kementerian pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya PROGRAM KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM2011 PROGRAM KERJA

kementerian pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

PROGRAM KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM

2011 PROGRAM KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM 2011

1

2

PROGRAM KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM 2011

PROGRAM KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM

2011


3

Kata Pengantar Keterpaduan antar unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan.

Program Kerja Direktorat Bina Program 2011, pada hakekatnya merupakan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat sebagaimana yang tercantum dalam Permen. Pekerjaan Umum Nomor: 286/PRT/M/2005. Program kerja direktorat ini merupakan salah satu buku pegangan bagi organisasi yang saya pimpin dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), sebagai bagian dari tugas dan fungsi pemerintahan bidang PU dan permukiman, untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, terintegrasi dalam kawasan perkotaan dan perdesaan secara serasi, seimbang, dan berkelanjutan, dengan pelayanan sarana dan prasarana yang handal dalam pengembangan permukiman, sistem penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan yang memadai bagi semua. Dalam pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya tersebut perlu dilakukan dengan didorong kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk memperkuat struktur ruang dalam RTRWN pengembangan wilayah. Bertitik tolak pada fungsi sesuai tugas pembinaan program bidang cipta karya dalam situasi dan kondisi saat ini ( asas desentralisasi) serta lingkungan strategis dalam upaya pencapaian target RPIJM Nasional 2010-2014 dan visi Indonesia tahun 2030, Direktorat Bina Program pada tahun 2011 akan dihadapkan pada berbagai tantangan strategis terkait dengan (1) Perencanaan kebijakan dan pengendalian program nasional bidang Cipta Karya agar dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, (2) Mengelola perubahan secara cepat, dengan bekerja keras, dan bertindak tepat untuk kepentingan negara. Beberapa tugas yang perlu diantisipasi dan dikelola secara profesional diantaranya adalah:

4


• Penjabaran & review pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 bidang Cipta Karya. • Penjabaran & review pelaksanaan rencana dan strategi (RENSTRA) Kementerian PU dan penyiapan Rencana Kerja (RENJA) tahunan. • Penyiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 • Penyiapan Kebijakan, Program & Anggaran serta Evaluasi Kinerja • Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi melalui kemitraan. • Peningkatan kapasitas daerah dalam penyiapan rencana & program investasi pembangunan jangka menengah Kabupaten/ Kota dalam rangka pengendalian kebijakan & strategi nasional pembangunan bidang cipta karya. • Pengembangan sistem informasi nasional pembangunan bid. CK. • Penyiapan Norma Standar Prosedur Manual, bantuan teknis (bantek), serta pembinaan teknis (bintek) perencanaan dan pemrograman serta penataan kawasan permukiman kepada daerah; • Ikut mendorong upaya pemberdayaan masyarakat melalui public campaign maupun sosialisasi • Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang cipta karya dalam era desentralisasi dan perkuatan otonomi daerah.

Mengingat besarnya tantangan dan tugas tersebut maka program kerja ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antar unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan program kerja tahun 2011 dapat ikut memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang cipta karya yang lebih responsif, adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin). Dalam program kerja ini kami paparkan juga rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas tugas dan fungsi yang ada dan kebijakan pimpinan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Kami akan mempertimbangkan dengan baik semua masukan, dan saran perbaikan untuk penyempurnaan selanjutnya. Besar harapan kami agar program kerja ini dapat menjadi acuan kerja dalam meningkatkan kerjasama dan produktivitas kerja seluruh staf di lingkungan Direktorat Bina Program.

Jakarta, Januari 2011 Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya

Antonius Budiono


5

6


Daftar Isi


7

KATA PENGANTAR 4 DAFTAR ISI 6 DAFTAR TABEL & GAMBAR 8 BAB 1 PENDAHULUAN 10 BAB 2 ORGANISASI DIREKTORAT BINA PROGRAM A. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya B. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya C. Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Program a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi b. Subdirektorat Program dan Anggaran c. Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi d. Subdirektorat Data dan Informasi e. Subdirektorat Evaluasi Kinerja f. Subbagian Tata Usaha g. Hubungan Kerja Antar Subdirektorat D. Tugas Khusus Direktorat Bina Program E. Produk output & outcome yang diharapkan a Sasaran Kinerja 2011 b. Output Direktorat Bina Program Cipta Karya c. Outcome F. Struktur Organisasi dan SDM Direktorat Bina Program

8

15 15 16 17 17 17 18 18 18 20 20 20 34 35 36

BAB 3 TANTANGAN DAN PRIORITAS KEGIATAN 2011 A. Tantangan pelaksanaan kegiatan strategis B. Tantangan Dalam pelaksanaan kegiatan rutin C. Prioritas Kegiatan 2011

39 40 40

BAB 4 RENCANA KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM A. Program Kerja Jangka Menengah a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi b. Subdirektorat Program dan Anggaran c. Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi d. Subdirektorat Data dan Informasi e. Subdirektorat Evaluasi Kinerja f. Subbagian Tata Usaha B. Program Kerja 2011 a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi b. Subdirektorat Program dan Anggaran c. Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi d. Subdirektorat Data dan Informasi e. Subdirektorat Evaluasi Kinerja f. Subbagian Tata Usaha

43 43 45 47 49 51 53 55 55 57 59 61 63 64


BAB 5 SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM A. Satuan Kerja Direktorat Bina Program Cipta Karya B. Satuan Kerja PPK Perencanaan dan Pengendalian C. Satuan Kerja Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) D. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan (P3SDP)

67 68 72 90

BAB 6 PENUTUP 94 LAMPIRAN 1) Diagram proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga 2) Kegiatan Bantuan Luar Negeri: • Urban Sector Development Reform Project 3) Organisasi Direktorat Bina Program

DAFTAR TABEL & GAMBAR DAFTAR TABEL Tabel II.1 (Sasaran Kinerja Program Ditjen. Cipta Karya Tahun 2011) Tabel II.2. (Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Program Tabel IV.1 (Program Kerja Subdit Kebijakan & Strategi 2010-2014) Tabel IV.2 (Program Kerja Subdit Program & Anggaran 2010-2014) Tabel IV.3 (Program Kerja Subdit Kerjasama Luar Negeri & Pola Investasi 2010-2014) Tabel IV.4 (Program Kerja Subdit Data & Informasi 2010-2014) Tabel IV.5 (Program Kerja Subdit Evaluasi Kinerja 2010-2014) Tabel IV.6 (Program Kerja Subag Tata Usaha 2010-2014) Tabel IV.7 (Program Kerja Subdit Kebijakan & Strategi Tahun 2011) Tabel IV.8 (Program Kerja Subdit Program & Anggaran Tahun 2011) Tabel IV.9 (Program Kerja Subdit Kerjasama Luar Negeri & Pola Investasi 2011) Tabel IV.10 (Program Kerja Subdit Data & Informasi Tahun 2011) Tabel IV.11 (Program Kerja Subdit Evaluasi Kinerja Tahun 2011) Tabel IV.12 (Program Kerja Subag Tata Usaha Tahun 2011) Tabel IV.15 (Program Kerja Satuan Kerja Pembinaan Teknis Rehabilitasi/ Rekonstruksi Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta & Jawa Tengah Tahun 2011) Tabel V.1 (Program Kerja Satuan Kerja PPK Perencanaan dan Pengendalian Tahun 2011) Tabel V.2 (Program Kerja Satuan Kerja SNVT/Sementara Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2011) DAFTAR GAMBAR Gambar II.1 (Hubungan Kerja Antar Sub Direktorat) Gambar II.2 (Struktur Organisasi Direktorat Bina Program)

22 31 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 63 65 86

13 26


9

10


Pendahuluan


11

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi masing-masing subdirektorat di lingkungan Direktorat Bina Program.

P

embangunan bidang Cipta Karya merupakan upaya pemerintah untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan permukiman yang layak huni, sebagai tempat aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang berkualitas, terintegrasi dalam kawasan perkotaan dan perdesaan secara serasi dan seimbang serta berkelanjutan dengan sarana dan prasarana dasar seperti air minum dan perumahan yang sehat, sarana dan prasarana lingkungan seperti sanitasi, pengelolaan persampahan, serta drainase yang dapat mencegah terjadinya genangan air yang berlebihan di permukiman, penataan bangunan yang aman, serta lingkungan dan kawasan perkotaan dan perdesaan yang serasi sehingga dapat mendukung sistem ekonomi, sosial budaya dan sistem ekologi lingkungan. Pembangunan bidang Cipta Karya dewasa ini, disadari sepenuhnya masih belum dapat memuaskan semua pihak, karena kita masih banyak menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik terkait jumlah penduduk yang demikian besar mencapai 220 juta jiwa tersebar di berbagai pulau termasuk daerah daerah terpencil, dengan kehidupan masyarakat yang masih belum sejahtera dengan income/capita yang relatif rendah, bila dibandingkan dengan kondisi negara negara tetangga yang terdekat yang relatif sudah maju. Kemampuan pemerintah sangat terbatas (hanya sekitar 15% dari seluruh investasi yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan) sehingga pemerintah hanya dapat membiayai sebagian pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan. Masyarakat dan dunia usaha mau tidak mau harus membiayai sebagian besar kebutuhannya

12


sendiri. Berbagai tantangan bidang Cipta Karya antara lain kebutuhan akan prasarana dan sarana (seperti Air minum, sanitasi, prasarana permukiman dan sebagainya) yang terus meningkat sebagai akibat keterbatasan pemerintah, pertambahan jumlah penduduk; ditambah lagi kekurangan backlog dari tahun- tahun sebelumnya; serta adanya kebutuhan untuk memenuhi komitmen pemerintah kepada masyarakat internasional dalam pencapaian MDGs 2015 y.a.d. Oleh karena itu untuk dapat mencapai kebutuhan tersebut diperlukan upaya bersama melalui pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Adanya perubahan organisasi dan lingkungan strategis perlu dilihat secara positif sebagai peluang untuk menghadapi tantangan (mencari solusi). Perubahan organisasi departemen dan direktorat jenderal perlu disikapi secara bijak sebagai peluang untuk mewujudkan pola kerja yang lebih efektif dan efisien menghadapi tantangan kedepan. Fungsi dan peran Direktorat Bina Program sangat penting dalam mendorong terjadinya perubahan paradigma pembangunan, pengelolaan konflik sosial, dengan perubahan kebijakan yang lebih pro poor dan mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi lokal (elok), pembinaan perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan, tata cara pemrograman dan anggaran yang lebih transparan, penataan data dan sistem informasi pembangunan Cipta Karya yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi masing-masing subdirektorat

di lingkungan Direktorat Bina Program. Sehingga dengan demikian dapat menghindari sejauh mungkin terjadinya tumpang tindih penanganan atau kegiatan antar seksi maupun antar subdit. Secara Garis besar Buku Program Kerja Direktorat Bina Program terdiri dari 5 Bab yang garis besar isinya adalah sebagai berikut : • Bab I (Pendahuluan), berisi latar belakang penyusunan buku, tujuan dan sasaran buku program kerja. • Bab II (Pengorganisasian Direktorat Bina Program), berisi uraian tugas pokok dan fungsi subdit, uraian produk / output dan outcome yang ingin dicapai dalam tahun 2011;

•

Bab III (Tantangan dan Prioritas kegiatan 2011), berisi uraian tantangan kegiatan yang dihadapi tahun 2011; • Bab IV (Rencana Program Kerja Direktorat Bina Program), berisi rincian kegiatan 5 tahun dan Tahunan; • Bab V (Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Bina Program tahun 2011) • Bab VI (Penutup). Buku program kerja ini berisi arah dan keseluruhan kegiatan Direktorat Bina Program selama satu tahun (tahun anggaran 2011) dan rencana jangka menengah, serta rincian kegiatan yang akan dilakukan lengkap dengan jadwal pelaksanaannya, berbasis pada upaya peningkatan kinerja pada tahun sebelumnya dan percepatan pelaksanaan.


13

14


Organisasi Direktorat Bina Program


15

Permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.

D

irektorat Bina Program merupakan unit kerja eselon 2 dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Bina Program mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Cipta Karya. Direktorat Bina Program mengolah berbagai Program yang digariskan untuk mendukung kebijakan pembangunan bidang keciptakaryaan.

3. Pengembangan kerjsasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri serta pengembangan program investasi 4. Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan program 5. Pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dan 6. Pelaksanaan tata usaha Direktorat.

2.1.

1. SUBDIT KEBIJAKAN DAN STRATEGI Melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan penyediaan. prasarana dan sarana bidang Cipta Karya 2. SUBDIT KERJASAMA LUAR NEGERI Melakukan pengembangan kejasama dan pola investasi luar negeri di bidang cipta karya. 3. SUBDIT PROGRAM DAN ANGGARAN Melakukan penyusunan program dan anggaran bidang cipta karya. 4. SUBDIT EVALUASI DAN KINERJA Melakukan evaluasi kinerja dan analisis pelaksanaan program pembangunan bidang Cipta Karya. 5. SUBDIT DATA DAN INFORMASI Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan kemajuan pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya. 6. SUBBAG TATA USAHA Melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, tata persuratan, dan kearsipan serta koordinasi administrasi teknik direktorat.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Bina Program adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Direktur Bina Program yang strukturnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program (Pasal 560). Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik diperkotaan maupun di pedesaan 2. Penyusunan program dan anggaran penyediaan prasarana dan sarana

16


Adapun subdit dibawah Direktorat Bina Program adalah sebagai berikut :

2.2.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Bina Program terdiri atas 5 (lima) Sub Direktorat, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (sesuai dengan Pasal 562), Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja, sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini:

HUBUNGAN KERJA ANTAR SUB DIREKTORAT

DIREKTORAT BINA PROGRAM

SATKER

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA

SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI

SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SEKSI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

-‐ Randal PIP Pusat & Prop

-‐ P3SD Perkotaan -‐ P3SD Perdesaan

SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

SEKSI RENCANA DAN KEBIJAKAN

SEKSI PROGRAM AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SEKSI MULTILATERAL

SEKSI RENCANA JANGKA MENENGAH

SEKSI PROGRAM TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SEKSI BILATERAL

PUBLIK


17

2.2.1. SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 563), Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (Pasal 564): a. Analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan prasarana dan sarana permukiman. b. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana permukiman c. Penyusunan rencana jangka panjang dan menengah. d. Penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan investasi jangka menengah. Sub Direktorat Kebijakan & Strategi dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya terdiri atas dua seksi yaitu sebagai berikut: a. Seksi Rencana dan Kebijakan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan, serta penyusunan rencana jangka panjang pengembangan prasarana dan sarana permukiman b. Seksi Rencana Jangka Menengah Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka menengah, serta penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan Investasi Jangka Menengah prasarana dan sarana permukiman. 2.2.2. SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 567, Sub Direktorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas Pasal 567, Sub Direktorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi (pasal 568) sebagai berikut: a. Pengumpulan dan pengolahan data rencana dan program tahunan. b. Analisis dan evaluasi pemrograman, penganggaran serta data dan rencana tahunan. c. Penyusunan pedoman penyiapan program dan anggaran tahunan, dan

18


d. Penyusunan program dan anggaran tahunan bidang air minum, air limbah, drainase, persampahan, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman. Sub Direktorat Program dan Anggaran dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya (Pasal 570) terdiri atas dua seksi (pasal 569) yaitu sebagai berikut: a. Seksi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis dan evaluasi data dan rencana tahunan, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, serta penyusunan program dan anggaran bidang air minum, air limbah, persampahan dan drainase. b. Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis, evaluasi data dan rencana tahunan dan anggaran, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, penyusunan program bidang penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman. 2.2.3. SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 571), Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri, serta pengembangan program investasi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsinya (Pasal 572) sebagai berikut: a. Identifikasi sumber pendanaan luar negeri untuk pembiayaan pembangunan b. Pengembangan kerjasama luar negeri untu pembiayaan pembangunan. c. Penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri. d. Identifikasi sumber dana investasi lainnya dalam pembiayaan pembangunan, dan e. Penyusunan rencana dan program investasi.

Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya (pasal 574) dibagi kepada dua seksi (pasal 573) yaitu: a. Seksi Multilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan luar negeri, pengembangan kerjasama luar negeri, serta penyiapan administrasi pinjaman/ hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga multilateral. b. Seksi Bilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan, pengembangan kerjasama luar negeri, administrasi pinjaman/ hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga bilateral, serta penyiapan program investasi dari sumber dana lainnya. 2.2.4. SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 575, Sub Direktorat Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi, pelaporan kemajuan pembangunan, dokumentasi serta komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsinya (pasal 576) sebagai berikut: a. Pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi. b. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan. c. Penyusunan dan pengelolaan dokumen dan informasi publik, dan d. Pengelolaan dan pelayanan komunikasi publik. Sub Direktorat Data dan Informasi dalam melaksanakan fungsinya terdiri atas dua seksi (pasal 577) dengan tugasnya (pasal 578) sebagai berikut: a. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem data dan pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan.

b. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan informasi serta pelayanan komunikasi. 2.2.5. SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 579, Sub Direktorat Evaluasi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Evaluasi dan Kinerja menyelenggarakan fungsinya (pasal 580) sebagai berikut: a. Penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi. b. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja tahunan. c. Monitoring dan evaluasi kinerja serta fungsi dan manfaat program. d. Evaluasi kinerja program pinjaman/hibah luar negeri, dan e. Pelaporan kinerja pelaksanaan program. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja dalam melaksanakan fungsinya terdiri atas dua seksi (pasal 581) dan tugasnya (pasal 582) yaitu: a. Seksi Air Minum Permukiman

dan

Penyehatan

Lingkungan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan permukiman.


19

2.2.6. SUB BAGIAN TATA USAHA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 583, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi baranga milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Jumlah tenaga fungsional pada kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang dibutuhkan disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.3.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 680, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tiap Sub Direktorat pada Direktorat Bina Program memiliki hubungan kerja dan keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu tiap Sub Direktorat memiliki peran yang penting untuk saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan di Sub Direktorat lain di lingkungan Direktorat Bina Program.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya (pasal 681 ayat 1) dimana masing-masing kelompok

20

jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.



Untuk selanjutnya Hubungan Kerja antar Sub Direktorat dilingkungan Direktorat Bina Program dapat dilihat pada diagram berikut ini:


Konsolidasi Kebijakan – Strategi, dan Kerjasama Investasi • Kebijakan dan Strategi • Penetapan target dan sasaran kinerja • Rencana Jangka Panjang dan Menengah • Rencana Program Inventasi Jangka Menengah • Kerjasama Investasi Swasta • Kerjasama Luar Negeri

Subdit Kebijakan dan Strategi Subdit KLN dan Investasi • Kebijakan dan Strategi • Pengembangan Kerjasama dan Investasi Swasta

Siklus Penetapan Kebiijakan dan Strategi

Penetapan Kebijakan dan Strategi • Analisis lingkungan strategis • Analisis Pencapaian Kinerja • Tantangan yang dihadapi • Peluang yang ada

Subdit Evaluasi Kinerja Subdit Data dan Informasi • Evaluasi Kinerja • Konsolidasi Data dan Informasi Rencana Kerja Tahunan termasuk perubahannya

Konsolidasi Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran • Evaluasi Kinerja Pelaksanaan • Potensi Masalah

Pelaporan • Informasi Data • PelaporanHasil Capaian

Subdit Program dan Anggaran • Penetapan Program dan Anggaran Penetapan Program dan Anggaran • Penetapan Program dan Anggaran • Rencana Pencapaian Tahunan

Sumberdaya (Dana, SDM)

Siklus Implementasi Program dan Anggaran

Direktorat Sektor dan Satker

Review Pencapaian Tahunan

Output: • Produk Pengaturan • Infrastruktur Terbangun


21

22


Tantangan dan Prioritas Kegiatan 2011


23

Mewujudkan bentuk model penganggaran sebagai suatu instrumen yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal terkait alokasi dan realokasi penganggaran sesuai dengan Renstra Kementerian PU.

internal (lingkungan di dalam Direktorat Bina Program), antara lain:

D

alam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Program dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal (lingkungan di luar Direktorat Bina Program) maupun internal (lingkungan di dalam Direktorat Bina Program), antara lain: LINGKUNGAN STRATEGIS DIREKTORAT BINA PROGRAM Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Program dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal (lingkungan di luar Direktorat Bina Program) maupun

24


1. Mempertegas peran Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku pembina sektor-sektor Bidang Cipta Karya sesuai dengan azas desentralisasi. 2. Meningkatkan peran pemerintah propinsi dalam pembinaan perencanaan dan pemrograman pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya Bidang Cipta Karya melalui proses pendampingan dalam penyusunan strategi pengembangan kabupaten/kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota. 3. Pengembangan kebijakan dan strategi, menentukan prioritas strategi nasional, dan menghindari tumpang tindih penganggaran melalui pemrograman dan penganggaran yang SMART (systemic, manageable, accountable, realistic, and time bound). 4. Penguasaan teknologi, data dan informasi, peraturan perundangan, Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) untuk menjawab tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an baik secara sektoral maupun lintas sektoral secara mendalam dan menyeluruh (holistik), serta dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. 5. Membangun network, aliansi strategis, dan meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral, instansi, serta mengkomunikasikan program-program pembangunan Bidang Cipta Karya baik di lingkungan pusat/ daerah. 6. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dan penyiapan dalam rangka pencapaian target Renstra 2010 - 2014.

Rencana Kerja Direktorat Bina Program


25

Mewujudkan bentuk model penganggaran sebagai suatu instrumen yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal terkait alokasi dan realokasi penganggaran sesuai dengan Renstra Kementerian PU.

4.1. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA

PROGRAM

R

encana strategis Direktorat Bina Program disusun dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program. Secara rinci, rencana strategis Direktorat Bina Program dapat dilihat pada Lampiran-I. 4.1.1. VISI DIREKTORAT BINA PROGRAM, MISI DIREKTORAT BINA PROGRAM TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT BINA PROGRAM Direktorat Bina Program memiliki peran pendukung, maka rumusan visi dan misi Direktorat Bina Program mengacu pada visi Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu :

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. Adapun misi direktorat jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut : •

26

Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.


•

•

•

• •

Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

Direktorat Bina Program merupakan unit kerja eselon 2 dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Cipta Karya pada TA 2011 memiliki 1 (satu) program, yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Dalam mendukung program Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Program menuangkannya 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing eselon 3. Kegiatan tersebut adalah merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang cipta karya.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Periode 2010-2014, yaitu : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (cipta karya) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah: 1. Terpenuhinya pelayanan manajemen bidang permukiman. 2. Tersedianya Prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/ konflik sosial. 3. Terlaksananya pengembangan NSPK bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 5. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembiayaan. 6. Tersusunnya NSPK bidang pengembangan permukiman. 7. Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) di daerah. 8. Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP) di perkotaan dan perdesaan. 9. Terlaksananya pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan kumuh di perkotaan. 10. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman. 11. Tersusunnya NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan . 12. Terlaksananya pendampingan penyusunan NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan oleh Pemda . 13. Terlaksananya pembinaan kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan (sosialisasi dan diklat). 14. Tersusunnya NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan. 15. Terlaksananya pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan oleh Pemda. 16. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi,

SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan. 17. Tersusunnya NSPK dalam pengembangan pengelolaan persampahan. 18. Terlaksananya pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. 19. Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan persampahan. 20. Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota. 21. Terwujudnya adaptasi terhadap perubahan iklim. 22. Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. 23. Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. 24. Terlaksananya pembangunan infrastruktur kawasankawasan permukiman baru. 25. Terwujudnya penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan. 26. Terwujudnya penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau. 27. Terwujudnya pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B). 28. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera. 29. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah. 30. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase. 31. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan. 32. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan. 33. Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan. 34. Bertambahnya NSPK untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan dasar. 35. Terselenggaranya layanan teknis dalam untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar). 36. Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana. 37. Terselenggaranya pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan. 38. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.


27

Berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, ditetapkan hasil/outcome jangka menengah yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode 2010-2014 adalah meningkatnya jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/ kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan. 4.1.2. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT BINA PROGRAM Kebijakan yang digunakan oleh Direktorat Bina Program dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu: 1. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan daerah otonom dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, 2. Meningkatnya pembiayaan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur permukiman, 3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, 4. Percepatan pembangunan perdesaan, 5. Pengembangan kajian, strategi, dan kebijakan pengembangan kawasan, 6. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. 7. Peningkatan publikasi dalam berbagai media informasi serta pengembangan teknologi informasi. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut di atas, Direktorat Bina Program pada TA 2011 mewujudkannya melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

Pelaksanaan program tersebut dirinci dalam kegiatankegiatan untuk tahun 2012 sebagai berikut: 1. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja, dengan output: a. Layanan Perkantoran. b. Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman. c. Program dan Anggaran Bidang Permukiman. d. Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral. e. Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman. f. Data dan Informasi Bidang Permukiman. g. Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman. 4.2.

RENCANA KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program untuk merumuskan visi dan misi secara rinci, dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan 2011. 4.2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN Perbandingan dukungan dana tahun anggaran 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah. Di dalam tabel terlihat penyerapan anggaran yang sedikit menurun pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut hanya sekitar ± 2% dan tidak mempengaruhi kinerja Direktorat Bina Program. Prosentase dana PHLN dan rupiah murni terhadap total pagu pada tahun 2010 adalah 36.21% (PHLN) dan 63.79% (rupiah murni). Untuk tahun 2011 yaitu 8.23% (PHLN) dan 91.63% (rupiah murni). (lihat tabel xxx)

tabel xxx Tahun anggaran

PAGU

REALISASI

REALISASI

2010

Rp 1.435.883.604.000,-

Rp 1.362.991.610.000,-

94,92%

2011

Rp

Rp

91,77%

212,024,613,000,-

Tahun anggaran

28

194,564,748,000,-

Rupiah Murni

PHLN

2010

Rp

915,942,532,000,-

Rp

519,941,072,000,-

2011

Rp

194,268,288,000,-

Rp

17,756,325,000,-


Adapun kegiatan-kegiatan Direktorat Bina Program adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Kebijakan, Program dan anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja tahun 2010 sebesar Rp. 84,419,704,000,sedangkan Tahun 2011 sebesar Rp. 212,024,613,000,2. Kegiatan PNPM Mandiri pada tahun 2010 sebesar 417,213,900,000,- sedangkan pada tahun 2011 tidak terdapat kegiatan tersebut. 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman sebesar tahun 2010 sebesar Rp. 449.991.610.000.-, tahun 2011 tidak ada.

b. Sasaran Kegiatan

4.2.2. KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

a. Tujuan Kegiatan Mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur bidang permukiman melalui peningkatan kualitas penyusunan kebijakan, program, dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.

Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. c. Keluaran/Output Keluaran/output dari Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman adalah sebagai berikut: Kebijakan dan strategi bidang permukiman Program dan anggaran bidang permukiman Kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral Evaluasi kinerja bidang permukiman Data dan informasi bidang permukiman Laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman

Jika membandingkan anggaran 2010 dan 2011 tanpa kegiatan fisik (tabel 2.4), maka terlihat kenaikan sebesar 25%. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Bina Program 25% jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya.


29

REKAPITULASI ANGGARAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2011 YANG DISANDINGKAN DENGAN TA 2010 NO

KEGIATAN

OUTPUT

SATUAN

TA 2010 JUMLAH

1.

2.

Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran Kerjasama Luar Negeri Data dan Informasi dan Evaluasi Kinerja

Pengaturan,Pembinaa n,Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

DANA

(x Rp. 1000,-)

TA 2011 JUMLAH

DANA

Prosentase Penurunan/ Kenaikan

Laporan

94

501,633,604

200

212,024,613

-57.73

Layanan Perkantoran

Laporan

9

13,504,861

7

15,888,635

0.48

Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman

Laporan

5

6,799,800

13

8,374,907

0.31

Program dan Anggaran Bidang Permukiman

Laporan

7

12,427,471

55

43,236,970

6.14

Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral

Laporan

7

8,457,000

6

9,574,724

0.22

Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

Laporan

8

7,250,000

9

8,651,000

0.28

Data dan Informasi Bidang Permukiman

Laporan

17

11,093,200

15

15,931,423

0.96

Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program

Laporan

17

24,887,372

95

110,366,954

17.04

Laporan Penyelenggaraan PNPM Mandiri

Laporan

24

417,213,900

0

0

Desa

900

Desa

300

0 934,250,000

Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

TOTAL

934,250,000

0 0

0

1,435,883,604

212,024,613

-57.73

Tabel 2.3 Perbandingan dukungan dana per Sub Direktorat

REKAPITULASI ANGGARAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2011 YANG DISANDINGKAN DENGAN TA 2010 (TANPA KEGIATAN FISIK) NO

KEGIATAN

OUTPUT

SATUAN

TA 2010 JUMLAH

1.

Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran Kerjasama Luar Negeri Data dan Informasi dan Evaluasi Kinerja

DANA

(x Rp. 1000,-)

TA 2011 JUMLAH

DANA

Prosentase Penurunan/ Kenaikan

Laporan

94

501,633,604

200

212,024,613

25.44

Layanan Perkantoran

Laporan

9

13,504,861

7

15,888,635

0.48


Laporan

5

6,799,800

13

8,374,907

0.31


Laporan

7

12,427,471

55

43,236,970

6.14


Laporan

7

8,457,000

6

9,574,724

0.22


Laporan

8

7,250,000

9

8,651,000

0.28


Laporan

17

11,093,200

15

15,931,423

0.96

Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program

Laporan

17

24,887,372

95

110,366,954

17.04

212,024,613

25.44

TOTAL

1,435,883,604

Tabel 2.4 Perbandingan dukungan dana per Sub Direktorat (Tanpa Kegiatan Fisik)

4.2.3. INDIKATOR KINERJA A. INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Direktorat Bina Program adalah :

30


1. Masukan (input) : Jumlah paket kegiatan dan dana yang direncanakan yang dialokasikan. 2. Keluaran (output) : Jumlah paket kegiatan dan dana yang terealisasi dinilai dalam bentuk persentase fisik kegiatan dan persentase keuangan.

Dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Indikator dibagi dalam dua macam yaitu indikator Sasaran dan Indikator

Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Sasaran : INDIKATOR SASARAN RENCANA KINERJA TAHUN 2011 Sasaran Uraian Sasaran

Indikator Outcome

Meningkatnya kualitas pengaturan,pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang merupakan NSPK dalam Pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman Jumlah kebijakan,Program dan Anggaran,Kerjasama Luar Negeri,Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur BIdang Permukiman

Laporan

200

Tabel 2.5 Indikator Sasaran

b. Indikator Kinerja Kegiatan: INDIKATOR KEGIATAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TA 2011 Kegiatan Uraian Kegiatan/output

Indikator Kinerja

Penyusunan Kebijakan,Program dan Anggaran,Kerjasama Luar Negeri,Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman Layanan Perkantoran

Jumlah bulan layanan Perkantoran

Satuan

RENSTRA 2011

DIPA

Laporan

51

200

Bulan/ Tahun

12

12

Laporan

Rencana Tingkat Capaian

Terselenggaranya Layanan Perkantoran

7


Jumlah Laporan Kebijakan & Strategi Bidang Permukiman

Laporan

6

13

Tersusunnya Kebiijakan dan Strategi Bidang Permukiman


Jumlah Laporan Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Permukiman

Laporan

7

55

Tersusunnya Kebiijakan dan Strategi Bidang Permukiman


Jumlah Laporan Penyusunan Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral

Laporan

8

6

Tersusunnya Laporan Penyusunan Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral


Jumlah Laporan Penyusunan Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman

Laporan

6

9

Tersusunnya Laporan Penyusunan Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman


Jumlah Laporan Penyusunan Data dan Informasi Bidang Permukiman

Laporan

7

15

Tersusunnya Laporan Penyusunan Data dan Informasi Bidang Permukiman

Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman

Laporan

17

95

Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kegiatan


31

B. RINCIAN KELUARAN/OUTPUT

c) Rincian Tahapan/Komponen Output

1) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN

Terdapat 6 (enam) tahapan yang akan dilaksanakan dalam rangka kegiatan Subag Tata Usaha Direktorat Bina Program Tahun 2011 yaitu:

a) Indikator Output Alat ukur pencapaian keluaran/output Sub Bagian Tata Usaha adalah : Terselenggaranya pengelolaan Gaji, tunjangan, TKK dan Lembur, terbinanya pegawai Direktorat Bina program, tersedianya dan terawatnya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran, Kendaraan Operasional , terwujutnya ruang kerja yang nyaman, serta terselenggaraan pengelolaan administrasi keuangan yang akurat dan akuntabel.

32

b) Keluaran dan Volume Output

1. Persiapan Kegiatan Tahun 2011 di Lingkungan Direktorat Bina Program. 2. Penyusunan SIMAK BMN di Lingkungan Direktorat Bina Program. 3. Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Direktorat Bina program. 4. Monitoring Kegiatan di Lingkungan Direktorat Bina Program.C 5. Kelembagaan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP). 6. Konsolidasi Staf Satker Direktorat Bina Program.

Keluaran yang dihasilkan berupa Laporan Kegiatan sebanyak 6 Laporan, yang terdiri dari :

2) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERMUKIMAN

1. Laporan Persiapan Kegiatan Tahun 2011 di Lingkungan Direktorat Bina Program 2. Laporan Penyusunan SIMAK BMN di Lingkungan Direktorat Bina Program 3. Laporan Peningkatan Kinerja Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Direktorat Bina program 4. Laporan Monitoring Kegiatan di Lingkungan Direktorat Bina Program 5. Laporan Kelembagaan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) 6. Laporan Konsolidasi Staf Satker Direktorat Bina Program

a) Indikator Output


Alat ukur pencapaian keluaran/output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman adalah Jumlah laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman. b) Keluaran dan Volume Output Keluaran yang dihasilkan berupa Laporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman.

c) Rincian Tahapan/Komponen Output Dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi bidang permukiman Tahun 2011, dilakukan beberapa tahapan kegiatan yaitu : 1. Evaluasi Kebijakan dan Strategi. 2. Masukan Teknis Kebijakan dan Strategi. 3. Perencanaan Jangka Menengah dan Panjang. 4. Pedoman dan Manual RPIJM. 5. Pendampingan Strategi dan Perencanaan Jangka Menengah. 3) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT PROGRAM ANGGARAN BIDANG PERMUKIMAN

DAN

a) Indikator Output Alat ukur pencapaian keluaran/output Program dan Anggaran Bidang Permukiman adalah Jumlah laporan Program dan Anggaran Bidang Permukiman Bidang permukiman. b) Keluaran dan Volume Output Keluaran yang dihasilkan berupa Laporan Program dan Anggaran Bidang Permukiman Bidang permukiman sebanyak 7 Laporan, yang terdiri dari : 1. Laporan Sinkronisasi Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya Tahun 2012, 2. Laporan Penyusunan Program dan Anggaran Ditjen Cipta Karya 2012, 3. Laporan Pemeliharaan Data Program dan Anggaran, 4. Laporan Pelembagaan Perencanaan dan Pengendalian Program dan Anggaran Ditjen Cipta Karya, 5. Laporan Pengembangan KPJM Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota, 6. Laporan Pengembangan Spesifikasi dan Biaya Satuan Program Pembangunan PS Bidang Air Minum dan Sanitasi, 7. Laporan Pengembangan Spesifikasi dan Biaya Satuan Program Pembangunan PS Bidang Bangkim dan PBL. c) Rincian Tahapan/Komponen Output Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Permukiman tahun anggaran 2011, akan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan/komponen yaitu : 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Program dan Anggaran. 2. Analisis dan Evaluasi Data Program dan Anggaran. 3. Penyiapan Rencana Program dan Anggaran Tahunan.

4) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT KERJASAMA LUAR NEGERI DAN MULTILATERAL a) Indikator Output Alat ukur pencapaian keluaran/output Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Bidang Permukiman adalah Jumlah laporan penyusunan kerjasama luar negeri bilateral dan multilateral bidang permukiman. b) Keluaran dan Volume Output Keluaran yang dihasilkan berupa Laporan Penyusunan Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi Bidang Permukiman sebanyak 7 Laporan, yang terdiri dari : 1. Laporan Administrasi Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2011, 2. Laporan Fasilitasi Penyiapan kegiatan Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2011, 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2011, 4. Laporan Fasilitasi Penyiapan Kegiatan Sumber Pendanaan Lainnya Tahun Anggaran 2011, 5. Laporan Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Tahun Anggaran 2011, 6. Laporan Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Air Minum Tahun Anggaran 2011, 7. Laporan Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Sub Bidang Pengembangan Permukiman Tahun Anggaran 2011. c) Rincian Tahapan/Komponen Output Terdapat 7 (tujuh) tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Bidang Permukiman Tahun 2011 yaitu : 1. Administrasi Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2011. 2. Fasilitasi Penyiapan kegiatan Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2011. 3. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2011. 4. Fasilitasi Penyiapan Kegiatan Sumber Pendanaan Lainnya Tahun Anggaran 2011. 5. Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Tahun Anggaran 2011. 6. Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Air Minum Tahun Anggaran 2011.


33

7. Penyiapan Proyek Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Sub Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Sub Bidang Pengembangan Permukiman Tahun Anggaran 2011. 5) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT BIDANG PERMUKIMAN

EVALUASI

KINERJA

a) Indikator Output Alat ukur pencapaian keluaran/output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman adalah Jumlah laporan Laporan evaluasi dan kinerja bidang permukiman. b) Keluaran dan Volume Output Keluaran yang dihasilkan berupa laporan Laporan evaluasi dan kinerja bidang permukiman sebanyak 9 Laporan, yang terdiri dari : 1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan RPIJM Cipta Karya, 2. Laporan Data Kinerja Pengelolaan Prasarana hasil Pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya, 3. Laporan Evaluasi Tahunan Bidang Cipta Karya Tahun 2011, 4. Laporan Evaluasi Kinerja Manfaat Pembangunan Kawasan Agropolitan dan kawasan nelayan di perdesaan, 5. Laporan Evaluasi Kinerja Manfaat Pelaksanaan kegiatan Sanimas & 3R, 6. Laporan Evaluasi Kinerja Manfaat Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) & Pengembangan Air Minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), 7. Laporan Evaluasi Kinerja Manfaat Kegiatan Revitalisasi Kawasan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, 8. Laporan Evaluasi Kinerja Manfaat Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan NSDNUSSP di kawasan Perkotaan, 9. Laporan Fasilitasi Penyusunan Kinerja (PK) dan LAKIP Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2011. c) Rincian Tahapan/Komponen Output Terdapat 3 tahapan yang akan dilaksanakan dalam rangka Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 yaitu : 1. Penyiapan Pedoman dan Kriteria Evaluasi. 2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Tahunan Pembangunan Bidang Cipta Karya. 3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Serta Fungsi dan Manfaat Program Pembangunan Bidang Cipta Karya.

34


6) RINCIAN KELUARAN/OUTPUT DATA DAN INFORMASI BIDANG PERMUKIMAN a) Indikator Output Alat ukur pencapaian keluaran/output Data dan Informasi Bidang Permukiman adalah Jumlah Penyusunan laporan Data dan Informasi Bidang Permukiman. b) Keluaran dan Volume Output Keluaran yang dihasilkan berupa Laporan Data dan Informasi Bidang Permukiman sebanyak 12 Laporan, yang terdiri dari: 1. Laporan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Ditjen Cipta Karya, 2. Laporan Pemantapan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik DJCK, 3. Laporan Pemutakhiran Data Peta Tematik Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya, 4. Laporan Review Rencana Induk Pengembangan SIM Ditjen Cipta Karya, 5. Laporan Pemantauan dan Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Cipta Karya TA 2011, 6. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Melalui DAK, 7. Laporan Penyiapan dan Publikasi Buletin Cipta Karya, 8. Laporan Dokumentasi Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, 9. Laporan Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cipta Karya, 10. Laporan Penyiapan Bahan Penyelenggaraan Pameran dan Display Bidang Ditjen Cipta Karya, 11. Laporan Kampanye Komunikasi Publik Kegiatan Cipta Karya, 12. Laporan Jasa Pendampingan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik Bidang Cipta Karya Tahun 2011. c) Rincian Tahapan/Komponen Output Terdapat 12 (dua belas) tahapan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Data dan Informasi Bidang Permukiman Tahun 2011 yaitu : 1. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Ditjen Cipta Karya, 2. Pemantapan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik DJCK, 3. Pemutakhiran Data Peta Tematik Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya, 4. Review Rencana Induk Pengembangan SIM Ditjen Cipta Karya, 5. Pemantauan dan Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Cipta Karya TA 2011,

6. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Melalui DAK, 7. Penyiapan dan Publikasi Buletin Cipta Karya, 8. Dokumentasi Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010, 9. Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Cipta Karya, 10. Penyiapan Bahan Penyelenggaraan Pameran dan Display Bidang Ditjen Cipta Karya, 11. Kampanye Komunikasi Publik Kegiatan Cipta Karya, 12. Jasa Pendampingan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik Bidang Cipta Karya Tahun 2011. 2.1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direktorat Bina Program adalah sebagai berikut: Jumlah kebijakan, program dan anggaran,

kerjasama luar Negeri, data informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. Indikator pencapaian hasil/outcome yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman, 2. Jumlah Laporan program dan anggaran bidang permukiman, 3. Jumlah Laporan kerjasama luar negeri dan pola investasi bidang permukiman, 4. Jumlah Laporan evaluasi dan kinerja bidang permukiman, 5. Jumlah Laporan data dan informasi bidang permukiman, 6. Jumlah Laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman.


35

36


Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Bina Program


37

Pelaksana Kegiatan bertugas membantu dan bertanggungjawab terhadap kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan.

S

elain tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Program sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang terdapat pada tiap sub direktorat di lingkungan Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebagaimana diuraikan pada bagian Tugas & Fungsi, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas khusus yang berfungsi dalam mendukung visi dan misi DJCK sesuai dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 22/KPTS/M/2012 tentang Pengangkatan atas atasan langsung Kepala Satuan Kerja tanggal 19 Januari 2012. Penjelasan rinci untuk Satuan Kerja dalam pembinaan oleh Direktorat Bina Program DJCK diuraikan dibawah ini, dalam sub bab persatuan kerja sebagai berikut: 5.1.

SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM CIPTA KARYA

Satuan Kerja Direktorat Bina Program Cipta Karya merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin di Direktorat Bina Program. Dalam hal ini masing-masing kegiatan terdapat di tiap Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Bina Program. Uraian tugas dan tanggung jawab tiap unit dilingkungan Satker Direktorat Bina Program adalah: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); antara lain bertugas menandatangani kontrak/SPK atas program atau kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang disiimpulkan dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggung jawab kepada Kepala Satker Pengguna Anggaran.

38


b. Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran; antara lain bertugas menguji keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta menandatangani dan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM). c. Bendahara Pengeluaran; antara lain bertugas menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, serta buku tambahan lainnya. d. Unit Akuntansi; terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). e. Pembantu Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Satker Direktorat Bina Program yang membantu menyiapkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran. f. Pembantu Bendahara I dan II membantu menyelenggarakan pembukuan, menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP), melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga, menguji kebenaran penagihan pembayaran uang muka persediaan sesuai dengan MAK, DIPA dan peraturan yang berlaku, yang meliputi pembayaran atas belanja dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. g. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); bertugas menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyusun Neraca Satuan Kerja sesuai dengan SAI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. h. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); bertugas menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN)

dan Laporan Kendali Barang (LKB) Satker Direktorat Bina Program sesuai dengan SAI. i. Pelaksana Kegiatan bertugas membantu dan bertanggungjawab terhadap kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan. j. Asisten Perencanaan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan, menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyiapkan usulan kegiatan Satker berikutnya, menyiapkan dokumen Revisi/RKAKL, menyiapkan jadwal pelelangan, dst. k. Asisten Pelaksana Kegiatan; bertugas melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kontraktual dan swakelola, melaksanakan evaluasi progres pelaksanaan, menyiapkam Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, dst. l. Kepala Urusan Umum Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan penunjang seperti pengadaan barang, perjalanan dinas, menyiapkan dokumen yang diperlukan, memproses surat-menyurat, dst. m. Kepala Urusan Keuangan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Operasional Kerja (ROK), SPP, menyiapkan Laporan Progres Keuangan, dst. Untuk selanjutnya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Program untuk Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya dapat dilihat pada Bab. IV (Rencana Kerja Dit. Bina Program), pada masing-masing Sub Direktorat. 5.2.

SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PUSAT DAN PROPINSI

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan dan kewajiban yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerahnya, khususnya untuk bidang infrastruktur permukiman. Dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Namun tidak jarang permasalahan yang dihadapi tersebut tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah kabupaten/ kota, sehingga memerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat, propinsi, serta kabupaten/kota tetangga, maupun pihak swasta dan masyarakat. Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Untuk mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarananya, khususnya bidang keciptakaryaan melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif, dan terkendali, diperlukan adanya kerjasama pusat dan daerah. Dengan demikian, pembangunan prasarana dan sarana tidak dilaksanakan secara sepotongsepotong, baik secara fisik maupun pendanaannya, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah Pusat berkepentingan dalam melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan pembagian sumberdaya bersama melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Pembentukan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program (Randal) di masing-masing Propinsi memegang peranan yang sangat vital dalam memperpendek jangkauan koordinasi Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/ Kota demi terwujudnya pembangunan bidang Cipta Karya. Penguatan peran satker randal merupakan salah satu strategi peningkatan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, untuk memperkuat pusat dan daerah, pembagian tugas antara pemerintah dan pemda sebagai penanggung jawab komponen output tertentu akan disepakati secara lebih jelas, baik anggaran, waktu, maupun personil. Untuk mendukungnya, perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah akan diperbanyak, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja. Dengan demikian peran dan fungsi Pemerintah Propinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diwujudkan secara nyata. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana/kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Propinsi dan teralokasi pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Propinsi.


39

5.3.

SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN

Sebagai upaya pengembangan dan pemantapan ekonomi daerah, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat dalam membantu pembangunan adalah dengan mengalihkan dan mengintegrasikan dana/kegiatan sektoral yang urusannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah ke dalam bantuan pembangunan daerah (Kabupaten/Kota). Hal ini berarti memberikan kesempatan yang luas kepada aparatur dan masyarakat di daerah untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan pembangunan tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah. PP No.38 Tahun 2007 menyatakan bahwa air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Walaupun demikian, pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem air minum dan sanitasi untuk menjamin hak setiap orang bagi kebutuhan pokok minimal seseuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masingmasing. Oleh karenanya, pemerintah pusat hingga saat ini masih mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk pembangunan air minum dan sanitasi, terutama bagi kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan serta sebagian pembangunan (terutama bagi penyediaan air baku untuk air minum dan sebagian jaringan perpipaan untuk pengelolaan air limbah terpusat skala kota). Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi) tidak hanya terkait pada satu bidang tertentu tetapi merupakan suatu kesatuan dari beberapa aspek, yaitu aspek teknis kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan pemahaman itulah maka dibentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), yang terdiri dari kementeriankementerian yang memiliki tupoksi terkait, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta dikoordinasikan oleh Bappenas. Salah satu pencapaian penting dari Keberadaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah tersusunnya Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bebasis Lembaga. Kebijakan Nasional AMPL BM terdiri dari 11 prinsip pembangunan AMPL BM yang lima tahun terakhir telah dioperasionalisasikan dan di terapkan melalui berbagai program/proyek AMPL yang ada di Indonesia.

40


Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan adalah merupakan salah satu kegiatan dari Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Bidang Keciptakaryaan yang bertujuan untuk mengendalikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program/kegiatan khususnya program/ kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat permukiman di perkotaan. Penyelenggaraan Bintek dan Wastek merupakan kegiatan utama dari Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan dalam rangka mendukung tugas tim Pembina Pusat DPKK dalam pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan pembagian sumberdaya bersama melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Pembentukan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program (Randal) di masing-masing Propinsi memegang peranan yang sangat vital dalam memperpendek jangkauan koordinasi Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/ Kota demi terwujudnya pembangunan bidang Cipta Karya. Penguatan peran satker randal merupakan salah satu strategi peningkatan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, untuk memperkuat pusat dan daerah, pembagian tugas antara pemerintah dan pemda sebagai penanggung jawab komponen output tertentu akan disepakati secara lebih jelas, baik anggaran, waktu, maupun personil. Untuk mendukungnya, perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah akan diperbanyak, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja. Dengan demikian peran dan fungsi Pemerintah Propinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diwujudkan secara nyata. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana/kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Propinsi dan teralokasi pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Propinsi.

5.4.

SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERDESAAN

Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mengantisipasi akan kebutuhan sarana pengolahan air limbah, tetapi pola Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja, masyarakat juga dilibatkan dalam pembangunan tersebut, hal ini untuk menjaga kesinambungan dari Prasarana dan Sarana Sanitasi yang terbangun. Anggaran pada Satker Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan diperuntukkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dan kegiatan yang bersifat interdep, yang meliputi Direktorat Jenderal Cipta Karya Dit. Bina Program Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Bangda dan Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal PPPL Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Untuk mendorong kegiatan pada Satuan Kerja P3SDP (Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan), ada 5 Kegiatan Penunjang, sebagai berikut: a. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Infrastruktur. b. Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan . c. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Kelembagaan. d. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Berbasis pada Masyarakat. e. Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Penyehatan Lingkungan.


41

Tabel V.1

PROGRAM KERJA TA 2010 PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN Tugas pokok :

42

No

Fungsi

Kegiatan

Lama Bulan

Produk

1

2

3

4

5

1

Pedoman perencanaan dan penganggaran Pembangunan di Kabupaten/Kota

1 Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Kota Bidang Cipta Karya

12 bln

1 Pedoman Penyusunan RPIJM bidang Cipta Karya Kabupaten/ Kota. 2 Laporan proceeding Rapat Koordinasi. 3 Laporan hasil fasilitasi dan pendampingan RPIJM bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota. 4 Dokumentasi RPIJM bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota status terakhir. 5 Memoradum Program tahun 2011 bidang Cipta Karya.

2

Membantu Pemerintah Pusat dalam memonitor dan mengendalikan pelaksanaan program berdasarkan Renstra DJCK

2 Konsultan Manajemen Pusat Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya

7 bln

1 Laporan evaluasi kesesuaian program-program berdasarkan RPIJM Kabupaten/Kota. 2 Materi sosialisasi, penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota dan sinkronisasi program pusat dan daerah. 3 Laporan evaluasi capaian kegiatan bidang Cipta Karya berdasarkan RPIJM Kabupaten/ Kota. 4 Informasi dan laporan sesuai dengan petunjuk pimpinan. 5 Laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai dengan format-format yang telah ditetapkan, serta menyusun laporan lainnya yang tertuang dalam kontrak

3

Memantau, Mengendalikan dan menginformasikan kinerja satuan kerja di Ditjen Cipta Karya, yang menggunakan dan pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan memberikan informasi kinerja satuan kerja yang menggunakan dan Bantuan Luar Negeri (BLN)

3 Pengendalian Pengelolaan Kegiatan PHLN dan SBN

12 bln

Laporan-laporan kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.

4

Mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.

4.1 Pendampingan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) 4.2 Urban Institutional Development Program (UIDP) Management

12 bln

Pendampingan Kegiatan USDRP

12 bln

1 Manual proyek UIDP 2 Detail rencana keuangan UIDP 3 Rencana action plan pengelolaan 5 tahun UIDP 4 Detail action plan pembangunan UIDP 5 Rencana strategis 5 tahun UIDP 6 Briefing rencana strategi sektor UIDP

4.3 UIDP Urban Strategy and Policy Development

8 bln

4.4 Management and Technical Advisory Services to the Central Project Management Unit (CPMU)

12 bln

1 Pilot project dalam implementasi strategi 2 Dokumentasi terhadap sosialisasi 3 Petunjuk Manual bagi Pemerintah Daerah 4 Workshop, seminar dan hasil laporan Tercapainya dokumen penyiapan untuk program USDRP 2


Tahun 2010 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

6

No 1

Fungsi 2

Kegiatan 3

Lama Bulan 4

Produk


5

4.5 Local Economic Development and Business Plan

5 bln

1 Rencana Kerja (tahunan dan catur wulan) 2 Laporan progres (tahunan dan catur wulan) 3 Laporan bulanan 4 Laporan penelitian terkait yang dilakukan oleh konsultan.

4.6 Individual Consultant for Professionalizing Asset Management

12 bln

1 Laporan Pendahuluan yang akan menjelaskan rencana kerja konsultan, keluaran, serta jadualnya. Rancangan Laporan Pendahuluan harus diserahkan kepada CPMU paling lama dua minggu setelah konsultan mulai bekerja. Masukan-masukan yang didapat dalam waktu 5 hari kerja harus dimasukkan ke dalam Laporan Pendahuluan tersebut. Apabila setelah 5 hari berlalu namun belum ada komentar yang diterima, maka Rancangan Laporan Pendahuluan tersebut dianggap telah disetujui oleh CPMU; 2 Panduan Umum dan Teknis profesionalisasi sistem pengelolaan pasar dan terminal bis (dua bulan setelah mobilisasi); 3 Panduan Teknis Operasinal dan SOP untuk melaksanakan Panduan Umum dan Teknis (empat bulan setelah mobilisasi); 4 PMM yang telah dimutakhirkan; 5 Laporan Rencana Tindak Terkonsolidasi yang menjelaskan rencana jangka menengah Pemda peserta USDRP serta langkah-langkah yang diambil dalam profesionalisasi sistem pengelolaan pasar dan terminal bis mereka serta pelaksanaan dari rencana tersebut; 6 Laporan Kemajuan Bulanan mengenai pencapaian Pemda peserta USDRP dalam profesionalisasi sistem pengelolaan pasar dan terminal bis serta kinerja Konsultan Pendamping Pembangunan Kapasitas (GCB) dalam memfasilitasi pelaksanaan rencana jangka menengah oleh Pemda peserta USDRP tersebut; 7 Laporan pelatihan dan lokakarya; 8 Laporan kunjungan ke lapangan; 9 Rancangan Laporan Akhir harus diserahkan konsultan kepada CPMU dua bulan sebelum berakhirnya masa penugasan untuk mendapatkan komentar atau masukan. Rancangan Laporan Ahkir menjelaskan pencapaian penugasan serta laporan-laporan dan hasil yang diberikan dibandingkan dengan rencana dan jadual kerjanya. Laporan tersebut juga harus memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh Pemda peserta USDRP dalam rencana jangka menengah atau jangka panjang profesionalisasi sistem pengelolaan pasar dan terminal bis mereka.

6


43

44

No

Fungsi

Kegiatan

Lama Bulan

1

2

3

4

4.6 Transparancy, Public Participation and Accountability Reform

12 bln

4.7 Urban Institutional Development Program (UIDP) Local Governance Reforms

11 bln


Produk 5 10 Laporan Akhir yang diserahkan sebelum berakhirnya masa penugasan. 1 Laporan kemajuan penerapan pembaruan TPA 2 Rencana Kerja yang disetujui Pemda 3 Laporan dua mingguan mengenai isu-isu utama dan rekomendasi tindaklanjutnya. 4 Rencana anggaran operasional konsultan yang disetujui PMU. 5 Rencana dan materi pelatihan yang disetuji CPMU dan PMU 6 Laporan akhir pelaksanaan kegiatan. 1 TOR masing-masing konsultan. 2 Materi dan pelaksanaan workshop, pelatihan dan seminar. 3 Laporan capaian kinerja di masing-masing pemerintah daerah. 4 Laporan akhir pelaksanaan kegiatan


6

Tabel V.2

PROGRAM KERJA 2011 SATUAN KERJA SNVT/SEMENTARA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Tugas Pokok : Pembinaan dan pengendalian prasarana dan sarana dasar perdesaan guna pemberdayaan masyarakat pada pembangunan perdesaan No 1

Paket

Ruang Lingkup

2

3

K-1

Konsultan Manajemen Pusat PPIP

1. Membantu Ditjen Cipta Karya dalam melaksanakan persiapan-persiapan program, penyebarluasan informasi serta sosialisasi pedoman umum dan pedoman pelaksanaan secara luas ditingkat pusat dan daerah. 2. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan sosialisasi di tingkat propinsi oleh TAMP dan pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kabupaten oleh TAMK. 3. Melakukan pelatihan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten 4. Mambantu dalam pelaksanaan pelatihan fasilitator di tingkat propinsi 5. Melakukan pengendalian pelaksanaan pengembangan masyarakat, pelaksanaan pembangunan fisik dan peningkapan kapasitas para pelaku program. 6. Melakukan monitoring secara berkala dan terus menerus dan melaporkan secara rutin progres keuangan dan fisik kepada Dirjen Cipta Karya 7. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya 8. Melakukan konsolidasasi data-data hasil pelaksanaan mulai dari tahap pelaksanaan persiapan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi, pemberdayaan dan perencanaan dan tahap pelaksanaan fisiknya. 9. Menyusun database hasil pelaksanaan program. 10. Melakukan evaluasi pelaksanaan PPIP 2009 dan merumuskan berbagai input serta rekomendasi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan progrram tahun berikutnya. 11. Mendampingi Ditjen Cipta Karyaprogram PNPM Mandiri dan melakukan koordinasi pelaksanaan program di daerah 12. Membantu para satuan kerja di daerah dalam menyusun laporan SAI dan E Monitoring 13. Menyampaikan laporan konsolidasi pencapaian kemajuan pelaksanaan setiap bulannya kepada Dirjen Cipta Karya melalui Direktur Bina Program. 14. Memberikan informasi dan laporan dalam setiap bulannya serta menyiapkan laporan yang bersifat mendesak sesuai dengan petunjuk pimpinan.

K-2

National Project Managemen Consultant.

1. Membantu dalam pemenuhan persyaratan dan prinsip penyelenggaraan program, seperti keikutsertaan perempuan, lingkungan, dan pembebasan lahan; 2. Mendukung Ditjen Cipta Karya dalam pemenuhan PPMS dan kendali mutu program; 3. Membangun sistem publikasi program; 4. Membangun mekanisme manajemen keuangan proyek dan melaksanakan pengisian kembali Rekening Khusus; 5. Menyediakan dukungan teknis di tingkat pusat; 6. Menyusun rencana manajemen kendali mutu dan membantu dalam pelaksanaannya; 7. Menyusun pedoman dan prosedur terkait perlindungan sosial dan lingkungan; 8. Mengkoordinir dan membantu Konsultan Manajemen Regional (RMC); 9. Membangun dan memelihara Sistem Informasi Program.

K-3

Regional Project Managemen Consultant (Lampung Provinsice, Sumatera Selatan Province, Riau dan Jambi Province)

1. Menyediakan dukungan teknis dan bimbingan kepada fasilitator; 2. Memantau kinerja fasilitator; 3. Menjamin dana bantuan disalurkan dengan baik kepada masyarakat; 4. Membantu fasilitator dalam pelaksanaan sosialisasi program; 5. Membantu fasilitator dalam tahapan perencanaan; 6. Menjamin pemenuhan persyaratan keterlibatan kaum perempuan dalam pelaksanaan program; 7. Membantu fasilitator dalam pembentukan dan pemberdayaan OMS; 8. Membantu masyarakat dalam penyusunan PJM Pronangkis Desa; 9. Memfasilitasi diskusi kecamatan untuk mengakomodasi pembangunan infrastruktur antar desa; 10. Memberikan dukungan teknis pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik; 11. Membantu masyarakat dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana Operasi dan Pemeliharaan; 12. Memantau perkembangan program dan menyusun laporan 4 bulanan dan laporan tahunan; 13. Membantu fasilitator dalam penyusunan sistem manajemen keuangan dan membantu dalam pelaksanaannya; 14. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

K-4

Advisory Pembangunan Infasrtruktur Permukiman

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Melakukan koordinasi dengan dinas di daerah dan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Provinsi. Melakukan konsolidasi rencana rencana jadwal pelaksanaan perencanaan dan pengendalian di daerah Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur permukiman Melakukan Identifikasi lokasi pelaksanaan program-program perdesaan berskala kawasan dan skala komunitas Melakukan Identifikasi lokasi pelaksanaan program-program perdesaan berbasis PNPM Mandiri di berbagai kementerian/Lembaga Menyusun database lokasi desa, kec dan kab untuk kegiatan berbasis kawasan dan komunitas Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman perdesanaan dan perkotaan di TA. 2009 Melakukan identifikasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan dana operasional dan Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB). 9. Melakukan pemantauan terhadap upaya keterpaduan program pusat dan daerah. 10. Melakukan konsolidasi usulan-usulan program pembangunan infrastruktur permukiman tahun 2010 dan melakukan evaluasi terhadap usulanusulan tersebut. 11. Melakukan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan perdesanaan di TA. 2010


45

No 1

46

Paket 2

Ruang Lingkup 3

K-5

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2005-2008

1. Membangun skenario evaluasi yang dapat menggambarkan dampak pembangunan infrastruktur perdesaan dalam jangka pendek dan proyeksi dampak dalam jangka panjang; 2. Mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan di tingkat desa, kabupaten dan propinsi; 3. Melakukan kunjungan lapangan di 33 propinsi sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. 4. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap pemanfaatan prasarana dan sarana, manajemen pengelolaan keuangan pemeliharaan dan kelembagaan di tingkat masyarakat. 5. Tersusunnya sistem database guna keperluan evaluasi; 6. Mendokumentasikan pemanfaatan hasil PPIP 2005-2008 7. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan manfaat dari program pembangunan infrastruktur perdesaan; 8. Menyimpulkan keberhasilan dan/atau kelemahan penyelenggaraan program serta menyusun rekomendasi perbaikannya.

K-6

Pengembangan Sistem Informasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. Melakukan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat dan instansi terkait di daerah. 2. Melakukan konsolidasi seluruh data desa-desa di Indonesia dan desa yang tergolong tertinggal secara up-to-date. 3. Melakukan konsolidasi seluruh data desa-desa program pemberdayaan yang ternaung dalam PNPM Mandiri melalui berkoordinasi dengan lembaga terkait di tingkat pusat. 4. Melakukan kunjungan lapangan untuk koordinasi dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan. 5. Melakukan konsolidasi data data desa sasaran PPIP, pembiayaan jenis infrastruktur terbangun dan data-data terkait lainnya; 6. Melakukan penyusunan database secara terorganisir dan data hasil pembangunan secara semi spatial yang dapat menunjuk posisi geografis desa sasaran dan informasi hasil pelaksanaan lainnya. 7. Melakukan penyusunan konsepsi publikasi program pembangunan infrastruktur perdesaan secara tepat sasaran 8. Melakukan publikasi kegiatan PPIP melalui media terpilih. 9. Menyusunan buku hasil pelaksanaan PPIP tahun 2009 10. Menyusun petunjuk pemakaian (manual); 11. Melakukan pelatihan bagi staf/operator di lingkungan Direktorat Bina Program; 12. Menyusun laporan sesuai dengan yang ditetapkan.


Penutup


47

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar– besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan buku program kerja ini, berbagai usulan serta masukan penyempurnaan buku ini kami terima dengan tangan terbuka.

Penyusunan buku program kerja Direktorat Bina Program merupakan kegiatan tahunan yang seyogyanya dilakukan penyusunannya oleh masing-masing instansi pada awal tahun pelaksanaan program kerjanya. Buku ini cukup penting karena berisi arah, tujuan, pelaksanaan tugas pokok, serta pengorganisasian dari instansi yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Direktorat Bina Program mempunyai kedudukan dan peran yang cukup strategis di lingkungan Ditjen Cipta Karya Kem. PU. Hal ini disebabkan direktorat ini mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya, penganggaran / alokasi anggaran selanjutnya kebijakan ini menjadi arahan dan acuan bagi direktorat lainnya di lingkungan Ditjen Cipta Karya.

48


Dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis kinerja yang telah ditetapkan dewasa ini, maka buku program kerja ini mempunyai arti yang cukup penting pula, karena dalam buku ini tertuang kemajuan dan langkah-langkah yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan buku program kerja tahun 2010 ini, berbagai usulan serta masukan penyempurnaan buku ini kami terima dengan tangan terbuka serta pengertian yang diberikan terhadap berbagai upaya yang belum terselesaikan.

Lampiran


49

• Diagram proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga

50


Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara / Lembaga Januari - April

Mei - Agustus Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kabinet / Presiden

Kement.Negara PPN

RPJM Nas

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran

Kement.Negara/ Lembaga

Daerah

Penyusunan Rancangan Awal RKP

Rancangan Akhir RKP

UU APBN

Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran

Keppres tentang Rincian APBN

Penelaahan Konsistensi dengan RKP

SE Pagu Sementara

TRILATERAL MEETING (Awal Maret)

Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-KL)

Rancangan Keppres tentang Rincian APBN

Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Angaran

RENSTRA KL

A

Pembahasan RAPBN

Keppres tentang RKP

SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu

Kement.Negara Keuangan

Pembahasan RKA-KL

September - Desember

Rancangan Renja KL

B

C

RKA-KL

D

Pengesahan

Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

E


51

• Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

52


Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Tujuan:

Urban Sector Development Reform Program (USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah Indonesia (GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank) untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.

• Memfasilitasi mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan infrastrutur perkotaan sesuai kebutuhan masyarakat (demand). • Menyediakan pelayanan publik dan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan yang berkelanjutan. • Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan tingkat kemiskinan (sebagai multiplier effect) melalui peningkatan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan.

Komponen USDRP Urban Institutional Development Program (UIDP)

• Reformasi Tata Pemerintahan Dasar • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan • Bantuan Manajemen Proyek

Hibah PHRD

Urban Investment

• Pembiayaan Proyek Investasi sifat strategis dan layak • Proyek digolongkan ke dalam kategori: - Revenue Generating - Domain Ditjen Cipta Karya

Pinjaman IBRD

USDRP Mewujudkan Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Perkotaan


53

Lingkup Reformasi Tata Pemerintahan Dasar

Pembaruan Transparansi dan Partisipasi

• pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, terlibat dalam pengambilan kebijakan/keputusan publik, serta mendorong terciptanya akuntabilitas pada semua institusi publik.

Mendorong Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Tata Pemerintahan

Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa

• meliputi perkuatan sistem pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip kompetisi dan non-diskriminatif.

Guna Mencapai Keberlanjutan Pembangunan Perkotaan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Umum

Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah

• perkuatan sistem pengelolaan keuangan termasuk penganggaran, akuntansi dan pemeriksaan (auditing), sehingga dana publik dapat dikelola secara lebih efisien.

Komponen Investasi (US$ 1,000) 3,739 (9%)

Terkomitmen Rencana alokasi 26,096 (65%)

10,438 (26%)

54


Belum teralokasi

Alokasi Sub-Proyek – IBRD Loan Jumlah Alokasi SLA US$ 40.275.000 Terkomitmen US$ 25.232.561 (62,6%)

Kota Cimahi

US $

1.394.850

Kabupaten Parigi Moutong

US $

3.043.478

Kabupaten Sidrap

US $

3.978.797

Kota Pare-Pare

US $

4.478.261

Kota Palopo

US $

4.795.652

Kota Palangkaraya

US $

2.391.304

Kabupaten Barru

US $

5.150.218

Rencana Alokasi Kabupaten Morowali

US $

2.108.696

Kabupaten Solok Selatan

US $

1.847.826

Kota Sawahlunto

US $

1.902.174

Kota Banda Aceh

US $

4.565.218

Belum Teralokasi

US$ 10.438.696 (26%)

US$ 4.618.525 (11,4%)


55

Status Proses SLA - USDRP Status SLA No.

56

Kabupaten / Kota

Belum Proses

Sedang Proses

Persetujuan

Ditandatangani

Proses Lelang

Status Konstruksi

Sidenreng Rappang

ü

ü

ü

100 %

Parigi Moutong

ü

ü

ü

100 %

Cimahi

ü

ü

ü

100 %

Palopo

ü

ü

ü

10 %

Parepare

ü

ü

ü

85 %

Palangkaraya

ü

ü

ü

40 %

Barru

ü

ü

ü

8%

Sawahlunto

ü

–

Morowali

ü

–

Banda Aceh

ü

–

Solok Selatan

ü

–

Palembang

ü

–

Konawe Selatan

ü

–


Catatan


57

Direktorat Bina Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya

58



59

kementerian pekerjaan umum

Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat bina ptogram JL. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru- Jakarta Selatan 12110 Telp/Fax: (021) 72796578 email : [email protected] http://ciptakarya.pu.go.id

60


kementerian pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya PROGRAM KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM2011 PROGRAM KERJA

Recommend Documents