SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SURAT EDARAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 63/SE/DC/2016 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kepada yang terhormat, 1. Gubernur Seluruh Republik Indonesia; 2. Bupati/Walikota Seluruh Republik Indonesia; 3. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi; 4. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi; 5. Kepala

Satuan

Kerja

Pembangunan

Infrastruktur

Permukiman

Kabupaten/Kota. SURAT EDARAN Nomor: 63/SE/DC/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. UMUM Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah, yang salah satunya diberikan untuk mendukung pelaksanaan pengurangan luasan permukiman kumuh. Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dan termasuk

Bantuan

lainnya

yang

memiliki

karakteristik

Bantuan

Pemerintah yang diberikan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, dilakukan melalui platform Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang terdiri dari program National Slum Upgrading Program (NSUP) dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

24/PRT/M/2016

Tentang

Mekanisme

Pelaksanaan

Anggaran

Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pasal 14 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. 1

B. DASAR PEMBENTUKAN 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

2.

Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

5.

Peraturan Mekanisme

Menteri

Keuangan

Pelaksanaan

Nomor

Anggaran

168/PMK.05/2015 Bantuan

Pemerintah

tentang pada

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); 6.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

7.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1005); dan

8.

Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri/NPPLN antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank (WB) Nomor IBRD 8213-ID dan IBRD8636, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Nomor LN 0004-IDN, Islamic Development Bank (IDB) Nomor IND-169, IND-171, IND-174, IND-175 dan IND-176 serta Asian Development Bank (ADB) Nomor 3122-INO.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan yang berwenang dalam pencairan dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah 2

yang

merupakan

penggunaan

sebagian

anggaran

kewenangan

serta

tindakan

dan yang

tanggungjawab dapat

dalam

mengakibatkan

pengeluaran atas beban APBN. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman di lingkup Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah meliputi: 1.

Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;

2.

Pemberi Bantuan Pemerintah;

3.

Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;

4.

Bentuk Bantuan Pemerintah;

5.

Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;

6.

Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;

7.

Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;

8.

Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;

9.

Ketentuan perpajakan; dan

10. Sanksi. E. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH Tujuan Bantuan Pemerintah ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, yang mencakup kegiatan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. F. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH Bantuan Pemerintah ini diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. G. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH Penerima bantuan pemerintah ini mencakup: 1. Kelompok masyarakat kelurahan/desa; dan 2. Kelembagaan yang dibentuk masyarakat bersama Pemerintah Daerah (Komite/Pengelola Business Development Center (BDC))

3

H. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH Bantuan

Pemerintah

diberikan

dalam

bentuk

uang

sesuai

dengan

mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. I.

ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH Alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan ditetapkan setiap tahun oleh pengelola program sesuai dengan jenis kegiatan. Rincian jumlah bantuan untuk setiap penerima bantuan program NSUP dan NUSP-2 setinggi-tingginya sebesar Rp. 2 Milyar.

J. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH Bantuan Pemerintah dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Satker PKPBM Pusat; Satker Provinsi dan/atau Satker Kab/Kota) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH Penyaluran

dana

Bantuan

Pemerintah

disalurkan

langsung

kepada

penerima sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. L. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH Laporan

pertanggungjawaban

disusun

oleh

masing-masing

pelaksana/pelaku yang berwenang secara bertahap dan/atau berjenjang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. M. KETENTUAN PERPAJAKAN Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat tidak dipungut, sedangkan penggunaan dana bantuan oleh kelompok masyarakat kepada pihak ketiga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. N. SANKSI Sanksi dikenakan terhadap setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang

melakukan

penyimpangan

dan/atau

penyalahgunaan

Bantuan

Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4

LAMPIRAN I Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 63/SE/DC/2016 Tentang : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN ANGGARAN BANTUAN DANA INVESTASI (BDI) NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

I.

TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN Tujuan Bantuan Pemerintah dalam National Slum Upgrading Program (NSUP)

adalah

untuk

mendukung

pelaksanaan

penanganan

permukiman kumuh, yang mencakup kegiatan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan (sustainable livelihood).

II.

PEMBERI BANTUAN Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Bantuan Dana Investasi (BDI) NSUP merupakan bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang dan termasuk dalam jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

Nomor

24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. BDI ini diberikan kepada Kelompok Masyarakat dan Kelembagaan yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah daerah oleh Kementerian Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

melalui

Direktorat

I-1

Pengembangan

Kawasan

Permukiman,

Direktorat

Jenderal

Cipta

Karya. III.

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN Penerima BDI adalah: 1. Kelompok masyarakat kelurahan/desa yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) yang menjadi sasaran NSUP; 2. Kelembagaan yang dibentuk masyarakat bersama Pemerintah Daerah (Komite /Pengelola Business Development Center (BDC)) dalam

rangka

mengembangkan

usaha

(bisnis)

kelompok

masyarakat yang menghasilkan produk usaha sesuai dengan produk unggulan daerah dan memiliki potensi pasar.

IV. BENTUK BANTUAN BDI melalui NSUP diberikan secara langsung kepada penerima bantuan dalam bentuk uang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh NSUP. V.

ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN Alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan ditetapkan setiap tahun oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan jenis kegiatan dalam NSUP. Rincian jumlah bantuan untuk setiap penerima bantuan program NSUP setinggi-tingginya sebesar Rp. 2 Milyar.

VI. TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN BDI NSUP dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Satker PKPBM Pusat; Kepala Satker Provinsi dan/atau Kepala Satker Kab/Kota) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara ringkas dapat dijelaskan

sebagaimana gambar berikut:

I-2

SPM

§ SK Pengesahan Penerima BDI

Satker PKP

§ Tahapan Pencairan BDI

KPPN

SP2D

SPP

PPK

Bank Penyalur

§ SK Penetapan Penerima BDI § Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) § BA Serah Terima Pekerjaan

Berkas Pencairan BDI

§ Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) § Bukti Setor ke Kas Negara

BKM/LKM /Komite BDC

Transfer BDI ke Rekening BKM/LKM/Komite BDC

Pemanfaatan BDI

Bagan 1.1. Tata Kelola Pencairan BDI Keterangan: 1.

PPK membuat Surat Keputusan Penetapan Penerima BDI di wilayah kerja masing-masing;

2.

Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penerima bantuan dan tahapan pencairannya.

Atas

dasar

surat

penetapan

tersebut

PPK

menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) bersama penerima bantuan dalam bentuk uang di wilayah kerja masingmasing; 3.

Penerima

bantuan

menyampaikan

menyusun

kepada

PPK

berkas setelah

pencairan di

verifikasi

dana

dan

oleh

Tim

Fasilitator/Koordinator Kota (Korkot); 4.

PPK menerima seluruh kelengkapan dokumen untuk pencairan dana BDI yang sudah diverifikasi bersama Tim Konsultan Manajemen Wilayah dan membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) untuk disampaikan kepada Satker dan Pejabat Pembuat SPM (PP-SPM); I-3

5.

Atas diterimanya SPP dan semua kelengkapan dokumen pencairan dana BDI maka PP-SPM memeriksa dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat;

6.

Atas dasar SPM yang disampaikan PP-SPM, maka KPPN akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang berisi perintah untuk mencairkan sejumlah dana ke Rekening Penerima Bantuan;

7.

Setelah dana masuk ke Rekening penerima bantuan, maka pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam proposal dan SPK; dan

8.

Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan BDI dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dan dalam hal terdapat sisa dana setelah melewati tahun anggaran berjalan, maka harus dilaporkan kepada PPK dan disetor ke Rekening Kas Negara.

Untuk mekanisme pemanfaatan BDI Secara Swakelola digambarkan sebagai berikut:

Penyusunan Kelengkapan Proposal Kegiatan

KSM/ Panitia/ Pengelola BDC

Pencairan BDI sesuai tahapan

Pemanfaatan BDI

Penyusunan LPJ

BKM/LKM/ Komite BDC

Sosialisasi BDI

Verifikasi Kelayakan Proposal Kegiatan

Satker/PPK

Verifikasi LPJ Kegiatan KSM/ Panitia/Pengelola BDC

Penyusunan LPJ Seluruh Kegiatan

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Verifikasi LPJ Seluruh Kegiatan

Bagan 1.2. Mekanisme Pemanfaatan BDI Secara Swakelola Pagu BDI dalam kegiatan NSUP dialokasikan secara bertahap sesuai jenis kegiatannya. BDI

dialokasikan pada DIPA Tahunan Satker

PKPBM Pusat; Satker Provinsi dan/atau Satker Kabupaten/Kota untuk membiayai

3

(tiga)

fase

kegiatan,

yaitu

(1)

Perencanaan;

(2)

I-4

Pelaksanaan; (3) Keberlanjutan dan/atau pemeliharaan yang pencairan dilakukan sesuai dengan pentahapan pencairan.

Bagan alur penyaluran bantuan Pemerintah NSUP seperti gambar berikut : Pelaksana No

Kegiatan PPK

1

Mulai

2

SK Penetapan Penerima BDI

3

Pengesahan SK Penetapan Penerima BDI

4

SK Tahapan Pencairan BDI

5

Penyiapan Berkas Pencairan

6

Pengajuan Berkas dan Verifikasi Berkas Pencairan

7

Penandatangan SPK

8

Penerbitan SPP

9

Verifikasi SPP

Bendahara

PP-SPM

Ka.Satker

BKM/LKM/ Komite BDC

KPPN

Bank Penyalur

Rek.Bank Penerima

10 Penerbitan SPM 11

Pengiriman Berkas SPM ke KPPN

12 Penerbitan SP2D 13

Pengiriman SP2D ke Bank Penyalur

14

Transfer BDI ke Bank Penerima

15 Selesai

Bagan 1.3. Alur Penyaluran Bantuan Pemerintah NSUP

I-5

Bagan alur pemanfaatan bantuan Pemerintah NSUP seperti gambar berikut : Pelaksana No

1 2 3

Kegiatan

BKM/LKM/ Komite BDC

KSM/Panitia/ Pengelola BDC

PPK

Mulai Sosialisasi kepada KSM/Panitia/pengelola BDC bahwa dana BDI telah masuk Rek.BKM/ LKM Verifikasi kesiapan dan penguatan KSM/ Panitia/pengelola BDC untuk pemanfaatan dana BDI

4

Penyaluran dana BDI dari BKM/LKM sesuai dengan ketentuan/pedoman

5

Pelaksanaan kegiatan sesuai SPK

6

Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada BKM/LKM/Komite BDC

7

LPJ akhir tahun anggaran kepada BKM/LKM/ Komite BDC

8

Konsolidasi LPJ dari KSM/Panitia/Pengelola BDC

9

Penyerahan LPJ sesuai dengan SPK

10 Verifikasi LPJ sesuai dengan SPK 11 Penandatangan BA Serah Terima kegiatan 12 Selesai

Bagan 2.4. Alur Pemanfaatan Bantuan Pemerintah NSUP 6.1. BDI

untuk

Infrastruktur

Peningkatan

Kualitas

Permukiman

lingkungan,

dialokasikan

Kumuh Skala Lingkungan a. BDI

untuk

infrastruktur

skala

kepada kelurahan/desa yang memiliki permukiman kumuh sesuai

SK

Bupati/Walikota

yang

telah

diverifikasi

oleh

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (Dit. PKP), Ditjen. Cipta Karya Kementerian PUPR dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 seluas 38.431 ha; b. Lokasi kelurahan/desa sasaran NSUP ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya;

I-6

c. Penerima BDI adalah BKM/LKM di kelurahan/desa sasaran yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satker; dan d. Pencairan BDI infrastruktur dilakukan secara langsung dalam bentuk uang kepada BKM/LKM dan pelaksanaan kegiatan dilakukan

secara

pendekatan

swakelola

Penataan

oleh

masyarakat

Lingkungan

Permukiman

melalui Berbasis

Komunitas (PLPBK) dan Kolaborasi Kota. 6.2. BDI untuk Infrastruktur Skala Lingkungan di lokasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh a. BDI

untuk

infrastruktur

skala

lingkungan

di

lokasi

pencegahan kumuh, dialokasikan kepada kelurahan/desa yang tidak tercantum dalam kelurahan/desa yang memiliki kawasan kumuh sesuai SK Bupati/Walikota yang telah diverifikasi

oleh

Direktorat

Pengembangan

Kawasan

Permukiman (Dit. PKP), Ditjen. Cipta Karya Kementerian PUPR dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 seluas 38.431 ha; b. Kabupaten/Kota

sasaran

kegiatan

Infrastruktur

Skala

Lingkungan di lokasi pencegahan kumuh ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya; c. Seleksi

kelurahan/desa

dan

nilai

alokasi

dana

per

kelurahan/desa penerima BDI untuk Infrastruktur Skala Lingkungan di lokasi pencegahan Kumuh dilakukan oleh Tim pemerintah

kabupaten/kota

sesuai

dengan

kriteria

yang

ditetapkan; d. Hasil seleksi oleh Tim pemerintah kabupaten/kota diserahkan ke Satker untuk ditetapkan oleh PPK sebagai kelurahan/desa penerima bantuan; dan e. Pencairan BDI dilakukan secara langsung dalam bentuk uang kepada

BKM/LKM

dilakukan

secara

terpilih swakelola

dan

pelaksanaan

oleh

masyarakat

kegiatan melalui

pendekatan Kolaborasi Kota. 6.3. BDI

untuk

Peningkatan

kegiatan Mata

Penghidupan

Pencaharian

Berkelanjutan

Berbasis

(Program

Komunitas/Program

Penghidupan Berkelanjutan (PPMK/P2B)) I-7

a. BDI untuk kegiatan penghidupan berkelanjutan (PPMK/P2B) dialokasikan pada kelurahan/desa terpilih sesuai kriteria yang ditetapkan oleh NSUP dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat

dalam

mendukung

penanganan

permukiman kumuh; b. BDI untuk kegiatan penghidupan berkelanjutan (PPMK/P2B) digunakan untuk mengembangkan usaha produktif Kelompok Swadaya

Masyarakat

(KSM)

melalui

pendekatan

5

aset

penghidupan masyarakat (penthagonal asset); dan c. Pencairan BDI dilakukan secara langsung dalam bentuk uang kepada BKM/LKM terpilih. 6.4. BDI untuk Business Development Center (BDC) a. BDI untuk BDC dialokasikan pada kabupaten/kota lokasi BDC dan

digunakan

untuk

mengembangkan

usaha

(bisnis)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menghasilkan produk usaha sesuai dengan produk unggulan daerah dan memiliki potensi pasar; b. Kabupaten/Kota

sasaran

kegiatan

BDC

ditetapkan

berdasarkan hasil seleksi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya; dan c. BDI untuk BDC disalurkan secara langsung dalam bentuk uang kepada Komite BDC. VII. PENYALURAN BANTUAN DANA INVESTASI (BDI) Penyaluran dana bantuan Pemerintah disalurkan langsung kepada penerima. Pencairan dan pemanfaatan BDI dalam rangka pelaksanaan NSUP

dilakukan

dengan

menunjukkan

kesiapan

baik

aspek

administrasi, jenis dan lokasi kegiatan, dokumen perencanaan teknis, pelaksana kegiatan dan sebagainya. Tim Fasilitator kelurahan/desa dan/atau tim Koordinator Kota (Korkot) melakukan pencairan

langkah-langkah dan

pemanfaatan

verifikasi BDI

dan

atas

dokumen

selanjutnya

kesiapan

memberikan

rekomendasi bahwa pencairan dan pemanfaatan BDI dapat dilakukan. Sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka seluruh dokumen pencairan; bukti transaksi pengadaan barang; I-8

proposal kegiatan dan sebagainya serta dokumen hasil pelaksanaan kegiatan seperti dokumentasi kegiatan (0-50-100 %); dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara BKM/LKM/Komite BDC dengan PPK Satker, disimpan rapi dan lengkap oleh BKM, Komite BDC dan Tim Korkot untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 10-15 tahun kedepan. Adapun syarat pencairan dan pemanfaatan BDI dapat diuraikan sebagai berikut: 7.1. BDI

dengan

pendekatan

Penataan

Lingkungan

Permukiman

Berbasis Komunitas (PLPBK) Pencairan BDI dengan pendekatan PLPBK dilakukan secara langsung dalam bentuk uang ke rekening BKM/LKM. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. a. Perencanaan Fase

perencanaan

yang

dimaksud

adalah

kegiatan

penyusunan dokumen perencanaan penanganan kumuh skala lingkungan yaitu Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Teknis Rinci/Detailed Engeneering Design (DED). Pada fase perencanaan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan pada tabel 1.1. berikut:

I-9

Tabel 1.1. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BDI dengan pendekatan PLPBK pada fase perencanaan Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

Syarat Pemanfaatan

§ SK Penerima BDI dan tahapan Pencairan;

pelatihan;

§ Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3 specimen; (RPD);

§ Telah terbentuk Panitia § Berita Acara rembug warga untuk kesiapan penyusunan

§ Kwitansi bukti penerimaan

70%

§ Telah terseleksi TAPP; Pelaksana Perencanaan;

§ Rencana Penggunaan Dana Tahap I

§ TIPP sudah mendapat

uang yang telah

perencanaan; § Pakta integritas BKM/LKM

ditandatangani anggota

dan Panitia Pelaksana untuk

BKM/LKM;

melaksanakan kegiatan

§ Surat Perjanjian Kerjasama

perencanaan.

antara PPK Satker dengan BKM/LKM; § Berita Acara Pembentukan TIPP. § Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3 specimen;

30%

perencanaan (RPLP); § Sudah dilakukan review draft

§ Rencana Penggunaan Dana Tahap II

§ Sudah tersusun draft dokumen

(RPD);

dokumen perencanaan (RPLP) oleh masyarakat melalui uji

§ Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Koodinator BKM/LKM;

publik; § Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan

§ Laporan Kemajuan

tahap-1 telah diverifikasi serta

pemanfaatan BDI Tahap I telah

dinilai layak oleh Fasilitator dan

mencapai minimal 50%.

BKM/LKM.

b. Pelaksanaan Fase

Pelaksanaan

yang

dimaksud

adalah

kegiatan

pelaksanaan konstruksi oleh masyarakat (KSM/Panitia) sesuai hasil perencanaan. Pada fase pelaksanaan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan pada tabel 1.2. berikut :

I-10

Tabel 1.2. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BDI dengan pendekatan PLPBK pada fase pelaksanaan Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

§ SK Penerima BDI dan tahapan pencairan; § Dokumen Perencanaan Penanganan permukiman

Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kontruksi (MP2K); § KSM/Panitia Pelaksana telah mendapatkan coaching tentang

(RPLP/RTPLP/DED);

mekanisme dan teknis

ditandatangani minimal 3 specimen; 70%

§ Telah dilaksanakan

kumuh tingkat masyarakat § Rekening Bank BKM/LKM yang

Tahap I

Syarat Pemanfaatan

§ Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Kwitansi bukti penerimaan

pelaksanaan kegiatan dari Tim Fasilitator; § Proposal KSM yang telah dilengkapi dengan rencana teknis (DED) kegiatan dan diverifikasi serta dinilai layak

uang yang telah ditandatangani

oleh Fasilitator teknik/askot

anggota BKM/LKM;

infra dan UPL BKM/LKM;


§ Pakta integritas KSM/Panitia

antara PPK Satker dengan

Pelaksana untuk melaksanakan

BKM/LKM;

sesuai ketentuan teknis dan

§ Telah terbentuk tim pelaksana kegiatan (KSM/Panitia

kesediaan untuk melakukan pemeliharaan hasil kegiatan.

Pelaksana). § Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3

pelaksanaan kegiatan melalui

specimen;

rembug warga;

§ Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Kwitansi bukti penerimaan uang Tahap II 30%

§ Sudah dilakukan review progres

§ KSM/Panitia Pelaksana telah mendapatkan coaching tentang mekanisme dan teknis

yang telah ditandatangani

pelaksanaan kegiatan dari Tim

Koodinator BKM/LKM;

Fasilitator;

§ Laporan Kemajuan pemanfaatan

§ Hasil pelaksanaan kegiatan dan

BDI Tahap I telah mencapai

dokumen administrasi kegiatan

minimal 50%.



dinilai layak oleh Fasilitator dan UPL BKM/LKM.

Pelaksana);

I-11

c. Keberlanjutan dan/atau Pemeliharaan Fase Keberlanjutan dan/atau Pemeliharaan yang dimaksud adalah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharan terhadap hasil-hasil pelaksanaan konstruksi

oleh

masyarakat

(KSM/Panitia).

Pada

fase

keberlanjutan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan memiliki

persyaratan

yang

harus

dipenuhi

sebagaimana

disajikan pada tabel 1.3. berikut: Tabel 1.3. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BDI dengan pendekatan PLPBK pada fase keberlanjutan Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

§ SK Penerima BDI dan tahapan Pencairan; § Rekening Bank BKM/LKM yang

couching tentang mekanisme dan teknis pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan

specimen;

pemeliharaan dari Tim

(RPD); § Kwitansi bukti penerimaan uang

70%

§ KPP telah mendapatkan

ditandatangani minimal 3 § Rencana Penggunaan Dana

Tahap I

Syarat Pemanfaatan

yang telah ditandatangani anggota BKM/LKM; § Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Satker dengan BKM/LKM; § Berita Acara Serah Terima

Fasilitator; § Telah tersusun rencana kerja KPP; § KPP telah menyusun proposal kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan; § Pakta integritas KPP untuk melaksanakan sesuai ketentuan teknis dan

Pekerjaan (BASTP) antara PPK

kesediaan untuk melakukan

dengan BKM/LKM;

pemeliharaan hasil kegiatan.

§ Berita Acara pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). § Rekening Bank BKM/LKM yang

Tahap II 30%


ditandatangani minimal 3

pelaksanaan kegiatan

specimen;

pemanfaatan dan pemeliharaan

§ Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Kwitansi bukti penerimaan uang

melalui rembug warga; § Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan

yang telah ditandatangani


Koodinator BKM/LKM;


I-12

Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

Syarat Pemanfaatan

§ Laporan Kemajuan pemanfaatan

BKM/LKM.

BDI Tahap I telah mencapai minimal 50%.

7.2. BDI dengan pendekatan Kolaborasi Kota Pencairan BDI dengan pendekatan Kolaborasi Kota dilakukan secara langsung dalam bentuk uang ke rekening BKM/LKM. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kelurahan/desa sasaran NSUP secara swakelola oleh masyarakat. a. Perencanaan Fase

perencanaan

yang

dimaksud

adalah

kegiatan

penyusunan dokumen RPLP dan DED. Pada fase perencanaan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan

tahap-2

(30%).

Setiap

tahapan

pencairan

memiliki

persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan pada tabel 1.4. berikut:

Tabel 1.4. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BDI dengan pendekatan Kolaborasi Kota pada fase perencanaan Tahap Pencairan

Syarat Pencairan § BA penetapan kelurahan/desa; alokasi BDI untuk per kelurahan/desa oleh Tim Seleksi Tingkat Kota; § SK Penerima BDI dan tahapan Pencairan; § Rekening Bank BKM/LKM

Tahap I 70%

yang ditandatangani minimal 3 specimen; § Rencana Penggunaan Dana (RPD);

Syarat Pemanfaatan § TIPP sudah mendapat pelatihan; § Telah terbentuk Panitia Pelaksana Perencanaan; § Berita Acara rembug warga untuk kesiapan penyusunan perencanaan; § Pakta integritas BKM/LKM dan Panitia Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan perencanaan.

§ Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani anggota BKM/LKM; § Surat Perjanjian Kerjasama

I-13

Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

Syarat Pemanfaatan

antara PPK Satker dengan BKM/LKM; § Berita Acara Pembentukan TIPP. § Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3 specimen;

30%

perencanaan (RPLP); § Sudah dilakukan review draft

§ Rencana Penggunaan Dana Tahap II

§ Sudah tersusun draft dokumen

(RPD);

dokumen perencanaan (RPLP) oleh masyarakat melalui uji

§ Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Koodinator BKM/LKM;

publik; § Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan

§ Laporan Kemajuan





BKM/LKM.

b. Pelaksanaan Fase

Pelaksanaan

yang

dimaksud

adalah

kegiatan

pelaksanaan konstruksi oleh masyarakat (KSM/Panitia) sesuai hasil perencanaan. Pada fase pelaksanaan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan pada tabel 1.5. berikut: Tabel 1.5. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BDI dengan pendekatan Kolaborasi Kota pada fase pelaksanaan Tahap Pencairan

Syarat Pencairan § BA penetapan kelurahan/desa;

Tahap I 70%

Syarat Pemanfaatan § Telah dilaksanakan

alokasi bantuan Pemerintah

Musyawarah Persiapan

per kelurahan/desa oleh Tim

Pelaksanaan Kontruksi

Seleksi Tingkat Kota;

(MP2K);

§ SK Penerima BDI dan tahapan Pencairan;

§ KSM/Panitia Pelaksana telah mendapatkan coaching

§ Dokumen Perencanaan

tentang mekanisme dan teknis

Permukiman tingkat


masyarakat (RPLP/DED);

Fasilitator;

§ Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3

§ Proposal KSM yang telah dilengkapi dengan rencana

I-14

Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

Syarat Pemanfaatan

specimen;

teknis (DED) kegiatan dan

§ Rencana Penggunaan Dana

diverifikasi serta dinilai layak

(RPD);

oleh Tim Fasilitator dan UPL

§ Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah

BKM/LKM; § Pakta integritas KSM/Panitia


Pelaksana untuk

BKM/LKM;

melaksanakan sesuai


ketentuan teknis dan

antara PPK Satker dengan


BKM/LKM;


§ Telah terbentuk tim pelaksana kegiatan (KSM/Panitia Pelaksana). § Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3

pelaksanaan kegiatan melalui

specimen;

rembug warga;

§ Rencana Penggunaan Dana (RPD);

30%

§ KSM/Panitia Pelaksana telah mendapatkan coaching tentang

§ Kwitansi bukti penerimaan Tahap II


mekanisme dan teknis



Koodinator BKM/LKM;

Fasilitator;

§ Laporan Kemajuan

§ Hasil pelaksanaan kegiatan dan






dinilai layak oleh Fasilitator dan UPL BKM/LKM.

Pelaksana);

c. Keberlanjutan dan/atau Pemeliharaan Fase Keberlanjutan dan/atau Pemeliharaan yang dimaksud adalah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan oleh Kelompok Pemanfaat

dan

Pemelihara

(KPP)

terhadap

hasil-hasil

pelaksanaan konstruksi oleh masyarakat (KSM/Panitia). Pada fase keberlanjutan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan

memiliki

persyaratan

yang

harus

dipenuhi

sebagaimana disajikan pada tabel 1.6. berikut :

I-15

Tabel 1.6. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BDI dengan pendekatan Kolaborasi Kota pada fase keberlanjutan Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

§ BA penetapan kelurahan/desa;

couching tentang mekanisme

kelurahan/desa oleh Tim

dan teknis pelaksanaan

Seleksi Tingkat Kota;

kegiatan pemanfaatan dan

Pencairan; § Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3 specimen; § Rencana Penggunaan Dana (RPD); 70%

§ KPP telah mendapatkan

alokasi BDI per

§ SK Penerima BDI dan tahapan

Tahap I

Syarat Pemanfaatan

§ Kwitansi bukti penerimaan

pemeliharaan dari Tim Fasilitator; § Telah tersusun rencana kerja KPP; § KPP telah menyusun proposal kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan; § Pakta integritas KPP untuk

uang yang telah

melaksanakan sesuai


ketentuan teknis dan

BKM/LKM;




antara PPK Satker dengan BKM/LKM; § Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) antara PPK dengan BKM/LKM; § Berita Acara pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). § Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3

pelaksanaan kegiatan

specimen;

pemanfaatan dan pemeliharaan

§ Rencana Penggunaan Dana Tahap II 30%


(RPD); § Kwitansi bukti penerimaan

melalui rembug warga; § Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan



Koodinator BKM/LKM;


§ Laporan Kemajuan

BKM/LKM.

pemanfaatan BDI Tahap I telah mencapai minimal 50%.

7.3. BDI untuk penghidupan berkelanjutan (PPMK/P2B) BDI untuk penghidupan berkelanjutan (PPMK/P2B) digunakan untuk 2 kegiatan utama, yaitu a) Penguatan kapasitas masyarakat I-16

dan b) Pinjaman dana bergulir dan Biaya Operasional (BOP) BKM/LKM. a. Perencanaan Fase

perencanaan

yang

dimaksud

adalah

kegiatan

pengembangan kapasitas yang terdiri dari : (1) Pelatihan wajib KSM dan (2) Pelatihan penguatan KSM.

Pada fase ini, BDI

dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.7. berikut: Tabel 1.7. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BDI untuk penghidupan berkelanjutan (PPMK/P2B) pada fase perencanaan Tahap Pencairan

Syarat Pencairan § SK Penerima BDI dan tahap Pencairan; § Daftar Calon KSM yang akan menerima BDI; § Rencana Penggunaan Dana

Tahap I 70%

Syarat Pemanfaatan § Terbentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan orientasi dan Perencanaan usaha KSM yang dinilai layak oleh BKM dan Tim Fasilitator;

(RPD untuk Pelatihan orientasi

§ Proposal untuk Kegiatan

dan perencanaan usaha, serta

Pelatihan orientasi dan

BOP BKM/LKM) yang telah

Perencanaan usaha KSM yang

diverifikasi Fasilitator;

telah disetujui oleh Tim

§ Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3 specimen; § Kwitansi bukti penerimaan

Fasilitator; § Pakta integritas Panitia/KSM untuk melaksanakan sesuai ketentuan teknis.

uang yang telah ditandatangani Koodinator BKM/LKM; § Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Satker dengan BKM/LKM. § Kwitansi bukti penerimaan

Tahap II 30%

§ Proposal KSM/Panitia untuk


penggunaan dana BDI tahap 2

Koodinator BKM/LKM;

telah dinyatakan layak oleh

§ Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap 2 yang telah diverifikasi oleh Fasilitator; § Dana tahap I di KSM telah dimanfaatkan dan

BKM/LKM;. § Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan tahap-1 telah diverifikasi serta dinilai layak oleh Fasilitator dan

I-17

Tahap Pencairan

Syarat Pencairan

Syarat Pemanfaatan

dipertanggung-jawabkan secara

BKM/LKM.

teknis dan administrasi minimal 50%;

b. Pelaksanaan dan Keberlanjutan Fase Pelaksanaan

dan keberlanjutan yang dimaksud adalah

kegiatan Pinjaman dana Bergulir dan Pengembangan kapasitas masyarakat (KSM/Panitia) sesuai hasil perencanaan usaha (Bussines Plan). Pada fase ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan

memiliki

persyaratan

yang

harus

dipenuhi

sebagaimana disajikan pada tabel 1.8. berikut: Tabel 1.8. Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BDI untuk penghidupan berkelanjutan (PPMK/P2B) pada fase pelaksanaan dan keberlanjutan Tahap Pencairan

Syarat Pencairan § SK Penerima BDI dan tahapan Pencairan; § Daftar Calon KSM telah

Syarat Pemanfaatan § Proposal/usulan KSM peserta kegiatan PPMK untuk penggunaan dana BDI tahap I

mendapatkan penguatan

telah dinyatakan layak oleh UPK

kelompok oleh Tim Fasilitator

dan disetujui dalam Rapat

terkait dengan 5 aturan dasar

BKM/LKM;

kelompok : Pertemuan rutin

§ KSM telah menandatangani akad

kelompok; pembukuan

pinjaman dengan UPK dan

kelompok; Tabungan

diketahui oleh BKM/LKM.

Kelompok; Pinjaman Kelompok Tahap I 70%

dan Pengembalian pinjaman kelompok; § Rencana Penggunaan Dana (RPD pinjaman bergulir, pengembangan kapasitas, serta BOP BKM/LKM) yang telah diverifikasi Fasilitator; § Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani minimal 3 specimen; § Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani

I-18

Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

Syarat Pemanfaatan

Koodinator BKM/LKM; § Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Satker dengan BKM/LKM; § Dokumen Perencanaan Usaha (Bussines Plan). § Kwitansi bukti penerimaan

§ Proposal/usulan KSM peserta


kegiatan PPMK untuk

Koodinator BKM/LKM;

penggunaan BDI tahap 2 telah

§ Rencana Penggunaan Dana

Tahap II 30%

dinyatakan layak oleh UPK dan

(RPD) Tahap 2 yang telah

disetujui dalam Rapat

diverifikasi oleh Fasilitator;

BKM/LKM;.

§ Dana tahap I di KSM telah

§ KSM telah menandatangani akad

dimanfaatkan dan

pinjaman (pola konvensional

dipertanggung-jawabkan secara

atau Syariah) dengan UPK dan

teknis dan administrasi

diketahui oleh BKM/LKM;

minimal 50%;

§ Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan tahap-1 telah diverifikasi serta dinilai layak oleh Fasilitator dan BKM/LKM.

7.4. BDI untuk Business Development Center (BDC) BDI untuk BDC digunakan untuk mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan usaha KSM dampingan, baik langsung maupun tidak langsung mengacu pada rencana usaha (business plan). Untuk itu, sebagian besar BDI harus digunakan untuk pengelolaan

dan

pengembangan

bisnis

BDC,

terutama

pengembangan pemasaran dan pengembangan produk KSM yang keduanya harus dilakukan secara bersamaan. a. Perencanaan Fase

perencanaan

yang

dimaksud

adalah

kegiatan

penyusunan Dokumen Perencanaan Usaha (Business Plan). Pada fase perencanaan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan

memiliki

persyaratan

yang

harus

dipenuhi

sebagaimana disajikan pada tabel 1.9. berikut:

I-19

Tabel 1.9. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan BDI Untuk Business Development Center (BDC) fase perencanaan Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

§ SK Penerima BDI dan tahapan Pencairan; § BA Pembentukan Komite BDC; § Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Rekening bank Komite BDC

Syarat Pemanfaatan § SK Pembentukan Komite BDC; § Adanya Rencana Kerja Komite BDC; § Pakta integritas Komite BDC untuk memanfaatkan BDI sesuai ketentuan teknis.

ditandatangani oleh 3 orang perwakilan anggota Komite BDC, Tahap I

terdiri dari 3 unsur (Pemda,

70%

BKM, KSM/Kelompok Peduli), yang salah satunya menjabat sebagai Ketua Komite BDC; § Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Ketua BDC; § Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Satker dengan Komite BDC. § Rekening bank Komite BDC

§ Pengelola BDC telah terbentuk

ditandatangani oleh 3 orang

§ Pengelola BDC telah mengikuti

perwakilan anggota Komite BDC,

Pelatihan Dasar dan Lanjutan


“Pengelolaan BDC”;

BKM, KSM/Kelompok Peduli),

Tahap II 30%


yang salah satunya menjabat

pelaksanaan kegiatan BDC

sebagai Ketua Komite BDC;

melalui workshop;

§ Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Ketua

§ Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan tahap-1 telah diverifikasi serta dinilai layak oleh Korkot

BDC; § Laporan Kemajuan pemanfaatan BDI Tahap I telah mencapai minimal 50%.

I-20

b. Pelaksanaan Fase Pelaksanaan yang dimaksud adalah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sesuai hasil perencanaan usaha (Bussines Plan). Pada fase pelaksanaan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan pada tabel 1.10. berikut : Tabel 1.10. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan BDI Untuk Business Development Center (BDC) fase pelaksanaan Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

§ SK Penerima BDI dan tahapan Pencairan; § Rekening bank Komite BDC

Syarat Pemanfaatan § Rencana Kegiatan dan Bisnis BDC Tahun ke-1; § Rekening bank Pengelola BDC


ditandatangani oleh 3 orang,


terdiri Manajer, Staf Pengelola


BDC (non bendahara/kasir) dan


salah satu anggota Komite BDC,

salah satunya Ketua Komite

kecuali Bendahara Komite BDC.

BDC; Tahap I 70%

§ Adanya dokumen Rencana Usaha (Business Plan) yang dihasilkan Feasibility Study (FS); § Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Ketua BDC; § Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Satker dengan Komite BDC. § Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Ketua

Tahap II 30%

BDC; § Rekening bank Komite BDC ditandatangani oleh 3 orang perwakilan anggota Komite BDC,

§ BDI Tahap I yang diterima Pengelola BDC sudah termanfaatkan sekurangkurangnya 25%; § Hasil evaluasi oleh Komite BDC menunjukkan kinerja Pengelola BDC berjalan baik. § Hasil pelaksanaan kegiatan dan





I-21

Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

Syarat Pemanfaatan

salah satunya Ketua Komite

dinilai layak oleh Korkot.

BDC; § BDI tahap I sudah disalurkan ke Pengelola BDC, minimal 50 %.

c. Keberlanjutan Fase

Keberlanjutan

yang

dimaksud

adalah

kegiatan

membangun kemitraan BDC dengan stakeholder/mitra usaha lokal. Pada fase keberlanjutan ini, BDI dicairkan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap-1 (70%) dan tahap-2 (30%). Setiap tahapan pencairan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana disajikan pada tabel 1.11. berikut : Tabel 1.11. Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan BDI untuk Business Development Center (BDC) fase keberlanjutan Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

§ SK Penerima BDI dan tahapan Pencairan; § Rekening bank Komite BDC ditandatangani oleh 3 orang perwakilan anggota Komite BDC,

Tahap I 70%

Syarat Pemanfaatan § Komite BDC telah menyusun rencana membangun kemitraan dengan Stakeholder/mitra usaha lokal; § Pakta integritas Komite BDC


untuk melaksanakan sesuai


ketentuan teknis.

yang salah satunya menjabat sebagai Ketua Komite BDC; § Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Ketua BDC; § Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK Satker dengan Komite BDC. § Rekening bank Komite BDC

Tahap II 30%



pelaksanaan kegiatan BDC


melalui Workshop;

terdiri dari 3 unsur (Pemda, BKM, KSM/Kelompok Peduli),

§ Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan

I-22

Tahap

Syarat Pencairan

Pencairan

Syarat Pemanfaatan

yang salah satunya menjabat


sebagai Ketua Komite BDC;

dinilai layak oleh Korkot..

§ Rencana Penggunaan Dana (RPD); § Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani Ketua BDC; § Laporan Kemajuan pemanfaatan BDI Tahap I telah mencapai minimal 50%.

VIII. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA INVESTASI (BDI) Laporan

pertanggungjawaban

pelaksana/pelaku berjenjang.

yang

Laporan

(LPJ)

disusun

berwenang

oleh

secara

pertanggungjawaban

masing-masing

bertahap (LPJ)

dan/atau

pemanfaatan/

pelaksanaan BDI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu : 1. Laporan Pertanggungjawaban dari KSM/Panitia/Pengelola BDC kepada BKM/LKM/Komite BDC; dan 2. Laporan Pertanggungjawaban dari BKM/LKM/Komite BDC kepada PPK Satker. Laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya berisi, antara lain : 1. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan; 2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; 3. Berita

Acara

Serah

Terima

Barang/hasil

pekerjaan

yang

ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan; 4. Foto kegiatan status 0-50-100 %; 5. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; 6. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan 7. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

I-23

IX. KETENTUAN PERPAJAKAN Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat tidak dipungut, sedangkan penggunaan dana bantuan oleh kelompok masyarakat kepada pihak ketiga akan dikenakan

pajak

sesuai

ketentuan

perpajakan

yang

berlaku

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 perihal Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. X.

SANKSI Sanksi

dikenakan

terhadap

setiap

orang

dan/atau

kelompok

masyarakat yang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Yang dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan BDI adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan BDI yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan ketentuan-ketentuan yang diatur di petunjuk teknis ini beserta lampirannya. 2. Yang termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan BDI dalam hal ini, antara lain: a. BDI

digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif;

dan/atau b. Dilakukan potongan BDI yang disalurkan kepada KSM/Panitia atau masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan KOTAKU; dan/atau c. Menggelapkan atau Melarikan BDI; dan/atau d. Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau e. Bentuk-bentuk penyalahgunaan BDI lainnya. 3. Sanksi Penghentian Sementara BDI dan Audit Khusus dikenakan: a. Apabila terdapat indikasi kuat, terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan

BDI,

secepatnya

diselesaikan

dengan I-24

menggunakan mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) hingga BDI yang disalahgunakan dikembalikan oleh pelaku sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan; b. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, BDI tersebut belum dikembalikan, Satker PKP Provinsi/Satker Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Satker PKP-BM dapat

melakukan

penghentian

kegiatan

dan

BDI

untuk

sementara waktu di wilayah bersangkutan; c. Selama masa penghentian bantuan sementara, Provinsi/Satker

Kabupaten/Kota

dapat

Satker PKP

melakukan

audit

internal dan/atau menunjuk auditor untuk melakukan audit khusus; d. Apabila

hasil

memperkuat

audit

internal

indikasi

dan/atau

terjadinya

audit

khusus,

penyimpangan

atau

penyalahgunaan BDI yang disimpangkan atau disalahgunakan belum dikembalikan oleh pelaku sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi bagi pelaku dan keberlanjutan atas pelaksanaan kegiatan NSUP di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Penghentian

sementara

dapat

dicabut,

bila

BDI

yang

disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan dengan tetap diberikan sanksi bagi pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Sanksi Penghentian BDI dan Tindakan Hukum dikenakan: a. Apabila berdasarkan hasil audit internal atau audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dan BDI belum dikembalikan oleh pelaku sampai batas waktu yang ditetapkan, maka Satker dapat mengusulkan

kepada

Direktur

Permukiman,

Direktorat

Pengembangan

Jenderal

Cipta

Karya

Kawasan untuk

menghentikan BDI secara tetap; b. Satker berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; c. Penghentian tetap dapat dicabut, bila BDI yang disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan dengan tetap diberikan sanksi bagi pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

I-25

d. Apabila BDI yang disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan oleh pelaku tetapi melewati Tahun Anggaran, akan dikembalikan atau disetorkan ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

I-26

Format 1.1. Singkatan dan Akronim

SINGKATAN DAN AKRONIM SINGKATAN/ AKRONIM Askot BASPK

Asisten Koordinator Kota Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan

BAST

Berita Acara Serah Terima

BDC

Business Development Center (Pusat Pengembangan Usaha) Bantuan Dana Investasi

BDI

KEPANJANGAN

BKM/LKM

Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat

BOP BPKP BPS DED DIPA Dit. PKP DJA DJBC DJCK DJP FS ITDA Jakstra Korkot KPPN KSM LKP LPJ OC OSP

Biaya Operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pusat Statistik Detailed Engineering Design (Rencana Teknis Terinci) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Bea Cukai Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Pajak Feasibility Study (Kajian Kelayakan) Inspektorat Daerah Kebijakan Strategis Koordinator Kota Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kelompok Swadaya Masyarakat Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan Pertanggungjawaban Oversight Consultant (Konsultan Manajemen Wilayah) Oversight Service Provider (Konsultan Manajemen Wilayah) Program Penghidupan Berkelanjutan Kota Tanpa Kumuh Penguatan Kapasitas Masyarakat Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development)

P2B KOTAKU PKM PLPBK (ND) POS POK Pokja PKP PPh

Prosedur Operasional Standar Petunjuk Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Pajak Penghasilan I-27

SINGKATAN/ AKRONIM PPK PPM PPMK PPn PPnBM PUPR Renstra RKB

KEPANJANGAN Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rencana Strategis Realisasi Kegiatan dan Biaya

Rp. RP2KP-KP

Rupiah Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

RPD RPJMN RPLP RTPLP RT RW Satker Kab/Kota Satker PKP Satker PKPBM

Rencana Penggunaan Dana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Rukun Tetangga Rukun Warga Satuan Kerja di Kabupaten/Kota Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat

SP2D SPK SP-KPK

Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perjanjian Kontrak Surat Pernyataan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

SPM SPP SSBP UPK UPL UPS

Surat Perintah Membayar Surat Permintaan Pembayaran Surat Setoran Bukan Pajak Unit Pengelola Keuangan Unit Pengelola Lingkungan Unit Pengelola Sosial

I-28

Format 1.2. Surat Keputusan Penerima BDI

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA ................................................................................. NOMOR :..................................................../20..... TENTANG PENERIMA BANTUAN DANA INVESTASI (BDI) NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) TAHUN ANGGARAN 20....... Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran

Bantuan

Pemerintah

di

Direktorat Jenderal Cipta Karya, perlu menetapkan Keputusan

Pejabat

Pembuat

Komitmen

tentang

penerima bantuan; c. bahwa

nama-nama

penerima

bantuan

yang

tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi

kriteria

dan

persyaratan

menjadi

penerima bantuan dana investasi (BDI), sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal

7

Peraturan

Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme

Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya; d. bahwa

berdasarkan

surat

keputusan

Direktur

Jenderal Cipta Karya Nomor .............. tahun....... tentang Penetapan Lokasi......... e. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang

Penerima

BDI

Tahun

Anggaran

20.............................. Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan

dan

Kawasan

I-29

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas

terhadap

Permukiman

Perumahan

Kumuh

(Berita

Kumuh

Negara

dan

Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 172); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran

Bantuan

Pemerintah

di

Direktorat Jenderal Cipta Karya. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1005); 6. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima BDI NSUP) MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA ................ TENTANG PENERIMA BANTUAN DANA INVESTASI (BDI) NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) TAHUN ANGGARAN 20.......

KESATU

: Menetapkan

nama-nama

penerima

BDI

yang

I-30

selanjutnya

disebut

penerima

BDI

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. KEDUA

: Penerima BDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti NSUP sesuai Pedoman yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..................... Pada tanggal .............. 20... Pejabat Pembuat Komitmen Satker.............................................

....................................... NIP. ................................ Disahkan di ....................... Pada tanggal ......................... 20..... Kepala Satuan Kerja...................

....................................... NIP. Tembusan 1. Gubernur.................. 2. Direktur Jenderal Cipta Karya. 3. Bupati/Walikota......... 4. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman. 5. Pokja PKP Provinsi. 6. Pokja PKP Kabupaten/Kota 7. Penerima bantuan dana investasi (BDI).

I-31

Format 1.3. Surat Keputusan Penerima BDI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA BDI

NOMOR

: ........................................

TANGGAL

: ........................................

PERIHAL

: ........................................

PROVINSI/KAB/KOTA : ........................................

Nama No

BKM/LKM/ Komite BDC

Alamat

Jumlah pagu Bantuan (Rp)

Nama Bank & Nomor Rekening

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst

I-32

Format 1.4.: Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) ANTARA Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja........................................................................ dan BKM/LKM/Komite BDC .......................................................... Nomor

: …………………………………………

Pada hari ini ...................., tanggal ……......., bulan ......................, tahun ............., bertempat di ........................., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. NAMA JABATAN

: ............................................................................................. : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Satuan Kerja

(Satker)

..........…………...................................................................... NIP.

: .............................................................................................

DINAS

: .............................................................................................

ALAMAT

: ............................................................................................. Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja ……………………. Tahun 20.... berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

dan

Perumahan

…................................,

Rakyat

tanggal

Nomor

...............................,

selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. NAMA

: .........................................................................................

JABATAN

: Koordinator BKM/LKM/Ketua Komite BDC*)

ALAMAT

: .......................................................................................... Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Masyarakat kelurahan/Desa ........................., Kecamatan .................... Kota/Kabupaten

..................

sesuai

dengan

Hasil

musyawarah pendirian BKM/LKM/Panitia/Komite BDC*), I-33

pada hari ......................, tanggal ........., bulan ................., tahun ........., dan dicatatkan pada Notaris ............ Nomor ........ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. BERDASARKAN : 1. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. .......... Tentang Penetapan Kelurahan/Desa Sasaran National Slum Upgrading Program (NSUP) Tahun 20......., 2. Keputusan Kepala Satuan Kerja................. tentang Penetapan Penerima BDI NSUP tahun 20.... 3. ……………………………………………………………dst *) Coret yang tidak perlu. Para pihak telah sepakat untuk mengadakan Ikatan Kontrak Kerjasama, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja.........................., untuk Kelurahan/Desa

………………….,

Kota/Kabupaten

…………………..........,

Kecamatan dengan

...........................,

ketentuan

-

ketentuan

sebagai berikut : Pasal 1 TUJUAN PERJANJIAN Tujuan

Perjanjian

Kerjasama

adalah

bahwa

PIHAK

KEDUA

harus

melaksanakan Pekerjaan yang menjadi Pokok Perjanjian, sehingga Hasil Pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan PIHAK KESATU, sesuai dengan Ketentuan - ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK KESATU memberi BDI kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima

Tugas

Pekerjaan

dari

PIHAK

KESATU

yaitu

untuk

menyelenggarakan Pekerjaan : Nama Kegiatan

: ............................................................

Lokasi Kegiatan

: ............................................................

Kelurahan/Desa

: …………………………………………………

Kecamatan

: …………………………………………………

Kota/Kabupaten

: …………………………………………………

Provinsi

: ............................................................ I-34

Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari dokumen sebagai berikut : a. Surat Perjanjian Kerjasama b. Surat Keputusan Penetapan Penerima NSUP c. Pakta Integritas d. Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya. e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang. Pasal 4 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PIHAK KEDUA seperti Pasal 1 Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KESATU. 2) PIHAK KESATU dalam pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Tim Fasilitator/Tim Korkot dan pihak lain sesuai ketentuan program. Pasal 5 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 1)

PIHAK KESATU memfasilitasi PIHAK KEDUA, sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

2)

PIHAK KESATU membayar PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana syarat-syarat dan cara pembayaran dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama ini.

3)

PIHAK

KEDUA

wajib

mentaati

pakta

integritas

yang

telah

ditandatangani dan disetujui oleh wakil masyarakat. 4)

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan yang disepakati secara swakelola.

5)

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil kegiatan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan (LPJ) dalam rangkap 5 kepada PIHAK KESATU, yang berisi: a.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;

I-35

b.

Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;

c.

Foto kegiatan (0%; 50%;100%) dan titik koordinat lokasi kegiatan;

d.

Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;

e.

Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan

f.

Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan. Pasal 6 NILAI PERJANJIAN

Nilai Perjanjian Kerjasama ini sebesar: Harga = Rp .................. (................................................ Rupiah). Nilai ini sudah termasuk Dana Non Fisik sebesar Rp .....................,(..................... Rupiah) Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 1)

Pelaksanaan kegiatan dapat dimulai setelah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

2)

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah ……………… hari kalender, terhitung mulai tanggal ………, bulan …………………, tahun ………… sampai dengan tanggal ………, bulan …………………, tahun …………

3)

PIHAK

KEDUA

diserahkan

menyusun

kepada

PIHAK

Laporan KESATU

Pertanggungjawaban setelah

seluruh

untuk kegiatan

diselesaikan. 4)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, PIHAK KESATU wajib mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut. Pasal 8 PEMBAYARAN

1)

Semua Pembayaran dilakukan secara langsung. Pembayaran dilakukan melalui Bank penyalur ………………………………………

2)

Kuasa Pengguna Anggaran Satker ………………………… menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat setelah ditandatanganinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pengajuan pencairan dana oleh BKM/LKM/Komite BDC …………………

I-36

3)

Pengajuan

Dana

untuk

Pekerjaan

dilakukan

sesuai

pentahapan

pencairan berdasarkan jenis kegiatan dalam petunjuk teknis. 4)

Pengajuan Pencairan Dana harus dilengkapi dengan persyaratan pencairan

sesuai

dengan

petunjuk

teknis

pencairan

bantuan

Pemerintah. 5)

Apabila terjadi penyimpangan di lapangan, maka PIHAK KESATU berhak untuk melakukan penangguhan pembayaran tahap berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan di lapangan. Pasal 9 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1)

Apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaannya, PIHAK KEDUA membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) dan telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator/Tim Korkot, untuk menyatakan seluruh Pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa oleh PIHAK KESATU.

2)

Apabila sampai batas waktu akhir Tahun Anggaran 20....., PIHAK KEDUA tetap belum dapat menyelesaikan pekerjaan, atau dana belum tersalurkan seluruhnya, maka PIHAK KEDUA harus membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai Pengganti Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ).

3)

BASPK harus memuat Kondisi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang tercapai pada saat itu dan disertai Lampiran Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) hingga saat itu beserta gambar - gambar prasarana terbangun hingga saat itu.

4)

Apabila hingga penandatanganan BASPK, masih terdapat sisa dana yang belum terserap maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Pasal 10 PERSELISIHAN

1)

Dalam hal terjadi perselisihan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

2)

Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menunjuk pengadilan negeri setempat.

3)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih domisili hukum masingmasing sesuai dengan tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah.

I-37

Pasal 12 KEADAAN KAHAR 1)

Yang digolongkan dalam keadaan kahar antara lain: a. Peperangan; b. Kerusuhan; c.

Revolusi;

d. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan;

2)

e.

Kebakaran;

f.

Gangguan industri lainnya.

Apabila terjadi hal - hal seperti pada ayat (1) di atas, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat terpenuhi, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 13 KETENTUAN PENUTUP

1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilengkapi lampiran - lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp.6.000,00, yang masing - masing mempunyai Kekuatan Hukum yang sama, serta salinan rangkap 4 (empat) yang masing - masing diperuntukan: Salinan ke - 1 : (Koordinator Kota/Kabupaten) …………..................… Salinan ke - 2 : (Pemerintah Desa/Kelurahan)……………………………… Salinan ke - 3 : Arsip PIHAK KESATU ………………............………....... Salinan ke - 4 : Arsip PIHAK KEDUA ……………………………………...... PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(………………………………………….)

(………………………………………….)

Nama Jelas

Nama Jelas

I-38

Format 1.5. Pakta Integritas Pelaksana

BERITA ACARA PAKTA INTEGRITAS Sesuai dengan Rembug Warga Kelurahan/Desa (Rapat Komite BDC), yang diselenggarakan

di

..........................., .....................,

Kelurahan/Desa Kota/Kabupaten

pada

hari

..........................,

Kecamatan

.............................,

...................,

tanggal

Provinsi

......,

bulan

............................. tahun ............, jam ............... s.d. ................., tempat ..........................................................................

Maka dengan ini masyarakat (Rapat Komite BDC) telah Memutuskan / Menyepakati yaitu: 1. Menerima BDI NSUP Tahun 20.... dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Umum KOTAKU Tahun 20.... 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang sudah diajukan kepada PPK Satker ......... 3. Menyelesaikan administrasi pelaporan kegiatan dengan benar dan lengkap. 4. Menjamin terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan operasional terhadap hasil-hasil kegiatan. 5. Sepakat untuk tidak memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diperkirakan, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan penyalahgunaan BDI. 6. Sepakat untuk tidak melakukan pemotongan dana yang disalurkan kepada masyarakat/Komite BDC. 7. Bilamana

ditemukan

penyalahgunaan

dana

berdasarkan

Hasil

Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa/kelurahan (Rapat Komite BDC) harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BDI bagi masyarakat.

I-39

Demikian Berita Acara Pakta Integritas ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................................... , tanggal .........................................., 20....

BKM/LKM/Komite BDC dan Wakil Masyarakat Nama 1.

Jabatan

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

Dst.

I-40

Format 1.6.: Lembar Verifikasi Dokumen Pencairan bantuan dana investasi (BDI)

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN BDI NSUP

BKM/LKM/Komite BDC : ............................................................. Kelurahan/Desa

: .............................................................

Kecamatan

: .............................................................

Kota/ Kabupaten

: .............................................................

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen Kelengkapan No.

Jenis Dokumen

Kebenaran Pengisian Data

Tahap Ada

Tidak

Benar

Salah

SK Penetapan Penerima BDI dan 1.

tahapan Pencairan Bantuan dana

1

investasi (BDI) 2.

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)

3.

Pakta Integritas Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.

dan Sosial1

5.

KWITANSI Fotocopy Rekening BKM/LKM/

6.

Panitia/ Komite BDC Surat Pernyataan Kemajuan

7.

Pelaksanaan Kegiatan (SP-KPK)

8.

1 1,2 1,2 1,2 1,2 2

Dst.

1

Melampirkan Checklist pengelolaan lingkungan dan sosial (format 1.18)

I-41

B. Rekomendasi Verifikator

No.

1.

Level

Nama dan NIP

Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi

Tanggal

Keterangan/ Catatan

Korkot/Askot Mandiri........ TEAM

2.

LEADER Prov........ OC/OSP.....

3.

SATKER .......

I-42

Format 1.7. Kwitansi Bukti Pembayaran

Tahun Anggaran

: ............

Nomor Bukti

: …………

MAK

: …………

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN Nomor : …………… …………………

Sudah Terima Dari

: Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satker................

Jumlah Uang

: Rp. ...................

Terbilang

: ..........................

Untuk Pembayaran

: Pencairan BDI NSUP Tahap..... Kepada BKM/LKM/Komite BDC .....................................

…………….,………………..201..

Setuju dibayar : a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

BKM/LKM/Komite BDC

Satker ………………

………...…………….

( ………………………………… ) NIP. ……………

( ………...................………….. ) Koordinator

I-43

Format 1.8. Rencana Penggunaan Dana (RPD)

RENCANAPENGGUNAAN PENGGUNAANDANA DANA(RPD) (RPD) DANA RENCANA PROGRAMNATIONAL PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN PERKOTAAN (P2KKP) SLUM UPGRADING KUMUH PROGRAM (NSUP) PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN (P2KKP) Kabupaten Kabupaten Kecamatan Kecamatan Kelurahan/Desa Kelurahan/Desa BKM/LKM BKM/LKM

No No

: _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________

UraianRPD RPD Uraian

Satuan Satuan (meter/unit) (meter/unit)

Tahap :: ______________________ ______________________ Tahap Jenis Kegiatan : ______________________ Jenis Kegiatan : ______________________ Volume :: ______________________ ______________________ Volume Lokasi : ______________________ Lokasi : ______________________

Volume Volume

Harga Satuan Satuan Harga (Rp) (Rp)

Total Harga Harga (Rp) (Rp) Total

BIDANGLINGKUNGAN LINGKUNGAN AA BIDANG 11 22 33 44 dst dst TotalBiaya BiayaAA Total BIDANGEKONOMI EKONOMI BB BIDANG 11 22 33 44 dst dst TotalBiaya BiayaAA Total BIDANGSOSIAL SOSIAL CC BIDANG 11 22 33 44 dst dst TotalBiaya BiayaAA Total JUMLAHTOTAL TOTALBIAYA BIAYA JUMLAH

Diketahui DiketahuiOleh Oleh

..................................................2016 ..................................................2016 Dibuat Dibuat Oleh Oleh

(.....................................) (.....................................) Lurah/Kepala Lurah/KepalaDesa Desa

(.........................................) (.........................................) Koordinador Koordinador BKM/LKM BKM/LKM

I-44

Format 1.9. Rencana Penggunaan Dana (RPD) BDC

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) KEGIATAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA (BDC) NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

Provinsi

: .....................................................................................

Kota/Kabupaten

: .....................................................................................

BDC

: .....................................................................................

Tahap

: .....................................................................................

No A

Uraian RPD

Satuan (meter/unit)

Volume

Harga Satuan (Rp.)

Total Harga (Rp.)

BOP Komite BDC 1. 2. dst Total Biaya A

B

BOP Pengelola BDC 1. 2. dst Total Biaya B

C

Honor Pengelola BDC 1. 2. dst Total Biaya C

D

Tim Ahli Pengembangan Usaha BDC 1. 2. dst Total Biaya D

E

Pengembangan Kapasitas bagi Pemda, Komite BDC dan Pengelola BDC 1. 2. dst Total Biaya E

F

Sewa kantor dan Sarana Prasarana pendukung 1. 2. dst Total Biaya F

G

Pengembangan BDC sesuai rencana usaha 1. 2. dst Total Biaya G JUMLAH TOTAL BIAYA

Diketahui Oleh

(...............................................) Komite BDC

............................ 20.... Dibuat oleh

(...............................................) Pengelola BDC

I-45

Format 1.10. Gambar Perencanaan Teknis

GAMBAR PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

NSUP Sketsa Gambar Perencanaan Lengkap

PROPINSI

dengan dimensinya : Foto 0 % kegiatan 1

§ Gambar Denah Situasi

KABUPATEN

§ Gambar Tampak § Gambar Potongan

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

GAMBAR Dibuat Oleh : Ketua KSM/Panitia Sketsa Gambar Perencanaan Lengkap dengan dimensinya : Foto 0 % kegiatan 2

§ Gambar Denah Situasi § Gambar Tampak § Gambar Potongan

Diperiksa/Disetujui oleh : UPL Faskel Teknik Askot Infrastruktur

I-46

.......) a

_______________________ : _______________________ _______________________ : _______________________ _______________________ : _______________________ _______________________ : _______________________

BIDANG EKONOMI B BIDANG EKONOMI 1 1 2 2 3 3 4 4 Total Biaya 2 Total Biaya 2

BIDANG LINGKUNGAN A BIDANG LINGKUNGAN 1 1 2 2 3 3 4 4 Total Biaya 1 Total Biaya 1

..................................................20...... Dibuat Oleh

(..................................................) Koordinador BKM/LKM

(................................................) (................................................) Lurah/Kepala Desa Lurah/Kepala Desa

Diketahui Oleh

APBD (Rp)

Diketahui Oleh

Swadaya (Rp)

JUMLAH TOTAL BIAYA JUMLAH TOTAL BIAYA

P2KKP (Rp)

Nilai Biaya Volume (Rp)

: : : :

BIDANG SOSIAL C BIDANG SOSIAL 1 1 2 2 3 3 4 4 Total Biaya 3 Total Biaya 3

Satuan Volume (meter/unit)

Tahap Jenis Kegiatan Volume Lokasi

C

: : : :

Satuan Jenis No Usulan Kegiatan Jenis Usulan Kegiatan (meter/unit)

Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa BKM/LKM

Nilai Biaya (Rp)

B

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

: : : :

______________________ Tahap : ______________________ ______________________ Jenis Kegiatan : ______________________ ______________________ Volume : ______________________ ______________________ Lokasi : ______________________

(..................................................) (..................................................) Koordinador BKM/LKM Koordinador BKM/LKM

..................................................20...... ..................................................20...... Dibuat Oleh Dibuat Oleh

Sumber Dana Sumber Dana Nilai Biaya P2KKP (Rp) (Rp) Swadaya P2KKP (Rp) (Rp) APBD Swadaya (Rp) (Rp) Lainnya APBD (Rp) (Rp)

Tahap Jenis Kegiatan Volume Lokasi

I-47

Lainnya (Rp)

Format 1.11. Resume Formatusulan 1.11. Resume kegiatanusulan disetujui kegiatan d

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

Volume

A

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

No

RESUME LAYAK/DISETUJUI RESUMEUSULAN USULANKEGIATAN KEGIATAN YANG YANG LAYAK/DISETUJUI ROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (P2KKP)

RESUME RESUME KEGIATAN USULAN YANG KEGIATAN LAYAK/DISETUJUI YANG LAYAK/DISETUJUI RESUMEUSULAN USULAN RESUME KEGIATAN USULAN YANG KEGIATAN LAYAK/DISETUJUI YANG LAYAK/DISETUJUI PROGRAM PENANGANAN PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KUMUH (P2KKP) PERKOTAAN (P2KKP)

Satuan (meter/unit)

Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa BKM/LKM

n : : : :

Format 1.11. Resume usulan kegiatan disetujui

______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Sumber Dana

Lainnya (Rp)

I-47

APBD)

TOTAL RENCANA (Rp)

REALISASI s/d MINGGU INI (Rp)

(2)

URAIAN PEKERJAAN

JUMLAH

PROSEN REALISASI (%)

1 2 3

JUMLAH

Sumber Dana BDI Sumber Dana Swadaya Sumber Dana Lain2 (Pihak Ketiga/APBD)

REALISASI VOLUME PEKERJAAN BOBOT s.d Minggu Ini s.d Minggu Lalu Minggu Ini KEMAJUAN Volume Volume Volume Volume % PEKERJAAN S/D (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(8/4)x100 (12)=(9x5)/100 (13)=(4)-(8)

URAIAN

REALISASI s/d MINGGU INI (Rp)

PROSEN REALISASI (%)

JUMLAH

REALISASI VOLUME PEKERJAAN BOBOT s.d Minggu Ini s.d Minggu Lalu Minggu Ini KEMAJUAN Volume Volume Volume Volume % PEKERJAAN S/D (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(8/4)x100 (12)=(9x5)/100 (13)=(4)-(8)

SISA PEKERJAAN

Prosen (%)

Bobot (%)

(14)=(13/4)x100

(15)=(14x5)/100

TOTAL RENCANA (Rp)

BOBOT VOLUME RENCANA RENCANA (%) (4) (5)

Tanggal

(15)=(14x5)/100

(14)=(13/4)x100

I-48

Bobot (%)

Prosen (%)

SISA PEKERJAAN

: _____s/d_____

Format 1.12. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

Jenis Kegiatan: _________________________ Volume : _________________________ Lokasi : _________________________

Tanggal

No

(3)

SATUAN

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Minggu Ke : .....s/d .....

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Minggu Ke : .....s/d ..... Jenis Kegiatan: _________________________ Volume : _________________________ Lokasi : _________________________

2. REALISASI DANA

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dst.

No

1. KEMAJUAN FISIK

: _________________________ : _________________________ : _________________________ : _________________________

BOBOT OLUME RENCANA NCANA (%) (4) (5)

Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa KSM/Panitia

___________ ___________ ___________ ___________

Format 1.12. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

: _____s/d_____

I-48

Laporan Rencana dan Realisasi Keuangan

6 Volume

7 RENCANA

5

6

7

8

REALISASI

M/unit

8

2 Hrg Satuan (Rp)

......................, ................................20...

Bendahara

(.................... (.................... ....) ....)

3

9

Mengetahui Mengetahui Koordinator/ Koordinator/ Ketua Ketua

Jumlah Jumlah

2

4

4

5

6

7

9

9

10

10

11

(................................) (................................)

Bendahara Bendahara

......................, ................................20... ......................, ................................20...

8

11

I-49

SALDO (Rp)

SALDO (Rp)

I-49

Format 1.13. Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan Dan Sisa Dana Format 1.13. Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan Dan Sisa Dana

Bulan: ...............................20.... Bulan: ...............................20....

Satuan

RENCANA REALISASI Alokasi Bantuan dana investasi Satuan Hrg Satuan Total Satuan Volume Volume Hrg Satuan (Rp) Total (Rp) investasi Satuan Hrg Satuan (Rp) Total Satuan (BDI)/Kegiatan M/unit (Rp) M/unit Volume Volume Hrg Satuan (Rp) Total (Rp) (BDI)/Kegiatan M/unit (Rp) (Rp) M/unit

3

(Rp)

1

BDI NSUP

1

:....................

Laporan Rencana dan Realisasi Keuangan Laporan Rencana dan Realisasi Keuangan BDI NSUP BDI NSUP

:....................

: ...................

No

Total

: ................... :....................

: ................... : ...................

: ................... : ...................

: ...................

No

5 : ................... : ...................

: ...................

Alokasi Bantuan dana

4

Provinsi

(Rp)

Kota/Kabupaten Provinsi

Hrg Satuan

M/unit

Kecamatan Kota/Kabupaten

Bulan: ...............................20....

: ...................

Satuan

Kelurahan/Desa Kecamatan

Nama LKM/BKM/ Komite BDC Kelurahan/Desa

RENCANA

Nama LKM/BKM/ Komite BDC

e : ...................

Format 1.13. Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan Dan Sisa Dana

REALISASI SALDO (Rp)

Total (Rp)

10 11

(................................)

I-49

Format 1.14. Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Nama

:

.............................................................

2.

Jabatan

:

.............................................................

3.

Nama :

.............................................................

KSM/Panitia/Pengelola BDC/BKM/LKM/Komite BDC*) 4.

Kelurahan/Desa

:

.............................................................

5.

Kecamatan

:

.............................................................

6.

Kota/Kabupaten

:

.............................................................

7.

Provinsi

:

.............................................................

Menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran terkait dengan BDI melalui National

Slum

Upgrading

Program

(NSUP)

telah

tersimpan

di

Kantor/Sekretariat : .............................................. dan sampai dengan saat ini keseluruhan bukti-bukti pengeluaran tersebut dalam kondisi baik. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ................................., ..............................2016 Koordinator BKM/ LKM.................................

(...................................................)

*) Coret yang tidak perlu.

I-50

Format 1.15. Dokumentasi Kegiatan Infrastruktur

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) Nama KSM Desa/Kelurahan Jenis Prasarana Titik 1 0% Titik Koordinat Nama KSM Desa/Kelurahan Jenis Prasarana Titik 2 50 % Titik Koordinat Nama KSM Desa/Kelurahan Jenis Prasarana

Titik 3 100 % Titik Koordinat

I-51

Format 1.16. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan

BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN (BASPK)

Nomor :......................

Pada hari ini ....., tanggal 31 bulan Desember tahun ........., bertempat di ..........................., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ..........................................

Jabatan

: Koordinator Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) ..................... ...................

Alamat

: RT .../ RW ... Kelurahan .......... Kecamatan ............ Kota/Kab ...........................

Menyatakan status pelaksanaan kegiatan NSUP di Kelurahan ... Kecamatan ... Kota/Kabupaten ... Provinsi ... pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas sebagai berikut : Volume Pekerjaan No

Jenis Pekerjaan

Realisasi Keuangan

Satuan Target

Capaian

%

Target

Capaian

%

1

...

...

...

...

...

...

...

...

2

...

...

...

...

...

...

...

...

3

...

...

...

...

...

...

...

...

4

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Berita Acara ini dilampiri Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang terdiri dari : 1. Realisasi Rencana Penggunaan Dana (RPD); 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP); 3. Gambar teknis; I-52

4. Foto progres terkini.

Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan Tanggal ................

Mengetahui

Koordinator BKM/LKM .....

(......................................................) (......................................................) Kepala Kelurahan/Desa

Koordinator Kota ...................

Konsultan Manajemen Wilayah Provinsi .........................

(....................................................)

(.....................................................)

Koordinator Kota

Team Leader

I-53

Format 1.17.: BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor :...................... Antara BKM/LKM/Komite BDC...................... Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ................................

Pada hari ini ...................., tanggal ……......., bulan ......................, tahun ............., bertempat di ..........................................., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. NAMA JABATAN

: ............................................................................................. : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Satuan Kerja ( Satker ) .........

NIP.

: .............................................................................................

DINAS

: .............................................................................................

ALAMAT

: ............................................................................................. Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja ……………………. Tahun 20.... berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

dan

Perumahan

…................................,

Rakyat

tanggal

Nomor

...............................,

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. NAMA

: ..........................................................................................

JABATAN

: Koordinator BKM/LKM/Komite BDC*)

ALAMAT

: ............................................................................................. Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Masyarakat kelurahan/Desa...................................,

Kecamatan I-54

....................

Kota/Kabupaten..................sesuai

dengan

Hasil musyawarah pendirian BKM/LKM/Komite BDC*), pada hari ......................, tanggal ........., bulan ................., tahun

.........,

dan

dicatatkan

pada

Notaris

............

Nomor........selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Hasil Pelaksanaan........................................Tahun 20......., berupa: No

Jenis Pekerjaan

Volume

Harga (Rp.)

Keterangan

1 2 3 4 5 dst. Jumlah

Atas dasar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor.........Tanggal........ Pasal 1 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima

atas

penyerahan

PIHAK

KEDUA

yaitu

hasil

pelaksanaan

pembangunan sebagaimana tersebut diatas. Pasal 2 Dengan telah dialaksanakannya serah terima ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab sudah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. Pasal 3 Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur bersamasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

I-55

Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

BKM/LKM/Panitia/Komite BDC

Pejabat Pembuat Komitmen Satker

..........................

...........................

(.....................................)

(.................................)

Koordinator

NIP.

I-56

Format 1.18. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL A. RENCANA KEGIATAN 1.

Nama Rencana Kegiatan (No/Nama Ruas)

2.

Lokasi a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota

………….........................................………..… .………........................................................ a. ……………………………………………………… b. ……………………………………………………… c. ……………………………………………………… Eksisting

3. Panjang Ruas 4. Lebar

a. ……..……………. m b. ……..……………. m

Rencana a. ……..……………. m b. ……..……………. m

5. Keberadaan Perencanaan Teknis Rinci (DED)

a. Ada, dengan status tahun ……………….. b. Belum Ada

6. Luas areal Pengadaan Tanah

………………………………………… ha

7.

Penggunaan Pengadaan Tanah a. Permukiman Padat, Jumlah KK b. Daerah Komersial c. Areal Pertanian d. Lain-lain (………………………….) 8. Pengelolaan Lingkungan :

a. Wajib AMDAL b. Wajib UKL-UPL c. Bebas AMDAL maupun UKLUPL cukup SPPL

9. Mekanisme Pengadaan Tanah a. Hibah dan Perizinan

b. LARAP Komprehensif c. Larap Sederhana d. Konsolidasi Tanah (LC)

a. b. c. d.

……..…………... ha, ............ KK ……..……………. ha ……..……………. ha ……..……………. ha

Alasan: ………………………………………………………… Alasan: ………………………………………………………… Alasan: ………………………………………………………… a. Hibah ……………..............ha b. Izin Pakai ........................ha c. Izin dilalui .......................ha a. Luas ..............., Jumlah ...........KK b. Luas ..............., Jumlah ...........KK c. Luas ..............., Jumlah ...........KK

B. IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL Daftar Uji Identifikasi Dampak Lingkungan Dan Sosial No. A. 1.

Kriteria Evaluasi

Ya

Tidak Jenis Dampak

Usulan Penanganan Dampak

LINGKUNGAN Apakah rencana kegiatan berada dan/atau berbatasan langsung dengan : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan bergambut c. Kawasan resapan air d. Sempadan Sungai e. Sempadan pantai

I-57

No.

Kriteria Evaluasi

Ya

Tidak Jenis Dampak


f. g. h. i.

B. 1

2

3

4

5

6

7

C 1

2

Rumah Ibadah, Sekolah, kantor Kawasan sekitar waduk/sungai Kawasan sekitar mata air Kawasan suaka alam (terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma hutan dan pengungsian satwa) j. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan/atau yang mempunyai ciri khas berupa keragaman. k. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) l. Taman nasional m. Taman wisata alam n. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan (daerah lokasi situs purbakala, atau peninggalan sejarah bernilai tinggi) o. Kawasan permukiman termasuk kebudayaan dari Masyarakat Adat/istimewa p. Kawasan rawan bencana alam LAHAN DAN TANAH Apakah kegiatan proyek akan menyebabkan ketidakstabilan lereng atau membangun tanggul-tanggul yang mempunyai risiko kelongsoran? Apakah kegiatan proyek akan menyebabkan perubahan bentang alam dalam skala yang cukup besar atau melakukan pemindahan tanah (cut/fill) dalam jumlah yang cukup besar? Apakah kegiatan proyek akan menghilangkan lahan pertanian atau hutan produksi atau lahan-lahan produksi lainnya? Apakah kegiatan proyek akan merubah kontur garis pantai menghambat aliran drainase atau mengganggu aliran sungai? Apakah kegiatan proyek akan merusak, menutup, menguruk atau merubah bentang alam secara permanen Apakah kegiatan proyek menyebabkan meningkatnya erosi tanah baik yang disebabkan oleh air atau angin? Apakah kegiatan proyek akan menghalangi pengubahan lahan untuk pemanfaatan lain dalam jangka panjang? AIR Apakah kegiatan proyek akan mengambil air permukaan pada tahap konstruksi dan pemeliharaan? Apakah kegiatan proyek akan menyebabkan pembuangan limbah cair ke sungai, danau, laut yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air permukaan termasuk di

I-58

No.

3

4 5

6

7 D. 1 2

E. 1

2

3

Kriteria Evaluasi

Ya

Tidak Jenis Dampak


dalamnya perubahan suhu dan kekeruhan? Apakah kegiatan proyek termasuk konstruksinya akan memanfaatkan air tanah? Apakah kegiatan proyek akan menyebabkan perubahan kualitas air tanah? Apakah kegiatan proyek akan menyebabkan pencemaran terhadap air tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk? Apakah kegiatan proyek akan menghasilkan limbah cair domestik (WC, air cucian dapur, buangan air mandi karyawan atau pengunjung dan sebagainya) dalam jumlah cukup banyak? Apakah kegiatan proyek akan menyebabkan peningkatan risiko tejadinya banjir? SUMBER DAYA ALAM Apakah kegiatan proyek menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya alam? Apakah kegiatan proyek menyebabkan penurunan kuantitas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara signifikan? KESEHATAN MASYARAKAT Apakah terdapat kegiatan proyek yang berpotensi membawa penyakit ke daerah sub proyek? Apakah kegiatan proyek yang direncanakan dapat peningkatkan beban fasilitas kesehatan masyarakat setempat (jamban, air bersih dan sebagainya) Apakah kegiatan proyek yang direncanakan dapat mengubah vektor-vektor penyakit dengan jalan : a. Perubahan sistem hidrologi (kecepatan aliran air, kedalaman, suhu, genangan air dan sebagainya)

Tempat, Tanggal/ Bulan, Tahun Pengelola Kegiatan Materai Rp, 6.000,Tanda tangan, Cap BKM (..............NAMA..........)

I-59

Format 1.19. Bukti Setor Ke Rekening Kas Negara Dalam Hal Terdapat Sisa Bantuan

BUKTI SETOR KE KAS NEGARA*)

I-60

I-61

LAMPIRAN II Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 63/SE/DC/2016 Tentang : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

I.

TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN Tujuan bantuan Pemerintah ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penanganan

permukiman

kumuh,

yang

mencakup

kegiatan

pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui kegiatan (a) peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pada

permukiman

kumuh

perkotaan;

(b)

peningkatan

kualitas

lingkungan permukiman kumuh melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta utilitas umum yang memadai dan terpadu dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; dan (c) peningkatan aksesibilitas masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, terutama masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui pembangunan kawasan permukiman baru (New Sites Development/NSD). II.

PEMBERI BANTUAN Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang dan termasuk dalam jenis Bantuan II-1

Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Bantuan Pemerintah ini diberikan kepada kelompok masyarakat oleh Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan

Rakyat

melalui

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya. III.

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN Penerima BPM adalah kelompok masyarakat Keswadayaan

Masyarakat/Lembaga

kelurahan yaitu Badan

Keswadayaan

Masyarakat

(BKM/LKM) yang menjadi sasaran program NUSP-2. IV. BENTUK BANTUAN Bantuan Pemerintah melalui NUSP-2 diberikan secara langsung kepada penerima bantuan dalam bentuk uang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh NUSP-2. V.

ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN Alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan ditetapkan setiap tahun oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan jenis kegiatan dalam NUSP-2, dengan ketentuan nilai bantuan per paket kegiatan tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

VI. TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN Dana BPM program NUSP-2 dicairkan kepada penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kasatker PKPBM Pusat dan/atau Kasatker Kab/Kota) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut.

II-2

Bagan 2.1 Tata Kelola Pencairan Bantuan Keterangan: 1.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya, dimana di dalamnya diatur tentang jenis kegiatan yang akan diberikan

kepada

penerima

bantuan

yang

termasuk

dalam

kategori “Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran“ (sesuai PMK No. 168/PMK.05/2015); 2.

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

PUPR

tentang

Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya maka Dirjen Cipta Karya menerbitkan Petunjuk teknis tentang penyaluran bantuan Pemerintah; 3.

PPK membuat Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana BPM di wilayah kerja masing-masing;

4.

Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat II-3

Pembuat Komitmen (PPK) tentang penerima bantuan dan tahapan pencairannya.

Atas

dasar

surat

penetapan

tersebut

PPK

menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) bersama penerima bantuan dalam bentuk uang di wilayah kerja masing-masing; 5.

Penerima

bantuan

menyampaikan

menyusun

kepada

PPK

berkas setelah

pencairan di

verifikasi

dana

dan

oleh

Tim

Community Advisor (CA); 6.

PPK menerima seluruh kelengkapan dokumen untuk pencairan dana BPM yang sudah diverifikasi oleh Tim Community Advisor (CA) dan diketahui oleh City Coordinator (CC) dan membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) untuk disampaikan kepada Satker dan Pejabat Pembuat SPM (PP-SPM);

7.

Atas diterimanya SPP dan semua kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan Pemerintah (BPM) maka PP-SPM memeriksa dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat;

8.

Atas dasar SPM yang disampaikan PP-SPM, maka KPPN akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang berisi perintah untuk mencairkan sejumlah dana ke Rekening Penerima Bantuan;

9.

Setelah dana masuk ke Rekening penerima bantuan, maka pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Pemberian Pekerjaan (SP3);

10. Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah (BPM) dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dan dalam hal terdapat sisa dana setelah melewati tahun anggaran berjalan, maka harus dilaporkan kepada PPK dan disetor ke Rekening Kas Negara.

II-4

Untuk mekanisme pemanfaatan BPM Secara Swakelola digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.2. Mekanisme Pemanfaatan BPM Secara Swakelola Pagu BPM dalam kegiatan NUSP-2 dialokasikan secara sesuai jenis kegiatannya. BPM Satker

PKPBM

Pusat

bertahap

dialokasikan pada DIPA Tahunan

dan/atau

Satker

Kabupaten/Kota

untuk

membiayai kegiatan fisik peningkatan kualitas permukiman kumuh. Untuk

kegiatan

perencanaan

dan

pemeliharaan

menjadi

tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.

II-5

Bagan alur penyaluran dana BPM NUSP seperti gambar berikut : Pelaksana No

Kegiatan

1

Mulai

2

SK Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah

3

Pengesahan SK Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah

4

SK Tahapan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

5

Penyiapan Berkas Pencairan

6

Pengajuan Berkas dan Verifikasi Berkas Pencairan

7

Penandatangan SP3

8

Penerbitan SPP

9

Verifikasi SPP

10

Penerbitan SPM

11

Pengiriman Berkas SPM ke KPPN

12

Penerbitan SP2D

13

Pengiriman SP2D ke Bank Penyalur

14

Transfer Dana Bantuan Pemerintah ke Bank Penerima

15

Selesai

PPK NUSP Kab/Kota

Bendahara

PP-SPM

Ka.Satker PIP Kab/Kota

BKM/ LKM

KPPN

Bank Penyalur

Rek.Bank BKM/LKM

Bagan 2.3. Bagan alur penyaluran BPM NUSP-2

II-6

Bagan alur pemanfaatan dana BPM NUSP-2 seperti gambar berikut : Pelaksana No

Kegiatan BKM/LKM

1

Mulai

2

Sosialisasi kepada KSM/masyarakat bahwa Dana Bantuan Pemerintah telah masuk ke rek.BKM/LKM

3

Verifikasi kesiapan dan penguatan KSM untuk pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

4

Penyaluran dana BPM dari BKM/LKM sesuai dengan ketentuan/pedoman

5

Pelaksanaan kegiatan sesuai SP3

6

Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada BKM/LKM oleh UPL

7

Konsolidasi LPJ oleh UPL

8

Penyerahan LPJ sesuai dengan SP3

9

Verifikasi LPJ sesuai dengan SPK

KSM/UPL

PPK

10 Penandatangan BA Serah Terima kegiatan 11 Selesai

Bagan 2.4. Bagan Alur Pemanfaatan Bantuan Pemerintah NUSP-2 VII. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT (BPM) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah disalurkan langsung kepada penerima bantuan. Sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka seluruh dokumen perencanaan, pencairan, bukti transaksi pengadaan barang,

serta

dokumentasi

dokumen kegiatan

hasil

pelaksanaan

(0-50-100%),

kegiatan

dokumen

seperti Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara BKM/LKM dengan PPK Satker, disimpan rapi dan lengkap oleh BKM, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 10-15 tahun kedepan. Penyaluran Bantuan pemerintah dalam pelaksanaan NUSP-2 ini mengikuti ketentuan- ketentuan sebagai berikut: a. Pembayaran untuk pinjaman Loan ADB dibebankan pada Rekening Khusus (Reksus) di Bank Indonesia Jakarta; II-7

b. Pembebanan dan pembayaran dilakukan kategori

sesuai

dengan

Loan ADB dan ketentuan lain dalam Peraturan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2015 tentang petunjuk pelaksanaan dan pencairan dana Loan ADB Nomor 3122-INO: Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2); c. Dana Loan ADB dicairkan dari rekening khusus di Bank Indonesia melalui KPPN; d. Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diterbitkan pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan

dengan

Surat

Keputusan

Menteri

Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat; e. Dalam penerbitan SPM dicantumkan nomor pinjaman Loan ADB, nomor register, kode kategori dan porsi pembiayaan yang

sesuai

dengan

Peraturan

Dirjen

Perbendaharaan

Nomor PER-8/PB/2015 tentang petunjuk pelaksanaan dan pencairan dana Loan ADB.No. 3122-INO NUSP. SPM juga mencantumkan nilai, nomor dan tanggal kontrak (termasuk addendum), nomor dan tanggal BAP; dan f. 7.1.

SPM disusun untuk masing-masing kelurahan sasaran.

Persyaratan Administrasi BPM Selain kelengkapan dokumen perencanaan, seperti halnya NUAP dan RKM, maka terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh BKM/LKM, antara lain: a. BPM

untuk

kegiatan

pembangunan

infrastruktur

dasar

permukiman skala lingkungan disalurkan kepada masyarakat melalui rekening BKM/LKM; b. BKM/LKM diwajibkan membuka rekening di bank umum terdekat dengan lokasi kelurahan, atas nama BKM/LKM kelurahan tersebut; c. Rekening BKM/LKM harus ditandatangani oleh 3 (tiga) orang terdiri dari dua orang pimpinan kolektif BKM/LKM dan satu orang sekretaris;

II-8

d. BKM/LKM menyampaikan fotokopi buku rekening kepada PPK NUSP-2 Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) kabupaten/kota; e. Masing-masing

pejabat

satker

yaitu

kuasa

pengguna

anggaran, PPK, penguji SPM, pejabat penandatangan SPM, dan

bendahara,

menyampaikan

nama,

specimen

tanda

tangan, dan cap dinas instansi penerbit SPM kepada KPPN setempat; f. Koordinator BKM/LKM bersama PPK NUSP-2 menandatangani SP3, diketahui oleh Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman kabupaten/kota dan LCO. g. SP3 sedikitnya harus memuat, yaitu: 1. Hak dan kewajiban para pihak; 2. Jumlah bantuan yang diberikan; 3. Tata cara dan persyaratan penyaluran; 4. Pernyataan

kesanggupan

menggunakan

bantuan

penerima sesuai

bantuan

rencana

untuk

yang

telah

disepakati 5. Pernyataan

kesanggupan

penerima

bantuan

untuk

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara; 6. Sanksi; 7. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan 8. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. 7.2.

Tahap Pencairan Bantuan Pemerintah Adapun tahapan pencairan bantuan Pemerintah dan persyaratan setiap tahapannya sebagai berikut: a. Tahap pertama (40%), dengan melampirkan: 1. Surat

SP3

dan

fotokopi

buku

rekening

bank

milik

BKM/LKM; 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I; 3. Kwitansi tagihan tahap I; dan 4. Berita acara pembayaran tahap I. II-9

b. Tahap kedua (30%), dengan melampirkan: 1. Laporan kemajuan fisik dan berita acara prestasi pekerjaan minimal mencapai 36%; 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II; 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I; 4. Kwitansi tagihan tahap II; dan 5. Berita acara pembayaran tahap II. c. Tahap ketiga (30%), dengan melampirkan: 1. Laporan kemajuan fisik dan Berita Acara prestasi pekerjaan minimal mencapai 63%; 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III; 3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II; 4. Kwitansi tagihan tahap III; dan 5. Berita acara pembayaran tahap III. 7.3.

Penangguhan Pencairan Bantuan Pemerintah PPK kabupaten/kota atas persetujuan Kepala Satker PIP dan LCO, dapat melakukan penangguhan pencairan dana untuk tahap II dan atau tahap III, jika terindikasi terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan setelah permasalahan diselesaikan.

VIII. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BPM Laporan

Pertanggungjawaban

(LPJ)

merupakan

laporan

pertanggungjawaban penggunaan oleh BKM/LKM untuk setiap tahap pencairan. LPJ memuat informasi perkembangan pelaksanaan fisik dan

bukti-bukti

pembelian

atau

pembayaran.

LPJ

menjadi

persyaratan dalam pencairan dana berikutnya, dan sebagai bahan dalam musyawarah kelurahan, serta pemeriksaaan keuangan oleh auditor. Guna persyaratan pencairan dana tahap berikutnya, LPJ dibuat dalam 3 (tiga) bagian, yaitu LPJ tahap I, II dan III. LPJ disusun dengan outline sebagai berikut: a. Sampul laporan; b. Surat pengantar LPJ BKM/LKM; II-10

c. Narasi LPJ; d. Realisasi kemajuan fisik: 1. Catatan harian kegiatan. 2. Catatan harian penggunaan material/bahan. 3. Rekapitulasi kemajuan pelaksanaa nmingguan. 4. Laporan kemajuan pelaksanaan bulanan. 5. Rencana dan realisasi pekerjaan. 6. Laporan masalah tingkat kelurahan. 7. Dokumentasi kemajuan fisik (0%, 50%, dan100%). 8. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan. e. Rencana Penggunaan Dana(RPD); f. Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB); dan g. Realisasi penggunaan dana: 1. Rekapitulasi keuangan bulanan. 2. Laporan PenggunaanDana (LPD. 3. Buku bank. 4. Buku kas umum. 5. Buku swadaya. 6. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas berupa kwitansi, nota kontan, daftar hadir pekerja harian, dan penerima insentif. LPJ

disusun

oleh

BKM/LKM

selaku

penanggungjawab

dalam

pemanfaatan dan pertanggungjawaban BPM, yang diwakili oleh: a. Koordinator

BKM/LKM

sebagai

penanggungjawab

secara

kelembagaan; b. Sekretariat BKM/LKM, sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan; dan c. Ketua/anggota

UPL

sebagai

penanggungjawab

pelaksanaan

pembangunan infrastruktur dasar permukiman.

II-11

IX. KETENTUAN PERPAJAKAN Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat tidak dipungut, sedangkan penggunaan dana bantuan oleh kelompok masyarakat kepada pihak ketiga akan dikenakan

pajak

sesuai

ketentuan

perpajakan

yang

berlaku

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 perihal Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. X.

SANKSI Sanksi

dikenakan

terhadap

setiap

orang

dan/atau

kelompok

masyarakat yang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan BPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan: a. Yang dimaksud penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Pemerintah adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman NUSP-2 dan ketentuan-ketentuan yang diatur di petunjuk teknis ini beserta lampirannya. b. Yang termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan BPM dalam hal ini, antara lain: 1. Bantuan Pemerintah digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; 2. Dilakukan potongan bantuan pemerintah yang disalurkan kepada BKM/LKM yang tidak sesuai dengan ketentuan NUSP-2; 3. Menggelapkan atau melarikan bantuan Pemerintah; 4. Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 5. Bentuk-bentuk penyalahgunaan bantuan Pemerintah lainnya. c. Sanksi Penghentian Sementara BPM dan Audit Khusus dikenakan, dengan ketentuan: 1. Apabila terdapat indikasi kuat, terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah, secepatnya diselesaikan II-12

dengan

menggunakan

Masyarakat

(PPM)

mekanisme

hingga

Penanganan

BPM

yang

Pengaduan

disalahgunakan

dikembalikan oleh pelaku sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan; 2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, BPM tersebut belum dikembalikan, Satker PIP Kab./Kota setelah berkoordinasi

dengan

Satker

PKP-BM

dapat

melakukan

penghentian kegiatan dan bantuan pemerintahuntuk sementara waktu di wilayah bersangkutan; 3. Selama masa penghentian bantuan sementara, Satker PIP Kab./Kota dapat melakukan audit internal dan/atau menunjuk auditor untuk melakukan audit khusus; 4. Apabila

hasil

memperkuat

audit indikasi

internal

dan/atau

terjadinya

audit

penyimpangan

khusus, atau

penyalahgunaan bantuan pemerintah yang disimpangkan atau disalahgunakan belum dikembalikan oleh pelaku sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi bagi pelaku dan keberlanjutan atas pelaksanaan kegiatan NUSP-2 di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 5. Penghentian sementara dapat dicabut, apabila dana BPM yang disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan dengan tetap diberikan sanksi bagi pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. d. Sanksi Penghentian BPM dan Tindakan Hukum dikenakan, dengan ketentuan: 1. Apabila berdasarkan hasil audit internal atau audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dan bantuan pemerintah belum dikembalikan oleh pelaku sampai batas waktu yang ditetapkan, maka Satker PIP Kab./Kota dapat mengusulkan kepada Direktur PKP DJCK untuk menghentikan bantuan pemerintah secara tetap; 2. Satker PIP Kab./Kota berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 3. Penghentian tetap dapat dicabut, bila BPM yang disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan dengan tetap diberikan

II-13

sanksi bagi pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau 4. Apabila BPM yang disimpangkan atau disalahgunakan telah dikembalikan oleh pelaku tetapi melewati Tahun Anggaran, akan dikembalikan atau disetorkan ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II-14

Format 2.1. Singkatan dan Akronim

SINGKATAN DAN AKRONIM SINGKATAN/ AKRONIM

KEPANJANGAN

ADB

Asian Development Bank

BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat

BPM

Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat

CA

CommunityAdvisor

DED

Detailed Engineering Design

DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Ditjen CK

Direktorat Jenderal Cipta Karya

KMK

Keputusan Menteri Keuangan

KSM

Kelompok Swadaya Masyarakat

KPP

Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat

LCO

Local Coordinating Office/Kantor Koordinasi Daerah

LKM

Lembaga Keswadayaan Masyarakat

LSM MBR

Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah

NUAP

Neighborhood Upgrading Action Plan

NUSP-2

Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2

PJM

Program Jangka Menengah

RKM

Rencana Kerja Masyarakat

SP3

Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan

TA

Technical Assistance/Bantuan Teknis

UPS

Unit Pengelola Sosial

UPL

Unit Pengelola Lingkungan

UPK

Unit Pengelola Keuangan

II-15

Format 2.2. Surat Keputusan Penerima Dana BPM

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA......................................................... NOMOR :..................................................../20..... TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT (BPM) NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) TAHUN ANGGARAN 20....... Menimbang :

a. bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

10

ayat

(2).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran

Bantuan

Pemerintah

di

Direktorat Jenderal Cipta Karya, perlu menetapkan Keputusan

Pejabat

Pembuat

Komitmen

tentang

penerima bantuan; c. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi penerima bantuan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum

24/PRT/M/2016

dan

Perumahan

tentang

Rakyat

Mekanisme

Nomor

Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya; d. bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Cipta

Karya

Nomor

..............

tahun.......

tentang

Penetapan Lokasi.......................... e. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 20... di Kabupaten/Kota ...........................

II-16

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 2. Peraturan Presiden Nomor

2

tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja

Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran

Bantuan

Pemerintah

di

Direktorat Jenderal Cipta Karya. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1005); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); Memperhatikan :

(hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan Pemerintah NUSP-2) MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA ........................ TENTANG PENERIMA DANA

BANTUAN

PEMERINTAH

(BPM)

NEIGHBORHOOD

UNTUK

UPGRADING

MASYARAKAT

AND

SHELTER II-17

PROJECT (NUSP-2)TAHUN ANGGARAN 20..... KESATU:

Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Pemerintah untuk

Masyarakat

(BPM)

yang

selanjutnya

disebut

penerima BPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. KEDUA:

Penerima bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh -sungguh untuk mengikuti program NUSP-2 sesuai Pedoman yang berlaku.

KETIGA:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ..................... Pada tanggal .............. 20... Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kabupaten/Kota .............. ....................................... NIP. ................................

Disahkan di ....................... Pada tanggal ......................... 20..... Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten/Kota................... ....................................... NIP. Tembusan Yth. 1. Bupati/Walikota.................; 2. Direktur Jenderal Cipta Karya; 3. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman; 4. Kepala PMU NUSP-2; 5. LCO Kabupaten/Kota………………..; 6. Penerima dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat.

II-18

Format 2.3. Lampiran Surat Keputusan Penerima Dana BPM

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA ........................ TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT (BPM) NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)TAHUN ANGGARAN 20.....

NOMOR

: ........................................

TANGGAL

: ........................................

PERIHAL

: ........................................

KABUPATEN/KOTA

: ........................................

No

Nama BKM/LKM

Alamat

Jumlah pagu Bantuan (Rp)

Nama Bank & Nomor Rekening

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst

II-19

Format 2.4. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN PEKERJAAN (SP3) PRASARANA LINGKUNGAN Proyek

: Neighborhood

Upgrading

and

Shelter

Project Phase 2 (NUSP-2) No. Loan

: ADB 3122-INO

Paket Pekerjaan

: ...............................................................

No. SP3

: ................................................. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN PEKERJAAN

Pada hari ...................... tanggal ................... bulan .................. tahun ...................... bertempat di Kota/Kabupaten ....................................... telah ditandatangani surat perjanjian pemberian pekerjaan, Antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang diwakili oleh, Nama

:

...........................................................

Jabatan

:

Pejabat Pembuat Komitmen NUSP-2 Kota/Kab. ................... Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota/Kab. .........Provinsi ...............................

Alamat

:

...........................................................

yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

dan

Perumahan

Rakyat

Nomor.............................tanggal

………bulan ……………tahun …….. tentang ........................, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. dan Nama

:

...........................................................

Jabatan

:

Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat .......................

Alamat

:

...........................................................

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kelurahan ...................... yang berdasarkan Akta Notaris ........................

II-20

No. ........... tanggal ............... bulan ................... tahun ................, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Para pihak berdasarkan: 1.

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Nomor

.............

tanggal…………….....tahun ....... dan Perubahannya Nomor ……………… tanggal ……………………; 2.

Surat

Keputusan

Bupati/Walikota

.................

nomor

...............

tanggal............. tahun 20...., tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota ………………………..; 3.

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) beserta lampirannya;

4.

Surat Persetujuan (No Objection Letter) untuk uji petik NUAP dan RKM oleh ADB; dan

5.

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program NUSP-2.

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tersebut, hal-hal sebagai berikut : PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK

KEDUA

harus

melaksanakan

dan

menyelesaikan

Pekerjaan

sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Masyarakat (RKM), yaitu: 1. Pekerjaan ........................................ ( [p] x [l] x [t] = ..... m3) 2. Pekerjaan ........................................ ( [p] x [l] x [t] = ..... m3) 3. Pekerjaan ........................................ ( [p] x [l] x [t] = ..... m3) 4. Pengadaan Gerobak Sampah .....unit dst PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN PEMBERIAN PEKERJAAN Dokumen Perjanjian Pemberian Pekerjaan, meliputi: 1.

Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan.

2.

Dokumen Rencana Kerja Masyarakat: a. Desain Rinci (termasuk Gambar Rencana); b. Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; c. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya; dan d. Rincian Rencana Anggaran Biaya. II-21

3. Akte

Pembentukan

Badan/Lembaga

Keswadayaan

Masyarakat

(BKM/LKM). 4. Amandemen terhadap Pokok Perjanjian Pemberian Pekerjaan dapat dilakukan apabila diperlukan. PASAL 3 MASA BERLAKU SP3 DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN (1)

Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan setelah Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan ditandatangani.

(2)

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yaitu tanggal ………. dan berakhir pada tanggal …………………… (………) hari kalender. PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1)

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sampai diterima baik oleh PIHAK KESATU.

(2)

PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, dan pengangkutan ke dan/atau dari lapangan.

(3)

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun bersifat sementara yang dipergunakan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan sebagaimana yang dirinci dalam Rencana Kerja Masyarakat.

(4)

PIHAK KEDUA wajib menunjuk Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim

Operasi

mengawasi

dan

Pemeliharaan

pembangunan

yang

konstruksi

mampu

melaksanakan,

pelaksanaan

konstruksi

maupun untuk pemeliharaan prasarana yang telah dibangun. (5)

PIHAK KEDUA wajib menunjuk Tim Pengelola Keuangan untuk melakukan pencatatan, penyusunan dan penyimpanan bukti-bukti pembelian dan pembayaran.

(6)

PIHAK KEDUA dilarang menggunakan tenaga kerja anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II-22

(7)

PIHAK

KEDUA

wajib

melaksanakan

pekerjaan

sesuai

dengan

pedoman dan tidak boleh melakukan sub-kontrak kepada pihak ketiga. PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KESATU (1)

PIHAK

KESATU

wajib

memfasilitasi

PIHAK

KEDUA,

sesuai

kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. (2)

PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas

pelaksanaan

pekerjaan

sesuai

dengan

ketentuan

dalam

Dokumen Perjanjian Pemberian Pekerjaan ini. PASAL 6 PENGENDALIAN PELAKSANAAN Pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh PIHAK KESATU atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU. PASAL 7 NILAI PERJANJIAN PEMBERIAN PEKERJAAN (1)

Jumlah Nilai Perjanjian Pemberian Pekerjaan untuk pekerjaan yang tertuang di dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan ini, yang dihitung berdasarkan Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan pada Rencana

Kerja

Masyarakat

adalah

sebesar

Rp.

.....................

(........................ rupiah), yang merupakan dana BPM yang bersumber dari Loan ADB 3122 INO, termasuk biaya Operasional BKM/LKM sebesar 1,5% dari nilai perjanjian. (2)

Nilai tersebut pada ayat (1) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(3)

Harga satuan upah tenaga kerja untuk jumlah yang tercantum dalam RAB, yang akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU adalah sesuai dengan harga satuan upah standar setempat yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

II-23

PASAL 8 CARA PENCAIRAN DANA (1)

Pelaksanaan pencairan dana BPM untuk membiayai pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) ini dilaksanakan

dalam

3

(tiga)

tahap

melalui

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) di ........................... untuk dana BPM yang bersumber dari Loan ADB 3122-INO. (2)

Pembayaran untuk pinjaman Loan ADB 3122 INO dengan register No. 10882601 dan dibebankan pada Rekening Khusus No 601.323411980 di kantor pusat Bank Indonesia.

(3)

Seluruh pembayaran dilakukan melalui nomor rekening ………………. Bank ……………. Atas nama BKM/LKM Kelurahan …………………...

(4)

PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pencairan Tahap I sebesar 40% dari nilai SP3 tanpa jaminan bank dengan melampirkan: a. Surat

Perjanjian

Pemberian

Pekerjaan

(SP3)

yang

telah

ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, beserta dokumen kelengkapannya; b. Kuitansi dengan dibubuhi meterai sebesarRp. 6.000,00; c. Berita Acara Pembayaran Tahap I; dan d. Rencana Penggunaan Dana Tahap I. (5)

PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pencairan Tahap II sebesar 30% dari nilai SP3 apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 36% dengan melampirkan: a. Kuitansi dengan dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,00; b. Berita Acara Pembayaran Tahap II; c. Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah diverifikasi dan Berita Acara Penggunaan Dana BLM oleh Koordinator Kabupaten/Kota ……………..

dan

Satuan

Kerja/PPK

NUSP-2

Kota/Kabupaten

…….....; d. Laporan

Kemajuan

Pelaksanaan

Pekerjaan

dilengkapi

Foto

Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan; e. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I; dan f. Rencana Penggunaan Dana Tahap II. (6)

PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pencairan Tahap III sebesar 30% dari nilai SP3 apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 63% dengan melampirkan: II-24

a. Kuitansi dengan dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,00; b. Berita Acara Pembayaran Tahap III; c. Berita Acara Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Penggunaan Dana BLM yang telah diverifikasi oleh Koordinator Kabupaten/Kota ……………..

dan

Satuan

Kerja/PPK

NUSP-2

Kota/Kabupaten

…….....; g. Laporan

Kemajuan

Pelaksanaan

Pekerjaan

dilengkapi

Foto

Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan; e. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II; dan f. Rencana Penggunaan Dana Tahap III. PASAL 9 ADMINISTRASI DAN PELAPORAN (1)

PIHAK KEDUA menyusun dan melaporkan seluruh administrasi penggunaan dana secara transparan kepada masyarakat setempat melalui mekanisme yang ditetapkan.

(2)

PIHAK KEDUA menyusun dan melaporkan kemajuan kegiatan melalui mekanisme yang ditetapkan. PASAL 10 PENYERAHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (100%) dan mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan infrastruktur. PASAL 11 SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN (1)

Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan, maka PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat program NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2).

(2)

Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Pemberian Pekerjaan, maka :

II-25

a. PIHAK KEDUA harus mempertanggungjawabkan kepada PIHAK KESATU dengan mengembalikan dana sebesar nilai kegiatan yang belum dilaksanakan ke kas negara; dan b. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai butir (a) tersebut maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 12 KEADAAN KAHAR (1)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut: a. Bencana Alam; b. Kebakaran; c. Keadaan Perang; d. Huru-hara; dan e. Kebijakan

Pemerintah

yang

secara

langsung

mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan. (2)

PIHAK KEDUA melaporkan terjadinya keadaan kahar kepada Pihak KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

(3)

Segala kerugian yang timbul akibat keadaan kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. PASAL 13 AMANDEMEN SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN PEKERJAAN

Amandementer hadap Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dapat terjadi apabila ada kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam hal sebagai berikut: 1. Perubahan volume atau lingkup pekerjaan; dan 2. Perubahan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. PASAL 14 PENUTUP (1)

Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan ini dibuat atas kehendak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang berorientasi pada tercapainya

II-26

tujuan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. (2)

Surat Perjanjian Pemberian Pekerjan dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas materai Rp. 6000,-.

Demikian

surat

perjanjian

pemberian

pekerjaan

ini

dibuat

untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Pejabat Pembuat Komitmen NUSP-2

Badan Keswadayaan Masyarakat

Kabupaten/Kota ………………………

Kel ........... Kec. ............ Kab./Kota ................

Materai 6000

( …………………………………………….)

( …………………………………………….)

NIP.

Koordinator

Mengetahui, LCO Kota/Kab. .......................

Satker PIP Kota/Kab. ....................

Kepala

Kepala

( ........................................ )

( ........................................ )

II-27

Format 2.5. Rencana Penggunaan Bantuan Pemerintah Tahap I / II / III

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH TAHAP I / II /III Kelurahan

:

……………….

Kecamatan

: …………………….

NamaBKM/LKM

:

………………

Kabupaten/Kota

: …………………….

Volume No

Uraian

I 1 2 3 Dst

BAHAN

II 1 2 Dst

ALAT

III 1 2 Dst

UPAH

IV

Realisasi Kebutuh s/d an tahap lalu

Pengajuan sekarang

Jumlah Kumulatif

Unit/ satuan

Harga satuan (Rp.)

Jml (Rp.)

OPERASIONAL Jumlah Total Pengajuan

Rp.

Terbilang :(.......................................................................................................................)

……………………………, ……….. / ……………. /20...... DiperiksaOleh,

Dibuat Oleh,

Community Advisor (CA)

Sekretariat BKM/LKM

(…………………………………..) Namajelas City Coordinator (CC)

(…………………………..) Mengetahui:

Namajelas Koordinator BKM/LKM

(…………………………………..)

(…………………………..)

Namajelas

Namajelas

II-28

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) 1. Kolom uraian: jenis material/bahan, alat, dan upah diisi sesuai dengan namanya, sedangkan operasional diisi dengan jumlah (lumpsum). 2. Kolom

volume

kebutuhan:

diisi

sesuai

dengan

jumlah

material/bahan, alat, upah dan operasional sesuai kebutuhan total dalam RAB. 3. Kolom volume realisasi sampai dengan tahap lalu: diisi sesuai dengan jumlah jenis material/bahan, alat, upah, dan operasional yang

telah

dibelanjakan/dibayarkan

sampai

dengan

tahap

sebelumnya. 4. Kolom volume pengajuan sekarang: diisi sesuai dengan jumlah material/bahan, alat, upah, dan operasional yang akan dibelanjakan sekarang. 5. Kolom volume jumlah kumulatif: diisi sesuai dengan jumlah jenis material/bahan, alat, upah, dan operasional berdasarkan jumlah realisasi sampai tahap lalu ditambah dengan pengajuan sekarang. 6. Kolom volume unit: cukup jelas. 7. Kolom harga satuan: cukup jelas. 8. Kolom jumlah: diisi sesuai dengan jumlah nilai dana yang akan dibelanjakan. Kolom jumlah merupakan perkalian antara unit dengan harga satuan.

II-29

Format 2.6. Laporan Kemajuan Pekerjaan

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Kelurahan Nama BKM/LKM Nama/Jenis Nilai Pekerjaan Pekerjaan

No.

Uraian Pekerjaan

(1)

(2)

: : : :

....................... ....................... ....................... .......................

Kecamatan Kabupaten/Kota Waktu Mulai Waktu Selesai

: : : :

.......................... .......................... .. .......................... .. .......................... .. ..

% Kemajuan Pekerjaan % Total Bobot Prestasi % Bobot Minggu lalu Minggu ini Minggu lalu Minggu ini (3)

(4)

(5)

(3*4)=6

(3*5)=7

% Bobot Kemajuan Pekerjaan Minggu ini (7-6)=8

1. 2. 3. Dst Jumlah

100%

………..%

…………%

………..%

……………………………, ……….. / ……………. /20....... Diperiksa Oleh:

Dibuat Oleh:


UPL

(…………………………….)

(…………………………………..)

Mengetahui:

Disetuju Oleh:

City Coordinator (CC)

Koordinator BKM/LKM

(……………………………….)

(…………………………………..)

II-30

Format 2.7. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I / II / III

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) TAHAP I / II /III Nama BKM/LKM Kelurahan ::

………………………… ………………………… …

Kecamatan : Kota/Kabupaten

… No A. 1 2 3 B. 1 2 3 C. 1 2 3 D. 1 2 3

Uraian

……………………… ……………………… …

:

Jumlah Biaya Laporan Lalu

Jumlah Biaya Laporan Ini

…

Kumulatif Biaya

BAHAN

ALAT

UPAH

OPERASIONAL

JUMLAH

……………………………, ……….. / ……………. /20........

Diperiksa Oleh,

Dibuat Oleh,


Sekretariat BKM/LKM

(…………………………………..)

(…………………………………..)

Mengetahui,

Disetujui,


Koordinator BKM/LKM

( …………………………..………)

( …………..………………………)

II-31

Format 2.8. Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB)

RENCANA PENARIKAN DANA BANK (RPDB) Kelurahan

:........................

Kecamatan

:.....................

Nama BKM/LKM

:........................

Kabupaten/Kota :.....................

Volume No I 1 2 3 Ds t II 1 2 Ds t III 1 2 Ds t IV

Uraian

Real s/d tahap lalu

Kebutuhan

Pengajuan sekarang

Jumlah Kumulatif

Unit satuan

Harga Jml Satuan (Rp.) (Rp.)

BAHAN

ALAT

UPAH

OPERASIONAL Jumlah Total Pengajuan Rp. Terbilang : (.......................................................................................................................)

…………………………, ……….. / ……………. /20....... Diperiksa Oleh, Community Advisor (CA)

Dibuat Oleh, Sekretariat BKM/LKM

(…………………………………..)

(…………………………………..)

Mengetahui,

Disetujui,


Koordinator BKM/LKM

(…………………………………… )

( …………………….…………… )

II-32

Format 2.9. Buku Material/Bahan

BUKU MATERIAL/BAHAN Kelurahan

: …………………

Kecamatan

:

………………………

Nama BKM/LKM

: ………………… ……

Kabupaten/Kota :

………………………

…… Material Yang Diterima No 1

Tanggal

Nama Pemasok

2

3

Material Yang Dibayar

No. Volume Jumlah Bukti 4

5

6

Sisa

Tanggal

No. Bukti

7

8

9

Volume Kumulatif 10

11

……………………, ……….. / ……………. /20....... Disetujui,

Diperiksa Oleh,

Dibuat Oleh,

Koordinator BKM/LKM


Unit Pengelola Lingkungan

( …………………………)

(………………………..)

(………………………..)

II-33

Format 2.10. Daftar Hadir Pekerja Penerima Insentif

DAFTAR HADIR PEKERJA PENERIMA INSENTIF Kelurahan : ……………… Kecamatan … : ……………… Kab./Kota

Nama

: …………… Pekerjaan

: …………………

… : …………… Minggu ke : …………………

BKM/LKM Jenis Kelamin No. Nama

L

P

Kategori

Periode tanggal…s.d.... Bulan.......20…

PK TK KT Sn Sl Rb Km Jm Sab Min

Jml HOK

Nilai Insentif Per Org

Jumlah Insentif TTD Minggu ini

…………………………,……….. / ……………. /20...... Diketahui oleh:

Disetujui Oleh,

Diperiksa Oleh,

Dibuat Oleh,

Community Advisor

Koordinator BKM/LKM

UPL

KSM

(……………………..)

(………….....…..)

(………………..)

(CA)

( …………..….…… )

Keterangan : PK

: Pekerja

TK

: Tukang

KT

: Kepala Tukang

HOK

: Hari Orang Kerja

II-34

Format 2.11. Buku Kas Umum BKM/LKM

BUKU KAS UMUM BKM/LKM Bulan:……………. Nama BKM/LKM:....................

Kecamatan

Kelurahan

Kota/Kabupaten :...............................

:............................

:............................... Halaman..........

No

Tanggal

Uraian

(1) 1

(2)

(3)

Nomor Bukti (4)

Penerimaan Pengeluaran

Saldo

(5)

(6)

7 {(7+5)-6}

-

-

-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JUMLAH

……………………………, ……….. / ……………. /20....... Mengetahui,

Diperiksa,

Dibuat Oleh,


Koordinator BKM/LKM/ LKM

Sekretariat BKM/LKM

( ……………………...)

( …………....…………… )

( ……...………………… )

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

II-35

PETUNJUK PENGISIAN BUKU KAS

Penjelasan: Buku kas merupakan catatan keluar masuknya BPM sesuai dengan transaksi yang terjadi. 1.

Kolom Tanggal (2): diisi sesuai dengan tanggal transaksi, dilakukan secara urut dari awal hingga akhir bulan, dan dicatat berdasarkan tanggal yang terdapat pada slip bank (uang masuk) dan pada nota/kwitansi (uang keluar).

2.

Kolom Uraian (3): diisi sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi.

3.

Kolom Nomor Bukti (4): diisi sesuai dengan nomor kriteria transaksi (uang

masuk

dan

uang

keluar)

serta

dilakukan

secara

urut

berdasarkan jenis transaksi dari awal hingga akhir bulan. 4.

Kolom Penerimaan (5): diisi sesuai dengan nilai nominal dana yang diterima dari rekening bank BKM/LKM.

5.

Kolom Pengeluaran (6): diisi sesuai dengan nilai nominal transaksi yang akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

6.

Kolom Saldo (7): diisi sesuai dengan nilai nominal yang merupakan selisih antara saldo awal, penerimaan dan pengeluaran.

II-36

Format 2.12. Buku Bank

BUKU BANK Bulan : …………………. Provinsi

Nama BKM/LKM

: .............................

Kab./Kota : .............................

Alamat

: .............................

Kecamatan : .............................

Jenis Kegiatan

: .............................

Kelurahan : .............................

Jumlah BPM yang diterima

: Rp. .......................

No. (1)

: .............................

Tanggal

Uraian

Nomor Bukti

(2)

(3)

(4)

Transaksi Masuk

Keluar

Saldo

(5)

(6)

7 {(7+5)-6}

Saldo akhir:

…………………………, ……….. / ……………. /20......... Mengetahui:

Diperiksa:

Dibuat Oleh:


Koordinator BKM/LKM

Sekretariat BKM/LKM

(…………………………)

( …………………………)

(………………………)

Nama jelas

Nama jelas

Nama jelas

II-37

PETUNJUK PENGISIAN BUKU BANK Penjelasan: Buku bank merupakan catatan masuknya dana dari pencairan termin BPM dan sumber lain (swasta, swadaya masyarakat, dll) serta keluarnya dana untuk keperluan pelaksanaan fisik program NUSP-2. 1.

Kolom Tanggal (2): diisi sesuai dengan tanggal aplikasi transaksi pada rekening bank BKM/LKM;

2.

Kolom Uraian (3): diisi sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi dan kegiatan yang dilakukan;

3.

Kolom Nomor Bukti (4): diisi sesuai dengan nomor kriteria transaksi (uang masuk dan uang keluar) berdasarkan jenis kegiatannya;

4.

Kolom Transaksi Masuk (5): diisi sesuai dengan nilai nominal dana yang diterima dan tercatat dalam buku rekening bank BKM/LKM;

5.

Kolom Transaksi Keluar (6): diisi sesuai dengan nilai nominal uang yang ditarik/dikeluarkan dari BKM/LKM dan tercatat dalam buku rekening bank BKM/LKM;

6.

Kolom Saldo (7): diisi dengan nilai nominal yang merupakan selisih antara saldo awal, penerimaan dan pengeluaran.

II-38

Format 2.13. Buku Swadaya

BUKU SWADAYA Bulan :……………………..

Nama BKM/LKM Kelurahan

: ……………………… ……… : ……………………… ……….

Kecamatan

: ………………… …………… Kota/Kabupaten : ………………… …………… Halaman........

No

Tanggal

Uraian

Unit

Harga

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6 {4 x5}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dst. Total Swadaya ………………………

………………………, ……….. / ……………. /20......... Mengetahui:

Diperiksa:

Dibuat Oleh:


Koordinator BKM/LKM

Sekretariat BKM/LKM

(…………………………)

( …………………………)

(………………………)

Nama jelas

Nama jelas

Nama jelas

II-39

Format 2.14. Rekapitulasi Keuangan Bulanan BKM/LKM

REKAPITULASI KEUANGAN BULANAN BKM/LKM Periode Bulan : …………………. Nama BKM/LKM:.......................... Kecamatan Kelurahan

:...............................

:.......................... Kota/Kabupaten :...............................

A. SALDO AWAL: Kas Jumlah B. PENERIMAAN :

:Rp.

Tgl……………………………. Tgl……………………………. Dst JumlahPenerimaan

:Rp. :Rp. :Rp.

:Rp.

:Rp.

C. PENGELUARAN: 1. Bahan/Material a. ……………………………..

:Rp.

b. …………………………….. c. Dst JumlahBahan/Material 2. Alat a. ……………………………..

:Rp. :Rp. :Rp.

b. …………………………….. c. Dst Jumlah Alat 3. Upah a. ……………………………..

:Rp. :Rp. :Rp.

b. …………………………….. c. Dst JumlahUpah 4. Operasional a. ……………………………..

:Rp. :Rp. :Rp.

b. …………………………….. c. Dst JumlahOperasional Total Pengeluaran(1+2+3+4) D. SALDO KAS BKM/LKM(A+B-C)

:Rp. :Rp. :Rp.

:Rp.

:Rp.

:Rp.

:Rp. :Rp.

…………………………, ……….. / ……………. /20...... Mengetahui:

Dibuat Oleh:

Koordinator BKM/LKM

Sekretariat BKM/LKM

( ………………………………… )

( ………………………………… )

Nama jelas

Nama jelas

II-40

Format 2.15. Contoh Sampul Laporan

CONTOH SAMPUL LAPORAN

Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2

ADB Loan No.3122-INO

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BPM TAHAP I

II-41

Format 2.16. Laporan Pertanggungjawaban

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BKM/LKM

: …………………. Kelurahan

:………………………………..

Kecamatan

: ………………… Kota/Kab.

:………………………………..

Tahun Anggaran

: …………………….....

1. Telah melaksanakan pekerjaan untuk: a. Pekerjaan

: …………………………………………

b. Lokasi/Kelurahan

: …………………………………………

c. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor

: …………………………………………

Tanggal

: …………………………………………

d. Biaya Kegiatan

: …………………………………………

e. Waktu Pelaksanaan Tanggal Mulai

: …………………………………………

Tanggal Selesai

: …………………………………………

Jumlah Minggu

: …………………………………………

2. Pelaksanaan pekerjaan tersebut mencapai prestasi sebagai berikut:

No.

1

Uraian % Bobot Pekerjaan 2

3

% Kemajuan Pekerjaan

% Total Bobot Prestasi

Tahap lalu

Tahap ini

Tahap lalu

4

5

(3*4)=6

Total % Prestasi s.d. Tahap ini Tahap ini (3*5)=7

(7+6)=8

1. 2. 3. Dst Jumlah

100%

………..%

…………%

………..%

Sehingga Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tahap I adalah sebesar…… % (…………..persen).

II-42

3. Penggunaan dan BPM Tahap I adalah sebagai berikut:

No. (1)

Saldo Bantuan Pemerintah Tahap lalu

Pencairan Bantuan Pemerintah Tahap ini

(2)

(3)

Penggunaan Jumlah Bantuan Bantuan Pemerintah Tahap Pemerintah ini Tahap ini (4) = (2) +(3)

(5)

SaldoDana BPM s.d. Tahap ini (6) = (4) –(5)

1 2

Sehingga sampai dengan tahap ini telah menggunakan Dana BPM sebesar …..% atau senilai Rp.............................. ( ………................................ Rupiah )

4.

Lampiran-lampiran sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban ini adalah sebagai berikut: -

Lampiran A : Realisasi Kemajuan Fisik: 

Catatan Harian Kegiatan;



Catatan Harian Penggunaan Material/Bahan;



Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan;



Laporan Kemajuan Pelaksanaan Bulanan;



Rencanadan Realisasi Pekerjaan;



Laporan Masalah Tingkat Kelurahan;



Dokumentasi Kemajuan Fisik (0%, 50%, 100%); dan



Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.

-

Lampiran B : Rencana Penggunaan Dana (RPD);

-

Lampiran C : Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB);

-

Lampiran D : Realisasi Penggunaan Dana: 

Rekapitulasi Keuangan Bulanan;



Laporan Penggunaan Dana(LPD);



Buku Bank;



Buku Kas Umum;



Buku Swadaya;



Bukti-Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berupa Kwitansi dan Nota Kontan; dan



Daftar Hadir Pekerja Harian dan Penerima Insentif. BKM/LKM............................Kel........................... Kota/Kab.........................................

(........................................................) Koordinator

II-43

h:

or (CA)

…… ) Satuan Volume

Disetujui oleh,

( ……………………… )

Koordinator BKM/LKM

……………………………………………..

:

Rencana Hari Kumulatif

Satuan

Volume

………………………………………………………... ………………………………………………………...

Jenis Pekerjaan

: ………………………………………………………...

Pekerja Tukang

Diperiksa oleh,

UPL

(………………………………..) Kepala Tukang

Kelurahan….........………., …........... 20....... ( ……………………… )

( ……………………… )

KSM

Koordinator BKM/LKM

Dibuat oleh,


Disetujui oleh, Cuaca

Satuan

UPL

Diperiksa oleh,

Pekerja

Cuaca

Catatan

(………………………………..)

KSM

Dibuat oleh,

II-44

Kelurahan….........………., …........... 20.......

Tukang

Kepala Tukang

………………………………………………………...

: Jumlah HOK

………………………………………………………... ………………………………………………………...

Format 2.17. Catatan Harian Kegiatan

: :

(………………………………..)

Volume

Rencana Hari Kumulatif

: :

Satuan

Jumlah HOK

Diketahuioleh:

Satuan

Jenis Pekerjaan

Nama BKM/LKM Alamat Nama BKM/LKM Alamat

Rencana Hari ini

Volume

Volume

Rencana

…………………………………………….. ……………………………………………..

: :

Satuan

No

ume Rencana Hari ini

Uraian Pekerjaan

Rencana

Kelurahan

…………………………………………..

Kabupaten/Kota Kecamatan

CATATAN HARIAN KEGIATAN

CATATAN HARIAN KEGIATAN

………………………………………….. …………………………………………..

Format 2.17. Catatan Harian Kegiatan

Catatan

(………………………………..)

II-44

)

Disetujui oleh, Koordinator BKM/LKM

…)

( ……………………………… ) Vol Sat

Swadaya (Rp) Vol

Sat

……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

Stok Material

Catatan

Diperiksa oleh, UPL

(…………………………………..) Disetujui oleh, Koordinator BKM/LKM

NUSP-2 (Rp)

Sumber Dana

Sat : : :

Pengambil Material

Kelurahan…………., ….. .......20........

Dibuat oleh, KSM

( ………………………………)

Vol

Material Masuk

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

Sat Nama BKM/LKM Alamat Jenis Pekerjaan

Diketahui oleh, Community Advisor (CA)

Vol

Uraian Material

Swadaya (Rp) Material Keluar

Tanggal

NUSP-2 (Rp) Material Masuk

No

: : :

Sumber Dana

Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan

CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL

Format 2.18. Catatan Harian Penggunaan Material

Paraf

Penanggung Jawab Stok

( ……………………………… )

Vol

Sat

Diperiksa oleh, UPL

Sat

Stok Material

: : :

Catatan

Penanggung Jawab Stok

(………………………………..)

Dibuat oleh, KSM

II-45

Kelurahan…………., ….. .......20........

Pengambil Material

Paraf

……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

(…………………………………..)

Vol

Material Keluar

Nama BKM/LKM Alamat Jenis Pekerjaan

CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL

…………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

Format 2.18. Catatan Harian Penggunaan Material

(………………………………..)

II-45

Harga Satuan Satuan (RP) Jumlah Harga (RP)

Disetujui oleh,

Diperiksa oleh,

Koordinator BKM/LKM

UPL

( …………………………… ) (………………………………….. Sisa

Bobot (%)

……………………………………………………… : ……………………………………………………… :

Minggu Lalu

KSM Persentase Kemajuan Terhadap Seluruh Pekerjaan

Prestasi Rencana

Deviasi Prestasi

Dibuat oleh, )

( …………………………… ) (…………………………………..

Minggu Ini

Sisa

Deviasi Prestasi

Prestasi Rencana

(…………………………………..)

KSM

Dibuat oleh,

Kelurahan ………...…., …............20........

Jumlah

Hasil Pekerjaan

II-46

Persentase Kemajuan Terhadap Seluruh Pekerjaan

……………………………………………………… : ……………………………………………………… :

Alamat Jenis Pekerjaan

Persentase Kemajuan Tiap Pekerjaan

……………………………………………………… :

Nama BKM/LKM

UPL

Alamat Jenis Pekerjaan

Koordinator BKM/LKM

……………………………………………………… : Diperiksa oleh,

Nama BKM/LKM

Disetujui oleh,

Persentase Kemajuan Tiap Pekerjaan

Kelurahan ………...…., …............20........

( …………………………… )

Jumlah


Jumlah Harga (RP)

Hasil Pekerjaan

Diketahui oleh,

Harga Satuan Satuan (RP)

Minggu Ini

JUMLAH

Minggu Lalu

Volume

…………………………………………….. : …………………………………………….. :

Kabupaten/Kota …………………………………………….. :

H Bobot (%)

Uraian Kegiatan

……………………………….. ………………………………..

Kecamatan Kelurahan

Format 2.19. Rekapitulasi Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Mingguan

REKAPITULASI MINGGUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN MINGGUAN

REKAPITULASI MINGGUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN MINGGUAN

……………………………….. Format 2.19. Rekapitulasi Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Mingguan

(…………………………………..)

)

II-46

)

…… )

(…………………………………..)

BKM/LKM

Kelurahan…………., …..... 20.......

Dibuat oleh,

UPL

(…………………………………..)


Minggu Lalu

Minggu Ini

: …………………………………

Alamat : …………………………………

Jenis Pekerjaan : ………………………………… :

% Kemajuan % Kemajuan Tiap Terhadap Seluruh Pekerjaan Pekerjaan

Deviasi Prestasi (…………………………………..)

BKM/LKM

: ………………………………… :

Jenis Pekerjaan

Jumlah

Sisa

: …………………………………

Alamat

(…………………………………..)

UPL

Dibuat oleh,

II-47

Kelurahan…………., …..... 20.......

Deviasi Prestasi

Prestasi Rencana

% Kemajuan % Kemajuan Tiap Terhadap Seluruh Pekerjaan Pekerjaan

: …………………………………

Format 2.20. Laporan Bulanan BKM/LKM

Nama BKM/LKM

Hasil Pekerjaan

Nama BKM/LKM

Disetujui oleh, Koordinator

Sisa

Diperiksa oleh,

Jumlah

JUMLAH

Minggu Ini

(……………………………………… )

No.

Hasil Pekerjaan

Harga Jumlah Bobot Satuan Harga Volume Satuan (%) (RP) (RP)

: …………………………………

Minggu Lalu

Uraian Kegiatan

Kelurahan

Disetujui oleh, Koordinator

: …………………………………

Harga Jumlah Bobot Satuan Harga Satuan (%) (RP) (RP)

Kecamatan

: …………………………………

……………………………

Kabupaten/Kota

……………………………

LAPORAN BULANAN BKM/LKM

LAPORAN BULANAN BKM/LKM

…………………………… Format 2.20. Laporan Bulanan BKM/LKM

Prestasi Rencana

II-47

Format 2.21. Realisasi Kegiatan Dan Biaya

REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA Nama

:

………………………

Kecamatan

:

…………………………….

Kelurahan BKM/LKM

:

………………………

Kota/Kabupaten:

…………………………….

Uraian

Bantuan Pemerinta/Swadaya

Volume

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Total (Rp)

1.Bahan 1.1. 1.2. 1.3. Sub total 1) 2.Peralatan2.1. 2.2. 2.3.

Sub total 2) 3.Upah 3.1. 3.2. 3.3. Sub total 3) Total Biaya Sumber Pembiayaan

1. Bantuan Pemerintah 2. Swadaya

Kelurahan………….,…................ Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,

Dibuat oleh,


Koordinator BKM/LKM

UPL

( ……………………..………)

(……………………………..)

(…………………………..)

II-48

Format 2.22. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN No.……………………………………… Pada hari ini ……………………. Tanggal ………………… Bulan ……………. Tahun …………, kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing: 1. Nama

: ………………………………………….

Jabatan : PPK NUSP-2 Kabupaten/Kota ……………............……… untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. Nama

: ………………………………………….

Jabatan : Koordinator BKM/LKM ............…. Kel. …………………………… Kec. ………………………………… Kab./Kota

…………………………………

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan: 1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat bahwa:

a. Pekerjaan

:………………………..........

b. Lokasi/Kelurahan :……………………….. c. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan(SP3)

Nomor

:………………………..

Tanggal:………………………. Telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan dengan hasil: a. Prestasi pelaksanaan pekerjaan dari tahap sebelumnya sebesar….% b. Prestasi pelaksanaan pekerjaan tahap ini sebesar……….% c. Total prestasi pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tahap ini

sebesar……% 2. Berdasarkan

laporan

kemajuan

pelaksanaan

pekerjaan

dan

pemeriksaan lapangan, total prestasi pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tahap ini sebesar ………%, maka PIHAK KEDUA dinyatakan berhak mengajukan pencairan Bantuan Pemerintah tahap…… dari PIHAK KESATU sebesar ……% dari jumlah nilai

pekerjaan dalam

SP3 atau senilai Rp.……………………. (…………………………….. rupiah).

II-49

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap dua yang berkekuatan hukum yang sama dan

untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya. PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

PPK NUSP-2 Kab./Kota……

Koordinator BKM/LKM………………

( …………………………...)

( ………………………….... )

NIP. Mengetahui: LCO Kab./Kota………………

(……….…………………….)

Koordinator Kab./Kota………………

(……………………………….)

NIP.

II-50

Format 2.23. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini .................... tanggal ....... bulan ................ tahun ................. Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama

: ………………………………………….……………………….………

Jabatan

: Koordinator BKM/LKM Kecamatan

Kelurahan .........................

.........................,

Kota/Kabupaten................,

untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. Nama

:

Jabatan

………………………………………….……………………….………

: PPK

NUSP-2 Kota/Kabupaten ..............……………………

berdasarkan Surat Keputusan Menteri No……………… tanggal ………………….

untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA PIHAK

KESATU

dan

PIHAK

KEDUA

dalam

kedudukannya

di

atas

menyatakan hal-hal sebagai berikut : (1) PIHAK KESATU, telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, hasil pekerjaan sebagaimana

tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian

Pekerjaan (SP3) Nomor: ………………………………. Tanggal…………………… dan BA Pemeriksaan Hasil Pembangunan Infrastruktur NUSP-2 Untuk Kemajuan Pelaksanaan 100% tanggal : ….……………………. berupa: No

Jenis Pekerjaan

Volume

Harga (Rp.)

Keterangan

1 2 3 4 5 dst. Jumlah

(2) PIHAK KEDUA, telah menerima dari PIHAK KESATU, hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SuratPerjanjian PemberianPekerjaan (SP3)

Nomor

:

………………………………. Tanggal ……………………

serta BA Pemeriksaan Hasil Pembangunan Infrastruktur NUSP-2 Untuk Kemajuan Pelaksanaan 100% tanggal : ……………………………….. II-51

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Koordinator BKM/LKM

PPK NUSP-2

Kel…………………..

Kota/Kabupaten ………………………

( ……………...........……….... )

( ……………............……….... ) NIP. Mengetahui :

Kepala Kelurahan

Kepala Satker PIP Kota/Kabupaten…………

( ……………...........……….... )

(………............……….... ) NIP.

Ketua LCO Kota/Kabupaten ………………………

( ……...........…..…….... ) NIP.

II-52

Format 2.24. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN

Pada hari ini.....................tanggal...............bulan................tahun................. Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.Nama Jabatan

:

………………………………………….……………………….………

: Kepala Satker PIP Kota/Kabupaten ..............…………… berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. ……………….. tanggal …………………. untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2.Nama Jabatan

: ………………………………………….……………………….……… : Ketua LCO atas

nama

Pemerintah

..............……………… berdasarkan Bupati/Walikota

No.

Kota/Kabupaten

Surat

Keputusan

………………..

tanggal

…………………. untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK

KESATU

dan

PIHAK

KEDUA

dalam

kedudukannya

di

atas

menyatakan hal-hal sebagai berikut : (1)

PIHAK KESATU, telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor

:……………………………….

……………………

Berita

dan

Acara

Serah

Tanggal

Terima

Pekerjaan

Tanggal …………………..; (2) PIHAK KEDUA, telah menerima dari PIHAK KESATU, hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : ………………………………. Tanggal serta

Berita

Acara

Serah

Terima

……………………

Pekerjaan

Tanggal

…………..;……………..; untuk dikelola, dimanfaatkan dan dipelihara bersama masyarakat.

II-53

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Kepala Satker PIP

KETUA LCO

Kota/Kabupaten……………………

Kota/Kabupaten …………………

( ………………….........…….. )

( …...............…….....….... )

NIP.

NIP.

II-54

Format 2.25. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN Pada hari ini.....................tanggal...............bulan................tahun................. Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Jabatan

: ………………………………………….……………………….……… : Ketua LCO Kota/Kabupaten …..............………………, untuk selanjut disebut PIHAK KESATU

2. Nama Jabatan

: ………………………………………….……………………….……… : Koordinator BKM/LKM Kelurahan................................ Kecamatan .............................., Kota/Kabupaten................ …..............…........., untuk selanjut disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya di atas menyatakan hal-hal sebagai berikut : (1) PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, berupa

hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Berita

Acara

Serah

Nomor:………. Tanggal……..……

Terima

Pengelolaan

serta

tanggal..………………

untuk dikelola, dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan oleh PIHAK KEDUA; (2) PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU, berupa hasil

pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: ……………………………. Tanggal…………………… serta Berita Acara Serah Terima Pengelolaan tanggal …………………… untuk

dikelola, dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan

oleh PIHAK KEDUA; (3) PIHAK KEDUA bersama Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan dengan pembiayaan secara swadaya masyarakat dan/atau sumber lainnya.

II-55

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ketua LCO

Koordinator BKM/LKM

Kota/Kabupaten ……….

( …………….........……….... )

( ……………........……….... )

NIP. Mengetahui : Kepala Kelurahan

( ……………….....……….... )

Ketua KPP

( …………….........……….... )

NIP.

II-56

Format 2.26. : Bukti Setor Ke Rekening Kas Negara Dalam Hal Terdapat Sisa Bantuan

BUKTI SETOR KE KAS NEGARA*)

II-57

II-58

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Recommend Documents