e
FIAT JUSTITIA MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER 15 │ Juli │ 2017
www.msp-lawoffice.com
Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup Melalui
Peraturan Terbaru Rencana Tata Ruang Wilayah
[1]
MS & PARTNERS LAW OFFICE
Peraturan Baru Tata Ruang Pada bulan April 2017, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP Tata Ruang”).
Melalui PP Tata Ruang, Pemerintah menunjukkan keseriusannya di dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan wilayah Indonesia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup demi kelangsungan alam Indonesia, hal itu terlihat dengan usaha Pemerintah Indonesia untuk
menambah jumlah kawasan berfungsi lindung di Indonesia. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan Hutan Lindung adalah wilayah hutan yang fungsi pokoknya melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebelum terbitnya PP Tata Ruang terbaru ini, strategi Pemerintah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah dengan
Mewujudkan Kawasan berfungsi Lindung dalam satu pulau dengan luas minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Namun di dalam PP Tata Ruang, Pemerintah menetapkan Kawasan Lindung secara proporsional untuk setiap pulau. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP Tata Ruang: “Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi: a.
Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang
Melalui PP Tata Ruang, Pemerintah menunjukkan keseriusannya di dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan wilayah Indonesia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup”
[2]
udara, termasuk ruang di dalam bumi; b.
pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah: 1.
2.
3.
4.
5.
Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas
6.
c.
Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekositemnya serta tersebar secara proporsional; dan Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
d.
Mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
e.
Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
mengatur Kawasan Lindung secara proporsional untuk setiap pulaunya. Lebih lanjut, kita juga perlu mengapresiasi melalui pasal-pasal selanjutnya dalam PP Tata Ruang, Pemerintah juga memaparkan strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, yaitu antara lain: a.
Menyelenggarakan terpadu melestarikan lingkungan hidup;
upaya untuk fungsi
b.
Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
c.
Dan lain-lain.
Pemerintah menetapkan Kawasan Lindung secara proporsional untuk setiap pulau.
Pemerintah juga memaparkan strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
Berdasarkan ketentuan di atas dapat kita lihat bagaimana Pemerintah berusaha untuk
[3]
[4]
Tel: 087 883 417 641 Web: www.msp-lawoffice.com Instagram: @msplaw Linkedin: ms & partners lawoffice Twitter: @msplawoffice Mail:
[email protected]
Free Consultation: Kirimkan pertanyaan dan kasus anda ke: Email Whatsapp Line id
:
[email protected] : 087 883 417 641 : msplaw
Disclaimer: Newsletter FIAT JUSTITIA berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.
[5]
