REPUBLIK
INDONESIA
KEMENTERIAN J A LAN
PAT TIM
U RAN
PEKERJAAN O. 20
K E BAY
KEPUTUSAN MENTERI NOMOR
a RAN
BAR
U
UMUM J A K ART
A
5 E LA TAN
PEKERJAAN UMUM
323 /KPTS/M/2012 TENTANG
PERUBAHAN LAMPlRAN KEPUTUSAN MENTER! PEKERJAAN UMUM NOMOR 440/KPTS/M/2011, NOMOR 444/KPTS/M/2011, NOMOR 447/KPTS/M/2011, NOMOR 4S0/KPTS/M/2011, NOMOR 453/KPTS/M/2011, NOMOR 454/KPTS/M/2011, NOMOR 455/KPTS/M/2011, NOMOR 456/KPTS/M/2011, NOMOR 496/KPTS/M/2011, NOMOR 500/KPTS/M/2011 DAN NOMOR 136/KPTS/M/2012 MENTERI
Menimbang
Mengingat
PEKERJAAN UMUM
a.
bahwa da/am rangka pe/aksanaan Anggaran Pendapatan dan Be/anja Negara te/ah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPTS/M/2011, Nomor 444/KPTS/M/2011, Nomor 447/KPTS/M/2011, Nomor 450/KPTS/M/20 11, Nomor 453/KPTS/M/2011, Nomor 454/KPTS/M/2011, Nomor 455/KPTS/M/2011, Nomor 456/KPTS/M/2011, Nomor 496/KPTS/M/2011, Nomor 500/KPTS/M/2011 dan Nomor 136/KPTS/M/2012;
b.
bahwa da/am /ampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud da/am huruf a, terdapat perubahan/penggantian Kepala Satuan Kerja, PPK, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Penambahan kegiatan, Pembantu Atasan I dan PPK, perubahan kode satker sesuai revisi DIPA dan mutasi;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da/am huruf a dan huruf b per/u dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye/enggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Ko/usi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penge/o/aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Be/anja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 5254);
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Ese/on I Kementerian Negara Sebagaimana te/ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pe/aksanaan Anggaran Pendapatan dan Be/anja Negara sebagaimana te/ah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangfJasa Pemerintah;
9.
Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nemer 134/PMK.06/200S tentang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nemer 08/PRT/M/2010 Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
Pedoman Pembayaran
tentang Organisasi dan Tata
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.OS/2011 tentang Petunjuk penyus~nNan Pengesahan Daftar Isian Pe/aksanaan Anggaran; ~
-215. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Sendiri;
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM NOMOR 440/KPTS/M/2011,
NOMOR 447/KPTS/M/2011, 454/KPTS/M/2011,
NOMOR 450/KPTS/M/2011,
NOMOR
455/KPTS/M/2011,
NOMOR 444/KPTS/M/2011,
NOMOR 453/KPTS/M/2011,
NOMOR
456/KPTS/M/2011,
NOMOR NOMOR
496/KPTS/M/2011, NOMOR SOO/KPTS/M/2011 DAN NOMOR 136/KPTS/M/2012.
KESATU
Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPTSjMj2011, 444/KPTSjM/2011, Nomor 447/KPTSjM/2011, Nomor 450jKPTSjMj2011, 453/KPTSjM/2011, Nomor 454jKPTSjMj2011, Nomor 455jKPTS/Mj2011, 456/KPTS/M/2011, Nomor 496/KPTS jMj2011, Nomor 500jKPTSjM/2011 dan 136/KPTS/M/2012 sebacai berikut :
Nomor Nomor Nomor Nomor
Perubahan No.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nama Satkerl Output
No. Urut
Kolom
Semula
Menjadi
1
2
3
4
5
6
7
2
12
Provinsi Lampung
1
No. 440/KPTS/M/2011
Pembangunan Infrastruktur
Lampiran:
Permukiman Kab. Lampung
II
Halaman -1
Johanayah, S. IP
Andi Afrizal, SE
19660509 198703 1002
197504162008011010
Ir. Heru Subiyantoko
Ir. Sunardi, Mpi
19650726 199203 1 005
19621003 198203 1008
Tengah
Provinsi Jawa Tengah
2
No. 444/KPTS/M/2011 Lampiran: II
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Kudus
Halaman - 9
19
-
19.1)
10
19.2)
3
-
19.2)
6
-
Direktur Pengembangan Air Minum
19.2)
10
-
Suharto,ST
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (PNPM-P) Kab. Kudus
196107251988101001
3
4
..•
'().,
Provinsi Kalimantan Barat No. 447/KPTS/M/2011 Lampiran: II Halaman -1
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Pontianak
Provinsi Kalimantan Selatan No. 450/KPTS/M/2011 Pembangunan Infrastruktur Lampiran: II Permukiman Kab. Tanah Laut Halaman -1
2
2
504000
504080
1
-
1.4)
3
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (PNPM-Pl Kab. Tanah Laut
1.4)
6
-
Direktur Pengembangan Air Minum
1.4)
10
-
Rahmadi,5T
19630908 199003 1005()
.,17Y---
-32
1 5
No. 450/KPTS/M/2011 Lampiran: II Halaman - 2
6
No. 450/KPTS/M/2011 Lampiran: II Halaman - 2 & 3
4
5
3
-
3.4)
3
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (PNPM-P) Kab. Banjar
3.4)
6
-
Direktur Pengembangan Air Minum
3.4)
10
-
Suluh Ekowaty, ST 197504112003122005
5
-
5.4)
3
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (PNPM-P) Kab. Hulu Sungai Selatan
5.4)
6
-
5.4)
10
-
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bolaang Mongondow
1
9
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Boalemo
2
-
2.2)
3
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Ungkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (PNPM-P) Kab. Boalemo
2.2)
6
-
Direktur Pengembangan Air Minum
2.2)
10
-
Suhendra, ST 198110242008021001
2
9
3 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Banjar
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Hulu Sungai Selatan
6
7
Direktur Pengembangan Air Minum Taufik Afriadi, ST 198101142003121005
Provinsi Sulawesi Utara 7
8
No. 453/KPTS/M/2011 Lampiran: II Halaman -1
Provinsi Gorontalo No. 454/KPTS/M/2011 Lampiran: II Halaman -1
9
Provinsi Sulawesi Selatan No. 455/KPTS/M/2011 Lampiran:
II
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bulukumba
Aminullah Laloman, ST 19650726 198902 1002
A. Juanda S. Pdi, M.Si
Hun Mokoagow, ST 19670505 198902 1006
196306171986081003
Ir. A. Akrim A. Amir 19660822 199703 1004
Aswin Aksarahadi, ST
Hidayatullah, ST
19791225 200502 1005
197710142002121006
Halaman -1 2.3)
~
10
*
-41
2
3
4
5
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Timor Tengah Selatan
2
-
2.2)
3
-
Pembangunan Saran a dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (PNPM-P) Kab. Timor Tengah Setatan
2.2)
6
-
Direktur Pengembangan Air Minum
2.2)
10
-
5
-
5.3)
3
-
Pembangunan Saran a dan Prasarana Air Minum dan Penyehalan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (PNPM-P) Kab. Sikka
5.3)
6
-
Direktur Pengembangan Air Minum
5.3)
10
-
Yufrinalis M. Radjalewa, S.ST 19601004 199003 1006
7
9
Yunus Badar, ST 630009342
T aufik Tan, ST 196012111988091001
7.1)
10
Yunus Badar, ST 630009342
Hadi Abd. Rasyid, ST 19590524 199203 1003
7.2)
10
Yunus Badar, ST 630009342
Hadi Abd. Rasyid, ST 19590524 199203 1003
7
11
Husna Taib 630007807
Habiba Hasyim 19680827 199303 2015
7
12
Munawar Salalatohi 630007022
Munawar Sallatalohy 19640209 199002 1002
12
-
12.2)
3
6
7
Provinsi Nusa Tenggara Ti~ur 10
11
No. 456/KPTS/M/2011 Lampiran: " Halaman -1
No. 456/KPTS/M/2011 Lampiran: " Halaman - 2
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Sikka
Jakob E.P. Benu, ST, MT 197002141999031009.
Provinsi Maluku Utara 12
No. 496/KPTS/M/2011 Lampiran: II Halaman - 2
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kola Tidore Kepulauan
Provinsi Sumatera Barat 13
No. 500/KPTS/M/2011 Lampiran: " Halaman - 5
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Padang
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (PNPM-P) Kota Padang
12.2)
6
-
Direktur Pengembangan Air Minum
12.2)
10
-
Asnul ZA., SST 195807291981011001
Provinsi Banten 14
No. 136/KPTS/M/2012
Pembangunan
Halaman - 3
Permukiman Kota Serang
Infrastruklur
4
7
Arif Rachman, SE
Arif Rachmanu Hadi, SE
060088857
060088857
rI
»«
-5-
KEDUA
KEEMPAT
Segala Ketentuan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440jKPTSjMj2011, Nomor 444/KPTS/M/2011, Nomor 447/KPTS/Mj2011, Nomor 450/KPTS/M/2011, Nomor 453jKPTSjMj2011, Nomor 454jKPTSjMj2011, Nomor 455jKPTSjMj2011,Nomor 456jKPTSjMj2011, Nomor 496jKPTSjMj2011, Nomor SOOjKPTSjMj2011 dan Nomor 136/KPTSjMj2012 tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini. Keputusan Satker
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
mulai
berlaku
sejak serah terima
jabatan,
khusus penggantian dengan
ketentuan
Pejabat Inti
bahwa
segala
sesuatunya akan dlubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Pekerjaan Umum; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Gubernur Prepinsi yang bersangkutan; 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuanqan; 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 11. Kepala Bire Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum; 12. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian Pekerjaan Umum; 13. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum; 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 15. Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya tempat Bendahara membuka rekenlnq; 16. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 17. Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait; 18. Yang bersangkutan untuk diketahui.
