DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEBIJAKAN PU-DJCK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Disampaikan Oleh
Direktur Jenderal Cipta Karya Bidakara, 9 – 10 Februari 2011
Umum Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 Kebijakan Program PNPM Mandiri, Pamsimas dan Sanimas Peningkatan Kapasitas Untuk Pelaksanaan Tahun 2011
Bagian 1
Umum
1. Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsifungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah, dan Strategis Nasional (PKN, PKW, PKSN) serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah dibelakangnya (perdesaan). 2. Mengembangkan PS permukiman yang mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan dengan prioritas pada pusat-pusat produksi pangan dan kelancaran distribusi hasil produksi pangan.
3. Mengembangkan PS dikawasan agropolitan, minapolitan dan KTM sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah sekaligus mengendalikan pesatnya laju urbanisai. 4. Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang memenuhi SPM, berbasis pemberdayaan dan membuka kesempatan kerja. 5. Mengembangkan PS permukiman yang menggunakan prinsip-prinsip green infrastructure, green building serta mengantisipasi perubahan iklim (climate change) untuk mewujudkan kawasan permukiman yang ramah lingkungan, termasuk RTH. 6. Mengembangkan PS permukiman yang dapat meningkatkan daya saing kota melalui pemanfaatan potensi lokal serta mendorong peran serta BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta.
Rencana Strategis Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010 –2014 Kegiatan/ Sasaran 1.
2.
3.
4.
Target Renstra 2010-2014
Realisasi 2010
Target 2011
Pengembangan Permukiman Pembangunan Rusunawa Infrastruktur permukiman di Kws.Kumuh PPIP Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan KTM
270 TB 207 Kws 8.803 desa 205 Kws.
40 TB 96 Kws 3.900 desa 55 Kws.
70 TB 112 Kws 3.987 desa 70 Kws.
PBL, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Pembinaan Bangunan Gedung Revitalisasi Kws dan RTH PNPM Perkotaan (P2KP)
33 Prov 517 Kws 10.948 Kel
33 Prov 136 Kws 8.230 Kel
33 Prov 207 Kws 10.948 Kel
210 TPA 250 3R 11 Kab/Kota 26 Kab/Kota
69TPA 49 3R 9 Kab/Kota 39 Kab/Kota
60 TPA 77 3R 13 Kab/Kota 20 Kab/Kota
577 Kes 820 Kws 100 Kws 53 Kws 4.650 desa
65 Kes 169 Kws 18 Kws 1.472 desa
81 Kes 170 Kws 23 Kws 10 Kws 1.283 desa
Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Pembangunan Persampahan TPA 3R Pembangunan Air Limbah (Off Site) Pembangunan Drainase Pengembangan SPAM Pembangunan SPAM untuk MBR Pembangunan SPAM IKK Pembangunan SPAM Kws. Perbatasan Pembangunan SPAM Kws. Pel Perikanan Pembangunan SPAM Pedesaan
Alokasi (Trilyun Rp) 2010-2014
2010
2011
11.677
2.277
4.082
9.570
2.157
2.459
14.074
1.517
3.016
12.187
1.790
3.092
5.
Pelayanan Manajemen
1.817
0.129
0.204
6.
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama LN, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja
0.441
0.501
0.228
7.
Pengembang SPAM,Satitasi dan Persampahan
0.234
0.025
0.039
50.00
8.397
13.133
Total
PENCAPAIAN INDIKATOR MDG’s DAN IPM No
Indikator
Pencapaian
Target MDG’s
2007
2008
2009
2015
Sumber air terlindungi (Perkotaan)
54,10
50,20
49,82
75,29
Sumber air terlindungi (Pedesaan)
43,90
43,00
45,72
65,81
Rata-rata
48,30
46,50
47,71
68,87
(%) Penduduk Mendapat Akses Air Bersih A
(%) Penduduk Dilayani Perpipaan B
Air Minum perpipaan (Perkotaan)
30,80
43,96
68,32
Air Minum perpipaan (Pedesaan)
9,00
11,54
19,76
25,56
41,03
Rata-rata (%) Rumah Tangga Bersanitasi
C
Rumah Tangga (Perkotaan)
66,70
69,51
76,82
Rumah Tangga (Pedesaan)
31,40
33,96
55,55
Rata-rata
48,60
51,19
62,41
Peningkatan jumlah penduduk perkotaan : 4,54% per tahun Pertumbuhan penyediaan air minum: 2% pertahun Sumber: BPS/Susenas
2020
Bagian 2
Rencana Pelaksanaan Kegiatan TA 2011
Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2011 1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Pembangunan Rusunawa sebanyak 70 TwinBlock Pengembangan infrastruktur permukiman di 112 Kws Kumuh Pengembangan infrastruktur permukiman Perdesaan (PPIP) di 2.000 desa yang terdiri dari 1.000 desa PPIP dan 1.000 desa untuk mendukung Daerah Tertinggal, termasuk pengembangan infrastruktur permukiman perdesaan yang dibiayai ADB (RIS PNPM) di 1.987 desa Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, KTM, serta kawasan Perbatasan dan pulau kecil terluar di 115 kawasan 2. Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara Pembinaan Bangunan Gedung di 65 kabupaten/kota Peningkatan kualitas kawasan/revitalisasi dan RTH di 240 kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui PNPM Perkotaan (P2KP) di 10.948 Kel/desa
Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2011 3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sanitasi Dan Persampahan Peningkatan TPA di 130 kab/kota, Pengembangan persampahan terpadu 3R di 92 lokasi Pembangunan Air limbah sistem offsite dan sistem onsite di 160 Kawasan Pembangunan drainase di 78 kabupaten/kota 4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pembangunan SPAM untuk MBR di 171 kawasan Pembangunan SPAM IKK di 164 kawasan Pembangunan SPAM di 57 kawasan Khusus (perbatasan, pemekaran, KAPET) Pembangunan SPAM di 10 kawasan Pelabuhan perikanan Pembangunan SPAM di 1.530 desa Pembinaan 98 PDAM dalam rangka penyehatan PDAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERKOTAAN (P2KP)
PNPM MANDIRI BERDASAR KEWILAYAHAN
PPIP PROGRAM PEMBERDAYAAN
PAMSIMAS BERDASAR SEKTOR
SANIMAS
PEDESAAN (RIS PNPM dan PISEW)
PROGRAM PEMBERDAYAAN 2010
Kegiatan
BLM Kota/Kab
Safeguard
Target
BLM Kota/Kab
Safeguard
Total
Kel
879.691
570.049
1.449.740
10.948
Kel
1.021.534
648.466
1.670.000
237
Kec
419.500
79.100
498.600
237
Kec
423.500
96.617
520.117
1.700
Desa
425.000
1.987
Desa
480.600
82.248
562.848
PPIP
2.200
Desa
550.000
2.000
Desa
515.000
95.533
610.533
PAMSIMAS
1.320
Desa
254.100
234.235
488.335
1.251
Desa
254.417
166.535
420.952
-
-
-
-
-
-
2.528.291
1.084.127
3.612.418
2.695.051
1.089.399
3.784.450
P2KP PISEW/RISE
PERDESAAN RIS-PNPM
200.743
Berdasarkan Sektor
Total
8.230
PERKOTAAN
Berdasar Kewilayahan
Target
2011
SANIMAS
Total
-
-
1.175.743
-
-
Bagian 3
Kebijakan Program PNPM Mandiri, Pamsimas dan Sanimas
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Tujuan
Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal
Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat;
Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan, kepelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan dan lain-lain.
Sasaran
Kelompok sasaran penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) adalah warga masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga.
1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
Lanjutan
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
DDUB hanya diwajibkan untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan (sesuai dengan PMK 168/2009); Kriteria kelurahan/desa miskin di perkotaan adalah kelurahan/desa dengan penduduk miskin ≥ 10% dan belum melaksanakan 3 kali BLM; Batas Minimal DDUB untuk setiap kabupaten/kota sebesar 20% dan maksimal30%; Mengenai realisasi DDUB akan dikenakan reward and punishment.
Sumber Pendanaan
IDB, World Bank, APBN Murni, APBD, Swadaya Masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. RIS PNPM TujuanProgram
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran Program.
Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar.
Sasaran Kabupaten dan kecamatan mengikuti Menko Kesra Desa Lanjutan RIS-2 Kinerja baik (sedang dievaluasi) Desa Baru (RIS-3) dengan tingkat kemiskinan di atas 20% (sebanyak 297 desa, masih terdapat 113 desa belum didistribusikan dalam SK Menko Kesra tetapi exercisenya sudah diusulkan dalam draft Loan Agreement). Pembahasan Desa Sasaran dengan ADB Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU. Sumber Pendanaan
ADB2575-INO, APBN Murni, APBD (BOP)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. PISEW Tujuan Mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk: Pengentasan kemiskinan Pengembangan ekonomi lokal Mengurangi kesenjangan antar wilayah Memperbaiki pengelolaan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupate/Kecamatan, dan Desa (local governance) Penguatan Institusi Lokal di tingkat desa.
Sasaran Masyarakat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (kelompok yang sudah ada seperti karang taruna, PKK, kelompok tani) dan kelompok masyarakat yang mempunyai potensi usaha di desa, dan Pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa
Sumber Pendanaan JBIC IP-543, APBN Murni, APBD Kab/Kota
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TujuanProgram
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran Program.
Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar Sasaran Kabupaten lama dengan kinerja baik (berdasarkan hasil audit BPKP) dan kabupaten tertinggal yang belum dapat program pemberdayaan Cipta Karya
Desa sasaran PPIP adalah desa baru (tidak mengulang)
Usulan Bupati
Di rekomendasikan desa dengan tingkat kemiskinan di atas 25% berdasarkan data PPLS.
Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.
Sumber Pendanaan APBN Murni
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tujuan Meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi,serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.
Sasaran Kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Sumber Dana IDA Credit 4204-IND IBRD Grabt TF 094792 APBN Murni APBD Kabupaten/Kota Swadaya Masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tujuan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat. Sasaran 5 propinsi terpilih, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara 34 Kabupaten/kota yang terletak di 5 propinsi terpilih Jumlah kelurahan sasaran sebanyak 1.350 kelurahan, yang sebelumnya menjadi lokasi P2KP dan telah menerima 3x siklus BLM, dengan pentahapan sbb: 151 kelurahan di tahun pertama 302 kelurahan di tahun ke dua 397 kelurahan di tahun ke tiga 500 kelurahan di tahun keempat Sumber Pendanaan ADB,Rupiah Murni/APBD, Swadaya Masyarakat
Bagian 4 Peningkatan Kapasitas untuk Pelaksanaan Tahun 2011
Peningkatan Kapasitas untuk Pelaksanaan Tahun 2011
Hubungan Kerja dengan Pemerintah Daerah Strategi peningkatan hubungan dengan Pemerintah Daerah kedepan dilakukan melalui:
Pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemda sebagai penanggung jawab komponen output tertentu agar disepakati secara jelas, baik anggaran, waktu, maupun personil.
Peningkatan peran Satker Randal Provinsi sebagai kepanjangan tangan DJCK untuk memperpendek jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota;
Sinergi antara beberapa konsultan manajemen pusat di daerah yang ditugaskan oleh lebih dari satu Unit Eselon II.
Perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja
Peningkatan Kapasitas untuk Pelaksanaan Tahun 2011
Kemitraan Pemerintah dengan Swasta Strategi peningkatan kemitraan dengan pihak swasta (KPS) kedepan dilakukan dengan:
Pendekatan kepada pihak swasta potensial untuk memanfaatkan Corporate Social Responsibility(CSR), antara lain melalui sosialisasi tugas dan fungsi Ditjen Cipta Karya;
Pemberdayaan Pemerintah Daerah mengenai perlu dan pentingnya KPS;
Alokasi anggaran APBN untuk kegiatan yang mendorong KPS, seperti pemberdayaan masyarakat di sektor sanitasi dan air minum (pola Sanimas dan Pamsimas);
Sinergi antara BPPSPAM dan Direktorat Pengembangan Air Minum
Peningkatan Kapasitas untuk Pelaksanaan Tahun 2011
Pemberdayaan Masyarakat Strategi pemberdayaan masyarakat kedepan ditekankan pada:
Penyiapan masyarakat untuk pasca konstruksi (operasi dan pemeliharaan) yang berkelanjutan.
Penyiapan masyarakat dalam mitigasi bencana.
Kampanye peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui perbaikan budaya masyarakat perlu terus dilanjutkan dan diintensifkan.
Pemanfaatan dana masyarakat dalam mendukung dan mengoptimalkan output dan outcome pekerjaan pembangunan infrastruktur permukiman.
