KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DISKUSI :

POHON & GREEN BUILDING

Merayakan Ulang Tahun Emas 50th Fakultas Kehutanan IPB Bogor 3 April 2013

Ir. Agoes Widjanarko MIP Sekretaris Jenderal Kementrerian Pekerjaan Umum

OUTLINE 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Latar belakang Kondisi Bangunan Gedung di Indonesia Pengaturan BG di Indonesia Prinsip Keberlanjutan dalam Perundangan bangunan gedung Peran Kementerian PU Konsep Pedoman Bangunan Gedung & Lingkungan Hijau Gerakan Hijau Kementerian PU Tantangan ke depan


1. LATAR BELAKANG Data dan Fakta Fakta tentang Bangunan Gedung di dunia:  Menghabiskan lebih dari 1/3 sumber daya dunia untuk konstruksinya;  Menggunakan 40% dari total energi global;  Menggunakan 12 % dari total persediaan air bersih;  Menghasilkan 40% dari total emisi greenhouse gas (GHG);  Pada tahun 2030, diperkirakan 1/3 total emisi CO2 dunia berasal dari bangunan gedung, dengan penyumbang terbesar dari negara-negara di Asia Sumber: IPCC, Fourth Assessment Report on Climate Change 2007


1. LATAR BELAKANG Komitmen Pemerintah dalam Perubahan Iklim Global A. Kebijakan terkait 1. Ratifikasi Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim lewat, UU No. 6/1994; 2. Ratifikasi Protokol Kyoto lewat UU No. 17/2004; 3. Pengembangan institusi, terkait dengan perubahan iklim; 4. Kebijakan Sektor Energi, termasuk di dalamnya: Inpres No. 10/2005 tentang Penghematan Energi; 5. Rencana Aksi Nasional Dalam Perubahan Iklim; 6. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

B. Rencana Aksi Penurunan GRK 1. Komitmen Indonesia secara sukarela menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dari kondisi Business as Usual/BAU, dan menjadi 41% apabila ada dukungan pendanaan internasional; 2. Dalam sektor energi dan transportasi, terdapat potensi efisiensi penghematan energi terkait bangunan gedung, bersumber dari : sektor industri (15-30%), sektor rumah tangga (10-20%), dan sektor komersial (10-20%); 3. Dilakukan dengan a.l: audit penggunaan energi dan penerapan standar konservasi energi untuk BG,


2. Kondisi Bangunan Gedung di Indonesia Perkiraan Konsumsi Energi dan Proyeksi Emisi CO2

Proyeksi kenaikan emisi CO2

Sumber: Global Insight, RISI, WMM, PLN, IEA: Indonesia GHG Abatement Cost Curve


Perkiraan penggunaan energi kian meningkat , terutama dari hunian dan komersial

3. Pengaturan Bangunan Gedung Skema hirarki UUBG, PPBG, dan peraturan lainnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Peraturan Presiden Peraturan Menteri dan SNI

- Rapermen BG Hijau - Juknis BG Hijau

Perda Bangunan Gedung

Kondisi geologis, geografis, sosial, kultural dan ekonomi setempat


Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, …… sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. (UUBG dan PPBG)


4. Prinsip Keberlanjutan dalam Perundangan UUBG dan PPBG Muatan Substansi

UUBG

PPBG

Penjelasan

Fungsi bangunan gedung

Pasal 6

Pasal 6 (1)

Kesesuaian peruntukan tata ruang

Persyaratan Peruntukan dan Intensitas BG

Pasal 11 (2) Pasal 12 (2)

Pasal 18 (4) Pasal 20 (4) Pasal 20 (5)

Pertimbangan keseimbangan lingkungan dan daya dukung lingkungan pada BG di atas/bawah air, dan atau P/S umum

Penjelasan Pasal 23 (1)

Penerapan penghematan energi pada BG

Persyaratan Arsitektur BG Penyediaan RTH pada BG

Pasal 14 (4)


Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan



Dikenakan pada BG yang menimbulkan dampak penting

Persyaratan Kesehatan

Pasal 22 (1)

Pasal 40 (3)

Sistem ventilasi dengan pertimbangan penghematan energi

Pasal 23 (1)

Pasal 41 (4)

Sistem pencahayaan dengan petimbangan penghematan energi

Pasal 24 (2)

Pasal 44 (1) Pasal 45 (3) Pasal 46 (2)

Sistem sanitasi yang aman bagi penghuni, masyarakat dan lingkungan. Penyediaan sistem saluran air hujan

Pasal 25 (1)


Penggunaan bahan bangunan yang aman, tidak berbahaya bagi pengguna dan lingkungan


5. Peran Kementerian Pekerjaan Umum Tur Bin Was Direktorat PBL, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU dalam penyelenggaraan BG Hijau, mempunyai tugas TurBinWas, yang meliputi: Pengaturan Penyusunan NSPK terkait dengan BG, termasuk BG Hijau

1. Draf Permen tentang BG Hijau 2. Juknis BG Hijau

Pembinaan

Pengawasan

Pembinaan terhadap semua stakeholder terkait penyelenggaran BG, meliputi antara lain: Pemerintah, pemda, masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, dunia usaha, dan lain-lain

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang BG, termasuk BG Hijau

1. Kab/Kota : Pendampingan Penyusunan Raperda BG 2. Stakeholder lainnya: Sosialisasi/diseminasi, pelatihan/workshops tentang BG, kerjasama teknis, dll


1. Monitoring/Evaluasi terhadap muatan program/ substansi/kepuasan masyarakat tentang Perda BG; 2. Evaluasi terhadap kontribusi pembangunan BG Hijau terhadap RAN-GRK

5. Peran Kementerian Pekerjaan Umum (lanjutan) Insiatif - Konsep Pedoman tentang Bangunan Gedung & Lingkungan Hijau  Penyusunan peraturan mengenai BG Hijau sebagai

respon isu global tentang ramah lingkungan, konservasi energi dan pengurangan CO2;  Definisi BG Hijau (Konsep)

“…adalah bangunan gedung yang menerapkan peningkatan efisiensi atas sumber daya yang digunakan pada bangunan, seperti energi, air, dan material yang digunakan dan sekaligus mereduksi dampak negatif pembangunannya pada manusia dan lingkungan.”

KRITERIA BANGUNAN GEDUNG HIJAU a. Pengelolaan tapak; b. Efisiensi penggunaan energi c. Efisiensi penggunaan air; d. Efisiensi penggunaan material dan sumber daya; e. Manajemen mutu dan kenyamanan; f. Manajemen penyelenggaraan.

 Konsep Draf Pedoman meliputi: Pedoman Umum Pembangunan (Perencanaan dan

Pelaksanaan), Pedoman Umum Pemanfaatan (Pemeliharaan dan Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala), Pembongkaran, dan Pembinaan Pelaksanaan


6. Konsep Pedoman Umum BG & Lingkungan Hijau Konsep Alur Penyelenggaraan Perencanaan

Pelaksanaan

Tahap Pembangunan

Audit

Pemeliharaa n dan Perawatan

1. Persyaratan Administratif 2. Persyaratan Teknis, dan Pemenuhan Kriteria BGH:

SLF

Dokumen Rencana Teknis BGH (Target yang ingin dicapai)

Pembongkaran

Tahap Pemanfaatan

Pengelolaan tapak Efisiensi energi Efisiensi air Material dan sumber daya Mutu dan kenyamanan dalam BGH • Manajemen penyelenggaraan BGH • • • • •

Kalkulasi mengenai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan

Pemeriksaan Berkala

Tahap

Audit

Kesesuaian antara Target dan Pelaksanaan Konstruksi


S L Fn

6.

Konsep Pedoman Umum BG & Lingkungan Hijau Bagan Proses Penyelenggaraan BG & Lingkungan Hijau UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PENDATAAN / PENDAFTARAN

RTRW KAB/KOTA, RDTRKP

AMDAL

TABG

TABG

TABG

RTBL

IMB

TABG SLFn

SLF

PELAKSANAAN

PERENCANAAN

TABG K T

TABG

RTB

PEMANFAATAN

PEMBONGKARAN

KI PEMBANGUNAN PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN

PELESTARIAN

PENYEDIA JASA KETERANGAN :

M KT KI RTB TABG SLF SLFn

-

Masyarakat Kajian Teknis Kajian Identifikasi Rencana Teknis Pembongkaran Tim Ahli Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi


Alur proses utama Alur proses penunjang Opsional

6. Konsep Pedoman Umum BG & Lingkungan Hijau

Identifikasi Proses, Pengaturan, dan Pelaku Berdasarkan bagan proses penyelenggaraan BG Hijau

A. Tahap Persiapan (Pra-Perencanaan Teknis) Proses

Pengaturan

Pelaku

1. Melakukan identifikasi fungsi bangunan dan persyaratan teknis BG hijau;

1. Pedoman Umum BG Hijau; 2. Perda tentang BG Hijau

1. Masyarakat/Instansi calon pemilik/pengguna BG hijau;

2. Konfirmasi kesesuaian persyaratan teknis dan peruntukan tata ruang dalam Advis Planning

1. RTRW/RDTRKP/Panduan detail kawasan (RTBL yang memuat persyaratan hijau kawasan); 2. Persyaratan mengenai dampak lingkungan; 3. Persyaratan tentang KLHS

1. Masyarakat/instansi calon pemilik/pengguna BG hijau; 2. Aparat Pemda (Dinas Tata Kota, Dinas LH)


6. Konsep Pedoman Umum BG & Lingkungan Hijau Identifikasi Proses, Pengaturan, dan Pelaku

Berdasarkan bagan proses penyelenggaraan BG Hijau

B. Tahap Perencanaan Teknis (1) Proses

Pengaturan

Pelaku

1. Pemilihan penyedia jasa (perencana/MK) yang memiliki kompetensi pada perencanaan/manajemen konstruksi Bg hijau

1. Pedoman Pemilihan Penyedia Jasa Perencanaan/MK BG hijau (perorangan atau badan hukum); 2. Tata cara Penyusunan Performance Based Contract

1. Masyarakat/Instansi calon pemilik/pengguna BG hijau; 2. ULP/LPSE apabila kegiatan pemerintah, yang memahami aturan pemilihan penyedia jasa untuk BG hijau;

2. Proses perencanaan teknis BG hijau

1. Pedoman Umum BG hijau (kriteria perencanaan teknis); 2. Juknis BG hijau; 3. Perda BG hijau (jika ada) 4. Target efisiensi yang ditetapkan (energi, air, sumber daya, dll); 5. Rating system yang diinginkan (voluntary) 6. Cost-Benefit Analysis (CBA) 7. Permen PU No. 26/2007 tentang TABG

1. Tenaga Ahli Perencana/MK yang tersertifikasi oleh Lembaga Akreditasi resmi; 2. Rating system disediakan oleh pihak ketiga yang independen, kompeten, dan diakreditasi resmi; 3. CBA disusun oleh Tenaga Ahli yang tersertifikasi oleh Lembaga Akreditasi resmi; 4. TABG yang memahami/berpengalaman dalam penyelenggaraan BG hijau;



Identifikasi Proses, Pengaturan, dan Pelaku


B. Tahap Perencanaan Teknis (2) Proses 3. Proses perizinan BG hijau

Pengaturan 1. Pedoman Umum BG Hijau; 2. Perda tentang BG Hijau

4. Proses pendataan BG hijau 1. Permen PU No. 17/2010 tentang Pendataan BG; 2. Perda tentang Pendataan BG


Pelaku 1. Aparat Pemda yang memahami/mendapat pelatihan/training tentang BG hijau; 2. TABG yang memahami/berpengalaman dalam penyelenggaraan BG hijau;

1. Aparat Pemda yang kompeten dalam mengoperasikan Sistem Informasi BG;




C. Tahap Pelaksanaan Konstruksi (1) Proses

Pengaturan

Pelaku

1. Proses pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi

1. Pedoman Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi BG hijau (perorangan atau badan hukum); 2. Tata cara Penyusunan Performance Based Contract

1. Masyarakat/Instansi calon pemilik/pengguna BG hijau; 2. ULP/LPSE apabila kegiatan pemerintah, yang memahami aturan pemilihan penyedia jasa untuk BG hijau;

2. Proses pelaksanaan konstruksi

1. Pedoman Umum BG hijau (pelaksanaan dan pengawasan konstruksi BG hijau); 2. Juknis BG hijau; 3. Perda BG hijau (jika ada) 4. Target efisiensi yang ditetapkan (energi, air, sumber daya, dll; pada masa pelaksanaan konstruksi 5. Rating system yang diinginkan (voluntary) untuk masa pelaksanaan konstruksi 6. Permen PU No. 26/2007 tentang TABG

1. Pelaksana konstruksi yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi; 2. Tenaga Ahli MK yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi; 3. Tenaga Ahli Perencana yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi; 4. TABG yang memahami/berpengalaman dalam penyelenggaraan BG hijau


6. Konsep Pedoman Umum BG & Lingkungan Hijau Identifikasi Proses, Pengaturan, dan Pelaku Berdasarkan bagan proses penyelenggaraan BG Hijau

C. Tahap Pelaksanaan Konstruksi (2)

Proses 3. Proses pemeriksaan kelaikan fungsi (SLF-1)

Pengaturan 1. Pedoman Umum BG hijau; 2. Juknis BG hijau; 3. Rating system (voluntary) yang digunakan


Pelaku 1. Aparat Pemda yang memahami/mendapat pelatihan/training tentang BG hijau; 2. Rating system disediakan oleh pihak ketiga yang independen, kompeten, dan diakreditasi resmi; 3. Penyedia jasa (perencana, MK/Pengawas) yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi; 4. Penyedia jasa pengkaji teknis BG hijau yang tersertifikat




D. Tahap Pemanfaatan Proses

Pengaturan

Pelaku

1. Proses perawatan dan pemeliharaan

1. Permen PU No. 24/2008 tentang Pemeliharaan dan Perawatan BG; 2. Pedoman Umum BG hijau; 3. Manual O&M B hijau

1. Building Management/Pengelola Bangunan/Penyedia jasa yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi; 2. Pemilik/penggunan BG hijau yang mendapatkan pelatihan/training tentang perawatan dan pemeliharaan dari perencana dan/atau pelaksana konstruksi

2. Proses Pemeriksaaan berkala BG hijau

1. Permen PU No.. 16/2010 tentang Pemeriksaan Berkala; 2. Pedoman Umum BG hijau (pemeriksaan berkala BG hijau)

1. Building Management/Pengelola Bangunan/Penyedia jasa yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi;

3. Proses Audit dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi (SLF-n)

1. Pedoman Umum BG hijau; 2. Permen PU 26/2007 tentang SLF; 3. Rating tools (voluntary) yang digunakan

1. Aparat Pemda yang memahami/mendapat pelatihan/training tentang BG hijau; 2. Rating system disediakan oleh pihak ketiga yang independen, kompeten, dan diakreditasi resmi; 3. Penyedia jasa pengkaji teknis yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi





E. Tahap Pembongkaran

Proses 1. Proses pembongkaran

Pengaturan 1. Pedoman Teknis Pembongkaran; 2. Pedoman Umum BG hijau (tata cara pembongkaran) 3. Juknis BG hijau (minimalisasi limbah, sampah, transportasi limbah, dll) 4. Permen PU No. 26/2007 tentang TABG

Pelaku 1. Perencana teknis dan MK/Pengawas pembogkaran yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi; 2. Pelaksana pembongkaran yang tersertifikasi oleh Lembaga terakreditasi resmi; 3. TABG yang memahami/berpengalaman dalam penyelenggaraan BG hijau


6. Konsep Pedoman Umum BG & Lingkungan Hijau Summary hasil identifikasi

Berdasarkan bagan proses penyelenggaraan BG Hijau Isu yang harus ditangani

Detail Pedoman Umum BG hijau; Juknis BG hijau; Pedoman Pemilihan Penyedia Jasa BG hijau; Perda/Pergub BG hijau

Aktor Utama

1. Regulasi terkait tentang BG hijau

1. 2. 3. 4.

2. Sertifikasi bagi penyedia jasa (perencana, MK/pengawas, dan pelaksana) dan penyedia jasa pengkaji teknis

1. Lembaga mana yang mensertifikasi: 2. Instansi/Lembaga yang mengakreditasi lembaga sertifikasi 3. Kompetensi yang harus dikuasai/tingkatan sertifikasi ahli; 4. Proses sertifikasi; 5. Registrasi TA BG hijau

1. Asosiasi profesi; 2. Pemda 3. Pemerintah

3. TABG yang berpengalaman dalam BG hijau

1. Pengalaman minimum bagi TABG untuk BG hijau

1. Pemda 2. Asosiasi profesi 3. Akademisi/Universitas

4. Aparat Pemda yang berkaitan dengan proses perizinan, pemeriksaaan kelaikan fungsi, dan pembongkaran

1. Standar pengetahuan yang harus dimiliki; 2. Standar training/pelatihan yang harus diikuti

1. 2. 3. 4.

5. Masyarakat/instansi pemilik/pengguna BG hijau

1. Tingkat pemahaman dalam pemanfaatan BG hijau; 2. Ketersediaan iptek yang terjangkau

1. Pemerintah 2. Pemda 3. Asosiasi profesi/Fabrikan/Suplier


1. Kementerian PU; 2. Pemda

Pemda Kementerian PU Asosiasi profesi Penyedia jasa/Fabrikan/Suplier

7. GERAKAN HIJAU KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DASAR HUKUM  UU 28/2002 BANGUNAN GEDUNG  UU 7/2004 SUMBER DAYA AIR  UU 17/2004 PENGESAHAN PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PBB TENTANG PERUBAHAN IKLIM  UU 32/2004 PEMERINTAHAN DAERAH  UU 38/2004 JALAN  UU 24/2007 PENANGGULANGAN BENCANA  UU 26/2007 PENATAAN RUANG  UU 32/2009 PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


Inisiatif penerapan konsep green pada bangunan gedung kantor Kementerian PU Telah memperoleh sertifikasi Platinum, dari Green Building Council Indonesia, dan direncanakan Kementerian PU akan membangun 1 gedung lagi. OTTV: 28 W/m2 Energy Consumption Index 155 kWh/m2.th Estimated energy saving 250 – 155 = 95 kWh/m.th (35%) Carbon Saving = 1 650* ton/th.

Water saving 83% during rainy season 61% during dry season *)1 kWh = 0.54522 kg e CO2

CO2 sequester by trees: Buni (Antidesma Bunius)= 31 ton/th Angsana (Pterocarpus Indicus) = 0.71 ton/th Beringin (Ficus Benjamamina) = 7.08 ton/th


7. PENGEMBANGAN KOTA HIJAU BERTUJUAN MENIGNKATKAN KUALITAS RUANG KOTA KHUSUSNYA MELALUI PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 30% SEKALIGUS SEBAGAI IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA/KABUPATEN  STRATEGI MENUJU RTH 30%  MENETAPKAN DAERAH YANG TIDAK BOLEH DIBANGUN  MEMBANGUN LAHAN HIJAU (HUB) BARU, PERLUASAN RTH MELALUI PEMBELIAN LAHAN  MENGEMBANGKAN KORIDOR RUANG HIJAU KOTA (LINK)  MENGAKUISISI RTH PRIVAT, MENJADIKAN BAGIAN RTH KOTA  PENINGKATAN KUALITAS RTH KOTA MELALUI REFUNGSI RTH EKSISTING  MENGHIJAUKAN BANGUNAN (GREEN ROOF/GARDEN WALL)  MENYUSUN KEBIJAKAN HIJAU  MEMBERDAYAKAN KOMUNITAS HIJAU 



MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI AGENDA


7. PENGEMBANGAN KOTA HIJAU

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Monas

Ruang Terbuka Hijau di Kota Solo


7. PENGELOLAAN SDA HIJAU MENUJU KETAHANAN AIR  PENGELOLAAN DAN KONSERVASI WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUNAN PENAMPUNGAN AIR LAINNYA  PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA & JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA  PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU  PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR GUNUNG BERAPI DAN PENGAMANAN PANTAI

Saluran Irigasi


Pintu Air

7. STRATEGI MENUJU JALAN HIJAU 



Pengembangan Norma, Standar, Peraturan, Kriteria (NSPK)  Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (08/BM/2009);  Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (09/BM/2009);  Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (10/BM/2009);  Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (11/BM/2009). Penyusunan Roadmap Jalan Hijau


7. STRATEGI MENUJU JALAN HIJAU

Aplikasi Penanaman Rumput Vetiver


7. STRATEGI MENUJU JALAN HIJAU

Daur Ulang Aspal


Aspal Porous

7. KONSTRUKSI HIJAU  Pemetaan terhadap penyedia jasa yang telah siap untuk menerapkan konstruksi hijau;  Peningkatan kapasitas aparat Kementerian PU mengenai Penerapan Konsep Hijau dalam Penyelenggaraan Infrastruktur melalui training Greenship Associate (GA) bekerjasama dengan GBCI;  Sosialisasi penghunian Gedung Hijau Kementerian PU untuk seluruh staf BP Konstruksi;  Sosialisasi Perdagangan Karbon sebagai salah satu alternatif pembiayaan infratruktur hijau, kerjasama dgn Asosiasi Pengelola Karbon Indonesia (APKI);  Melakukan sosialisasi teknologi konstruksi hijau.

 Menyusun Sistem Informasi Konstruksi Berkelanjutan mencakup informasi NSPK, teknologi konstruksi, material dan peralatan;  Menyusun Agenda Konstruksi Berkelanjutan  Menyusun Konsep Permen Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Hijau;  Mengidentifikasi kesiapan rantai pasok sumber daya (SDM, material dan peralatan) dalam mendukung konstruksi hijau;  Melakukan Kajian Pengadaan Jasa Rancang Bangun Dalam Mendukung Konstruksi Hijau.


7. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HIJAU  Menyusun Standar, Pedoman dan Manual hijau untuk penyelenggaraan konstruksi dan infrastruktur.  Meneliti dan mengembangkan NSPM Green Behavior.  Aktif meneliti dan mengembangkan beragam metode dan teknologi konstruksi hijau.

Catatan: Pemaparan lebih dalam mengenai hal ini akan disampaikan oleh Kepala Puslitbang Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum.


7. KONSTRUKSI HIJAU

Penyelenggaraan Infrastruktur Hijau

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapan rantai pasok SDM


8. Tantangan ke depan 1.

Mendorong tersusunnya Perda BG (saat ini baru sekitar 22% dari total kab/kota di Indonesia) menimbulkan tantangan implementasi pengaturan BGH di tingkat kab/kota, termasuk mengakomodasi muatan pengaturan BGH dalam Perda BG;

2.

Mempertimbangkan kondisi dan konteks kab/kota yang berbeda, penyusunan “Baseline” untuk kinerja BGH sangat diperlukan, serta elaborasi Local Wisdom terutama pada BG hunian/rumah tinggal dan/atau BG sederhana;

3.

Mendorong peran Pemerintah/pemda sebagai “Leading Example” dengan menyelenggarakan BGN yang memenuhi kriteria BGH, contohnya: Gedung Menteri PU, Gedung Lemigas, dll;

4.

Pengembangan kapasitas dalam pemenuhan IMB, SLF, TABG dan Pendataan BG bagi aparat pemerintah daerah kab/kota untuk penyelenggaraan BGH.

5.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi BGH, oleh penyedia jasa pengkaji teknis (Assessor), dengan institusi-institusi terkait.


PENUTUP  Pohon memiliki sifat ekologis dan green building adalah hasil rekayasa engineering yg memiliki sifat ramah lingkungan. Konsep Pohon & Green Building pada hakekatnya dapat disinergikan unt mendapatkan fungsi kenyamanan, efisiensi dan sustainability diberbagai tingkatan baik skala bangunan, lingkungan/ komunitas maupun skala kota sejalan dengan kebijakan bangunan gedung dan lingkungan hijau serta gerakan hijau Kementerian Pekerjaan Umum  





Pohon dan Hutan perlu disinergikan dalam kehidupan perkotaan yg hijau serta berkelanjutan. Hutan kota akan memberikan efek kesegaran udara, pendinginan, serta penyerapan CO2 Pemanfaatan pohon dalan bagunan gedung hijau akan meningkatkan efisiensi energi dalam engineering solution. Sudah selayaknya bahwa pelaku pembangunan gedung maupun inrfrastruktur dapat meningkatkan komitmennya dalam mewujudkan kenyamanan dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang Gerakan hijau kementerian PU diharapkan akan dapat mendorong semua pihak dalam mewujudkan kehidupan yang lebih nyaman , efisien dan sustainability.


SUMBER: greenitall.com


Source: Antonio, 2011

Data tambahan: Detail RAN-GRK Rencana Aksi Nasional Penurunan GRK

1. Komitmen efisiensi energi pada 2020 dengan skenario BAU adalah 1.936,6 juta SBM; 2. Potensi efisiensi energi terkait dengan bangunan gedung terdapat pada rumah tangga, komersial dan industri.


Data tambahan: Pemanasan Global, sumber, kontributor dan dampaknya A. Sumber Gas

1. Sektor Energi: • • • • •

Energi Industri manufaktur Transportasi Bangunan gedung Agrikultur

2. Sektor Pertanian: • Tanaman pangan • Ternak dan pemupukan

3. Perubahan tata guna tanah dan hutan: • Konversi tanah • Konsumsi kayu dan deforestasi

B. Gas kontributor

- CO2: power, industry, transport, building; - Methane/CH4: agriculture, waste management, - Nitrous Oxide/N20: agriculture, fertilizers; - Hydrofluorocarbons/HFC; - Perfluorocarbons/PFC; - Sulfur hexafluoride/SF6: refrigeration systems, fire suppression system


C. Pemanasan Global -

Pemanasan global mempercepat perubahan iklim;

-

Akibat dari perubahan iklim a.l: naiknya suhu ratarata, naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan mencairnya es kutub

Data tambahan: Peraturan perundangan tentang BG dan L 1.

UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2.

PP No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UUBG

3.

Permen 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis BG

4.

Permen 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung

5.

Permen 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

6.

Permen 19/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa

7.

Permen 24/PRT/2007 tentang IMB

8.

Permen 25/PRT/2007 tentang SLF

9.

Permen 26/PRT/2007 tentang TABG


Data tambahan: Peraturan perundangan tentang BG dan L (lanjutan) 10.

Permen 24/PRT/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

11.

Permen 25/PRT/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RISPK

12.

Permen 26/PRT/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

13.

Permen 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

14.

Permen 16/PRT/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

15.

Permen 17/PRT/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung

16.

Permen 18/PRT/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents