangunan Taman dan Hutan kota
4.2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya yang di rencanakan di Kabupaten Banyuasin meliputi kawasan reklamasi pantai dan kawasan pertahanan keamanan, Rencana kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Banyuasin adalah: a.
Kawasan Reklamasi Pantai Kawasan
reklamasi
pantai
yang
direncanakan
di
Kabupaten
Banyuasin
diperuntukkan untuk industri dan pelabuhan yaitu kawasan industry Tanjung ApiApi/Tanjung Carat yang dikembangkan di kecamatan Banyuasindua, kawasan ini berada di kawasan reklamasi pantai seluas 3.931,35 Ha. b.
Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Banyuasin berupa dan instansi militer yang terletak di Kecamatan Banyuasintiga dan Kecamatan Talangkelapa.
IV -37
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Dari penjelasan perubahan (pengurangan) kawasan hutan, Akan diterapkan konsep
holding zone sebagaimana disebutkan diatas untuk kawasan hutan yang diusulkan perubahannya dalam RTRWP dan belum disetujui perubahannya oleh Menteri Kehutanan (masih dalam pembahasan). Konsep Holding Zone merupakan kawasan hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya dan bukan-kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dalam revisi RTRWP yang belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Dengan berlakunya
holding zone maka:
izin yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
apabila akan diterbitkan izin baru maka harus sesuai dengan fungsi kawasan hutan sebelumnya (sesuai keputusan Menteri Kehutanan yang berlaku terakhir). Untuk lebih jelasnya rekapitulasi kawasan hutan berikut pertimbangan dan jenis
perubahannya yang berstatus Holding Zone di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 4.14 dan Gambar 4.1 berikut :
IV -38
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
Tabel 4.14 Rekapitulasi Kawasan Holding Zone Kabupaten Banyuasin No
KODE
NAMA KAWASAN
LUAS
1.
K 026
HPK Tanjung Lago
11.295,97
Awal HPK
2.
K 025
HPK Air Senda Air Limau
1.469,59
HPK
3.
K 024
TN Sembilang
3756,62
TN
RENCANA POLA RUANG
FUNGSI Usulan APL : - Kawasan Peruntukan Permukiman - Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat
APL : - Kawasan Peruntukan Permukiman - Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat APL : - Kawasan
PERTIMBANGAN
KETERANGAN
Pertimbangan Yuridis melalui Keputusan Bupati Banyuasin: - Nomor 684 Tahun 2010 - Nomor 680 Tahun 2010 - Nomor 682 Tahun 2010 - Nomor 679 Tahun 2010 - Nomor 688 Tahun 2010 - Nomor 677 Tahun 2010 - Nomor 678 Tahun 2010 - Nomor 689 Tahun 2010 Desa Tanjung Lago dan Sri Menanti sudah ada sejak tahun 1950 sedangkan desa transmigrasi sejak tahun 1979/1980 (Desa Sukatani, Sukadamai, Mulyasari, Banyurip, Bangun Sari, Sumbermekarmukti) Dengan Jumlah Penduduk ± 12.448 Jiwa terdiri dari Lahan Transmigrasi yang massuk Wilayah HPK ± 4.000 Ha, Perkebunan dan Persawahan rakyat ± 5.000 Ha serta semak belukar rawa ± 2500 Ha serta merupakan Bagian dari sentra penghasil padi/beras pasang surut Kabupaten Banyuasin Termasuk Wilayah Desa Tanjung Laut ± 500 ha yang menempati sejak tahun 1984 terdiri dari Perkebunan Rakyat + 1.000 Ha dan Semak Belukar rawa + 4500 Ha, HPK yang tersisa semuanya merupakan pemukiman dan perkebunan masyarakat.
Fungsi awal dari HPK menjadi permukiman perdesaan, desadesa eks transmigrasi, pusat kecamatan serta infrastruktur seperti Kantor Camat, Puskesmas, SD,SMP Pustu dan SMK
Keberadaan kawasan konservasi perarian IV -39bagian dari TN Sembilang yang merupakan
Fungsi awal dari Taman Nasional
Fungsi awal dari HPK menjadi permukiman dan perkebunan rakyat
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
4.
K 023
Perairan Sembilang
5.
K 017
HPK. Lilin
TN
Bertak/Sungai
Peruntukan Tambak
baru tahun 2001, sebelumnya merupakan perairan umum
Keberadaan kawasan konservasi perarian yang merupakan bagian dari TN Sembilang baru tahun 2001, sebelumnya merupakan perairan umum. Kawasan Konservasi perairan disepanjang sungai diusulkan : a. Selebar 200 meter sebagai daerah penyangga di sepanjang sungai calik dan sungai lalan. b. Selebar 1500 meter disepanjang sungai banyuasin sebagai kawasan konservasi perairan. (pertimbangan a dan b agar tidak mengganggu kepentingan perairan umum khususnya untuk kepentingan pelabuhan tanjung api-api Termasuk wilayah Desa Keluang ± 750 ha dengan jumlah penduduk2.500 Jiwa, Desa Penuguan 500 Ha dengan Jumlah penduduk 2000 Jiwa, Desa Mukud 500 Ha dengan jumlah penduduk 1000 Jiwa yang telah menempati lokasi tersebut sejak Tahun 1975 terdapat 7.000 Ha perkebunan Rakyat dan semak belukar rawa 5.650 Ha serta terdapat Perkebunan PTPN VII
7.714,38
TN
APL : - Kawasan Peruntukan jalur transportasi dan penyebrangan
40.525,29
HPK
APL : - Kawasan Peruntukan Permukiman - Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat - Kawasan peruntukan semak belukar rawa
IV -40
RENCANA POLA RUANG
menjadi Perairan Umum dan aktivitas Masyarakat Nelayan Fungsi awal dari Taman Nasional Sembilang menjadi jalur transportasi angkutan sungai dan penyeberangan yang merupakan rencana kawasan Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat
Fungsi awal HPK menjadi perkebunan, pertambangan, permukiman, eks transmigrasi, infrastruktur seperti Puskesmas, SD, SMP, SMA, Pustu, Kantor KUA, dan Kantor Camat serta salah satu desa tersebut telah menjadi Ibukota
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
6.
7.
8.
K 083
HPK Gelumbang
7.491
K 027a, K 027b
Hutan Lindung (HL) Pantai Telang
4.545,75
K 027 c
HL Pantai Telang
180
HPK
HL
HL
APL : - Kawasan Peruntukan sawah - Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat APL : - Kawasan Peruntukan sawah - Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat - Kawasan Peruntukan tambak - Kawasan Peruntukan permikiman APL : - Kawasan Peruntukan pelabuhan, tambak, industry dan fasilitas umum lainnya
Terletak di Kecamatan Rantaubayur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
Masuk kedalam desa Karanganyar, Sritiga, Telukpayau, Muarasungsang dan Margasungsang, terdiri dari : - Perkebunan masyarakat ± 3.975,5 ha - Tambak ± 350,25 ha - Sawah ±163 ha - Permukiman ±57 ha - Akan dibuat Akses Jalan Menuju Pelabuhan Penumpang Sejarak + 1500 Meter dengan Lebar 100 meter Masuk kedalam desa Telukpayau, Sungsang I. Sungsang II, Sungsang III dan Sungsang IV, terdiri dari : a. Akses jalan Menuju Pelabuhan Tanjung Carat Sejauh ± 9000 Meter dengan lebar 200 meter. b. Wilayah Tanjung Carat menjadi rencana lokasi pelabuhan utama yang dapat dilayari kapan-kapan bertonase besar
IV -41
RENCANA POLA RUANG
Kecamatan Tungkal Ilir yaitu Sidomulyo. Fungsi awal HPK menjadi areal persawahan dan perkebunan rakyat.
Fungsi awal Hutan Lindung menjadi areal penggunaan lain sebagai pendukung rencana pelabuhan Tanjung Api-api / Tanjung Carat.
Fungsi awal Hutan Lindung menjadi pelabuhan Utama, dermaga serta jalan akses jalan untuk Tanjung Carat
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
9.
K 028 & K 029
HL Muara Saleh
3.885,00
HL
APL: - Kawasan Peruntukan Permukiman - Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat - Kawasan Peruntukan sawah - Kawasan Peruntukan tambak
10
T 003
APL Sungsang II
4.423,62
APL
TN
c. Pengembangan pelabuhan direncanakan seluas ± 2000 ha yang telah dilakukan Study kelayakan d. rencana dermaga roro e. Usulan untuk jalan tanjung carat keseluruhannya digunakan hanya untuk akses publik. Masuk kedalam desa Gilirang 355 KK, Sidomakmur 321 KK, Ganesamukti 402 KK, Jurutaro 372 KK, terdiri dari : a. Perkebunan masyarakat ± 489 ha b. Tambak ± 1.665 ha, Sawah ±1.461 ha c. Permukiman ±240 ha d. Akan membuat Jalan Akses yang berjarak ± 1500 meter dengan lebar 4 meter yang menghubungkan dari Desa Jurutaro menuju Desa Sido Makmur maupun ke pusat kecamatan muara sugihan e. Terdapat 2 Desa transmigrasi (Sidomakmur, Ganesamukti) , persawahan, tambak serta perkebunan rakyat f. Khusus Desa Jurutaro adalah desa nelayan yang dipisahkan dengan desa lain oleh hutan lindung sejarak ± 800 meter. a. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU 41 tahun 1999 bahwa pemerintah mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan b. Sehubungan dengan usulan perubahan status kawasan hutan menjadi APL dan dalam rangka penyelesaian
IV -42
RENCANA POLA RUANG
Fungsi awal Hutan Lindung menjadi permukiman, Desa Transmigrasi, akses jalan, persawahan, tambak, perkebunan rakyat serta desa nelayan
Semak belukar rawa, Tidak ada permukiman dan sarana prasarana serta diperlukan sebagai bufferzone TN Sembilang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
c.
d.
11
T 005
Konservasi Perairan TN Sembilang
1.484,82
APL
TN
a.
b.
c.
12
T 006
APL berbatasan dengan HL Air Upang
497,18
APL
HL
a.
b.
permasalahan kawasan hutan dan kepastian hukum maka, diusulkan APL yang layak untuk dijadikan kawasan hutan Sebelumnya merupakan bufferzone TN Sembilang yang terbentuk karena adanya izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Raja Palma Karena sebelumnya merupakan bufferzone maka fungsinya diusulkan sebagai HP tetap dilanjutkan menjadi Taman Nasional Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU 41 tahun 1999 bahwa pemerintah mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan Sehubungan dengan usulan perubahan status kawasan hutan menjadi APL dan dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan hutan dan kepastian hukum maka, diusulkan APL yang layak untuk dijadikan kawasan hutan Kondisi biofisik perairan identik dengan bagian TN Sembilang yang berbatasan sehingga dapat dijadikan sebagai perluasan kawasan perairan TN Sembilang Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU 41 tahun 1999 bahwa pemerintah mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan Sehubungan dengan usulan perubahan status kawasan hutan menjadi APL dan
IV -43
RENCANA POLA RUANG
Merupakan tempat mencari makan (persingahan) bagi burung migran
Pulau berupa hutan mangrove primer yang tidak layak dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
c. d. 13
T 007
APL dengan Barat I
berbatasan HL Saleh
1.394,16
APL
HL
a.
b.
c. d. 14
T 008
APL berbatasan dengan HP Muara Sugihan
1.342,21
APL
HP
a.
b.
c.
dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan hutan dan kepastian hukum maka, diusulkan APL yang layak untuk dijadikan kawasan hutan Tidak ada perizinan penggunaan lahan Berfungsi sebagai kawasan perlindungan daerah pantai/pesisir (hutan mangrove). Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU 41 tahun 1999 bahwa pemerintah mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan Sehubungan dengan usulan perubahan status kawasan hutan menjadi APL dan dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan hutan dan kepastian hukum maka, diusulkan APL yang layak untuk dijadikan kawasan hutan Tidak ada perizinan penggunaan lahan Berfungsi sebagai kawasan perlindungan daerah pantai/pesisir (hutan mangrove). Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU 41 tahun 1999 bahwa pemerintah mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan Sehubungan dengan usulan perubahan status kawasan hutan menjadi APL dan dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan hutan dan kepastian hukum maka, diusulkan APL yang layak untuk dijadikan kawasan hutan Tidak ada perizinan penggunaan lahan
IV -44
RENCANA POLA RUANG
Sebagian besar hutan mangrove, Tidak ada permukiman dan sarana prasarana
Penutupan lahan berupa hutan mangrove sekunder dan semak belukar rawa, rawa bergambut, Tidak ada permukiman dan sarana prasarana
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
15
T 009
APL berbatasan dengan TN Sembilang
1.315,00
APL
TN
d. Berada dalam ekosistem hutan rawa dan mangrove, diusulkan sebagai HTR a. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU 41 tahun 1999 bahwa pemerintah mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan b. Sehubungan dengan usulan perubahan status kawasan hutan menjadi APL dan dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan hutan dan kepastian hukum maka, diusulkan APL yang layak untuk dijadikan kawasan hutan c. Tidak ada perizinan penggunaan lahan d. Kondisi biofisik lahan identik dengan bagian TN Sembilang yang berbatasan sehingga dapat dijadikan perluasan Kawasan TN Sembilang ( serbagai pengganti areal di tanjung api-api)
IV -45
RENCANA POLA RUANG
Semak belukar rawa, Tidak ada permukiman dan sarana prasarana
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Secara keseluruhan kompilasi luasan dari rencana peruntukan yang membentuk pola ruang di Kabupaten Banyuasin dengan didominasi oleh kawasan budidaya yaitu sebesar 807.078,34 Ha atau sekitar 57,31% dari luas total dan 388.207,81 Ha atau 28,2% merupakan kawasan lindung serta sisanya sekitar 14,47% merupakan tubuh air. Secara rinci rencana pola ruang diiliustrasikan pada tabel 4.15 dan peta pola ruang gambar 4.2 berikut : Tabel 4. 15 Jenis dan Luas Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya Kabupaten Banyasin Tahun 2031 No
Jenis Penggunaan
A. 1 2 3 4
Peruntukan Kawasan Lindung Hutan lindung Sempadan Sungai Suaka Alam Taman Nasional Sembilang Total Kawasan Lindung Peruntukan Kawasan Budidaya hutan produksi pertanian pangan perkebunan karet perkebunan sawit perkebunan kelapa Perkebunan Tebu kawasan peternakan Tambak Pertambangan (IUP) kawasan industri kawasan pariwisata permukiman perdesaan Permukiman perkotaan Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat (Reklamasi) Total Kawasan Budidaya Tubuh Air (Sungai) Tubuh Air (Laut) Total Tubuh Air
B. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13
Total
Usulan Perubahan Ha %
62.269,25 33.136,12 94.300 198.502,44 388.207,81 68.393,37 232.873,40
4,37 1,77 6,86 14,74 28,22
3.931,35
5,02 15,26 10,66 18,91 1,63 0,10 0,11 0,67 0,93 1,49 0,06 2,10 1,45 0,75
807.078,34
57,31
63.599,53 116.514,38 192.100,91
14,47
142.041,87 241.506,03
21.559,60 1.412,57 1.518,34
9.068,11 13.779,55 20.478,75 889,94 27.764,40 21.861,06
1.375.400,06
Sumber : hasil rencana, 2011 Keterangan :
Terdapat penggunaan lahan untuk holtikultura pada alokasi yang tersebar spot-spot yang tidak dapat terpetakan karena luasan yang relatif kecil-kecil dan tercampur dengan kawasan pertanian pangan, hutan rakyat dan perkebunan. Untuk luasan sempadan pantai sudah termasuk di dalam kawasan hutan lindung.
IV -46
RENCANA POLA RUANG
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
IV -47
RENCANA POLA RUANG Gambar 4.1 Peta Rencana Pola Ruang untuk Holding Zone
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin
RENCANA POLA RUANG
Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang
IV -48
