PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1.
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
2.
Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan bangunan
gedung
negara
yang
diselenggarakan
melalui
tahap
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
DIT. PBL
PENGERTIAN
DIT. PBL
DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4.
Peratuan
Presiden
Republik
Indonesia
Nomor
73
Tahun
2011
tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara 5.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Status hak atas tanah (izin pemanfaatan) SKBG
Administratif IMB Dokumen : pendanaan, perencanaan, pembangunan, pendaftaran
Persyaratan BGN
Tata bangunan
Teknis
Keandalan bangunan Memenuhi ketentuan: klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai
DIT. PBL
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Penyusunan rencana kebutuhan
Tahapan Pembangunan
Persiapan
Penyusunan rencana pendanaan
Perencanaan teknis
Penyusunan rencana penyediaan dana
Pelaksanaan konstruksi
Pengawasan teknis
Status BMN
Pascakonstruksi
SLF
Pendaftaran BGN
DIT. PBL
TAHAPAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PROSES PEMBANGUNAN BGN PERENCANAAN TEKNIS
PERSIAPAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
BANTUAN TEKNIS BERUPA TENAGA PENGELOLA TEKNIS
BANTUAN TEKNIS BERUPA: 1. Rekomendasi Kebutuhan Biaya Pembangunan Baru/ Kebutuhan Biaya Perawatan BGN 2. Rekomendasi Teknis, seperti: Multiyears, Bangunan > 8 lantai, Pekerjaan Lanjutan
DIT. PBL
PROSES BANTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PASCA KONSTRUKSI PEMANFAATAN
DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN, BANTUAN TEKNIS BERUPA ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN
PENGHAPUSAN
PEMBONGKARAN BGN, BANTUAN TEKNIS BERUPA TAKSIRAN HARGA BONGKARAN
= PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA = BANTUAN TEKNIS OLEH KEMENTERIAN PU cq DITJEN CK cq DIT. PBL
•
Untuk pekerjaan PEMBANGUNAN BARU Bangunan Gedung Negara, dilakukan analisis perhitungan kebutuhan biaya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya cq Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan atau oleh instansi teknis provinsi setempat.
•
Perhitungan Kebutuhan Biaya dihitung berdasarkan perkiraan kebutuhan luas bangunan. Data dukung yang diperlukan dalam perhitungan tersebut antara lain:
•
o
Struktur Organisasi dan Jumlah Personil Pengguna Gedung;
o
Kebutuhan Ruang Penunjang dan Fasilitas Lain sesuai Tusi K/L
o
Surat Keterangan Rencana Kota (berupa keterangan mengenai ketentuan KDB, GSB, KLB, Ketinggian maksimum, dll yang berlaku dalam lokasi.
o
Master Plan di lokasi yang sudah ada
o
Kejelasan status kepemilikan tanah (berupa sertifikat, atau surat perjanjian tertulis izin pemanfaatan lahan/hak pinjam pakai bila lahan dikuasai oleh pihak lain.
o
Harga satuan tertinggi per m2 (HSBGN) kota/kabupaten yang berlaku saat itu.
Dasar untuk melakukan perhitungan kebutuhan biaya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
DIT. PBL
PEMBANGUNAN BARU GEDUNG NEGARA
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR A.
RUANG UTAMA LUAS RUANG (m2)
R. KERJA
Menteri/ Ketua Lembaga Wakil Menteri K/L Eselon IA/ Anggota Dewan Eselon IB Eselon IIA 6 Eselon IIB 7 Eselon IIIA 8 Eselon IIIB 9 Eselon IV
R. RAPAT
R. TUNGGU IS T IR A H A
JML STAF
R. SEKRET
R. STAF
R. SIMPAN R. TOILET
7
8
9
10
11
CATATAN
3
4
5
T 6
28.00 16.00 16.00 16.00 14.00
40.00 14.00 14.00 14.00 12.00
40.00 20.00 20.00 20.00 14.00
60.00 18.00 18.00 9.00 12.00
20.00 10.00 10.00 5.00 5.00
15.00 10.00 10.00 7.00 7.00
24.00 15.00 15.00 4.40 4.40
14.00 10.00 10.00 5.00 3.00
6.00 4.00 4.00 3.00 3.00
247.00
8
117.00
2
117.00
5
14.00 12.00 12.00 8.00
12.00 6.00 6.00
10.00
6.00
5.00
5.00 3.00
4.40
3.00 3.00 3.00 2.00
3.00
62.40
2
1 2 3 4 5
JML
R.
R. TAMU 1
KETERANGAN
R. PELAYANAN JABATAN
R. PENUNJANG JABATAN
JABATAN
8.80
R.Staf pada setiap
83.40
2 jabatan diperhitungkan
74.40
2
24.00 R. Toilet bersama
12
berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/ personel, sesuai 2 dengan tingkat jabatan
0
21.00
0
18.80
4
B. RUANG PENUNJANG
1 2 3 4 5
JENIS RUANG
LUAS
1
2
Ruang Rapat Utama Kementrian Ruang Rapat Utama Es. I Ruang Rapat Utama Es. II Ruang Studio Ruang Arsip WC/ Toilet 6 7 Musholla
C. SIRKULASI
140 90 40 4 0.4
2
m 2 m 2 m 2 m / orang 2 m / orang 2 m2/ 25 orang 0.8 m2/ orang
KETERANGAN 3
Kapasitas 100 orang Kapasitas 75 orang Kapasitas 30 orang Pemakai 10% dari staf Pemakai seluruh staf Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf Pemakai 20% dari jumlah personel
25% X (JUMLAH A + B)
Keterangan: - Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan. - Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas. - Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.
LAMPIRAN - 2 ST ANDAR LUAS RUMAH NEGARA LUAS (m 2)
TIPE
PENGGUNA
1
KHUSUS
BANGUNAN
2
-
Menteri
-
Kepala Lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara
-
Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal
-
Pejabat yang setingkat/Anggota Dewan
-
Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro
-
Pejabat yang setingkat
-
Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/d dan IV/e
-
Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang
-
Pejabat yang setingkat
-
Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/ c
-
Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang
-
Pejabat yang setingkat
-
Pegawai Negeri Sipil Gol. III
-
Pegawai Negeri Sipil Gol. I dan II
3
A
B
C
D E
TANAH 4
400
1,000
250
600
120
350
70
200
50
120
36
100
Ke te ra nga n : 1.
Untuk : - Untuk Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus. - Untuk Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A. Untuk Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.
2.
luas
ruang
untuk
Ruang
Tamu
Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam RTRW, toleransi kelebihan luas tanah yang diijinkan, untuk: - DKI Jakarta
:
- Ibukota Provinsi
:
20% 30%
- Ibukota Kab/ Kota
:
40%
- Perdesaan
:
50%
STANDAR RUANG NO A
JENIS RUANGAN
RUANG UTAMA Ruang Kerja Ruang Tamu Ruang Rapat Ruang Rapat Utama Ruang Sekretariat Ruang Tunggu Ruang Simpan Ruang Istirahat Ruang Toilet 1 Luas Ruang Tiap Eselon
MENTERI ES.1 ST ES.2 ST
28 40 40 140 58 60 14 20 6 406
16 14 20 90 20 18 5 10 4 197
2 Personil Direktorat 3 Luas RU per Direktorat B 1 2 3 4 5
RUANG PELENGKAP Ruang Rapat Ruang Studio Ruang Arsip WC Musholla
ES.3 ST ES.3B ST ES.4 ST
STAF
JUMLAH
14 12 14 40 10 12 3 5 3 73
12 6 0 0 3 0 3 0 0 24
12 6 0 0 0 0 3 0 0 21
8 0 0 0 0 0 2 0 0 10
2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2
1
5
1
13
60
80
73
120
21
130
132
476
= = = = = TOTAL =
40 24 24 6,4 12,8 107,2
=4 m2/Orang (pemakai =10% dari staff) =0.4m2/Orang (pemakai = staff) =2m2/25 orang =0.8m2/orang (pemakai 20% dari personil)
SUB TOTAL I Ruang Lain-lain SUB TOTAL II
= RU + RP =10% dari Sub Total I
583,2 58,32 641,52
Ruang Sirkulasi TOTAL
=25% dari Sub Total 2
160,38 801,9
Standar rata-rata Ruang Kantor Tingkat Direktorat = 801.9 m2 : 80=
10,02375
DIT. PBL
ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA
CONTOH DATA DUKUNG Beberapa Data Dukung yang diperlukan untuk pembangunan Gedung baru:
1. SKRK
2. HSBGN
3. STRUKTUR ORGANISASI & JUMLAH PENGGUNA GEDUNG
• PROSEDUR PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS ANALISIS KERUSAKAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN GEDUNG NEGARA KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) SURAT PERMOHONAN PEMBANGUNAN BARU
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
SUBDIT PEMBINAAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
SEKSI GEDUNG NEGARA
SURAT PERMOHONAN DITERIMA
USULAN PENUGASAN
KONSULTASI
TIM CLEARANCE
SURAT TUGAS TELAAH DATA SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DATA
DATA DUKUNG: 1.KEBUTUHAN RUANG SESUAI TUPOKSI 2.PROYEKSI JUMLAH PERSONIL 3.KEJELASAN LOKASI – LUAS LAHAN 4. SKRK (GSB, KDB, KLB, KETINGGIAN MAKSIMUM)
TIDAK
DATA LENGKAP
YA
TIDAK
ANALISIS KEBUTUHAN RUANG
TIDAK ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA SURAT JAWABAN ANALISIS BANGUN BARU
YA
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN
YA
YA
MEMERIKSA, MENYETUJUI
TIDAK
MEMERIKSA HASIL ANALISIS
KONSEP SURAT PEMBANGUNAN BARU
•
Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
•
Bantuan Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara meliputi 3 hal:
terkait
o Tenaga, berupa tenaga pengelola teknis o Informasi, berupa rekomendasi teknis (kebutuhan biaya, pembangunan di atas 8 lantai, pembangunan lebih dari satu tahun anggaran). o Kegiatan Percontohan, berupa pilot project •
Pengelolaan teknis bersertifikat.
dilakukan
oleh
tenaga
pengelola
teknis
yang
•
Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di bidang teknis administratif.
DIT. PBL
PENGELOLAAN TEKNIS
PROSEDUR PELAKSANAAN PENUGASAN PENGELOLA TEKNIS KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L)
SURAT PERMINTAAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
SUBDIT PEMBINAAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
SURAT PERMOHONAN DITERIMA
SEKSI GEDUNG NEGARA
TIM PENGELOLA TEKNIS
DRAFT USULAN PENUGASAN
DISPOSISI
YA USULAN DITERIMA
USULAN DITERIMA
TIDAK
KONSEP SURAT TUGAS
MENANDATANGANI SURAT TUGAS
PARAF SURAT TUGAS
SURAT PENUGASAN
•
Pasca Konstruksi meliputi kegiatan persiapan untuk mendapatkan status Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.
•
Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara dilakukan dengan melaporkan Bangunan Gedung Negara yang telah selesai dibangun kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
DIT. PBL
PASCA KONSTRUKSI
terima kasih.
