-l
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. (021)7203371 Fax.7203371
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG
NOMOR: 29IKPTS lDt I 2OLL TENTANG PENETAPAN KEMBALI SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG,
Menimbang
b.
bahwa dalam rangka penanggulangan bencana banjir, tanah longsor tanah bergerak, kekeringan, gempa bumi, gelombang pasang/ tsunami, angin topan, kebakaran, kerusuhan sosial, baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana, telah dibentuk Satuan T\rgas Penanggulangan Bencana Banjir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 523/KPTS /M/2OOS sebagaimana telah diatur dan ditetapkan kembali berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223lKVlS/Ml2OO8 tentang Penetapan Kembali Satuan T\rgas Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KWS/M/2OO8 sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah ditetapkan Satuan T\rgas Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Penataan Ruang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Nomor 1 1/KPTS/Dr l2OO8 tentang Penetapan Satuan T\rgas Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang; C. bahwa seiring dengan telah dilaksanakannya reorganisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang, perlu dilakukan pengaturan kembali tugas-tugas dan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tlrgas Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf
c perlu
menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang;
Mengingat :
1.
2.
3.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2OOB tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4.
5.
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2OLO tentang Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Ttrgas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor IOO lMl2OIO tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O8/PRT/M I2OIO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG
TENTANG PENETAPAN KEMBALI SATUAN PENANGGULANGAN BENCANA JENDERAL PENATAAN RUANG.
DI LINGKUNGAN
TUGAS DIREKTORAT
KESATU
Menetapkan kembali Satuan T\rgas Penanggulangan Bencana di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Satgas PB-Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretaris;dan 4. Tim Pelaksana yang meliputi Tim Pelaksana Wilayah I, Tim Pelaksana Wilayah II, dan Tim Pelaksana Perkotaan; sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 4 memiliki lingkup wilayah kewenangan penanganan bencana sebagai berikut: 1. Tim Pelaksana Wilayah
I
bertugas menanggulangi bencana
pada provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di
2. 3.
wilayah Sumatera dan wilayah Jawa; Tim Pelaksana Wilayah II bertugas menanggulangi bencana pada provinsi, kabupaten, dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, wilayah Nusa Tenggara, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi, wilayah Maluku, dan wilayah Papua;dan Tim Pelaksana Wilayah Perkotaan bertugas menanggulangi
bencana pada kota serta kawasan perkotaan strategis nasional di wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Bali, wilayah Nusa Tenggara, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi, wilayah Maluku, dan wilayah Papua.
KETIGA
Ttrgas Satgas PB-Direktorat Jenderal Penataan Ruang meliputi: l- Ketua bertugas: a. memberikan arahan serta saran kepada Tim Pelaksana dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangannya; b. memberikan arahan koordinasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dengan kementerian/lembaga yang merupakan anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
c. memberikan pertimbangan dan usulan penyelesaian serta alternatif rekomendasi dalam pemecahan masalah yang dihadapi Tim Pelaksana dalam penanganan bencana;dan d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang. 2.
Wakil Ketua bertugas: a. Wakil Ketua I
membantu Ketua dalam koordinasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penanganan
3.
bencana Satgas PB-Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan kementerian/lembaga yang merupakan anggota BKPRN dan Satuan T\rgas Penanggulangan Bencana Pusat Kementerian Pekerjaan Umum. b. Wakil Ketua II membantu Ketua dalam pemrograman penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan penganggaran penanganan bencana Satgas PB-Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Sekretaris bertugas: memfasilitasi Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II
dalam pengadministrasian pelaksanaan penanganan
bencana oleh Satgas PB-Direktorat Jenderal Penataan 4.
KEEMPAT
Ruang. Tim Pelaksana bertugas: a. mengidentifikasi potensi, situasi, serta kondisi kawasan rawan bencana, dan kawasan terdampak bencana yang berada di dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya; b. melakukan kunjungan lapangan, kajian literatur, dan desk studg dalam rangka mendapatkan informasi akurat terkait kawasan rawan bencana dan/atau kawasan terdampak bencana di dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya; c. membuat peta risiko bencana, serta peta potensi sumber daya penanggulangan bencana untuk setiap wilayah yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan kementerian/Iem,baga yang merupakan anggota BKPRN dan Satuan T\rgas Penanggulangan Bencana Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dalam melakukan kajian rekomendasi tanggap darurat bidang penataan ruang dan rekomendasi pasca tanggap darurat bidang penataan ruang untuk rehabilitasi/rekonstruksi kawasan terdampak bencana;dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Ketua. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Direktorat Jenderal Penataan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ruang,
KELIMA
:
ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat Keputusan
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum; 2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Ketua Harian Satuan T\rgas Penanganan Bencana Pusat Kementerian Pekerjaan Umum;dan 6. Yang bersangkutan.
Ditetapkan : Pada tanggal :
di Jakarta 23 Februari 2OIL
Direktur Jenderal Penataan Ruang ttd
Ir. Imam S. Ernawi. MCM.. MSc NIP. 110025718
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM
Nomor :29IKPTS/Dr/2OII
Tanggal :23 Februari 2011
SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG :flAMA
NO
I
KEDUDU
$ABATAN'
IS
Ketua 1
II.
DR. Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Bng.
Ir. Iman Soedradjat, MPM.
2.
Ir. Rido Matari Ichwan, MCP
I
Ketua
Wakil Ketua
I
III
Sesditjen Penataan Ruang
Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional
Wakil Ketua I
Direktur Bina Program dan Kemitraan
Wakil Ketua II
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,
Sekretaris
Sekretaris DR. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA
Setditien Penataan Ruang
IV. Tim Pelaksana IV. 1 Tim Pelaksana Wilayah I 1
2.
Dra. Lina Marlia, CES.
Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah
Ir. James Siahaan, MA
Kasubdit Kebryakan, Dit. Bintaruda I
Anggota
Wilayah I
Ketua
3.
Ir. Dading Sugandhi, MSc
Kasubdit Bimbingan Teknis Wilayah IA, Dit. Bintaruda I
Anggota
4.
Ir. Suryalnan Kardiat, MA
Kasubdit Bimbingan Teknis Wilayah IB, Dit. Bintaruda I
Anggota
5.
Ir. Erry Saptaria Achyar,
Kasubdit Pengendalian, Dit. Bintaruda
CES
I
Anggota
rv.2 Tim Pelaksana Wilayah II 1"
Ir. Bahal Bdison Naiborhu, MT.
Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II
Ketua
2.
Drs. Eko Hadi Sampurno, CES
Kasubdit Kebijakan, Dit. Bintaruda II
Anggota
3.
Ir. Agus Hendrowibowo Koesmanto
Kasubdit Bimbingan Teknis Wilayah IIA, Dit. Bintaruda II
Anggota
4.
Muhammad Shafik A., ST, MUM
Kasubdit Bimbingan Teknis Wilayah IIB, Dit. Bintaruda II
Anggota
5.
Ir. Hardjono Dwijowinarto, CES
Kasubdit Pengendalian, Dit. Bintaruda II
Anggota
Direktur Perkotaan
Ketua
Kasubdit Kebijakan dan Strategi Perkotaan, Dit. Perkotaan
Anggota
Kasubdit Pembinaan Kota, Dit. Perkotaan
Anggota
Kasubdit Pengendalian, Dit. Perkotaan
Anggota
rv.3 fim Pelaksana Wilayah Perkotaan 1
Ir. Joessair Lubis, CES.
2
R.Endra Saleh A., ST, M.Sc
3.
Ir. Firman Mulia Hutapea, MUM
4.
Ir. Hadian Ananta Wardhana,
CES
Direktur Jenderal Penataan Ruang ttd
