PAKET. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Pengertian dan Tata Cara DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERKOTAAN MANDIRI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

MANDIRI

PERKOTAAN

PAKET

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Pengertian dan Tata Cara

Daftar Isi Daftar Isi I Sekapur Sirih 1 A. Mengapa Diperlukan PAKET ? 3 B. Fungsi PAKET bagi Pemda dan Masyarakat 4 C. Tujuan Pelaksanaan PAKET 5 D. Keterlibatan Tiga Unsur dalam PAKET 6 E. Pemilihan Kota/Kabupaten 7 F. Lokasi Sasaran 8 G. Kelompok Sasaran 10 H. Pemanfaatan dana PAKET 10 I. Mekanisme Pemanfaatan dana PAKET 12 1. Biaya Operasional (BOP) 14 2. Dana Pendamping PAKEM 15 J. Tahapan Pelaksanaan PAKET 16 K. Persiapan Daerah 17 1. Kampanye Melalui Media Massa 17 2. Lokakarya Pendalaman Konsep dan Mekanisme PAKET 17 3. Pembentukan POKJA PAKET 18 L. Perencanaan 19 1. Pembentukan Panitia Kemitraan 19 2. Kerjasama Antar Dinas dan Penyiapan Proposal 19 M. Penyusunan Proposal Kegiatan 20 1. Persiapan Administrasi 20 2. Kriteria Proposal Kegiatan Proyek/ Subproyek 20 3. Penetapan Proposal Kegiatan/ Subproyek 21

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

I

N. Pelaksanaan Kegiatan PAKET O. Pelaporan dan Evaluasi 1. Laporan Pelaksanaan Proyek 2. Evaluasi Kota 3. Laporan Akhir Tahapan P. Organisasi Pelaksana 1. Pemerintah Pusat 2. Tim Penilai Inter Departemen 3. Kepala Satuan Kerja 4. Tingkat Propinsi 5. Tingkat Kota/Kabupaten 6. PJOK PAKET 7. POKJA PAKET 8. Panitia Kemitraan

23 25 25 25 25 27 27 27 28 28 28 30 31 32

Daftar Gambar Gambar 1 Siklus PAKET P2KP Selama 3 Tahap Gambar 2 Siklus Per Tahap Pelaksanaan PAKET P2KP

24

Lampiran-lampiran Lampiran 1 Tabel Tahapan Pelaksanaan PAKET PNPM P2KP Lampiran 2 Gambar Struktur Organisasi Pelaksana PAKET

33

iiPROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

26

36

Sekapur Sirih

T

ahap 1 proses pemberdayaan masyarakat dalam PNPM P2KP untuk 2 (dua) tahun pertama telah menghasilkan masyarakat yang telah mempunyai modal sosial dalam bentuk kelembagaan (BKM) yang akan mengakses berbagai program masyarakat (PJM Pronangkis) yang siap ditawarkan kepada berbagai pihak dalam rangka membangun kemitraan sinergis. PJM Pronangkis diorientasikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan dan pengembangan prasarana dan sarana lingkungan, serta pengembangan ekonomi lokal sesuai konsep Tridaya. Berbasis IPM MDGs. Tahap 2 kegiatan P2KP dilaksanakan pada 2 (dua) tahun kedua dikembangkan untuk menumbuh-kembangkan kemitraan (channeling) dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah (Pemda), pengusaha, perguruan tinggi, LSM, swasta dan kelompok peduli lainnya untuk merealisasikan PJM Pronangkis yang di buat oleh masyarakat. Dengan kebersamaan, Pemerintah kota/kabupaten diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai pihak. Pemerintah Pusat dalam hal ini memberikan kontribusi melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) atau Poverty Alleviation Partnership Grant (PAPG) melalui P2KP. Melalui program PAKET diharapkan menumbuhkan masyarakat yang mandiri mewujudkan ”Gerakan Bersama” para pelaku penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal dan daerah yang berkelanjutan, menuju kehidupan dan penghidupan yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Tim Penyusun


1

PAKET

A Mengapa Diperlukan PAKET ?

P

enanggulangan kemiskinan dalam PNPM PNPM P2KP dilaksanakan dengan membangun kelembagaan masyarakat warga di tingkat Kelurahan agar mengakar dan representative. Lembaga ini disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat, disingkat BKM. Keberadaan BKM diharapkan menjadi pondasi bagi terbangunnya tatanan masyarakat berdaya. Tatanan masyarakat berdaya memerlukan pendampingan terus menerus agar dapat mencapai tatanan masyarakat yang mandiri. Kharakteristik masyarakat mandiri diharapkan mampu mendorong tumbuhnya gerakan kemitraan sinergis tiga pilar pembangunan, yaitu masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi, dan dunia usaha). Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi “gerakan bersama” yang bersifat inklusif, berlandaskan kemitraan dan kesetaraan. Untuk mewujudkan gerakan tersebut maka ditambahkan komponen kegiatan dalam PNPM PNPM P2KP, yang disebut dengan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Perkotaan, disingkat PAKET.


3

B

Fungsi PAKET bagi Pemda dan Masyarakat

P

rogram PAKET bermaksud untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah serta kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di tingkat kota. PAKET hanya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya apabila di antara masing-masing pelaku pembangunan memiliki 'kepentingan dan kebutuhan yang sama' untuk saling koordinasi, kooperasi dan kolaborasi satu terhadap yang lain sehingga terjadi kemitraan. PAKET hanya sekedar stimulant (perangsang) untuk membantu dan mempercepat terwujudnya proses kemitraan yang ditumbuhkan antar mereka sendiri. Bagi masyarakat, terutama BKM, Komponen PAKET juga dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk mengakses dan menggalang berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten atau kelompok peduli setempat (channeling), sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. Agar BKM/masyarakat mampu bermitra dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat, maka BKM-BKM harus memiliki kredibilitas yang menjamin kepercayaan dari berbagai pihak tersebut. Dengan demikian hanya BKM-BKM yang telah menunjukkan kinerja sebagai “BKM Berdaya” yang memiliki perluang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses channeling dari program-program yang ada, khususnya melalui PAKET.

4 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

PAKET

C

Tujuan Pelaksanaan PAKET

M

aksud Pelaksanaan kegiatan PAKET PNPM P2KP adalah agar terjadi proses pembelajaran kemitraan dan gerakan bersama oleh seluruh pelaku di tingkat kabupaten/kota sehingga terjalin sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan PAKET adalah melembagakan kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli untuk membangun wilayahnya dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati-diri. Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan PAKET adalah : 1.Melembagakan pola-pola pembangunan partisipatif yang dilaksanakan di kota/kabupaten lokasi PAKET. 2.Menciptakan nuansa kerjasama yang nyata antara pemerintah kota/kabupaten dengan kelompok masyarakat peduli serta masyarakat sasaran. 3.Meningkatkan kepedulian, partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas dan/atau program yang dilaksanakan bersama antara pemerintah kota/kabupaten dengan masyarakat. 4.Membuka Akses masyarakat miskin kepada sumber daya kunci (dana, keahlian, informasi, teknologi dan lain-lain) yang dimiliki pemerintah kota/kabupaten, yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan makin terbuka. 5.Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk menciptakan kebijakan-kebijakan dan program-program yang memihak kaum miskin (pro poor) 6.Meningkatkan efektifitas dan efesiensi program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Demand Driven). PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

5

D

Keterlibatan tiga dalam PAKET

unsur

Dalam pelaksanaan PAKET melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu : 1.Pemerintah Kota/Kabupaten, melalui Dinas-Dinas 2.Masyarakat, melalui BKM atau Organisasi masyarakat lainnya 3.Kelompok PEDULI : LSM, Universitas, Tokoh Masyarakat, Dunia usaha swasta, jurnalis dll. Ketiga unsur dimaksud akan belajar bermitra mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan PAKET, baik melalui Panitia Kemitraan maupun KPK-D dan KBP.

PERENCANAAN KEGIATAN & PENGAJUAN PROPOSAL PAKET

PERSETUJUAN KEGIATAN PAKET & PENETAPAN JUMLAH DANA BANTUAN PAKET

PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET (PROPOSAL YANG DISETUJUI)

EVALUASI KEGIATAN PAKET YANG DILAKSANAKAN & AUDIT

PANITIA

TKPKD

PANITIA

TKPKD

KEMITRAAN

(Pokja PAKET)

KEMITRAAN

(Pokja PAKET)

Klmpok PEDULI BKM Berdaya

DINAS

Klmpok PEDULI Forum BKM


Klmpok PEDULI

PEMDA BKM Berdaya

DINAS

Klmpok PEDULI Forum BKM

PEMDA

E

PAKET Pemilihan kota/kabupaten

K

omponen PAKET PNPM P2KP akan mengalokasikan dana stimulan yang dapat digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh BKM Berdaya bekerjasama dengan dinas pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat atau sebaliknya dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan. Program dinas/instansi kota/kabupaten yang dapat didukung oleh bantuan PAKET adalah program pokok dinas kota/kabupaten bersangkutan, dan bukan merupakan program baru yang diusulkan semata-mata untuk memperoleh bantuan PAKET. PAKET tidak dilaksanakan di seluruh kota/kabupaten sasaran PNPM P2KP, namun hanya akan dilaksanakan di sebagian kota/kabupaten yang menyatakan minat dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan PNPM P2KP. Pemilihan kota/kabupaten penerima dana PAKET akan dilakukan oleh Satker (Satker) dibantu oleh Tim Penilai Inter Departemen) berdasarkan usulan yang disampaikan oleh kabupaten/kota yang ingin menjadi pelaksana PAKET yang telah memenuhi persyaratan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 2. TKPKD telah menggerakkan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) sehingga aktif dalam melaksanakan kegiatannya 3. Memiliki dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan


7

PAKET Kemiskinan (Pronangkis) kota/kabupaten, yang disusun oleh TKPKD secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah (dinas-dinas), masyarakat dan kelompok peduli, melalui kegiatan KBP 4. Mengalokasikan dana APBD kota/kabupaten (program dinas) sebagai kontribusi untuk pelaksanaan kegiatan PAKET. Tata cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Lokasi PAKET dapat dilihat lebih lanjut dalam Pedoman Teknis PAKET

F

Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran penerima bantuan PAKET adalah Kota/Kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan PNPM P2KP. Bantuan PAKET PNPM P2KP diperuntukkan bagi: 1. Kelurahan/desa lokasi sasaran PNPM P2KP, yang telah memiliki kinerja BKM Berdaya, dengan kriteria sebagai berikut: Melakukan pertemuan rutin minimal 2 bulanan. ? Minimal 70% anggota BKM hadir dalam pertemuan rutin. ? Tingkat pengembalian dana bergulir minimal 80%. ? Melakukan audit tahunan dan menyampaikan ? pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rapat warga tahunan.

8PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

PAKET 2.

Kelurahan/desa yang bukan lokasi PNPM P2KP dapat menerima dana PAKET jika melakukan kerja sama dengan kelurahan/desa lokasi PNPM P2KP yang memiliki kinerja BKM Berdaya untuk melaksanakan proyek bersama yang merupakan kebutuhan prioritas untuk penanggulangan kemiskinan di lokasi-lokasi yang bersangkutan.

Contoh: a. BKM ‘A’ yang terletak di hilir sungai akan melakukan kegiatan kali bersih, jika terdapat kelurahan yang terletak di hulu dan tidak melakukan kegiatan yang sama, maka upaya BKM ‘A’ akan sia-sia, sehingga harus bekerja sama dengan kelurahan HULU untuk melakukan kegiatan bersama. b. BKM ‘A’ yang akan membangun jalan penghubung ke jalan utama, dan harus melalui kelurahan non PNPM, maka perlu melakukan kegiatan bersama agar kegiatan dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan. c. BKM ‘A’ akan mengambil sumber air bersih di lokasi non PNPM P2KP, yang mungkin jaringan perpipaan harus melalui kelurahan lain, maka dapat melakukan kegiatan bersama. d. Kelurahan non PNPM melakukan kegiatan bersama dengan BKM (perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan prasarana pendidikan /perekonomian yang dimanfaatkan bersama, pelatihan bersama, dsb.) e. Dan sebagainya kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di BKM ‘A’ dan kelurahan yang bermitra.


9

PAKET

G

Kelompok Sasaran

P

elaksana Teknis Kegiatan PAKET PNPM PNPM P2KP adalah 'Panitia Kemitraan', yang dibentuk atas dasar kesepakatan dan gabungan dari lembaga masyarakat yang mengakar dan representatif (BKM) dengan dinas kota/kabupaten dan kelompok peduli sebagai pengusul kegiatan bersama. Pembentukan Panitia Kemitraan didasarkan pada ikatan pemersatu dan kesamaan kepentingan (kesesuaian atau keselarasan) rencana program yang dimiliki dinas terkait dengan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) yang telah disusun masyarakat. Dengan demikian Kelompok sasaran Program PAKET adalah masyarakat miskin.

H

Pemanfaatan Dana PAKET

S

esuai sifatnya, dana PAKET adalah stimulan untuk memperkuat dan melembagakan mekanisme kemitraan antara masyarakat, dinas pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan, maka proposal kegiatan/subproyek harus mencerminkan upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks keseimbangan TRIDAYA berorientasi IPM, berbasis MDGs, antara lain terkait dengan


PAKET 1.Lingkungan & kesehatan seperti: pembangunan rumah kumuh, prasarana permukiman, pembangunan jaringan air bersih/limbah, rehabilitasi jalan setapak, fasilitas kesehatan, vaksinasi, abatisasi, dsb 2.Ekonomi seperti: pembangunan pasar rakyat, TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pengembangan produk unggulan, pembibitan, irigasi, dsb 3.Sosial seperti: perbaikan sarana pendidikan, khitanan masal, penyuluhan, pelatihan keterampilan, dsb. Pemanfaatan Dana PAKET berpedoman pada PJM Pronangkis yang disusun masyarakat dan Pronangkis Kota/Kabupaten yang disusun oleh TKPKD (melalui siklus Kota yang dipelopori KBP), sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat langsung dalam mendukung gerakan masyarakat mengurangi kemiskinan di wilayahnya. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana PAKET ini, adalah : 1. Kegiatan perkreditan atau dana bergulir 2. Pengadaan senjata api dan sejenisnya 3. Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan politik (kampanye, mobilisasi massa, debat publik dll) 4. Pembelian atau usaha narkoba 5. Deposito atau yang berkaitan dengan upaya memupuk bunga bank 6. Pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali secara paksa 7. Pembangunan rumah ibadah 8. Pembangunan gedung kantor pemerintah/Forum BKM atau gaji pegawai pemerintah/ Pokja PAKET/Forum BKM 9. Produk-produk yang merugikan lingkungan


11

PAKET 10.Usaha perjudian dan usaha yang bertentangan dengan susila serta moral dan nilai-nilai agama 11. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal 12. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran PNPM P2KP 13. Kegiatan bukan merupakan kegiatan pokok dari dinas/instansi pengusul; dan 14. Jangka waktu pelaksanaan kegiatanyang diperkirakan lebih dari satu tahun.

I

Mekanisme Pemanfaatan Dana PAKET

A

lokasi dana PAKET PNPM P2KP kepada pemerintah kota/kabupaten terpilih akan dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang biasa dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten. PJOK (Penang gung jawab Operasional Kegiatan) di tingkat kota/kabupaten bertanggungjawab dalam mengadministrasikan alokasi dana PAKET tersebut. Untuk kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi PAKET, maka akan menerima stimulan dana PAKET sebesar antara Rp 4,5 sampai dengan Rp 7,5 milyar per kota/kabupaten (sesuai dengan kriteria jumlah BKM), yang akan dialokasikan dalam tiga tahap, sebagai berikut :


PAKET Tabel Alokasi Pendanaan PAKET

Ukuran Kota/Kab. Jumlah BKM Alokasi PAKET per tahapan (milyar Rp)

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Total

Plafon Usulan per proyek/ sub proyek PAKET per Panitia kemitraan

Alokasi Dana PAKET per Kota/Kabupaten Kecil Sedang Besar < 15 BKM 15 – 25 BKM > 25 BKM 1 milyar 1,5 milyar 2 milyar 4,5 milyar

1,5 milyar 2 milyar 2,5 milyar 6 milyar

2 milyar 2,5 milyar 3 milyar 7,5 milyar

Minimal Rp 30 juta dan Maksimal Rp 200 juta. Kurang dari Rp 30 juta diharapkan dapat dipenuhi dengan swadaya masyarakat atau stimulan dana BLM, sedangkan lebih dari Rp 200 juta dapat didukung oleh APBD setempat maupun channeling program dengan pihak terkait lainnya

Catatan: ·Ketentuan dan Alokasi Dana PAKET di atas adalah bersifat sementara dan dapat disesuaikan berdasarkan keputusan Satker PNPM P2KP. ·Pemerintah Kota/Kabupaten pemenang PAKET akan mendapatkan dana PAKET dalam tiga tahapan, sehingga diharapkan akan terjadi pelembagaan proses pembangunan partisipatif di tingkat kota/kabupaten secara bertahap.


13

PAKET Untuk menerima dan melaksanakan PAKET, baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus menyediakan dana pendamping, yang meliputi: 1. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) BOP yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah (menjadi lokasi program PAKET) dari sumber APBD, yang digunakan untuk kegiatan operasional pendukung PAKET yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten melalui Sekretariat PAKET di Bappeda agar kegiatan yang dilaksanakan dengan dana PAKET dapat menjangkau untuk bermitra dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Pemerintah kota/kabupaten. Penyediaan BOP tersebut merupakan salah satu persyaratan mendapatkan dana PAKET. Besarnya BOP minimal 5% dari alokasi dana PAKET untuk periode tahapan yang bersangkutan, selama masa pelaksanaan PAKET di wilayahnya, yang digunakan untuk : a. Biaya sosialisasi dan pemasyarakatan PAKET, pelatihan-pelatihan, monitoring dan kegiatan pendukung lainnya b. Kegiatan operasional POKJA PAKET seperti rapat koordinasi, peninjauan lapangan dan kesekretariatan, biaya cetak, publikasi dan penyiaran, dsb c. Alokasi dana BOP untuk PJOK sebagai pembiayaan operasional, antara lain untuk keperluan rapat koordinasi, peninjauan lapangan dan kesekretariatan. d. BOP ini tidak untuk membayar gaji atau honor anggota Pokja, karena anggota Pokja PAKET adalah relawan.


PAKET 2. Dana Pendamping Panitia Kemitraan Dana pendamping adalah dana swadaya dari pihak pengusul atau panitia kemitraan (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli) yang dialokasikan sebagai pendamping dana PAKET (matching fund) dari keseluruhan dana yang diusulkan oleh pihak panitia kemitraan. Dana pendamping ini bersumber dari dana Dinas untuk kegiatan terkait bersama-sama dengan dana masyarakat (BKM) dan kelompok peduli, baik dalam bentuk tunai/cash maupun dapat dalam bentuk In kind seperti natura (tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb).

Sebagai contoh: Dinas PU atau Kimpraswil memiliki program perbaikan rumah kumuh sebesar Rp 50 juta untuk 10 KK Miskin di Kelurahan X. Sedangkan masyarakat kelurahan X, sesuai hasil PJM PRONANGKIS, memiliki kebutuhan untuk pembangunan 30 rumah kumuh bagi 30 KK Miskin dengan perkiraan biaya sebesar Rp 150 juta. Untuk itu, BKM dan Dinas Kimpraswil dapat bermitra untuk mengusulkan kegiatan PAKET pembangunan rumah kumuh bagi 30 KK miskin, dengan sumber dana yang diajukan, misalnya, Rp 50 juta bersumber dari dinas Kimpraswil, Rp 25 juta bersumber dari masyarakat/BKM (In Kind) serta usulan dana PAKET sebesar Rp 75 juta.

Proporsi minimal dari keseluruhan usulan dana yang diajukan oleh Panitia Kemitraan adalah 50% sampai 70% dana swadaya dan 30% sampai 50% dana PAKET.


15

PAKET Akan lebih baik dan lebih diprioritaskan dalam seleksi usulan kegiatan PAKET, apabila dalam usulan kegiatan/subproyek panitia kemitraan yang diajukan : a. Merupakan kegiatan antar kelurahan yang terdapat dalam PJM Pronangkis Kota/Kabupaten. b. Persentase dana swadaya (Dinas, masyarakat) lebih besar dari dana PAKET c. Dalam komponen dana swadaya mencakup sumber dana dari pihak lain, selain dana Dinas dan dana dari masyarakat sasaran proyek

J

Tahapan Pelaksanaan PAKET

S

etelah suatu kabupaten/kota ditetapkan untuk melaksanakan PAKET. Secara garis besar seluruh kegiatan PAKET terdiri atas 5 siklus kegiatan yang akan berulang setiap tahapan, selama tiga tahap (kecuali seleksi kota yang hanya dilakukan satu kali di setiap kota), yaitu : 1.Persiapan daerah 2.Penyusunan rencana pelaksanaan pelaksanaan proyek PAKET oleh Panitia Kemitraan 3.Penetapan proposal penerima PAKET 4.Pelaksanaan proyek/subproyek 5.Pelaporan dan evaluasi Siklus pelaksanaan PAKET selama tiga tahap dapat dilihat pada Gambar 1. Dari setiap 5 siklus utama tersebut, akan dilakukan subsub kegiatan, secara terinci dapat dilihat pada Gambar 2 serta tabel Proses Pelaksanaan PAKET.


PAKET

K Persiapan Daerah

Langkah penyiapan pelaksanaan PAKET di kota/kabupaten penerima, meliputi : 1. Kampanye melalui media massa Penyebarluaskan konse p PAKET (ter masuk pengumuman calon proyek kemitraan yang akan diajukan) agar masyarakat memiliki kesadaran kerja sama dengan pemerintah daerah adalah tanggung jawab TKPKD. Kampanye dilakukan melalui media cetak lokal, radio, televisi, spanduk dan poster, serta media massa lain yang memungkinkan. TKPKD dalam hal ini akan dibantu penuh oleh Pokja PAKET yang berada dalam struktur dan koordinasi TKPKD, serta beranggotakan relawan-relawan peserta KBP 2. Lokakarya Pendalaman Konsep dan Mekanisme PAKET KMW memfasilitasi Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) yang bertanggung jawab menyelenggarakan lokakarya antar pelaku yang merupakan tindak lanjut diseminasi (penyebarluasan) konsep PAKET kepada berbagai pihak yang akan terlibat langsung kegiatan, yaitu masyarakat (BKM), dinas-dinas, kelompok peduli (perguruan tinggi, assosiasi profesi, dunia usaha, LSM, jurnalis, tokoh masyarakat dsb). Tujuan lokakarya ini adalah memperkenalkan dan membahas Konsep PAKET dan mekanisme kerja yang akan dilakukan. Pada forum ini disepakati kelompok antar pelaku yang akan terlibat dalam pembentukan POKJA PAKET.


17

PAKET 3. Pembentukan POKJA PAKET Pembentukan POKJA (Kelompok Kerja) PAKET tingkat kabupaten/kota akan dilakukan oleh TKPKD secara partisipatif bersama relawan-relawan KBP. Proses pembentukan Pokja PAKET akan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu : 1.Diskusi Kelompok Terarah (Focused Group Discussion/FGD) dalam KBP untuk merumuskan: a.Kesepakatan tugas pokok Pokja PAKET b.Keanggotaan dan mekanisme pemilihan anggota Pokja PAKET c.Mekanisme kerja. 2.Pemilihan anggota POKJA PAKET berdasarkan tata cara dan kriteria yang telah disepakati dalam hasil FGD. Jumlah anggota Pokja PAKET adalah 11 orang atau lebih. Angka ganjil untuk memudahkan proses pengambilan keputusan. Anggota Pokja PAKET merupakan relawan-relawan (yang tergabung dalam KBP) yang mencerminkan sifat-sifat universal kemanusiaan (dipercaya, ikhlas, jujur, peduli, adil), bukan mewakili kewilayahan, kelompok, atau golongan tertentu. Semua anggota Pokja PAKET bekerja sukarela, serta tidak digaji atau menerima imbalan honor


PAKET

L

Perencanaan

B

KM dapat mengajukan usulan kegiatan PAKET berdasarkan PJM Pronangkis (baik di tingkat kelurahan/desa maupun tingkat kabupaten/kota) untuk pekerjaan yang harus bekerjasama dengan dinas terkait dan/atau kelompok peduli setempat yang berlandaskan kemitraan dan kesetaraan sesuai prinsip dan nilai PNPM P2KP, dalam suatu Panitia Kemitraan. 1. Pembentukan Panitia Kemitraan Dilakukan melalui proses kesepakatan bersama BKM dengan dinas dan/atau kelompok peduli sesuai kegiatan/program yang telah diusulkan untuk memperoleh PAKET. 2. Kerjasama antar dinas dan Penyiapan Proposal BKM diperkenankan berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait yang berbeda untuk mengusulkan beberapa proposal sub proyek yang berbeda. Keberadaan Panitia Kemitraan diverifikasi KMW dan Pokja PAKET. Prinsip-prinsip Yang dikembangkan Panitia Kemitraan, adalah : a. Melembagakan kemitraan dan pembangunan partisipatif, khususnya dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan b. Menumbuhkembangkan transparansi & akuntabilitas pengelolaan kegiatan c. Mendorong proses alih pengetahuan, sumberdaya, teknologi, informasi dari dinas/instansi kelompok peduli terkait kepada masyarakat d. Mendorong dinas/intansi dan kelompok peduli untuk lebih memahami kultur, dinamika dan kebutuhan riil masyarakat. e. Mengoptimalkan keterpaduan pot ensi dan sumber daya masyarakat dengan dinas/instansi terkait serta kelompok peduli f. Membangun saling kepercayaan dan kerjasama sinergis antara masyarakat dengan dinas/instansi terkait dan kelompok peduli lokal.


19

M

PAKET Penyusunan Proposal kegiatan

Penyusunan proposal, dilengkapi rincian kegiatan-kegiatan kemitraan yang telah terpilih untuk diajukan memperoleh dana PAKET, dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Persyaratan administrasi BKM dapat mengusulkan 2 atau lebih proposal kegiatan bekerja sama dengan dinas/instansi dan/atau kelompok peduli yang berbeda namun masing-masing proposal kegiatan/subproyek hanya untuk satu jenis kegiatan. Kegiatan tersebut mengacu pada PJM dan Rencana Tahunan P r o n a n g k i s Ke l u r a h a n s e r t a P J M P r o n a n g k i s Kabupaten/Kota (bukan kegiatan baru bagi dinas/instansi) 2. Kriteria proposal kegiatan proyek/subproyek ·Sesuai dengan PJM Pronangkis kota/kabupaten yang bersangkutan ·Efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan ·Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan ·Cakupan wilayah atau penerima manfaat kegiatan diutamakan meliputi lebih dari satu kelurahan. Jika hanya meliputi satu wilayah kelurahan, maka hanya boleh untuk skala kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dibiayai oleh sumber dana BLM ·Kontribusi keswadayaan dari pengusul (BKM bersama Dinas) minimal 50% sampai dengan 70% (in kind) dari jumlah total kebutuhan biaya·


PAKET ·Kriteria-kriteria lain (setempat) yang ditetapkan oleh Pokja PAKET secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel. Kriteria yang telah ditetapkan harus diumumkan melalui media massa, minimal satu kali melalui koran setempat 3. Penetapan proposal kegiatan/subproyek Proposal-proposal/subproyek kegiatan akan disetujui jika telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan PAKET. Proposal-proposal kegiatan/subproyek akan dikompetisikan secara sehat sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan dana PAKET, serta kriteria yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pokja PAKET dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, nilai-nilai serta ketentuan PNPM P2KP. P o k j a PA K E T, d i f a s i l i t a s i K M W, m e m v e r i f i k a s i proposal/subproyek kegiatan yang diajukan panitia-panitia kemitraan, agar memenuhi kelayakan yaitu : a.Tingkat kemitraan yang diukur dari proses kerjasama dan sinergi antara BKM dengan dinas pemerintah kota/kabupaten dan atau kelompok peduli yang tercermin dalam proses pengajuan usulan tersebut (mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan). b.Efektifitas terhadap pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan (hasil yang diharapkan dari usulan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan), serta cakupan pemanfaat kegiatan/ proyek/subproyek.


21

PAKET

c.Tingkat kontribusi keswadayaan pihak pengusul (Dana Pendamping Panitia Kemitraan) dalam usulan kegiatan yang diajukan sesuai ketentuan PAKET (minimal 50% sampai dengan 70% dari jumlah dana yang diusulkan). d.Apabila kegiatan yang diputuskan menimbulkan dampak lingkungan atau memerlukan pembebasan lahan, maka harus mengacu pada ketentuan Pedoman Lingkungan dan Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan serta Pemukiman Kembali/Penampungan, sebagaimana dijelaskan pada Buku Pedoman Umum PNPM P2KP Pemilihan usulan kegiatan PAKET, akan ditentukan berdasarkan kriteria prioritas yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Pokja PAKET. Suatu kegiatan/proyek/subproyek akan diprioritaskan apabila dalam usulan kegiatan/ subproyek yang diajukan persentase dana swadaya lebih besar dari dana PAKET, dan melibatkan sumberdana lain (selain dana Dinas dan dana masyarakat sasaran).


PAKET

N

Pelaksanaan Kegiatan PAKET

S

esuai dengan organisasi pelaksanaan PAKET PNPM P2KP, maka pelaksana proyek/sub proyek adalah Panitia Kemitraan. BKM bersama Dinas yang membentuk Panitia Kemitraan yang akan melaksanakan kegiatan (setelah terpilih oleh Pokja PAKET) harus menyepakati perjanjian bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan didasarkan pada prinsip kemitraan dalam kesetaraan antara kedua belah pihak, sebagai aktivitas yang dikelola secara partisipatif. Bantuan dana PAKET akan dicairkan setelah pelaksanaan sub proyek dengan dana pendamping selesai dilaksanakan. Setelah dinilai oleh Pokja PAKET bahwa proses pelaksanaannya sesuai ketentuan PAKET (transparan dan akuntabel), selanjutnya dicairkan dana PAKET untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Bantuan PAKET disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening Panitia Kemitraan. Penyaluran Dana PAKET dilakukan dalam 2 tahap, sebesar 50% dan 50%. Pencairan dana tahap berikutnya mengikuti tata cara pencairan tahap pertama, ditambah dengan persyaratan audit dari auditor independen.


23

PAKET Pelaksanaan PAKET tahap berikutnya dapat dibatalkan bila Terjadi penyalahgunaan dana PAKET tahap sebelumnya, Tidak dilakukan audit oleh auditor independent, Visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai PNPM P2KP tidak dilaksanakan secara konsisten. Monitoring kegiatan akan dilakukan oleh seluruh pelaku PNPM P2KP sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu Pemerintah, baik pusat maupun daerah (provinsi dan kota/kabupaten) dan Masyarakat serta Kelompok Peduli di tingkat kota/kabupaten.

O

Pelaporan dan Evaluasi

1. Laporan Pelaksanaan Proyek Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan Pelaksana proyek. Laporan akan diserahkan kepada Pokja PAKET, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan PAKET di kota/kabupaten. 2. Evaluasi Kota TKPKD (melalui Pokja PAKET) akan melakukan penilaian terhadap seluruh proyek yang dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan untuk mengevaluasi pelaksanaan PAKET di kota/kabupaten bersangkutan. 3. Laporan Akhir Tahapan Laporan akhir tahapan diperlukan sebagai evaluasi apakah (pendanaan) PAKET dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Pokja PAKET bertanggungjawab untuk menyusun laporan ini.


25

Bagan 2. Siklus Per Tahap Pelaksanaan PAKET P2KP

Evaluasi Kinerja PAKET & Audit

LOKASI PAKET

Pelaporan Tahunan

Kampanye Kampanye kelurahan kelurahan

Selesai Evaluasi Kota

Pembentukan panitia kemitraan

Pelaporan

Merintis Kerjasama Kegiatan BKM dengan Dinas

Perencanaan Proposal

Ya

Tidak

Pembentukan Pokja PAKET

Pelaksanaan

Pembuatan Detail Desain Penyaluran Dana Penilaian Kelayakan Proposal P enetapan Proyek PAKET

Lokakarya Manajemen

Penandata ganan SPPB

Tahap ke -2

P

PAKET Organisasi Pelaksana

1. Pemerintah Pusat Lembaga penyelenggara (executing agency) proyek PNPM P2KP di tingkat nasional adalah Departemen Pekerjaan Umum (PU), yang untuk kelancaran tugas membentuk Satuan Kerja. Departemen PU di bawah arahan Tim Pengarah Inter Departemen, yang terdiri atas unsur-unsur terkait, yaitu: Bappenas, Dept PU, Depdagri, DepKeu, Kantor Menko Kesra, BPS, Deperindag serta Departemen Koperasi dan UKM. Tim Pengarah Inter Departemen (Inter Dept.) akan didukung Tim Pelaksana Inter departemen, yang beranggotakan unsur-unsur terkait yang sama. 2. Tim Penilai Inter Departemen Tim penilai Inter Departemen dibentuk sesuai untuk menilai usulan kegiatan PAKET dan Replikasi Program PNPM P2KP oleh Pemerintah Propinsi/Kota/ Kabupaten. Tugas dan tanggungjawab Tim penilai adalah sbb: 1.Menyusun instrument yang akan digunakan dalam verifikasi lapangan. 2.Melakukan verifikasi di lapangan untuk melihat kesesuaian kondisi yang ada dengan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan PAKET dan Replikasi Program PNPM P2KP. 3.Membuat berita acara verifikasi lapangan. 4.Menyusun rekomendasi hasil penilaian terhadap usulan kegiatan PAKET dan Replikasi Program PNPM P2KP dan bentuk kerjasama yang diperlukan. 5.Membuat laboran mengenai proses dan hasil penilaian lepada Direktur Jendral Cipta Karya untuk mendapatkan penetapan oleh Direktur Jendral CIpta Karya yang selanjutnya sebagai dasar pembuatan Nota Kesepahaman (MOU) antara Direktur Jendral Cipta Karya dengan Bupati/Walikota yang bersangkutan. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

27

PAKET

3. Kepala Satuan Kerja Kepala Satker Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU berperan sebagai penanggungjawab umum pelaksanaan P2KP dan berkedudukan di pusat. Untuk pelaksanaan substansi proyek, termasuk sebagian tanggung jawab kualitas pelaksanaan PNPM P2KP, Kepala Satker menugaskan KMP (Konsultan Manajemen Pusat) yang bertindak untuk atas nama Satker di lapangan -sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan- dan bertanggungjawab langsung ke Kepala Satker dan Pejabat Pemegang Komitment P2KP. 4. Tingkat Propinsi Pemerintah Propinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM P2KP di wilayah kerjanya. Untuk kelancaran tugasnya dapat menunjuk TKPKD Propinsi sebagai Tim Koordinasi PAKET di tingkat propinsi, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur. 5. Tingkat Kota/Kabupaten Perangkat pemerintah daerah akan beralih peran dari pelaksana menjadi menjadi fasilitator yang selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus Pemda berperan sebagai katalis pembangunan dalam mendorong proses transformasi. Bappeda sebagai penanggung jawab pelaksanaan PNPM P2KP di tingkat kota/kabupaten. TKPKD sebagai Pelaksana PAKET PNPM P2KP, ditunjuk oleh Pemda melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati. Secara umum tugas Pemda adalah :


PAKET

a.Mengangkat PJOK di tingkat kota/kabupaten untuk membantu adminsitrasi pencairan dana PAKET b.Memfasilitasi TKPKD membentuk Pokja PAKET dan membentuk sekretariat PAKET untuk memfasilitasi koordinasi PJOK PAKET dan Pokja PAKET c.Mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana PNPM P2KP, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat d.Mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan PAKET PNPM P2KP yang tidak disediakan oleh APBN, APBD Propinsi, dan pinjaman Bank Dunia e.Mensosialisasikan PAKET PNPM P2KP kepada instansi pemrintah di tingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan dan kelurahan di wilayahnya f.Mendorong pelibatan masyarakat, BKM dan Forum BKM dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga kota/kabupaten g.Memadukan kebutuhan, rencana, dan program penanggulangan kemiskinan masyarakat (PJM Pronangkis) melalui penetapan kebijakan program pemerintah kota/kabupaten, khususnya yang dibiayai APBD Kota/Kabupaten h.Memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk Pelaksanaan PAKET i.Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan Panitia Kemitraan


29

PAKET

j.Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan PAKET PNPM P2KP serta menerima serta mengevaluasi laporan kegiatan PJOK PAKET k.Melakukan supervisi pelaksanaan PAKET PNPM P2KP dan memberi masukan-masukan kepada pihakpihak terkait untuk perbaikan selanjutnya.

6. PJOK PAKET PJOK PAKET (tingkat kota/kabupaten) sebagai penanggungjawab pelaksanaan PAKET mempunyai tugas Menyebarluasan usulan kegiatan PAKET ke seluruh wilayah kabupaten/kota dan bertanggung jawab terhadap : a.Penyiapan dokumen pengajuan penyaluran bantuan PAKET b.Monitoring pelaporan penyerapan dan penggunaan dana dari Panitia Kemitraan c.Pelaporan penyerapan dan penggunaan dana PAKET kepada Pemda, Satker, ditembuskan ke TKPKD d.Melakukan pemeriksaan atas kemajuan kegiatan sebelum memberikan persetujuan pencairan dana berikutnya.


PAKET

7. POKJA PAKET Pembentukan Pokja PAKET difasilitasi oleh TKPKD dan KBP sesuai dalam rangka pelaksanaan program PAKET PNPM P2KP. Dalam POKJA PAKET proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan demokratis. Tugas yang dilakukan antara lain : a.Sosialisasi dan diseminasi PAKET b.Merumuskan dan menyepakati kriteria seleksi proposal kegiatan PAKET c.Mengevaluasi dan menyeleksi proposal d.Menetapkan prioritas usulan-usulan kegiatan panitia kemitraan yang dinilai layak e.Monitoring pelaksanaan kegiatan panitia kemitraan serta menetapkan kegiatan-kegiatan terbaik (best practice) untuk dapat dipertimbangkan memperoleh penghargaan (rewards) maupun menerapkan sanksi terhadap panitia kemitraan yang melaksanakan kegiatan PAKET tidak sesuai dengan ketentuan f.Memfasilitasi serangkaian forum diskusi antar pelaku (stakeholders) di tingkat kota/kabupaten untuk membahas perkara kemiskinan serta upaya-upaya penanggulangannya sebagai masukan kebijakan dan penyusunan SPKD g.Anggota Pokja PAKET tidak boleh terlibat sebagai pengusul atau pelaksana usulan/proposal kegiatan PAKET (anggota Panitia Kemitraan)


31

PAKET

8. Panitia Kemitraan Panitia Kemitraan adalah panitia yang dibentuk bersama antara BKM dengan dinas terkait dan/atau kelompok peduli untuk melakukan kegiatan bersama, antara lain : · Menyusun proposal bersama kegiatan mengacu pada PJM Pronagkis Kelurahan dan PJM Kabupaten/Kota · Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanakan kegiatan, baik dalam mengupayakan dukungan pendanaan maupun bantuan teknis · Melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan dana swadaya (dari dinas dan masyarakat) terlebih dahulu sebelum memanfaatkan dana PAKET.


PAKET Lampiran : Tabel Tahapan Pelaksanaan PAKET-PNPM P2KP TAHAPAN I Penetapan kabupaten/ kota PAKET

1

2

II Persiapan Daerah

3

4

5

KEGIATAN Di Tingkat Nasional Diseminasi PAKET Ke Pemda kab/kota sasaran PNPM P2KP serta pengumuman Tata Cara Pengajuan dan Penilaian calon lokasi PAKET Penetapan Kota Seleksi kota/kab. peserta PAKET PNPM P2KP

Di Tingkat Kabupaten/Kota Kampanye Media Penyebarluasan konsep PAKET Lokakarya I. Perumusan Pokja PAKET FGD KBP perumusan tugas, keanggotaan, dan mekanisme kerja Pokja PAKET. Pembentukan Pokja PAKET

PELAKU Pelaksana: Tim Koord. Nasional Peserta: Bappeda Kota/kab. lokasi PNPM P2KP SATKER PNPM P2KP Pusat & Tim Penilai Interdep Nasional

LOKASI Di Propinsi

Di Pusat

TKPKD

Di Kota/Kab

TKPKD

Di Kota/Kab

Pelaksana: TKPKD

Di Kota/Kab.


33

PAKET


PAKET


35

PAKET

Struktur Organisasi Pelaksana PAKET

Pusat

Kepala SKS P2KP

DEPARTEMEN P.U Dirjen Cipta Karya

Tim Pengarah Inter Departemen

Direktur PBI

Tim Pelaksana Inter Departemen

Tim Kelompok Kerja Nasional

KMP

KA

KE Bappeda Propinsi

KMW

Propinsi

Pimpro PBI Propinsi

KPK Propinsi

Kepala Dinas PU/ Perumahan/Kimpraswil Propinsi

Forum BKM Propinsi Bappeda Kota/Kab. KPK Kota/Kab.

Kepala Dinas PU/ Perumahan /Kimpraswil Kota/Kab.

Koord. Kota/Kab

Pokja Paket

PJOK PAKET

Kabupaten Kota

Forum BKM Kabupaten/Kota

Tim Fasilitator

PJOK Kemitraan

Tingkat kecamatan

Tingkat Kelurahan

Relawan/kader

BKM

KSM


Dinas

Klpk Peduli

Garis Garis Garis Garis

Pengendalian fasilitasi koordinasi Pelaporan/informasi

PAKET

Pembangunan jalan paving, pengembangan industri rumah tangga (home industry) dan pelatihan terpadu bagi remaja putus sekolah melalui Pelatihan Pengembangan Ketrampilan mekanik dilaksanakan bekerjasama dengan Program PAKET dengan tetap mengandalkan swaday masyarakat


37

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

MANDIRI

PERKOTAAN

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) .................

Korkot ......................

Posko Tim Faskel .......

Provinsi ........................................... Jalan ........................................... Telepon ............................................ Fax ........................................... E-mail ...........................................

Jalan ....................... Telepon ........................ Fax ....................... E-mail .......................

Jalan ....................... Telepon ........................ Fax ....................... E-mail .......................

PAKET. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Pengertian dan Tata Cara DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERKOTAAN MANDIRI

Recommend Documents