KATA PENGANTAR. Jakarta, Agustus 2015 Sekretaris Direktorat Jenderal, Abdul Madjid

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015-2019. Dalam rangka mengaktualisasikan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana

dan

Sarana

Pertanian

mempunyai

tugas

dan

fungsi

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap unit kerja teknis lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu juga melakukan koordinasi diantara unit-unit eselon II lingkup Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, antar eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta koordinasi lintas sektoral. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing unit eselon II dapat berjalan dengan terpadu, serasi dan sinergis. Keterpaduan tersebut diwujudkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan fungsi pelayanan dan koordinasi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Jakarta, Agustus 2015 Sekretaris Direktorat Jenderal,

Abdul Madjid

Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019

i

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................

1

1.1. Kondisi Umum ..................................................................

1

1.2 Potensi dan Permasalahan ...............................................

3

VISI, MISI, DAN TUJUAN ........................................................

9

2.1. Visi ...................................................................................

9

2.2. Misi ....................................................................................

9

2.3. Tujuan ..............................................................................

10

2.4. Sasaran .............................................................................

10

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....................................

13

3.1. Strategi .............................................................................

13

3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan ....................................

14

BAB IV PENUTUP ................................................................................

21

LAMPIRAN ..............................................................................................

23


iii

BAB II

BAB III

iv


I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum Tantangan utama pertanian saat ini adalah penyediaan pangan bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat di mana sumber daya lahan dan air semakin terbatas, distribusi dan pengelolaan sarana pertanian yang belum optimal, serta diperburuk dengan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Pengelolaan prasarana dan sarana pertanian yang baik menjadi penting dalam upaya peningkatan produksi pangan. Dalam menjawab semua tantangan tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan

Presiden

Nomer

24

tahun

2010

telah

menetapkan

pembentukan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian dan memiliki fungsi perumusan kebijakan,

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan

norma,

standar,

pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 6 unit eselon II. Keenam unit eselon II tersebut adalah: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida, dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan unit eselon II yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya yang bersifat teknis maupun administratif dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi direktorat Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019

1

jenderal.

Koordinasi juga merupakan tanggung jawab Setditjen yang

lainnya.

Dua peran Setditjen ini merupakan peran penting untuk

mendukung kelancaran tugas dan fungsi direktorat jenderal. Oleh karena pentingnya peran setditjen dalam keberhasilan kinerja direktorat jenderal, maka pengelolaan manajerial harus dilakukan secara optimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menghadapi beberapa tantangan dan kendala seperti keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten, belum optimalnya koordinasi, dll. Namun demikian kendala dan tantangan tersebut harus dapat diatasi dengan penerapan strategi yang tepat dan efisien. Rencana strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan acuan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen tetap dalam koridor sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana strategis ini juga dibuat sebagai dasar pembuatan berbagai program dan kegiatan Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta untuk mendapatkan strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana strategis ini terbagi dalam empat bagian yang dalam analisisnya

menggunakan

analisa

SWOT

(strength,

weakness,

opportunity, and threat) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 135/Permentan/OT.1409/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Setelah pendahuluan, bagian kedua memaparkan visi, misi, dan tujuan, bagian ketiga membahas arah kebijakan dan strategi, bagian terakhir merupakan penutup.

2


1.2. Potensi dan Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penyedia layanan dan koordinasi bagi unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain adalah: 1. Aspek Perencanaan a. Belum optimalnya koordinasi di bidang perencanaan b. Kurangnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan yang disebabkan tidak sesuainya latar belakang pendidikan c. Belum mantapnya koordinasi baik intern Direktorat Jenderal Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pertanian maupun internal lingkup Kementerian Pertanian serta eksternal lintas sektoral 2. Aspek Umum a. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan SDM bidang Hukum, Kepegawaian, dan Kerumahtanggaan b. Administrasi penatausahaan surat menyurat lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dikelola secara optimal c. Belum tumbuhnya pola kerja baku d. Apresiasi terhadap pentingnya fungsi Hukum, Kepegawaian, dan Rumah tangga relatif masih kurang e. Terbatasnya bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian 3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan a. Terbatasnya SDM pengelola bidang keuangan dan perlengkapan baik jumlah maupun ketrampilan atau keahlian


3

b. Penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dapat dimonitor secara optimal c. Penatausahaan barang/ aset milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum dikelola secara optimal 4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan a. Terbatasnya kualitasnya,

sumberdaya khususnya

manusia

yang

baik

mencakup

jumlah

maupun

keterampilan

dan

keahlian sesuai bidang tugasnya b. Apresiasi aparat terhadap pentingnya fungsi evaluasi dan pelaporan relatif masih kurang c. Hasil evaluasi terhadap program dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian “belum digunakan” sebagai bahan penyusunan perencanaan d. Belum lengkapnya “data base” dan informasi yang akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan ke depan e. Hasil evaluasi terhadap tindak-lanjut laporan hasil pengawasan belum sepenuhnya ditindak-lanjuti oleh unit-unit kerja yang bersangkutan f.

Dalam konteks penerapan otonomi daerah, sistem evaluasi dan pelaporan masih dalam proses mencari bentuk dan belum ada sistem yang mantap

g. Arus pelaporan pembangunan prasarana dan sarana pertanian dari daerah relatif sangat kurang, sehingga menghambat dalam proses

penyusunan

evaluasi

hasil

kinerja

pembangunan

pengelolaan lahan dan air secara keseluruhan, termasuk untuk bahan

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIN) 4


Dalam melaksanaan tupoksinya yakni memberikan pelayanan sebaik-baiknya

yang

bersifat

teknis

maupun

administratif

untuk

mendukung kelancaran pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menghadapi beberapa tantangan. Secara rinci tantangan dari bidang sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut: 1. Aspek Perencanaan a. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu di bidang perencanaan. b. Terciptanya koordinasi dibidang perencanaan baik intern lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian maupun lingkup Kementerian Pertanian dan di luar Kementerian Pertanian (Pusat dan Daerah). c. Tersedianya sumber daya manusia di bidang perencanaan prasarana dan sarana pertanian 2. Aspek Umum a. Terpenuhinya pengetahuan dan ketrampilan SDM bidang Hukum, Kepegawaian, dan Rumah tangga. b. Terwujudnya tertib administrasi penatausahaan surat menyurat lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. c. Meningkatnya apresiasi terhadap pentingnya fungsi Hukum, Kepegawaian, dan Rumah tangga. d. Tersedianya bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan 3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan a. Terpenuhinya SDM pengelola administrasi bidang keuangan, dan perlengkapan baik jumlah maupun kualitasnya Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019

5

b. Tersedianya data pegawai sesuai kebutuhan secara akurat, cepat dan tepat c. Termonitornya penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara optimal d. Tercapainya tertib administrasi penatausahaan barang milik negara secara optimal 4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan a. Terpenuhinya jumlah tenaga/petugas (SDM) di bidang evaluasi dan pelaporan yang memenuhi standar kualitas sesuai kebutuhan b. Meningkatnya apresiasi aparat terhadap pentingnya peran dan fungsi evaluasi dan pelaporan bagi terwujudnya visi dan misi pembangunan prasarana dan sarana pertanian c. Termanfaatkannya hasil evaluasi terhadap program/ kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai bahan penyusunan perencanaan d. Tersedianya data dan informasi yang akurat, lengkap dan “up to date” e. Terwujudnya tindak-lanjut dari hasil evaluasi hasil pemeriksaan, pengawasan, pengendalian program/ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian f.

Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baku yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Potensi yang terdapat dalam unit kerja Sekretariat Direktorat

Jenderal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penyedia layanan dan koordinasi bagi unit-unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain adalah:

6


1. Aspek Perencanaan a. Tersedianya SDM dengan tingkat pendidikan yang cukup yang mampu ditingkatkan kemampuannya dalam bidang perencanaan b. Terbentuknya kemungkinan kerjasama dengan instansi lain luar maupun dalam negeri (lingkup Deptan maupun di luar Deptan baik Pusat maupun Daerah) 2. Aspek Umum a. Meningkatnya intensitas pembangunan pengelolaan lahan dan air di masa yang akan datang meliputi kesiapan dan dukungan bidang hukum, kepegawaian dan rumah tangga. b. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional bidang administrasi kepegawaian. c. Tersedianya data-data pegawai yang dapat dimanfaat-kan sesuai kebutuhan secara cepat, tepat dan akurat. d. Tercapainya tertib administrasi penatausahaan surat menyurat lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara optimal. e. Tersedianya bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lahan dan air 3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan a. Tersedianya pengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun kemampuannya b. Tersedianya data-data penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya c. Terkelolanya secara optimal sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak


7

d. Tercapainya tertib administrasi penatausahaan barang milik negara secara optimal 4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan a. Tersedianya teknologi dan berkembangnya sistim informasi. b. Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan. c. Meningkatnya kesadaran aparat terhadap pentingnya peran dan fungsi evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan prasarana dan sarana pertanian. d. Meningkatnya peluang dan ruang yang semakin luas bagi pengembangan peran dan fungsi evaluasi dan pelaporan dalam pembangunan prasarana dan sarana pertanian akibat iklim otonomi daerah yang semakin kondusif. e. Meningkatnya kesadaran penyelenggara negara/ pemerintahan terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan

akan

mendorong

penyelesaian

tindak-lanjut

terhadap laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan/ pengendalian pembangunan prasarana dan sarana pertanian. f.

Meningkatnya intensitas pembangunan prasarana dan sarana pertanian akan memacu terwujudnya sistem evaluasi dan pelaporan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dapat menjawab tantangan dinamika pembangunan

8


II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi Dalam

melaksanakan

tugas

dan fungsinya,

Visi

Sekretariat

Direktorat Jenderal mengacu kepada Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal adalah “Terwujudnya pelayanan administrasi dan teknis yang prima dalam rangka mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana pertanian” 2.2. Misi Misi

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Prasarana

dan

Sarana

Pertanian adalah: 1. Merumuskan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian; 2. Mewujudkan koordinasi

yang mantap dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian; 3. Melakukan urusan perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi anggaran dan perlengkapan; 4. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana dan sarana pertanian; 5. Mengelola administrasi kepegawaian, penyempurnaan organisasi dan ketata laksanaan, pelaksanaan urusan tata usaha serta rumah tangga; 6. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program, tindak lanjut hasil pembinaan/ pengawasan/ pengendalian, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian, serta penyediaan data dan informasi.


9

2.3. Tujuan Tujuan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan kegiatannnya adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 2. Mewujudkan koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian; 3. Memfasilitasi tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan; 4. Menyediakan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek perencanaan, aspek umum, aspek keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan pelaporan. 2.4. Sasaran Sasaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya pelayanan prima di bidang teknis dan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan; 2. Terwujudnya koordinasi yang mantap dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian di 33 propinsi; 3. Tersedianya peraturan perundangan di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan; 4. Tersedianya data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian yang tepat, cepat dan akurat yang menyangkut aspek

10


perencanaan, aspek umum, keuangan dan perlengkapan, serta aspek evaluasi dan pelaporan. Semua sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas ditujukan kepada sasaran strategis dari Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.


11

12


III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Strategi Strategi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: 1. Strategi Dasar a. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. b. Mengembangkan sistem administrasi bidang keuangan, dan perlengkapan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. c. Mengembangkan sistem hukum, kepegawaian, rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. d. Mengembangkan sistem evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan prasarana dan sarana pertanian 2. Strategi Operasional Strategi operasional yang akan ditempuh oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka memberikan pelayanan prima adalah sebagai berikut: a. Memantapkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam aspek perencanaan dan perumusan program/ proyek bidang prasarana dan sarana pertanian. b. Memanfaatkan teknologi informasi dan mengembangkan sistem komputerisasi dalam rangka peningkatan pelayanan teknis dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan instansi terkait lainnya. Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019

13

c. Menyusun hubungan tatakerja baik intern maupun ekstern Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. d. Menyusun pedoman bidang administrasi dan meningkatkan ketrampilan / pengetahuan SDM. e. Mengembangan sistim informasi yang tepat, cepat dan akurat sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian. f.

Mengembangkan sistim monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam upaya mengendalikan pelaksanaaan program/ kegiatan.

3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

memiliki

tugas

untuk

merumuskan

serta

melaksanaan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian dan memiliki fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Program Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya dengan prioritas program adalah sebagai berikut: 1. Aspek Perencanaan a. Memantapkan pelaksanaan perencanaan yang bergerak dari perencanaan serba sentralistik ke desentralistik; b. Melakukan finalisasi rancangan kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSP; c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian; 14


d. Memanfaatkan teknologi komputer dalam rangka penyusunan anggaran / program serta menyusun pola kerja perencanaan; e. Mengkoordinir penyusunan

program dan anggaran baik APBN

maun BLN intern Ditjen. PSP, antar Eselon I lingkup Deptan dan lintas sektoral; f.

Memantapkan perencanaan dan pelaksanaan proyek kerja sama luar negeri;

g. Membina/ meningkatkan kualitas SDM di bidang perencanaan; h. Pemantapan data base sarana dan prasarana pertanian. 2. Aspek Umum a. Menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian; b. Melaksanakan apresiasi peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian; c. Menyusun himpunan peraturan perundang-undangan bidang prasarana dan sarana pertanian; d. Melaksanakan

temu

koordinasi

kehumasan

pembangunan

prasarana dan sarana pertanian; e. Melaksanakan pembuatan video pembangunan prasarana dan sarana pertanian; f.

Melakukan sosialisasi hasil pembangunan di bidang prasarana dan sarana pertanian di media massa;

g. Melakukan

pameran

hasil-hasil

pembangunan

di

bidang

prasarana dan sarana pertanian; h. Melaksanakan peningkatan kearsipan/ data base prasarana dan sarana pertanian; i.

Memantapkan sistem informasi kepegawaian baik ditingkat Ditjen maupun Direktorat;


15

j.

Melakukan pelatihan dan apresiasi tentang pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

3. Aspek Keuangan dan Perlengkapan a. Melaksanakan

pelatihan

dan

apresiasi

aspek

administrasi

keuangan; b. Melaksanakan pembinaan tentang adminisrtasi keuangan kepada seluruh

pengelelola

keuangan

lingkup

Direktorat

Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian; c. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi anggaran yang mejadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; d. Melaksanakan monitoring penggunaan anggaran serta menyusun realisasi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; e. Melaksanakan pendataan dan penataan barang-barang milik negara; f.

Melakukan evaluasi Surat Perintah Membayar (SPM);

g. Melaksanakan

workshop

penyusunan

Laporan

Keuangan

Semester I maupun Laporan Keuangan Tahunan; h. Melaksanakan

pembinaan

dan

bimbingan

aplikasi

Sistem

Akutansi Instansi (SAI) kepada petugas daerah. 4. Aspek Evaluasi dan Pelaporan a. Melakukan determinasi permasalahan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian di pusat dan daerah; b. Memantapkan pengawasan/ pengendalian program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian baik di pusat dan daerah; 16


c. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan/ pengendalian program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian; d. Melakukan evaluasi terhadap tindak-lanjut hasil pengawasan/ pengendalian program/ kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian; e. Melaksanakan pemantapan koordinasi monitoring dan evaluasi program/ kegiatan secara nasional; f.

Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Menyusun laporan kinerja program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian. Kegiatan

didefinisikan

sebagai

bagian

dari

program

yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari perencanaan

sasaran

terukur

pada

suatu

program,

terdiri

dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Sesuai

amanat

reformasi

perencanaan

dan

penganggaran,

disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program. Keberhasilan dari kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian diindikasikan oleh beberapa indikator, sebagai berikut: 1. Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama; 2. Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan; Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019

17

3. Jumlah SAK dan SIMAK BMN; 4. Jumlah

Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

tata

laksana

kepegawaian; 5. Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan prasarana dan sarana pertanian; 6. Jumlah

informasi

prasarana

dan

sarana

pertanian

yang

dipublikasikan; 7. Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat Jenderal; 8. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan; 9. Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA). Indikator kinerja

untuk masing-masing aspek yang menjadi

tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mencakup aspek perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, serta evaluasi dan pelaporan. Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang sedang berjalan saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departmen Pertanian. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas: memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada unsur lingkup Direktorat Jenderal antar Eselon I Kementerian Pertanian serta koordinasi lintas sektor, dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Umum 3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 18


Dalam tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang sarana dan prasarana pertanian; 2. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

evaluasi

dan penyempurnaan organisasi, pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha serta administrasi kepegawaian; 3. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan; 4. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program tindak lanjut, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian.


19

20


IV. PENUTUP

Setditjen menghadapi

Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai institusi beberapa

tantangan

melaksanakan tupoksinya.

dan

permasalahan

dalam

Keterbatasan sumberdaya manusia baik

secara kualitas maupun kuantitas merupakan permasalahan yang dihadapi secara umum pada setiap bagian Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Penyediaan data dan informasi yang lengkap dan

akurat juga merupakan tantangan Setditjen Prasarana Pertanian dalam mendukung tupoksi direktorat teknis lainnya serta dalam pencapaian visi dan misi direktorat jenderal.

Namun demikian, kondisi saat ini juga

memberikan berbagai peluang yang apabila direalisasikan dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan tadi. Peluang-peluang ini juga merupakan suatu sarana bagi kemajuan institusi di masa yang akan datang. Dengan visi dan misi yang dimiliki Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, setditjen dapat mengatur strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yakni terwujudnya pelayanan prima, koordinasi yang baik, serta tersedianya peraturan perundangan dan data dan informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian. Strategi inilah yang digunakan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan sehingga tujuan dapat tetap terwujud. Dalam rencana strategis ini, strategi dibagi ke dalam strategi dasar dan operasional yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penetapan rencana kerja Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama lima tahun ke depan. Selain prioritas program kerja, Renstra juga menentukan indikator keberhasilan kinerja untuk digunakan sebagai tolok ukur pencapaian hasil dari target yang telah ditetapkan. Renstra Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015-2019

21

Pada akhirnya rencana strategis ini dibuat sebagai panduan bagi Setditjen

Prasarana dan

Sarana

Pertanian

dalam

melaksanakan

tupoksinya agar tetap pada jalur yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada khususnya serta pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada umumnya.

22


LAMPIRAN


23

24


RENCANA STRATEGIS 2015-2019 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TUJUAN/ NO KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA

INDIKATOR KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

8.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama (Renja KL, RKAKL, DIPA, POK, MOU Kerjasama, TOR)

547,14 6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

Jumlah administrasi keuangan dan perlengkapan

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

Jumlah SAK dan SIMAK BMN

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) tata laksana kepegawaian

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN TOTAL PRIORITAS (Rp.Miliar) (Rp.Miliar) 2015 2016 2017 2018 2019

4 dokumen

1 dokumen

5 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

Jumlah peraturan perundang-undangan dan 50 dokumen kebijakan prasarana dan sarana pertanian

10 dokumen

- dokumen

45 dokumen

45 dokumen

Jumlah informasi prasarana dan sarana pertanian yang dipublikasikan

5 leaflet

7 leaflet

7 leaflet

6 leaflet

6 leaflet

Jumlah dukungan Prasarana dan Sarana kerja untuk Direktorat Jenderal

4 paket

4 paket

2 paket

1 paket

1 paket

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

5 laporan

Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan audit (LHP dan LHA)

2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

4 dokumen

4 dokumen


25

766,04

804,35

844,56

886,79

3.848,89

KATA PENGANTAR. Jakarta, Agustus 2015 Sekretaris Direktorat Jenderal, Abdul Madjid

Recommend Documents