KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN

UMUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA JL. Pattimura 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-72796588, Fax. 021-72796588

Jakarta, 10 Mei 2010 Kepada Yang terhormat : 1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya 2. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluruh Indonesia di –

Tempat

Perihal :

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014

SURAT EDARAN Nomor: 03/SE/DC/2010

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, perlu menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010-2014 dengan Surat Edaran Direktur Jenderal sebagai berikut: a.

UMUM Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya Cipta Karya adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 2010 sampai dengan tahun 2014.

Direktorat Jenderal Cipta Karya, disebut Renstra Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Cipta Karya, (lima) tahun terhitung sejak tahun

--------------------------------------------------------------------------

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

i

b.

ii

DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10.

Undang-Undang Persampahan;

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

15.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

Republik

Indonesia

Nomor

18

Tahun

--------------------------------------------------------------------------


2008

tentang

c.

d.

e.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1.

Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum meliputi uraian tentang Amanat Undang-Undang, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Peran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kondisi dan Tantangan serta Isu Strategis, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Target Capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator output, outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.

Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal.

RUANG LINGKUP 1.

Program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum harus dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran program per wilayah (kota/ kabupaten/provinsi) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah-nya dan mengacu kepada Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) setiap kota/kabupaten/provinsi.

2.

Perwujudan program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ini akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Program, Direktur Pengembangan Permukiman, Direktur Pengembangan Air Minum, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

--------------------------------------------------------------------------


iii

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti yang menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Direktorat/Satminkal

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2010 DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,

BUDI YUWONO P. Tembusan disampaikan kepada yth: 1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan); 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

iv

--------------------------------------------------------------------------


Kata Pengantar Direktur Jenderal Cipta Karya Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 dibuat dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tanggal 29 Januari 2010. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 ini memuat arahan mandat Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Rincian Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. Selanjutnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 dapat menjadi acuan bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, Rencana Kerja serta Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2013 sampai dengan tahun 2014. Jakarta, Mei 2010 Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Yuwono P.

--------------------------------------------------------------------------


v

Daftar Isi Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya .......................................................... i Kata Pengantar ............................................................................................................ v Daftar Isi .................................................................................................................. vi Daftar Tabel .............................................................................................................. viii Daftar Gambar .......................................................................................................... viii Daftar Lampiran ......................................................................................................... ix Bab 1

PENDAHULUAN ....................................................................................... 1-1 1.1

Umum ................................................................................................... 1-1

1.2

Mandat Tugas, Fungsi dan Kewenangan .................................................. 1-2

1.3

Peran Infrastruktur Permukiman ............................................................. 1-6

Bab 2

ISU STRATEGIS ...................................................................................... 2-1

Bab 3

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ................................................................................... 3-1 3.1

Kondisi 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Umum Pencapaian ...................................................................... 3-1 Pengembangan Permukiman....................................................... 3-1 Penataan Bangunan dan Lingkungan ........................................... 3-6 Penyehatan Lingkungan Permukiman .......................................... 3-8 Pengembangan Air Minum ........................................................ 3-13

3.2

Permasalahan Umum ........................................................................... 3-21

3.3

Permasalahan Per Sektor ...................................................................... 3-22

3.4

Tantangan ........................................................................................... 3-27

--------------------------------------------------------------------------


vi

Bab 4

Bab 5

Bab 6

Bab 7

vii

VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN............................................................ 4-1 4.1

Visi dan Misi .......................................................................................... 4-1

4.2

Tujuan .................................................................................................. 4-3

4.3

Sasaran ................................................................................................. 4-4

4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................................................. 4-14

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................... 5-1 5.1

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan .............................................................................................. 5-1

5.2

Kebijakan dan Strategi Sektor ................................................................. 5-3 5.2.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ................................................................ 5-3 5.2.2 Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan .......................................................... 5-5 5.2.3 Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ........................................... 5-7

5.3

Kebijakan dan Strategi Pembiayaan....................................................... 5-10

5.4

Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Penanganan Infrastruktur Permukiman ..................................................................... 5-15

PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................................... 6-1 6.1

Program dan Kegiatan 2010-2014 ........................................................... 6-1

6.2

Pendanaan Cipta Karya 2010-2014 .......................................................... 6-9

P E N U T U P ..................................................................................... 7-1

--------------------------------------------------------------------------


Daftar Tabel Tabel 3.1 : Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009 ..... 3-17 Tabel 5.2 : Rencana Proyek KPS Air Minum Tahun 2010-2016 ....................................... 5-12 Tabel 5.3 : Usulan Kegiatan PHLN 2010-2014 ............................................................... 5-13 Tabel 6.1 : Rekapitulasi Ditjen Cipta Karya ................................................................... 6-10 Tabel 6.2 : Sub Bidang Pengembangan Permukiman ..................................................... 6-10 Tabel 6.3 : Sub Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ............................ 6-11 Tabel 6.4 : Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman ........................................ 6-12 Tabel 6.5 : Sub Bidang Pengembangan Air Minum ........................................................ 6-12 Tabel 6.6 : Sekretariat Direktorat Jenderal.................................................................... 6-13 Tabel 6.7 : Direktorat Bina Program ............................................................................. 6-13 Tabel 6.8 : Matrik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 ............ 6-14

Daftar Gambar Diagram 5.1 Kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah ......................... 5-17

--------------------------------------------------------------------------


viii

Daftar Lampiran

ix

Lampiran-1 :

Matrik Arahan RPJP Nasional 2005-2025 Dalam Penyusunan RPJMN Bidang Cipta Karya 2010-2014

Lampiran-2 :

Matrik Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya

Lampiran-3 :

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

Lampiran-4:

Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrutkur

--------------------------------------------------------------------------


Rencana

Ba b 1 PENDAHULUAN

1.1 UMUM Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014, maka penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran dari kedua dokumen tersebut diatas. Dokumen Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010-2014, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga tahun 2014, pemasalahan dan tantangan infrastruktur permukiman, visi, misi dan tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Satminkal di Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya pencapaian RPJM Nasional. Susunan Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010-2014 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Cipta Karya; visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Cipta Karya; strategi penyelenggaraan Cipta Karya; serta program dan kegiatan.

--------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

1-1

1.2 MANDAT TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya dilaksanakan dengan memperhatikan mandat yang tercantum dalam perangkat peraturan sebagai berikut:

1-2

1.

UU No. 72 Tahun 1957 tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri yaitu untuk mengatur penjualan rumah-rumah negeri beserta tanahnya.

2.

UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang bertujuan untuk mengatur: (i) pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya; (ii) meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang; (iii) memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

3.

UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan dan perdesaan agar lebih terpadu dan terkoordinasi.

4.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya: (i) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta; (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

--------------------------------------------------------------------------


5.

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.

6.

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan persampahan agar dapat menjamin peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah menjadi sumber daya (resources).

7.

PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; (ii) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa layanan, dan; (iii) tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

8.

PP No 35 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung yang bertujuan mengatur ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaran bangunan gedung, peran masyarakat dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

9.

PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bertujuan sebagai pedoman dalam: (i) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; (ii) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; (iii) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; (iv) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; (v) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; (vi) penataan ruang kawasan strategis nasional, dan; (vii) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.


1-3

10.

Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang KSNP-Kota yang bertujuan sebagai pedoman untuk penyiapan pengaturan dan rencana pengembangan perkotaan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kondisi dan potensi setempat.

11.

Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPAM yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berkualitas, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.

12.

Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPP (Sistem Pengelolaan Persampahan) yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.

13.

Permen PU No 16//PRT/M/2008 tentang KSNP-SPALP (Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman) bertujuan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.

Selain undang-undang tersebut di atas yang mengatur tugas dan fungsi Ditjen. Cipta Karya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur tugas dan kewenangan Ditjen. Cipta Karya. Kewenangan dalam aspek pembangunan di bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang ini

1-4

--------------------------------------------------------------------------


merupakan tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat melaksanakan tugas-tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurrent atas permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi yaitu: a) penyusunan kebijakan, program dan anggaran, serta evaluasi kinerja pembangunan bidang Cipta Karya; b) pembinaan teknis dan penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) untuk air minum, air limbah, persampahan, drainase, terminal, pasar, dan fasos-fasum lainnya; c) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan; d) pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, serta standardisasi bidang perumahan, air minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan tata bangunan; e) penyediaan infrastruktur pekerjaan umum bagi pengembangan kawasan perumahan rakyat; f) fasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaan kawasan; g) penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan, perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil; h) penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air; i) pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan bangunan gedung, dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara; j) penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; dan k) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.


1-5

1.3 PERAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman. Untuk mewujudkan tiga strategic goal di atas tugas pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya (Permukiman) diwujudkan dengan dua pendekatan: i) pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang permukiman; ii) pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur bidang permukiman.

1-6

--------------------------------------------------------------------------


Ba b 2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis Pembangunan Bidang Cipta Karya 2010-2014 meliputi isu-isu baru dan penting yang diperkirakan akan memberikan dampak potensial bagi pelayanan prasarana dan sarana permukiman bidang Cipta Karya pada kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu meliputi: a.

Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah

Saat ini arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam. Proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9 persen pada tahun 1995 menjadi 48,3 persen pada 2005. Diperkirakan tren yang berkembang akan terus terjadi sehingga sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. Fenomena ini bisa kita sikapi melalui dua pendekatan, yaitu sebagai sinyalemen berkembangnya aktivitas di perkotaan yang tentunya merupakan indikasi bangkitnya perekonomian negara. Tetapi di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan kuatnya pengaruh kota, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan wilayah yang tidak konstruktif antara kota besar-kota menengah atau antara kota-desa. Proses


2-1

urbanisasi yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh terbatasnya lapangan kerja di daerah perdesaan. b.

Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi.

Urbanisasi yang tinggi seringkali diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, akibat ketiadaan lapangan pekerjaan, tingginya standar kehidupan di perkotaan dan lain sebagainya. Di tahun 2006 angka kemiskinan di kawasan perkotaan naik menjadi 14,29 juta jiwa dari sebelumnya sebesar 12,4 juta jiwa penduduk pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin yang besar dapat berakibat pada meluasnya kawasan kumuh di perkotaan yang berujung pada ketidakmampuan pemerintah kota menuju kota yang layak huni. Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 42.500 Hektar. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 14 % dari total perumahan di Indonesia merupakan kawasan kumuh perkotaan, yang rata-rata terletak di bantaran sungai dan tepi pantai. Hal ini menjadi perhatian utama dalam rangka pencapaian MDG tujuan ke tujuh yaitu memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan sasaran ke 11; Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Kenyataannya rata-rata kawasan kumuh terletak di perkotaan, maka oleh karena itu Pemerintah menaruh perhatian besar pada penanganan kawasan kumuh di kawasan perkotaan. c.

Kota Sebagai Engine of Growth

Perkembangan ekonomi perkotaan terkait dengan perkembangan ekonomi nasional dan juga sebaliknya. Dalam studi yang dilakukan Bappenas di tahun 2003 dikemukakan peranan perkotaan yang sangat signifikan sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya peranan kota-kota besar dengan jumlah

2-2

--------------------------------------------------------------------------


penduduk di atas 700 ribu dan kota menengah dengan jumlah penduduk antara 200 ribu dan 700 ribu. Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari total jumlah daerah, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sedangkan bila dipisahkan kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota saja, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah, mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional. Berdasarkan data-data di atas sudah sangat jelas bahwa kota merupakan motor dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ketika terjadi krisis ekonomi, kota sebagai “back bone” dari kerangka ekonomi nasional juga mengalami kontraksi yang parah.


2-3

d.

Desentralisasi

Era desentralisasi yang berjalan membawa dampak yang teramat besar bagi perkembangan perkotaan di Indonesia. Perubahan ini terlihat pada beberapa kota yang perkembangannya bergerak menjadi lebih besar. Perkembangan ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan internal dan eksternal kota. Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, dengan 32 dari 91 kota administratif berada di pulau Jawa. Angka ini bisa bertambah apabila kita mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan yang merupakan kawasan perkotaan terletak di wilayah administratif Kabupaten. Pembangunan perkotaan yang pada awalnya dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat berubah. Saat ini Pemerintah Daerah memegang peranan utama dalam mengarahkan pembangunan perkotaan. Implikasi dari ini, strategi pembangunan perkotaan yang skala nasional tidak bisa serta merta diimplementasikan ke daerah. Pola pembangunan perkotaan saat ini tentunya menekankan kepada optimalisasi sumber daya lokal yang kompetitif. Di satu sisi, Desentralisasi berhasil membawa Pemerintah Daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masingmasing daerah. Akan tetapi di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru membahayakan daya dukung kota, terutama di Kota Besar dan Metropolitan. e.

Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup perkotaan berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan yang tidak terkendali. Misalnya, penggunaan air tanah yang sudah berlebihan menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh air bersih, sementara penyediaan air bersih oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masing-masing rumah tangga sekarang sudah ini mengharuskan pemasangan pipa penyedot sampai

2-4

--------------------------------------------------------------------------


puluhan meter di bawah tanah, hal tersebut terasa sulit terutama di lingkungan perumahan padat penduduk seperti kawasan perumnas dan BTN, yang kavling tanahnya kecil-kecil. Demikian pula dengan masalah lalu-lintas di kawasan perkotaan yang belum dapat tertangani dengan baik, sehingga kemacetan lalu-lintas dan kecelakaan lalu-lintas sudah menjadi pemandangan umum sehari-hari. Persoalan tersebut merupakan bagian dari persoalan pemborosan potensi kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembangunan perkotaan. Fakta lain yang cukup menonjol yang sedang terjadi sekarang ini adalah adanya kota-kota baru dari semula berupa pusat-pusat permukiman transmigrasi. Kecenderungan ini tentunya akan memakan anggaran pembangunan, yang mungkin saja tidak sebesar biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan perkotaan yang sudah ada, selain berpotensi merusak keasrian lingkungan hidup. f.

Daya Saing Kota dan Demokratisasi

Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota di dalam negeri semata, persaingan terjadi dengan kota-kota di skala Asia bahkan dunia. Bentuk persaingan pun bergeser dari yang sebelumnya berkutat pada comparative advantage menuju ke era competitive advantage. Di masa lalu, daya saing sebuah kota ditentukan oleh jumlah tenaga kerja (sumber daya manusia) dan sumber daya alam yang dimiliki. Saat ini variabel bertambah menjadi tingkat kelayakhunian kota yang direpresentasikan dalam infrastruktur pendukung dan pelayanan perkotaan. Sebuah kota harus mampu berlomba-lomba menunjukkan tidak hanya sebagai sebuah kota yang layak huni akan tetapi sebuah kota yang mampu mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai demokrasi harus mampu diterjemahkan oleh masing-masing kota. Hal-hal inilah yang kemudian memberikan nilai tambah dan daya saing bagi sebuah kota untuk menarik investasi dari luar.


2-5

g.

Konteks Kota Berkelanjutan

Dilihat dari aspek equity dapat dikatakan kondisi perkotaan di Indonesia masih cenderung pada kondisi in-equity. Kota-kota baru dengan pelayanan yang luar biasa, dengan kualitas yang baik, namun di lain pihak masyarakat miskin harus membayar lebih dalam memperoleh pelayanan perkotaan. Aspek budaya, dalam konteks diversity, perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan. Diversity masyarakat perkotaan yang tinggi harus dapat diakomodasi oleh pelayanan perkotaan. Urban heritage saat ini masih dapat dikategorikan belum concern terhadap bangunan bersejarah. Ekologi (dalam kualitas lingkungan yang perlu dipertahankan) dan ekonomi kota diharapkan dapat bertumbuh dan berkembang, dengan daya beli masyarakat yang cukup dalam memenuhi kehidupan yang layak. h.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan bagi kita, dan memang tidak hanya sekarang, namun ini perlu diperhitungkan secara cermat dalam konteks pembangunan perkotaan. Dampak perubahan iklim dengan intensitas hujan yang meningkat, dan meningkatnya permukaan air laut, dapat menyebabkan permasalahan tersendiri. Peran infrastruktur menjadi penting dalam mitigasi perubahan iklim.

2-6

--------------------------------------------------------------------------


i.

Perwujudan RTH 30%

Upaya perwujudan RTH sebesar 30% merupakan tantangan besar, komposisi 30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan, namun di lain pihak dianggap merupakan permasalahan yang signifikan dalam menyelenggarakan pembangunan perkotaan. Ini merupakan salah satu tantangan dari perundangan yang menjadi masalah dalam tataran implementasi. j.

Modal Sosial

Dalam konteks pembangunan perkotaan saat ini yang menjadi masalah bukan pada modal finansial, namun perlu dilihat pada tataran modal sosial. Apapun yang kita lakukan, apabila aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan.

k.

Happiness Index

Tujuan pembangunan harus ditambahkan dengan overall human system well being dengan eco system well being. Hal yang tidak dapat dielakkan adalah “pembangunan terintegrasi” yang mampu mengintegrasikan human system, ekosistem, yang bermuara pada human-eco happiness. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang kuat antar instansi pemerintah, agar mampu meningkatkan efektivitas pembangunan dalam mendorong peningkatkan kesejahteraan dan “kebahagiaan masyarakat” dalam merasakan dan menikmati hasil pembangunan yang dilakukan. Pelaksanaan pembangunan harus melihat peningkatan human system, eco system dan human-eco happiness, yang diukur dengan happiness Index. l.

Branding dan Area Identity

Direktorat Jenderal Cipta Karya harus mampu mendorong branding dan area identity dari sebuah kota dan wilayah. Indonesia yang mempunyai multiple culture


2-7

diversity yang perlu dioptimalkan pada tataran ekonomi. Sumberdaya alam, invovasi, fasionable, local value with modern spirit perlu diintegrasikan dalam ekonomi kreatif yang mampu mendorong daya saing kota-kota. m.

Participatory Development

Pendekatan participatory development, jangan hanya diartikan dengan self helped, dan untuk itu perlu didukung dengan adanya tenaga pendamping yang mendorong dan memberdayakan masyarakat. Proses pembangunan seringkali tidak mengedepankan local wisdom, sehingga tidak mengakomodasikan budaya lokal. n.

Pengembangan Enterpreneurship Secara umum ada tiga tipe pemberian pemerintah kepada masyarakat: •

Charity, dengan memberikan one shot giving dan cenderung kurang mendidik;

•

Philantropy, dianggarkan tiap tahun dan dilakukan secara terus menerus;

•

Social entrepreneurship, bagaimana pemerintah membangun, dan masyarakat kemudian mampu memelihara dan mengembangkan secara mandiri. Isu keberlanjutan yang menjadi penting, dan mengedepankan keberlanjutan hasil pembangunan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya diharapkan mampu untuk mengimplementasikan succesfull entrepreneurship yaitu dengan: i) Merubah dengan cara yang baik (change friendly), dengan mendorong masyarakat untuk berubah tanpa menimbulkan konflik; ii) Berorientasi pada kesempatan (opportunity oriented); iii) Inovatif; iv) Banyak Akal; v) Menciptakan nilai baru.

2-8

--------------------------------------------------------------------------


o.

Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pengembangan Nilai Tambah

Dalam menjawab tantangan ke depan, kita harus mampu mempertahankan cultural expression yang mampu mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yang menjadi daya saing bangsa. Oleh karena itu kedepan harus diupayakan mendukung ekonomi kreatif yang didukung dengan desain yang baik, serta didukung dengan marketing yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah diharapkan harus mampu menjembatani dalam mengekplorasi pasar pada tataran internasional. Konsep branding dan packaging menjadi lebih penting dalam mendukung konteks dalam mendorong daya saing ekonomi kota.


2-9

Ba b 3 KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

3.1 KONDISI UMUM PENCAPAIAN 3.1.1 PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Diperkirakan pada akhir tahun 2014 lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan dynamic phenomenon of urbanization. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah atau tapak ekologis. Di sisi lain seiring dengan otonomi daerah (kota) yang semakin menguat membawa dampak pula pada “egoisme kedaerahan” yang semakin tinggi dan disertai kekuatankekuatan pasar (swasta) yang terus memperlihatkan dominasinya sehingga membawa dampak pada kecenderungan perkembangan dan pola penyebaran permukiman yang semakin sulit diantisipasi. Dengan laju pertumbuhan yang mencapai 1,37 persen per tahun maka telah terjadi peningkatan luas kawasan permukiman kumuh dari 54.000 ha pada tahun 2004 menjadi 57.800 ha pada akhir


3-1

tahun 2009. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) yang sampai dengan saat telah mencapai 802 kelurahan dengan target Renstra 2005-2009 841 kelurahan; sedangkan untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman lainnya juga telah dibangun rumah susun sederhana sewa sebanyak 18.848 unit dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 30.000 unit. Penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa potensial melalui agropolitan, dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan maupun perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan. Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan kawasan berbasis agribisnis melalui pengembangan sektor/komoditas unggulan pertanian/perikanan, dengan tujuan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis agribisnis sehingga dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian lokal di kawasan tersebut dan daerah belakangnya. Perkembangan kawasan Agropolitan sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 193 kawasan, yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Target pencapaian pembangunan perdesaan potensial melalui agropolitan pada tahun 2005-2009 adalah 347 kawasan, namun hingga saat ini baru tercapai pada 331 kawasan. Dari total kawasan agropolitan, sebanyak 41 kawasan berada di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa. Provinsi

3-2

--------------------------------------------------------------------------


yang memiliki kawasan agropolitan terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sebanyak 11 kawasan. Sementara itu pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa bertujuan untuk merangsang pertumbuhan usaha-usaha ekonomi perdesaan melalui penyediaan berbagai fasilitas permukiman, berupa fasilitas air bersih, persampahan, dan sanitasi di desa-desa yang berpotensi untuk berkembang. Sampai dengan saat ini jumlah kawasan yang telah difasilitasi sebanyak 660 kawasan, hal ini telah melebihi target Renstra 2005-2009 yang hanya berjumlah 584 kawasan, sedangkan dukungan infrastruktur perdesaan hingga saat ini sudah mencapai 22.647 desa dari 29.274 desa target Renstra 2005-2009. Selain peningkatan kualitas lingkungan permukiman tersebut diatas, hal lain yang telah dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah dengan memfasilitasi dukungan kawasan perumahan bagi PNS/TNI-Polri/Pekerja sebanyak 600.278 unit dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 567.569 unit. Sementara itu penyediaan infrastruktur permukiman bagi kawasan terpencil/pulau kecil dan terluar telah difasilitasi sebanyak 29 Kab/Kota dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 11 Kab/Kota, sedangkan penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan perbatasan sebanyak 181 kawasan dari target Renstra 2005-2009 sebanyak 92 kawasan. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih rendah. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu difasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000 unit per tahun. Jumlah kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan dari 4,3 juta unit pada tahun 2000 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2004 dan 7,4 juta unit pada akhir tahun 2009. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berakumulasi di masa yang akan datang akibat adanya pertumbuhan rumah tangga baru rata-rata


3-3

sebesar 820.000 unit rumah per tahun. Pemerintah telah melakukan berbagai fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui penyediaan subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRRSH), pengembangan kredit mikro perumahan, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui peran serta swasta, fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan swadaya. Berdasar kualitas fisik bangunan, pada tahun 2007 rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah telah mencapai 86,29 persen; beratap bukan daun sebanyak 98,8 persen; dan berdinding permanen sebesar 87,6 persen. Selain itu, berdasar kondisi bangunan tempat tinggal, rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi baik mencapai 45,94 persen, kondisi sedang 43,94 persen, kondisi rusak 9,25 persen, dan kondisi rusak berat 0,87 persen. Sementara itu berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 5,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Jumlah rumah saat ini hanya 51 juta unit. Dari jumlah tersebut hanya 17 juta rumah tergolong layak huni dan 34 juta masih tergolong tidak layak huni yang terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan. Berdasar status penguasaan tempat tinggal, pada tahun 2007 terdapat 78,22 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sisanya 21,78 persen menempati rumah bukan milik sendiri seperti kontrak, sewa dan rumah orang tua.

3-4

--------------------------------------------------------------------------


Proporsi rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di perkotaan mencapai 32,98 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yang sebesar 13,28 persen. Semakin terbatasnya lahan dan harga rumah di perkotaan menyebabkan masyarakat cenderung untuk menempati rumah sewa/kontrak. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di perkotaan mengalami penurunan sebesar 2,71 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2004 yang sebesar 80,93 persen. Penurunan ini terkait erat dengan peningkatan harga rumah dan penurunan daya beli masyarakat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan semakin mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menempati lahan yang bukan miliknya (ilegal) atau menempati hunian di pinggiran kota yang jauh dari lokasi pekerjaan. Masih tingginya biaya pengurusan serta keterbatasan informasi terhadap prosedur sertifikasi dan rencana tata ruang mengakibatkan sebagian masyarakat menempati rumah tanpa memiliki bukti legalitas pemanfaatan lahan dan bangunan serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ditinjau dari aspek kepastian jaminan bermukim, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan telah didukung oleh bukti hukum tanah berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), girik, maupun akta jual beli mengalami peningkatan dari 74,49 persen pada tahun 2004 menjadi 77,94 persen pada tahun 2007. Penyerahan kewenangan pembangunan perumahan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan. Selain itu, koordinasi antarlembaga masih belum berjalan dengan baik, salah satunya


3-5

ditunjukkan dengan belum efektifnya fungsi Badan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N).

3.1.2 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Penanganan bangunan gedung dan lingkungan telah diupayakan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan sebanyak 5 (lima) kali di setiap provinsi dengan target 495 kabupaten/kota; pelatihan tenaga pendata harga dan keselamatan bangunan sebanyak 3.744 orang di 495 kabupaten/kota; pendataan dan pembinaan kelembagaan terkait bangunan gedung di 495 kabupaten/kota pada 33 provinsi; pendataan kinerja pemerintah daerah di 43 kabupaten/kota pada 8 (delapan) provinsi; serta pendataan Peraturan Daerah (Perda) terkait bangunan gedung di 495 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di 15 kabupaten/kota dan 1 provinsi (Bali) dari fasilitasi terhadap 221 kabupaten/kota. Selain itu, telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di 203 kawasan pada 148 kabupaten/kota; Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan mencapai 41.988 kelurahan, hal ini telah melebihi target Renstra 2005-2009 sebanyak 40.648 kelurahan; Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran (RISPK) di 59 kabupaten/kota; sistem ruang terbuka hijau telah ditangani di 150 kawasan di 33 kabupaten/kota; revitalisasi kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional telah ditangani pada 297 kawasan di 137 kabupaten/kota; dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nelayan di 748 kawasan atau melebihi target Renstra 2005-2009 yang menetapkan 733 kawasan. Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) sejumlah peraturan mengenai bangunan gedung dan penataan lingkungan telah berhasil diselesaikan,

3-6

--------------------------------------------------------------------------


diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Disamping itu telah diterbitkan pula berbagai NSPK untuk Bangunan Gedung yang meliputi (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.


3-7

3.1.3 PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Proporsi penduduk terhadap sanitasi yang layak secara nasional sampai dengan tahun 2009 mencapai 51,02% atau melayani sekitar 120 juta jiwa. Sementara itu target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 sebesar 62,37% untuk dapat melayani 154 juta jiwa. Saat ini proporsi penduduk rumah tangga perkotaan yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 69,55% atau 84 juta jiwa dari target MDGs 78,30% dengan jumlah penduduk terlayani 115 juta jiwa pada tahun 2015. Sedangkan proporsi penduduk rumah tangga di perdesaan yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 34% pada tahun 2009 atau melayani 36 juta jiwa sementara itu target MDGs tahun 2015 sebesar 55,54% untuk melayani 39 juta jiwa. Namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja, belum pada akses fasilitas sanitasi yang berkualitas dengan kriteria fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan standar kesehatan maupun standar teknis yang telah ditetapkan. Tercatat dari data tahun 2007, banyaknya rumah tangga yang menggunakan tangki septik (praktek pembuangan tinja aman) sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Sedangkan sisanya 50,86% rumah tangga melakukan praktek pembuangan tinja tidak aman (di kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/kebun) dengan prosentase di perkotaan 28,93% dan di perdesaan mencapai 67,54%. Perilaku praktik buang air besar sembarangan (BABS) tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku terhadap pentingnya perilaku hidup

3-8

--------------------------------------------------------------------------


bersih dan sehat (PHBS). Rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang layak dan rendahnya utilisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air permukaan. Proporsi rumah tangga yang terlayani dengan sistem air limbah terpusat skala kota telah mencapai 1 persen dan prosentase sistem pelayanan air limbah berbasis masyarakat telah dilakukan di 409 lokasi. Selama periode 2004 hingga 2009 pembangunan sistem air limbah terpusat skala kota telah dilakukan di Kota Denpasar melalui pendanaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Selain itu, sistem pengolahan air limbah terpusat (Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL) komunal telah dibangun di 217 kota/kabupaten. Proporsi rumah tangga yang terlayani dengan sistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal adalah sebesar 69,3 persen (daerah perkotaan sebanyak 81,8 persen dan perdesaan sebanyak 60 persen). Tingginya angka cakupan tersebut diantaranya merupakan hasil dari kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah berbasis masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah bersama dengan lembaga swadaya masyarakat. Kepedulian Pemerintah pada pengelolaan air limbah sekarang berada pada titik tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan alokasi pendanaan masih belum mampu untuk membiayai total kebutuhan yang ada. Di sisi lain, skema-skema pembiayaan yang bersumber dari non-pemerintah masih belum dikembangkan, termasuk kerja sama dengan swasta, baik dalam bentuk investasi swasta maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR). Institusi pengelola air limbah di daerah saat ini masih belum menerapkan prinsip manajemen yang baik, antara lain pada Perusahaan Daerah ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan business plan yang absah, serta kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas pada non-Perusda yang mengelola air limbah. Selain itu, masih rendahnya kesediaan membayar


3-9

(willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik dan subsidi pemerintah yang tidak dapat diandalkan menjadikan pengelola tidak dapat menutup biaya pelayanannya secara penuh (full-cost recovery). Saat ini payung kebijakan yang mendukung pengelolaan air limbah hanya berupa salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air salah satunya dilakukan melalui pengaturan sarana dan prasarana sanitasi. Hampir seluruh kota di Indonesia tidak mempunyai pemetaan terhadap kebutuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya prioritas serta pentahapan yang jelas mengenai pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah. Dari sisi perencanaan, tengah dikembangkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) agar pemerintah daerah memiliki dasar bagi pembangunan sanitasi bagi daerahnya masing-masing. Meningkatnya intensitas curah hujan dalam interval waktu yang semakin pendek yang disebabkan perubahan iklim akibat efek pemanasan global (global warming) dan semakin berkurangnya bidang resapan menjadi faktor penyebab semakin tingginya debit limpasan hujan yang harus ditampung oleh saluran drainase. Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang mengakibatkan timbulnya genangan, merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan drainase. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 sebanyak 11,34% rumah tangga masih membuang sampah ke kali/selokan yang menyebabkan mampatnya saluran drainase sehingga menurunkan fungsi saluran drainase yang berimplikasi pada peningkatan luasan kawasan tergenang. Di sisi lain banyak

3-10

--------------------------------------------------------------------------


dijumpai pula bahwa fungsi saluran drainase tidak tegas apakah untuk mengalirkan kelebihan air permukaan atau juga berfungsi sebagai saluran air limbah. Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri rumah tangga ke dalam saluran drainase menyebabkan peningkatan debit air pada saluran drainase. Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suatu rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Selain itu, perencanaan sistem drainase saat ini juga belum mengintegrasikan antara sistem drainase primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, ketidakjelasan pengelola sistem drainase, menyebabkan pengabaian kondisi saluran drainase dan minimnya alokasi dana yang dianggarkan untuk operasi dan pemeliharaan sistem. Terbatasnya anggaran pemerintah baik untuk investasi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase menjadikan pengelolaan drainase belum berjalan secara optimal. Pada sektor persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Rata-rata volume sampah diperkirakan mencapai 74 juta ton/tahun. Namun dari total timbulan sampah tersebut, proporsi sampah terangkut hanya mencapai 20,63 persen. Belum adanya rencana induk pengelolaan sampah menjadikan belum tersedianya profil dan rencana penanganan sampah di tingkat kabupaten/kota. Ketiadaan rencana induk juga mengakibatkan tidak bersinerginya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga penanganan sampah belum terintegrasi utuh mulai penanganan dari sumber hingga ke TPA. Sementara upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metro/besar sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak TPA yang tidak didesain sebagai sanitary landfill atau mengalami perubahan sistem dari sanitary landfill dan/atau controlled landfill menjadi open dumping. Sementara jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menerapkan sanitary landfill mencapai 10 TPA; dan yang menerapkan controlled landfill sebanyak 55 TPA,


3-11

sehingga secara umum belum dikelola menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Namun demikian telah dibangun TPA berbasis Clean Development Mechanism di 2 (dua) lokasi dan sedang dalam tahap persiapan di 11 lokasi. Dari sisi regulasi, pada tahun 2008 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan seluruh TPA dikelola secara sanitary landfill sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah. Akan tetapi, implementasi Undang-Undang tersebut masih terkendala karena belum tersedianya peraturan-peraturan pendukungnya. Hal ini terlihat dari jumlah TPA di seluruh Indonesia yang mencapai 378 buah dengan luas 1,886.99 Ha, sebanyak 80,6% masih menerapkan metode open dumping, 15,5% menggunakan metode controlled landfill dan hanya 2,8% yang menerapkan metode sanitary

landfill. Hingga saat ini penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulan sampah, dan belum pada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Upaya untuk mengurangi kuantitas sampah sebesar 20% pada periode 2004–2009 juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga halnya dengan infrastruktur pengelolaan persampahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kenaikan timbunan sampah yang meningkat 2–4% per tahun, diperburuk dengan semakin sulitnya mendapatkan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA. Sedangkan di sisi yang lain percontohan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) saat ini masih terbatas di 80 kawasan. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip 3R menyebabkan pengurangan volume timbulan sampah kurang signifikan. Selain itu, upaya pengurangan timbulan sampah melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah belum dikembangkan. Institusi pengelola sampah di daerah saat ini masih belum berfungsi secara profesional, antara lain ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan business plan yang absah pada Perusahaan Daerah, sedangkan

3-12

--------------------------------------------------------------------------


permasalahan yang muncul pada dinas pengelola sampah bahkan lebih menyeluruh baik berupa alokasi dana yang minim, manajemen yang kurang profesional dan minimnya kualitas sumber daya manusia. Hingga saat ini, sumber pendanaan bagi pengelolaan sampah masih bertumpu pada anggaran pemerintah akibat belum dikembangkannya alternatif sumber pendanaan lainnya, seperti dana masyarakat, kerjasama swasta, baik investasi swasta maupun dana CSR. Secara keseluruhan sampai saat ini prosentase sistem pengelolaan persampahan telah mencapai 54%, masih di bawah target RPJMN (75% pada 2009) dan MDGs (70% pada 2015).

3.1.4 PENGEMBANGAN AIR MINUM Cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional sampai dengan tahun 2009 sebesar 25,61%, sedangkan capaian pelayanan non-perpipaan terlindungi sebesar 22,02%, sementara itu total akses aman pelayanan air minum secara nasional mencapai 47,63% 1 atau dapat melayani 59 juta jiwa. Untuk capaian cakupan pelayanan air minum perpipaan kota pada tahun 2009 sebesar 35.03% atau telah dapat melayani 44 juta jiwa dari target MDGs 47,38% tahun 2015, sementara itu capaian pelayanan non-perpipaan terlindungi sebesar 14,76%, sedangkan total akses aman pelayanan air minum perpipaan kota sebesar 49,79% 2. Sedangkan capaian pelayanan air minum perpipaan desa sebesar 14,29% atau telah dapat melayani 15 juta jiwa pada tahun 2009 dari target MDGs sebesar 19,76% tahun 2015, sementara itu capaian pelayanan non-perpipaan terlindungi sebesar 31,36%, sedangkan total akses aman pelayanan air minum perdesaan sebesar 45,65% 3.

1

Sumber: Data BPS 2009 Sumber: Data BPS 2009 3 Sumber: Data BPS 2009 2


3-13

Akses air minum perpipaan mengalami stagnasi selama kurun waktu 1994-2006, hanya bertambah sekitar 2,18 persen. Pada tahun 2006 yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM) telah mencapai 18,38 persen dan akses terhadap sistem non-perpipaan terlindungi sebesar 43,57 persen. Pada tahun 2007 pelayanan air minum perkotaan baru mencapai 45% dan perdesaan 10%, sehingga cakupan pelayanan air minum perpipaan nasional menjadi sebesar 20%. Di tahun 2009 cakupan pelayanan air minum di perkotaan meningkat menjadi 47,23% (44,5 juta jiwa) dari 41% di tahun 2004 (34,36 juta jiwa) sementara di perdesaan telah meningkat dari 8% di tahun 2004 (melayani 10,09 juta jiwa), menjadi 11,55% di tahun 2009 (15,2 juta jiwa). Disisi lain, menurut laporan regional terakhir mengenai status pencapaian MDGs untuk kawasan perdesaan, akses masyarakat terhadap sistem pelayanan air bersih non-perpipaan meningkat dari 38,2% (1994), menjadi 43,4% (2000) dan 57,2% (2006). Selain itu, penyediaan air minum berbasis masyarakat yang berpedoman pada Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat saat ini telah berkembang dengan pesat. Kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat telah dilaksanakan di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun pihak lain, seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta (melalui kegiatan Corporate Social Responsibility) dan masyarakat. Namun dalam implementasinya masih menemui

3-14

--------------------------------------------------------------------------


kendala yakni ketiadaan peraturan yang mengatur pola kerjasama pemerintah dan masyarakat. Faktor lainnya adalah kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelolanya juga masih rendah. Demikian pula halnya keterlibatan swasta hingga tahun 2009 masih tergolong rendah, khususnya pada penyediaan prasarana air minum di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Skema kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS) hingga saat ini belum banyak dilaksanakan oleh pemda maupun PDAM. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan dari pihak lain, seperti lembaga donor maupun pihak perbankan. Sementara sumber pendanaan dari pihak swasta seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum menjadi sumber yang signifikan sehingga pendanaan air minum masih bertumpu pada anggaran Pemerintah. Pada periode 2005-2009 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas. Dalam sektor ini upaya pembinaan terhadap PDAM belum memperlihatkan hasil yang signifikan. seperti tergambar dari 340 PDAM, sekitar 70% kondisinya masih tidak sehat. Ini berarti hanya 79 PDAM yang sehat, sehingga pada tahun 2008, utang non pokok PDAM yang dinyatakan sakit yang mencapai Rp. 3,3 triliun terpaksa dihapuskan. Demikian halnya dengan utang PDAM yang dikategorikan sehat juga dihapus melalui skema debt to swap investment yang mencapai Rp. 1,1 triliun. Dengan demikian, jumlah keseluruhan hutang yang dihapus mencapai Rp. 4,4 triliun.


3-15

Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar PDAM masih menerapkan tarif dasar di bawah biaya produksi air minum. Disamping juga kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan yang belum memadai, belum diterapkannya prinsip full-cost recovery dan manajemen aset sebagai prasyarat manajemen yang baik, serta belum disusunnya business plan yang absah. Sementara kinerja pengelola air minum dengan target penurunan angka kebocoran secara nasional baru pada kisaran 6-7% sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai angka 20% yang ditargetkan sebagai angka kebocoran secara nasional oleh RPJMN 2005-2009. Secara total saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Tidak terolahnya limbah domestik dan nondomestik menjadi penyebab utama menurunnya kualitas air baku air minum. Sementara itu, pemanfaatan air yang belum efisien dan masih minimnya pengelolaan air baku pada wilayah hulu dan/atau daerah resapan menjadi penyebab semakin berkurangnya kuantitas air baku air minum. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kurang bersinergi dengan konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan pemanfaatan ruang cenderung mengabaikan keberlanjutan ketersediaan air baku bagi daerah hilir. Selain itu, ekstraksi air tanah secara berlebihan oleh rumah tangga dan industri turut mempengaruhi kuantitas dan kualitas air baku. Penerapan teknologi untuk pemanfaatan sumber air alternatif juga belum dijadikan sebagai suatu upaya alternatif dalam menjaga kuantitas dan kualitas air baku.

3-16

--------------------------------------------------------------------------


Tabel 3.1 : Kondisi Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2005 – 2009 Hasil Pelaksanaan

Program Utama/Prioritas

1

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan

a.

Skala kws

b.

Unit

Target Review Renstra

No

TA 2005

TA 2006

TA 2007

TA 2008

TA 2009

Pencapaian TA. 20052009

% Capaian

1. Pengembangan kws Agropolitan

Kws

347

89

56

48

78

60

331

95.39%

2. Pengembangan Prasarana Sarana Perdesaan (DPP/KTP2D)

Kws

584

119

161

157

225

47

709

121.40%

29,274

12,834

1,840

2,289

2,060

3,624

22,647

77.36%

Skala Lingkungan Dukungan Infrastruktur Perdesaan

Desa

2

Peningkatan Kualitas Permukiman kws Kumuh dan Nelayan

a.

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KPPNPM)

Kelurahan

40,648

4,680

7,277

8,991

10,001

11,039

41,988

103.30%

b.

Penataan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP)

Kelurahan

841

94

348

410

328

164

802

95.36%

2,436

493.97

2,212.58

2,690.48

1,537.99

637.54

6,833.02

280.50%

Jiwa

465,335

28,355

350,240

376,237

332,330

61,529

783,123

168.29%

30,000

2,084

2,200

4,592

4,433

5,539

18,848

62.83%

763

143

155

124

144

255

821

107.60%

Ha

c.

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Unit

d.

Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL)

Kelurahan


3-17

3

Pengembangan kws Perumahan dan Permukiman bagi MBR

a.

Dukungan kws Perumahan PNS/TNIPolri/Pekerja

b.

Penyediaan Infrastruktur Permukiman

2. kws Perbatasan

Unit

TA 2005

567,569

Kawasan

TA 2008


TA 2009

108,123

156,400

124,610

140,050

600,278

41

62

53

47

1

204

% Capaian

105.76%

11

20

28

28

29

1

29

263.64%

Kawasan

92

10

47

44

36

44

181

196.74%

Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota

a.

PS Air Minum

L/det

Pengelolaan Air Limbah - Penduduk terlayani

Kab/Kota

Pengelolaan Persampahan - Penduduk terlayani

Kab/Kota Jiwa

d.

Drainase

Ha

e.

Penataan dan Revitalisasi kws Perkotaan

Kawasan

c.

TA 2007

71,095

4

b.

TA 2006

Propinsi

Jiwa

3-18

Hasil Pelaksanaan


1. kws Terpencil/Pulau Kecil/Terluar

Unit


No

Jiwa/KK

39,879

5,518

5,597

10,202

6,071

6,320

33,707

84.52%

26,800,000

3,228,071

3,336,160

2,309,920

1,702,130

4,324,690

14,900,972

55.60%

388

46

84

81

92

106

409

105.41%

1,000,000

221,067

615,894

277,261

324,328

281,311

1,719,861

171.99%

480

100

109

82

94

133

518

107.92%

-

1,704,181

2,415,323

2,608,432

4,750,239

7,543,756

19,021,931

7,282

1,240

2,611

832

75

2,678

7,436

102.12%

266

29

60

63

30

42

224

84.21%

--------------------------------------------------------------------------


Hasil Pelaksanaan


5

Penanggulangan Dampak Konflik Sosial dan Bencana Alam

a.

Penanganan Tsunami di Aceh

b.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi *)

Unit


No

TA 2006

TA 2007

TA 2008


TA 2009

% Capaian

Unit

5,500

-

3,000

1,500

3,503

-

8,003

145.51%

Jiwa

27,000

-

15,000

7,500

17,515

-

40,015

148.20%

24,800

-

237,655

375,868

-

-

613,523

2473.88%

124,500

-

950,620

1,503,472

-

-

2,454,092

1971.16%

Unit (non APBN)

-

6,480

5,243

9,910

-

21,633

Jiwa

-

25,920

20,972

39,640

-

86,532

Unit (APBN) Jiwa

6

TA 2005

Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendamping an

304

31

33

102

66

128

360

118.42%

Pedoman

176

71

27

55

4

52

209

118.75%

Keterangan : *) dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Jateng dengan dana APBN sebesar Rp 5,4 triliun (sebanyak 613,523 unit)

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa Program Utama/Prioritas yang tidak mencapai target, yaitu: (i) Program Utama Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dengan Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Dukungan Infrastruktur Perdesaan; (ii) Program Utama Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan Nelayan dengan Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); (iii) Program Utama Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota dengan Kegiatan Prasarana dan Sarana Air Minum serta Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan. Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dari target sejumlah 347 kawasan, hanya tercapai 331 kawasan pada tahun 2009, sedangkan Kegiatan


3-19

Dukungan Infrastruktur Perdesaan hanya tercapai 22.647 desa pada tahun 2009 dari target 29.274 desa. Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari target 30.000 unit hanya tercapai 18.848 unit. Kegiatan Prasarana dan Sarana Air Minum hanya tercapai 33.707 L/detik (14.900.972 jiwa) dari target 39.879 L/detik (26.800.000 jiwa). Sedangkan Kegiatan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Perkotaan dari target 266 kawasan hanya tercapai 224 kawasan. Adapun kendala umum yang dihadapi dalam pencapaian target karena terbatasnya alokasi dana yang diberikan, kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi Dana Daerah Untuk Pembangunan Bersama (DDUPB) yang dibutuhkan, kurang siapnya ketersediaan lahan serta kurang siapnya pemerintah daerah untuk memenuhi kriteria kesiapan proyek (readiness criteria) yang telah ditetapkan.

3-20

--------------------------------------------------------------------------


3.2 PERMASALAHAN UMUM Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang Cipta Karya (air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan). Adapun permasalahan umum dalam pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya yang utama terdiri dari : a. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun oleh ”backlog” yang sudah ada sebelumnya. b. Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang Cipta-Karya. c. Demikian pula, ketersediaan infrastruktur dan layanan ke-Cipta-Karya-an belum merata ke semua golongan masyarakat (umumnya, golongan masyarakat berpenghasilan rendah belum mendapat layanan yang setara dengan layanan bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan atas). d. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya, dan belum berperannya secara maksimal pembangunan bidang ke-Cipta-Karya-an dalam turut menciptakan kota-kota yang asri dan lestari (berkelanjutan). e. Wajah fisik perkotaan yang semakin ”semrawut” akibat belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata-bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan.


3-21

f.

Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur keCipta-Karya-an padahal bidang ini sudah menjadi salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah.

3.3 PERMASALAHAN PER SEKTOR a.

Pengembangan Permukiman. i. Masih luasnya kawasan kumuh. ii. Masih terbatasnya Prasarana Sarana Dasar pada Daerah Tertinggal, Pulau Kecil, Daerah Terpencil, dan Kawasan Perbatasan. iii. Belum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial.

b.

Penataan Bangunan dan Lingkungan. i. Penataan Lingkungan Permukiman. • •

• •

3-22

Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana sistem proteksi kebakaran. Belum siapnya landasan hukum dan landasan operasional berupa RTBL untuk lebih melibatkan pemerintah daerah dan swasta dalam penyiapan infrastruktur guna pengembangan lingkungan permukiman. Menurunnya fungsi kawasan dan terjadi degradasi kawasan kegiatan ekonomi utama kota, kawasan tradisional bersejarah serta heritage. Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan lingkungan permukiman yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

--------------------------------------------------------------------------


ii. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. •

• •

Masih adanya kelembagaan bangunan gedung yang belum berfungsi efektif dan efisien dalam pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara. Masih kurangnya perda bangunan gedung untuk kota metro, besar, sedang, kecil di seluruh Indonesia. Meningkatnya kebutuhan NSPM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan).

iii. Penyelenggaraan Sistem Terpadu Ruang Terbuka Hijau. Masih kurang diperhatikannya kebutuhan sarana lingkungan hijau/terbuka, sarana olah raga. iv. Kapasitas Kelembagaan Daerah. • • • c.

Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan. Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Masih perlunya peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung di daerah dalam fasilitasi penyediaan perangkat pengaturan.

Penyehatan Lingkungan Permukiman. i. Sektor Air Limbah. • • •

Belum optimalnya penanganan air limbah. Tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah. Belum optimalnya manajemen air limbah. - Belum optimalnya perencanaan. - belum memadainya penyelenggaraan air limbah.


3-23

ii. Sektor Drainase. •

Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

•

Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase.

iii. Sektor Persampahan. • •

d.

Pengembangan Air Minum. i. Kelembagaan dan peraturan perundangan. • • •

•

•

3-24

Makin tingginya timbulan sampah (jumlah penduduk makin tinggi, jumlah sampah per kapita meningkat). Belum optimalnya manajemen persampahan. - belum optimalnya sistem perencanaan (rencana sampai dengan monitoring dan evaluasi). - belum memadainya pengelolaan layanan persampahan (kapasitas, pendanaan dan aset manajemen). - belum memadainya penanganan sampah.

Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggara air minum di daerah. Mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air minum masih harus dirubah. Lemahnya fungsi lembaga/dinas di daerah terkait penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembinaan pengembangan SPAM menjadi sangat lemah. Prinsip pengusahaan belum sepenuhnya diterapkan oleh penyelenggara SPAM (PDAM), termasuk rekruitmen SDM belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM. Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah.

--------------------------------------------------------------------------


ii. Terbatasnya pendanaan. •

•

•

Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun operasional dan pemeliharaan yang diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya tarif dan masih tingginya beban utang. Investasi untuk pengembangan SPAM selama ini lebih tergantung dari pinjaman luar negeri daripada mengembangkan alternatif pendanaan dalam negeri. Komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan SPAM masih rendah.

iii. Menurunnya kuantitas air baku. • •

•

•

Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik. Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan. Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemanfaatan air baku yang lintas wilayah seringkali menimbulkan konflik. Belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna.

iv. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan. •

Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan berkisar antara 10%-50% dengan kehilangan rata-rata sekitar 37% pada tahun 2004 dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah.


3-25

•

Pelayanan air minum melalui perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sementara pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain belum memadai, juga harus membayar lebih mahal.

v. Masih rendahnya partisipasi penyelenggaraan air minum. e.

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

Pengembangan Kelembagaan. i. Belum optimalnya perencanaan pengembangan sumber daya manusia. ii. Belum memadainya struktur organisasi yang responsif terhadap tantangan pembangunan bidang Cipta Karya. iii. Belum tersusunnya tata laksana organisasi yang sesuai dengan prinsip good governance untuk meningkatkan daya saing kota/kabupaten. iv. Belum efektifnya pengembangan tim koordinasi pembangunan kota/kabupaten/provinsi dalam pengembangan prasarana bidang Cipta Karya.

3-26

--------------------------------------------------------------------------


3.4 TANTANGAN Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada, maka tantangan dalam pembangunan infrastruktur permukiman adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan keterpaduan pembangunan prasaranan dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya). b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan. c. Memperluas akses pelayanan prasarana dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya). d. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang permukiman (Cipta Karya).


3-27

Ba b 4 VISI, MISI DAN TUJUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

4.1 VISI DAN MISI Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Adapun makna dari visi tersebut adalah: -

Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.

-

Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.

--------------------------------------------------------------------------


dapat

4-1

-

Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya.

-

Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.

4-2

--------------------------------------------------------------------------


2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. 3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung. 4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

4.2 TUJUAN Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan meliputi: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (Cipta Karya) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

--------------------------------------------------------------------------


4-3

3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

4.3 SASARAN Adapun sasaran berdasarkan 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai beserta indikator kinerja outcom e -nya meliputi: Tujuan 1 :

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim).

Sasaran 1. Penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman.

Indikator kinerja outcome: a) Tersusunnya NSPK nasional bidang pengembangan permukiman sebanyak 5 produk. b) Terselenggaranya pendampingan penyusunan pengembangan permukiman di 205 kab/kota.

NSPK

daerah

bidang

2. Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di daerah.

Indikator kinerja outcome: Tersusunnya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) di daerah di 207 kab/kota. 3. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) di perkotaan dan perdesaan.

4-4

--------------------------------------------------------------------------


Indikator kinerja outcome: Tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Perkotaan dan Perdesaan di Kab/Kota yang setara dengan 500 kawasan di 207 Kab/Kota. 4. Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh di perkotaan.

Indikator kinerja outcome: Tersusunnya rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kab/Kota di 207 kawasan. 5. Pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman.

Indikator kinerja outcome: Meningkatnya kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman sebanyak 60 produk. 6. Penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan.

Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya produk pengaturan Lingkungan (PBL) sebanyak 37 Paket.

bidang

Penataan

Bangunan

dan

7. Pendampingan penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh Pemda.

Indikator kinerja outcome: a) Termanfaatkannya NSPK bidang PBL oleh kab/kota di 226 Kab/Kota. b) Termanfaatkannya RTBL sebagai basis perencanaan pada kab/kota di 193 Kab/Kota. c) Tersusunnya Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK) di 125 Kab/Kota pada 155 kawasan.

--------------------------------------------------------------------------


4-5

d) Tersusunnya Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 213 Kab/Kota. e) Tersusunnya Rencana Tindak Pengembangan Tradisional dan Bersejarah sebanyak 160 kawasan.

Kawasan

Permukiman

8. Pembinaan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Sosialisasi dan Diklat).

Indikator kinerja outcome: Meningkatnya kualitas gedung di 33 provinsi.

kabupaten/kota

dalam

penyelenggaraan

bangunan

9. Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan.

Indikator kinerja outcome: a) Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK pengelolaan air limbah, oleh Pemda di 25 Kab/Kota. b) Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK pengelolaan drainase, oleh Pemda di 20 Kab/Kota. 10. Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan oleh Pemda.

Indikator kinerja outcome: a) Termanfaatkannya hasil Bantek, Bintek dan pendampingan oleh Pusat kepada Pemda untuk pengelolaan air limbah di 226 Kab/Kota. b) Termanfaatkannya hasil Bantek, Bimtek dan pendampingan oleh Pusat kepada Pemda untuk pengelolaan drainase di 50 Kab/Kota. 11. Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan sanitasi lingkungan.

Indikator kinerja outcome: a) Meningkatnya kompetensi pengelola sanitasi lingkungan sebanyak 50 paket. b) Meningkatnya kinerja pelayanan air limbah di 226 Kab/Kota.

4-6

--------------------------------------------------------------------------


c) Meningkatnya kinerja pelayanan drainase di 50 Kab/Kota. 12. Penyusunan NSPK dalam pengembangan pengelolaan persampahan.

Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK, oleh Pemda di 30 Kabupaten/Kota. 13. Pendampingan persampahan.

penyusunan

SSK

yang

berkaitan

dengan

pengelolaan

Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya hasil Bantek, Bimtek dan pendampingan oleh pusat kepada Pemda untuk pengelolaan persampahan di 150 Kab/Kota. 14. Pembinaan Kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan persampahan.

Indikator kinerja outcome: a) Meningkatnya kompetensi pengelola persampahan sebanyak 15 paket. b) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan di 150 kegiatan. c) Meningkatnya kinerja pelayanan persampahan di 15 Kab/Kota. 15. Pengembangan NSPK bidang pengembangan SPAM.

Indikator kinerja outcome: a) Tersusunnya NSPK Air Minum sebanyak 22 buah. b) Tersedianya NSPK air minum dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota sebanyak 100 Kab/Kota. 16. Pendampingan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten/kota.

Indikator kinerja outcome: Tersedianya Rencana Induk SPAM kabupaten/kota di 200 Kab/Kota. 17. Peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

--------------------------------------------------------------------------


4-7

Indikator kinerja outcome: a) Adanya dukungan penuh stakeholder di Kab/Kota dalam pengembangan SPAM di 100 Kab/Kota. b) Meningkatnya PDAM yang sehat sebanyak 185 PDAM. c) Termanfaatkannya pengelola air minum non-PDAM yang mendapatkan manfaat pembinaan sebanyak 225 non-PDAM. d) Meningkatnya kinerja pelayanan air minum di 299 Kabupaten/Kota. 18. Pembinaan dan pendampingan dalam rangka pembiayaan.

Indikator kinerja outcome: a) Tersedianya pra studi kelayakan KPS di 23 PDAM Kota. b) Terfasilitasinya PDAM yang melakukan investasi dari pinjaman Bank di 107 PDAM. c) Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pengembangan SPAM sebanyak 9 laporan. 19. Adaptasi perubahan iklim.

Indikator kinerja outcome: a) Terlaksananya kampanye hemat air dan perlindungan sumber air baku air minum di perdesaan dan perkotaan di 32 provinsi. b) Ketersediaan air baku air minum alternatif di 8 lokasi. 20. Pelayanan manajemen Bidang Permukiman.

Indikator kinerja outcome: a) Terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran sebanyak 9.500 pegawai. b) Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai sebanyak 65 paket. c) Meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam administrasi keuangan dan akuntansi sebanyak 40 paket.

4-8

--------------------------------------------------------------------------


pengelolaan

d) Terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya perangkat penataan hukum sebanyak 45 paket. e) Terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan sebanyak 45 paket. f) Terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan habitat sebanyak 5 paket. g) Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik dan layak sebanyak 25 paket. 21. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman.

Indikator kinerja outcome: a) Tersusunnya kebijakan dan strategi bidang permukiman sebanyak 30 paket. b) Tersusunnya program dan anggaran bidang permukiman sebanyak 35 paket. c) Tersusunnya kerjasama luar negeri dan investasi bidang permukiman sebanyak 40 paket. d) Tersusunnya evaluasi dan kinerja bidang permukiman sebanyak 45 paket. e) Tersusunnya data dan informasi bidang permukiman sebanyak 35 paket. Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur bidang Cipta Karya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 1. Penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

Indikator kinerja outcome: a) Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha sebanyak 207 kawasan. b) Tersedianya hunian vertikal di kawasan-kawasan kumuh berat di perkotaan sebanyak 26.700 unit.

--------------------------------------------------------------------------


4-9

2. Pembangunan infrastruktur kawasan-kawasan permukiman baru.

Indikator kinerja outcome: Terwujudnya kawasan-kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 240 kawasan. 3. Penataan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan dan lingkungan.

Indikator kinerja outcome: a) Terpeliharanya gedung negara yang bersejarah di 65 Kab/Kota. b) Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 111 Kab/Kota. c) Meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung di 128 Kab/Kota. 4. Penataan bangunan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau.

Indikator kinerja outcome: a) Meningkatnya jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya seluas yang setara dengan 7.380 Ha sebanyak 152 kawasan. b) Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman yang setara dengan 369 Ha sebanyak 207 kawasan. c) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah yang setara dengan 442 Ha sebanyak 160 kawasan. 5. Pengembangan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang memenuhi standar bangunan gedung.

Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya PIP2B untuk melayani masyarakat sebanyak 33 provinsi.

4-10

--------------------------------------------------------------------------


6. Pemberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera.

Indikator kinerja outcome: Termanfaatkannya kelurahan/desa dalam pendampingan masyarakat PNPM-P2KP sebanyak 21.984 kelurahan/desa.

pemberdayaan

7. Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah.

Indikator kinerja outcome: a) Terlayaninya kawasan untuk infrastruktur air limbah dengan sistem off-site di 11 kawasan. b) Terlayaninya kawasan untuk infrastruktur air limbah dengan sistem on-site sebanyak 210 kawasan. 8. Peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.

Indikator kinerja outcome: Berkurangnya jumlah genangan seluas 4.600 ha, di 50 kawasan. 9. Peningkatan pelayanan infrastruktur persampahan.

Indikator kinerja outcome: Terlayaninya kawasan untuk infrastruktur persampahan sebanyak 210 kawasan. 10. Peningkatan pelayanan air minum terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan.

Indikator kinerja outcome: a) Terfasilitasinya kawasan yang 577 kawasan.

terlayani air minum perpipaan di perkotaan

b) Terfasilitasinya kapasitas produksi air minum terpasang 820 Ibukota Kecamatan (IKK) (8.200 liter/detik). 11. Peningkatan pelayanan air minum terhadap MBR Perdesaan.

Indikator kinerja outcome: a) Terfasilitasinya desa yang terlayani air minum perpipaan di perdesaan 4.650 desa.

--------------------------------------------------------------------------


4-11

b) Terfasilitasinya kawasan dalam kapasitas produksi air minum terpasang di 100 kawasan (960 liter/detik) untuk kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET. c) Terfasilitasinya kawasan dalam kapasitas produksi air minum terpasang di 53 kawasan (310 liter/detik) untuk pelabuhan perikanan. Tujuan 3 :

Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Sasaran 1. Penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana (Sumatera Barat, dll).

Indikator kinerja outcome: Tertanganinya kawasan-kawasan permukiman pasca bencana (Sumatera Barat, dll) sebanyak 15 kawasan. 2. Pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan.

Indikator kinerja outcome: a) Tertanganinya kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di perdesaan termasuk agropolitan setara dengan 600 Ha sebanyak 205 kawasan. b) Terbangunnya infrastuktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan. 3.

Penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar.

Indikator kinerja outcome: a) Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di P. Kecil, Desa Tertinggal dan terpencil di 8.803 Desa.

4-12

--------------------------------------------------------------------------


b) Meningkatnya kualitas lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang setara dengan 500 Ha sebanyak 102 kawasan. 4. Penyediaan Prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial.

Indikator kinerja outcome: a) Tersedianya Penyediaan Prasarana dan sarana Persampahan dan Drainase pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial sebanyak 31 paket. b) Tersedianya Penyediaan Prasarana Air Minum dan Air Limbah pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial sebanyak 65 paket. c) Terpenuhinya Cadangan Mendesak Bidang Perkim pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial sebanyak 33 paket.

--------------------------------------------------------------------------


4-13

4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi: 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, pengelolaan air limbah dan drainase, pengelolaan persampahan dan air minum. 2. Jumlah Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 3. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, serta mendapatkan pelayanan air minumnya. 4. Jumlah penyelenggara pelayanannya.

4-14

air

minum

yang

mampu

meningkatkan

--------------------------------------------------------------------------


kinerja

Ba b 5 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1 KEBIJAKAN PERKOTAAN

DAN

STRATEGI

NASIONAL

PENGEMBANGAN

Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan (KSNP-Kota) mempunyai kebijakan dan strategi yaitu: Kebijakan 1 :

Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional. Strategi: • Penyiapan prasarana dan sarana perkotaan nasional. • Kota sebagai simpul pelayanan dalam wilayah. • Pengembangan kota-kota berfungsi nasional/internasional. • Pengembangan kota-kota khusus – berkembang cepat dan kawasan tertinggal. • Panduan bagi daerah untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Kebijakan 2:

Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial.


5-1

Strategi: • Prasarana dan sarana serta pelayanan dasar yang memadai dan berkeadilan. • Perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau. • Pengembangan pendanaan dan penyediaan tanah bagi pembangunan permukiman secara partisipatif. • Pengembangan ekonomi yang berdaya saing global. • Penciptaan iklim kehidupan sosial budaya yang saling menghargai, mendukung, serta mengapresiasi budaya dan warisannya. Kebijakan 3:

5-2

Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan. Strategi : • Peningkatan kapasitas SDM & kelembagaan pusat/daerah dalam pengelolaan pembangunan perkotaan. • Peningkatan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah. • Peningkatan pola dan mekanisme pelibatan stakeholders dalam pembangunan perkotaan. • Sistem informasi perkotaan secara nasional dan daerah.

--------------------------------------------------------------------------


5.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKTOR 5.2.1 KEBIJAKAN MINUM

DAN

STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR

Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) yaitu: Kebijakan 1:

Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum. Strategi: •

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap di setiap propinsi.

•

Mengembangkan aset manajemen SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.

•

Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui non perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

•

Mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi.

•

Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu.

•

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.


5-3

Kebijakan 2:

Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal. Strategi:

Kebijakan 3:

•

Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi.

•

Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum.

•

Meningkatkan kemampuan finansial PDAM.

Pengembangan undangan.

kelembagaan,

peraturan

dan

perundang-

Strategi:

Kebijakan 4:

•

Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM.

•

Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan Good terutama untuk Corporate Governance penyelenggara/operator SPAM.

•

Melengkapi produk-produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM.

Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan. Strategi:

5-4

•

Konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

•

Peningkatan dan penjaminan kuantitas dan kualitas air baku terutama bagi kota metro dan besar.

•

Menyediakan air baku bagi daerah-daerah rawan air.

--------------------------------------------------------------------------


• Kebijakan 5:

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat. Strategi: •

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

•

Menciptakan iklim investasi dengan pola insentif dan kepastian hukum.

5.2.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NSIONAL

PENGEMBANGAN

SISTEM

Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nsional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yaitu: Kebijakan 1:

Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Strategi:

Kebijakan 2:

•

Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R.

•

Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R.

•

Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian dan perdagangan).

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan.


5-5

Strategi:

Kebijakan 3:

•

Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan di sekolah.

•

Menyebarluaskan pemahaman tentang persampahan kepada masyarakat umum.

•

Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan.

•

Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat.

•

Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta.

Peningkatan pengelolaan.

cakupan

pelayanan

dan

pengelolaan

kualitas

sistem

Strategi:

5-6

•

Optimalisasi prasarana Kota/Kabupaten.

dan

sarana

•

Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan.

•

Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan.

•

Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan.

•

Mengembangkan TPA ke arah Sanitary Landfill (SLF)/ Controlled Landfill (CLF).

•

Meningkatkan TPA regional.

•

Melaksanakan Litbang dan aplikasi teknologi penanganan sampah tepat guna dan berwawasan lingkungan.

--------------------------------------------------------------------------


persampahan

Kebijakan 4:

Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. Strategi:

Kebijakan 5:

•

Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola.

•

Meningkatkan kinerja institusi pengelola.

•

Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator.

•

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.

•

Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan.

•

Mendorong pengelolaan kolektif atas prasarana dan sarana regional.

•

Meningkatkan kelengkapan pengelolaan persampahan.

•

Mendorong implementasi/penerapan persampahan.

produk

hukum/NPSM hukum

bidang

Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Strategi: •

Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran.

•

Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.

5.2.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NSIONAL PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

PENGEMBANGAN

SISTEM

Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) yaitu:


5-7

Kebijakan 1:

Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat Strategi:

Kebijakan 2:

•

Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on-site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal.

•

Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off-site) di kawasan perkotaan Metropolitan dan Besar.

Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman. Strategi:

Kebijakan 3:

•

Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman.

•

Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. Strategi: •

5-8

Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

--------------------------------------------------------------------------


Kebijakan 4:

•

Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

•

Menerapkan peraturan perundangan.

Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman. Strategi:

Kebijakan 5:

•

Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman di tingkat masyarakat.

•

Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah.

•

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga.

•

Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.

Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman. •

Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman.

•

Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.


5-9

5.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN Kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan dengan memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya yang meliputi kegiatan utama berupa Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (Turbinwas), dan kegiatan pembangunan (Bang). Khusus untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, hampir semua tugas pembangunan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, oleh karena itu peran pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen. Cipta Karya lebih terfokus kepada tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Tugas pengaturan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), sdan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tugas-tugas lain yang bersifat penyusunan perangkat peraturan. Sedangkan tugas pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan dan bantuan teknis, supervisi serta konsultasi. Untuk Tugas pengawasan, peran pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Keseluruhan tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan ini didanai oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam penyelenggaran tugas pembangunan pola penyelenggaraan terdiri dari kegiatan pembangunan yag bersifat pulih biaya (cost recovery) serta kegiatan

5-10

--------------------------------------------------------------------------


pembangunan yang bersifat tidak pulih biaya (non cost recovery). Untuk kegiatan pulih biaya tidak memerlukan bantuan dana pemerintah pusat (APBN) dan dilakukan dengan pengusahaan dan mandiri oleh swasta dan masyarakat. Untuk kegiatan yang bersifat tidak pulih biaya, maka diperlukan peran pemerintah pusat dan daerah, dimana peran pemerintah pusat hanya sebagai stimulan. Selain pola penyelenggaraan kegiatan pembangunan yag bersifat cost recovery serta non cost recovery Ditjen. Cipta Karya juga menyelenggarakan pembangunan dengan pendekatan pola pemberdayaan khususnya kegiatan yang mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungannya. Untuk tugas pembangunan ini juga ada melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa bantuan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan kriteria-kriteria teknis tertentu. Selain itu terdapat pola Hibah, yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan strategis nasional yang mendesak. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber dana bagi dukungan pembinaan dan pengembangan permukiman, yaitu sumber dana nasional (APBN), sumber dana lokal (APBD provinsi, kabupaten, kota), serta sumber dana intenasional (bantuan luar negeri berupa hibah/grant maupun pinjaman/loan) dari lembaga multilateral (World Bank, Asian Development Bank, dll) serta lembaga donor bilateral. Selain itu kebijakan pembiayaan diarahkan untuk dapat memanfaatkan sumber dana non-pemerintah, yaitu sumber dana swasta dan sumber dana masyarakat. Khususnya sumber dana swasta ditempuh dengan mengupayakan pola public private partnership untuk pembiayaan proyek-proyek bidang Cipta Karya, beberapa kegiatan yang sedang ditawarkan untuk pola kerjasama dengan swasta adalah sebagai berikut:


5-11

Tabel 5.2 : Rencana Proyek KPS Air Minum Tahun 2010-2016 No

Kota/ KABUPATEN

BENTUK KERJASAMA

KAPASITAS (Liter/ det)

Konsesi BOT

RENCANA DISBURSMENT (MILIAR RUPIAH) 2010

2011

2012

STATUS

2013

2014

2015

2016

TOTAL

300

33.6

89.6

67.2

33.6

224.0

Pra FS

300

47.2

20.2

67.4

Ijin Study Pra FS

POTENSI

1.

Kota Bekasi

2.

Kota Surakarta

PRIORITAS

3.

Kota dan Kab. Cirebon

4. 5. 6.

DKI Jakarta, Bekasi, Karawang

7.

SPAM Umbulan

8.

9.

BOT

420

99.4

42.6

142.0

Pra FS

Kab. Bekasi

Konsesi

450

44.7

119.1

89.3

44.7

297.8

Review isi Pra FS

Kota Bandar Lampung

Konsesi

500

77.6

207.0

155.3

77.6

517.6

Review Pra Fs

BOT

5000

567.0

945.0

378.0

1890.0

Pra FS

BOT/Konsesi

4,000

540.0

900.0

360.0

1800.0

Pra FS

Kab. Bandung

Konsesi

500

25.8

68.7

51.5

25.8

171.7

Kab. Bandung Barat

Konsesi

500

19.1

50.8

38.1

19.1

127.0

BT

200

Kab. Bandung dan Bandung Barat

Kab. Banjar Baru

19.2

Penyusunan Pra FS

19.2

Penyusunan Pra FS & DED

35.6

Proses Negosiasi dan Finalisasi PKS

PROSES TENDER

10.

KotaJambi (IPA Broni & IPA Benteng)

ROT WTP

320

24.9

10.7 KPS YANG SEDANG BERJALAN

Kab. Tangerang

5-12

konsesi

900

75.4

201.1

150.8

75.4

--------------------------------------------------------------------------


502.7

Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan, efektif mulai konstruksi Januari 2010: • Membangun IPA 900 l/det • Sambungan Rumah (SR) 60.000 unit • Jaringan pipa ± 180 km

Tabel 5.3 : Usulan Kegiatan PHLN 2010-2014 Project Cost (US$ 000) No

Nama Usulan

PA / TA

PINJAMAN

Southern Bali Water Supply Development Project Small Scale Water Treatment Plants for Emergency Relief

PA

70,000

PA

25,000

3 4

Southern Pekanbaru Water Supply Project Incentive Grant for Water Supply Sector

PA PA

35,000 20,000

5

Greater Surabaya-Umbulan Water Supply Project (Government Support)

PA

80,000

6

Development of Jatiluhur Water Supply Project (Government Support) Makassar Water Supply Development Project (Stage II) Development of Jatigede Water Supply System Water Supply System Development for Banten - Jakarta from Karian Dam

PA

80,000

PA

30,000

PA

30,000

PA

40,000

IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area Water Supply Project in Central Lombok Regency Development for Water Supply System in Greater Pontianak (Government Support)

PA

150,000

PA

15,000

13

Neighbourhood Development Project

PA

80,000

14

Greater Bandung Water Supply & Sanitation Project Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase II (NUSSP 2)

PA

200,000

PA

80,000

Metropolitan Sanitation Management and Health Project Solid Waste Management Improvement Project for Urban Climate Change Program

PA

160,000

PA

250,000

Incentive Grant for Wastewater Sector Kalibanger Polder System

PA PA

1 2

7 8 9 10

11 12

15 16 17 18 19

PA

HIBAH

Keterangan (Semua nilai dalam USD 000) Sudah di appraise oleh JICA Sudah ada surat deputi pendanaan Bappenas ke kedutaan Spanyol, dan telah mendapat persetujuan dari Spanyol

100,000

Melanjutkan Grant AusAid (Hibah) Mendukung PPP Mendukung PPP

Mendukung PPP Mendukung PPP, sudah disetujui oleh Korea termasuk kegiatan yang sudah disetujui oleh Hungaria (USD 50,000)

15,000 Mendukung PPP Sudah disetujui oleh World Bank

Sudah diminati oleh ADB Termasuk kegiatan yang sudah disetujui ADB (USD 39,000) Sudah ada persetujuan awal dari KFW 50,000 4,000


Sedang dievaluasi Pemerintah Belanda

5-13

Project Cost (US$ 000) No

Nama Usulan

PA / TA

20

Banda Aceh Sanitation Development Project Community Based Water Supply and Sanitation Project Solid Waste management improvement support project for regional and Metropoliltan Cities Drainage Improvement Support Project for Metropolitan Cities Capacity Building of Drinking Water System Provision Management (SPAM) Project Sector Survey on PDAM Asset Management The Project for Water Service Improvement in Mamminasata Metropolitan Area in South Sulawesi Province "The Project on Building Administration and Enforcement Capacity Development for Seismic Resilience" Phase II Capacity Building for Urban Settlement Development

PA

21 22

23 24

HIBAH

PA

264,000

PA

250,000

PA

120,000

Sudah diminati oleh ADB Sudah diminati oleh JICA

7,000

TA

4,000

TA

5,000

TA

3,000

TA

6,000

Development of 3R and Domestic Solid Waste Management System Project Project for Capacity Development of Wastewater Sector through reviewing the Wastewater Management Plan in DKI Jakarta Surabaya Sanitary Center and Environmental Education Park Preparation of FS & DED for Sewerage Development Project

TA

2,000

TA

2,000

TA

7,800

TA

16,000

33

Master Plan & DED for Drainage in Priority Areas

TA

4,900

34

Preparation of FS & DED for Solid Waste Development Project (persiapan pembangunan TPA Regional) Improvement of Septage Treatment Plant Management Program

TA

4,440

TA

10,000

26

27

28 29 30

31 32

35

TOTAL

Keterangan (Semua nilai dalam USD 000)

18,000

TA

25

5-14

PINJAMAN

1,994,000

244,140

--------------------------------------------------------------------------


Sudah diminati oleh Belanda Sudah disetujui oleh JICA

Sudah disetujui oleh JICA

Sudah disetujui oleh JICA

5.4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

KETERPADUAN

PENANGANAN

Kebijakan keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman diarahkan untuk menyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota yang harus disiapkan oleh setiap Kabupaten/Kota. Dokumen ini merupakan keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman secara multi sektor, multi sumber dana dan multi tahun. Multi sektor dimaksudkan adalah untuk mencakup keseluruhan keterpaduan Pengembangan Permukiman, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Air Minum. Multi sumber dana dimaksudkan adalah untuk memadukan sumber dana pusat, daerah, swasta, masyarakat. Multi tahun dimaksudkan adalah untuk memadukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan infrastruktur permukiman dalam kurun waktu lima tahun. Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya: i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah; ii) mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu, sebagai dokumen kelayakan dan kerjasama program dan anggaran pembangunan bidang PU/CK di Daerah antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kab/Kota; iii) mendorong pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya di daerah dalam rangka memacu pertumbuhan Kabupaten/Kota dan pemerataan pembangunan; iv) mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Renstra Ditjen. Cipta Karya tahun 2010-2014 dan seterusnya maupun MDG 2015 yang akan datang. Sedangkan muatan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Infrastruktur bidang Cipta Karya dibagi menjadi 6 bagian yang meliputi:


5-15

1. Rencana/Strategi Pembangunan Kota dan Kawasan, pada bagian ini berisi skenario pengembangan kota dan kawasan, serta skenario pembangunan infrastruktur. 2. Program Investasi Jangka Menengah Infrastruktur. Pada bagian ini berisi tentang pendanaan sektor-sektor bidang Cipta Karya yaitu: Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), dan Pengembangan Air Minum. 3. Keuangan Daerah dan Pembiayaan Program Pembangunan. 4. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 5. Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah. 6. Rencana Tindak Pengembangan Kelembagaan Daerah. Adapun kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai bagian dari dokumen perencanaan spasial dan sektoral, dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

5-16

--------------------------------------------------------------------------


Diagram 5.1 Kedudukan Rencana Program Investasi Jangka Menengah

Kebijakan Spasial

Kebijakan Sektoral/Program

Nasional

RTRWN

RPJMN

Propinsi

RTRW Propinsi

RPJM Propinsi

Kabupaten/ kota

RTRW Kab/Kota

RPJM Kab/Kota

Rencana Induk Sistem (RIS)

RPIJM

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)

• Strategi pembangunan per kawasan • Strategi pembangunan sektoral

Rencana Program Investasi Jangka Menengah


5-17

Ba b 6 PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 2010-2014 Rincian program dan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2010-2014 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan nama program yang akan mewadahinya adalah sebagai berikut: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN dengan indikator kinerja outcome-nya : meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan, yang diukur dari: 1. 2. 3.

Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan. Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan air limbah dan drainase.

--------------------------------------------------------------------------


6-1

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan persampahan. Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum. Penyusunan Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman. Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya. Jumlah kawasan yang mendapat akses prasarana dan sarana air limbah. Jumlah kawasan yang terangani pelayanan drainase. Jumlah kawasan yang tertangani sistem persampahan. Jumlah kawasan yang mendapat pelayanan air minum kepada penduduk kota/kabupaten. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman. Sedangkan kegiatan yang ada berjumlah 7 buah dengan dilengkapi indikator

output. Penjelasannya sebagai berikut. 1.

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman dengan outcome-nya: meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman, yang diukur melalui indikator: • Jumlah produk NSPK nasional bidang permukiman. • Jumlah produk NSPK daerah bidang permukiman. • Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP). • Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan.

6-2

--------------------------------------------------------------------------


• Jumlah produk pendampingan penyusunan rencana tindak. • Jumlah produk diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta. • Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha yang tertangani. • Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya. • Jumlah kawasan perumahan bagi MBR. • Jumlah kawasan permukiman rawan bencana (Sumatera Barat, dll). • Jumlah kawasan perdesaan potensial/agropolitan setara 600 Ha yang tertangani. • Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial. • Jumlah desa tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman 4. • Jumlah kawasan setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman 5. 2.

Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman dengan outcome-nya: meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang diukur melalui indikator: • • •

4 5

Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan. Jumlah Bantek dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTBL.

Telah mengakomodasi isu Pengarusutamaan Gender Telah mengakomodasi isu Wilayah Perbatasan dan Terpencil

--------------------------------------------------------------------------


6-3

• • • • •

•

• • • • • • • •

6

6-4

Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK). Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan rencana tindak penataan dan revitalisasi kawasan. Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jumlah Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah. Jumlah Provinsi yang melaksanakan fasilitasi Penguatan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pelatihan (TOT), Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan pendataan serta pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, dengan mengundang seluruh Kab/Kota. Jumlah Provinsi yang melaksanakan Pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa Kab/Kota terpilih yang ada pada masing-masing wilayahnya. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Jumlah Kab/Kota yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung. Jumlah Kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi. Jumlah Kawasan setara 369 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau 6. Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada permukiman tradisional dan bersejarah. Jumlah Provinsi yang mendapat pengembangan PIP2B. Jumlah Kelurahan/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) 7.

Telah mengakomodasi isu Climate Change

--------------------------------------------------------------------------


3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan, dengan outcome-nya: meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis dan pengelolaan pengembangan infrastruktur bidang sanitasi dan persampahan yang diukur melalui indikator: • • • • • • • • • • • • • • •

Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun. Jumlah NSPK untuk drainase yang tersusun. Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah. Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase. Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah. Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan drainase. Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah. Jumlah monev kinerja pengembangan drainase. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site 8. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site 9. Jumlah kawasan yang luas genangannya berkurang 10. Jumlah NSPK untuk pengelolaan persampahan yang tersusun. Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan. Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan persampahan. Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat 11.

7

Telah mengakomodasi isu Pengarusutamaan Gender Telah mengakomodasi isu Climate Change 9 Telah mengakomodasi isu Climate Change 10 Telah mengakomodasi isu Climate Change 8

--------------------------------------------------------------------------


6-5

• • • •

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

monev kinerja pengembangan persampahan. kawasan yang telayani infrastruktur persampahan prasarana pengumpulan sampah 13. prasarana persampahan terpadu 3R 14.

12

.

4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan outcome-nya: meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standarisasi teknis dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum minum yang diukur melalui indikator: • • • • • • • • • • • • • • 11 12 13 14 15 16

6-6

Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK. Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan. Jumlah penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan. Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan. Jumlah Monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum. Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS. Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank. Jumlah studi alternatif pembiayaan. Jumlah propinsi yang melaksanakan kampanye 15. Jumlah aktivitas reuse dan daur ulang air 16. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan). Jumlah IKK yang terfasilitasi.

Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change

--------------------------------------------------------------------------


• • •

Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan). Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET). Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan).

5. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman dengan output-nya: terselenggaranya dukungan manajemen dan kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial yang diukur dari indikator kinerja output sebagai berikut: • • • • • • • • • •

Jumlah terselenggaranya pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran. Jumlah terselenggaranya administrasi dan pengelolaan pegawai. Jumlah meningkatnya kemampuan dan kehandalan SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi. Jumlah terselenggaranya pembinaan hukum dan tersedianya perangkat penataan hukum. Jumlah terselenggaranya pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan. Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pelaksanaan kegiatan terkait habitat. Jumlah terpenuhinya prasarana dan sarana kantor yang baik dan layak. Jumlah tersedianya prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial. Jumlah prasarana air minum dan air limbah pada lokasi pasca bencana/konflik sosial. Jumlah terpenuhinya cadangan mendesak bidang permukiman pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.

6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman dengan outcome-nya: Jumlah penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama

--------------------------------------------------------------------------


6-7

luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman yang diukur melalui indikator: • • • • •

Jumlah penyusunan Kebijakan dan Strategi bidang Permukiman. Jumlah penyusunan Program dan Anggaran bidang Permukiman. Jumlah penyusunan Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi bidang Permukiman. Jumlah penyusunan Evaluasi dan Kinerja bidang Permukiman. Jumlah penyusunan Data dan Informasi Bidang Permukiman.

7. Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan outcome-nya: Jumlah PDAM yang meningkat kinerja pelayanannya yang diukur melalui indikator: • • • • • • • •

6-8

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

PDAM yang dibina. penyelenggaraan diklat. monitoring dan evaluasi. konsep NSPK. Kab/Kota yang menyelenggarakan SPAM sesuai NSPK. PDAM yang mendapat fasilitas perbankan / sumber pembiayaan. PDAM/Kab/Kota yang mendapat pendampingan KPS. studi alternatif pembiayaan/pola investasi.

--------------------------------------------------------------------------


6.2 PENDANAAN CIPTA KARYA 2010-2014 Sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran bidang Cipta Karya yang dilakukan melalui target-target berupa program dan kegiatan baik yang bersifat reguler maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan perkembangan situasi ekonomi, politik, global maka disusun skenario kebutuhan pendanaan. Sebagaimana yang telah digambarkan pada tabel skenario kebutuhan pendanaan, sasaran bidang Cipta Karya terdiri dari enam bidang antara lain: Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, Penyehatan Lingkungan Permukiman yang terdiri dari Pengembangan Sanitasi Lingkungan dan Pengembangan Persampahan, Pengembangan Air Minum, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Bina Program. Untuk Sub Bidang Pengembangan Permukiman, alokasi yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 11,677 triliun, alokasi tersebut terbagi dalam sektor Pengembangan Permukiman (Non Fisik) sebesar Rp. 0,9632 triliun, Pengembangan Permukiman Perkotaan sebesar Rp. 5,590 triliun, dan Pengembangan Permukiman Perdesaan sebesar Rp. 5,124 triliun. Sub Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, alokasi yang dianggarkan sebesar Rp. 9,569 triliun. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman alokasi yang dianggarkan sebesar Rp. 14,074 triliun, alokasi tersebut digunakan untuk dua sektor, yaitu alokasi untuk Pengembangan Sanitasi Lingkungan sebesar Rp. 8,32 triliun dan Pengembangan Persampahan sebesar Rp. 5,754 triliun. Sub Bidang Pengembangan Air Minum alokasi yang dianggarkan sebesar Rp. 12,421 triliun. Sekretariat Direktorat Jenderal alokasi yang dianggarkan sebesar Rp. 1,817 triliun, untuk Direktorat Bina Program alokasi yang dianggarkan sebesar Rp. 0,441 triliun.

--------------------------------------------------------------------------


6-9

Tabel 6.1 : Rekapitulasi Ditjen Cipta Karya No 1

URAIAN KEGIATAN Pembinaan dan Pengembangan air minum

Alokasi Biaya (Rp. Trilyun) 12.42

Sasaran Utama Melayani air minum di perkotaan untuk : MBR di 577 kawasan IKK di 820 kawasan (8200 lt/det) Melayani air minum di kawasan Strategis : Perbatasan (pemekaran, KAPET) di 100 kawasan (960 lt/det) Pelabuhan perikanan di 53 kawasan (310 lt/det) Melayani air minum perdesaan di 4650 desa

(Ket: Total pembinaan dan pengembangan AM termasuk BPPSPAM Rp. 234 M)

2

Pembinaan dan Pengembangan sanitasi dan persampahan

14.07

3

Pembinaan dan Pengembangan permukiman PNPM Perkotaan Pembangunan Rusunawa Pembinaan dan Pengembangan penataan bangunan dan lingkungan Dukungan manajemen bidang permukiman

8.35

4 5 6 7

TOTAL

Melayani sanitasi dan persampahan : Pembangunan TPA di 210 kab/kota Persampahan terpadu 3R di 250 lokasi Air limbah (off site) di 11 kab/kota Drainase (genangan) seluas 4.600 Ha Pengembangan infrastruktur permukiman : Kumuh di 207 Kawasan (seluas 414 Ha) PPIP di 8803 desa

5.94 3.33 3.63

Melayani 21.984 Kel/desa

2.26

Penyediaan cadangan mendesak Perkim pada lokasi pasca bencana/konflik sosial sebanyak 17 paket

Membangun Rusunawa sejumlah 270 TB (26.700 Unit) Meningkatkan kualitas kawasan/revitalisasi dan RTH di 158 kawasan

50.00

Adapun perincian alokasi tahunan dari masing-masing bidang, terlihat dalam tabel berikut: Tabel 6.2 : Sub Bidang Pengembangan Permukiman NO 1 1.1 1.2 1.3

6-10

Bidang Pengembangan Permukiman Permukiman (Non Fisik) Pengembangan Permukiman Perkotaan Pengembangan Permukiman Perdesaan

Total (Trilyun)

Rincian Alokasi Per Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

11,677 0,963 5,590

2,337 0,100 0,941

3,382 0,229 2,048

3,097 0,252 1,910

1,651 0,213 0,441

1,210 0,169 0,250

5,124

1,296

1,105

0,935

0,997

0,791

--------------------------------------------------------------------------


Dalam upaya pencapaian bidang Pengembangan Permukiman dibutuhkan dana sebesar Rp. 11,677 triliun, dana tersebut akan dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,337 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 3,382 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 3,097 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 1,651 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 1,210 triliun. Dari alokasi tersebut terbagi dalam tiga sektor, untuk Permukiman (Non fisik) alokasi sebesar Rp. 0,963 triliun, dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 0.100 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 0,229 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 0,252 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,213 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 0,169 triliun. Pengembangan Permukiman Perkotaan dari alokasi sebesar Rp. 5,590 triliun, dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 0,941 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 2,048 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 1,910 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,441 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 0,250 triliun. Pengembangan Permukiman Perdesaan, dari alokasi sebesar Rp. 5,124 triliun, dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,296 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 1,105 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 0,953 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,997 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 0,791 triliun. Tabel 6.3 : Sub Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan NO 2

Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

Total (Trilyun) 9,569


2011

2012

2013

2014

2,023

2,367

2,180

1,561

1,439

Dalam upaya pencapaian bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dibutuhkan dana sebesar Rp. 9,569 triliun, dana tersebut dialokasikan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,023 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 2,367 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 2,180 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 1,561 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 1,439 triliun.

--------------------------------------------------------------------------


6-11

Tabel 6.4 : Sub Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman NO

Total (Trilyun)

Bidang


2011

2012

2013

2014

14,074

1,210

2,861

3,294

3,340

3,369

3

PLP

3.1

Pengembangan Sanitasi lingkungan

8,320

0,931

1,529

1,894

1,859

2,108

3.2

Pengembangan Persampahan

5,754

0,279

1,333

1,400

1,481

1,261

Dalam upaya pencapaian bidang PLP dibutuhkan dana sebesar Rp. 14,074 triliun, dana tersebut dialokasikan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,210 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 2,861 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 3,294 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 3,340 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 3,369 triliun. Alokasi tersebut dibagi dalam dua sub kegiatan, yaitu Pengembangan Sanitasi Lingkungan dan Pengembangan Persampahan. Pengembangan Sanitasi Lingkungan dengan alokasi sebesar Rp. 8,320 triliun dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 0,931 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 1,529 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 1,894 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 1,859 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 2,108 triliun. Sedangkan Pengembangan Persampahan dengan alokasi sebesar Rp. 5,754 triliun dialokasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 0,279 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 1,333 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 1,400 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 1,481 triliun, tahun 2014 sebesar Rp. 1,261 triliun. Tabel 6.5 : Sub Bidang Pengembangan Air Minum NO 4

6-12

Bidang Pengembangan Air Minum

Total (Trilyun) 12,421

Rincian Alokasi Per Tahun 2010 1,775

2011

2012

2,792

--------------------------------------------------------------------------


2,228

2013 2,680

2014 2,946

Dalam upaya pencapaian bidang Pengembangan Air Minum, dibutuhkan dana sebesar Rp. 12,421 triliun, dana tersebut akan dialokasikan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,775 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 2,792 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 2,228 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 2,680 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 2,946 triliun. Tabel 6.6 : Sekretariat Direktorat Jenderal NO 5

Bidang

Rincian Alokasi Per Tahun

Total (Trilyun)

Sekretariat Direktorat Jenderal

2010

1,817

2011

0,153

2012

0,358

0,420

2013 0,460

2014 0,427

Dalam upaya pencapaian Sekretariat Direktorat Jenderal, dibutuhkan dana sebesar Rp. 1,817 triliun, dana tersebut akan dialokasikan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 0,153 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 0,358 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 0,420 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,460 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 0,427 triliun. Tabel 6.7 : Bina Program NO 6

Total (Trilyun)

Bidang Direktorat Bina Program

0,441

Rincian Alokasi Per Tahun 2010 0,131

2011 0,080

2012 0,085

2013 0,075

2014 0,070

Dalam upaya pencapaian bidang Direktorat Bina Program, dibutuhkan dana sebesar Rp. 0,441 triliun, dana tersebut akan dialokasikan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 0,131 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 0,080 triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 0,085 triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 0,075 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp. 0.070 triliun.

--------------------------------------------------------------------------


6-13

Tabel 6.8 : Matrik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014

6-14

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-15

6-16

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-17

6-18

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-19

6-20

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-21

6-22

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-23

6-24

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-25

6-26

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-27

6-28

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-29

6-30

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-31

6-32

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-33

6-34

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-35

6-36

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-37

6-38

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-39

6-40

--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------


6-41

Ba b 7 P E N U T U P

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014 merupakan acuan bagi setiap Satminkal/Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Selain program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014, sebagai implementasi untuk koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat dan dunia usaha agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang Cipta Karya (bidang Permukiman) yang lebih merata, maka Ditjen Cipta Karya memfasilitasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun dokumen perencanaan terpadu yang disebut dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). Dokumen ini mencerminkan perencanaan terpadu secara partisipatif oleh kabupaten/kota yang menggambarkan rencana kegiatan multi tahun (5 tahun), multi sektor, dan multi sumber dana (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat dan dunia usaha). Hingga saat ini telah terdapat sejumlah 427 kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RPIJM. Melalui RPIJM ini, diharapkan


7-1

pelayanan air minum dan sanitasi di tanah air dapat ditangani secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya (Permukiman) ini bertujuan untuk: (i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah; (ii) mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu; (iii) sebagai dokumen kelayakan dan kerjasama program dan anggaran pembangunan Bidang Cipta Karya (Permukiman) di daerah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (iv) mendorong pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya (Permukiman) di daerah dalam rangka memacu pertumbuhan kabupaten/kota dan pemerataan pembangunan; (v) mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun bidang Cipta Karya (Permukiman) sebagaimana dimaksud dalam Renstra Bidang Cipta Karya (Permukiman) 2010-2014 dan seterusnya maupun MDG 2015 yang akan datang.

7-2

--------------------------------------------------------------------------


LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 1

:

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

MATRIK ARAHAN RPJP NASIONAL 2005-2025 DALAM PENYUSUNAN RPJMN BIDANG CIPTA KARYA 2010-2014 PENJELASAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025

1.

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

Memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umatberagama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonseia dalam ragka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan bangsa.

1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarkat Indonesia yang beragam, beriman dan betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjwa patriotik, berkemang dinamis, dan berorientasi iptek. 2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, hakat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan dentitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan meciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan prouktf sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. 1. Pembangunan Agama; 2. Pembangunan dan Pemantapan Jati diri bangsa 3. Budaya Inovatif yang berorientasi IPTEK

2.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkuaitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negaranegara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. 2. meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

(a)

(b)

------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; - Pembangunan SDM - Pengendalian Penduduk - Pembangunan Pendidikan & Kesehatan - Pembangunan Kesehatan - Pembangunan Pem.Perempuan - Pembangunan Pemuda memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan disetiap wilayah menuju keungulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; - Perekonmian Domestik - Demokrasi Ekonomi - Kelembagaan Ekonomi - Pemerintah sbg fasilitator, regulator - Struktur ekonomi; - Iptek untuk ekonomi - Kebijakan Pasar Kerja - Investasi untuk pertumbuhan Ekonomi;

L1-1

Lampiran 1


PENJELASAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL 3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di bebagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis ativitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya sain global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. 4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. 5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta professional.

L1-2

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025 (c)

(d)

(e)


meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; - Penguasaan IPTEK - Pemanfaatan IPTEK membangun infrastruktur yang maju; - Kemitraan dengan swasta; - Prasarana SD Air; Kemitraan dg Dunia Usaha dan penguatan kelembag Masyarakat - Pembangunan Transportasi (Community Base dan Wilayah) - Pembangunan Pos - Sarana dan Prasarana dan Ketenagalistrikan; - Air Minum dan sanitasi melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara - Pembangunan Hukum - Pembangunan Aparatur

Lampiran 1





3.

Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum.

Memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seorang demi supremasi hukum dan teciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokratis. 3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. 4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demoratis yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi, dan kemitraan. 5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehinga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive community) yang mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism) yag sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan tidak memihak. 1. Penyempurnaan struktur politik. 2. Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat. 3. Penataan proses politik dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan. 4. Pengembangan budaya politik. 5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi. 6. Pembangunan hukum. 7. Pembangunan materi hukum. 8. Pembangunan struktur hukum. 9. Penerapan & penegakan hukum dan HAM. 10. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum. 11. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur Negara.

4.

Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

Membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuaan esensial minimum serta disegani di kawasn regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan konta-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

Terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dangangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. TNI yang profesional,komponen cadangan dan pndukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal. Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan.

1.

2.

3.


Keamanan nasional berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara. Pembangunan pertahanan yang mencakup meliputi wilayah darat yang tersebar dan beragam termasuk pulau-pulau terluar.. Sistem dan strategi pertahanan nasional kemampuan manangkal ancaman di wilayah terluar Indonesia dan kemampuan untuk mempertahankan wilayah daratan serta mengawasi dan melindungi wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan ruang udara nasional.

L1-3

Lampiran 1




ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025 4.

5.

6. 7. 5.

Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskian dan pengangguran secara drastis menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

1.

2.

3.

4.

L1-4

Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

1. 2.

3.

4.

5.


Postur dan struktur pertahanan...pergerakan cepat antar wilayah dan antar pulau dan mengatasi ancaman dengan efisien. peningkatan professionalisme Tentara Nasional Indonesia. a. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista b. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara...pembangunan sarana dan prasarana nasional terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani. Perlindungan wlayah yurisdiksi laut Indonesia. Meningkatkan profesionalisme Polri. Pengembangan wilayah dan Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil...penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu ’sistem wilayah pengembangan ekonomi’ Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhanya.

Lampiran 1




ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025 6.

7.

8. 9. 10. 11.

12.

13. 14.


Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pebangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien; Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan. Memberi perhatian yang lebih besar ada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk mayarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas ; (2) penyelengaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal,menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

L1-5

Lampiran 1


6.

Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari

7. Mewujudkan

Indonesia mejadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.




Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. 2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional. 3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang terbarukan. 2. Mengelola Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan. 3. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi. 4. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air. 5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan. 6. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis yang Unik dan Khas. 7. Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang ada di setiap wilayah. 8. Mitigasi Bencana Alam sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia. 9. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 10. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 11. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Menumbuhkan wawasan berhari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemafaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia. 2. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalm kerangka pertahanan negara. 4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

1. 2.

1.

3. 4.

5. 6. 7.

L1-6


Membangkitkan wawasan dan budaya bahari. Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM bidang kelautan. Menetapkan wilayah NKRI. Melakukan upaya pengamanan wilayah keaulatan yuridiksi dan aset NKRI, yang meliputi (a) peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; (b) pengembangan sistem monitoring, control, and survailance (MCS); (c) pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kcil terdepan; dan (d) peingkatan koordinasi keamanan dan penanganan pelanggaran di laut. Mengembangkan industri kelautan secara snergi, optial, dan berkelanjutan. Mengurangi dampak bencana pesisir & pencemaran laut. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.

Lampiran 1

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 8.

Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional.



Memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerjasama internasional, regional, dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

1. Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. 2. Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi difora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. 3. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam brbagai kerjasama internasional dalam ranka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. 4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konsteasi global. 5. Meningkatnya investasi perusahaanperusahaan Indonesia di luar negeri.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Peranan hubungan luar negeri. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri. Peningkatan kualitas diplomasi. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama. Pemeliharaan perdamaian dunia. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif.

L1-7

Lampiran 2

Lampiran-2

:

INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan

Indikator Outcome: 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek bangunan gedung dan lingkungan 3. Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan air limbah dan drainase 4. Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek pengelolaan persampahan 5. Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasikan bantek air minum 6. Penyusunan Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman 7. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya

Program: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

8.

9.

10.

Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman Jumlah kawasan yang terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya Jumlah kawasan yang mendapat akses prasarana dan sarana air limbah

TARGET 2010

2014

(4)

(5)

KETERANGAN /LOKASI (6)

0

Kab/Kota

205

Kab/Kota

32

Kab/Kota

226

Kab/Kota

34

Kab/Kota

226

Kab/Kota

22

Kab/Kota

150

Kab/Kota

0

Kab/Kota

100

Kab/Kota

496

Kab/Kota

496

Kab/Kota

496

Kab/Kota

496

Kab/Kota

1125

Kawasan

6740

Kawasan

33

Kawasan

209

Kawasan

64

Kawasan

508

Kawasan

---------------------------------------------------------------------------RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2010-2014

L2-1

Lampiran 2

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

TARGET

INDIKATOR

11. 12. 13.

14.

(3) Jumlah kawasan yang terangani pelayanan drainase Jumlah kawasan yang tertangani sistem persampahan Jumlah kawasan yang mendapat pelayanan air minum kepada penduduk kota/kabupaten Dukungan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya

2010

2014

(4)

(6)

(5)

39

Kawasan

106

Kawasan

55

Kawasan

210

Kawasan

103

Kawasan

783

Kawasan

IKU:

L2-2

1.

Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan mereplikasi bantek permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, pengelolaan air limbah dan drainase, pengelolaan persampahan dan air minum

88

Kab/Kota

969

Kab/Kota

2.

Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman.

992

Kab/Kota

992

Kab/Kota

3.

Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukiman, terlayani penataan bangunan gedung dan lingkungannya mendapat akses prasarana dan sarana air limbah, tertangani pelayanan drainasenya, tertangani sistem persampahannya, serta mendapatkan pelayanan air minumnya.

1419

Kab/Kota

8556

Kab/Kota

4.

Jumlah penyelenggara air minum yang mampu meningkatkan kinerja pelayanannya

30

%

38


KETERANGAN /LOKASI

%

Lampiran 2

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

UNIT ORGANISASI PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1.

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman

Anggaran (Rp. Triliun)

KETERANGAN /LOKASI

(6)

(7)

11.6772

Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrstruktur bidang permukiman

1.

Jumlah Produk NSPK nasional bidang permukiman

2

produk

5

produk

0.007

2. Jumlah Produk NSPK daerah bidang permukiman

80

produk

205

produk

0.076

3. Jumlah kab/kota yang memperoleh pendampingan penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

50

Kota/Kab

207

Kota/Kab

0.292

4. Jumlah Kab/Kota yang memperoleh pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Perkotaan dan Perdesaan yang setara dengan 500 kawasan

30

Kota/Kab

207

Kota/Kab

0.290


Pusat

Semua provinsi

Kab. Aceh Timur; Kab. Aceh Tengah; Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Besar; Kab. Pidie; Kab. Bireuen; Kab. Aceh Tamiang; Kab. Pidie Jaya; Kota Banda Aceh; Kota Sabang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe; Kota Subulussalam; Kab. Tapanuli Selatan; Kab. Toba Samosir; Kab. Simalungun; Kab. Deli Serdang; Kota Sibolga; Kota Pematang Siantar; Kota Tebing Tinggi; Kab. Labuhan Batu; Kota Binjai; Kota Padang Sidempuan; Kota Gunung Sitoli; Kab. Solok; Kab. Sawahlunto/Sijunjung; Kab. Tanah Datar; Kab. Dharmas Raya; Kota Padang; Kota Solok; Kota Sawah Lunto; Kota Padang Panjang; Kota Bukittinggi; Kota Payakumbuh; Kota Pariaman; Kab. Kuantan Singingi; Kab. Indragiri Hilir; Kab. Pelalawan; Kab. Kampar; Kab. Rokan Hilir; Kota Pekan Baru; Kota Dumai; Kab. Natuna; Kab. Lingga; Kota Batam; Kota Tanjung Pinang; Kab. Merangin; Kab. Batang Hari; Kab. Muaro Jambi; Kab. Tanjung Jabung Timur; Kab. Tanjung Jabung Barat; Kab. Bungo; Kota Jambi; Kota Sungai Penuh; Kab. Bengkulu Selatan; Kab. Rejang Lebong; Kab. Bengkulu Utara; Kab. Seluma; Kab. Kepahiang; Kab. Bengkulu Tengah; Kota Bengkulu; Kab. Ogan Komering Ulu; Kab. Ogan Komering Ilir; dll Kota Medan Kws. Medan Tembung; Deli Serdang Kws. Tembung; Kab. Pesisir Selatan; Kab Solok Selatan; Kota Dumai Kab. Kampar; Kab. Sarolangun; Kota Palembang Kws. 3-4 Ulu; Kebon Pedes Kota Bogor; Majalaya Kab Bandung; Kali Gawe Kota Semarang; Tegal Panggung Kota Yogyakarta; Ciptomuyo Kota Malang; Tambak Sawah Kota Sidoarjo; Kab. Kubu Raya; Kab. Kayong Utara; Kab. Kapuas; Kab. Tapin; Sungai Dama Kota Samarinda; Kab. Minahasa Selatan; Kab. Bole Bolango; Kab. Donggala; Luwu Timur Kws Towoti; Kab. Polewali Mandar; Kab. Kolaka; Tabanan; Kota Bima; Kab. Maluku Tengah; Kota Ternate Kel Bastiong; Kota Bajarmasin; Kab. Gowa

L2-3

Lampiran 2

L2-4

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(3)

(4)

5. Jumlah produk pendampingan penyusunan rencana tindak

95

Produk

207

Produk

0.272

6. Jumlah produk diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat dan swasta

0

Produk

60

Produk

0.026

7. Jumlah kawasan kumuh di perkotaan setara 414 Ha yang tertangani

95

Kws

Kws

1.358

207


KETERANGAN /LOKASI (7) Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); Aceh Singkil(1) ; Kab.Pesisir Selatan (1);Kab.Solok Selatan (1);Kab.Dharmasraya (1);Kab.Tanah Datar (1);Kab.Pasaman (1);Kab.Pasaman Barat (1);Kota Padang (1);Kota Bukittinggi (1);; Pekanbaru (1); Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelalawan (1); Dumai (1); Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kab. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kab. Bengkulu Selatan (1); Kab. Rejang Lebong (1); Kab. Bengkulu Utara (1); Kab. Banyuasin (1); Kab. Musi Banyuasin (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kab. Lampung Selatan (1); Kota Serang (1); Kab. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kab. Bandung Barat (1); Kab. Bandung (1); Kab. Majalnegka (1); Kab. Sumedang (1); Kabupaten Blora; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Semarang;Kabupaten Pemalang; Kota Salatiga; Kab. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember;; Kab. Kubu Raya (1); Kab. Sambas (1); Kota Pontianak (1); Kab. Bengkayang (1); Kab. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin; Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru;; Kota Balikpapan; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Kartanegara; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kab. Minut; Kota Gorontalo (3); Kab. Gorontalo (2); Kab. Boalemo (2); Kab. Pohuwato (1); Kota Palu; Kab. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kab. Wajo;; Kab. Mamuju (1); Kab. Buton; Kota Kendari; Kab. Kolaka;; Kab. Klungkung; Kab. Karangasem; Kab. Lombok Barat (1); Kab. Lombok Timnur; Kab. Sumbawa; Kab. Sumba Timur; Kota Kupang; Kab. TTU; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kab. Maluku Tengah (1);; Kota Ternate; Kab. Halteng; Kota Sofifi (1); Kota Jayapura; Kab. Jayapura; Kota Timika; Kab.Sorong Aimas; Kab. Sorong. 33 Provinsi

Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); Aceh Singkil(1) ; Kab.Pesisir Selatan (1);Kab.Solok Selatan (1);Kab.Dharmasraya (1);Kab.Tanah Datar (1);Kab.Pasaman (1);Kab.Pasaman Barat (1);Kota Padang (1);Kota Bukittinggi (1); Pekanbaru (1); Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelalawan (1); Dumai (1);; Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kab. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kab. Bengkulu Selatan (1); Kab. Rejang Lebong (1); Kab. Bengkulu Utara (1); Kab. Banyuasin (1); Kab. Musi Banyuasin (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kab. Lampung Selatan (1);; Kota Serang (1); Kab. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kab. Bandung Barat (1); Kab. Bandung (1); Kab. Majalnegka (1); Kab. Sumedang

Lampiran 2

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

2014


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

8. Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya

9. Jumlah kawasan perumahan bagi MBR

TARGET

3,960

104

unit

Kawasan

26,700

240

unit

3.330

Kawasan

0.837


KETERANGAN /LOKASI (7) (1);; Kabupaten Blora; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Semarang;Kabupaten Pemalang; Kota Salatiga;; Kab. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember; Kab. Kubu Raya (1); Kab. Sambas (1); Kota Pontianak (1); Kab. Bengkayang (1); Kab. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin; Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru;; Kota Balikpapan; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Kartanegara;; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kab. Minut; Kota Gorontalo (3); Kab. Gorontalo (2); Kab. Boalemo (2); Kab. Pohuwato (1);; Kota Palu; Kab. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kab. Wajo;; Kab. Mamuju (1);; Kab. Buton; Kota Kendari; Kab. Kolaka;; Kab. Klungkung; Kab. Karangasem; Kab. Lombok Barat (1); Kab. Lombok Timur; Kab. Sumbawa; Kab. Sumba Timur; Kota Kupang; Kab. TTU; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kab. Maluku Tengah (1);; Kota Ternate; Kab. Halteng; Kota Sofifi (1); Kota Jayapura; Kab. Jayapura; Kota Timika; Kab.Sorong Aimas; Kab. Sorong. Kota Banda Aceh, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai,Kota Sibolga,Kota Medan,Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kota Bengkulu, Kota Pekanbaru,Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Palembang,Kota Pangkal Pinang, Kota Bandar Lampung, Kab. Serang, Kota Tangerang, Provinsi Dki, Kota Bandung, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cirebon, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Semarang, Kab. Cilacapkota Surakarta, Kab Karanganyar, Kab Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kab Kudus, Kota Salatiga, Kab Purwokerto, Kota Yogyakarta, Kab Sleman, Kab Bantul, Kab. Gresik, Kab Lamongan, Kota Surabaya, Kota Malang, Kab Jember, Kab Jombang, Kab Sidoarjo, Kab Kediri, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kota Makassar, Kab Luwu Timur, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Gorontalo, Kota Palu, Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kab Kolaka, Kota Ambon,Kota Jayapura Sabang (1); Aceh Barat Daya (1); Bireuen(1); Aceh Singkil(1) ; Kab.Pesisir Selatan (1);Kab.Solok Selatan (1); Kab.Dharmasraya (1);Kab.Tanah Datar (1);Kab.Pasaman (1);Kab.Pasaman Barat (1);Kota Padang (1);Kota Bukittinggi (1);; Pekanbaru (1); Kampar (1); Kuantan Singingi (1); Pelalawan (1); Dumai (1);; Kota Tanjungpinang (1); Kota Batam (1); Kota Jambi (1); Kab. Sarolangun (1); Kota Bengkulu (1); Kab. Bengkulu Selatan (1); Kab. Rejang Lebong (1); Kab. Bengkulu Utara (1); Kab. Banyuasin (1); Kab. Musi Banyuasin (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1); Kota Lubuklinggau (1); Kota Pangkalpinang (1); Kota Bandar Lampung (1); Kota Metro (1); Kab. Lampung Selatan (1); Kota Serang (1); Kab. Tangerang (1); Kota Pandeglang (1); Kota Depok (1); Kab. Bandung Barat (1); Kab. Bandung (1); Kab. Majalnegka (1); Kab. Sumedang (1); Kabupaten Blora; Kabupaten Kudus; Kabupaten Jepara; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Semarang;Kabupaten Pemalang; Kota Salatiga; Kab. Sleman; Bantul; Kulon Progo; Sumenep; Ngawi; Bangkalan; Pasuruan; Jember; Kab. Kubu Raya

L2-5

Lampiran 2

1

L2-6

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

2014


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TARGET

10. Jumlah kawasan permukiman rawan bencana (Sumatera Barat, dll)

3

Kawasan

15

Kawasan

0.065

11. Jumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan setara 600 Ha yang tertangani

55

kawasan

205

kawasan

0.780

12. Jumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial

50

kawasan

185

kawasan

1.285

13. Jumlah Desa Tertinggal yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman 1

1,500

Desa

2.800

Desa

8803

Telah mengakomodasi isu Pengarusutamaan Gender


KETERANGAN /LOKASI (7) (1); Kab. Sambas (1); Kota Pontianak (1); Kab. Bengkayang (1); Kab. Kobar (1); Kota Palangkaraya (1); Banjarmasin; Barito Kuala; Tapin; Banjarbaru; Kota Balikpapan; Kab. Penajam Paser Utara; Kab. Kutai Kartanegara;; Kota Manado; Kota Bitung; Kota Kotamobagu; Kab. Minut; Kota Gorontalo (3); Kab. Gorontalo (2); Kab. Boalemo (2); Kab. Pohuwato (1); Kota Palu; Kab. Banggai; Kota Makassar; Kota Takalar; Kab. Wajo; Kab. Mamuju (1); Kab. Buton; Kota Kendari; Kab. Kolaka;; Kab. Klungkung; Kab. Karangasem; Kab. Lombok Barat (1); Kab. Lombok Timur; Kab. Sumbawa; Kab. Sumba Timur; Kota Kupang; Kab. TTU; Kota Tual (1); Kota Ambon (1); Kab. Maluku Tengah (1); Kota Ternate; Kab. Halteng; Kota Sofifi (1); Kota Jayapura; Kab. Jayapura; Kota Timika; Kab.Sorong Aimas; Kab. Sorong. Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Barat; Kab. Tapanuli Tengah; Kab. Tapanuli Selatan; Kab. Pasaman; Kab. Agam; Kab. Padang Pariaman; Kota Padang; Kab. Pesisir Selatan; Kab. Bengkulu Utara , Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Lampung Selatan; Kab. Pandeglang; Kab. Sukabumi; Kab. Cianjur; Kab. Garut; Kab. Ciamis; Kab. Cilacap; Kab. Bantul; Kab. Kulonprogo; Prop. NTB, Prop. NTB; Prop. Gorontalo, Prop. Sulawesi Tengah; Prop. Papua ; Prop. Papua Barat Kab. Bireun (1); Kab. Serdang Bedagai (2); Kab. Pesisir Selatan (2); Kab. Kampar (1); Kab. Bintan (1); Kab. Sarolangun (2); Kab. Batanghari (2); Kab. Kaur Selatan (1); Kab. Maje (1); Kab. Ogan ilir (1); Kab. Musirawas (1); Kab. Bangka Selatan (1); Kab. Lampung Selatan (2); Kab. Serang (2); Kab. Ciamis (1); Kab. Karawang (1); Kab. Magelang (1); Kab. Purworejo (1); Kab. Boyolali (1); Kab. Gunung Kidul (1); Kab. Bantul (1); Kab. Malang (2); Kab. Sambas (1); Kayong Utara (1); Kab. Seruyan Kec. Seruyan Ilir Ds. Bangun Harja (1); Kab. Banjar (1); Kab. Malinau (1);; Kab. Bolmut (1); Kab. Mina Selatan Kws. Tatapaan; Kab. Gorontalo Utara (1); Kab. Poso Kws. Wakai; Kab. Bone (1); Kab. Majene (1); Kab. Kolaka (1); Kab. Klungkung (1); Kab. Bima (1); Kab. Lombok Barat (1); Kab. Sikka kws. Pesisir Sikka; Kab. Seram Bagian Timur (1); Kab. Halmahera Timur Kws. Wasile; Kota Jayapura; Kab. Raja Ampat (1). Kab. labuhanbatu; Kab. Labuhan batu utara; Kab. labuhanbatu selatan; Kab. Simalungun; Kab. Dairi; Kab. Karoka; Kab. Langkat; Kab. Bangka; Kab. Belitung; Kab. bangka selatan;Kab. Marangin; Kab. muaro jambi; Kab. rejang lebong; Kab. Kaur; Kab. muko-muko; Kab. Lebong; Kab. tanah laut; Kab. hulu sungai selatan; Kab. Tabalong; Kab. hulu sungai tengah; Kab. Banjar ; Kab. Sintang; Kab. kapuas hulu; Kab. Landak; Kab. Mamuju; Kab. mamuju utara; Kab. Sinjai; Kab. Jeneponto; Kab. Bone; Kab. Enrekang; Kab.lombok timur; Kab. Bima; Kab. Sumbawa; Kab. sumbawa barat Kab. Pesisir Selatan (1); Kab. Solok Selatan (1); , Kab. Lingga; Kab. Anambas;, Kab. Banyuasin (1); Kab. OKU (1); Kab. Ogan Ilir (1);, Kab. Belitung (1); Kab. Bangka Selatan (1);, P. Pewahang, Kab. Serang (2) P. Tunda/ P. Panjang, Kabupaten Jepara;Kabupaten Semarang; kabupaten Kendal;, Kab. Bengkayang (1); Kab. Kayong Utara (1);, Kab. Gunung Mas (1); Kab. Pulau Pisang (1);, HSU, Banggai, Bangkep, Kab. Pangkep; Kab. Selayar;, Kab. Polman (1); Kab. Mamuju (1), Kab. Bombana(1); Kab. Buton (1);, Kab. Klungkung (1); Kab. Karangasem (1), Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Utara;, Kab. TTU; Kab. Sumba Barat, Kab. MTB

Lampiran 2

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2010

(3)

14. Jumlah kawasan setara 500 Ha yang terbangun prasarana dan sarana lingkungan permukiman 2

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

(4) kawasan

39

102

kawasan

UNIT ORGANISASI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN 1.

2

Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingku ngan Permukiman

Meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan

0.259

KETERANGAN /LOKASI (7) Kab. Aceh Besar (1); Kab. Aceh Jaya (1); Pulau Rupat; Kws. Pasir Limau Kapas;; Anambas; Kota Batam; Kab. Natuna; Kab. Kapuas Hulu (1); Kab. Sambas (1); Kab. Sanggau (1); Kab. Sintang (1);; Kab. Nunukan (1); Kab. Kutai Barat (1); Kab. Kep. Sitaro; Kab. Krp. Sangihe; Kab. Kupang; Kab. Rote Ndao; Kab. Belu; Kab. Alor; Kab. MBD; Kab. MTB; Kab. Halut Kws. P. Morotai; Kab. Boven Digul; Kab Raja Ampat Kp. Dorekar; P. Fani;

9.569 1.

Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

7

2. Jumlah Bantek dan pendampingan penyusunan NSPK Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

32

Bantek

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RTBL

32

4. Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK) 5. Jumlah kawasan yang mendapat fasilitasi penyusunan rencana tindak penataan dan revitalisasi kawasan

Paket

Paket

0.019

226

Bantek

0.113

kab/kota

193

kab/kota

0.116

41

kab/kota

125

kab/kota

0.066

32

Kawasan

155

Kawasan

0.078

37

Pusat

Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain Kab Asahan, Kab Solok, Kab Ogan Komering Ulu, Kota Cilegon, Kota Bekasi, Kab Bandung, Kab Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kab Magelang, Kota Malang, Kab Malang, Kota Blitar, Kota Samarinda, Kota Makasar, Kab Gowa, dll.

Kawasan yang dipilih diutamakan mengacu pada PP no.26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKSN. Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kota Medan, Kab Asahan, Kota Padang, Kota Batam, Kab Ogan Komering Ilir, Kab Lampung Selatan, Kota Jakarta Timur, Kab Tangerang, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Malang, Kota Pontianak, Kota Makasar, dll. Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kab Muara Enim, Kab Tulang Bawang, Kab Magelang, Kab Madiun, Kab Kutai Kertanegara, Kab Lombok Timur, dll.

Kawasan yang dipilih diutamakan mengacu pada PP no.26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKSN. Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota Tasikmalaya, Kota Samarinda, Kab Bengkalis, Kab Pekalongan, Kab Sidoarjo, Kab Sumenep, Kab Kutai Kertanegara, dll

Telah mengakomodasi isu Wilayah Perbatasan dan Terpencil


L2-7

Lampiran 2

L2-8

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(3)

(4)

6. Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH)

33

kab/kota

213

kab/kota

0.062

7. Jumlah kab/kota yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah

33

Kawasan

160

Kawasan

0.061

8. Jumlah Provinsi yang melaksanakan fasilitasi Penguatan Kelembagaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pelatihan (TOT), Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan pendataan serta pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, dengan mengundang seluruh Kab/kota

33

Provinsi

33

Provinsi

0.209

9. Jumlah Provinsi yang melaksanakan Pemeriksaan keandalan bangunan gedung termasuk gedung dan rumah negara dengan mengambil beberapa Kab/Kota terpilih yang ada pada masing-masing wilayahnya.

33

Provinsi

33

Provinsi

0.032


KETERANGAN /LOKASI (7) Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Dumai, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kab Bintan, Kab Banyuasin, Kab Bone, dll.

Jumlah kawasan hasil identifikasi yang akan difasilitasi adalah Kab Bireun, Kab Madiun, Kab Padang Pariaman, Kab Karimun, Kab Bungo, Kota Pagar Alam, Kab Lampung Timur Kab Ngawi, Kab Banjar, Kota Kediri, Kab Singkawang, Kab Barito Timur, Kota Manado, Kab Lombok Utara, Kab Ende, dll

Seluruh Propinsi

Seluruh Propinsi

Lampiran 2

3

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(3)

(4)

10. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan bangunan gedung negara dan bersejarah

5

kab/kota

65

kab/kota

0.240

11. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

7

kab/kota

111

kab/kota

0.329

12. Jumlah Kab/Kota yang mendapat dukungan pengembangan sarana dan prasarana aksesibilitas bangunan gedung

10

kab/kota

128

kab/kota

0.043

13. Jumlah Kawasan setara 7.380 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada kawasan yang direvitalisasi

32

Kawasan

152

Kawasan

1.137

14. Jumlah Kawasan setara 369 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau 3

39

kawasan

207

kawasan

0.562

15. Jumlah kawasan setara 442 Ha yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah

65

kawasan

160

kawasan

0.400

KETERANGAN /LOKASI (7) Sasaran adalah kota metro/ kota besar, diantaranya Kota Medan, Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Makasar, dll

Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kab Muara Enim, Kab Tulang Bawang, Kab Magelang, Kab Madiun, Kab Kutai Kertanegara, Kab Lombok Timur, dll.

Kab/Kota yang difasilitasi antara lain : Kota Sabang, Kab Nias, Kota Solok, Kab Lampung Tengah, Jakarta Utara/Barat/Timur, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Surakarta, Kota Madiun, Kota Magelang, Kota Balikpapan, dll.

Kawasan yang dipilih diutamakan mengacu pada PP no.26/2007 sesuai PKN, PKW dan PKSN. Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota Tasikmalaya, Kota Samarinda, Kab Bengkalis, Kab Pekalongan, Kab Sidoarjo, Kab Sumenep, Kab Kutai Kertanegara, dll Kab/Kota yang akan difasilitasi antara lain : Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Dumai, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Palangkaraya, Kota Samarinda, Kab Bintan, Kab Banyuasin, Kab Bone, dll.

Jumlah kawasan hasil identifikasi yang akan difasilitasi adalah Kab Bireun, Kab Madiun, Kab Padang Pariaman, Kab Karimun, Kab Bungo, Kota Pagar Alam, Kab Lampung Timur Kab Ngawi, Kab Banjar, Kota Kediri, Kab Singkawang, Kab Barito Timur, Kota Manado, Kab Lombok Utara, Kab Ende, dll

Telah mengakomodasi isu Climate Change


L2-9

Lampiran 2

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2010

(3)

16. Jumlah Provinsi yang mendapat pengembangan PIP2B 17. Jumlah Kelurahan/Desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) 4

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

(4)

22

Provinsi

9,556

kel/desa

33

21,984

Provinsi

0.160

kel/desa

5.943

UNIT ORGANISASI PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1.

4

L2-10

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan

KETERANGAN /LOKASI (7) Semua Provinsi

Semua Provinsi

8.320

Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standarisasi teknis dan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur bidang sanitasi dan persampahan

1.

Pusat

Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah yang tersusun

3

buah

25

buah

0.019

2. Jumlah NSPK untuk drainase yang tersusun

2

buah

20

buah

0.020

3. Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah 4. Jumlah Bantek, Bimtek dan pendampingan (SSK) pengelolaan drainase 5. Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan air limbah

34

keg

226

keg

0.423

8

keg

50

keg

0.068

Semua provinsi

6

Paket

35

Paket

0.056

Semua provinsi

Telah mengakomodasi isu Pengarusutamaan Gender


Pusat

Semua provinsi

Lampiran 2

5 6 7

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(3)

(4)

6. Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan drainase

2

Paket

7. Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah

34

keg

8. Jumlah monev kinerja pengembangan drainase 9. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site 5 10. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site 6 11. Jumlah kawasan yang luas genangannya berkurang 7 12. Jumlah NSPK untuk pengelolaan persampahan yang tersusun 13. Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan persampahan 14. Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan pengelolaan persampahan

7

Keg

11

kawasan

30

26

3

22

2

KETERANGAN /LOKASI (7) Semua provinsi

Paket

0.037

226

keg

0.029

50

Keg

0.007

11

kawasan

4.127

Kota Medan, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Tangerang, Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Makassar dan Kota Denpasar

kawasan

210

kawasan

0.331

Semua provinsi

kawasan

50

kawasan (4600 Ha)

3.204

Semua provinsi

buah

30

buah

0.029

Pusat

Bantek, Bintek, dan pendampin gan SSK

0.154

Semua provinsi

paket

0.037

Semua provinsi

Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK

paket

15

150

15

Semua provinsi

Semua provinsi

Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change


L2-11

Lampiran 2

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(3)

(4)

15. Jumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat 8

2

kab/kota

16. Jumlah monev kinerja pengembangan persampahan

21

keg

17. Jumlah kawasan yang telayani infrastruktur persampahan 9

55

18. Jumlah prasarana pengumpulan sampah 10 19. Jumlah prasarana persampahan terpadu 3R 11

kab/kota

0.015

150

keg

0.019

kawasan

210

kawasan

5.212

0

unit

250

unit

0.107

50

lokasi

250

lokasi

0.181

15

UNIT ORGANISASI PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM 1.

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(7) Semua provinsi

Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Pekalongan, Kota Palembang, Kota Mataram, Kota Bukittinggi, Kab. Serdang Bedagai, Kota Bitung, Kota Amuntai, Kota Yogyakarta, Kota Bandar Lampung, Kota Tangerang dan Kota Medan Semua provinsi

Semua provinsi

Semua provinsi

12.421

Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standarisasi teknis dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum minum

1.

Jumlah NSPK tentang air minum yang tersusun

4

buah

2. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK

0

Kab/Kota

3. Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan

30

Kab/Kota

buah

0.044

100

Kab/Kota

0.060

200

Kab/Kota

22

8

Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change 11 Telah mengakomodasi isu Climate Change 9

10

L2-12

KETERANGAN /LOKASI


0.209

Pusat

32 Propinsi (termasuk Renstra BPPSPAM Rp. 10 Milyar)

32 Propinsi

Lampiran 2

12 13

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(3)

(4)

4. Jumlah penyelenggara air minum yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan

18

Kab/Kota

100

Kab/Kota

0.025

5. Jumlah PDAM yang memperoleh pembinaan

35

PDAM

185

PDAM

0.927

6. Jumlah pengelola air minum non-PDAM yang memperoleh pembinaan

30

Non PDAM

225

Non PDAM

0.069

7. Jumlah Monev kinerja pengembangan pengelolaan air minum

50

Kab/Kota

299

Kab/Kota

0.058

8. Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS

3

PDAM

23

PDAM

0.042

9. Jumlah PDAM terfasilitasi untuk mendapatkan pinjaman bank

20

PDAM

107

PDAM

0.020

10. Jumlah studi alternatif pembiayaan

0

laporan

9

laporan

0.009

11. Jumlah propinsi yang melaksanakan kampanye 12

32

propinsi

propinsi

0.050

12. Jumlah aktivitas reuse dan daur ulang air 13

0

lokasi

lokasi

0.024

13. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan)

74

kawasan

kawasan

1.254

160

8

577

KETERANGAN /LOKASI (7) 32 Propinsi

32 Propinsi (termasuk Renstra BPPSPAM Rp. 171.1 Milyar)

32 Propinsi

32 Propinsi (termasuk Renstra BPPSPAM Rp. 6.4 Milyar)

Semarang, Kab/Kota Sukabumi, Banjarmasin, (Banjar), Kendari, Palangkaraya, Singkawang, Pontianak, Mataram, Lombok Tengah, Bitung, Solo Raya (Solo dan Wonogiri, Magelang), Balikpapan, Gowa, Tasikmalaya, Ciamis, Lampung Selatan, Bogor, Lahat, Tangerang Selatan, Bengkulu, Inhil, Padang, Jambi, Banda Aceh, Subang (termasuk Renstra BPPSPAM Rp. 12.5 Milyar) 32 propinsi

Pusat

32 propinsi

Banjarm asin, Tangerang, Medan, Surakarta, Surabaya, Cirebon, Yogyakarta, Sem arang

32 Propinsi

Telah mengakomodasi isu Climate Change Telah mengakomodasi isu Climate Change


L2-13

Lampiran 2

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2010

(3)

14. Jumlah IKK yang terfasilitasi

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

(4)

144

IKK

820

IKK

1440

lt/det

8200

lt/det

15. Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan)

1472

desa

4650

desa

4.223

16. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET)

18

kawasan

100

kawasan

0.292

170

lt/det

960

lt/det

13

l/dt

65

lt/det

17. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan)

53 310

kawasan

L2-14

Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman

Jumlah dukungan manajemen dan jumlah kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah persamahan dan drainase pada lokais pasca bencana/konflik sosial

0.186

(7) 32 Propinsi

32 Propinsi

Kep. Riau, Kaltim, Kalbar, Sulut, NTT, Malut, Maluku, Papua, Sumut, Kalteng, Kalsel, Babel

21 Propinsi

lt/det

UNIT ORGANISASI PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 1.

4.929

KETERANGAN /LOKASI

1.817 1.

Jumlah terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Penggajian dan Perkantoran

1900

Pegawai

9500

Pegawai

0.660

2. Jumlah terselenggaranya Administrasi dan Pengelolaan Pegawai

13

paket

65

paket

0.096

3. Jumlah meningkatnya Kemampuan dan Kehandalan SDM dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Akuntansi

8

paket

40

paket

0.095

4. Jumlah terselenggaranya Pembinaan Hukum dan Tersedianya Perangkat Penataan Hukum

9

paket

45

paket

0.039


Pusat

Pusat

Pusat

Pusat

Lampiran 2

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(3)

(4)

5. Jumlah terselenggaranya Pembinaan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Perlengkapan

9

paket

45

paket

0.059

6. Jumlah terselenggaranya Pembinaan dan Pelaksanaan habitat

1

paket

5

paket

0.025

7. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan layak

5

Paket

25

Paket

0.19

8. Jumlah tersedianya Penyediaan Prasarana dan sarana Persampahan dan Drainase pada Lokasi Pasca Bencana/Konflik Sosial

5

Paket

31

Paket

0.13

9. Jumlah tersedianya Penyediaan Prasarana Air Minum dan Air Limbah pada Lokasi Pasca Bencana / Konflik Sosial

13

Paket

65

Paket

0.28

10. Jumlah terpenuhinya Cadangan Mendesak Bidang Perkim pada Lokasi Pasca Bencana / Konflik Sosial

5

Paket

33

Paket

0.24


KETERANGAN /LOKASI (7) Pusat

Pusat

Pusat

Pusat

Pusat

Pusat

L2-15

Lampiran 2

2014


KETERANGAN /LOKASI

(5)

(6)

(7)

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

UNIT ORGANISASI PELAKSANA: DIREKTORAT BINA PROGRAM 1.

Meningkatnya penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman yang dimanfaatkan oleh kabupaten/kota

1.

Jumlah penyusunan Kebijakan dan Strategi bidang Permukiman

6

paket

30

paket

0.09

2. Jumlah penyusunan Program dan Anggaran bidang Permukiman

7

paket

35

paket

0.09

3. Jumlah penyusunan Kerjasama Luar Negeri dan Pola Investasi bidang permukiman

8

paket

40

paket

0.09

4. Jumlah penyusunan Evaluasi dan Kinerja bidang Permukiman

6

paket

30

paket

0.09

5. Jumlah penyusunan Data dan Informasi Bidang Permukiman

7

paket

35

paket

0.09

JUMLAH TOTAL

50.00

UNIT ORGANISASI PELAKSANA: BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

0.234

1.

L2-16

Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman

0.441

Dukungan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Terselenggaranya pembinaan kepada PDAM

1.

Jumlah PDAM yang dibina

Terselenggaranya Diklat air minum

2. Jumlah penyelenggaraan diklat

Terselenggaranya Monev

3. Jumlah monev

8

PDAM

62

PDAM

0.159

3

Kab/Kota

24

Kab/Kota

0.006

38

Kab/Kota

299

Kab/Kota

0.014


Pusat

Pusat

Pusat

Pusat

Pusat

Tersebar di 33 Provinsi

Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Menado, Denpasar, Ambon

Tersebar di 33 Provinsi

Lampiran 2

PROGRAM/ KEGIATAN (1)

OUTCOME/ OUTPUT (2)

2014


(5)

(6)

TARGET

INDIKATOR/ OUTPUT

2010

(3)

(4)

Tersedianya konsep NSPK air minum

4. Jumlah konsep NSPK

1

NSPK

Terlaksananya penyelenggaraan SPAM sesuai NSPK

5. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan SPAM sesuai NSPK

2

Kab/Kota

Terfasilitasinya pinjaman perbankan

6. Jumlah PDAM yang mendapat fasilitas perbankan / sumber pembiayaan

9

Terselenggaranya pendampingan KPS

7. Jumlah PDAM / Kab / Kota yang mendapat pendampingan KPS

Tersedianya alternatif pembiayaan/pola investasi SPAM

8. Jumlah studi alternatif pembiayaan / pola investasi

NSPK

0.004

19

Kab/Kota

0.016

PDAM

66

PDAM

0.015

2

PDAM / Kab /Kota

14

PDAM / Kab /Kota

0.014

1

Studi

Studi

0.007

4

6


KETERANGAN /LOKASI (7) Pusat

Kab.Tasikmalaya, Kab.Kudus, Kab. Lombok Timur, Kab.Wonosobo, Kab.Cilacap, Kab. Klaten, Kab.Kuningan, Kab.Sukoharjo, Kota Tegal, Kab.Pekalongan, Kota Pekalongan, Banyumas, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab.Karawang, Kab.Bekasi, Kota Bekasi Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Bandar Lampung, Kota Medan, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kab. Bandung, Kab. Subang, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kota Semarang, Kota Yogyakarta.(Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Surabaya)**(DKI Jaya, Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang)*** Pusat

L2-17

Lampiran 2

L2-8


Lampiran 3

Lampiran-3

:

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2010 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA


L3-1

Lampiran 3

L3-2


Lampiran 3


L3-3

Lampiran 3

L3-4


Lampiran 3


L3-5

Lampiran 3

L3-6


Lampiran 3


L3-7

Lampiran 3

L3-8


Lampiran 3


L3-9

Lampiran 3

L3-10


Lampiran 3


L3-11

Lampiran 3

L3-12


Lampiran 3


L3-13

Lampiran 3

L3-14


Lampiran 3


L3-15

Lampiran 3

L3-16


Lampiran 3


L3-17

Lampiran 3

L3-18


Lampiran 3


L3-19

Lampiran 3

L3-20


Lampiran 3


L3-21

Lampiran 4

Lampiran-4

NO

1.

:

DAFTAR RENCANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUTKUR

SASARAN (Hasil Outcome yang diharapkan)

Kementerian/ Lembaga terkait

Nama Proyek

Penanggung jawab

2010

Penyediaan Air Minum Kota Bandung

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Bandung

Jawa Bali

2.

Peningkatan dan Pembangunan IPAM Kota Medan

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Medan

3.

Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung

4.

Penyediaan Air Minum DKI Jakarta-BekasiKarawang

5.

Rencana Disbursement (Miliar Rupiah)

Lokasi 2011

2012

2013

2014

TOTAL

-

270,00

270,0

-

-

540,00

-

-

-

-

-

-

Sumatera

-

60,00

-

-

-

60,00

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Bandar Lampung

Sumatera

-

-

260,00

260,00

-

520,00

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI

Jawa Bali

-

-

1.300,00

1.300,00

1.170

3.770,00

-

-

-

-

-

-

Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi, Pemkab Karawang

6.

Penyediaan Air Minum Kabupaten Bekasi (Cikarang Barat & Cibitung)

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Bekasi

Jawa Bali

-

-

100,00

100,00

80,00

280,00

7.

Penyediaan Air Minum Kabupaten Bandung

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Bandung

Jawa Bali

-

-

60,00

60,00

50,00

170,00

8.

Penyediaan Air Minum Kabupaten Sumedang

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Sumedang

Jawa Bali

-

25,00

25,00

-

-

50,00

9.

Penyediaan Air Minum Kabupaten Indramayu

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Indramayu

Jawa Bali

-

5,00

5,00

-

-

10,00

10.

Penyediaan Air Minum Kabupaten dan Kota Cirebon

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Kuningan, Pemkab Cirebon, Pemkot Cirebon

Jawa Bali

-

70,00

70,00

-

-

140,00


L4-1

Lampiran 4

NO

SASARAN (Hasil Outcome yang diharapkan) Nama Proyek

L4-2

Kementerian/ Lembaga terkait

Rencana Disbursement (Miliar Rupiah)

Lokasi

Penanggung jawab

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

11.

Penyediaan Air Minum Kota Bekasi (Pondok Gede)

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Bekasi

Jawa Bali

-

-

110,00

110,00

-

220,00

12.

Penyediaan Air Minum Kota Surakarta

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Surakarta

Jawa Bali

-

-

35,00

35,00

-

70,00

13.

Penyediaan Air Minum Kabupaten Klungkung

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Klungkung

Jawa Bali

-

125,00

125,00

-

-

250,00

14.

Penyediaan Air Minum Kabupaten Maros

Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkab Maros

Sulawesi

-

60,00

55,00

-

-

115,00

15.

Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bogor dan Depok

Kementerian Pekerjaan Umum/Pemprov Jabar

Jawa Bali

240,00

160,00

-

-

-

400,00

16.

Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bandung dan Sekitarnya

Kementerian Pekerjaan Umum/Pemprov Jabar

Jawa Bali

480,00

320,00

-

-

-

800


Lampiran 4


L4-3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents