KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ir. Laurensius Sihaloho, M.B.A. NIP

2015

Laporan Tahunan

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan periode tahun 2015. Materi pokok yang disajikan mencakup 3 M (Man, Money, Material) sesuai tupoksi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan meliputi kegiatan bidang perencanaan, bidang umum, bidang keuangan dan perlengkapan serta bidang evaluasi dan pelaporan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan, hasil-hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta sebagai bahan evaluasi dan acuan bagi para pengambil kebijakan dalam perencanaan pada masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini, dan semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta,

Maret 2016

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

Ir. Laurensius Sihaloho, M.B.A. NIP. 196112171988031001

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................................... EP

i

Laporan Tahunan

ii

EP...................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2015

2015

Laporan Tahunan

RINGKASAN 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; Bagian Evaluasi dan Pelaporan; serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Bagian Perencanaan antara lain: revisi anggaran Ditjen Tanaman Pangan; rapat reviu usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) TA. 2016; rapat dukungan transportasi pada program strategis Kementerian Pertanian; rapat pembahasan sistem database Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2015; rapat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 bidang pangan dan pertanian; rapat Kick-off dan pembahasan trilateral penyusunan resources envelope RAPBN 2016; rapat kegiatan proyek hibah FAO dari GEF; Consultative Meeting on Regional Rice Initiatives Phase II and Integrated Economic Zone Development Based on Blue Economy; dan Focus Group Discussion (FGD) Kesiapan Sub Sektor Tanaman Pangan Dalam Menghadapi MEA.

3.

Disamping itu, terdapat kegiatan Dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan dan daerah tertinggal dilaksanakan di 10 provinsi sebanyak 20 unit, dengana realisasi mencapai 18 unit (90% dari target).

4.

Pelaksanaan kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan antara lain: pengelolaan gaji; pengelolaan perbendaharaan; pengelolaan dan penatausahaan PNBP; pendataan aset; dan pengajuan hibah.

5.

Pelaksanaan kegiatan Bagian Umum antara lain: pemberian penghargaan pada Kelompoktani dan Mantri Tani Berprestasi Tingkat Nasional; evaluasi Reformasi Birokrasi; penyusunan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV; pembinaan Sumber Daya Manusia; pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); pembahasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; berpartisipasi pada Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXV; menyelenggarakan konferensi pers tentang Produksi Padi, Jagung dan Kedelai; sosialisasi tata naskah dinas dan ketata usahaan; mengikuti kegiatan Menteri

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................................... EP iii

Laporan Tahunan

2015

Pertanian dan Dirjen Tanaman Pangan seperti panen raya dan panen perdana padi, jagung hibrida, serta pelepasan ekspor padi organik. 6.

Pelaksanaan kegiatan Bagian Evaluasi dan Pelaporan antara lain: rapat koordinasi penyusunan angka produksi tanaman pangan; Evaluasi Pengumpulan Data SP Tanaman Pangan; Ujicoba Metode Grid Square; Workshop Aplikasi Monev 2015; pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); tindaklanjut hasil pemeriksaan; Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2015; penyiapan bahan Raoat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, bahan Rapim Kementan, dan rapat koordinasi lainnya; laporan Kegiatan Prioritas Dipantau Kantor Staf Presiden (KSP); dan Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

7.

Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2015 mencapai Rp202,602 miliar atau 71,77% dari pagu, dengan rincian: Satker Pusat Rp75,081 miliar (60,47%), Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) Rp93,658 miliar (80,33%), dan Satker Dana Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) Rp.33,863 miliar (81,52%).

8.

Rendahnya realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, disebabkan oleh upaya efisiensi/ penghematan belanja pemerintah, seperti penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat/koordinasi di luar kantor, penghematan belanja barang dan modal melalui lelang/kontraktual, serta adanya beberapa pos anggaran yang tidak terserap seperti: pembinaan Upsus PJK, belanja transito (cadangan belanja pegawai) dan uang lembur.

iv


2015

Laporan Tahunan

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................ i RINGKASAN .................................................................................................. iii DAFTAR ISI .................................................................................................... v DAFTAR TABEL ........................................................................................... vii DAFTAR BAGAN ........................................................................................... ix BAB I.

PENDAHULUAN .............................................................................1

BAB II.

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN ..............5

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN .........................................................................33 BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM .............................35 BAB V.

PELAKSANAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ..........59

BAB VI. REALISASI ANGGARAN DUKUNGAN MANAJEMAN DAN TEKNIS LAINNYA TAHUN 2015 ........................................105 BAB VII. PERMASALAHAN DAN TINDAKL LANJUT ..............................107 LAMPIRAN..................................................................................................111

v Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................................... EP

Laporan Tahunan

vi


2015

2015

Laporan Tahunan

DAFTAR TABEL Tabel 1. Realisasi Kegiatan Dukungan Sarana Produksi Untuk Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal Tahun 2015 .....32 Tabel 2. Daftar Barang Mutasi Tambahn dan Kurang Barang Inventaris Per 31 Desember ...........................................34 Tabel 3. Progres Pengajuan Hibah Pada MAK 526 Satker Lingkup Ditjen TP Per 31 Desember 2015 ..................................34 Tabel 4. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 ...................................................................................43 Tabel 5. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan/ Ruang Gaji Tahun 2015................................................................44 Tabel 6. Pengangkatan CPNS dan PNS Masuk ke Ditjen TP Tahun 2015 ..................................................................................44 Tabel 7. Keadaan Pegawai Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2014 Berdasarkan Golongan ...........................................45 Tabel 8. Capaian Nilai IKM Ditjen TP Tahun 2015 ....................................46 Tabel 9. Rekapitulasi Penerima Tunjangan Kinerja Ditjen TP Per 1 Desember 2015 ..................................................................47 Tabel 10. Program Kerja Tim Satlak-PI Ditjen TP Tahun 2015...................79 Tabel 11. Kerugian Negara Lingkup Ditjen TP s.d Desember 2015 ...........81 Tabel 12. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajeman Dan Teknis Lainnya Tahun 2015 Berdasarkan Kewenangan...105

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................................... EP vii

Laporan Tahunan

viii


2015

2015

Laporan Tahunan

DAFTAR BAGAN Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP ................4

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ............................................... EP ix

Laporan Tahunan

2015

I

PENDAHULUAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1).koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan; 2) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan 5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Umum; Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. A. Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang tanaman pangan. Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan penyusunan rencana dan program; 2. penyiapan penyusunan anggaran; dan 3. penyiapan penyusunan kerjasama. Bagian Perencanaan terdiri atas:

1. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.

2. Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.

3. Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

1

Laporan Tahunan

2015

B. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM); 2. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan 3. pelaksanaan urusan perlengkapan. Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: 1. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar (SPM). 2. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran. 3. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan. C. Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; 2. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan 3. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Umum terdiri atas: 1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian. 2. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan

2

EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2015

Laporan Tahunan

perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. 3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. D. Bagian Evaluasi Dan Pelaporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 1. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; 2. penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi program, serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan

pelaksanaan

3. penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: 1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi. 2) Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindak lanjut hasil pengawasan. 3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. E. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional secara rinci adalah sebagai berikut: a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal; c. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

3

Laporan Tahunan

2015

dengan bidang keahliannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tanaman pangan. Bagan 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal TP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN AKUNTANSI

SUBBAGIAN HUKUM DAN HUMAS

SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

SUBBAGIAN KERJASAMA

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN PELAPORAN

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

4


Laporan Tahunan

2015

II 1.

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PERENCANAAN

Inventarisir Penyusunan Dokumen Revisi Anggaran Ditjen Tanaman Pangan a. Hasil kegiatan inventarisir penyusunan dokumen revisi anggaran Ditjen Tanaman Pangan di Ciawi, antara lain sebagai berikut:  Rancangan revisi anggaran Ditjen Tanaman Pangan semula APBN dan APBN Refocusing adalah sebesar Rp2,732 triliun menjadi Rp2,833 triliun, dengan perincian sebagai berikut: - Pelayanan umum berupa Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan di kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. - Ekonomi berupa Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan di kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Rp957,500 miliar, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Rp1,344 triliun, Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Rp95,143 miliar, Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI Rp103,999 miliar, Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Rp78,499 miliar, Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Rp.7,523 miliar, dan Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Rp13,184 miliar.  Rancangan APBN-P TA 2015Lingkup Panganadalah sebagai berikut:

Ditjen

Tanaman

- Total anggaran APBN-P TA 2015 lingkup Ditjen Tanaman Pangan adalah sebesar Rp580,545 miliar, dengan rincian belanja sebagai berikut:  Belanja pegawai (Operasional) Rp52,670 miliar  Belanja barang operasional Rp13,247 miliar  Belanja barang non operasional Rp501,935 miliar  Belanja modal non operasional Rp10,438 miliar  Belanja Bantuan Sosial Rp2,255 miliar. - Rincian kegiatan utama APBN-P Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah sebagai berikut;


5

Laporan Tahunan

2015

 Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (1761) terdiri dari: pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi seluas 131.500 ha, Peningkatan Produktivitas Melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai 350.000 ha dan GPPTT Ubi Kayu 3.000 ha dan luasan lokasi ubinan 9.560 ha.  Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (1762) terdiri dari: GP-PTT Komoditas Padi seluas 350.000 ha,GPPTT Komoditas Jagung 102.000 ha dan jumlah lokasi ubinan padi/jagung 5.336 ha.  Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (1763) terdiri dari: perbanyakan benih sumber padi, jagung, dan kedelai seluas 411 ha dan pemberdayaan penangkar benih padi dan kedelai 6.250 ha.  Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI (1764) terdiri dari: kegiatan database pelindungan tanaman pangan sebanyak 185 database, 157 bahan informasi perlndungan tanaman pangan (PHT, OPT dan DPI), 160 kali gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, 100 unit operasional laboratorim pengamatan hama penyakit/laboratorium agens hayati, 3.795 ha pemantapan penerapan PHT.  Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan (1765) terdiri dari: bantuan sarana pascapanen sebanyak 212 unit, 372 laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan, dll.  Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan (1766) terdiri dari: layanan perkantoran, dokumen perencanaan tanaman pangan, 1.958 unit alat ubinan, dan dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan/daerah tertinggal.  Kegiatan pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (1767) terdiri dari: layanan pekantoran, pealatan dan faslitas perkantoran, laporan kegiatan pengembangan pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih pengembangan metode dan validasi metode, dll.  Kegiatan pengembangan peramalan serangan oganisme penganggu tumbuhan (1767) terdiri dari: layanan 6


Laporan Tahunan

2015

perkantoran, 48 data dan infomasi ramalan serangan OPT pangan, 3.500 testube produk agens pengendali hayati (padat), 3.500 testube produk agens pengendali hayati (cair/isolat), layanan diseminasi informasi pengamatan peamalan dan pengendalian OPT, dll. b. Hasil kegiatan inventarisir penyusunan dokumen revisi anggaran Ditjen Tanaman Pangan di Bogor, antara lain sebagai berikut:  Penyusunan revisi anggaran yang terkait dengan reviu RKAKL APBN-P TA. 2015 terhadap Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan total pagu sejumlah Rp.2,833 triliun, terdiri dari pagu awal sebesar Rp2,732 triliun dan pagu APBN-P sebesar Rp101 miliar. Rincian pagu APBN-P sebagai berikut: - Gerakan pencapaian produksi padi dan jagung Rp15 miliar - Penguatan GP-PTT kedelai Rp15,200 miliar - Penguatan perbenihan tanaman pangan Rp8 miliar - Penguatan perlindungan tanaman dari gangguan OPT dan DPI Rp9,800 miliar - Penguatan dan fasilitasi pascapanen tanaman pangan Rp7 miliar - Penguatan fasilitasi manajemen tanaman pangan data, evaluasi dan pelaporan Rp.20 miliar - Pengembangan ubi kayu (cassava) untuk Bio Etanol Rp10 miliar, dan survey ubinan dan statistik pertanian Rp26 miliar.  Gerakan pencapaianproduksi tanaman padi dan jagung dialokasikan sebesar Rp7,697 miliar, untuk pusat dan Rp7,303 miliar di daerah. Berdasarkan hasil reviu Itjen terdapat alokasi dana perjalanan dalam rangka penetapan CP/CL di tingkat pusat senilai Rp243 juta dinilai kurang tepat, sehingga perlu untuk dialokasikan ke kegiatan lain. Dana pendampingan UPSUSpadi dan jagung di kabupaten belum dialokasikan serta TOR untuk seluruh kegiatan gerakan pencapaian produksi padi dan jagung TA 2015 senilai Rp15 miliar belum ada dan RAB masih sama dengan RKAKL. RAB untuk ATK, alat pengolah data, honor narasumber, sarana penunjang, konsumsi, pembuatan dan pengoperasian portal tv padi dan jagung belum dibuat, sedangkan pengalokasian alat pengolah data belum dilengkapi dengan data dukung (survei harga dan gambar-gambar).  Gerakan GP-PTT kedelai dialokasikan dana sebesar Rp5,700 miliar, dengah hasil reviu sebagai berikut:


7

Laporan Tahunan

2015

- Judul kegiatan gerakan GP-PTT kedelai di Direktorat Akabi merupakan persetujuan DPR tidakkonsisten dengan RKAKL Ditjen Tanaman Pangan diubah menjadi Evaluasi Aneka Kacang dan Umbi, yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp5,700 miliar dialihkan Rp500 juta untuk komoditas jagung melalui surat resmi ke Biro Perencanaan sehingga anggaran menjadi Rp5,200 miliar, yang digunakan untuk pembinaan di 25 provinsi. Anggaran tersebut dialokasikan pada lima kegiatan, yaitu bimbingan dan pembinaan UPSUS Kedelai, Workshop optimalisasi pengelolaan mekanisasi usaha tani kedelai, workshop penerapan teknologi kedelai, monev operasional PORTAL IV. - Bimbingan UPSUS kedelai dilaksanakan di 168 kabupaten, 25 provinsi dialokasikan sebanyak 215 OP, namun pembagiannya untuk setiap provinsi belum proporsional dan belum didukung oleh justifikasi yang jelas. - Workshop penerapan teknologi kedelai yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi lima tahap dengan peserta dari lima provinsi di pulau Jawa. Hal tersebut kurang sesuai dengan tujuannya, karena kegiatan optimalisasi dilakukan di 25 provinsi, sehingga seharusnya kegiatan tersebut tidak difokuskan untuk kelompok tani di Pulau Jawa. - TOR belum dijelaskan secara rinci untuk masing-masing tahapan kegiatan (bimbingan dan pembinaan UPSUSkedelai, workshop optimalisasi pengelolaan mekanisasi usaha tani kedelai dalang rangka UPSUS, workshop penerapan teknologi budaya kedelai dalam rangka UPSUS, monev pelaksanaan UPSUS kedelai dan operasional portal TV UPSUS kedelai) serta tujuan dan sasaran belum jelas seperti terlihat pada tahapan kegiatan workshop optimalisasi pengelolaan mekanisasi usaha tani kedelai dalam rangka UPSUS. - Kegiatan monev UPSUS kedelai diantaranya terdapat kegiatan kerjasama pelaksanaan monev UPSUS berupa belanja jasa konsultan berupa kerjasama pembinaan dan pendampingan pengembangan kedelai di lahan perkebunan dan Perhutani (Kabupaten Bone Provinsi Sulsel dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jatim) yang seluruhnya belum dilengkapi dengan TOR kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

8


2015

Laporan Tahunan

- RAB kegiatan pembuatan dan pengoperasian portal TV kedelai Rp.421 juta, sedangkan dalam POK dialokasikan senilai Rp.425 juta. Perhitungan RAB tersebut berdasarkan pengadaan sejenis pada tahun sebelumnya di Kementerian lain dan belum dilakukan penyesuaian harga tahun 2015.  Hasil revieu Penguatan Perbenihan Tanaman Pangan, yaitu TOR untuk kegiatan pembinaan, monitoring dan pelaporan dana APBN-P desa mandiri pangan dan kegiatan UPSUS belum menjelaskan pelaksanaan kegiatan, sedangkan kegiatan pembinaan, monitoring dan pelaporan APBN-P masih menjelaskan mengenai bantuan saprodi yang diterima (kegiatan di Ditjen PSP) yang seharusnya menjelaskan kegiatan monitoring dilaksanakan. RAB sewa kendaraan terkait dengan UPSUS PJK belum dirinci dasar perhitungan jumlah harinya.  Reviu RKAKL Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI ditingkat pusat Rp4,127 miliar, yaitu TOR dan RAB belum terinci per kegiatan, terdapat dua kegiatan perjalanan untuk monitoring dan pendampingan kegiatan PHT masingmasing sebesar Rp357 juta dan Rp90 juta, untuk itu perlu dialihkan/disatukan. Selanjutnya alokasi anggaran untuk pengadaan barang agar dilengkapi dengan data dukung.  Hasil reviu Penguatan dan Fasilitasi Pascapanen Tanaman Pangan, yaitu dari dana sebesar Rp7 miliar dialokasikan di pusat Rp5,4 miliar dan di Provinsi Sumsel Rp1,6 miliar. Anggaran di pusat antara lain dialokasikan untuk pendampingan UPSUS di Sumsel dan untuk operasional tim penghubung/UPSUS (Babel, Gorontalo, Sulbar, NTB, NTT dan Maluku). Namun dalam RKAK/L, provinsi Sumatera Selatan dialokasikan dana untuk pemantapan CP/CL bantuan sarana pascapanen sebesar Rp109 juta, yang tidak terkait dengan kegiatan pendampingan, sehingga perlu alokasi untuk kegiatan lainnya. Pada saat revieu sudah diperbaiki untuk identifikasi potensi wilayah, belum ada TOR, RAB dan sewa kendaraan dan jenis kendaraan. RAB di tingkat pusat untuk perjalanan pendampingan UPSUS ke Sumatera Selatan dan LO ke provinsi Babel, NTB, NTT, Sulbar, Gorontalo dan Maluku belum dirinci anggarannya.  Penguatan fasilitasi manajemen tanaman pangan data, evaluasi dan pelaporan (Setdit) sebesar Rp.20 miliar dengan rincian di pusat Rp.1,988 miliar dan di daerah Rp18.012 miliar, dengan hasil reviu yaitu TOR/RAB sewa kendaraan lapangan untuk UPSUS padi, jagung dan kedelaiyang dialokasikan di 33 provinsi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

9

Laporan Tahunan

2015

untuk Tim UPSUS dan LO (setiap provinsi senilai Rp38 juta) belum dibuat dantertuang dalam RKA-K/L di masing-masing Eselon II sehingga perlu dialihkan untuk kegiatan lain.  Hasil reviu pengembangan ubi kayu (cassava) untuk Bioetanol, yaitu: sasaran lokasi kegiatan belum diuraikan dalam TOR, kriteria kelompok penerima bukan merupakan petani pengusaha dan perlu adanya pedoman agar petanipenerima bantuan bersedia menambah pupuk organik secara swadaya sebanyak 2.500 kg/ha.  Hasil reviu pengadaan benih sumber untuk pengembangan seribu desa mandiri benih, yaitu: - Kegiatan pengadaan benih sumber untuk pengembangan seribu desa benih direvisi menjadi kegiatan survey ubinan dan statistik pertanian senilai Rp26 miliar, hal ini tidak konsisten dengan raker mentan dengan DPR yang seharusnya penyediaan benih sumber untuk Desa Mandiri Benih - TOR survey ubinan dan statistik belum menjelaskan tentang output setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. RAB perjalanan dinas supervisi BPS pusat ke daerah harga satuan uang harian dibuat seragam senilai Rp568 ribu, seharusnya disesuaikan dengan daerah tujuan - Di dalam RAB terdapat pengadaan alat ubinan senilai Rp4,495 miliar yang belum didukung dengan spesifikasi alat dan survey harga sebagai dasar penetapan harga satuan - Terdapat kesalahan penggunaan akun semula akun 524111 (belanja perjalanan biasa) seharusnya menggunakan akun 524119 (belanja perjalanandinas paket meeting luar kota untuk kegiatan refreshing kasie pertanian senilai Rp279 juta, dikarenakan kegiatan tersebut berupa pertemuan/pelatihan teknis. 2.

Perkembangan Revisi Anggaran TA 2015 lingkup Ditjen Tanaman Pangan Telah dilakukan proses revisi anggaran lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan beberapa kegiatan Ditjen Tanaman Pangan yang dialokasikan di DIPA Ditjen PSP,beberapa kegiatan yang terkait proses revisi antara lain sebagai berikut: a. Ditjen Tanaman Pangan sudah memberikan persetujuan teknis untuk melakukan beberapa revisi anggaran kepada Ditjen PSP melalui surat Nomor 1080/RC.110/C1.1/4.2015 tanggal 17 April

10


Laporan Tahunan

2015

2015. Hasil indentifikasi kegiatan Ditjen TP (APBN-P 2015) di dalam DIPA Ditjen PSP, meliputi:  Revisi uraian pada kegiatan seribu desa mandiri benih  Revisi kegiatan-kegiatan pascapanen terkait dengan perubahan/realokasi antara kabupaten/provinsi untuk Bantuan Peralatan Pascapanen disesuaikan dengan dinamika perubahan kebijakan.  Revisi kekurangan benih padi di Provinsi Lampung sebanyak 380 ton dalam mendukung rehab jaringan irigasi.  Beberapa revisi terkait dengan persetujuan teknis seperti dari satker dinas Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Riau dan Provinsi Lampung. b. Diterbitkan Revisi POK ke-3 setelah diterbitkan Revisi DIPA ke-3 satker Ditjen TP tanggal 21 April 2015, sekaligus revisi POK ke-4 pada tanggal 28 April 2015. 3.

Rapat reviu usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) TA. 2016 Rapat reviu usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) TA. 2016 diselenggarakan oleh Setjen Kementan pada tanggal 21 s.d 22 April 2015 di BB Pascapanen, Kampus Penelitian Pertanian, Cimanggu, Bogor. Diskusi dilakukan oleh seluruh peserta/perwakilan dari masing-masing Eselon I lingkup Kementan yang mengusulkan SBK Tahun 2016. Tim Reviu terdiri dari, Tim Reviu Setjen Kementan (Biro Perencanaan) dan Tim Reviu Itjen Kementan. Beberapa catatan hasil reviu adalah sebagai berikut: a. Usulan SBK 2016 dari Ditjen Tanaman Pangan terdiri dari lima SBK:  Pengembangan Budidaya Ubikayu melalui GP-PTT sebesar Rp95 juta  Penerapan Penangan DPI komoditas padi wilayah barat sebesar Rp.79 juat  Penerapan PHT skala luas padi sebesar Rp.44 juta  Penerapan PHT skala luas jagung sebesar Rp36 juta  Penerapan PHT skala luas kedelai sebesar Rp29 juta b. Hasil Reviu  Kegiatan Pengembangan Budidaya Ubikayu melalui GP-PTT - Terdapat alokasi belanja perjalanan dinas dalam kota (524113) untuk perjalanan dalam rangka pelaksanaan CP/CL Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

11

Laporan Tahunan

2015

sebanyak 15 OH senilai Rp150 ribu/OH atau seluruhnya senilai Rp2,250 juta. Hal tersebut kurang tepat mengingat satuan biaya perjalanan di setiap provinsi sangat variatif, tidak bisa disamakan antara perjalanan di wilayah darat dengan wilayah kepulauan. Selain itu, seharusnya kegiatan CP/CL dialokasikan pada kegiatan tersendiri bersama pembinaan. - Terdapat belanja bansos untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang (573111) untuk bantuan pengembangan budidaya ubi kayu GP-PTT per 25 ha berupa pupuk NPK, SP36, Urea dan Organik. Alokasi untuk masing-masing pupuk adalah 300 kg/ha NPK, 158 kg/ha SP-36, 300 kg/ha urea dan 3.000 kg/ha pupuk organik, namun dasar penetapan dosis pupuk tidak dicantumkan dalam TOR dan tidak dilengkapi dengan data dukung. - Terdapat komponen yang belum mendukung keluaran dan terdapat satuan biaya yang belum memperhatikan kepatuhan terhadap penggunaan standar biaya yang diperlukan.  Penerapan Penanganan DPI Komoditas Padi Wilayah Barat - RAB untuk bansos dalam bentuk paket karena variasi bantuan sesuai spesifik lokasi namun belum dijelaskan dalam TOR. - Anggaran pada akun bahan untuk konsumsi persiapan sebanyak 96 OH dan pelaksanaan sebanyak 158 OH tidak dirinci dalam RAB, dan konsumsi untuk petugas masih dialokasikan dalam akun tersebut, seharusnya dialokasikan pada anggaran dekosentrasi sesuai dengan dana pendukungnya berupa transport petugas. - Dalam alokasi belanja perjalanan dinas dalam kota tertulis untuk tambahan transport peserta, seharusnya bantuan transport peserta. Selain itu, volumenya 125 OK, seharusnya 20 OB (5 orang kali 4 bulan). - Bantuan pendukung DPI berupa bansos senilai Rp19 juta komponen kegiatannya sangat bervariasi sehingga sulit distandarkan. Terdapat komponen yang belum mendukung keluaran dan terdapat satuan biaya yang belum memperhatikan kepatuhan terhadap penggunaan sstandar biaya yang diperlukan.  Penerapan PHT Skala Luas Padi, Jagung dan Kedelai - RAB untuk bansos dalam bentuk paket karena variasi bantuan sesuai spesifik lokasi namun belum dijelaskan dalam TOR.

12


Laporan Tahunan

2015

- Konsumsi pertemuan inventarisasi masalah dan penyusunan RUK dialokasikan di tahap pelaksanaan seharusnya di tahap persiapan. Selain itu, konsumsi untuk petugas masih dialokasikan dalam akun tersebut, seharusnya dialokasikan pada anggaran dekosentrasi sesuai dengan dana pendukungnya berupa transport petugas. Terdapat komponen yang belum mendukung keluaran dan terdapat satuan biaya yang belum memperhatikan kepatuhan terhadap penggunaan standar biaya yang diperlukan. c. Rekomendasi Menghilangkan alokasi perjalanan dinas dalam kota pada kegiatan pengembangan budidaya ubi kayu melalui GP-PTT karena tidak sesuai dengan kriteria SBK, menjelaskan dasar alokasi pupuk untuk kegiatan pengembangan budidaya ubi kayu melalui GP-PTT dalam TOR dan melampirkan sumber rekomendasi pemupukan yang digunakan, merevisi volume honor output kegiatan dalam kegiatan pengembangan budidaya ubi kayu melalui GP-PTT dari 24 OK senilai Rp4.800.000 menjadi 8 OK senilai Rp.1,600 juta melengkapi TOR dengan Justifikasi/alasan pengalokasian anggaran dan mempertimbangkan kegiatan penerapan penanganan DPI komoditas padi untuk dimasukkan dalam SBK. 4.

Rapat Dukungan Transportasi Pada Program Strategis Kementerian Pertanian Rapat Dukungan Transportasi pada Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dilaksanakan tanggal 6 s.d 7 Februari 2015.Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan dihadiri oleh perwakilan dari Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam rapat tersebut antara lain: a. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015-2019 diperlukan usulan programprogram strategis beberapa Kementerian yang perlu didukung oleh Kementerian Perhubungan. Program-program tersebut selanjutnya akan didukung dengan program kerja Kemenhub sesuai dengan Permenhub Nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan. b. Dalam rapat tersebut Kementerian Pertanian telah merumuskan matriks program/kegiatan Kementerian Pertanianyang perlu mendapat dukungan sinergitas dari Kementerian Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

13

Laporan Tahunan

2015

Perhubungandalam mendukung kedaulatan pangan. Matriks tersebut merupakan rincian dari komitmen K/L, permasalahan serta kontribusi yang diharapkan didukung oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan program strategis di Kementan. 5.

Koordinasi DenganBPS Rapat Pembahasan Kebutuhan dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015. a. Pembahasan Pagu Anggaran Ditjen Tanaman Pangan 2015  Telah terbit Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 yang telah mencakup visi misi Presiden Republik Indonesia  Terdapat Revisi Pagu Anggaran Tahun 2015 untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp15,825 triliun yang didalamnya terdapat pagu anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 sebesar Rp2,7 triliun.  Pagu anggaran tahun 2015 Ditjen Tanaman Pangan tersebut di peruntukan untuk pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai. b. Sasaran Produksi Tahun 2015  Sasaran produksi padi tahun 2015 apabila tanpa dukungan APBN-P sebesar 71,6 juta ton GKG, sedangkan apabila ada APBN-P 73,4 juta ton GKG.  Sasaran produksi jagung tahun 2015 apabila tanpa dukungan APBN-P sebesar 20 juta ton pipilan kering, sedangkan apabila ada APBN-P 25 juta ton pipilan kering.  Sasaran produksi kedelai tahun 2015 apabila tanpa dukungan APBN-P sebesar 1,2 juta ton biji kering, sedangkan apabila ada APBN-P 1,5 juta ton biji kering.

6.

Rapat Pembahasan Sistem Database Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2015 Rapat Pembahasan Sistem Database Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2015 dilaksanakan tanggal 13 Februari 2015. Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Sub Bagian Kewilayahan, Biro Perencanaan Kementan dan dihadiri oleh perwakilan dari Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dengan hasil sebagai berikut:

14


2015

Laporan Tahunan

a. Dalam rangka pelaksanaan Upaya Khusus (UPSUS) untuk mendorong peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, maka diperlukan upaya pengawasan yang terintergrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Perencanaan telah meminta Pusdatin merancang aplikasi pelaporan UPSUS melalui website b. Munculnya gagasan sistem pelaporan UPSUS secara online didasarkan pada kebutuhan penyediaan data UPSUS kepada para pejabat apabila sewaktu-waktu harus monitoring ke lapangan c. Ditjen PSP telah mengirimkan format laporan UPSUS kepada Pusdatin untuk diterjemahkan dalam bentuk database d. Sampai dengan saat ini Pusdatin sudah mengerjakan beberapa hal sebagai berikut:  Menyiapkan nama domain alamat situs web untuk pelaporan UPSUS  Pengembangan sistem cloud storage online sebagai media pengumpulan dan penyimpanan laporan UPSUS yang dikirim dari daerah  Pembuatan username dan password untuk sistem pelaporan UPSUS berdasarkan Kepmentan nomor 1234/Kpts/OT.160/12/2014 tentang tim supervisi dan pengampingan program padi, jagung dan kedelai  Penyusunan form standar pelaporan upsus e. Tahap selanjutnya akan dilakukan oleh Pusdatin yaitu:  Penyusunan petunjuk upload file laporan  Penyusunan Mekanisme Pelaporan  Pengembangan aplikasi dan database UPSUS f. Sebagai tindak lanjutnya, perlu kesepakatan bersama teknis penyampaian laporan, bagaimana cara mengisi dan siapa yang bertanggungjawab mengisi laporan. Apabila format laporan telah disepakati maka akan langsung ditransfer dalam bentuk database oleh Pusdatin. 6.

Rapat Koordinasi Teknis Upsus PJK Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, pada tanggal 17-18 Februari 2015 diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis UPSUS PJK Tahun 2015 di Dinas Pertanian Sulawesi Selatan. Beberapa hal yang penting, yaitu:


15

Laporan Tahunan

2015

a. Ketersediaan air irigasi dan lahan merupakan faktor kunci pencapaian target produksi.Saat ini jaringan irigasi banyak yang rusak dan tidak berfungsi secara optimal, mencakup jaringan primer, sekunder dan tersier.Pengelolaan jaringan primer dan sekunder menjadi kewenangan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, sementara pengelolaan jaringan tersier kewenangan Kementerian Pertanian.Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Pertanian melaksanakan program UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui kegiatan utama perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya. b. Dukungan APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai tahun 2015 adalah melalui: (1) Percepatan optimasi lahan dana kontingensi tahun 2014, (2) Refocussing kegiatan APBN 2015, (3) Rancangan tambahan APBN-P 2015. c. Kegiatan utama APBN Kementerian Pertanian upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai tahun 2015:  Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2,6 juta ha  Optimasi Lahan 1 juta ha  Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT):Padi 350 ribu ha, Jagung 102 ribu ha, dan Kedelai 350 ribu ha d. Perluasan Areal Tanam (PAT) (termasuk pemanfaatan lahan kawasan hutan dan perkebunan): jagung 1 juta ha, dan kedelai 431 ribu ha. e. Bantuan Benih (Untuk areal RJIT 1,1 Ha, Refocussing PSP 1,5 juta ha (APBN-P RJIT) f. Bantuan Alsin Prapanen (Pompa Air, Traktor, Transplanter), Pascapanen dan Pengolahan Hasil (Combine Harvester, Power Tresher, Dryer, RMU). Sedangkan optimasi lahan hanya mendapatkan pupuk g. Penyuluhan dan Pendampingan h. Pengawalan Oleh Perguruan Tinggi dan TNI i. Sinkronisasi dan Koordinasi Dengan Stakeholder Terkait j. Kegiatan utama APBN Kementerian Pertanian upaya khusus peningkatan produksi padi jagung dan kedelaitahun 2015 Provinsi Sulawesi Selatan:

16


2015

Laporan Tahunan

 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier:APBN Refocussing 115.600 ha, APBN-P 120.800 ha.  Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT): a) Padi APBN Refocussing 25.500 ha;b) Jagung APBN Refocussing 7.500 ha, dan PAT: APBN-P 70.000 ha; c) Kedelai GP-PTT 22.250 ha, PAT-PIP Refocussing 25.000 ha, dan PATPIP APBN-P 91.100 ha.  Bantuan Benih, Pupuk untuk mendukung kegiatan JIT dan Optimasi Lahan.  Bantuan Alsin Prapanen (Pompa Air, Traktor, Transplanter), Pascapanen dan Pengolahan Hasil (Combine Harvester, Power Tresher, Dryer, RMU).  Penyuluhan dan Pendampingan.  Pengawalan Oleh Perguruan Tinggi dan TNI. k. Operasional upaya khusus peningkatan produksi padi jagung dan kedelai:  Penetapan sasaran produksi, luas panen, produktivitas (provinsi, kabupaten, kecamatan/desa).  Pelaksanaan kegiatan: kontingensi 2015 harus selesai April 2015, APBN-P harus selesai September 2015 agar berkontribusi penuh terhadap produksi tahun 2015.  Penetapan lokasi kegiatan tepat sasaran dan waktu agar memperoleh dampak yang optimal (peningkatan IP dan Peningkatan Produktivitas)  Sinkronisasi/keterpaduan kegiatan baik lintas Eselon I maupun lintas sektor/sub sektor (dengan Dinas PU Pengairan).  Pembinaan/pengawalan secara terpadu. l. Pendataan dan pelaporan:  Peningkatan koordinasi dengan BPS di setiap tingkatan dalam melaksanakan pencatatan data statistik di lapangan (luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas).  Pengawalan dan pembinaan secara bersama antara Dinas Pertanian dan BPS.  Mensosialisasikan/informasi tentang program kegiatan UPSUS kepada BPS.  Menyusun data CPCL sesuai dengan format BPS.  Data CPCL kegiatan yang telah disusun sesuai dengan format BPS segera disampaikan ke pusat (Ditjen TP dan Ditjen PSP) Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

17

Laporan Tahunan

2015

dan BPS setempat paling lambat akhir Februari 2015 untuk penyempurnaan frame sampel ubinan.  Perlu kode dan nama wilayah admin BPS (provinsi, Kabupaten, kecamatan dan desa).  Melaporkan realisasi tanam/panen secara berkala dan tepat waktu termasuk luas tanam dan panen dari program kegiatan UPSUS. m. Kebutuhan dukungan sektor kehutanan dan PU dalam upaya peningkatan produksi pangan: 1) Perbaikan/Pemeliharaan Sumber Air di Hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) Penyediaan Lahan Untuk Perluasan Areal Tanam (lahan kehutanan, HGU untuk lahan pangan); 3) Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder; 4) Pembangunan Waduk/Embung; dan 5) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur (jalan usaha tani, prasarana transportasi). 7.

Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 Bidang Pangan dan Pertanian Rapat Penyusunan RKP Tahun 2016 Bidang Pangan dan Pertanian dilaksanakan tanggal 27-28 Februari 2015.Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan dihadiri oleh perwakilan dari Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: a. Penetapan sasaran produksi 2015-2019 sebaiknya diselesaikan melalui Rapim A b. Kegiatan 2015 harus didukung e-proposal tetapi perlu diberi kebijakan dari pimpinan terkait kapan batas terakhir pengisian dan jika tidak ada isian atau kurang dari alokasi RKAKL apa kebijakan yang perlu diambil. Hal ini perlu arahan dari Birocan. Kami mengusulkan agar diblokir c. Pemberian bantuan sosial, apakah diperkenankan dapat memperoleh dua jenis bansos dalam tahun yang sama seperti yang dicantumkan pada Pedoman UPSUS d. Alokasi tahun 2016 perlu memperhatikan alokasi penerima tahun 2015. Kemungkinan penerima yang sama dengan komponen kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya dapat terjadi pada tahun 2016. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut: a. Agar masing-masing Eselon I segera menyusun usulan pagu indikatif APBN 2016 dengan memperhitungkan baseline APBN 18


2015

Laporan Tahunan

reguler tahun 2015 dan APBN-P 2015, namun dalam penggunaan baseline APBN-P 2015 masing-masing Eselon I harus menariknya sesuai dengan tugas dan fungsinya (tidak semua ditampung di Ditjen PSP) b. Agar dikonfirmasi untuk pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri, apakah pinjaman yang bersumber dari CF-SKR akan diperuntukan sepenuhnya untuk Pusat KLN atau akan dialokasikan ke Eselon I lain c. Agar dikonfirmasi apakah masih terdapat rencana penarikan Flood Management (ADB) di Ditjen PSP karena hingga saat ini belum terdaftar dalam rencana penarikan PHLN 2016 d. Khusus untuk mendukung kegiatan penyusunan data petani by name by address agar diusulkan kegiatan di Pusdatin untuk updating data petani by name by address sekaligus pengusulan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Terkait dengan data produksi beras, agar di Pusdatin juga dialokasikan anggaran untuk memantau produksi beras di sentra-sentra penggilingan agar data yang diperoleh dapat lebih menggambarkan supply beras yang sesungguhnya e. Untuk kegiatan cetak sawah agar dapat diputuskan untuk dilakukan oleh pusat atau tidak, apabila diputuskan untuk tidak dilakukan di APBN reguler maka akan ada pilihan untuk dilakukan melalui mekanisme DAK. 8.

Sosialisasi dan Monev Tahun 2015 Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, maka dilaksanakan sosialisasi dan monev di pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dengan hasil sebagai berikut: a. Untuk mencapai peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2015, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah kegiatan dan pendanaan yang cukup besar b. Upaya untuk mencapai target peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2015 di antaranya dilakukan dengan refocussing dan tambahan dana APBN-P 2015. Untuk peningkatan produksi padi dilakukan kegiatan peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam untuk alternatif I sebesar 83.060357 ton (tambahan produksi 8.482.504 ton), alternatif II sebesar 79.956.560 ton (tambahan produksi 8.425.504 ton) Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

19

Laporan Tahunan

2015

c. Untuk peningkatan produksi jagung dilakukan kegiatan peningkatan produktivitas dan pengembangan areal tanam baru sebesar 25.063.731 ton (tambahan produksi 5.252.303 ton),sedangkan peningkatan produksi kedelai melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam sebesar 1.500.000 ton (tambahan produksi 801.048 ton) d. Penetapan target produksi kedelai tahun 2015 yang cukup besar yaitu 1.500.000 ton dibandingkan dengan produksi menurut ARAM II 2014 sebanyak 921.000 ton, berarti target meningkat sebanyak 579.000 ton atau 62,81%. Untuk hal ini di antaranya diupayakan dengan peningkatan pengadaan benih kedelai kelas Benih Sebar (BR/ES) melalui kegiatan penangkaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. e. Koridor pencapaian swasembada PJK adalah sebagai berikut:  Swasembada padi dan jagung dicapai pada tahun 2015, sedangkan swasembada kedelai dicapai pada tahun 2017.  Keberhasilan swasembada sangat ditentukan oleh kapasitas lahan yang dapat ditanami dan produktivitas yang dapat dicapai. Hal ini menekankan perlu pengawalan pertanaman secara baik. Kapasitas lahan dapat diperoleh dari: 1) baku lahan TP yang ada (termasuk penambahan indeks pertanaman) dan 2) pemanfaatan lahan perkebunan, lahan terlantar, lahan kehutanan, dan lahan lainnya.  Dalam mewujudkan swasembada tersebut, pemerintah mengalokasikan berbagai fasilitasi untuk memobilisasi pelaksanaan pencapaian swasembada tersebut dengan fokus pada perbaikan budidaya, penambahan indeks pertanaman, dan perluasan areal tanam di lahan non TP.  Hal yang perlu diperhatikan adalah konsistensi penerapan teknologi setiap tahunnya dan konsistensi pemanfaatan lahan setiap tahunnya. Alih fungsi lahan dan pendampingan menjadi permasalahan utama.  Pengawalan, pencatatan, dan pelaporan secara baik menjadi kunci keberhasilan dari proses pencapaian swasembada PJK 2015-2019. f. Kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan:  Pengembangan gerakan penerapan (adopsi) teknologi dengan memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan lapangan. Dampak:

20


2015

Laporan Tahunan

terlihat kepastian peningkatan produksi dimasa mendatang dan meningkatkan pendapatan petani.  Penguatan basis-basis penangkaran benih/produsen benih dengan memantapkan hubungan penyediaan benih berdasarkan kelas benih dan tata kelembagaan perbenihan yang baik. Dampak: akses petani dalam memperoleh benih yang sesuai kebutuhan semakin baik dan meningkatkan pendapatan petani.  Penguatan gerakan pengendalian OPT dan DPI dengan dukungan sarana pengendalian yang kondusif. Dampak: kegagalan produksi semakin rendah dan meningkatkan pendapatan petani.  Penguatan pemanfaatan alsintan pasca panen secara efisien dan efektif. Dampak: meningkatkan pendapatan petani. g. Strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan :pengembangan kawasan-kawasan pertanian (sentra produksi dan GP-PTT) dengan pola terintegrasi dengan pengembangan basis produksi benih dan mekanisasi panen/pasca panen. 9.

Rapat Kick-off dan Pembahasan Trilateral Penyusunan Resources Envelope RAPBN 2016 Rapat Kick-off dan Pembahasan Trilateral Penyusunan Resources Envelope RAPBN 2016 dilaksanakan pada tanggal 2Februari 2015 diAuditorium A, Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, dengan hasil sebagai berkut: a. Rapat kick-off dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan dan dipandu bersama dengan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga pemerintahan. Kementerian Pertanian dihadiri perwakilan dari Pusat KLN, Biro Perencanaan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, Litbang, Badan SDM Pertanian, Badan Ketahanan Pangan. b. Dirjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan menjelaskan tentang pinjaman dan hibah luar negeri, jumlah dan jenis PHLN, absensi pelaporan dan respon terhadap surat PHLN dari masingmasing Kementerian/Lembaga. Saldo akhir pinjaman dana hibah yang sedang berjalan/on going dan yang akan berjalan, serta rencana penarikan PHLN beserta rupiah pendamping secara keseluruhan dari masing-masing K/L. Rencana kegiatan trilateral meeting selanjutnya akhir Maret dan penetapan pagu anggaran PHLN Juni 2015. Total pinjaman


21

Laporan Tahunan

2015

Indonesia 22,5 milyar USD dan yang sudah dipergunakan sebesar 16,5 milyar USD. Kementerian Pertanian mempunyai 3 pinjaman dengan total dana 144,62 juta USD. c. Deputi Pendanaan Bappenas menjelaskan sektor unggulan untuk 3 tahun kedepan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Sektor unggulannya, yaitu : kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagakerjaan, kemaritiman, pariwisata, industri dan dimensi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan dan perumahan). Sasaran pembangunan 5 tahun kedepan lebih besar 2,4 x lipat dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. d. Pada rapat pembahasan trilateral khusus untuk lingkup Kem. Kesehatan, Kem. Agama dan Kem. Pertanian, masing-masing wakil kementerian mengoreksi data PHLN dan rencana penarikan dana pertahunnya sampai PHLN berakhir. e. Laporan dari Perwakilan dari Kementan: - Kegiatan pinjaman untuk kegiatan Citarum yang semula diusulkan tahun 2016, apakah masih bisa untuk dimajukan tahun 2015, Kementan sudah membuat surat ke Kem.Pekerjaan Umum untuk meminta persetujuan (Kem.PU sebagai implementing agency),namun belum ada jawaban. Permasalahan ini disampaikan dikarenakan usulan/rencana tersebut harus masuk ke Bappenas sebelum tanggal 9 Pebruari 2015, agar dapat masuk dalam bluebook. - Dana CF-SKR dari Jepang dengan global anggaran Rp. 15,5 miliar untuk 4 kegiatan (Badan SDMPertanian, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikulturadan Sekretariat CF-SKR) dan rencana pengajuan ke pihak Jepang untuk persetujuan tertulisnya. 10. Rapat Kegiatan Proyek Hibah FAO dari GEF Rapat Kegiatan Proyek Hibah FAO dari GEF dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2015 di Ruang 332 Gedung A Kementan, dengan hasil sebagai berikut: Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat KLN, dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, KementerianKehutanan, dan Biro Keuangan dan Perlengkapan Kemetan, Biro Perencanaan Kementan, Ditjen Tanaman Pangan (Subbag Kerjasama dan Subdit Padi Tadah Hujan dan Ladang Kering-Dit.Budidaya Serealia), Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, Badan SDM Pertanian, Badan Karantina, Badan Litbang Pertanian.

22


2015

Laporan Tahunan

Adanya usulan kegiatan kerjasama dari FAO yang akan dibiayai oleh GEF (Global Environment Facility) sebesar USD 6 juta, dengan 4 kegiatan, yaitu sebagai berikut: a. Strengthened institutions, policy and legal framework for responsible and sustainable agriculture and integrated landscape approach to sustainable forest and land management and climate change mitigation (USD 500.000) b. Improved upland agriculture management and reduction of GHG emissions (USD 3.000.000) c. Enhanced sustainable forest management and landscape management and rehabilitation and improvement CCM capacity (USD 2.000.000) d. Enhanced coordination, knowledge management and monitoring and evaluation (USD 5.000.000) Kegiatan ini merupakan gabungan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, namun belum dipastikan proporsinya, komponen kegiatan, bagaimana manajemen kegiatannya, siapa yang akan menjadi koordinator utama, dll. Kontribusi FAO pada PHLN Kementan tergolong besar, yaitu sebesar 55% dari seluruh PHLN yang ada di Kementan, dibandingkan dari AusAid, Koica, JICA, dll. Hasil informasi dan diskusi dari peserta rapat, antara lain: a. Kegiatan terkait GEF, umumnya meminta co-financing. Co-financing yang diminta FAO sebesar 6 x dari total dana yang akan diberikan, diharapkan dapat dinegosiasikan oleh KLN, mengingat keterbatasan dana Kementan. Walaupun dalam kesempatan lain, informasi dari FAO, sharing dana tersebut sifatnya in-kind-sehingga bisa berupa: fasilitas, tenaga ahli, kegiatan serupa sebagai kegiatan pendamping. b. Terkait Co-Financing, diingatkan agar jangan sampai membebani APBN, dipastikan unsur apa saja yang dibiayai & manajement pembiayaan antar kegiatan dan antar kementerian. FAO sebagai pengelola keuangan dan kita sebagai pengelola kegiatan lintas kementerian, dikhawatirkan akan menyulitkan dari segi adminsitrasi dan pertanggungjawaban, karena kegiatan tersebut diminta untuk melibatkan lembaga swadaya masyarakat (nasional/internasional), Pemerintah Daerah/PEMDA lokasi kegiatan, swasta dan lintas Kementerian.


23

Laporan Tahunan

2015

c. Bappenas mengingatkan bahwa kegiatan ini belum masuk dalam Bluebook, jika akan dilaksanakan 2016 agar dicatatkan ke Bappenas terakhir 9 Pebruari 2015. Bappenas juga menginformasikan bahwa Kem.Kehutanan pernah tidak setuju dan sepakat terkait co-financing dengan FAO, sehingga kegiatannya tidak dilanjutkan. d. Diusulkan agar dalam kegiatan ini lebih banyak memakai tenaga ahli dari Indonesia, dengan proporsi 70% dari Indonesia dan 30% dari negara lain, hal ini sesuai pengalaman kerjasama dengan FAO, sebagian besar dananya digunakan untuk keperluan expert dan kemampuan expert kita tidak kalah dengan yang ada. e. Lokasi kegiatan yang dituju adalah dataran tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemungkinan komoditasnya hortikultura, yang terkait kegiatan terasiring, erosi tanah. f. Disarankan untuk tidak langsung pada kegiatan inti, namun bisa berupa Feasibility Study atau Pilot Project. g. Terkait pertemuan National Dialogue Initiative GEF di Hotel Ritz Carlton Kuningan tanggal 10-12 Februari 2015, ada proposal yang diajukan oleh GEF dengan judul “promoting climate-smart sustainable rice production in Indonesia” sebesar USD 5.000.000. Sebagai informasi telah ada Tim Dampak Perubahan Iklim lingkup Kementan, yang diketuai oleh Kepala Badan Litbang Pertanian; salah satu anggota Tim dari Dit.Perlindungan Tanaman Pangan. 11. Consultative Meeting on Regional Rice Initiatives Phase II andIntegrated Economic Zone Development Based on Blue Economy Consultative Meeting on Regional Rice Initiatives Phase II andIntegrated Economic Zone Development Based on Blue Economy dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2015 di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta a. Consultative Meeting ini dibuka dan dipimpin oleh Bapak Ageng Herianto (FAO Representative in Indonesia bidang program). Dihadiri oleh: - FAO-RAP: Mr. Miao Weimin - Kementerian Pertanian: Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Subbag Kerjasama), Direktorat Budidaya Serealia, Ditjen Tanaman Pangan, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Badan Ketahanan Pangan

24


Laporan Tahunan

2015

- Kementerian Kelautan dan Perikanan: Direktur Produksi Perikanan Budidaya, Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Sekretariat Direktorat Jenderal. - Bappenas - LSM Internasional: VECO dan FIELD c. Regional Office for Asia and the Pasific (FAO-RAP) telah merumuskan Regional Rice Initiatives Phase II berdasarkan program dan pembelajaran Save and Grow. Kegiatan RRI Phase II terutama pada Rice-Fish Farming System (Mina Padi). Serta presentasi tindak lanjut The Blue Growth Initiative, yang merupakan kerjasama FAO dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan diimplementasikan melalui kegiatan TCP FacilityTCP/INS/3501 Baby 3 dengan judul proyek ”Integrated Economic zone Development Based on Blue Economy at Lombok” yang merupakan followup hasil pertemuan Intensive and Sustainable Aquaculture of FAO Blue Growth yang diadakan pada tanggal 2-3 Oktober 2014 di Bangkok. d. Pemaparan Mr. Miao Weimin mengenai The Regional Rice Initiative Phase II, menjelaskan mengenai apa itu Regional Rice Initiative dan kilas balik mengenai RRI-Phase I yang sudah diimplementasikan pada tahun 2013. Ada 4 komponen utama dalam RRI (Regional Rice Initiative) yang menjadi topik sosialisasi, yaitu :  Komponen 1

: Sistem padi dan ikan (mina Padi)

 Komponen 2

: Keanekaragaman hayati, landscape ekosistem(Tree Outside Forest)

 Komponen 3

: Sistem Intensifikasi budidaya padi “Save and Grow”

 Komponen 4

: Adaptasi perubahan iklim dan kearifan/budaya padi

dan

Contoh: pelaksanaan Mina Padi di Kabupaten Banjarnegara dengan hasil produktivitas padi mencapai 9 ton GKP dan produksi ikan mencapai 4 ton. e. Diskusi:  Direktur Produksi Perikanan Budidaya-KKP (Dr.Coco Kokarkin) menginformasikan telah memberikan bantuan berupa benih ikan nila, benih padi, mini escafator, bantuan biaya untuk mengolah tanah ± Rp500.000. Hasil yang dapat diperoleh petani sebesar Rp60 juta/ha. Jadi alangkah baiknya jika kita berupaya Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

25

Laporan Tahunan

2015

meningkatkan pendapatan petani dengan budidaya padi dan ikan.  Mina padi mempunyai keuntungan yang besar bagi petani, karena dapat meningkatkan pendapatan petani (dari penjualan ikan) tanpa mengurangi pendapatan dari padi, karena waktu yang diperlukan untuk budidaya ikan kurang lebih sama dengan padi yaitu sekitar 3-4 bulan.  Perwakilan Setditjen TP-Kementan menyampaikan: - Dit. Budidaya Serealia Ditjen TP telah melaksanakan program SLPTT dan tahun 2015 menjadi GPPT berupa bantuan full paket salah satunya bantuan benih padi. Kami menghimbau jangan sampai terjadi over leaping/tumpang tindih terhadap bantuan yang diterima untuk petani. - Mina padi hanya dapat dilaksanakan pada sawah beririgrasi. Di samping itu harus dipikirkan bersama apakah program Mina Padi ini tidak berdampak pada capaian produksi padi, karena harus ada pengaturan jarak tanam padi agar ikan dapat berkembang biak dengan baik. - Agar ikan dapat berkembang biak dengan baik dalam program Mina Padi harus ada kajian aplikasi penggunaan pupuk dan pengendalian OPT dengan kimiawi (pestisida).  Mr. Miao Weimin menanggapi diskusi ini dengan menyatakan bahwa Integrated rice-fish farming adalah pilot project yang dipromosikan sangat alami dengan keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan petani, sekaligus dapat terjadi symbiosis yaitu natural dan aman tapi bisa meningkatkan produksi. f. Rencana pelaksanaan RRI-Phase II fokus utama Integration in Save & Grow yaitu: - Pemaparan Mr. Miao Weimin mengenai The Regional Rice Initiative Phase II, menjelaskan mengenai apa itu Regional Rice Initiative dan kilas balik mengenai RRI-Phase I yang sudah diimplementasikan pada tahun 2013. - Melanjutkan dukungan kepada petani untuk pencapaian ”save and Grow” melalui Sekolah Petani Lapang Terpadu. - Mendukung petani untuk menerapkan dalam praktek untuk memproduksi lebih banyak dan baik dalam kualitas / efisien dan ramah lingkungan.

26


2015

Laporan Tahunan

- Meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya juga meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi. - Melanjutkan membangun a knowledge base and evidence on sustainability and resources use efficiency pada sistem pendekatan padi terpadu. - Mencari peluang untuk menduplikasi pada area lain/negara lain seperti Afrika yang mana produksi dan konsumsi berasnya meningkat. - Melanjutkan dukungan Initiatif nasional pada startegi formulasi beras dan restrukturisasi bidang pertanian. g. Presentasi dari VECO dan FIELD yaitu penerapan Save and Grow pada petani padi melalui Sekolah lapang petani di bawah Regional Rice Initiative. Perwakilan Setditjen TP Kementan menyampaikan bahwa presentasi tersebut sama dengan program SLPHT di Dit. Perlindungan yang melatih petani untuk dapat mengendalikan serangan OPT dengan pengendalian menggunakan musuh alami, biologi dan kearifan lokal agar ekosistem khususnya sawah dapat terjaga keberlanjutannya dan produksi tetap tercapai. h. Presentasi dari proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan FAO mengenai kegiatan TCP Facility-TCP/INS/3501 Baby 3 dengan judul proyek ”Integrated Economic zone Development Based on Blue Economy at Lombok”. Proyek ini menginginkan bagaimana memanfaatkan semua yang ada di Ikan, seperti Udang bisa dimanfaatkan sampai ke kulitnya, dll sehingga tidak terbuang. i. Tindak Lanjut - MoU/Nota kesepahaman antara Direktorat Produksi Perikanan Budidaya dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang sudah ada sebelumnya akan ditinjau kembali/diperpanjang untuk dibawa ke level yang lebih tinggi yaitu tingkat Kementerian tidak hanya di level Direktorat Jenderal (Eselon I). - Sebagai langkah awal Setditjen KKP akan melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Kementerian Pertanian terkait hal tersebut (Mina Padi). - Mr. Miao mengusulkan untuk dibuat workshop/ seminar/FGD untuk High Level Consultation. - Dari rangkaian kunjungan Mr. Miao ke Indonesia (2-6 Februari 2015) selain mensosialisasikan RRI Phase II, beliau juga akan melaksanakan Field Visits to Rice-Fish Farming di Banjarnegara. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

27

Laporan Tahunan

2015

12. Focus Group Discussion (FGD) Kesiapan Sub Sektor Tanaman Pangan Dalam Menghadapi MEA Focus Group Discussion (FGD) Kesiapan Sub Sektor Tanaman Pangan Dalam Menghadapi MEA dilaksanakan pada tanggal 11-13 November 2015 di Hotel Royal Panghegar, Bandung. FGD dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dihadiri oleh peserta undangan/perwakilan Petugas yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi seluruh Indonesia, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pejabat/staf lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maupun dari unit Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Nara sumber berasal dari Kemenlu, Kadin Provinsi Jawa Barat, IPB, Sekretariat Jenderal Pertanian, dan Gapoktan Simpatik dari Tasikmalaya Jawa Barat, dengan hasil sebagai berikut: a. Tujuan FGD Kesiapan Subsektor Tanaman Pangan Dalam Menghadapi MEA, yaitu:  Menyamakan persepsi dan membangun komitmen bagi para penentu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan sesuai standar pasar ASEAN.  Meningkatkan koordinasi pusat dan daerah serta stakeholder terkait dalam implementasi program/kegiatan sub sektor tanaman pangan dalam era MEA.  Mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta solusinya dalam upaya optimalisasi perdagangan regional dan global produk tanaman pangan dalam pemantapan ketahanan pangan nasional. b. Peningkatan Daya Saing Subsektor Pangan  Dalam perspektif MEA tantangan internal yang dihadapi Indonesia selain peningkatan daya saing adalah pemantapan iklim usaha domestik, fasilitasi perdagangan, konektivitas fisik dan kelembagaan, dan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Secara eksternal tantangan yang dihadapi adalah memanfaatkan ASEAN sebagai tujuan ekspor, jejaring produksi, daerah investasi, pasar sektor jasa, dan sebagai sumber dana investasi.  Daya saing sektor pangan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan on-farm dan off-farm, tetapi juga ditentukan oleh kegiatan dan faktor lain, yaitu pemantapan infrastruktur, system logistik yang

28


Laporan Tahunan

2015

handal dan efisien, iklim usaha dan investasi, dan sistem pembiayaan yang handal. Khusus untuk penelitian dan pengembangan (R & D), alokasi anggaran dan kegiatannya harus ditingkatkan dan fokus pada peningkatan daya saing dan produktivitas agar tidak tertinggal dengan negara lain. Daya saing Indonesia secara signifikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 menempati ranking ke-50, tahun 2013 meningkat menjadi ranking ke-38, dan di tahun 2014 menduduki ranking ke-34. Untuk memperbaiki posisi daya saing ini diperlukan reformulasi kebijakan perekonomian nasional terutama di sektor pangan.  Melalui Blue Print AEC (Cetak Biru MEA), inisiatif kerjasama ASEAN di bidang pertanian diarahkan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing produk agrifood, dan mempromosikan kerjasama pertanian. Sebagai contoh kasus, kerjasama ekonomi beras ASEAN menurut Pasal 24 dari ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) memberikan pengecualian terhadap komoditi beras sebagai komoditas khusus.  Karakteristik pasar beras ASEAN  Salah satu feature umum pertanian tanaman pangan di ASEAN: area penanaman didominasi oleh penanaman padi di semua Negara Anggota yang berbasis pertanian. Budidaya padi merepresentasikan hampir 60% dari area pertanian di Indonesia, Myanmar, Thailand dan Vietnam , serta mencapai 90% di Kamboja dan Laos (FAO, 2014).  Dua eksportir beras terbesar di dunia, Thailand dan Vietnam, berada di wilayah ASEAN. Disamping itu, negara produsen beras lain yang penting di wilayah tersebut adalah Myanmar, yang mungkin memiliki potensi yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan output dan ekspor beras.  Disamping potensi penawaran beras, wilayah ASEAN ini juga memiliki dua importir terbesar di pasar beras internasional, yakni Indonesia dan Filipina, meskipun keduanya melihat perdagangan sebagai lender of the last resource (impor dilakukan hanya apabila produksi domestik dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok domestiknya, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga harga beras untuk stabilisasi harga beras dan penguatan ketahanan pangan). Oleh karena itu, posisi negara


29

Laporan Tahunan

2015

sebagai importir beras secara mutlak ditentukan produksi beras domestik..  Menghadapi MEA, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing khususnya pada komoditas beras melalui diferensiasi product seperti yang dikembangkan oleh Gapoktan Simpatik di Kabupaten Tasikmalaya – Provinsi Jawa Barat yang telah mampu menembus pasar ekspor dengan produk beras organik. c. Rekomendasi dari FGD: Berdasarkan FGD ini dapatdirumuskan beberapa saran dan tindaklanjut yang perlu diambil dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas pangan Indonesia di pasar MEA dan memantapkan ketahanan pangannasional, sebagaiberkut:  Mengingat mendesaknya implementasi MEA efektif per 1 Januari 2016 maka perlu segera disusun peta-jalan (roadmap) peningkatan produksi dan daya saing komoditas pertanian strategis. Pada tataran penelitian dan pengembangan juga perlu segera disusun roadmap penciptaan dan pengembangan inovasi (teknis, sosial ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan) dalam rangka peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing komoditas pangan utama tersebut.  Faktor pendukung yang juga perlu segera dibuat adalah penyusunan roadmap standarisasi komoditas dan produk pangan serta melakukan sosialisasi ke semua stakeholder. Faktor pendukung penting lainnya adalah peningkatan kualitas mutu dan keamanan pangan serta integrasi pengelolaan rantai pasok pangan.  Mempercepat pelaksanaan program peningkatan daya saing ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik. Rendahnya indeks konektivitas merupakan titik lemah dalam peningkatan efisiensi pemasaran dan perdagangan antar daerah di tanah air, sehingga akan berpengaruh besar terhadap peningkatan daya saing di pasar domestik dan kawasan.  Portofolio kebijakan yang lebih menyeluruh diperlukan untuk upaya boosting peningkatan daya saing perdagangan di sektor pangan. Disamping peningkatan produktivitas, infrastruktur dan sistem logistik juga dibutuhkan insentif penelitian dan pengembangan, sistem pembiayaan yang handal dan efisien, dan keterlibatan swasta bukan saja pada pengembangan produk primer, tetapi juga pada penyediaan (logistik), pergudangan, 30


Laporan Tahunan

2015

pengolahan, dan distribusi dengan sasaran peningkatan pasokan dan pencegahan volatilitas harga pangan.  Dalam perspektif kebijakan ekonomi pangan yang lebih luas, disamping peningkatan daya saing, patut dipertimbangkan kebijakan sebagai berikut: (a) optimalisasi perdagangan regional dan global dalam pemantapan ketahanan pangan nasional, (b) peningkatan kapasitas produksi pertanian nasional (lahan dan sumberdaya air), (c) upaya peningkatan produktivitas agar dibarengi dengan pengembangan penanganan panen, pascapanen, dan pengembangan produk, (d) perbaikan struktur pasar dan pembentukan harga yang dapat menjamin tingkat kesejahteraan petani, (e) pengembangan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan pangan pokok beras; dan (f) peningkatan efektivitas koordinasi dan konsolidasi instansi terkait di tingkat pusat dan daerah dalam upaya peningkatan produksi, daya saing, dan penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan regulasi pangan dan ketahanan pangan. d. Kesimpulan: Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN manfaat nyata hanya akan diperoleh melalui peran negara ini sebagai pusat produksi dan distribusi bukan sebagai pusat pemasaran produk saja melalui peningkatan daya saing. 13. Dukungan Sarana Produksi Untuk Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal Dukungan sarana produksi untuk kawasan perbatasan dan daerah tertinggal dilaksanakan di 10 provinsi, antara lain untuk daerah perbatasan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara) dan daerah tertinggal (Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua Barat). Dari 10 provinsi tersebut, hanya Jawa Barat yang tidak terealisasi karena kelompok tani tidak bersedia melaksanaan kegiatan, sehingga realisasi mencapai 18 unit atau 90% dari target 20 unit.


31

Laporan Tahunan

2015

Tabel 1. Realisasi Kegiatan Dukungan Sarana Produksi Untuk Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal Tahun 2015

32


Laporan Tahunan

2015

PELAKSANAAN KEGIATAN

III

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

1.

Pengelolaan Gaji TA. 2015, menyiapkan laporan pajak penghasilan pribadi PPh 21 pegawai TA. 2015, melakukan pembayaran tunjangan kompensasi kerja, uang makan, uang lembur, honor tenaga kontrak, kekurangan dan susulan gaji, tunjangan kematian (uang duka, gaji terusan) Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2.

Pengelolaan Perbendaharaan a. SK Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Satker Pusat, UPT Pusat, dan Satker Daerah Pengelola Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 b. Pengelolaan Keuangan Satker Tahun Anggaran 2015  Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 174SPP yang meliputi: SPP Nihil 111 SPP dan SPP LS 63 SPP  Menyiapkan surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) sebanyak 192 SPTB  Melakukan pemeriksaan/verifikasi pembebanan anggaran dan kegiatan sebanyak 1.867 tagihan baik tunai maupun LS c. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Tahun Anggaran 2015  Jumlah uang persediaan Satker Ditjen TP (Pusat) sebesar Rp23,500 miliar, terdiri dari dana revolving Rp500 juta dan TUP Rp23 miliar, realisasi uang persediaan sebesar Rp6,127 miliar (26,64%). Jumlah uang persediaan Satker Rp.335 juta, terdiri dari Kas Tunai Rp6 juta, Bank Rp15 miliar, dan Persekot Rp2,366 miliar.  Hingga akhir Desember 2015, laporan yang masuk adalah sebanyak 79 Satker dengan realisasi sebesar Rp27,642 miliar, dengan rincian penerimaan umum Rp22,168 miliar, dan penerimaan fungsional Rp5,475 miliar.

3.

Aset Hasil dari Pendataan Aset BMN terdapat mutasi tambah dan kurang barang inventaris s.d 31 Desember 2015 senilai Rp503,693 miliar, terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, aset tetap lainnya, aset tetap lain yang tidak digunakan, software, dan aset tak berwujud lainnya.


33

Laporan Tahunan

2015

Tabel 2. Daftar Barang Mutasi Tambah dan Kurang Barang Inventaris Per 31 Desember 2015 No

4.

Nama Akun

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Saldo per 31 Desember 2015 Kuantitas

Nilai (Rp.000)

314.254

177.581.615

23.258

298.333.965

Gedung dan Bangunan

35

24.589.061

4

Jaringan

10

430.524

5

Aset Tetap Lainnya

467

129.750

6

Aset Tetap Lain yang tidak digunakan

783

2.059.329

7

Software

29

308.849

6

Aset Tak berwujud lainnya Jumlah

3 338.839

259.770 503.692.862

Progres Pengajuan Hibah Progres pengajuan hibah pada mata anggaran kegiatan (MAK 526) per 31 Desember 2015 pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan.Nilai pengajuan hibah tertinggi adalah pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah senilai Rp694 juta dan terkecil pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka senilai Rp.10 juta. Tabel 3. Progres Pengajuan Hibah Pada MAK 526 Satker Lingkup Ditjen TP Per 31 Desember Tahun 2015 No

Satk e r

Nilai Pe ngajuan (Rp.)

1

Subang

1

14.877.000

2

Jaw a Tengah

1

694.368.500

3

Majalengka

1

10.000.000

4

Temanggung

1

10.939.500

5

DI. Y ogyakarta

1

286.759.050

6

A ceh

1

126.097.000

7

Sumatera Utara

1

157.442.925

8

Sumatera Barat

1

187.588.600

9

Riau

1

19.415.000

10

Jambi

1

14.899.000

11

Sumatera Selatan

1

18.999.860

12

Lampung

1

105.349.860

13

Kalimantan Tengah

1

56.900.000

14

Kalimantan Selatan

1

424.045.000

15

Kalimantan Timur

1

84.483.000

16

Sulaw esi Selatan

1

19.500.000

17

Sulaw esi Tenggara

1

77.700.000

18

Maluku

1

63.800.000

19

Bali

1

367.595.000

20

Papua

1

77.231.000

21

Bengkulu

1

154.494.000

22

Maluku Utara

1

120.000.000

23

Banten

1

116.382.000

24

Babel

1

34.310.000

25

Gorontalo

1

98.490.000

26

Kepulauan Riau

1

29.977.647

27

Papua Barat

1

508.179.800

28

Sulaw esi Barat

1

Jumlah

34

Jum lah Satk e r

15.980.800

28

3.895.804.542


Laporan Tahunan

2015

IV

PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM

1.

Pemberian Penghargaan pada Kelompoktani Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015.

dan

Mantri Tani

Pemberian penghargaan ini diberikan kepada Kelompoktani yang berhasil dalam mengelola usaha tani sub sektor tanaman pangan khususnya komoditi padi, jagung dan kedelai, karena komoditas tersebut merupakan komoditi yang sangat berpengaruh dalam upaya mendukung program swasembada pangan dan Petugas/Mantri Tani yang merupakan ujung tombak pengumpul data-data statistik pertanian tanaman pangan. Pemberian penghargaan disamping diberikan kepada Kelompoktani dan Mantri Tani juga diberikan kepada Pengawas Benih Tanaman (PBT) Lapangan, Analis Benih Laboratorium, Produsen/Penangkar Benih orang dan Balai Benih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 61/HK.310/C/10/2015 tentang Kelompoktani, Mantri Tani, Pengawas Benih Tanaman (Lapangan), Analis Benih Lanoratorium, Produsen/Penangkar Benih Balai Benih Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang penyerahan penghargaan ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 590/Kpts/KP.590/10/2015 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kelompoktani, Mantri Tani, Pengawas Benih Tanaman (Lapangan), Analis Benih Lanoratorium, Produsen/Penangkar Benih Balai Benih Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015, tanggal 15 Oktober 2015. Proses pemberian penghargaan tingkat nasional dilakukan secara berjenjang dengan melalui beberapa tahapan penilaian, yaitu penilaian tingkat provinsi dan penilaian tingkat nasional. Penilaian tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang melakukan penilaian didaerahnya, yang kemudian mengusulkan 1 Kelompok Tani (padi, jagung, kedelai) dan 1 Mantri Tani terbaik kepada tim penilai pusat untuk dilakukan penilaian tingkat nasional. Tim penilai pusat yang anggotanya berasal dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan memverifikasi usulan dari provinsi. Tim Penilai Provinsi dan Pusat dalam melakukan penilaian/verifikasi mengacu pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Penghargaan Kelompoktani/Mantri Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan Tingkat Nasinal yang diterbitkan dari tim pusat. Dari hasil verifikasi lapangan ditetapkan 5 Mantri Tani dan 5 Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

35

Laporan Tahunan

2015

Kelompoktani untuk masing-masing komoditas padi, jagung dan kedelai. Pemberian Penghargaan kepada Kelompoktani dan Mantri Tani Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015 diserahkan bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-35 di Pelembang-Sumatera Selatan. Secara keseluruhan penerima penghargaan ada 32 orang terdiri dari kelompoktani padi 5 orang, kelompoktani jagung 5 orang, kelompoktani kedelai 5 orang, Mantri Tani 5 orang, Produsen/Penangkar Benih 3 orang, Pengawas Benih Tanaman 3 orang, Analis Benih 3 orang, dan Balai Benih Berprestasi 3 orang. 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 Salah satu instrumen pengukuran RB adalah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada hakekatnya tujuan dilakukan PMPRB adalah untuk memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serta untuk menyediakan data/informasi bagi Kementerian PAN-RB dalam rangka menyusun profil pelaksanaan RB Nasional. PMPRB di Kementerian Pertanian pada tahun 2012 dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang menjadi bahan dan dalam pembangunan profil pencapaian reformasi Kementerian Pertanian yang memperoleh hasil penilaian sebagai berikut:  Nilai pencapaian komponen pengungkit hasil 66,65  Nilai survey internal terhadap pegawai 69,06  Nilai pencapaian komponen pengungkit dan komponen hasil dengan survey internal 67,14  Nilai pemenuhan target indikator internal 71,23  Nilai pemenuhan target indikator eksternal 79,27. Namun demikian dalam perkembangannya PMPRB mengalami perubahan, dimana Kementerian PAN dan RB telah melakukan desk evaluasi terhadap pelaksanaan PMPRB Instansi Pemerintah pada 36


2015

Laporan Tahunan

tahun 2012 yang lalu. Sample yang diambil sebanyak 36 K/L. Atas dasar hasil desk evaluasi tersebut Kementerian PAN dan RB mencabut Permenpan RB nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB dan Permenpan RB nomor 31 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online, diganti dengan Permenpan RB nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berdasarkan Permenpan RB nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud, ruang lingkup penilaian PMPRB pendekatannya sudah tidak lagi per unit kerja es.I melainkan instansi (Kementerian).Unit kerja Eselon I lingkup Kementan mengisi aplikasi PMPRB secara off-line dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berformatexcell, dan menyiapkan evidence yang relevan berdasarkan LKE, serta pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan berdasarkan Kertas Kerja PMPRB tahun 2012 yang lalu. Selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan paneling bersama dengan seluruh Eselon I Kementan.  Reformasi Birokrasi bukan tunjangan kinerja atau yang selama ini kita kenal dengan sebutan tunkin, tunkin hanya merupakan konsekuensi dari pelaksanaan RB yang telah kita lakukan. RB harus dilaksanakan atas dasar kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik, baik itu untuk masyarakat, organisasi, maupun diri sendiri (individual)  Apabila RB telah dilaksanakan atas dasar kesadaran, dengan sendirinya pelaksanaan pemerintahan akan berjalan dengan baik, begitupun penilaian dari Kementerian PAN dan RB akan meningkat tanpa perlu kita minta (orang lain pasti akan merasakan perubahan itu);  Untuk itu agar Tim PMPRB Ditjen Tanaman Pangan, terutama penanggung jawab setiap area perubahan/program RB agar tidak bosan memantau pelaksanaan RB dan mengingatkan anggota dan seluruh pegawai Ditjen Tanaman Pangan untuk melaksanakan program RB dan mengumpulkan bukti dukungnya. 3.

Penyusunan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Sesuai Permentan Nomor 43 tahun 2015, organisasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalami perubahan nomenklatur pada unit kerja Eselon II dan pengurangan 3 unit kerja Eselon III serta 6 unit kerja Eselon IV. Dengan adanya perubahan organisasi otomatis tugas dan fungsi juga mengalami perubahan.


37

Laporan Tahunan

2015

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga harus diubah/revisi karena sudah tidak sesuai dengan Permentan Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Terkait dengan revisi Permentan Nomor 53 Tahun 2011 sudah dilakukan beberapa kali rapat antara Biro Organisasi dan kepegawaian dengan perwakilan masing-masing unit kerja Eselon I yang membidangi organisasi, untuk memudahkan dalam penyusunan Permentan baru tentang Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) unit kerja Eselon IV telah dilakukan pemetaan tugas dan fungsi di masingmasing unit kerja Eselon IV lingkup Ditjen Tanaman Pangan untuk menentukan pola UTP unit kerja Eselon IV lingkup Ditjen Tanaman Pangan. Beberapa poin dalam penting penyusunan uraian tugas pekerjaan unit kerja Eselon IV Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, antara lain sebagai berikut: a. Dengan terbitnya Permentan 43 Tahun 2015, Kementerian Pertanian yang semula ada 12 unit kerja Eselon I menjadi 11, dimana Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) hilang, tetapi fungsinya melebur kedalam unit kerja Eselon I lain, terutama Direktorat Jenderal Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, serta Peternakan dan Kesehatan Hewan) b. Perampingan tersebut membawa dampak yang signifikan untuk seluruh unit kerja Eselon I Kementan, sehingga untuk kelancaran tugas pekerjaan di Ditjen Tanaman Pangan maka perlu disusun ulang terkait Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) Unit Kerja Eselon IV baru yang sesuai dengan Permentan tentang Organisasi Kementerian Pertanian yang baru, termasuk fungsi P2HP yang masuk kedalam fungsi Ditjen TP dan melekat pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (P2HTP) c. Untuk memudahkan dalam penyusunan UTP maka disusun pola pemetaan yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon IV lingkup Ditjen Tanaman Pangan, untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun UTP unit kerja Eselon IV dimaksud, sehingga perlu diselenggarakan diskusi dengan seluruh unit kerja Eselon IV lingkup Ditjen Tanaman Pangan, dan untuk keseragaman pola UTP unit kerja Eselon IV antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian maka perlu melibatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian

38


2015

Laporan Tahunan

d. Perlu keselarasan antara tugas pekerjaan dan rencana kerja organisasi, sehingga kedepannya para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu/Khusus maupun fungsionl umum (staff) dapat menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan rencana kegiatan yang sesuai dengan beban tugasnya masing-masing. 4.

Pembinaan Sumber Daya Manusia a. Kegiatan Inpassing Tahun 2015 Inpassing merupakan perubahan gaji pokok pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan melalui Surat Edaran Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor SE19/PB/2015 tanggal 15 Juni 2015. Untuk mempercepat pemrosesan perubahan gaji pokok baru, maka Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Umum mengadakan pembuatan SK Inpassing seluruh Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan melibatkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pengelola kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. b. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka semua pejabat struktural dari Eselon I - IV dituntut memahami secara teknis bagaimana menerapkan ketentuan penyelesaian pelanggaran disiplin terhadap setiap pelanggaran PNS yang menjadi bawahannya. Selama ini sering kali terjadi salah pemahaman seolah-olah penindakan pelanggaran disiplin PNS merupakan tanggung jawab kepegawaian ataupun yang membidangi kepegawaian sehingga atasan langsung merasa tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran disiplin pegawai terhadap stafnya yang melanggar.Dalam ketentuan PP No 53 tahun 2010 jelas tertulis bahwa atasan langsung mempunyai kewajiban untuk menindak PNS yang menjadi stafnya apabila melanggar disiplin pegawai dan akan menerima sanksi yang sama dengan stafnya apabila atasan


39

Laporan Tahunan

2015

langsung tidak bersedia memberikan sanksi kepada stafnya yang melanggar aturan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap atasan langsung harus melakukan penerapan disiplin pegawai yang meliputi pemahanman terhadap PP 53 tahun 2010 dengan benar, membuat surat panggilan pemeriksaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat surat keputusan pemberian sanksi dan sebagaimana agar PP Nomor 53 Tahun 2010 dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Untuk itu kegiatan ini diharapkan menjadi agen penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 di unit kerja masing-masing. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan disiplin pegawai antara lain:  Masih kurangnya penerapan teknis pelaksanaan hukuman disiplin pegawai yang berakibat pada kesulitan dalam penerapan hukuman disiplin didalam pengawasan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan juga dalam prosedur pelaksanaan izin perkawinan dan perseraian PNS  Masih adanya keengganan para pejabat struktural atasan langsung untuk menjatuhkan sanksi kepada staf yang melanggar karena merasa kasihan dan merasa tiak terlalu penting untuk dilakukan  Adanya kesulitan pengelola kepegawaian didalam membuat tahapan hukuman disiplin PNS dan pembuatan izin perceraian dikarenakan belum paham benar tentang tata cara pembuatan BAP bagi yang terkena hukuman disiplin dan Berita Acara Merukunkan bagi yang ingin melakukan proses perceraian Untuk itu diperlukan pemahaman pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian c. SosialisasiPeraturan Bidang Organisasi dan Kepegawaian (PUPNS) Dalam rangka Pendataan Ulang PNS secara elektronik lingkup Ditjen Tanaman Pangan telah dilaksanakan sosialisasi tanggal 29 September 2015 di RR. P2BN dengan hasil sebagai berikut:  Narasumber pada kegiatan sosialisasi PUPNS dari Biro Organisasi dan Kepegawaian yaitu Kepala Subbagian Mutasi II. Materi yang disampaikan adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tanggal 22 Mei 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang

40


2015

Laporan Tahunan

Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 (e-PUPNS 2015) dan implementasi pengisian data PUPNS melalui aplikasi.  Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan sejak bulan Juli dan berakhir pada Desember 2015. Untuk proses pemutakhiran data ini setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS, melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan/melengkapi data yang belum lengkap/tersedia di database BKN.  Tujuan dari PUPNS ini adalah Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara, membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya.  Data kepegawaian PNS pada aplikasi tersebut sebetulnya sudah ada, akan tetapi belum lengkap dan itu harus dilengkapi oleh setiap PNS yang ada. Data yang ada dalam aplikasi tersebut terdiri dari nama, tanggal lahir, tempat lahir, kedudukan PNS, jenis kelamin, agama, TMT CPNS dan PNS, jenis pegawai, alamt rumah dan NO KTP, No NPWP, lokasi kerja, wilayah kerja, riwayat golongan, riwayat, pendidikan, riwayat diklat, riwayat keluarga dan jabatan.  Pelaksanaan PUPNS ini di mulai pada bulan September sampai bulan Desember 2015. Pada awal pelaksanaan banyak sekali permasalahan terutama untuk masuk ke aplikasi tersebut susah di akses. Hasil sosialisasi pendataan ulang PNS secara elektronik adalah telah terlaksananya pendataan ulang e-PUPNS sampai dengan level 2 yang telah dikirim level 3 yang menjadi kewenangan BKN, sampai dengan akhir bulan Desember 2015 rekapitulasi PUPNS Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat dilihat pada lampiran. Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi PUPNS tersebut seluruh pegawai diharapkan segera melakukan pendataan ulang data pribadi pada aplikasi PUPNS tersebut. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menugaskan verifikator level 1 PUPNS sebanyak 13 orang dan telah memfasilitasi pertemuan sebanyak 3 kali bagi verifikator level 1 lingkup Ditjen Tanaman Pangan tersebut. Tugas


41

Laporan Tahunan

2015

verifikator level satu adalah memverifikasi data yang telah diisi oleh PUPNS dengan data dukung yang telah diserahkan kepada verifikator. d.

Kegiatan Pengembangan Karakter SDM Kegiatan pengembangan karakter SDM pertanian sudah menjadi agenda rutin Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kreatifitas, kebersamaan, kepercayaan diri serta motivasi pegawai dalam bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kegiatan Pengembangan Karakter ini antara lain bertujuan untuk memberikan penyegaran bagi pegawai setelah bertahun-tahun bekerja secara serius. Kegiatan ini diharapkan memberikan motivasi yang akanmampu membangkitkan semangat untuk terus bekerja dan berkarya. Kegiatan ini merupakan tahun keempat dan yang mengikuti kegiatan pengembangan karakter adalah perwakilan pegawai setiap unit kerja Eselon II termasuk UPT lingkup Ditjen. Tahun 2015 kegiatan Pengembangan Karakter SDM dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d. 1 Agustus 2015 di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang dan untuk kegiatan outbond bertempat di tempat wisata Avina Lembang, adapun jumlah peserta 150 orang. Pelaksanaan kegiatan ini dipandu oleh Tim Wisata Avina Lembang dengan dan siraman rohani dari Pondok Pesantren Darut Tauhid.Methode pelaksanaan kegiatan melalui permainan dan pemberian motivasi. Tujuan dari pengembangan karakter SDM Pertanian adalah untuk memberikan motivasi kerja yang dapat mendukung pembangunan subsektor pertanian, mewujudkan kekompakkan diantara para peserta, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja, meningkatkan kesepahaman diantara para peserta yang dapat meningkatkan rasa teloransi dan kebersamaan. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah diperolehnya sumberdaya manusia yang mempunyai jiwa kebersamaan, rasa teloransi, dan motivasi kerja yang tinggi agar mampu mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan. Permasalahan dalam kegiatan ini adalah curah hujan yang masih sering terjadi, sehingga mengganggu jadwal kegiatan yang sudah disusun, beberapa peserta yang sudah dijadwalkan tidak dapat mengikuti pelatihan karena ada tugas dari unit kerjanya, dan waktu

42


2015

Laporan Tahunan

pelaksanaan yang relatif singkat sehingga tidak semua program dapat dilaksanakan. e. Keadaan Pegawai Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015 sebanyak 774 orang, dengan strata pendidikan S3 sebanyak 8 orang, S2 sebanyak 112 orang, S1/D4 sebanyak 318 orang, SM/D3 sebanyak 51 orang, SLTA 254 orang, SLTP 15 orang dan SD 16 orang. Tabel 4. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015

Pegawai tersebut tersebar di Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 172 orang, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan 59 orang, Direktorat Serealia 63 orang, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi 57 orang, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 69 orang, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 64 orang, Balai Besar Pengujian dan Pengembangan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortukultura (BBPPMBTPH) 59 orang, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) 61 orang, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) 38 orang, dan 97 orang yang ditugaskan di 11 provinsi, serta satu orang yang diperbantukan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan pangkat dan golongan ruang gaji sebagian besar (485 orang) adalah golongan III sedangkan urutan kedua sebanyak 208


43

Laporan Tahunan

2015

orang adalah golongan II. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki pendidikan SLTA sudah banyak yang senior. Tabel 5. Jumlah Pegawai Ditjen TP Berdasarkan Golongan/Ruang Gaji Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5.

Unit Kerja Di rektora t Jendera l TP Sekreta ri a t Di rektora t Jendera l TP Di rektora t Perbeni ha n TP Di rektora t Serea l i a Di rektora t Aneka Ka ca ng da n Umbi Di rektora t Perl i ndunga n TP Di rektora t Pa s ca pa nen TP BBPPMBTPH Ci ma nggi s BBPOPT Ja ti s a ri BPMPT Jumlah

Golongan/Ruang Gaji I II III IV 0 0 0 1 5 98 153 12 0 7 38 14 0 14 40 10 1 10 38 8 0 13 48 8 0 14 42 8 0 33 56 4 0 13 43 5 0 6 30 2 6 208 488 72

Jumlah 1 268 59 64 57 69 64 93 61 38 774

Mutasi Pegawai Yang Menambah Bezeting a. Pengangkatan CPNS dan PNS Masuk ke Ditjen Tanaman Pangan Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memperoleh tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 28 orang yang terdiri dari CPNS. Selain penambahan pegawai dari CPNS juga ada pegawai yang mutasi masuk ke Ditjen Tanaman Pangan sebanyak 4 orang dan 4 sebagaiPejabat Struktural Eselon II, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6. Pengangkatan CPNS dan PNS Masuk ke Ditjen TP Tahun 2015 No

1

2

3

4

5

6

7

8

44

Nama Pegawai/ NIP Ir.Laurensius Sihaloho,MBA 196112171988031000 Dr. Drs. Ibrahim Saragih, MM 195912301981031000 Dr. Ir. Nandang Sunandar, MP 196809071994031000 Dr. Ir. Dwi Iswari, MSCP 195912121987032000 Nur Suliastiati 196507102008122000 Endang Listiawati 197401032002122000 Hari Rahardjo 197008021991031000 Ruth Teratai Mekar BVK 197205022010012000

Gol

Jabatan

IV/d Sekretaris Ditjen TP

Unit Kerja Lama

Baru

ITJEN

Ditjen TP

TMT Masuk 7/13/2015

IV/b

Pj. Direktur Perbenihan TP

Badan PPSDMP

Dit. Perbenihan TP

8/7/2015

IV/b

Pj. Direktur Serealia

Badan Litbang

Direktorat Serealia

8/7/2015

IV/c

Direktur Perlindungan Ditjen Horti TP

Direktorat Perlindungan TP

8/7/2015

III/b

Petugas Teknologi Pascapanen

BKP

Direktorat PPHTP

III/c

PMHP Muda

Ditjen PPHP BPMPT

6/18/2015

III/b

Caraka

Badan Ltbangtan

9/23/2015

III/c

Petugas Teknologi Pascapanen

Pemda Poso Direktorat PPHTP

BBPPMBTPH


4/13/2015

9/1/2015

Laporan Tahunan

2015

b. Pensiun Pegawai Pada tahun 2015 jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang memasuki masa purna bakti berkurang, hal ini dikarenakan ada perpanjangan batas usia pensiun sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 58 tahun, sehingga yang memasuki usia 56 tahun pada tahun 2015 banyak yang melanjutkan kembali, namun ada beberapa orang yang tidak melanjutkan, beberapa orang mengajukan pensiun dini, dan meninggal dunia. Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan tahun 2015 yang telah pensiun BUP, pensiun dini, meninggal dunia sebanyak 16 orang. Tabel 7. Jumlah Pegawai Ditjen TP Pensiun BUP, Pensiun Dini, dan Meninggal No Nam a/NIP 1 YOYOH ROKAYAH 195901051980012000 2

MARTUA ELISA PUTRA SIMANJUNTAK 197309112003121000

3

SUPRIYONO 195903301988031000

4

WAHYU SUCI HANDAYANI 195903201984032000

5

EROS ROSITA 195904231981022000

6

AGUNG WRADSONGKO

Gol

Unit Kerja

01/02/2015 Pensiun

III/c DIREKTORAT BUDIDAYA SEREALIA

21/03/2015 Meninggal

III/c DIREKTORAT PERBENIHAN TP

01/04/2015 Pensiun

IV/b DIREKTORAT PERBENIHAN TP

01/04/2015 Pensiun

III/d BBPPMBTPH

01/05/2015 Pensiun

IV/a DIREKTORAT PERLINDUNGAN TP

Pensiun atas 01/06/2015 Permintaan Sendiri

III/d BBPOPT


IV/a DIREKTORAT PERBENIHAN TP


III/b SEKRETARIAT DITJEN TP

01/07/2015 Pensiun

III/d DIREKTORAT PERBENIHAN TP

01/07/2015 Pensiun

III/d SEKRETARIAT DITJEN TP


IV/a DIREKTORAT BUDIDAYA AKABI


III/b DIREKTORAT BUDIDAYA SEREALIA


III/d DIREKTORAT PERLINDUNGAN TP


II/b DIREKTORAT BUDIDAYA AKABI


III/c BBPOPT

01/12/2015 Pensiun

MELIAWATI 196008041982022000

8

SUGIYANTO 196203181991031000

9

RANINUR M.BRATA 195906261981032000

10 UMIN 195906011981021000 11 WALUYO 196005161986031000 12

SRI HARTATI 196409111994032000

13 PUJI IRIANTI 196201151983032000 14

BENEDICTA INDRIASTUTI KUSUMA WINARNI 196306071991032000

15 MOCH. SHOLEH 196902071998031000 16 DADAN HARDYANA 195911211987021000

Ket

III/d BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK

196102251990021000 7

TMT


45

Laporan Tahunan

6.

2015

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung oleh tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang secara langsung maupun tidak langsung melayani masyarakat, baik individu maupun dunia usaha (instansi/lembaga). Ketiga UPT tersebut adalah: (1) BalaiBesar Peramalan Organisme Pengganggu TumbuHan (BBPOPT); (2) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH); dan (3) Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT). Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di bidang pertanian pada UPT lingkup Ditjen Tanaman Pangan, maka dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala setiap tahun.Pengukuran IKMdilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian.Aspek pengukuran meliputi 14 unsur pelayanan, lima diantaranya yaitu: (1) Prosedur pelayanan, (2) Kemampuan petugas pelayanan, (3) Kecepatan pelayanan, (4) Kewajaran biaya pelayanan, dan (5) Keamanan pelayanan. Pada tahun 2015, berdasarkan hasil pengukuran IKMpada tiga UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,secara keseluruhan Ditjen Tanaman Pangan memperoleh kategori kinerja sangat baik, dengan nilai IKM rata-rata sebesar 3,31 atau mencapai 82,86 (nilai konversi IKM) dan nilai mutu pelayanan memperoleh nilai A. Nilai pengukuran IKM pada UPTBBPPMBTPH sebesar 3,16(78,97)dan nilai mutu pelayanan kategori A (sangat baik), BBPOPT mendapat nilai IKM 3,51 (87,72) dan nilai mutu pelayanan kategori A (sangat baik), serta BPMPT mendapatkan nilai IKM 3,28 (81,91) dan nilai mutu pelayanan kategori A (sangat baik). Tabel 8. Capaian Nilai IKM Ditjen TP Tahun 2015 No

Unit Kerja (UPT)

Konversi

Nilai Mutu

Kinerja

Nilai IKM

Pelayanan

UKPP

1 BBPMBTPH Cimanggis

3,16

78,97

B

Baik

2 BBPOPT Jatisari

3,51

87,72

A

Sangat Baik

3 BPMPT

3,28

81,91

A

Sangat Baik

3,31

82,86

A

Sangat Baik

Ditjen Tanaman Pangan

46

Nilai IKM


Laporan Tahunan

2015

7.

Tunjangan Kinerja Tunjangan Kinerja di Kementan pertama kali diberikan pada tahun 2012 dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012 yang pembayarannya dimulai sejak bulan Januari 2012. Sesuai Peraturan Presiden tersebut dibagilah jabatan di Kementerian Pertanian menjadi 17 nomenklatur kelas jabatan dengan tunjangan yang berbeda-beda di masing-masing jabatan. Bahwa dengan adanya peningkatan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Kementerian Pertanian tahun 2015 dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, maka Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional memberikan apresiasi dengan menaikkan tunjangan kinerja Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Setiap bulan pada tahun 2015 Biro Organisasi dan Kepegawaian mengadakan kegiatan rekonsiliasi data pemangku jabatan masingmasing unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari rekonsiliasi tersebut dituangkan pada Keputusan Direktur Jenderal. Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah melakukan perubahan pemangku jabatan sebanyak 145 orang. Tabel 9. Rekapitulasi Penerima Tunjangan Kinerja Ditjen TP Per 1 Desember 2015 Unit Kerja No Kelas Jabatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Jumlah

1

Direktorat Perbenihan -

1 4 2

1 3 -

1 4 0

1 4 -

13 3 42 54 21 1 22

8 1 23 13 9 -

9 1 18 17 5 6

8 12 19 7 4

3 167

2 60

3 64

1 56

Setditjen

Direktorat Direktorat Serealia AKABI -

Direktorat Perlindungan Nihil 1 4 Nihil 12 12 5 23 5 1 5 Nihil 68

Direktorat BBPOPT BBPPMB-TPH BPMPT Jumlah PPHTP 1 0 1 6 1 1 2 1 1 3 22 3 4 9 0 7 11 13 11 92 0 16 15 5 53 22 12 2 5 141 19 36 15 14 210 9 8 6 2 72 2 4 3 4 3 47 0 0 9 64 93 59 38 669


47

Laporan Tahunan

8.

2015

Pembahasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pembahasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Jawa Barat. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan I B Biro Hukum dan Informasi Publik Setjen Kementerian Pertanian, dengan hasil sebagai berikut: Materi yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Perundangundangan I B adalah pengertian lahan yang berkaitan dengan Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan amanat Permentan Nomor 41 Tahun 2009. Dalam Permentan Nomor 41 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan Tanaman Pangan. Dalam pelaksanaannya Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tersebut tumpang tindih dengan Permentan Nomor 07 Tahun 2012, karena dalam Permentan Nomor 07 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa Kawasan pertanian Tanaman Pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu Permentan Nomor 41 Tahun 2009 direncanakan akan direvisi dan akan meminta masukan dari Direktorat Jenderal teknis terkait

9.

Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXV tahun 2015 Berpartisipasi pada Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXV tahun 2015 pada tanggal 17 s.d 20 Oktober 2015 di Jakabaring Sport City, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Peserta berasal dari instansi pemerintah, swasta, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah Asosiasi dan Masyarakat. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berpartisipasi pada stand berintegrasi dengan stand Kementan, dengan tema Pemberdayaan Petani sebagai Penggerak Ekonomi menuju Kedaulatan Pangan. HPS dibuka oleh Mentan yang diwakili oleh Sektretaris Jenderal Kementan. Stand Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dikunjungi pengunjung sebanyak 829 pengunjung terdiri dari petani, pegawai, mahasiswa dan anak sekolah serta masyarakat umum. Penghargaan stand terbaik diperoleh Direktorat

48


2015

Laporan Tahunan

Jenderal Perkebunan Kementan, stand terfavorit PT Pupuk Indonesia. HPS ditutup oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam hak ini diwakili oleh Sekretaris daerah Sumatera Selatan Hj. Mukti Soelayman. 10. Konferensi Pers tentang Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Konferensi pers tentang Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian. Konferensi pers dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, didampingi Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Ir. WinarnoTohir, Pejabat Eselon II dan Eselon III Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta 53 wartawan dari media cetak dan media online antara lain Indo Pos, Suara Pembaharuan, Investor Daily, Kontan, Bisnis Indonesia, Republika, New news, Jakarta Newon, BeritaHukum.com, Sinar Pagi News, BeritaGlobal.com, Possore.com, Indo Chanel, JAK News.com, News.Viva.co.id, Republika.co.id, JITU News.com, Kontan.co.id, Sinarpagi.news.com dan Antaranews.com. a. Disampaikan perkembangan produksi padi, jagung dan kedelai serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan tersebut. b. Selain dengan para wartawan tersebut diatas, informasi tentang kegiatan lainnya seperti Ekspor beras organik dari Tasikmalaya ke Italia sebanyak 18 ton, telah diberitakan di media Kompas dan Media Indonesia. c. Berdasarkan hasil analisis terhadap pemberitaan dimaksud, secara garis besar dapat dikatakan bahwa isi berita yang disajikan dan dipublikasikan bersifat positif. 11. Pelepasan Ekspor Beras Organik Dirjen Tanaman Pangan (Dr. Ir. Hasil Sembiring MSc) didampingi Bupati Tasikmalaya (H. UU Ruzhanul Ulum), Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya (Dr. H. Mohamad Zen) dan ketua Gapoktan (Syaiful Bari) meresmikan pelepasan ekspor beras organik ke Italia sebanyak 16.8 ton di Desa Mekarwangi, Kec Cisayong, Kab Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2015, dengan hasil sebagai berikut: a. Pelaksanaan ekspor berdasarkan Permentan Nomor 51/2014 tentang mekanisme rekomendasi ekspor impor beras tertentu dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 19 Tahun 2014 tentang ekspor dan impor beras. Ini dilakukan apabila persediaan beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.


49

Laporan Tahunan

2015

b. Dirjen Tanaman pangan dalam sambutannya mengatakan, selama satu tahun Kabinet Kerja Indonesia tidak ada impor beras dan saat ini Indonesia melakukan ekspor beras, hal ini menunjukkan keberpihakan pada petani. c. Kerjasama yang baik dengan pengusaha luar negeri ini haruslah dijaga dengan baik, karena kita telah mendapat kepercayaan dari luar negeri. Diharapkan agar pengusaha asing yang hadir dapat menginformasikan kepada rekan-rekannya mengenai beras organik yang ada di Tasikmalaya. d. Bupati Tasikmalaya menyampaikan, dengan ekspor ini dapat menyumbangkan untuk pendapatan negara juga, dan diharapkan bukan hanya satu kali ini dan berkelanjutan. e. Daerah sentra beras organik di Provinsi Jawa Barat tersebar di Kabupaten Tasikmalaya, Bandung, Bandung Barat, Karawang, Sukabumi, Garut, Purwakarta, Subang, Bogor dan Cianjur. Khusus untuk Kabupaten Tasikmalaya luas pertanaman padi organik seluas 400 ha, yang sudah disertifikasi nasional seluas 120 ha dan yang sudah mendapat sertifikat internasional seluas 280 ha. Dengan harga pembelian gabah organik di tingkat petani Rp6.500/kg GKG. 12. Panen Jagung Hibrida Panen jagung hibrida dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di Desa Kulur Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dihadiri Dirjen Tanaman Pangan yang diwakili Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ir. Tri Susetyo, MM) didampingi Asisten Daerah Bidang Pembangunan (Riezwan Graha), Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon (Kol Sutjipto) serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (Ir. Didien Trisnadi, MP) melakukan panen jagung hibrida, dengan hasil sebagai berikut: a. Dalam sambutannya Kepala Balai Besar mengatakan, panen jagung hibrida di Majalengka merupakan salah satu areal yang mendapatkan kegiatan PAT tahun 2015, dengan alokasi seluas 5.800 ha menggunakan varietas P21 dengan prakiraan produksi 8 ton per ha kering panen. b. Produksi padi, jagung dan kedelai di Provinsi Jawa Barat tiap tahunnya terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Produksi padi meningkat 3,21%, produksi jagung meningkat 0,39% dan produksi kedelai meningkat sebesar 2,16%. c. Kementerian Pertanian mengalokasikan dana sebesar Rp3,13 triliun ke Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015, sedangkan sebelumnya 50


2015

Laporan Tahunan

Rp1,01 triliun. Untuk Kabupaten Majalengka tahun 2015 sebesar Rp49,36 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp31,76 miliar. d. Pada Tahun 2016, pemerintah akan melaksanakan gerakan intensifikasi jagung hibrida di Provinsi Jawa Barat seluas 40.500 ha dengan nilai Rp81,6 miliar, sementara Kabupaten Majalengka mendapatkan alokasi 2.000 ha senilai Rp4,5 miliar. e. Saat ini panen jagung juga telah melakukan ekspor walaupun tidak keluar negeri tetapi dikirimkan ke daerah lain seperti Sumedang dan Gorontalo yang banyak membutuhkan pakan ternak khususnya jagung hibrida. f. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mengatakan, Majalengka merupakan posisi kedua daerah penghasil jagung setelah Garut. Total panen pada tahun 2015 sebesar 117.142 ton dengan luas tanam 17.000 ha. g. Target produksi sekitar 1,4 juta ton di Jawa Barat, sekarang baru 1,1 juta ton. Walaupun dilanda musim kemarau panen jagung di Jawa Barat tetap melimpah, dikarenakan jagung paling kecil kebutuhan akan airnya. 13. Evaluasi Implementasi Perundang-Undangan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan Evaluasi Implementasi Perundang-Undangan di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2015 di The Alana Hotel, Solo. Acara di buka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dihadiri oleh Sekretaris Dinas Provinsi atau yang mewakili dan Sekretaris Dinas Kabupaten Pringsewu, serta wakil dari Kepala Dinas Kabupaten, PPID Pelaksana, Penghubung PPID lingkup Ditjen TP, KTU Lingkup Ditjen TP. Dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan pemerintahan Umum Kemendagri, Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa Tengah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Lembaga kajian dan Konsultasi Keterbukaan Informasi, dengan hasil sebagai berikut: a. Bahwa substansi dari tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari unsur tatakelola sumberdaya manusia dan tata kelola administrasi dimanadidalam tata kelola administrasi terdapat prinsip 5M (Man, Money, Materail, Method, Machine) b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 teantang keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggungjawab melalui prinsip-prinsip transparasi, akuntabilitas, inpremanikum serta melibatkan partisipasi masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

51

Laporan Tahunan

2015

c. Evaluasi implementasi perundang-undangan saat ini dirasakan cukup membaik dalam pelaksanaannya, misalnya pemahaman tentang Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah diantara pelaksana kegiatan sudah sangat dipahami sehingga semakin kecil kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan d. Organisasi kemasyarakatan atau ormas didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila e. Arah kebijakan pembentukan ormas untuk memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara dengan tujuan mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat f. Penataan ormas diarahkan dalam penataan sistem, penataan lembaga dan peningkatan kualitas SDM dengan merevisi Undangundang Nomor 8 tahun 1985 dan Undang-Undang 17 tahun 2013 dan menyusun peraturan pemerintah tindaklanjutnya g. Dalam menjalankan peran dan fungsinya ormas sebagaimana komponen bangsa laninnya, tetap harus berpijak pada hukum positif yang berlaku di Indonesia h. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dengan dampak buruk yang luar biasa dan termasuk jenis berkara yang sulit dalam penanggulangan maupun pemberantasannya i. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan j. Penyebab terjadinya penyimpangan barang/jasa antara lain:

pelaksanaan

pengadaan

 Sistem perencanaan anggaran yang kurang tepat dan tidak realistis;  Adanya niatan yang kurang baik dari pelaksanaan dan  Adanya tekanan dari pihak luar kepada pelaksana pengadaan k. Beberapa peraturan yang sudah ada dalam rangka pencegahan pemberantasan korupsi antara lain:  Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN

52


2015

Laporan Tahunan

 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN  Surat Edaran Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 1 tahun 2015 tentang laporan hasil kekayaan aparatur sipil. 14. Panen Raya dan Tanam Perdana Padi di Nusa Tenggara Timur Menteri Pertanian melakukan Panen Raya Padi pada tanggal 15 s.d 18 November 2015 di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.Menteri Pertanian didampingi oleh Dirjen Tanaman Pangan, Bupati Manggarai Barat, Kasdam IX/Udayana, Korem 161 Wirasakti, Anggota DPRD NTT. Dalam rangka mendukung upsus (upaya khusus) padi di Provinsi NTT tahun 2015 panen padi hibrida ini dipanen pada hamparan seluas 3.483 ha terdiri dari GP-PTT (Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi hibrida dan non kawasan seluas 1.500 ha serta selebihnya 1.983 ha padi hibrida swadaya masyarakat dengan sistem jajar legowo. Tanaman padi yang dipanen menggunakan varietas padi hibrida Sembada B9 dengan jadwal tanam bulan Agustus 2015, kondisi pertanaman dilapangan cukup baik dengan perkiraan produktivitas yang telah dipanen oleh kelompok tani Simpang Tiga adalah sekitarnya 10,5 ton GKP (Gabah Kering Panen) Kontribusi Nusa Tenggara Timur terhadap produksi nasional berdasarkan ARAM II yang telah dirilis oleh BPS dalam hal produksi padi adalah sebesar 1,25% atau sekitar 943.021 Ton GKG (Gabah Kering Giling) dari produksi nasional 74.991.788 Ton GKG NTT masih ada kekurangan setiap tahun 100.000 ribu ton beras, agar bisa diselesaikan paling lambat 3 tahun bila perlu 2 tahun, sudah disiapkan anggaran guna pembangunan sawahuntuk 30 ribu hektar. Menteri Pertanian memberikan bantuan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya bagi para petani yang diberikan secara simbolis yaitu berupa traktor roda dua, benih padi dan pupuk NPK. Dalam mendukung dan meningkatkan produksi pertanianakan segera dibangun tujuh bendungan besar untuk irigasi dan saat ini baru selesai dibangun 1 bendungan. 15. Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Ketata Usahaan TA.2015 Pelaksanaan Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Ketata Usahaan TA. 2015 Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Mei 2015di Balai Besar Pelatihan Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

53

Laporan Tahunan

2015

Lembang, Bandung. Peserta merupakanperwakilan dari unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang menangani tata naskah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka peran aparatur negara sebagai abdi masyarakat begitu penting karena penilaian masyarakat terhadap keberhasilan unit kerja adalah apabila unit kerja tersebut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terbuka dan mudah dilaksanakan. Perangkat lunak yang digunakan sebagai pedoman dalam bekerja adalah aturan norma, sistem dan prosedur dibidang administrasi. Untuk mewujudkan administrasi yang tertib dan teratur perlu dilakukan Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Ketata Usahaan. Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Ketata Usahaan diperlukan guna menunjang kemudahan dan kelancaran pemerintah di bidang administrasi, antara lain dalam hal penggunaan blanko surat, blanko surat keputusan dan lain-lain. Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Ketata Usahaan merupakan salah satu unsur sarana komunikasi, penyediaan data kedinasan yang sangat mendukung dalam melaksanaan tugas sehari-hari dan fungsi pada unit kerja. Pemerintah selalu berusaha secara terus-menerus memperbaiki kinerja sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, Standar Operating Prosedur (SOP) merupakan salah satu syarat yang harus dibuat oleh suatu unit organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Peranan Ketata Usahaan sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi secara keseluruhan. Segenap rangkaian mencatat, menghimpun, mengolah, mengagandakan, mengirim dan menyimpan bahan keterangan dalam setiap kerja sama yang diatur dari sekelompok kerja manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bahasa yang digunakan di dalam naskah harus, jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan didalam naskah adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ejaam Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

54


2015

Laporan Tahunan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, sebagai acuan pengolahan Tata Naskah Dinas setiap unit kerja yang ada dilingkungan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, diharapkan akan dapat menciptakan kelancaran komunikasi tulis, keseragaman, kerapihan, dan ketertiban dalam penyusunan format Naskah Dinas yang efektif dan efisien dilingkungan Kementerian Pertanian. Beberapa pokok pembahasan yang disampaikan dalam pertemuan antara lain sebagai berikut: a. Pelaksanaan Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Ketata usahaan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pengelola Ketata Usahaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan perwakilan dari Dinas Provinsi Jawa Barat, serta undangan lainnya b. Dalam pertemuan ini ada beberapa materi yang disampaikan oleh para Narasumber, antara lain: 1) Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian Oleh Kepala Biro Umum dan humas, 2) Tata Naskah Dinas Pemerintahan oleh Deputi Bidang Tata Laksana, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi,3) Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar Dalam Tata Naskah Dinas oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa Indonesia c. Dalam penyampaian materi dari seluruh Nara sumber tersebut, selain dipaparkannya materi, terjadi diskusi antara peserta dan nara sumber yang akhirnya para peserta mendapat jawaban yang baik dan benar sehingga dapat menjadikan acuan yang benar d. Menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan e. Memberikan pelayanan yang menjangkau keseluruhan bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan berfungsi 16. Pelatihan Pelayanan Kesekretariatan/Pramubhakti Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan khususnya yang terkait dalam bidang pelayanan sehari-hari, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Kesekretariatan/Pramubhakti Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 26-28 Agustus 2015 di Balai Besar Penelitian Pascapanen Cimanggu, Bogor. Pelatihan ini di ikuti oleh beberapa Sekretaris Direktur, Staf Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan


55

Laporan Tahunan

2015

UPT Pusat serta pramubhakti yang bertugas sehari-hari dalam bidang pelayanan kepada Pemimpin. Narasumber pelatihan ini dari Biro Umum dan Humas kementerian Pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, ASMI dan PT. Trusco, dengan hasil sebagai berikut: a. Menciptakan pelayanan yang berdaya guna terampil dalam melayani pimpinan kantor b. Memberikan pelayanan yang menjangkau keseluruhan bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan berfungsi sebagai pusat informasi kantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan c. Mendukung pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah dan melayani masyarakat d. Tercapainya penyelenggaraan kesekretariatan yang baik serta pengelolaan berkas dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum. e. Adanya efisiensi, efektifitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. f. Terwujudnya sistem pelayanan pimpinan dan tanggung jawab terhadap tugas yang diterima. g. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petugas dalam pengelolaan ketatausahaan dan meningkatkan kualitas melayani pimpinan dalam lingkungan unit kerja maupun kepada masyarakat serta menciptakan kemudahan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan. 17. Bimbingan Teknologi Bidang Kearsipan Bimbingan teknologi bidang kearsipan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dilaksanakanpada tanggal 26-28 Oktober 2015di Wisma Kementerian Pertanian Cipayung, Bogor. Pertemuan dihadiri oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian, Pejabat ANRI, dengan peserta perwakilan dari unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/ 7/2005, tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tanggal 8 September 2005, tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1971, tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan serta Keputusan Menteri

56


2015

Laporan Tahunan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/Kep/M.Pan/2/2002, tentang Jabatan Fungsioanal Arsiparis dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional RI dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2002 dan Nomor 15 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya perlu dilakukan upaya-upaya untuk kepentingan generasi yang akan datang untuk menyelamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang khususnya kearsipan tersebut antara lain meliputi kegiatan : cara pencatatan arsip disatuan kerja instansi, volume arsip, kondisi fisik, kurun waktu dan subtansi informasi arsip pada instansi terkait dengan menggunakan formulir 1 dilanjutkan dangan membuat Daftar Isian Arsip (DIA) sesuai dengan hasil pendataan dengan mengggunakan formulir 2. Dengan terwujudnya penataan arsip pada unit kerja terkait maka akan terpenuhi kebutuhan akan informasi arsip untuk kepentingan operasional instansi dan menumbuhkan kesadaran akan esensi arsip dalam proses pengambilan keputusan. Instansi Direktorat Jenderal Tanaman Pangandalam hal ini menindak lanjuti ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk penyelenggaraan kegiataaan penataan kearsipan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dibidang kearsipan. Sebagai bagian dari administrasi perkantoran, manajemen arsip pengurusan surat bukanlah sekedar masalah bagaimana mendistribusikan naskah dinas melainkan juga harus memberikan sumbangan pada efisiensi operasional instansi/ organisasi. Tujuan utama harus memperkecil biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan surat dan mengarsipkannya.Pengurusan surat harus memperhatikan azas informasi, azas kewenangannya, azas kecepatan, dan azas keamanan. Azas indormasi menyangkut ketepatan akses informasi bagi pengguna, azas kewenangan menyangkut proses penyelesaian masalah, azas kecepatan menyangkut penyampaian informasi dan azas keamanan menyangkut perlindungan informasi (mengarsipkan). Sebagai bagian dari manajemen arsip aktif pengurusan surat dimulai sejak naskah/dokumen telah tersebut dapat dikategorikan sebagai arsip. Artinya pada saat naskah/dokumen dapat dikategorikantelah dikomunikasikan kepada para pihak berkepentingan pada saat penjabat/pihak yang berwenang memproses materi informasi didalamnya membubuhkan disposisi, jadi pengurusan surat meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

57

Laporan Tahunan

2015

suatu proses mendistribusikan naskah hingga naskah tersebut diberkaskan. 18. Pelayanan Poliklinik Umum dan Gigi a. Poliklinik Umum Pelayanan poliklinik umum Direktoral Jenderal Tanaman Pangan, telah tercatat jumlah orang yang berobat sebanyak 1.449 pasien, jumlah tersebut terdiri 1.398 pasien orang dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan 51 pasien dari Direktorat Jenderal Hortikultura. b. Poliklinik Gigi Poliklinik Gigi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, telah tercatat jumlah yang melakukan perawatan dan pengobatan gigi sebanyak 1.068 pasien, jumlah tersebut, terdiri dari 794 pasien dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan 274 pasien dari Direktorat Jenderal Hortikultura. 19. Pelayanan Rapat Kedinasan, Pembayaran Listrik dan Telepon lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015 Laporan realisasi keuangan laporan biaya rapat sebesar Rp144,675 juta (100,47%) dari pagu Rp144 juta, sehingga terdapat kekurangan Rp675 ribu, pembayaran telepon Rp170,771 juta (52,71%) dari pagu Rp324 juta, dan pembayaran listrik Rp1,671 miliar (97,39%) dari pagu Rp1,716 miliar.

58


Laporan Tahunan

2015

V 1.

PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Rapat Koordinasi Penyusunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2014 dan Angka Prognosa Tahun 2015 Produksi Tanaman Pangan Dalam rangka meningkatkan akurasi penetapan angka produksi tanaman pangan ASEM 2014 dan Angka Prognosa Tahun 2015, telah dilakukan Rapat Koordinasi Nasional pada tanggal 4 s.d 6 Februari 2015di Komplek Surya Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, BPPSDMP Ciawi, Bogor. Peserta rapat terdiri dari Dinas Pertanian/Pejabat pengelola data tanaman pangan/Kepala Bidang produksi tanaman pangan Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia, Pejabat yang membidangi pengelolaan data produksi BPS Provinsi se-Indonesia, peserta Pusat dari Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan BPS-RI, serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Pejabat Eselon II dan Kepala Balai Besar lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Balai Besar Padi-Litbang Pertanian, dan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BBPSDMP). Rapat didahului sambutan selamat datang Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, pengarahan Kepala BPS-RI yang diwakili Deputi Bidang Statistik Produksi, sambutan pengarahan dan sekaligus pembukaan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dilanjutkan pembahasan materi dengan narasumber dari BPS-RI, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, dan Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Berdasarkan hasil pembahasan, diskusi dan pendalaman materi serta memperhatikan arahan Kepala BPS-RI dan Dirjen Tanaman Pangan dihasilkan pokok-pokok rumusan rapat koordinasi sebagai berikut: a. Produksi tahun 2014 (Pra ASEM) padi 70,81 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung 19,04juta ton pipilan kering, kedelai 952.368 ton biji kering, kacang tanah 638.403ton biji kering, kacang hijau 244.514 ton biji kering, ubikayu 23,48juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,38juta ton umbi basah. Dibandingkan dengan produksi tahun 2013 (ATAP), produksi jagung, kedelai, dan kacang hijau mengalami peningkatan masingmasing sebesar 528.261ton pipilan kering (2,85%), 172.376 ton biji


59

Laporan Tahunan

2015

kering (22,10%), 39.844ton biji kering (19,47%). Sementara komoditas yang menurun yaitu padi sebesar 471.063 ton GKG (0,66%), kacang tanah 63.277ton biji kering (9,02%), ubi kayu 457.504ton umbi basah (1,91%), dan ubi jalar 6.031ton umbi basah (0,25%). b. Faktor penyebab penurunan produksi padiPra ASEM2014 terhadap ATAP 2013 disebabkan menurunnya luas panen seluas 55.425 ha akibat terjadinya banjir di beberapa provinsi sentra padi, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Aceh sementara penanaman kembali pertanaman yang puso mengalami kemunduran. Faktor pendukung peningkatan produksi jagung dan kedelai Pra ASEM 2014 terhadap ATAP 2013 disebabkan peningkatan produktivitas serta peningkatan luas panen. c. Pelaksanaan ubinan padi dan palawija secara bersama antara Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) tahun 2014 sudah dilaksanakan di 31 Provinsi, sedangkan 3 Provinsi lainnya Riau, DIY, dan Sulawesi Tengah tidak mengirimkan laporan pelaksanaan ubinan bersama. Dari 31 provinsi tersebut 18 provinsi diantaranya yaitu: Aceh, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kepri, Jateng, Jatim, Banten, Bali, NTB, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulbar, dan Papua telah melaksanakan ubinan bersama padi diseluruh kabupaten, yang menjadi lokasi sampel ubinan dan sebanyak 5 Provinsi, yaitu: Jatim, Banten, Bali, Sulsel dan Papua telah melaksanakan ubinan bersama palawija di seluruh kabupaten. d. Realisasi pemasukan dokumen SP Padi 2014 sampai posisi 2 Februari 2015 mencapai 72.483 dokumen (87,59%) dari target, sedangkan realisasi pemasukan dokumen SP Palawija mencapai 72.324 dokumen (87,27%) dari target. e. Produksi tanaman pangan tahun 2014 (Pra ASEM) masih bersifat embargo sampai dirilis secara resmi oleh Kepala BPS-RI pada tanggal 2Maret 2015. f. Beberapa provinsi yang akan melakukan perbaikan data produksi pra ASEM 2014 antara lain Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. g. Angka prognosa produksi tanaman pangan tahun 2015yang sudah disusun dengan mekanisme yang berlaku selama ini agar diperbaiki dengan mempertimbangkan program kegiatan UPSUS Kementan dan program kegiatan lainnya (APBD I, APBD II, DAK dan lainnya) terutama yang terkait perluasan areal tanam.

60


2015

Laporan Tahunan

h. Perbaikan data pra ASEM 2014 dan prognosa 2015 disampaikan ke BPS disertai penjelasan yang mendukung perubahan data tersebut paling lambat hari Senin tanggal 9 Februari2015 pukul 16.00 WIB melalui e-mail: [email protected] dan fax nomor 021-3857048 dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui email: [email protected] dan fax nomor 021-7806309, 021-78844209. i. Dalam rangka meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan data capaian kinerja pelaksanaann UPSUS peningkata produksi padi, jagung dan kedelai tahun 2015, Dinas Pertanian agar melakukan langkah-langkah: -

Meningkatkan koordinasi dalam pencatatan luas tanam dan luas panen eksisting serta luas tanam dan luas panen hasil kegiatan APBN (rehabiltasi jaringan irigasi tersier, optimasi lahan, cetak sawah, pengembangan perluasan areal tanam dilahan-lahan perkebunan, kehutanan dan lahan bukaan baru lainnya) serta kegiatan APBD dan sumber lainnya,

-

Melaporkan perkembangan luas tanam, luas panen dalam form laporan SP, serta pelaksanaan kegiatan UPSUS secara berkala dan tepat waktu,

-

Melakukan pembinaan, pengawalan dan supervisi secara bersama antara Dinas Pertanian dengan BPS dimasing-masing tingkatan sampai lapangan.

-

Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten agar menyampaikan data CPCL kegiatan UPSUS sesuai format BPS agar dapat dijadikan penyusunan frame sampel ubinan secara lengkap dan disampaikan ke pusat (Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PSP) paling lambat akhir Februari 2015 dan BPS setempat (BPS Provinsi/Kabupaten)

j. Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan seluruh program dan kegiatan UPSUS peningkatan padi, jagung dan kedelai kepada BPS provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dan bersinergi dalam melakukan pengawalan program, dan pendataan luas panen dan berkoordinasi aktif dengan BPS dalam melakukan ubinan bersama. k. Untuk meningkatkan kinerja Mantri Tani/KCD perlu dilakukan evaluasi atas beban kerja mengingat beban tugas yang berat, selain mengumpulkan data statistik tanaman pangan juga menangani statistik hortikultura, serta bertugas menangani administrasi dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kabupaten. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

61

Laporan Tahunan

2015

Untuk itu ada beberapa alternatif yang diusulkan, antara lain: menunjuk petugas khusus yang menangani data statistik, atau memfungsikan penyuluh sebagai petugas pengumpul data. l. Pengadaan alat ubinan harus memperhatikan spesifikasi teknis, ketelitian dan presisi akurasi. m. Dalam rangka mengetahui perkembangan upaya peningkatan kualitas data statistik tanaman pangan, perlu dilakukan penetapan indikator keberhasilan yang dapat dijadikan acuan bersama antara Instansi Pertanian dan BPS. Alternatif indikator keberhasilan peningkatan kualitas data, antara lain: capaian pelaksanaan ubinan bersama antara Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), ketepatan dan kelengkapan penyampaian laporan SP, penyusunan agenda dan jadwal rencana kerja bersama antara Mantri Tani/KCD dan KSK. n. Hasil pertemuan ini agar ditindaklanjuti di masing-masing provinsi, dibahas dengan kabupaten/kota, dan di tingkat kabupaten/kota dengan kecamatan untuk memperdalam analisis dan evaluasi, serta merencanakan langkah pencapaian sasaran program, serta rencana kerja dan koordinasi persiapan penyusunan angka produksi selanjutnya. 2.

Rapat Koordinasi Penyusunan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2014 dan Angka Ramalan I (ARAM-I) Tahun 2015 Produksi Tanaman Pangan Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan AngkaTetap(ATAP) Tahun 2014 dan Angka Ramalan I (ARAM I) Tahun 2015Produksi Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Juni 2015 di Hotel Garden Palace Surabaya. Peserta rapat terdiri dari Sekretaris Dinas/Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia, Kepala Bidang Produksi BPS Provinsi se-Indonesia, wakil dari Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan, wakil dari BPS-RI, serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS-RI, Pejabat Eselon II dan Kepala Balai Besar lingkup Ditjen Tanaman Pangan, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, serta Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Rapat didahului sambutan selamat datang Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, pengarahan Kepala BPS-RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Statistik Produksi,pengarahan dan sekaligus pembukaan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dilanjutkan pemaparan materi dari Direktur Statistik Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS-RI, Kepala Pusat Data dan Sistem 62


2015

Laporan Tahunan

Informasi Pertanian, Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan workshop pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, diskusi dan pendalaman materi serta memperhatikan arahan Kepala BPS-RI dan Dirjen Tanaman Pangan dihasilkan pokok-pokok rumusan rapat koordinasi sebagai berikut: - Prakiraan produksi tahun 2014 (ATAP) padi mencapai 70,84 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung 19,02 juta ton pipilan kering, kedelai 954,87 ribu ton biji kering, kacang tanah 973,85 ribu ton biji kering, kacang hijau 244,55 ribu ton biji kering, ubikayu 23,44 juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,38 juta ton umbi basah. Dibandingkan dengan produksi ATAP 2013, prakiraan capaian produksi ATAP 2014 padi turun425,43 ribu ton GKG (0,60%), jagung naik 504,04 ribu ton (2,72 %), kedelai naik 174,88 ribu ton (22,42%), kacang tanah turun 63,21 ribu ton (9,01%), kacang hijau naik39,88 ribu ton (19,49%), ubi kayu turun 500,28 ribu ton (2,09%), dan ubi jalar turun4.140 ton (0,17%). Bila dibandingkan dengan target 2014, capaian ATAP 2014 padi mencapai 96,81%, jagung94,75%, kedelai 75,37%, kacang tanah 49,10%, kacang hijau 56,86%, ubi kayu 85,00%, dan ubi jalar 91,62%. - Prakiraan produksi tahun 2015 (Angka Ramalan I) padi mencapai 75,57 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung 21,13 juta ton pipilan kering, kedelai 1,06 juta ton biji kering, kacang tanah 657,14 ribu ton biji kering, kacang hijau 249,22 ribu ton biji kering, ubikayu 23,95 juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,48 juta ton umbi basah.Dibandingkan dengan prakiraan produksi ATAP 2014, prakiraan capaian produksi 2015(Angka Ramalan I) padi naik4,71 juta ton GKG (6,65%), jagung naik 2,12 ribu ton (11,14%), kedelai naik 105,32 ribu ton (11,03%), kacang tanah naik 18,67 ribu ton (2,92%), kacang hijau naik3.665 ton (1,50%), ubi kayu naik 515,18 ribu ton (2,20%), dan ubi jalar naik 93,17 ribu ton (3,91%). Bila dibandingkan dengan target 2015, capaian Angka Ramalan I 2015 padi sudah mencapai 102,89%, jagung 104,04%, kedelai 88,35%, kacang tanah 88,47%, kacang hijau 85,14%, ubi kayu 90,28%, dan ubi jalar 93,42%. - Provinsi yang mengalami kenaikan produksi padi ATAP 2014 terhadap ATAP 2013 meliputi 14 provinsi dan 20 provinsi menurun. Provinsi dengan kenaikan tertinggi terjadi di 3 provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan (398.403 ton), Jawa Timur (347.707 ton), dan Lampung (113.062 ton). Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

63

Laporan Tahunan

2015

Produksi Jagung ATAP 2014 terhadap ATAP 2013 mengalami kenaikan di 18 provinsi (Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat dan Papua), dan 15 provinsi lainnya mengalami penurunan. Sedangkan provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai ATAP 2014 terhadap ATAP 2013 sebanyak 5 provinsi (DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan) sedangkan 28 provinsi mengalami penurunan. - Faktor pendukung peningkatan produksi padiARAM I 2015 terhadap ATAP 2014 disebabkan meningkatnya luas panen seluas 483.550 hektar sebagian besar daerah didukung kondisi curah hujan yang cukup baik, perbaikan jaringan irigasi melalui program UPSUS, dan program GPPTT. Peningkatan produksi jagung dan kedelai disebabkan luas panen jagung yang meningkat seluas 243.615 hektar dan luas panen kedelai meningkat 61.807 hektar karena adanya dukungan program GPTT, penyediaan alat mesin pra panen dan pasca panen, harga jual jagung yang baik. Faktor penyebab penurunan produksi padi dan kedelaiATAP tahun 2013 terhadap ATAP 2014 disebabkan beberapa daerah alih fungsi lahan ke tanaman hortikultura (cabe) dan jagung (harganya cukup baik), tidak terjadi pertanaman, saluran jaringan irigasi yang sebagian rusak, dan kondisi iklim yang kurang mendukung. - Dalam rangka mengetahui perkembangan upaya peningkatan kualitas data statistik tanaman pangan, perlu dilakukan penetapan indikator keberhasilan yang dapat dijadikan acuan bersama antara Instansi Pertanian dan BPS. Alternatif indikator keberhasilan peningkatan kualitas data, antara lain: capaian pelaksanaan ubinan bersama antara Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), ketepatan dan kelengkapan penyampaian laporan SP, penyusunan agenda dan jadwal rencana kerja bersama antara Mantri Tani/KCD dan KSK. - Pelatihan pengumpulan data statistik pertanian secara rutin (refreshing). - Payung hukum bagi SDM yang secara mengumpulkan data (KCD/Mantri Tani/ PPL).

khusus

bertugas

- Verifikasi dan validasi data harus dilakukan pada level kecamatan dan insentif bagi petugas pengumpul data statistik pertanian. 64


2015

Laporan Tahunan

- Pengiriman CPCL untuk frame dilakukan sesuai jadwal penyusunan metodologi Survei Ubinan. - Pada tahun 2014 berdasarkan laporan rekapitulasi provinsi, pelaksanaan ubinan padi secara bersama antara KSK dan KCD/Mantri Tani sudah dilaksanakan di 29 Provinsi, 5 provinsi tidak melaksanakan (DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Papua Barat). Dari 29provinsi yang telah melaksanakan tersebut, yang pelaksanaannyamencapai 100% dari jumlah kabupaten sebanyak 14 provinsi, yaitu: Aceh, Sumsel, Bengkulu, Kep. Babel, Kepri, Jateng, Jatim, Banten, NTB, Kalbar, Kaltim, Sulteng, Sulsel dan Papua). Sementara yang pelaksanaan ubinan padi antara 50-99% adalah Provinsi Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Lampung, Jabar, NTT, Kalteng, Kalsel, Sulut, Sultra, Gorontalo, dan Maluku. Sedangkan yang pelaksanaan ubinan padi dibawah 50% adalah Provinsi Maluku Utara. - Pelaksanaan kegiatan upaya percepatan data tanaman pangan kerjasama Kementan cq Pusdatin Kementan dan BPS-RI yang dilaksanakan di 17 provinsi sejak tahun 2012 dan dilanjutkan pada tahun 2015 telah menghasilkan penyampaian data SP lebih baik dibanding penyampaian data SP secara reguler baik dari segi ketepatan waktu laporan maupun jumlah data yang masuk. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, antara lain (a) beberapa provinsi datanya belum konsisten, masih berubah (b) pengiriman laporan dari KCD/Mantri Tani di beberapa daerah masih harus melalui Dinas Kabupaten/Kota (belum langsung ke KSK) yang mengakibatkan penyampaian data terhambat. - Pemasukan data SP Padi dan SP Palawija Tahun 2015 (Periode Januari-April) untuk 17 provinsi percepatan realisasi pemasukan dokumen SP Padi dan SP Palawija sebagian besar mencapai 100%, kecuali pada bulan April 2015 Provinsi Jambi realisasi pemasukan dokumen SP Padi dan SP Palawija relatif rendah (82,35%). Sementara untuk 17 provinsi non-percepatan, realisasi pemasukan dokumen SP-PADIdan SP Palawija yang relatif rendah terdapat pada Provinsi Kep. Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua Barat. - Untuk meningkatkan kinerja Mantri Tani/KCD perlu dilakukan evaluasi atas beban kerja mengingat beban tugas yang berat, selain mengumpulkan data statistik tanaman pangan juga menangani statistik hortikultura, serta bertugas menangani administrasi dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kabupaten.


65

Laporan Tahunan

2015

Untuk itu ada beberapa alternatif yang diusulkan, antara lain: menunjuk petugas khusus yang menangani data statistik, atau memfungsikan penyuluh sebagai petugas pengumpul data. - Pengadaan alat ubinan harus memperhatikan spesifikasi teknis, ketelitian dan presisi akurasi. Untuk meningkatkan akurasi hasil ubinan, akan dilakukan pembahasan re-design alat ubinan antara BPS, Kementan (Ditjen Tanaman Pangan, Pusdatin, dan Badan Litbang Pertanian), serta Perguruan Tinggi. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan alat ubinan yang lebih praktis dan flexibel namun tetap memiliki akurasi yang tinggi. o. Bagi provinsi yang menyatakan akan melakukan perbaikan data, disampaikan ke BPS disertai penjelasan yang mendukung perubahan data tersebut paling lambat hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 16.00 WIB melalui e-mail : [email protected] dan fax nomor 021-3857048 dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui email: [email protected] dan fax nomor 021-7806309, 021-7824469. p. Produksi tanaman pangan tahun 2014 (ATAP) dan tahun 2015 (ARAM-I) masih bersifat embargo sampai dirilis secara resmi oleh Kepala BPS-RI pada tanggal 1Juli 2015. q. Prakiraan produksi tanaman pangan Angka Tetap Tahun 2014dan Angka Ramalan I Tahun 2015 masih bersifat embargo, dan akan dirilis secara resmi pada tanggal 1 Juli 2015. r. Hasil pertemuan ini agar ditindaklanjuti di masing-masing provinsi, dibahas dengan kabupaten/kota, dan di tingkat kabupaten/kota dengan kecamatan untuk memperdalam analisis dan evaluasi, serta merencanakan langkah pencapaian sasaran program, serta rencana kerja dan koordinasi persiapan penyusunan angka produksi selanjutnya. 3.

Rapat Koordinasi Penyusunan Angka Ramalan (ARAM-II) Tahun 2015 Produksi Tanaman Pangan Pertemuan kali ini dilaksanakan di Yogyakarta, D.I.Y yang merupakan pertemuan ketigakali pada tahun 2015, Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Angka Ramalan II(ARAM II) Tahun 2015 Produksi Tanaman Pangan pada tanggal 30 September s.d 2Oktober 2015 di Hotel Santika, Yogyakarta. Peserta rapat terdiri dari Sekretaris Dinas/Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Yogyakarta,

66


2015

Laporan Tahunan

Kepala Bidang Produksi BPS Provinsi se-Indonesia, wakil dari Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan, wakil dari BPS-RI, serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan,Deputi Statistik Produksi BPS-RI, Pejabat Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Statistik Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS-RI, dan Kepala BPS Provinsi Yogyakarta. Rapat didahului sambutan selamat datang Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Yogyakarta, pengarahan Kepala BPS-RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Statistik Produksi,pengarahan dan sekaligus pembukaan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dilanjutkan pemaparan materi dari Direktur Budidaya Serealia, Direktur Budidaya Akabi, Direktur Statistik Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS-RI, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan workshop pembahasan. Pokok-pokok rumusan dan kesimpulan rapat koordinasi sebagai berikut:

a. Prakiraan produksi tahun 2015 (Pra ARAM II 2015) padi 74,50 juta ton GKG, jagung 19,81 juta ton pipilan kering, kedelai 973.139 ton biji kering, kacang tanah 606.447 ton biji kering, kacang hijau 265.778 ton biji kering, ubikayu 22,85 juta ton umbi basah, dan ubijalar 2,20 juta ton umbi basah. Dibandingkan dengan produksi tahun 2014 (ATAP), padi naik 3,66 juta ton (5,16%), jagung naik 800.563 ton (4,21%), kedelai naik18.142 ton (1,90%), kacang hijau naik 21.189ton (8,66%), sedangkan kacang tanah turun 32.449 ton (5,08%), ubi kayu turun 587.316 ton (2,51%), ubi jalar turun 178.531 ton (7,49%). Apabila dibandingkan dengan target 2015 berdsarkan RKP, capaian Pra ARAM II 2015 padi mencapai 101,44%, jagung 97,52%, kedelai 81,09%, kacang tanah 81,65%, kacang hijau 91,16%, ubi kayu 86,13%, dan ubi jalar 83,17%.

b. Provinsi yang mengalami kenaikan produksi padi Pra ARAM II 2015 terhadap ATAP 2014 meliputi 27 provinsi dan 7 provinsi menurun. Provinsi dengan kenaikan tertinggi terjadi di 9 provinsi, yaitu: Jawa Tengah (1,40 juta ton), Jawa Timur (657.462 ton), Sumatera Selatan (588.669 ton), Aceh (446.623 ton), Lampung (251.062 ton), Sumut (235.453 ton), NTB (202.098 ton), NTT (117.292 ton), dan Sulsel (108.282 ton). Provinsi dengan penurunan terbesar terjadi di


67

Laporan Tahunan

2015

4 provinsi, yaitu: Jawa Barat (467.982 ton), Jambi (87.057 ton), Sumatera Barat (40.235 ton), dan Kalimantan Barat (15.478 ton) Produksi Jagung Pra ARAM II 2015 terhadap ATAP 2014 mengalami kenaikan di 17 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Sumsel, Babel, Jateng, Jatim, Banten, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, Sultra, Sulbar, dan Maluku), dan 17 provinsi mengalami penurunan. Sedangkan provinsi yang mengalami kenaikan produksi kedelai Pra ARAM II 2015 terhadap ATAP 2014 sebanyak 16 provinsi (Sumut, Jambi, Sumsel, Jateng, Banten, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel, Sultra, Sulbar, Maluku, Papua Barat, dan Papua) sedangkan 18 provinsi mengalami penurunan.

c. Faktor pendukung peningkatan produksi padi Pra ARAMII 2015 terhadap ATAP 2014 disebabkan peningkatan luas panen seluas 283.172 ha. Faktor pendukung peningkatan produksi jagung Pra ARAM II 2015 terhadap ATAP 2014 disebabkan peningkatan luas panen seluas 19.048 ha. Faktor pendukung peningkatan produksi kedelaiPra ARAM II 2015 terhadap ATAP 2014 disebabkan peningkatan luas panen seluas 1.621 ha. Peningkatan luas panen pada komoditas padi, jagung, dan kedelai tersebut, sebagian besar didukung oleh Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi PJK tahun 2015.

d. Beberapa indikator kinerja pelaksanaan upaya peningkatan kualitas data statistik tanaman pangan, antara lain: pelaksanaan ubinan bersama antara Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), ketepatan dan kelengkapan penyampaian laporan SP, penyusunan agenda dan jadwal rencana kerja bersama antara Mantri Tani/KCD dan KSK. - Pelaksanaan ubinan bersama Pelaksanaan ubinan padi secara bersama antara KSK dan KCD/Mantri Tani sudah dilaksanakan di 34 Provinsi. Berdasarkan sampel plot ubinan secara nasional baru mencapai 52,19% dari total sampel plot ubinan. - Pemasukan dokumen SP Padi dan SP Palawija tahun 2015 (Kondisi 1 Oktober 2015). Realisasi pemasukan dokumen SP Padi mencapai 99,72% dari target untuk provinsi percepatan, sedangkan untuk provinsi non percepatan mencapai 76,64% dari target. Dan realisasi

68


2015

Laporan Tahunan

pemasukan dokumen SP Palawija mencapai 99,48% dari target untuk provinsi percepatan, sedangkan untuk provinsi non percepatan mencapai 63,36% dari target.

e. Berdasarkan konfirmasi dari Dinas Pertanian Provinsi, diperoleh data perkembangan luas tanam pada bulan September 2015, serta luas pertanaman April-Agustus 2015 ada yang terkoreksi dan akan diajukan/ dikoordinasikan ke BPS. Provinsi yang mengalami koreksi meliputi: Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulteng, dan Sulsel.

f. Dengan adanya perkembangan realisasi tanam bulan September dan koreksi April-Agustus, sehingga akan mempengaruhi angka Pra-ARAM II 2015.

g. Kesepakatan bersama BPS dan Kementan berdasarkan Buku Pedoman Pengolahan Data Tanaman Pangan Tahun 2012, antara lain: -

-

-

-

Kelancaran pemasukan dokumen SP (SP-Padi, SP-Palawija, SPLahan, SP-Alsin TP, SP-Benih TP) dan akurasi isiannya menjadi tanggungjawab Distan Provinsi/Kab/Kota. Kelancaran pemasukan dokumen ubinan (Daftar SUB-S) dan akurasi isiannya menjadi tanggungjawab BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota. BPS kab/kota melakukan pengolahan data Daftar SP; BPS kab/kota mengirim database ke BPS prov dan selanjutnya BPS prov mengirim ke BPS. Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota membuat RKSP dan dikirim ke Dinas Pertanian; Dinas Pertanian membuat RPSP dan dikirim ke Ditjen TP, Kementan. Tanggung jawab pengolahan ubinan di BPS provinsi. (Kebijakan desentralisasi ke BPS kab/kota diserahkan ke BPS provinsi sesuai kondisi masing-masing daerah).

h. Perbaikan data disampaikan ke BPS disertai penjelasan yang mendukung perubahan data tersebut paling lambat hari Senin tanggal 6 Oktober2015 pukul 16.00 WIB melalui e-mail: [email protected] dan fax nomor 021-3857048 dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui email: [email protected] dan fax nomor 021-7806309, 0217824469.

i.

Produksi tanaman pangan tahun 2015 (Pra ARAM II) masih bersifat embargo sampai dirilis secara resmi oleh Kepala BPS-RI pada tanggal 2November 2015. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

69

Laporan Tahunan

2015

j. Hasil pertemuan ini agar ditindaklanjuti di masing-masing provinsi, dibahas dengan kabupaten/kota, dan di tingkat kabupaten/kota dengan kecamatan untuk memperdalam analisis dan evaluasi, serta merencanakan langkah pencapaian sasaran program, serta rencana kerja dan koordinasi persiapan penyusunan angka produksi selanjutnya. 4.

Evaluasi Pengumpulan Data SP Tanaman Pangan Berdasarkan Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan, pengumpulan data tanaman pangan dilakukan setiap bulan oleh Mantri Tani/KCD untuk data luas tanamdan luas panen. Sedangkan pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran sampel ubinan dengan jumlah dan plot lokasi ditetapkan oleh BPS. Pengukuran sampel ubinan selain dilakukan oleh Mantri Tani/KCD dengan tanggungjawab pada sampel ubinan bernomor genap, juga dilakukan oleh petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) pada sampel ubinan dengan bernomor ganjil. Kondisi pengumpulan data di lapangan berdasarkan pengamatan di beberapa lokasi mengindikasikan terhadap rendahnya kualitas data yang diperoleh, hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data tidak sesuai dengan pedoman, atau tidak dilakukan dengan benar sehingga data yang dikumpulkan menjadi kurang obyektif sesuai dengan kondisi lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dilakukan upaya meningkatkan kualitas data yang dilakukan antara lain melalui evaluasi pengumpulan data SP tanaman pangan. a. Metode Evaluasi - Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan bekerja sama dengan instansi-instansi yang kompeten, seperti BPS, Pusdatin, dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Karawang. - Pelaksanaan evaluasi proses kegiatan pengumpulan data meliputi evaluasi di tingkat kecamatan (lapang) terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Mantri Tani/KCD/UPTD, POPT/PHP serta petugas KSK yang berhubungan dengan tugas mereka sebagai pengumpul data Statistik Pertanian Tanaman Pangan, dan di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh petugas pengelola data. - Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapang dan wawancara dengan para petugas yang terlibat dalam

70


2015

Laporan Tahunan

pengumpulan data SP tanaman pangan, yang terdiri dari Mantri Tani/KCD, petugas POPT, petugas KSK setiap kecamatan serta petugas pengelola data di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan dan BPS Kabupaten Karawang. - Jumlah Petugas Mantri Tani/KCD dan Mantri Statistik/KSK yang di survey. - Waktu pelaksanaan di Kabupaten Karawang pada 21-24 Oktober 2015. - Mengumpulkan data SP (luas tanam, luas panen, puso) dan hasil ubinan yang dikumpulkan baik oleh Mantri Tani/KCD maupun petugas KSK. - Petugas pengumpul data Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan terdiri dari dua kelompok, yaitu petugas yang mengumpul data luas tanam dan panen dilakukan oleh Kepala BP3K/BPK/BPP/Mantri Tani/KCD/UPTDdan data pengukuran sampel ubinan dilakukan petugas Mantri Statistik/KSK bersama dengan Kepala BP3K/BPK/BPP/Mantri Tani/KCD/UPTD. b. Hasil Evaluasi - Jumlah Kepala BP3K/BPK/BPP/Mantri Tani/KCD/UPTD sebanyak 29 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan 10 perempuan, sedangkan jumlah petugas KSK sebanyak 28 orang. - Petugas pengumpul data di Kabupaten Karawang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kepala BP3K/BPK/BPP/ Mantri Tani/KCD/UPTD atau Petugas Operasional Pertanian (POP) didominasi oleh Golongan III. Sementara pendidikan terakhir terdiri atas SMA 5 orangdan Sarjana 24 orang, dengan latar belakang pertanian 19 orang dan non pertanian 10 orang, sedangkan petugas KSK terdiri atas SMA 13 orang dan Diploma 6 orang, Sarjana 9 orang dengan latar belakang pertanian 3 orang dan non pertanian 25 orang. - Jumlah petugas yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi/ refreshing pedoman pengumpulan data sebanyak 27 orang dan 2 orang belum pernah mengikuti kegiatan tersebut. - Alat ubinan, 22 kecamatan tidak memiliki alat ubinan dan 7 kecamatan memiliki alat ubinan dengan kondisi 5 alat ubinan rusak dan 2 alat ubinan baik sehingga kecamatan yang tidak memiliki alat ubinan meminjam alat ubinan ke KSK ataupun ke petugas kecamatan terdekat.


71

Laporan Tahunan

c. Permasalahan dalam pengumpulan Tanaman Pangan, antara lain:

2015

data

Statistik

Pertanian

- Alat ubinan yang terlalu berat, sehingga kurang efektif untuk dibawa ke lokasi-lokasi yang terpencil (remote), hal ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya semangat petugas dalam melaksanakan kegiatan ubinan. Selain itu beberapa kecamatan belum memiliki alat ubinan. - Masih minimnya dukungan fasilitas untuk meningkatkan kinerja dalam pengumpulan data seperti kendaraan roda dua dan kelengkapan lapangan untuk mengubin (sepatu bot, jas hujan dan lain-lain). - Selain sebagai petugas pengumpul data tanaman pangan, Mantri Tani yang dikenal dengan sebutan Petugas UPTD juga merangkap pekerjaan lain seperti membantu penyuluh, menangani data hortikultura, perkebunan, kehutanan, pembinaan dan pelayanan kelompok tani, sebagai kepala BP3K, BPP, BPK,dan lain-lain. Hal ini berpotensi terhadap kurang fokusnya terhadap kegiatan pengumpulan data tanaman pangan. - Mantri Tani/KCD/Petugas pengumpul datamasih ada yang belum pernah mengikuti pelatihan pengumpulan data tanaman pangan yaitu Kecamatan Kutowaluyo. - Mantri Tani/KCD/Petugas pengumpul data yang setiap melakukan pencatatan hasil pengumpulan data di lapangan tidak melakukan analisa karena baru pertama kali menjadi KCD yaitu Kecamatan Karawang Timur dan Kutowaluyo. - Mengingat kantor KCD terletak di kecamatan dan kantor para petugas KSK di kabupaten sedangkan jarak antara kabupaten dengan kecamatan-kecamatan tertentu aksesbilitasnya cukup sulit. Kondisi yang demikian menjadi penyebab sulitnya melakukan koordinasi antara kedua petugas tersebut, termasuk dalam melakukan ubinan secara bersama. - Insentif/honor yang diterima Mantri Tani/UPTDdinilai masih kurang layak dibandingkan dengan beban kerja dan tanggungjawabnya. d. Tindak lanjut: - Perlu dilakukannya pengadaan alat ubinan yang lebih ringan dan efisien untuk memperoleh data yang lebih akurat secepatnya. - Perlu dialokasikannya anggaran/bantuan untuk mendukung tugas lapangan Mantri Tani/KCD dalam melakukan ubinan. 72


2015

Laporan Tahunan

- Perlu dihindari rangkap jabatan yang selama ini Kepala BP3K/BPK/BPP yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan data tanaman juga melaksanakan program kegiatan tanaman pangan di masing-masing wilayah/kecamatan juga merangkap sebagai petugas penyuluh lapangan (PPL). - Perlu diadakan kegiatan pelatihan pengumpulan data tanaman pangan untuk mengingatkan kembali metode yang digunakan agar sesuai antara pelaksanaan di lapangan dengan metode pedoman pengumpulan data tanaman pangan. - Perlu ditingkatkan frekuensi penyelenggaraan forum komunikasi antara Mantri Tani/KCD denganpetugas KSK, agar koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data di lapangan semakin meningkat. - Dalam melakukan survei ubinan (rumah tangga tani) sebelum pelaksanaan ubinan seyogyanya dapat dilakukan secara bersama antara KCD dengan petugas KSK, mengingat KCD pada umumnya berkantor di kecamatan yang bersangkutan dan selalu berinteraksi dengan petani setempat sehingga dapat mengetahui secara tepat hal-hal yang diinformasikan oleh petani. - Perlu ditingkatkan kesejahteraan petugas pengumpul data/Mantri Tani/KCD dengan menaikkan insentif/honor untuk mengubin dan kendaraan roda 2. - Selain sebagai petugas pengumpul data tanaman pangan, Mantri Tani yang dikenal dengan sebutan Kepala Balai Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPBTPH)/BP4K/ BPP juga merangkap pekerjaan lain seperti membantu penyuluh, menangani data hortikultura, pembinaan dan pelayanan kelompok tani, dan lain-lain. Hal ini berpotensi terhadap kurang fokusnya terhadap kegiatan pengumpulan data tanaman pangan. - Kepala BPBTPH/BP4K/BPP/Petugas pengumpul datamasih ada yang belum pernah mengikuti pelatihan pengumpulan data tanaman pangan. - Mengingat kantor Kepala BPBTPH/BP4K/BPP terletak di kecamatan dan kantor para petugas KSK di kabupaten sedangkan jarak antara kabupaten dengan kecamatankecamatan tertentu aksesbilitasnya cukup sulit. Kondisi yang demikian menjadi penyebab sulitnya melakukan koordinasi antara ke dua petugas tersebut, termasuk dalam melakukan ubinan secara bersama.


73

Laporan Tahunan

2015

- Insentif/honor yang diterima Mantri Tani/KCD/Kepala BPBTPH/ BP4K/BPPdinilai masih kurang layak dibandingkan dengan beban kerja dan tanggungjawabnya. 5.

Ujicoba Metode Grid Square Metode pengumpulan data yang selama ini digunakan, terutama pengumpulan data luas tanam/panen melalui metode pandangan mata (eye estimate) dianggap masih perlu diperbaiki. Metode yang telah disepakati antara BPS dan Kementan, sesuai dengan Buku Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan, perhitungan produksi pangan yang hingga saat ini digunakan adalah perkalian dari angka produktivitas yang diukur oleh BPS dan Kementan (ton per hektar) dikali luas panen yang dilaporkan oleh petugas dinas pertanian kabupaten/kota (hektar). Pengukuran angka produktivitas berdasarkan metode ubinan yang dilakukan bersama-sama oleh BPS dan Kementan dengan tanggung jawab 50 persen oleh BPS dan 50 persen oleh Kementan (dilakukan oleh dinas pertanian kabupaten/kota). Salah satu upaya perbaikan metode pelaporan dan perhitungan area luas tanam/panen yang selama ini sebagian dilaporkan menggunakan metode konvensional atau metode kira-kira sejauh mata memandang (eye estimate) menjadi metode saintifik adalah dengan memanfaatkan peta citra satelite resolusi tinggi, disebut juga sebagai metode grid square. Ujicoba dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2015 di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, yang terdiri dari 9 desa (Rengasdengklok Utara, Rengasdengklok Selatan, Kalang Surya, Amansari, Dukuhkarya, Kalang Sari, Dewisari, Karyasari, Kertasari). a. Metode Pengumpulan Data Peta citra satelit beresolusi tinggi ini disebut juga sebagai metode grid square. Peta ini akan dijadikan sebagai alat atau peta kerja oleh petugas kantor cabang dinas pertanian maupun petugas penyuluh pertanian lapang untuk mengukur maupun verifikasi luas panen sehingga data area tanam/panen dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik keakuratannya. b. Tujuan Tujuan dari kegiatan ujicobametode grid square adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode ini untuk pengukuran area luas tanam/panen yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) di Kabupaten Karawang, dalam rangka perbaikan kualitas data luas tanam/panen.

74


Laporan Tahunan

2015

c. Tahapan Pengumpulan Data Metode Grid Square Pengumpulan data luas panen dengan metode grid square berbasis peta citra satelit dilakukan dengan beberapa tahapan berikut: - Melaksanakan pengisian formulir verifikasi luas tanam/panen berbasis peta lahan sawah dengan cara melihat kondisi/fakta riil di lapangan tentang kondisi pertanaman tanaman padi (luas tanam, panen dan puso) dan dicocokkan dengan peta kerja verifikasi luas tanam/panen berbasis peta citra satelit. - Lakukan pengisian luas tanam, panen dan puso sesuai kondisi pertanaman padi ke formulir verifikasi luas tanam/panen berbasis peta lahan sawah pada masing-masing grid dalam satuan hektar. - Lakukan pengisian luas tanam, panen dan puso ke formulir luas tanaman padi (form SP Padi). d. Hasil Ujicoba Hasil ujicoba menunjukkan kelebihan dan kekurangan metode tersebut, antara lain: - Kelebihan:  Penguasaan lapangan menjadi lebih akurat.  Dapat digunakan sebagai dasar pengumpulan data tanam, panen, dan puso komoditas padi karena tersedianya lahan baku sawah dalam peta. - Kekurangan:  Pengunaan Metode “Grid Square” untuk pengumpulan data tanam, panen, dan puso komoditas padi sangat sulit diterapkan apabila hanya dilakukan oleh KCD.  Rencana keterlibatan penyuluh dalam membantu pengumpulan data perlu dikaji ulang, mengingat koordinasi/komunikasi penyuluh dengan KCD belum semuanya berjalan dengan baik karena instansi yang menaungi berbeda.  Pengamatan terhadap seluruh grid sawah dirasa kurang efisien di lapangan sehingga perlu adanya penyempurnaan.  Peluang terjadinya “moral hazard” dalam pengumpulan data oleh KCD maupun penyuluh cukup besar.  Penentuan titik awal pengamatan petugas KCD masih mengalami kesulitan sehingga butuh alat bantu GPS.


75

Laporan Tahunan

2015

 Beberapa peta desa penampakan awan masih 80% menutupi lahan sawah sehingga sulit untuk melakukan perhitungan luas tanam. e. Kesimpulan dan Saran: - Metode grid square masih belum cukup efektif dan efisien dalam penerapannya di lapangan oleh KCD di Kabupaten Kawarang. - Uji coba berikutnya sebaiknya dikoordinasikan dengan BPS. BPS bisa membantu dari sisi instrumen pengumpulan data dan metodologi statistiknya. - Uji coba selanjutnya sebaiknya menggunakan survey sampling. Pengamatan terhadap seluruh grid sawah sepertinya tidak efisien dan kurang operasional di lapangan, terutama terkait waktu dan tenaga (sumber daya manusia). - Uji coba berikutnya harus dilengkapi dengan buku pedoman agar ada kesamaan persepsi antar petugas terkait tata cara pengamatan serta konsep dan definisi dalam pengumpulan data di lapangan. - Petugas juga harus dilengkapi dengan lembar kerja (LK)/form yang memungkinkan mereka mengisikan data hasil pengamatan lapangan di setiap grid. Pedoman tata cara pengisian LK juga harus dibuat (Misalnya, apakah yang diisikan pada kotak adalah kode atau angka luasan?). Petugas harus diajari cara mengisi LK tersebut. Harus ada pelatihan yang fokus dan terarah mengenai itu. - LK/Form verifikasi yang digunakan dalam uji coba tampaknya kurang memadai dan harus disempurnakan. Contohnya, kotak terlalu kecil dan tidak jelas informasi apa yang harus diisikan. Potensi kesalahan dalam melakukan rekapitulasi cukup besar karena jumlah grid yang harus direkap informasi luas tanamannya cukup banyak. 6.

Workshop Aplikasi Monev 2015 Workshop Aplikasi SIMONEV Bidang Tanaman Pangan Tahun 2015, diselenggarakan di Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta padatanggal 20-22 Mei 2015, dan dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sambutan dan arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan disampaikan oleh Plh.Direktur Budidaya Serealia. Narasumber pada workshop berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Pusat Data dan Informasi Pertanian, Bagian Perencanaan Ditjen Tanaman

76


2015

Laporan Tahunan

Pangan dan Tim Koordinator Pelaporan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Peserta Workshop Aplikasi Simonev Bidang Tanaman Pangan Tahun 2015 diikuti oleh petugas pengelola simonev dari dinas pertanian provinsi yang membidangi tanaman pangan dan dua kabupaten terpilih dari masing-masing provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah pusat dan daerah sebanyak 135 orang. Kesepakatan dari hasil workshop adalah sebagai berikut: a. Peserta yang mewakili Satker yang hadir akan berkomitmen untuk mengisi Simonev yang telah terintegrasi dengan aplikasi PMK 249/2011 b. Peserta workshop aplikasi simonev selanjutnya agar berperan sebagai fasilitator di masing-masing daerah c. Hasil workshop aplikasi simonev bidang tanaman pangan tahun 2015 menghasilkan output laporan simonev sampai dengan Mei Tahun 2015 d. Provinsi agar memastian setiap bulan seluruh satker menginput monev PMK 249 tahun 2011 e. Dalam mengisi realisasi fisik kegiatan, pejabat/petugas monev berkoordinasi dengan pelaksana teknis kegiatan f. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan akan memberikan teguran tertulis kepada Satker yang tidak menginput laporan dengan tembusan Menteri Pertanian g. Laporan evaluasi akhir tahun 2015 harus selesai lebih awal,walaupun jadwal masuk laporan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan paling lambat 1 April 2016, namun untuk laporan tahunan Kementerian Pertanian harus sudah masuk pada awal Januari 2016. Laporan evaluasi tahun 2015 harus bisa menjadi feed back yang dapat memberikan umpan balik untuk penyempurnaan penyusunan perencanaan pembangunan tanaman pangan tahun 2016 h. Setiap bulan seluruh satker akan berpartisipasi mengisi aplikasi simonev mulai dari kolom yang termudah seperti keterangan, progres pekerjaan sampai realisasi output i. Untuk mengisi progres kegiatan utama pembangunan tanaman pada aplikasi menggunakan pedoman pengukuran realisasi fisik sesuai tahapan. Untuk kegiatan layanan perkantoran menggunakan rumus 8,33% (1/12 x 100%) per bulan sedangkan untuk kegiatan diluar itu menggunakan rumus realisasi dibagi dengan pagu


77

Laporan Tahunan

2015

j. Hasil dan seluruh kesepakatan dari workshop agar dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti k. Permasalahan yang dihadapi:  Sebagian besar Satker belum menginput aplikasi PMK 249/2011  Masih banyak petugas Satker yang belum memahami cara menginput data pada aplikasi monev PMK 249  Sebagian besar provinsi belum melakukan sosialisasi ke satker ke kabupaten  Baru sebagian provinsi yang melakukan evaluasi rutin baik bulanan maupun triwulan  Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan monev di masingmasing satker sehingga kegiatan monev kurang optimal. l. Setelah workshop, jumlah satker yang telah menginput laporan simonev tahun 2015 adalah pada bulan Januari dari 94 satker menjadi 144 satker, Februari 91 menjadi 140 satker, Maret 99 satker menjadi 143 satker, April 79 menjadi 129 satker, Mei 25 menjadi 49 satker. 7.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan agar unit kerja dan satuan kerja dapat mengindentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan, sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan SPI,Ditjen Tanaman Pangan membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak-PI) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/HK.310/C/2/2015 tanggal 4 Februari 2015. Beberapa agenda kegiatan Tim SPI Ditjen Tanaman Pangan adalah:  Pembentukan Tim Satlak PI  Rapat Koordinasi Tim Satlak PI  Koordinasi, Partisipasi, Pertemuan-pertemuan SPI  Penyempurnaan Juklak SPI  Penyusunan Juknis SPI di masing-masing Eselon II  Penyusunan Bahan Pembinaan dan Evaluasi SPI  Pembinaan SPI

78


Laporan Tahunan

2015

 Pengendalian Kegiatan  Pemantauan Kegiatan Utama  Penyusunan Laporan Tabel 10. Program Kerja Tim Satlak-PI Ditjen TP Tahun 2015 No.

Kegiatan

1

Pembentukan Tim Satlak PI

2

Rapat Koordinasi Tim Satlak PI

3

Koordinasi, Partisipasi, Pertemuan-Pertemuan SPI

4

Penyempurnaan Juklak SPI

5

Penyusunan Juknis SPI di masing-masing Eselon II

6

Penyusunan Bahan Pembinaan dan Evaluasi SPI

7

Pembinaan SPI

8

Pengendalian Kegiatan

9

Pemantauan Kegiatan Utama

Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Penyusunan Laporan Catatan : Kegiatan Utama Ditjen Tanaman Pangan : SL-PTT, SL-PHT, SLI, BLBU, CBN, Penanganan Pasca Panen (Bantuan Sarana Pasca Panen), Pengembangan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih (BBPPMBTPH) dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan SPI dapat dilaporkan sebagai berikut: a. Penyusunan Juklak SPI Kegiatan Sistem Pengedalian Intern Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sebagai tindaklanjut peraturan pemerintah tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan penerapan SPI di unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tujuan penyusunan Juklak SPI adalah: a) sebagai acuan pengendalian intern bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b) sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Tim SPI dalam melakukan penilaian penerapan sistem pengendalian intern lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

79

Laporan Tahunan

2015

Tanaman Pangan; c) mengantisipasi terjadinya permasalahan dan kendala yang dihadapi secara cepat dan tepat serta mencari solusi untuk pemecahan permasalahannya. Sasaran penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah terlaksananya kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. b. Evaluasi Terpadu Program/Kegiatan dan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2015 Monitoringpelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan serta evaluasi SPI tahun 2015 dilaksanakan ke beberapa provinsi yaitu, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara dengan hasil sebagai berikut:

80



Pelaksanaan SPI sudah berjalan cukup baik tetapi belum optimal baik pada penerapan SPI Kelembagaan (Dinas) maupun SPI pada kegiatan strategis pembangunan tanaman pangan



Pada dasarnya beberapa instrumen untuk menunjang pelaksanan SPI khususnya untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kuat telah dimiliki seperti kebijakan disusun dengan memperhatikan prinsip rasionalitas, efektifitas, efisiensi dan produktivitas agar mudah dilaksanakan, juklak, juknis telah disusun sesuai kewenangan masing-masing, organisasi mengacu pada sturuktur organisasi yang telah ditetapkan pimpinan



Pencatatan dan pelaporan pada aspek komunikasi dan informasi baik capaian keuangan maupun perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan khususnya terkait waktu penyampaian dan capaian pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Penginputan capaian fisik pada aplikasi Monev PMK 249 Tahun 2011 belum optimal



Terkait aspek pemantauan dan evaluasi telah dilakukan monitoring secara berkala tetapi hasilnya belum dirumuskan secara jelas dan belum disusun menjadi laporan hasil pemantauan masing-masing kegiatan baik di tingkat provinsi dan kabupaten



Pemantauan dan pengendalian kegiatan belum bisa dilaksanakan menyeluruh ke satker kabupaten/kota karena keterbatasan personil EP..................................Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Laporan Tahunan

2015

8.



Terkait dengan penyelesaian hasil audit di beberapa provinsi (Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, NTB) yang menjadi lokasi monev telah ditindaklanjuti dengan cepat dan baik, namun masih ada provinsi yang temuannya belum diselesaikan secara tuntas



Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa kegiatan dapat terlaksana cukup baik dan bermanfaat bagi petani tetapi penerapan lima unsur SPI belum sepenuhnya tercermin sehingga perlu penyempurnaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan terdokumentasi secara baik.

Perkembangan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan. a. Penyelesaian Kerugian Negara Lingkup Ditjen Tanaman Pangan. Pada tahun 2015 sisa Kerugian Negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, dari Rp21,079 miliar menjadi Rp20,385 miliar. Penyelesaian sisa kerugian negara tahun 2015, sampai dengan akhir Desember sebesar Rp7,014 miliar. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kerugian negara lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain: melakukan penagihan langsung ke satker dinasatau pihak auditan, memberikan surat teguran secara tertulis, mengajukan penghapusan terhadap temuan yang telah diputuskan oleh pengadilan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan workshop percepatan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan. Tabel 11. Kerugian Negara Lingkup Ditjen TP s.d Desember 2015 (Rp.)

No.

Temuan

(1) (2) 1 Kinerja - Itjen - BPKP 2 BPK-RI 3 Investigasi Itjen Jumlah

Sisa KN s.d Desember 2014 (3) 13.905.091.878,19 11.613.216.196,91

Tambahan KN Jumlah KN Tahun 2015 Tahun 2015 (s.d Desember) (s.d Desember)

Tindaklanjut KN Tahun 2015 (s.d Desember)

Perbandingan Tindaklanjut thd Sisa KN s/d Desember Jumlah KN Tahun 2015 2015 (%)

(4) 805.605.708,00 805.605.708,00 5.513.854.500,00

(5) 14.710.697.586,19 12.418.821.904,91

(6) 1.494.638.998,75 1.364.109.068,75

(7) = (6):(5) 10,16 10,98

(8) 13.216.058.587,44 11.054.712.836,16

2.291.875.681,28 12.166.206.301,03

130.529.930,00 5.513.854.500,00

5,70 45,32

2.161.345.751,28 6.652.351.801,03

521.900.859,00 21.079.344.538,22 6.319.460.208,00

521.900.859,00 27.398.804.746,22

5.535.441,45 7.014.028.940,20

1,06 25,60

516.365.417,55 20.384.775.806,02

2.291.875.681,28 6.652.351.801,03

Menyusun data Perkembangan Laporan Kerugian Negara Ditjen Tanaman Pangan sampai dengan Desember 2015, yaitu sebagai berikut:


81

Laporan Tahunan

2015

 Sisa KN Itjen sebesar Rp11,05 miliar terdapat pada temuan di Pusat sebesar Rp9,95 miliar dan di daerah sebesar Rp1,09 miliar.  Sisa KN Investigasi Itjen Rp516,37 juta merupakan temuan akibat denda keterlambatan pemasangan light trap senilai Rp.508 juta serta PNBP atas sewa Rumah Dinas yang belum dibayarkan senilai Rp7,75 juta.  Sisa KN BPKP Rp2,1 6 miliar (pusat Rp978,38 juta, daerah Rp1,18 miliar di 6 provinsi), telah diusulkan penghapusan kepada BPKP pada tahun 2008 senilai Rp978,38 juta dan pada tahun 2013 dilakukan permohonan kembali untuk TPTD tetapi belum disetujui.  Sisa Temuan BPK-RI senilai Rp6,65 miliar merupakan temuan CBN senilai Rp4.82 miliar dan temuan Subsidi Benih TA. 2012 senilai Rp1,84 miliar pada PT SHS (Persero). Sisa temuan belanja sosial SL-PTT kedelai 2014 yang tidak digunakan di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT senilai Rp18,15 juta sudah tuntas  Temuan lama dan sulit ditindaklanjuti (dibawah tahun 2001) senilai Rp1,6 miliar, sudah dilakukan penelusuran bukti pendukung tetapi banyak berkas yang sudah hilang, mutasi petugas dan pensiun  Sisa kerugian negara s.d bulan Desember 2015 sebesar Rp20.378.831.637,02, (74,40%) dari jumlah temuan kerugian negara sebesar Rp27.390.929.292,22. b. Workshop Percepatan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan lingkup Ditjen TanamanPangan Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerugian negara adalah dengan melaksanakan Workshop Percepatan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan lingkup Ditjen Tanaman Pangan.Workshop dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 September 2015 di Wisma Kementerian PertanianCipayung, Bogor. Workshop dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan diikuti peserta dari13 Dinas Pertanian Provinsi dan tiga Dinas Pertanian Kabupaten. Narasumber berasal dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementan, Inspektur II Itjen Kementan, Kepala Bagian Perbendaharaan dan PNBP Biro Keuangan dan Perlengkapan, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP, BPKP Perwakilan tujuhprovinsi (Jambi, Bengkulu, Banten, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, 82


Laporan Tahunan

2015

Maluku Utara) Tim Satlak PI, dan Tim Korlap lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Peserta yang tidak hadir terdiri dari: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan, Gorontalo, Aceh Timur, dan Halmahera Utara. Kesepakatan hasil workshop adalah sebagai berikut:  Dimensi yang menjadi fokus pengawasan BPKP yaitu: mengawal program strategis pemerintah, menggali sumber-sumber dana untuk menambah pendapatan negara, memperbaiki pengelolaan aset-aset negara, memperbaiki tatanan sistem.  Kewajiban menindaklanjuti saran/rekomendasi Laporan Hasil Audit berdasarkan pada: - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004  Pasal 20 ayat (1): pejabat negara wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan  Pasal 20 ayat (5) pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif  Pasal 26 ayat (2) setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHP pada pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. - Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 01 tahun 2012 Pimpinan instansi wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan APIP - Surat Edaran MenPAN Nomor SE/02/M.PAN/01/2005  Pimpinan Unit Kerja diinstruksikan untuk menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi LHA APIP  Sanksi kepada Unit Kerja yang lalai dalam pelaksanaan tindaklanjut hasil audit  APIP, menginventarisasi, memantau dan mencatat perkembangan TLHA dan melaporkan ke MENPAN & RB -

Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013.  Kepala Kantor/Satker wajib menindaklanjuti rekomendasi LHA  Pelaksanaan tindaklanjut disampaikan paling lambat 60 hari.


83

Laporan Tahunan



2015

Mekanisme Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Audit (TLHA) -

TLHA BPK:  Auditan bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHA kepada BPK, atasannya dan unit pemantau di lingkungan instansi induknya  Perkembangan TLHA dilaporkan dan disertai data/buktibukti pendukung tindak lanjut kepada BPK  Tata cara penyampaian perkembangan TLHA BPK mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK.

-

TLHA Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) :  Auditan menindaklanjuti saran/rekomendasi dengan data/bukti tindak lanjut kemudian diserahkan kepada APIP  Bukti pelaksanaan TLHA waktu 60 hari

disampaikan

APIP dalam

 Klarifikasi tindak lanjut dengan APIP dan Penetapan status (BA Penyelesaian TLHA)  Klarifikasi data TLHA pada Rapat Pemutakhiran data TLHA (BA Pemutakhiran Data TLHA). 

84

Kriteria Temuan Audit yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TATD): -

Rekomendasi bersifat himbauan

-

Dasar pembuktian tidak cukup kuat seperti tidak adanya data dukung yang Rekocuma (Relevan, kompeten, cukup, dan material)

-

Dalam Temuan Hasil Audit tidak ada kerugian negara, namun dalam Laporan Hasil Audit ada temuan kerugian negara

-

Penanggungjawab Kegiatan/PPK/Pimpro/Pimbagpro/Pihak ketiga sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi alamatnya yang didukung bukti yang sah

-

Rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa, instansi tersebut sudah tidak ada lagi (bubar)

-

Pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi force majeur yaitu suatu suatu keadaan kerusuhan, bencana alam, kebakaran dan gangguan lainnya yang


Laporan Tahunan

2015

mengakibatkan tindaklanjut tidak dapat dilaksanakan (sesuai peraturan BPK No. 02 tahun 2010). 



Langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan penyelesaiannya sulit ditindaklanjuti atau piutang macet :

yang

-

Menetapkan prosedur penghapusan

-

Menetapkan kriteria TATD (Temuan Audit yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti)

-

Menetapkan usulan TATD (auditan dan Itjen)

-

Auditan menyiapkan bukti-bukti pendukung untuk TATD

-

Pleno penetapan TATD (Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/TPTGR dan Itjen)

-

Berita Acara TATD

-

Pengajuan penghapusan ke Menteri Keuangan (dengan pertimbangan BPK-RI)

-

Keputusan Menteri Keuangan (setuju/tidak setuju).

Untuk temuan audit BPKP yang tidak dapat ditindaklanjuti, mekanisme Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) sebagai berikut: -

Kewenangan untuk melakukan TPTD adalah unit pemeriksa BPKP yang bersangkutan (SK Kepala BPKP Nomor S03.01.01-484/K/1997 Tanggal 17 Juli 1997)

-

Penetapan TPTD di BPKP Perwakilan dilakukan melalui mekanisme forum pertemuan yang dihadiri oleh semua Bidang Pengawasan, Bagian TU, Subag Prolap berdasarkan usulan dari tiap-tiap Bidang Pengawasan. Hasil keputusan forum tersebut dituangkan dalam berita acara TPTD.



Selama workshop, jumlah penyelesaian Kerugian Negara sesuai bukti setor yang disampaikan sebesar Rp41.782.930, terdiri dari temuan BPKP Rp27.394.300, dan temuan Itjen Kementan Rp214.388.630,



Jumlah penyelesaian KN hasil workshop akan divalidasi oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan akan dilakukan rekonsiliasi untuk menyepakati/finalisasi sisa KN dengan Ditjen Tanaman Pangan.



Pimpinan instansi wajib menindaklanjuti LHP, bukan hanya yang terjadi saat menjabat, tetapi juga temuan sebelum menjabat.


85

Laporan Tahunan

 9.

2015

Perlu dibangun komunikasi yang baik antara instansi yang diaudit (auditan) dengan aparat pengawas internal (auditor).

Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2015 Melalui Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2015 diharapkan dapat segera dilakukan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sampai akhir 2015, dan dapat memberikan masukan terhadap program dan kegiatan tahun 2016. Pertemuan Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Oktober 2015 di The Alana Hotel Solo Jawa Tengah. Rapat dibuka Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, didahului sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, dihadiri narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, serta Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Peserta dan panitia pertemuan sebanyak 141 orang terdiri dari Direktur dan Kepala Balai Besar lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia, Tim Koordinator Pelaporan Ditjen Tanaman Pangan, Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern, wakil dari Direktorat dan UPT Pusat lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kesepakatan hasil rapat adalah sebagai berikut: a. Realisasi serapan anggaran APBN Ditjen Tanaman Pangan s.d 23 Oktober 2015 sebesar 82,72% dari pagu anggaran Rp2,88 triliun, dengan rincian sebagai berikut; 1) Kegiatan Serealia 95,11% dari pagu Rp1,34 triliiun, 2) Kegiatan AKABI 88,20% dari pagu Rp957 miliar, 3) Kegiatan Perbenihan 58,69% dari pagu Rp95 miliar, 4) Kegiatan Perlindungan 58,87% dari pagu Rp104 miliar, 5) Kegiatan Pascapanen 30,96% dari pagu Rp78,5 miliar, 6) Kegiatan Dukungan Manajemen 37,26% dari pagu Rp282 miliar, 7) Kegiatan Pengujian Mutu Benih TPH 80,30% dari pagu Rp7,5 miliar, dan 8) Kegiatan Peramalan OPT 67,75% dari pagu Rp13,2 miliar. b. Realisasi serapan anggaran kegiatan tanaman pangan pada DIPA Ditjen PSP s.d 23 Oktober 2015 sebesar 26,21% dari pagu anggaran Rp2,823 triliiun, dengan rincian: 1) Anggaran bantuan benih padi dan jagung 21,95% dari pagu Rp1,248 triliiun,2) Desa 86


2015

Laporan Tahunan

Mandiri Benih 63,80% dari pagu Rp170 miliar, 3) PAT-PIP Kedelai 20,22% dari pagu Rp.414 miliar, 4) Kegiatan pascapanen 29,68% dari pagu Rp871 miliar dan Kegiatan Perlindungan 12,76% dari pagu Rp120 miliar. c. Realisasi fisik kegiatan pada DIPA Ditjen TP 2015 belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Realisasi GP-PTT: padi seluas 271.867 Ha (77,68%), jagung 76.444 ha (74,95%), dan kedelai 213.419 ha (60,98%), PAT-PIP kedelai 75.081 ha (57,10%), PP-PHT 2.210 ha (58,23%), PP-DPI 83 Ha (82,50%), bantuan sarana pascapanen 141 unit (66,51%), pemberdayaan penangkar 3.634 ha (64,04%), dan perbanyakan benih sumber 311 ha (75,67%). d. Realisasi fisik kegiatan Ditjen TP tahun 2015 pada DIPA Ditjen PSP meliputi bantuan benih padi inbrida untuk mendukung RJIT 43,18%, bantuan benih PAT jagung hibrida 57,93%, pengembangan desa mandiri benih 27,65%, PAT-PIP Kedelai 14,68%, PP-PHT 44,72%, PP-DPI 39,56%, dan Bantuan Sarana Pascapanen 79,31% e. Berdasarkan kesepakatan daerah, kesanggupan serapan anggaran DIPA Ditjen TP sampai akhir tahun 2015 secara total masingmasing provinsi mampu menyerap 95% lebih, namun bervariasi antar kegiatan. Salah satu upaya untuk mempercepat serapan daerah akan melakukan penelaahan secara lebih detail dan merevisi kegiatan yang tidak bisa diserap sampai akhir tahun di daerah masing-masing. f. Target kesanggupan serapan anggaran dan pelaksanaan fisik kegiatan sampai dengan akhir tahun 2015 per provinsi dituangkan pada lembar kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan provinsi masing-masing. g. Kegiatan Ditjen TP pada DIPA Ditjen PSP, untuk kegiatan bantuan benih padi dan jagung diperkirakan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp85,46 miliar, dan sisa kegiatan Perlindungan Tanaman sebesar Rp1,5 miliar merupakan efisiensi dari kegiatan lelang. h. Pemanfaatan sisa anggaran dari kegiatan bantuan benih (padi dan jagung) daerah mengusulkan digunakan untuk pengadaan kendaraan operasional UPSUS dalam rangka mendukung sistem perbenihan dan kendaraan roda 3 untuk mendukung desa mandiri benih. Sedangkan pemanfaatan sisa anggaran dari kegiatan perlindungan tanaman digunakan untuk pengadaan pestisida dan agens hayati dengan e-catalogue.


87

Laporan Tahunan

2015

i. Seluruh unit kerja daerah selaku penanggungjawab kegiatan pembangunan tanaman pangan sepakat akan mempercepat serapan anggaran dan fisik kegiatan sehingga mencapai serapan diatas 95% untuk anggaran dan fisik mencapai 100% tahun 2015. j. Hasil pengawalan Itjen atas pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen TP tahun 2015 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan akan dijadikan referensi untuk perbaikan kedepan. k. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran tahun 2015 antara lain: menginventarisir kegiatan dan sisa anggaran yang diperkirakan tidak terserap, merevisi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sampai akhir tahun (revisi di daerah dapat dilaksanakan sampai 30 November 2015 sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan Nomor: S-577/MK.02/2015 tanggal 28 Juli 2015), menyusun rencana kerja percepatan dan target waktu penyelesaiannya, mempercepat penyelesaian administrasi dan dokumen tagihan pembayaran hasil pekerjaan ke KPPN, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui lelang/penunjukan langsung, meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan DJPB dalam hal pengajuan pembayaran SP2D dan proses revisi kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan (SPM/SP2D) dan fisik kegiatan secara harian, mingguan dan bulanan, melakukan langkah-langkah solusi penanganan secara cepat apabila tidak mencapai target, dan memantau dana Bansos yang sudah disalurkan ke rekening kelompok untuk segera direalisasikan fisiknya agar tidak mengendap di rekening kelompok terlalu lama. l. Untuk meningkatkan kinerja pelaporan, masing-masing daerah agar melakukan evaluasi dan meningkatkan penerapan/pengisian data pelaporan pada software Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev) kegiatan Tanaman Pangan yang telah terintegrasi dengan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. m. Daerah mengusulkan agar ada surat edaran dari pusat (Mentan/Dirjen TP) tentang pemanfaatan dana Bansos transfer uang pelaksanaan fisiknya dapat dilaksanakan sampai dengan Maret 2016, mengingat pada tahun 2015 sampai pada penghujung tahun masih terjadi musim kemarau berkepanjangan El-Nino (agar berkonsultasi dengan Biro Hukum dan Itjen).

88


2015

Laporan Tahunan

n. Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan oleh masing-masing Direktorat Teknis bersama mitra kerjanya di daerah (Direktorat Pascapanen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tanggal 4-6 November 2015 di Yogyakarta, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tanggal 17-19 November 2015 di Depok Jawa Barat, Direktorat Perbenihan pada minggu ke-3 November 2015 di Bandung), serta evaluasi Ditjen TP bersama Ditjen PSP direncanakan tanggal 19-21 November 2015 (tiga minggu setelah acara pertemuan evaluasi ini). 10. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Kerja Mentan dengan Komisi IV DPRRI a. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Tanaman Pangan Rabu, 4 Februari 2015, RR. Komisi IV DPR-RI, Gd. Nusantara, dengan agenda rapat: Melanjutkan Pembahasan Mengenai Rencana Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2015, dengan kesimpulan/keputusan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan dari masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian terhadap alokasi anggaran perprogram dan kegiatan Kementerian Pertanian yang besarannya sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian pada hari Senin, 19 Januari 2015 - Komisi IV DPR-RI menyetujui terhadap rencana program dan kegiatan masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian, antara lain:  Pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai; dan  Peningkatan produksi daging, gula, cabai, bawang merah, dan komoditas pertanian unggulan lainnya. - Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk merealokasi anggaran, antara lain:  Pengurangan alokasi anggaran bantuan pupuk pada APBN-P Kementerian Pertanian tahun 2015 untuk ditambahkan pada anggaran benih, dryer, perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT, dll, dan  Melakukan optimalisasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dialokasikan pada peningkatan budidaya unggal lokas. - Komisi IV DPR-RI akan menetapkan anggaran APBN-P Kementerian Pertanian tahun 2015 pada Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian dengan acuan terhadap hasil


89

Laporan Tahunan

2015

sinkronisasi di Badan Anggaran DPR-RI dan perubahanperubahan alokasi yang dimaksud diatas. - Komisi IV DPR-RI dan seluruh Eselon I Kementerian Pertanian sepakat untuk mengawal penyaluran program aspirasi sesuai dengan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) yang diusulkan oleh Anggota Komisi IV DPR-RI. b. Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian, Senin, 19 Januari 2015. Agenda Raker : 1) Penjelasan dana kontingensi Tahun 2014; 2) Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014; 3) Tindak lnjut hasil pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2014; 3) Program Kerja Tahun 2015; APBN-P Tahun 2015; dan Rencana Kerja dan Arah Kebijakan Kementerin Pertanian Tahun 2015-2019, dengan kesimpulan/keputusan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI meminta penjelasan atas realisasi penggunaan dana kontingensi Kementerian Pertanian Tahun 204 sebesar Rp324.002.796.000, dari pagu anggaran sebesar Rp578.145.076.000, untuk kegiatan pengembangan optimalisasi lahan - Komisi IV DPR-RI menerima laporan dan memberikan apresiasi atas realisasi APBN Kementerian Pertanian tahun 2014 sebesar Rp2.725.333.753.000, atau 89,42% dari pagu tahun 2014 sebesar Rp14.230.48.526.000,. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanianagar lebih meeningkatkan serapan APBN Tahun Anggaran 2015 - Komisi IV-DPR-RI meminta penjelasan atas tindak lanjut terhadap temuan BPK-RI pada laporan keuangan Semester I Tahun 2014. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan berbagai temuan yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan, sistim pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang - Komisi IV DPR-RI menyetujui Program dan Rencana Kerja Kementerian Pertanian pada APBN Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:  APBN Kementerian Pertanian sebesar Rp15.879.311.657.000  Anggaran Subsidi Pupuk sebesar Rp35.703.100.000.000  Anggaran subsidi benih sebesar Rp.939.412.500.000 - Komisi IV DPR-RI menerima usulan pagu APBN-P Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebesar Rp16.918.669.000.000, yang akan dialokasikan untuk: 90


Laporan Tahunan

2015

 Pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai; dan  Peningkatan produksi daging, gula, cabai, bawang merah dan komoditas pertanian unggulan lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan membahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. - Komisi IV DPR-RI meminta usulan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian pada APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp4.000.000.000.000, yang akan dialokasikan untuk:  Rehabilitasi dan Pengembangan jaringan Irigasi Tersier  Pengembangan Sumber Air (Air, Tanah Air Permukaan, Embung, dan Dam Parit; dan  Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan membahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. c. Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI, Senin, 9 Februari 2015, dengan agenda`Membahas APBN-P Tahun 2015, dengan kesimpulan/keputusan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menyetujui atas realokasi Kementerian Pertanian dalam APBN-P 2015

anggaran

- Komisi IV DPR-RI menyetujui tambahan RAPBN-P Kementerian Pertanian tahun 2015 sebesar Rp16.918.669.000.000 - Komisi IV DPR-RI akan melanjutkan Rapat Keja dengan Menteri Pertanian dalam waktu dekat untuk menyetujui APBN-P 2015 setelah ada sinkronisasi di Badan Anggaran DPR-RI d. Raker Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI, Kamis 12 Februari 2015, dengan agenda Melanjutkan Pembahasan APBN-P Tahun 2015, dengan kesimpulan/keputusan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menyetujui APBN 2015 hasil refocusing Kementerian Pertanian sebesar Rp15.879.311.657.000, dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:  Sekretariat Jenderal Rp1.254.272.088.000  Inspektorat Jenderal Rp85.528.200.000  Ditjen Tanaman Pangan Rp2.732.204.375.000  Ditjen Hortikultura Rp629.094.900.000  Ditjen Perkebunan Rp1.585.459.690.000


91

Laporan Tahunan

2015

 Ditjen Peternakan Rp1.660.628.794.000  Ditjen Pengolahan Rp593.276.200.000

dan dan

Kesehatan

Pemasaran

Hasil

Hewan Pertanian

 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp3.205.732.300.000  Badan Litbang Pertanian Rp1.685.204.458.000  Badan PPSDM Pertanian Rp1.167.608.002.000  Badan Ketahanan Pangan Rp582.384.900.000  Badan Karantina Pertanian Rp697.917.750.000 - Komisi IV DPR-RI menyetujui tambahan Pagu APBN-P Kementerian Pertanian tahun 2015 sebesar Rp.16.918.669.000.000, berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI yang dialokasikan untuk kegiatan: a) rehabilitasi lahan, b) optimalisasi lahan, c) pengembangan benih padi dan jagung, d) System of Rice Intensification (SRI), e) pengembangan 1.000 desa mandiri benih, f) bantuan pupuk, g) percepatan optimalisasi PAT-PIP Kedelai, h) bantuan alsintan, i) percepatan kelahiran ternak sapi, pengdaaan bibit dan indukan ternak sapi/kerbau, dan pengembangan ternak non sapi, j) pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) dan Kebun Benih Datar (KBD) Tebu, k) Pengembangan cabai dan bawang merah, l) pengembangan kakao dan komiditas unggulan perkebunan lainnya, m) PUAP dan Asuransi Pertanian, n) pengembangan sainpark dan technopark dan, o) dukungan penyuluhan dan diklat teknis. - Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan untuk mewujudkan kedaulatan pangan pada APBN-P tahun 2015. e. Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komite II DPD-RIRabu, 15 April 2015, agenda:1) Pembahasan Pelaksanaan Program Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2014, 2) Rencana Program Kerja Kementerian PertanianTahun 2015, dan 3) Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan kesimpulan/keputusan sebagai berikut: - Komite II DPD-RI sangat mengapresiasi serta mendukung program kerja Kementerian Pertanian sepanjang menyangkut kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk kesejahteraan rakyat 92


2015

Laporan Tahunan

- Komite II DPD-RI mendukung program kerja Kementerian Pertanian dalam rangka perceppatan swasembada dan peningkatan produksi pertanian melalui program Upaya Khusus (UPSUS) yang dicanangkan Kementerian Pertanian yang mencakup rehabilitasi jaringan irigasi tersier, percepatan optimaslisasi lahan, bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan alsintan dan pendampingan penyuluh - Komite II DPD-RI merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian untuk membenahi tata kellola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi guna mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani - Komite II DPD-RI merekomendasikan Kementerian Pertanian untuk memberantas praktek-praktek penyalahgunaan kebijakan impor di bidang pertanian, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat khususnya petani - Komite II DPD-RI merekomendasikan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan program diversifiksi pangan melalui pengembangan pangan berbasis sumberdaya pangan seperti sagu, gndum lokal, sorgum, ubikayu dan lain-lain dalam rangka mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan - Komite II DPD-RI dan Kementerian Pertanian sepakat untuk mengurangi ketergantungan impor bahan pangan. Oleh karena itu Komite II DPD-RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan guna mencapai ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan - Komite II DPD-RI dan Kementerian Pertanian sepakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kerja Kementerian Pertanian yang dialokasikan untuk daerah. Untuk itu Komite II DPD-RI meminta Kementerian Pertanian bisa menyampaikan data alokasi program kerja 2015 Kementerian Pertanian pada masing-msing daerah - Hal-hal yang berkembang dalam Rapat Kerja ini merupakan catatan dalam perbaikan kebijakan. Selain itu, Komite II DPD-RI dan Kementerian Pertanian jika terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan dan pembahasan lebih lanjut, maka Anggota Komite II dapat menyampaikan secara langsung permasalahan yang terjadi di daerah kepadaPpejabat Kementerian Pertanian Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

93

Laporan Tahunan

2015

f. Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Selasa, 26 Mei 2015, RR. Komisi IV DPR-R, agenda: 1) Membahas Penyerapan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2015, dan 2) Issue-issue Aktual, dengan keputusan/kesimpulan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas penyerapan anggraan Kementerian Pertanian tanggal 25 Mei 2015 sebesar 16,9% terhadap pagu APBN-P Tahun 2015, yang apabila diperhitungkan terhadap pagu sebelum APBN-P Tahun 2015 adalah sebesar 34,99% terhadap pagu murni tahun 2015 - Komisi IV DPR-RI menerima usulan Kementerian Pertanian mengenai realokasi anggaran sebesar Rp708.085.000.000, yang terdiri dari pergeseran antar program sebesar Rp458.873.635.000, dan di dalam program sebesar Rp249.211.365.000, yang akan digunakan untuk cetak sawah baru, bantuan alsintan, dan percepatanan pengembangan bawang merah - Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara luas terhadap peredaran produk pangan yang aman dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pangan serta menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang pangan g. Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Senin, 8Juni 2015, RR. Komisi IV DPR-R, agenda: 1) Membahas RKA-K/L Tahun 2015, dan 2) RKP Kementerian Pertanian Tahun 2016, dengan keputusan/kesimpulan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas serapan APBN Kementerian Pertanian sampai dengan tanggal Juni 2015 sebesar Rp6.271.470.243.108 atau 39,49% dari pagu APBN Tahun 2015 sebesar Rp15.879.707.657.000 - Komisi IV DPR-RI menyetujui usulan Kementerian Pertanian atas revisi anggaran Kementerian Pertanian TA. 2015 berupa pergeseran anggaran sebesar Rp.888.000.000.000, yang terdiri dari pergeseran di dalam program sebesar Rp431.036.365.000, dan pergeseran antar program sebesar Rp456.963.635.000, yang berasal dari:

94


Laporan Tahunan

2015

 Sekretaris Jenderal sebesar Rp8.000.000.000,  Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp248.873.635.000  Direktorat Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp192.090.000.000  Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp8.000.000.000. - Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian segera merealisasikan anggaran untuk proyek percontohan asuransi pertanian tahun 2015 sebesar Rp150.000.000.000 - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas pagu indikatif APBN Kementerian Pertanian tahun 2016 sebesar Rp30.159.059.794.000, dan menerima usulan penambahan anggaran sebesar Rp14.851.819.430.000, dan akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangundangan. h. Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kamis, 27 Agustus 2015, RR. Komisi IV DPR-R, agenda: 1) Membahas LKPP 2015, 2) Dampak kekeringan; serta 2) Kelangkaan dan mahalnya daging sapi dan ayam, dengan keputusan kesimpulan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementan berdasarkan pemeriksaan BPK Tahun 2014 dengan Opini Wajar Tanpa Ppengecuwalian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementan untuk meingkatkan kinerjanya agar pada Tahun 2015 mempeproleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas realisasi APBN Tahun 2015 Kementan sampai dengan 27 Agustus 2015 sebesar Rp12.094.212.416.267, atau 38,85% dari Pagu APBN Tahun 2015 sebesar Rp32.817.821.644.000. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementan untuk meningkatkan serapan anggaran Tahun 2015 - Komisi IV DPR-RI memintan Kementan bersama Perum BULOG, PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Berdikasri (Persero) untuk melakukan langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang semakin meluas dengan memberikan alternatif penghasilan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan .................................. EP

95

Laporan Tahunan

2015

kepada petani melalui program padat karya serta mengoptimalkan peran Kementan dalam persiapan masa tanam yang akan datang - Komisi IV DPR-RI memnerima Pemerinrah c.q. Kementerian Pertanian untuk meningkatkan peran dan fungsi BULOG sbagai buffer stock Pemerintah dan stabilisator harga berbagai komofitas pangan pokok dan pangan strategis, serta turut mengawal budidaya dan prodksi pertanian - Komisi IV DPR-RI mendukung langkah untuk menurunkan harga dading sapi, daging ayam dan pangan pokok lainnya, serta menndak tegas importir atau pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan dging sapi, daging ayam, dan pangan pokok lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku - Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah c.q. Kementan untuk mendorong perusahaan perkebunan sawit dan perkebunan lainnya agar mengintegrasikan dengan pengembangan budidaya sapi dalam rangka peningkatan populasi sapi dan memberikan perhatian kepada para peternak sapi lokal - Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah agar menguasai stok pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 % (sepuluh persen) dari kebutuhan konsumsi pangan nasional pertahun dengan memperkuat Perum BULOG menjadi stabilator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis - Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk membentuk lembaga pangan nasional sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selambatlambatnya tanggal 17 November 2015 - Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka penyelamatan ketersediaan dan sumber air untuk pertanian. i.

Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Senin, 14 September 2015, RR Komisi IV DPR-RI, agenda: 1) Membahas RKA-K/L Tahun 2016, dan 2) Pembahasan usulan Program-Program yang akan didanai DAK, dengan keputusan/kesimpulan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Pagu RKA-K/L Tahun 2016 Kementan sebesar Rp.32.853.133.229.000, yang bersumber dari:  Rupiah Murni sebesar Rp32.342.515.109.000

96


Laporan Tahunan

2015

 PNBP sebesar Rp112.119.732.000,  Pinjaman Luar Negeri Rp379.598.388.000, dan Dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:  Sekretaris Jenderal sebesar Rp1.605.347.654.000  Inspektorat Jenderal sebesar Rp100.393.898.000  Direktorat Jenderal Rp8.196.592.407.000

Tanaman

Pangan

sebesar

 Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.418.515.926.000  Direktorat Jenderal Rp2.167.993.750.000

Perkebunan

sebesar

 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.647.093.974.000  Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp11.542.175.701.000  Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp2.050.239.941.000  Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp1.576.230.420.000  Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp740.864.320.000  Badan Karantina Pertanian sebesar Rp807.685.338.000. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah dipaparkan - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Kementan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian TA. 2016 sebesar Rp.6.173.200.000.000, yang terdiri atas usulan alokasi DAK Provinsi sebesar Rp.350.200.000.000, dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.823.000.000.000. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan mendalami dan memuruskan kriteria teknis penggunaan DAK setelah melakukan pendalaman bersama Eselon I Kementan - Komisi IV DPR-RI menerima usulan Kementan terhadap sisa kurang bayar atas anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2014 sebesar Rp.7.445.858.967.320, yang akan dilunasi melalui APBN Tahun 2016. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I Kementan


97

Laporan Tahunan

2015

- Komisi IV DPR-RI menyetujui usulan Kementan terhadap sisa kurang bayar atas anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2012 sebesar Rp.27.000.000, dan Tahun 2013 sebesar Rp.3.772.607.937.579, yang akan dibayarkan melalui APBN-P Tahun 2015 - Komisi IV DPR-RI menerima usulan Kementan mengenai rencana anggaran Alokasi Subsidi Benih Tahun 2016 dengan pagu sebesar Rp.1.023.800.000.000,. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I Kementan - Komisi IV DPR-RI menerima usulan Kementan mengenai rencana anggaran Alokasi Subsidi Pupuk Tahun 2016, dengan Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk berdasarkan Nota Keungan dan RAPBN 2016 sebesar Rp.30.063.190.000.000, untuk total volume pupuk bersubsidi sebanyak Rp.9.550.000,- ton. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I Kementan j. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 29 Oktober 2015 pukul 14.00, RR Komisi IV DPR-RI (KK IV) Gd. Nusantara Senayan-Jakarta (Rapat ke 39 Masa Persidangan I Tahun 2015-2016). Agenda Membahas penyesuaian RKA-K/L Tahun 2016 sesuai pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI, dengan kesimpulan/keputusan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Menteri Pertanian, Menteri Kalautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penyesuaian RKA-K/L Tahun 2016 di Badan Anggaran DPR-RI - Rapat Kerja komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kalautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas keputusan Badan Anggaran DPR-R Nomor: AG//15679/DPRRI/IX/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan Surtat Menteri Keuangan Nomor : S814/MK.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015 atas pembahasan penundaan Pagu Anggaran Tahun 2016 adalah:  4 (Empat) yaitu Fraksi (Fraksi PG, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Praksi PKS) tidak setuju terhadap penundaan dan meminta untuk mengembalikan anggaran yang telah disetujui sebelumnya

98


Laporan Tahunan

2015

 Fraksi PD meminta mengembalikan anggaran pro rakyat yang telah disetujui sebelumnya  4 (Empat) Fraksi yaitu: Fraksi (Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Nasdem) setuju dengan catatan:  Fraksi PDI Perjuangan setuju dengan catatan penundaan anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan surat Meneri Keuangan harus dikembalikan pada APBN-P Tahun 2016  Fraksi PKB setuju dengan catatan tidak menghambat pada psoses pembahasan RAPBN 2016  Fraksi PAN setuju dengan catatan penundaan anggaran sesuai dengan surat Menteri Keuangan yang akan dibahas pada RAPBN-P Tahun 2016. k. Rapat Kerja Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Utama Perum BULOG dengan DPR-RI, Kamis, 19 November 2015, RR Komisi IV PR-RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR-RI.Agenda Membahas RKA-K/L dan Dana Alokasai Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016, dengan kesimpulan/keputusan sebagai berikut: - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan atas Pagu- RKA K/L Kementerian Pertanian Tahun 2016 sebesar Rp3.507.186.27.000, yang bersumber dari:  Rupiah Murni sebesar Rp.30.996.568.007.000,  PNBP Non BLU sebesar Rp85.786.922.000, dan PNBP BLU sebesar Rp26.332.810.000  Pinjaman Luar Negeri Rp379.598.388.000 dan  Hibah Luar Negeri sebesar Rp18.900.000.000. Dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:  Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.634.662.112.000  Inspektorat Jenderal sebesar Rp100.393.898.000  Direktorat Jenderal Rp7.686.256.407.000

Tanaman

Pangan

sebesar

 Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.240.515.926.000  Direktorat Jenderal Rp1.917.993.750.000

Perkebunan


sebesar

99

Laporan Tahunan

2015

 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.297.093.874.000  Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp11.069.300.141.000  Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp1.124.989.941.000  Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp1.676.230.420.000  Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp783.064.320.000  Badan Karantina Pertanian sebesar Rp976.685.338.000. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah dipaparkan. - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.941.542.030.000, yang terdiri atas usulan alokasi DAK Provinsi sebesar Rp711.468.820.000, dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp3.230.073.210.000. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Pertanian untuk memformulasikan kebijakan atas pengelolaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Pagu RAPBN Tahun 2016 sebesar Rp6.113.936.955.000, yang bersumber dari:  Rupiah Murni sebesar Rp4.824.917.588.000  PNBP/ BLU sebesar Rp1.158.821.038.000  Hibah Luar Negeri sebesar Rp130.198.329.000 Dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:  Sekretariat Jenderal sebesar Rp900.414.369.000  Inspektorat Jenderal sebesar Rp71.171.368.000  Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp347.100.000.000  Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp939.807.027.000  Direktorat Jenderal Konservasi Sember Daya Alam Dan Ekosistem sebesar Rp.1.317.378.000.000

100


Laporan Tahunan

2015

 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp.344.930.000.000  Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi sebesar Rp.318.259.500.000,  Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp360.838.691.000  Direktorat Jenderal perhutanan Sosial Lingkungan sebesar Rp219.173.000.000

dan

Kemitraan

 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp241.800.000.000  Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp857.05.000.000  Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp88.880.000.000  Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan sebesar Rp107.080.000.000.

dan

Selanjutnya Komisi UV DPR-RI kan melakukan pendalaman bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah ditetapkan. - Komisi UV DPR-RI menerima penjelasan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 sebesar Rp.1.602.042.510.000, yang dialokasikan untuk DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp.822.748550.000, dan DAK Sub Bidang Kehutanan sebesar Rp.779.293.960.000,. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mereformulasikan kebijakan atas pengelolaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Pagu RAPBN Tahun 2016 sebesar Rp13.801.92.731.000, yang bersumber dari:  Rupiah Murni sebesar Rp13.254.041.277.000  PNBP sebesar Rp63.614.049.000  Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.418.783.998.000, dan  Hibah Luar Negeri sebesar Rp.64.753.407.000. Dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:  Sekretariat Jenderal sebesar Rp442.557.657.000


101

Laporan Tahunan

2015

 Inspektorat Jenderal sebesar Rp98.966.176.000  Direktorat Jenderal Rp3.513.629.229.000

Perikanan

Tangkap

sebesar

 Direktorat Jenderal Rp1.676.038.704.000

Perikanan

Budidaya

sebesar

 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.814.669.841.000 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.838.304.293.000  Direktorat Jenderal Pengelolaan Rp1.411.472.567.000

Ruang

Laut

sebesar

 Badan Pengembangan Sumber Daya manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.446.679.775.000  Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan sebesar Rp888.929.232.000

Kelautan

dan

 Badan Karantina Ikan, Pengendalaian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp669.945.257.000. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah dipaparkan. - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.285.522.980.000. Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mereformulasikan kebijakan atas pengelolaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). - Komisi IV DPR-RI menerima penjelasan Perum BULOG atas usulan Pagu Subsidi Raskin Tahun 2016 sebesar Rp25.090.664.058.363, dengan rincian sebagai berikut:  Subsidi Raskin sebesar Rp20.309.664.058.363, yang meliputi:  Sasaran

: Rp5.530.897, RTS

 Alokasi

: 15 Kg/RTS/bulan

 Durasi

: 2 bulan

 HPB

: Rp8.865,/Kg

 Harga Tebus : Rp1.600,/Kg

102


Laporan Tahunan

2015

 Subsidi harga: Rp7.265,/Kg  Marjin Fee sebesar Rp.726.845.979.600,- yang meliputi:  Kuantum Raskin

: Rp2.795.561.460,/Kg

 Tarif Marjin

: Rp.260,-/Kg

 Cadangan Beras Rp2.000.000.000

Pemerintah

(SPB)

sebesar

 Kurang bayar Subsidi Raskin Tahun 2013 sebesar Rp5543.813.273.240 Kurang bayar Subsidi Rp1.510.250.367.941.

Raskin

Tahun

2014

sebesar

11. Kegiatan Prioritas Dipantau Kantor Staf Presiden (KSP) Tahun 2015 Pada tahun 2015 Kantor Staf Presiden (KSP) memantau pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan NAWACITA dan janji Presiden pada kampanye pemilihan Presiden tahun 2014.Kegiatan prioritas yang dipantau dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015 yaitu Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih.Laporan disampaikan ke KSP secara berkala/triwulanan, dimulai B06 (Juni), B09 (September), dan B12 (Desember), dengan ukuran keberhasilan tersalurnya bansos (SP2D), yang dilengkapi dengan data dukung. Capaian kegiatan Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih yang dilaporkan yaitu sebagai berikut: a. B06: capaian 100% dari target tersalurnya bansos untuk 50 desa. b. B09: capaian 100% dari target tersalurnya bansos untuk 400 desa. c. B12: capaian 100% dari target tersalurnya bansos untuk 1.000 desa. 12. Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal mempunyai tanggung jawab menyampaikan laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu Pengawasan Secara Ketat Terhadap Berbagai Program Subsidi di Bidang Pertanian (subsidi benih). Laporan disampaikan ke KSP melalui Bappenas secara berkala/triwulanan, dimulai B07 (Juli), B09 (September), dan B12 (Desember), dengan ukuran keberhasilan terlaksananya monitoring pelaksanaan subsidi benih TA.2015 secara sampling yang dipublikasikan pada website Kementerian Pertanian/Ditjen Tanaman Pangan. Laporan aksi pengawasan secara ketat terhadap program subsidi benih yang disampaikan yaitu sebagai berikut:


103

Laporan Tahunan

2015

a. B07: capaian 100% dari target terlaksananya monitoringpelaksanaan subsidi benih TA.2015 secara sampling di tiga provinsi. b. B09: capaian 166,67% dari target terlaksananya monitoring pelaksanaan subsidi benih TA.2015 secara sampling di enam provinsi (akumulasi). c. B12: capaian 125% dari target terlaksananya monitoring pelaksanaan subsidi benih TA.2015 secara sampling di 12 provinsi (akumulasi).

104


Laporan Tahunan

2015

REALISASI ANGGARAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA TAHUN 2015

VI

Tahun 2015, kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.233,297 miliar yang tersebar pada Satker Pusat, Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi), dan Satker Dana Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota). Selanjutnya, kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya memperoleh tambahan anggaran melalui APBN-P, sehingga pagu anggaran menjadi Rp.282,292 miliar. Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2015 mencapai Rp.202,602 miliar atau 71,77% dari pagu, dengan rincian: Satker Pusat Rp.75,081 miliar (60,47%), Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) Rp.93,658 miliar (80,33%), dan Satker Dana Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) Rp.33,863 miliar (81,52%). Tabel 12. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Tahun 2015 Berdasarkan Kewenangan No.

Kewenangan

Pagu Awal

Pagu APBN-P

Realisasi

(Rp.000)

(Rp.000)

(Rp.000)

(%)

125.066.710

124.166.718

75.081.348

60,47

1

Pusat

2

Dekonsentrasi (Provinsi)

66.686.558

116.586.550

93.657.807

80,33

3

Tugas Pembantuan (Kab/Kota)

41.543.569

41.539.039

33.862.849

81,52

233.296.837

282.292.307

202.602.004

71,77

Jumlah


105

Laporan Tahunan

VII 106


2015

Laporan Tahunan

2015

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan Beberapa permasalahan tidak optimalnya serapan anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2015 antara lain sebagai berikut: 1. Satker Pusat a. Sisa pembayaran gaji, tunjangan dan uang makan pegawai Rp4 miliar b. Sisa dana transito (cadangan belanja pegawai) Rp3,2 miliar tidak bisa dicairkan c. Uang lembur tidak direalisasikan Rp787 juta d. Duplikasi komponen kegiatan Bagian KP (akomodasi dan konsumsi rapat) Rp1,8 miliar e. Anggaran bantuan hukum Rp0,8 miliar tidak diserap karena tidak sesuai aturan f. Sisa pelaksanaan rapat pada triwulan I dan II yang tidak bisa dilaksanakan di hotel terkait SE MenPAN dan RB Nomor 6 Tahun 2015 dan Permentan Nomor 31 Tahun 2015 sekitar Rp6,8 miliar g. Sisa pembinaan UPSUS Rp.13 miliar (dari alokasi Rp15 miliar) karena keterbatasan waktu (APBN-P), lokasi dan sumberdaya manusia lingkup Setditjen TP h. Sisa Pedoman Manajemen Tanaman Pangan sekitar Rp1,58 miliar i. Sisa biaya pemeliharaan kantor Rp850 juta j. Penghematan biaya pengiriman dan biaya penggandaan buku Pedoman Statistik sekitar Rp1,75 miliar (pengiriman menggunakan pos sampai titik bagi di kabupaten dari rencana kontraktual sampai di kecamatan) k. Sisa perjalanan dinas seluruhnya sekitar Rp14 miliar antara lain penyelesaian aset sebesar Rp3 miliar (dari alokasi Rp5 miliar), perjalanaan pembinaan, pelaksanaan rapat 2. Satker Dana Dekonsentrasi (Provinsi) a. Sisa anggaran kegiatan data dan informasi sekitar Rp17,28 miliar karena kegiatan kerjasama dengan BPS yang tidak bisa dilaksanakan secara optimal, pengadaan alat ubinan yang tidak


107

Laporan Tahunan

2015

dilaksanakan seluruhnya karena keterbatasan peenyedia di daerah dan keterbatasan waktu pelaksanaan (APBN-PJuli 2015) b. Efisiensi perjalanan dinas dalam rangka asistensi, pembinaan, monev, dan pelaporan, serta rapat koordinasi evaluasi dan pelaporan sekitar Rp.4 miliar c. Efisiensi pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan Rp1,17 miliar 3. Satker Dana Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota) Efisiensi perjalanan dinas dalam rangka perencanaan, keuangan, dan evaluasi sekitar Rp2,5 miliar B. Upaya Tindak Lanjut: 1. Mengusulkan Revisi Anggaran ke Direktorat Anggaran sesuai surat Nomor 868/RC.110/C/09/2015 tanggal 23 September 2015. meliputi: a. Realokasi antara kegiatan antara satker untuk bantuan benih puso sebesar Rp28,35 miliar di 11 provinsi(Sumsel, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Kalsel, Sulsel, NTB, dan Gorontalo), namun tidak disetujui oleh DJA b. Realokasi kegiatan Manajemen (1766) antar satkersebesar Rp 30,25 miliar di 32 provinsi, namun yang disetujui oleh DJA sebesar Rp. 1,05 M untuk kegiatan CPCL TA 2016 2. Menyampaikan edaran ke daerah untuk melakukan revisi POK bagi kegiatan yang diprediksi tidak bisa diserap sampai akhir tahun: Contoh: merevisi kegiatan menjadi alat pengolah data untuk SAI, Bimtek Pengadaan B/J sesuai surat Sesditjen TP No.2226/RC.110/C1.1/9/2015 tanggal 22 September 2015 3. Percepatan proses penyelesaian dokumen penagihan oleh PPK, Bendahara, PPSPM dan melakukan pengawalan langsung ke KPPN untuk penerbitan SP2D. Instruksi langsung KPA kepada PPK dan Pejabat Pengelola Keuangan pada rapat dalam kantor tanggal 15 Oktober 2015 4. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja barang/perjalanan dan lainnya agar dapat mencapai output/outcome secara optimal (Pusat dan Daerah). Contoh Perjalanan Penyelesaian permasalahan Aset dengan melibatkan Tim Ditjen TP, Itjen, Biro KP, DJPB, Satker Provinsi/Kabupaten/Kota 5. Mengintensifkan koordinasi dengan daerah melalui Rapat Koordinasi dengan mengundang seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota

108


2015

Laporan Tahunan

6. Berkoordinasi dengan BPS baik pusat maupun di daerah dalam penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Dukungan Manajemen (Data dan Informasi Tanaman Pangan) 7. Melakukan reviu pelaksanaan kegiatan secara (harian/mingguan) dan mencari solusi tindak lanjut.


berkala

109

Laporan Tahunan

110


2015

Laporan Tahunan

2015

LAMPIRAN


111

Laporan Tahunan

112


2015

Laporan Tahunan

2015

Lampiran 1. Kegiatan Inpassing Ditjen TP Tahun 2015

No

Unit Kerja

1 Sekretariat Ditjen TP Pegawai Pusat ditugaskan di Daerah

Jumlah SK Inpassing 171 98

2 Direktorat Perbenihan TP

55

3 Direktorat Serealia

63

4 Direktorat Kacang dan Umbi

56

5 Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 6 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

63

7 BBPOPT jatisari

88

8 BBPPMBTPH Cimanggis

58

9 BPMPT

34 Jumlah

65

751

Lampiran 2.

Formasi Pegawai

No

Unit Kerja

Usulan Formasi 2015 5

1

Setditjen TP

2

Dit. Perbenihan TP

8

3

Dit. Serealia

9

4

Dit. Akabi

9

5

Dit. Perlindungan TP

22

6

6

7

Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan BBPOPT

20

8

BBPPMBTPH

7

9

BPMPT

7 Jumlah

93


113

Laporan Tahunan

2015

Lampiran 3. Daftar Nama Jabatan Prioritas dan Kebutuhannya Jenis No

Jumlah Kebutuhan

Formasi Jabatan

Jumlah Kebutuhan Per Jumlah Tahun (Formasi) Jumlah PNS Kekurangan 5 Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Jabatan RIH / JFT 1 Pengawas Benih Tanaman Terampil Pelaksana

3

2

1

1

2 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan POPT Ahli Pertama 3 Analis Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian 4 Analis Rencana Program dan Kegiatan

18

15

3

3

18

13

4

4

23

18

6

5

5 Analis Potensi Budiday a Serealia

13

11

2

2

8

7

2

1

15

12

2

2

3

0

3

3

6 Analis Potensi Budiday a Aneka Kacang dan Umbi 7 Pengelola Teknologi Pascapanen 8 Analis Kimia 9 Sekretaris

1 1

1

18

13

5

3

10 Analis Tindak Lanjut LHP

6

4

2

2

11 Analis Data dan Inf ormasi

6

3

1

1

12 Administrasi Keuangan

69

64

20

9

13 Administrasi Usaha BMN

10

8

3

2

14 Peny usun Data dan Inf ormasi

37

33

4

8

1

0

1

1

16 Analis Pelaporan

29

24

6

5

1

17 Administrasi Kearsipan

1

15 Pengelola Data PNBP

2

1

3

6

18

12

7

5

18 Verif ikator Keuangan

9

8

2

1

19 Pengelola Teknologi Pengendalian OPT

2

1

1

1

20 Administrasi Persuratan

59

48

22

11

21 Administrasi Kepegwaian

16

12

5

3

4

3

1

1

23 Administrasi Umum

22

15

7

3

3

24 Pranata PAM

30

18

12

10

1

25 Sopir/Pengemudi Mobil

25

22

10

4

26 Pranata Jamuan

10

8

2

2

7

7

1

0

479

381

135

93

22 Administrasi Perpustakaan

27 Pengelola SIMAK-BMN Jumlah

114

1

1

1

3

4

1

3

1

2

2

1

1 1 2 1

1 6


10

20

11

Laporan Tahunan

2015

Lampiran 4. Rekapitulasi PUPNS Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jumlah Jumlah v erif ikasi Lev el 1 v erif ikasi lev el 2 Registrasi % sisa % % sisa % Keterangan Pegawai (klik kirim Lev el 2) (klik kirim lev el 3) PUNPS 1 Setditjen Tanaman Pangan 269 267 267 100 0 0 267 100 0 0 2 orang registrasi di instansi lain 2 Direktorat Perbenihan TP 59 59 59 100 0 0 59 100 0 0 unor Direktur masih di Badan PPSDMP 3 Direktorat Serealia 65 64 64 100 0 0 64 100 0 0 1 orang sudah registrasi, tetapi tidak mengisi karena sudah meninggal dunia dan unor Direktur masih di Badan Litbang (BPTP Jabar) 4 Direktorat Akabi 58 58 58 100 0 0 58 100 0 0

No

Nama Unit

5 Direktorat Perlindungan TP

71

69

69

100

0

0

69 100

0

0 1 orang pensiun dini per 1 Okt 2015 dan 1 orang mutasi ke Badan Litbang per 1 Okt 2015

6 Direktorat PPHTP

65

64

64

100

0

0

64 100

0

7 BBPOPT

94

93

93

100

0

0

93 100

0

8 BBPPMBTPH

61

59

59

100

0

0

59 100

0

9 BPMPT

38

38

38

100

0

0

38 100

0

0 1 orang pensiun dini per 1 Sep 2015 0 1 orang pensiun dini per 1 Des 2015 0 1 orang CLTN tidak mau mengisi karena sudah mengusulkan pengunduran diri sebagai PNS dan 1 orang pindah dari Litbang tapi pengisian PUPNS di Litbang 0

780

771

771

900

0

0

900

0

0

Jumlah

771

Lampiran 5. Jumlah Pegawai Ditjen Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin No

Unit Kerja

1 Direktorat Jenderal TP 2 Sekretariat Direktorat Jenderal TP

Jenis Kelamin L

Jumlah

P 1

0

1

175

93

268

3 Direktorat Perbenihan TP 4 Direktorat Serealia

29

30

59

43

21

64

5 Direktorat Aneka Kacang dan Umbi 6 Direktorat Perlindungan TP

28

29

57

31

38

69

7 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP 8 BBPPMBTPH Cimanggis

32

32

64

65

28

93

9 BBPOPT Jatisari 10 Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

24

37

61

11

27

38

Jumlah %

439

335

774

56,72

43,28

100,00


115

Laporan Tahunan

2015

Lampiran 5. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Januari s.d Desember 2015 Jml No.

Bulan

Jam Datang

Peg. Hadir

TL 0 Jml

Jml

TL 1 (< 90) TL 2 (> 91) Tdk %

Jml

%

Jml

% Hadir

Tidak Hadir Sakit Ijin Cuti Alpa DL TB DP

1

Januari

166

2732 1757 50,40 851 24,41 124 3,56

754

102

48

84

11

425 84 0

2

Februari

168

1990 1292 40,48 461 14,44 237 7,42 1202

61

37

61

18

930 76 19

3

Maret

167

2455 1816 49,43 604 16,44 35 0,95 1219

37

35

61

0

976 88 22

4

April

167

2412 1723 49,13 607 17,31 82 2,34 1095

60

25

58

0

847 84 21

5

Mei

167

2021 1412 44,50 514 16,20 95 2,99 1152

47

36

51

6

917 76 19

6

Juni

170

2482 1940 54,34 472 13,22 70 1,96 1088

57

34

81

7

804 84 21

7

Juli

169

1968 1543 48,05 425 13,24

0,00 1243

36

18

70

0

1024 76 19

8

Agustus

170

2077 1493 43,91 573 16,85 11 0,32 1323

41

23

96

0

1063 80 20

9

September

169

2159 1631 45,96 510 14,37 18 0,51 1390

27

29

94

9

1126 84 21

10

Oktober

169

2020 1481 41,73 498 14,03 41 1,16 1529

33

26

81

0

1273 95 21

11

Nopember

169

2037 1437 40,49 515 14,51 85 2,40 1512

60

30

59

0

1258 84 21

12

Desember

169

1748 1267 37,49 443 13,11 38 1,12 1632

30

20 136

0

1366 60 20

116

0


KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ir. Laurensius Sihaloho, M.B.A. NIP

Recommend Documents